Page 1

BANTUAN SOSIAL PENGUNGSI DI MARK UP OKNUM DINAS SOSIAL KALBAR

ADA APA DENGAN POLISI SEKTOR SIANTAN / JUNGKAT

Hal. 13

Hal. 10

Dinas PU Provinsi Jambi Dugaan Mark Up dan Praktek suap

Bos Tambang Liar Kabur

Hal. 9

SAMPAH PASAR FANINDO DI BAKAR DI LAHAN KOSONG PERDA SAMPAH TERINDIKASI MANDUL

Hal. 11

Hal. 8

Bidik 3 atau no ke 1 salah satu oknum jaksa Bandung Jawa Barat mendatangi Rumah tersangka yang berinisial R untuk melakukan mediasi dan penawaran hasil putusan dengan meminta sejumlah uang demi mengurangi masa hukumannya saat vonis. Salah satu oknum polisi polres Soreang telah melakukan perbuatan hubungan suami istri di luar pernikahan, sehingga hamil. Saat itu dipaksakan menikah secara agama demi mempertanggung jawabkan perbuatannya, sampai usia anak 2 tahun dia tidak mengakui bahwa itu anaknya. Kepala Desa Cikuya akan menindaklanjuti dengan banyaknya pengaduan para masyarakat tentang pajak, dan program serta bantuan pemerintah juga lainnya demi kepentingan Desa Cikuya. Kepala Desa Cikuya akan bertindak tegas.

ANDUNG WAKIL BUPATI B n tas Keberadaa Turun Tangan A k ARYA Rancaeke K A N A H A W D U K Hal. 4


OPINI

EDISI 86

2

MENGENTASKAN KEMISKINAN (Mengorbankan Orang Miskin ?) BERITA INVESTIGASI NASIONAL Di terbitkan Berdasarkan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 CV. SANJAYA PUTRA PERKASA CV. BIN TRI MANUNGGAL SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI akte Notaris No : C-637.HT.03.01-TH.2004/34 PENDIRI ARIE CHANDRA AZIZ, SH. DEWAN KEHORMATAN

Drs Fajar Prihantoro, Setiawan, SH. S.sos, DA Suryana SH, Mushadi SH, HA Daros SH, Martohap Marpaung SH MH, Sitty Rafda Lubis, SH, MH. Sujoto, Kusnadi, Tatang Efendy, Ahmad Samran

DEWAN PENASEHAT DR. Nandang Harun, MM, H Adang Sujana Spd MM, Drs Moelyadi Asmayadi, Drs Asep Muhammad Nuh rosid Mpd, S Joko Pramono SH MH, M Ukas, Drs Ngadiran, Drs Darmansyah MM, AA Rachman, SH, Drs. R Wawan, H.Zaenal Aripin, Aang AB, H.Ohan Sujana, Ust. Ayi, Ayi Endan, Dodi Suhendar, SH. KOMISARIS HM SOEBANDI H DADANG SUPRIYATNA Spd MM.MSi PIMPINAN UMUM / REDAKSI ARIE CHANDRA AZIZ ,SH WAKIL PIMPINAN REDAKSI A.MULYADI TEAM WRC Ketua Drs Cecep Suhud Sekjen Henri Siswanto Drs. Zulkarnaen Hud, Umar Hasanudin, SH, Deden Beny. H, Junjun H, Sp, Iwan Mugiawan, Didin Kamaludin, H Bukori, Wawan Kustiawan, H Martono SH, S.Julius, A. Purwanto, D. Firman, Suherland, Asep Gusmawan, Agus Aji marianto, Edi

Rustiana

KETUA LITBANG Lukman NulHakim Iin Solihin, Benny Heryansah, Bambang Muhtar, Yayan Sopiyan EDITOR / LAYOUT

Iim Achdiat

STAFF REDAKSI Debi Cintya. E Abu Nibal Santy

BIRO HUKUM Fredy B SH,MH Abas Gayo SH,MH Budi Ramadanus SH Tubagus Denny SH Budi YB Dg Matjora

ALAMAT REDAKSI : JL RANCAEKEK BANDUNG-GARUT KM 25 Gg. Pancasila Cipasir Kabupaten Bandung - Kode Pos : 40394 No HP/Tlp 081398183009 - 081946925444 Email : redaksi_bin1@yahoo.co.id online : www.binpers.wordpress.com Bank BCA No Rekening : 7740228778 A/N – ARIE CHANDRA, SH Bank Mandiri : 1310011381250 A/N IIM ACHDIAT

DAFTAR IKLAN TABLOID BIN HARGA IKLAN FULL COLOR/WARNA 1 1 1/2 1/4 Iklan Iklan

1 1/2 1/4 1/8

1 1/2 1/4

Halaman Cover Belakang Luar Halaman Tengah Halaman Cover Belakang Luar Halaman Cover Belakang Luar Banner Cover Depan Banner Cover Belakang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.000.000,5.000.000,3.000.000,3.000.000,1.250.000,1.000.000,-

HARGA IKLAN BLACK WHITE / HITAM PUTIH Halaman Rp. 3.000.000,Halaman Rp 2.000.000,Halaman Rp. 1.500.000,Halaman Rp. 1.000.000,-

