Page 1

Subuh

Zhuhur Ashar Maghrib Isya

04:22 11:54 15:20 18:03 PALEMBANG EKSPRES KAMIS, 6 desember 2012 Customer

Care : 0711 411768 Ext 138 Langganan: 08127384213 Iklan: 0711-7795171, 08127342997

Listrik Padam, Layanan KPPT Terganggu PALEMBANG. PE – Layanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Palembang terganggu. Hampir tidak ada aktivitas pengajuan berkas izin usaha terlihat di kantor tersebut. Terganggunya layanan tersebut dikarenakan listrik di kantor tersebut padam. Kasi Informasi KPPT Palembang, A Jani mengaku meski listrik di kantor tersebut mengalami pemadaman selama lima jam, pihaknya tetap menerima berkas pengajuan izin usaha dari masyarakat. “Kami tetap mendata pengajuan berkas izin usaha secara manual, jika listrik sudah hidup baru kami kami data melalui komputer,” kata dia, kemarin (5/12). Dia mengaku, padamnya listrik di kantor tersebut bukan pertama kali. Namun, menurutnya pemadaman listrik yang terjadi kemarin tergolong cukup lama. “Biasanya hanya dua

jam,” terangnya. Disinggung soal genset, dia mengaku ada. Namun genset tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik di kantor pelayanan tersebut. “Jika ingin membeli genset dengan daya besar, tentunya harus melalui proses anggaran pengadaan dulu,” akunya. Sementara, berkas pengajuan izin usaha yang masuk, pihaknya tak mau menjawab. “Kalau hal itu, saya tidak bisa. Bukan kewenangan saya,” jelasnya. Diketahui, sehari berkas pengajuan izin usaha yang masuk ke kantor ini berkisar 200-300 berkas. “Pegawai KPPT hanya 42 orang,” katanya Beberapa layanan di kantor ini ada 32 jenis

perizinan seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), IMB (Izin Mendirikan Rumah) dan lainnya izin pemakaman. RIS

LISTRIK PADAM

Layanan pengajuan berkas izin usaha di KPPT Palembang mengalami gangguan, hal ini dikarenakan listrik di kantor tersebut padam selama lima jam. Karenannya, pendataan berkas ajuan izin usaha ini dilakukan secara manual. Foto alhadi farid PALPRES

Tiga Negara Riset Banjir Palembang PALEMBANG. PE – Sejumlah pakar banjir di tiga negara akan mempelajari kondisi wilayah Palembang. Ketiga negara tersebut berasal dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorperation Agency (JICA), Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan Pemerintah Rotterdam Belanda. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) dan PSDA Dharma Budi mengatakan, kedatangan tim ahli banjir ini merupakan bantuan dari ketiga negara tersebut. Para pakar banjir ini akan melakukan riset penyebab dan pola penanggulangan banjir di Palembang. Selanjutnya, tim ahli tersebut akan membuat master plan. “Bantuannya bukan berupa uang, tapi tenaga ahli mereka. Dari master plan banjir itulah yang menjadi rujukan kita dalam menanggulangi banjir,” katanya. Dia menjelaskan, kedatangan tim ahli banjir dari KOICA Korea ini akan dilakukan selama dua tahun, di mulai Desember 2012-Desember 2014. Karenanya, di bulan Desember ini pihaknya akan melakukan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) bersama pihak KOICA. “Dana yang dibutuhkan selama dua tahun itu sebesar Rp27 miliar. Untuk kantornya nanti akan menempati salah satu ruangan di Dinas PUBM,” jelasnya. Lebih jauh dia menjelaskan, tim ahli

banjir ini akan fokus menganalisa aliran air di Sungai Bendung dan Sungai Sekanak termasuk saluran air lainnya. Dari sini pihaknya berharap adanya solusi penanganan khusus dalam penanggulangan banjir. “Dari analisa mereka nanti dapat diketahui apakah masih dibutuhkan pompa air atau tidak, kita tinggal menunggu master plan yang mereka buat,” terang Budi. Selanjutnya, tim ahli banjir dari JICA lebih fokus pada normalisasi kedua sungai di Palembang, Bendung dan Sekanak. Menurut JICA, kedua sungai tersebut sudah mengalami pendangkalan akibat tingginya endapan lumpur. “Mereka lebih fokus pada normalisasi sungai, dana bantuan JICA ini sebesar Rp40 miliar,” ucapnya. Terakhir, Pemerintah Rotterdam juga akan menganalisa penyebab banjir di Palembang. K��������������������������� erjasama penanganan banjir ini akan dilakukan pada Desember 2012 hingga Januari 2013. ”Banyak poin dari kerjasama ini salah satunya penanggulangan banjir,” katanya. Selama ini diakui Budi, pihaknya melakukan kebijakan penanggulangan banjir berdasarkan master plan yang dibuat Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) Institute Teknologi Bandung (ITB). Dalam master plan tersebut, penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan cara normalisasi sungai dan pe-