Halaman Halaman Halaman

ADVERTORIAL

Rp. 3.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

Dilihat dari kehidupan yang ada di Indonesia mungkin sangat amat menyedihkan dan meprihatinkan. Mengapa demikian ??? Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang. Untuk mendapatkan predikat sebagai Negara maju Indonesia harus berusaha keras dan memperbaiki serta membuat perubahan dari berbagai aspek yang masih kurang . Mungkin dengan cara membangun fasilitas untuk meningkatkan fasilitas publik guna memberantas kemiskinan. Di Negara maju fasilitas publik sangat di nomor satukan, Indonesiapun mencoba itu. Contohnya di Jakarta dengan membuat bus Transjakarta dan jalurnya, mengadakan jalur 3in1, dan memperbaiki transpotasi yang tidak layak menjadi transportasi yang lumayan layak. Itu satu upaya pemerintahan Indonesia untuk memperbaiki permasalahan yang ada di Indonesia. Alasan yang mengatakan kehidupan masyarakat Indonesia menyedihkan dan memprihatinkan adalah karena kehidupan yang tidak layak yang terjadi oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Program pemerintah mengenai penggusuran para PKL adalah salah satu bentuk untuk membersihkan kaki jalan yang ada di ibu kota, untuk sebagian pihak itu adalah penyelesaian yang baik. Tapi bagi para PKL itu sebuah bencana yang menimpa mereka, karena mata pencaharian mereka adalah berjualan, sedangkan tempat mereka jualanpun tidak ada. Untuk daerah ibu kota Ja-

Penulis :

Deby Cintya. E karta, Jokowi mempersiapkan lahan untuk para PKL berjualan, sedangkan di kota-kota lain belum ada penyelesaian dan tempat pengganti untuk PKL berjualan. Pemerintah seakan menutup mata dengan masyarakat miskin. Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti BLSM dan Raskin pun tidak berpengaruh untuk masyarakat miskin, karena BLSM sering di salahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, anggaran yang seharusnya di terima oleh masyarakatpun tidak sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dari pada memberikan bantuan berupa uang, lebih baik pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, agar jumlah pengangguran di Indonesia berkurang, dan angka kemiskinanpun otomatis berkurang. Dan Raskinpun sebenarnya tidak layak untuk di konsumsi bagi sebagian masyarakat, kelayakan berasnyapun harus diperhatikan, beras yang di bagikan kepada ma-

syarakat beras yang sudah berkutu dan bau, maka tidak sedikit orang yang mengeluh sakit perut karena memakan beras itu. Inilah yang memprihatinkan, seharusnya pemerintah membangun fasilitas-fasilitas untuk masyarakat, misalnya membangun lapangan pekerjaan, dan membangun sekolahan. Karena masyarakat selain miskin ekonomi tidak sedikitpula masyarakat yang berada dalam kebodohan. Pembangunan di Indonesia nampaknya bukan untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi mempermiskin orang miskin. Sebagai warga Indonesia yang baik, harusnya kita mengingat kembali pasal 27 ayat 2 yang berisikan tentang “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Di perjelas juga oleh pancasila sebagai pedoman Negara, apalagi mengingat sila ke-5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang di sebutkan adalah seluruh bukan sebagian ataupun bukan untuk kalangan tertentu. Melainkan untuk semua masyarakat Indonesia, itu yang harusnya kita ingat. Indonesia nampaknya harus memikirkan tahapan-tahapan yang tepat untuk Negara kita supaya kita bisa mendapat predikat sebagai Negara yang maju tanpa harus ada yang dikorbankan. Itu yang menjadi tugas masyarakat Indonesia.

Taman Makam Bahagia Cikuya (Makam Pahlawan) Makam Yang Di bangun oleh Swadaya masyarakat Makam bahagia cikuya yang berada di wilayah Kec.Cicalengka Kab. Bandung di area makam dengan luas.P.Depan 35 M Belakang.35 M dan lebar samping Kanan 15 M dan kiri 15 M. Ada beberapa makam tempat peristirahatan para pejuang dan pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan republik Indonesia. Makam ini juga berdampingan dengan makam umum. Sebelum dilaksanakan kerja bakti kondisi makam tidak terawat sampah yang berserakan dan tumbuhnya rumput yang begitu subur juga ilalang menjadikan makam ini tertutupi sehingga tidak nam-

pak layaknya makam para pejuang dan pahlawan. Makam bahagia cikuya adalah satu-satunya makam yang sering menjadi tempat pelaksanaan Apel kehormatan dan renungan suci yang dilaksanakan oleh jajaran muspika dalam rangka menyambut HUT ke-

merdekaan Republik Indonesia dan mengenang jasa para pahlawan. Yang di ikuti dari berbagai unsur lapisan masyarakat.intansi pemerintahan setempat,ormas. kepemudaan,dan tokoh masyarakat. Berdasarkan data dari koramil 0903 Cicaleng-

ka. Para pejuang yang di makamkan di taman makam bahagia cikuya terdiri dari Angkatan bersenjata 14 makam Pegawai sipil, 11 makam Pejuang Rakyat ,13 MakamPahlawan,dan tak di kenal 12 makam. Kurangnya kepedulian dari pemerintah setempat menyebabkan makam yang seharusnya terdaptar di dinas sosial dan berdiri megah sebagai penghargaan terhadap para pahlawan itupun tidak pernah mendapat perhatian ataupun bantuan dari pemerintah kab.Bandung. Kepedulian yang besar justru datang dari para tokoh purnawirawan

Ke Hal. 3..............

KOORDINATOR JABOTABEK : Ramsen, Angga, LIPUTAN LINTAS JAWA BARAT - BANTEN : S. Mubarak, Rahmat.T, C. Ardiansyah, Hendra Gondrong BOGOR KOTA & KABUPATEN: Wulandari, Difa, Mamad Komarudin, BANDUNG KOTA & KABUPATEN: Neng Windy, Rian Sofyan, Sheny A Haryati, Nilam HG BANDUNG BARAT: Aji, Deny, Wahyu. SUMEDANG : Sri Rusmiati, GARUT : Farida, Ujang Syaripudin, Yuli Triana CIREBON &KUNINGAN: H Martono, Otoy PANGANDARAN: Ade Jenal Mutaqin (Korwil 3), Darwin (Biro) JAWA TENGAH : Triyono (Korwil) KENDAL & BATANG: Ahmad Kubro JEPARA & PATI: Suyahya, Indro KALIMANTAN BARAT : Tengku Apreandy (Korwil), Fadli (Korlap), Prayetno Jasmo KAPUAS HULU: Yasir Khan KALIMANTAN TENGAH : Misnato (Korwil), Syahrian KALIMANTAN TIMUR : Wawan Hermawan, Hendrika SULAWESI SELATAN: Lukman.H, SH (Korwil) SULAWESI BARAT : Muh.Husain Samar (Korwil), Suyudi (Korlap), M. Yahya BANGKA BELITUNG: Drs Laode Jaya (Korwil), Hadison Siregar (Korlap), Laode Amrin A (Korlip), H. Soehadie Hasan (Biro). PEKAN BARU : Andri Zarni, SH.(Korwil), H Mashadi, Saeful Dani BATAM , TANJUNG PINANG & KEPRI : A Rianto (Korwil), Rahmat Pane JAMBI : JH Pardede (Korwil), Herlas (Korlip), Ranto Siburian, SUMATERA UTARA : Drs. Adi Adenin (Korwil) JAWA TIMUR : H.Abdul Mughni, SH.(Korwil), Drs. R. Yulianto (Korlap) MADURA: Ali Usman BALI : Bernard MANADO : Michael, Roy Danista, Vina Nurmala.

Wartawan BIN dalam tugasnya dibekali ID Card, surat tugas dan namanya tercantum dalam BOX REDAKSI


LINTAS JAWA

EDISI 86

3

Ada apa KPU Dan Panwas Tentang Pencalonan Legislatif ?

WAKIL BUPATI BANDUNG

Turun Tangan Atas Keberadaan KUD WAHANA KARYA Rancaekek Bandung BIN : Pemerintah terkesan diam dalam penanganan sengketa pasar Wahana yang selama ini menjadi kisruh sehingga menimbulkan banyak kerugian di pihak manajemen KUD WAHAN KARYA, hasil Investigasi di lapangan kami menemukan beberapa temuan keganjilan atas kepemilikan dan manajemen yang selama ini di kelola oleh pihak pengembang Euis Kartini yang mengklaim keberadaan pasar Wahana Karya adalah milik keluarganya akan tetapi disisi lain bahwa pasar Wahana Karya merupakan asset KUD kata ketua H. Endung sewaktu ditemui di kantornya ”kami beserta jajaran anggota KUD pernah negosiasi dengan pihak pengembang tetapi hasilnya buntu, dan kami pun membawa permasalahan ini ke jalur hukum yang ditangani oleh pengadilan tinggi Bandung dan hasil keputusannya adalah pihak pengembang (Euis Kartini) memenangkan

kasus keberadaan pasar Wahana tersebut dengan alasan tidak objektip, ada permainan apa di tubuh institusi pengadilan. Bertahun tahun permasalahan keberadaan pasar wahana karya terkatungkatung akibat Kepemilikan yang selama ini di anggap oleh pihak pengembanya yaitu Euis Kartini tidak ada itikad baik kepada pengurus KUD WAHANA KARYA, dan diklaim sebagai milik peribadi. Melihat kenyataan yang ada KUD WAHANA KARYA secara umum masih terombang –ambing sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil. Pengurus KUD Wahana Karya yang di ketahui oleh H. Endung Natadiretja, telah merapatkan dengan anggotanya agar penyelesaian kasus keberadaan pasar wahana karya dapat di fasilitasi oleh DINAS KOPERASI UKM dan Perindag Kabupaten Bandung. Sangat di sayangkan dalam pertemuan pihak