APAR Kapal Masih Minim PALEMBANG. PE – Hasil pantauan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Palembang, jumlah Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) di kapal belum ideal. Harusnya alat pemadam kebakaran ini minimal ada 2 unit. “Setelah kita cek, banyak yang punya satu APAR. Karena itu, kami sudah imbau untuk membeli APAR,” kata kepala BPBPK Palem-

bang, Decky Tatung, kemarin (5/12). Selain kapal, pihaknya pun melihat jumlah APAR di tempat usaha pinggiran Sungai Musi dan SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Bungker). Dari pantauan tersebut, dia mengklaim keberadaan APAR di SPBB dan tempat usaha sudah baik. “Kalau SPBB semuanya sudah memakai dan menyiapkan APAR. Dan semuanya masih layak pakai,” ucap-

19:17

nyediaan rumah pompa di kedua muara sungai. “Dalam merealisasikannya membutuhkan dana yang sangat besar, inilah yang menjadi kendala kita,” terangnya. Seperti normalisasi sungai membutuhkan dana sekitar Rp110 miliar. Rencananya normalisasi sungai ini akan dibantu Balai Besar Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII Sumsel dengan realisasi anggaran APBN 2013. Selain itu, penyediaan rumah pompa di dua muara sungai tersebut setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp100-200 miliar per rumah pompa. Meski demikian, saat ini pihaknya sedang mengejar lahan rumah pompa ini di dekat muara Sungai Musi milik PT Koja. Dalam satu rumah pompa ini ada 3 unit pompa air. “Kita pernah lobi penyediaan lahan 2 hektar di eks kebakaran Kelurahan 13 ilir, namun masyarakat di sana tidak mau. Karena itulah, kita coba kejar lahan di dekat muara Sungai Bendung milik PT Koja,” akunya. hal ini terealisasi, dia memprediksikan, beberapa kawasan langganan banjir bisa diatasi seperti Basuki Rahmat atau dekat PTC, Mayor Ruslan, Sekip dan lainnya. “Untuk pembebasan lahan saja perlu sekitar Rp30 miliar,” ucapnya. Diakui Budi, selama ini pihaknya terkendala dari segi pendanaan. Nilai anggaran yang diterima dinas ini hanya Rp100

miliar. Dengan rincian, bidang Bina Marga Rp50 miliar, bidang pengendalian banjir dan drainase Rp20 miliar, bidang pengelolaan sumber daya air Rp20 miliar dan kesekretariatan Rp10 miliar. “Karena itulah kita coba meminta bantuan dari pemerintah pusat termasuk swasta,” akunya. Sebelumnya, Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra menjelaskan, penanggulangan banjir di Palembang selama ini masih berpijak pada masterplan buatan LAPI ITB. “Terpenting saya akan memperkuat SDM,” katanya. Belum lama ini sambung Eddy, Pemkot Palembang bersama empat kota di empat negara Asia melakukan kerjasama dengan pemerintah Rhoterdam Belanda dalam hal penanganan banjir. Dalam kerjasama tersebut, pemerintah Belanda akan mengirimkan tim ahli untuk mempelajari banjir di masing-masing negara termasuk Palembang. ”Tim ahli Belanda ini akan membuat perencanaan dan usulan dalam penanggulangan banjir,” kata Eddy. Dana yang dibutuhkan dalam mendatangkan tim ahli banjir di lima negara ini sebesar Rp52 miliar. Adapun ke lima negara yang dimaksud adalah Bangkok, Vietnam, China, Taiwan dan Indonesia dalam hal ini Indonesia. ”Dana ini bukan untuk buat saluran tapi untuk mendatangkan tim ahli,” ucapnya. RIS

nya. Pemeriksaan APAR ini diakuinya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dia menjelaskan, berdasarkan Perda 31/2009 tentang retribusi dan pembinaan bahaya kebakaran, maka untuk wilayah sungai kepemilikan APAR di tempat usaha, harus disesuaikan dengan luas lokasi. “Idealnya setiap 20 meter itu harus ada APAR, jadi kalau luasnya 100 meter harus ada 5 APAR,” bebernya. Dia juga menyarankan, APAR yang sudah kedaluwarna bisa diisi kembali di BPBK Palembang. Soal biaya disesuaikan dengan luas bangunan, jenis tempat usaha

dan lainnya. Sementara Camang, pengelola SPBB terapung, mengaku siaga menyiapkan APAR. “Ini antisipasi kalau ada kebakaran, kita cepat memadamkannya. APAR sangat penting karena itu kita selalu menyiapkan,” paparnya. Soal perolehan bahan bakar, dia mengaku kesulitan. “Pengiriman agak lambat, tapi masih bisa mencukupi kebutuhan. Kalau di tempat saya, dijatahi 110 kilo liter. Sehari biasanya bahan bakar kita habis sekitar 3 ribu liter,” bebernya. RIS