KUD dengan wakil Bupati KAB. Bandung (Deden Romaji) serta angggota Dewan Kab. Bandung Cecep Suhendar dan pihak Dinas koperasi UKM tidak menghasilkan apa-apa yang jadi alasan pihak pengembang lama menolak dan tidak hadir dalam setiap kali pertemuan. Waktu di temui dikantor KUD Wahana Karya ketua H. Endung Natadiretja mengatakan kasus gugatan yang di sampaikan kepengadilan Negeri Bale Endah Bandung yang saat ini sudah ada di MAHKAMAH AGUNG ketua KUD meminta dan menyerahkan sepenuhnya kepemerintahan Kab. Bandung untuk menyelesaikan masalah dan menindak lanjuti permasalahan pasar KUD Wahana Karya, serta secepat mungkin mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan selama ini menjadi harapan pedagang dan jajaran anggota KUD Wahana Karya. (Jun Jun )

Taman Makam Bahagia Cikuya .......... Dari Hal. 2

ABRI yang saat itu di ketuai oleh BP.Sali Satiyo selaku ketua PEPABRI Kec. Cicalengka. Sudah tugas dan kewajiban untuk bisa membangun, membenteng , merawat, serta menjaga keberadaan taman makam bahagia cikuya yang berada diwilayah Kec.Cicalengka. Tidak terdaptarnya taman makam bahagia cikuya di pemerintahan tentunya sangat kita sesalkan . bahkan bantuan dari perusahaan dalam program CSR [ Corporate Sosial Responsibiliy ] pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat itupun tidak pernah bisa diharapkan .Sekalipun makam bahagia cikuya telah mengalami perubahan. Semua itu atas partisipasi semua lapisan dari pada masyarakat.

Saat ini makam bahagia cikuya telah mengalami perubahan sekalipun masih jauh dari yang diharapkan tentunya semua itumasih tanggung jawab kita sebagai penerus citacitra juang bangsa.namun kepedulian dari tokoh masyarakat terhadap keberadaan makam bahagia cikuya /makam para pejuang haruslah kita apresiasi.kecintaan mereka untuk merawat dan menjaganya tidak pernah luntur. Makam bahagia cikuya di resmikan oleh bp camat kec.cicalengka pada tanggal 17 agustus 2012 .dan tentunya kita berharap taman makam bahagia cikuya bisa lebih megah dengan dukungan dari pada pemerintah sebagai bentuk kepedulian kepada para pejuang kemerdekaan. [ Asep gusmawan ]

”BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG MENGHARGAI JASA –JASA PARA PAHLAWANNYA, DENGAN MEMBANGGUN DAN MERAWAT TAMAN MAKAM BAHAGIA BERARTI KITA SUDAH BISA MENGHARGAI PENGORBANAN, DAN JASA PARA PAHLAWAN, KITA TIDAK AKAN BISA SEPERTI SEKARANG KALAU TIDAK ADA PARA PEJUANG.” Ketua PEPABRI Sali Satiyo saat bicara dengan Ketua pelaksana pembentengan yang juga ketua FKPPI.

Rancaekek (BIN ). Dalam pencalonan legeslatif saat ini banyak mengundang kontroversi masyarakat banyak terutama di kabupaten bandung ,yang terambisi kedudukan namun tidak melalui Peraturanperaturan yang ada juga peraturan Daerah (Perbub ) juga peraturan Pemerintah ,banyak nya para calon sudah meloloskan diri dari kode etika tentang peraturan pencalonan untuk menjadi dewan , Di tempat terpisah juga Tim investigasi juga menemukan banyak para calon yang masih aktif namun nyatanya lolos dari seleksi dan mendapatkan nomer urut yang sudah di tetapkan ,oleh KPU dan Panwas kabupaten Bandung.hal tersebut jelas ada apa dibalik semuanya ini. Sebagai penyelengara pemerintah yang baik seharusnya melakukan aturan –aturan sesuai dengan adanya peraturan daerah dan peraturan pemerintah setempat ,namun nyatanya?? semua kok dengan semudah itu bisa lolos sementara hal ini banyak para calon yang masih menjabat di salah satu lembaga atau di pemerintahan setempat salah contoh wilayah kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung khususnya Salah satu contoh kecil Peraturan Bupati No 07 th 2006 tentang BPD, yaitu : “BPD diberhentikan dari jabatannya apabila tercatat sebagai Calon Anggota

Legislatif”. Dan UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif, yaitu poin 11, yang berbunyi : ”Mengundurkan Diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”. Padahal jika belum terjadi kejelasan pernyataan surat pengunduran diri ,maka adanya jabatan ini tentu akan dimanfaatkan oleh beberapa calon legeslatif , atau pejabat lainnya sebagai bentuk kampanye secara terselubung. Mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Bandung dari beberapa Partai banyak tidak menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya yang saat ini masih di sangdannya “ Menurut para Tokoh ,juga analis tim Investigasi Kasus serupa terjadi juga di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terdapat banyak laporan kepada KPU KBB mengenai aduan sejum-

lah pihak mengenai Caleg yang masih menjabat sebagai BPD ,KPU akan segera menidak lanjutinya. hal tersebut demi proses serta transparansinya sebagai penyelengara Negara yang baik Jika kembali mengacu pada UU Pemilu dan Perbup diatas, maka harus menyatakan mangundurkan diri bagi para pejabat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatip sangat tidak di benarkan sebelum mengundurkan diri maka KPU juga panwas berhak menganalisir ulang tentang pencalonan Banyaknya kasus pamalsuan data yang diterima oleh KPU, seperti pemalsuan alamat, nama dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi perhatian penting dalam pembahasan rapat pleno KPU untuk menghindari kecurangankecurangan pada pelaksanaan pemilu mendatang harapan besar kepada pemerintah terkait KPU juga Panwas agar lebih selektip dalam hal pemilihan sebagai penyelengara Negara dengan adanya Demokkratis berbangsa dan Bernegara prihal ini masih tim masih melakukan penyelusuran dengan adanya banyak penyimpangan dalam admintrasi juga dengan adanya di duga kuat oknum sengaja meloloskan demi kepentingan Pribadi juga keuntungan sekelompok para Oknum (Tim WRC)

Kapolda Jabar-Pangdam Siliwangi Menjenguk Korban Bentrok TNI dan POLRI

Bentrokan sejumlah anggota TNI dan Polri di Karawang menimbulkan korban luka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suhardi Alius dan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnandi menjenguk korban luka yang saat ini dirawat di RS Cito, Karawang. Irjen Suhardi dan

Mayjen TNI Dedi menjenguk korban luka di RS Cito, Jl Arteri Tol Kerawang Barat, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, sekitar pukul 19.00 WIB, Selasa (19/11/2013). Setelah sekitar 30 menit menjenguk, keduanya melanjutkan pertemuan di sebuah rumah tak jauh dari rumah

sakit. Keduanya baru meninggalkan rumah tersebut sekitar pukul 21.00 WIB. Suhardi mengatakan bentrokan tersebut bukan disebabkan soal tilang, melainkan dipicu kesalahpahman. Anggota yang terlibat dalam bentrokan tersebut, menurutnya, juga sudah diberikan sanksi, baik dari Polri maupun TNI.

"Biasa namanya anak muda. Hanya kesalahpahaman kecil saja. Kita sudah dinas lagi. Dijamin pasti kondusif," kata Suhardi. "Kita akan bereskan semua (pengobatan). Itu kan anak buah saya. Kita kan punya asuransi dan sebagainya," jelas Suhardi.


LINTAS JAWA

EDISI 86

4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

DBHCHT Dorong Pertanian Tembakau

SUKABUMI - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sukabumi terus berupaya dalam mengembangkan pertanian tembakau. Terutama dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada 2012 lalu, dishutbun telah melaksanakan alokasi DBHCHT di lima kelompok tani yang berlokasi di Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan kegiatan DBHCHT ini mengacu kepada Undang- Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; UndangUndang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai; PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang

penggunaan DBHCHT dan sanksi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; PMK No. 20/ PMK.07/2009 tentang perubahan dari PMK No. 84/PMK.07/2008. Kepala Dishutbun Kabupaten Sukabumi, Ir. H. Dadang Budiman, MM menjelaskan pemanfaatan khusus untuk sub sektor perkebunan telah digunakan pada berbagai kegiatan dari hulu sampai hilir yang berkaitan dengan pertembakauan. Ditingkat on farm yakni mendorong pembudidayaan bahan baku meliputi kegiatan percontohan intensifikasi tembakau, revitalisasi tembakau eksport (tembakau hitam), pengendalian hama penyakit tembakau, bimbingan teknologi budidaya tembakau/pembinaan usaha tani tembakau serta penyediaan sarana prasarana produksi antara lain pupuk, alat/mesin. Untuk kegiatan off farm, lanjut Dadang, antara lain penanganan panen dan pasca panen bahan

baku tembakau telah dilengkapi penyediaan sarana prasarana usaha komoditi tembakau (bangunan pengolahan dan kelengkapan alat pengolah). “Untuk penguatan kelembagaan kelompok tani/assosiasi petani dengan pedagang juga telah dilakukan pembinaan dan penguatan. Ini merupakan langkah untuk mensinergikan antara semua pihak dalam pengembangan sub sector perkebunan,” kata Dadang kepada wartawan, akhir pekan lalu. Penguatan kelembagaan kelompok tani/assosiasi petani tembakau ini terbukti telah adanya kesepakatan antara Asosiasi Petani Tembakau Indonesia DPC Sukabumi dengan pedagang/eksportir. Kesepakatannya yakni perjanjian penyiapan hasil pengolahan tembakau hitam dengan ketentuan harga Rp. 35.000/kg berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal 01 – 09 – 2010 s/d 01 – 09 – 2015.