3

Tunggu Investor, Pulokerto Butuh Rp500 M PALEMBANG. PE – Pengembangan kawasan agropolitan Pulokerto sebagai kawasan agrowisata terpadu membutuhkan dana sekitar Rp500 miliar. Meski demikian, sejauh ini belum ada investor yang tertarik untuk menanamkan sahamnya di pulau yang ada di Kecamatan Gandus ini. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Palembang Sudirman Tegoeh menjelaskan, kebutuhan dana tersebut diperuntukkan untuk mengembangkan pulau-pulau di Pulokerto. “Di Pulokerto itu ada dua tempat yakni daratan dan pulau. Untuk daratan luas lahannya 16 hektare, daratan ini dimanfaatkan untuk penanaman berbagai jenis buah-buahan, ini bisa dilakukan pemkot. Tapi kalau pengembangan pulau butuh investor, luas lahannya 112 hektare,” ungkap Sudirman. Rencananya, pulau-pulau di Pulokerto ini akan dibangun beberapa tempat wisata seperti agrowisata, colttage (penginapan), meeting room (ruang pertemuan), water sport (olahraga air), mini zoo (kebun binatang mini) dan helypad. “Menurut konsultan kita, pengembangan pulau di Pulokerto ini membutuhkan dana sekitar Rp500 miliar,” jelasnya. Dia mengaku, beberapa investor sudah mulai melirik kawasan agropolitan ini. Namun, sejauh ini belum ada investor yang berani untuk menanamkan saham. Hal ini dikarenakan akses menuju kawasan ini masih belum memadai dalam menarik wisatawan. “Ada investor asal Indonesia sudah melirik kawasan Pulokerto, tapi dia juga ada perhitungan terutama untuk infrastruktur menuju Pulokerto. Kalau baik, pada umumnya mau,” katanya. Bagi Sudirman, Pulokerto Ada investor asal bisa menjadi perjalanan paket wisatawan Indonesia sudah dalam menikmati melirik kawasan Sungai Musi. “Bisa masuk perPulokerto, tapi jalanan paket wisadia juga ada tawan, mungkin dari Pulo Kemaro hingga perhitungan Pulokerto,” ulasnya. terutama untuk Menurut Sudirman, paket perjalanan wiinfrastruktur sata di Sungai Musi menuju Pulokerto. tersebut bisa menikmati berbagai wisata Kalau baik, pada seperti wisata rohani umumnya mau (klenteng di Pulokerto, Masjid Lawang Kidul, ------------------Masjid Ki Marogan), wisata kuliner (waSUDIRMAN rung terapung, river side), heritage (BKB, kampung arab). “Bisa juga wisata handycraft (kerajinan tangan) dan agro wisata di Pulokerto,” jelasnya. Sementara, Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra mengaku akan komitmen dalam mengembangkan Sungai Musi sebagai kawasan wisata air. Pengembangan kawasan ini dengan konsep musi river side tourism development. “Kita akan banyakkan kegiatan di sungai, ramaikan terus. Kegiatan itu bukan hanya tingkat nasional tapi juga internasional,” ucapnya. Bahkan dalam pergelaran Musi Triabotton beberapa waktu lalu, pihaknya terinspirasi akan membuat kapal jukung menjadi hotel terapung. “Saya terinspirasi dari Musi Triabotton kemarin, orang asing rupanya tertarik dengan kapal jukung. Kondisinya akan kita ubah, nanti ada kamar, toilet, tempat makan dan lainnya. Ini akan kita pikirkan,” katanya. Menurut Eddy, konsep hotel pada kapal jukung ini tidak membutuhkan dana yang besar. Meski demikian, konsep tersebut bisa menarik wisatawan asing untuk datang ke Palembang. “Konsep ini tidak perlu milyaran rupiah, kita buat seperti hotel. Disana orang asing bisa mancing atau kegiatan lainnya. Kalau ada 10 unit, bisa kita sewakan,” terangnya. RIS

Palembang Ekspres Kamis, 6 Desember 2012  
Palembang Ekspres Kamis, 6 Desember 2012  

Palembang News

Advertisement