Lokasi pelaksanaan DBHCHT sesuai data base statistik Perkebunan Dalam Angka Kabupaten Sukabumi sesuai data kelompok yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi yakni terdiri dari 5 kelompok. Kelima kelompok tani itu adalah Harapan, Giri Mekar, Tani Jaya, Sugih Mukti, dan kelompok tani Rimba Jaya. Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dishutbun Kabupaten Sukabumi, Deden SP, M.Si menambahkan kegiatan yang diserahkan kepada kelompok tani dan asosiasi kelompok tani tembakau dengan tolak ukur dan target kinerja. Di antaranya pembuatan bangunan pasca panen bahan baku tembakau, pembuatan lantai jemur bahan baku tembakau, Rak pemeraman bahan baku tembakau, bangunan penyimpanan hasil tembakau, bangunan pemeraman tembakau. (TIM)

PROGRAM PRONA JADI BISNIS PRIBADI OLEH PEGAWAI BPN Sukabumi - BIN Program PRONA merupakan pensertifikatan nasional secara massal menggunakan sumber dana APBN yang di lokasikan dalam DIPA Kantor Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten pada program pengelolaan pertanahan. Kendati program Prona telah mengunakan dana Negara ini bagi BPN Kab. Sukabumi tetap melakukan pemungutan hingga jutaan Rupiah. Selama ini BPN Kab. Sukabumi belum pernah mensosialisasikan program-programnya terhadap masyarakat. Budi Yanto salah satu di antara petugas ukur program prona di wilayah Kecamatan Tegal Buleud pun telah menerima uang pungutan. Di serahkan langsung oleh Pupu Kepala Desa Tegal Buleud di dampingi oleh H . Lemi berdasarkan pengakuan Kepala Desa Tegal Buleud waktu ditemui di kantor nya belum lama ini. Dari per bidang dianggarkan Untuk BPN Rp. 300.000,- sengaja uang yang di serahkan ke BPN melalui Budi Yanto ini adalah seolah-olah pinjaman dari H. Lemi alias Bos Lem. “Kecamatan Tegal Buleud dari tahun 2010 berlanjut 20112012 dan 2013 sekarang terus mendapat prona jadi pungutan ini bukan pertama kali,” ungkap Pupu Iriyanto salah satu tokoh masyarakat Sukabumi yang menanggapi persoalan ini . Pro-

gram pensertifikatan Nasional massal melalui Prona ini gratis alias tidak dipungut biaya pendaftaran pengukuran dan lain-lain namun disini masih ada kewajiban bagi pemohon yakni berkasberkas kepemilikan tanah termasuk materai Rp.6.000,- paling banyak 7 hingga 8 biji. “Tetapi jika sudah melakukan pungutan ke si pemohon hingga jutaan Rupiah dengan dalih apapun tetap itu pungli,” tambah Pupu Iriyanto. Sekarang terjadinya pungutan tersebut apakah dari pemegang program ini tidak memberikan dana operasional terhadap petugas di lapangan ? banyak pertanyaan di sini, juga dalam program ini sistem kompetisi kenapa Tegal Buleud bisa tiap tahun dapat program ini. Padahal masih banyak Kecamatan lain yang membutuhkan prona ini. Hinga terbit nya berita ke dua ini pihak BPN Kab. Sukabumi masih bungkam terkesan selalu menghindar ketika di temui wartawan media BIN (Said )

Diduga Libatkan Oknum Aparat Raskin Disunat, Jatah Warga Menyusut GARUT – BIN. Penyaluran beras miskin (raskin) di Desa Galih Pakuwon, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut bermasalah. Pasalnya, jatah raskin per karung mengalami penyusutan ketika di perjalanan dari Gudang Bulog sebelum sampai ketitik pendistirbusian di tingkat desa. Ditengarai, penyelewengan raskin ini dilakukan oleh petugas pengawal raskin yakni Satuan Kerja (Satker) Bulog Garut yang dibekingi oknum aparat hukum. Dari penelusuan Koran ini, modus penyusutan yang dilakukan oknum pengawal raskin yakni sebelum sampai ketitik distribusi di tingkat desa terlebih dahulu membawaraskin ini ke sebuah gudang illegal. Diduga, di lokasi inilah terjadi pengurangan raskin. Dugaan ini diperkuat hasil investigasi Koran ini di lapangan. Belum lama ini, ada pendistribusian raskin ke Desa Galih Pakuwon sebanyak 432 karung. Seharusnya, masing-masing karung berisi 15 kilogram raskin. Kenyataannya, setelah ditimbang ulang oleh pihak desa rata-rata kuota raskinnya berkurang 2 kilogram. Salah seorang petugas pengawal raskin, TD mengakui telah melakukan penyunatan raskin bersama teman kerjanya yang lain. TD berdalih penyunatan ini karena adanya peluang, terlebih adanya keterlibatan dari salah seorang

Jatah raskin per karung mengalami penyusutan ketika di perjalanan dari Gudang Bulog sebelum sampai ketitik pendistribusian di tingkat desa

Perusahaan Penyuplai Raskin

KADES GALUH PAKUWON – ASEP S

oknum Polres Garut berinisial LT. “Mengurangi raskin dilakukan di sebuah gudang sebelum sampai kedesa-desa.Makanya tiap karung jadi berkurang.Rata-rata paling 2 kilogram diambilnya dari tiap karung,” ujar TD. Kepala Desa Galih Pakuwon, Asep S mengakui penyusutan ukuran raskin ini sudah sering kali terjadi. Informasi dari stafnya,

praktik curang ini sudah berlangsung sejak 2004 lalu.Di samping ukuran, kualitas raskin yang diterimanya bermutu jelek. “Mutu berasnya sering kali dikeluhkan warga karena jelek. Walaupun sudah berlangsung lama, penyusutan dan kualitas raskin ini belum juga membaik, Makanya sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada warga, saya mengajukan surat pernyataan kepadabupati agar segera menyikapi permasalahan seputar raskin,” terang Asep. Maka itu, Asep berhar apadanya peran pro aktif pemerintahan dan kepolisian untuk mengawasi raskin. Dia tak menampik, permasalahan penyaluran raskin selama ini adanya keterlibatan premanpreman berseragam ataupun oknum dari Bulog yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. “Ini harus disikapi dengan serius karena menyangkut perut banyak .Jangan sampai karena ulah segelintir pihak, banyak warga yang dirugikan. Ini merupakan program untuk membantu warga miskin jangan sampai dimanfaatkan,” cetusnya. (TIM)


LINTAS JAWA

EDISI 86

NAMANYA DICEMARI

5

Kades Cipedes Melaporkan Oknum Wartawan Ke Polsek

Kab. Bandung-BIN Kepala Desa Cipedes H. Ohan Sujana Kecamatan paseh Kab. Bandung telah melaporkan salah satu oknum wartawan mingguan kepihak Polsek Paseh, terkait pencemaran nama baik yang telah di tuduhkan kepadanya selaku Kepala Desa Cipedes. Beliau di tuduh telah menyelewengkan anggaran dana Desa/ADD tahun 2011, hal ini tentunya mengundang geram H.Ohan yang tak merasa telah menyelewengkan anggaran tersebut dan H.Ohan merasa telah di fitnah oleh oknum wartawan tersebut dengan berita yang tidak jelas dan menduga ada unsur politik karena secara kebetulan di Desa Cipedes sebentar lagi akan dilakukan pesta Demokrasi pemilihan kepala Desa. Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Cipedes dan warga Kp. Sukarame Mengatakan, “ dengan munculnya berita dari Koran mingguan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya, tentunya ini memprovokasi warga Desa Cipedes” ungkapnya. Beberapa tokoh warga Desa Cipedes mengharapkan warga agar jangan memper-

cayai kebenaran berita yang dilakukan oleh oknum wartawan yang isi beritanya tidak jelas asal usul sumbernya yang hanya sebelah pihak, lagi pula oknum wartawan tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi sebelumnya dengan Kepala Desa Cipedes dan BPD.” Jelasnya. Dengan adanya berita yang tidak benar terhadap kepala Desa Cipedes yang dilakukan oleh salah satu oknum wartawan mingguan, tentunya oknum wartawan tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan sudah melanggar kode Etik Jurnalistik. Maka kami berharap kepada oknum wartawan tersebut segera minta maaf sekaligus meralat beritanya karena telah merugikan orang lain dan harus siap mempertanggungjawabkan di depan hukum. Sementara itu, dengan munculnya berita yang memojokkan KaDesnya warga Desa Cipedes Jelas – jelas tidak bisa menerima tuduhan tersebut, karena selama kepemimpinan H. Ohan Sujana menjabat Kades Desa Cipedes tidak pernah di temukan ke janggalan dan penyelewengan yang di lakukan oleh H. Ohan. (DF)

PARA PEDAGANG ASONGAN KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN

Kebijakan PT. KAI dinilai memberatkan

JEMBATAN CIPARI DIRESMIKAN Jalan dan jembatan yang meng hubungkan dari Jl. Raya ke Kp. Cipari RT.26 RW.10 Kini telah layak pakai karena telah selesai di bangun oleh masyarakat ber­ sama kesatuan koramil 0903 Cicalengka dan di biayai oleh Lion Club Bandung merdeka VIHERA DHARMA RAMS. Masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan pengguntingan pita dan pembukaan jalan. Masyarakat sangat berterima kasih kepada Danramil KAPTEN Infantri Ayat Priatna dan Lion Club. Pembangunan Jalan dan jembatan ini tidak pula terlepas dari sosok Pak Uya Cahyana yang berkat jasa dan jeri payah beliaulah jembatan Cipari layak pakai karena jalan yang tak pernah dapat bantuan dari Desa dan se-

lalu di abaikan. “Saya mengajukan jalan ini dari tahun 2000 tapi oleh pihak Desa tak pernah di tanggapi tapi saya terus berjuang bagaimana caranya agar ada yang siap membantu, Akhirnya saya berkoordinasi dengan Pak Ayat Priatna dan akhirnya oleh beliau di hubungankan dengan pihak Lion club sehingga terwujudlah impian tersebut dan saya mengucapkan banyak – banyak terima kasih

pada Lion Club dan koramil 0903 Cicalengka yang telah banyak membantu”, demikian papar Pak Uya. (DF/Tim)

Bandung-BIN. Puluhan polisi khusus kereta api di bantu beberapa anggota koramil serta jajaran kepolisian Cicalengka terlihat bersiaga di setasiun kereta api Cicalengka. Menurut informasi dari para pedagang mulai tanggal 1 Nopember 2013 mereka di larang berjualan diatas kereta . Menurut salah satu petugas yang membantu pengamanan tersebut penertibaan akan di terus di lakukan sampai para penumpang nyaman. Para pedagang sendiri ketika ditanya menjelaskan mereka sengaja berjualan sekalipun hari itu akan ada penertiban. “Kami di kejar kebutuhan, harus membayar kontrakan, biaya sekolah dan kalau tidak berjualan mau makan dari mana,“ kata Slamet seorang pedagang asong di atas kereta. Bahkan ia rela mengambil resiko dagangan di sita oleh petugas ketika tertangkap. Biasanya ba-

“Kami di kejar kebutuhan, harus membayar kontrakan, biaya sekolah dan kalau tidak berjualan mau makan dari mana“

berada di wilayah setasiun dan itu di lakukan di seluruh wilayah Bandung – Jakarta dan Jawa. “Prinsip PT. KAI adalah melaksanakan UU NO. 23 tahun 2007 tentang perkereta apian sebagai standar pelayanan penumpang KA hal itu untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para penumpang,“ kata Humas Daop II PT.KAI Jaka Jarkasih beberapa waktu lalu. Namun Beberapa dari para penumpang pun berharap PT.KAI Bisa mengijinkan mereka berjualan karena selama ini mereka menggantungkan hidup dengan berjualan di atas kereta. Bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun berjualan untuk membiayai keluarga. Kasihan memang, mungkin seharusnya PT. KAI. Memberikan solusi lain karena para pedagang itupun sama warga Indonesia yang harus di bela kepentingannya. (Asep. G/BIN)

rang dagangan di bawa ke kantor pusat di Bandung ada yang di kembalikan setelah beberapa hari kalau barang dagangan kelontongan mungkin di ambil , kalau makanan seperti tahu biasanya pedagang itu malas untuk mengambil mungkin mengganti modal ke bos tahu ya rugi memang,” katanya. Sudah beberapa bulan ini PT.KAI melakukan penertiban terhadap para pedagang yang

BANTUAN SAPI KELOMPOK TANI DIJADIKAN AJANG KORUPSI OKNUM DINAS PERTERNAKAN KABUPATEN SUKABUMI BIN Dugaan penyalahgunaan bantuan di lingkungan Dinas perternakan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat tahun anggaran 2012-2013 yang di jadikan ajang korupsi oleh pihak kelompok tertentu dan para oknum di dinas peternakan, pasalnya bantuan sapi perah maupun sapi daging tidak tepat sasaran seperti yang terjadi di kelompok tani Rukun Utomo Kp.Legok Koneng Rt.01 Rw.01 desa Neglasari kecamatan Nyalindung, kelompok yayasan Alhasanah Kp.Cirendeu desa Pagelaran kecamatan Purabaya, kelompok Harapan Putra kp. Cikareo desa Sukadamai kecamatan Cantayan dan kelompok tani Cibeureum kp Cibeureum desa Tegal Panjang kecamatan Cirenghas. Kelompok tani Rukun Utomo yang beralamat di kp.Legok koneng Rt.01 Rw.01 desa Negalasari Kecamatan Nyalidung

yang memiliki 8 anggota. Menurut pengakuan ke 8 anggota dari jumlah penerima bantuan sapi yang seharusnya per anggota 3 ekor tapi kenyatannya hanya 2 ekor. Alasannya yang 1 ekor lagi untuk pembuatan air bersih. Aturan tersebut dilakukan oleh Hari pendamping dari dinas Pertenakan Kabupaten Sukabumi. Selain itu, bantuan sapi tersebut kondisinya kecil dan kurus. Ada salah seorang anggota kelompok rukun Utomo mengaku menjual sapi bantuan 2 ekor hanya untuk dibelikan 1 ekor sapi perah saja yang layak. Menurut keterangan para anggota yang berhasil ditemui wartawan Bin di rumahnya kp, Gandasoli desa Cisitu Kecamatan Nyalindung yang mendapat bantuan dari kelompok yayasan Al-hasanah Kp.Cirende Desa pagelaran kecamatan Purabaya yang diketuai Mursid mendapatkan bantuan sebanyak 18 ekor sapi daging. Sapi terse-

but yang 6 ekor titipan Pak Mursid yang 12 ekor dibagikan ke 12 anggota. Kemudian sapi tersebut induknya sudah diambil lagi oleh Mursid ketua yayasan Al- hasanah. Selain sapi induknya sudah diambil termasuk titipannya yang 6 ekor, anggota kelompok tani harus membayar 30% dari anaknya. Yang lebih tragis lagi sapi yang masih menyusui anaknya dipaksa diambil tanpa toleransi oleh para mafia sapi. Hal yang sama dilakukan para mafia bantuan sapi di kelompok Harapan Putra kp. Cikareo Desa, Sukadamai Kecamatan Cantayan dan kelompok Cibeureum Desa Tegal Panjang kecamatan Cirenghas. Kelompok rukun tiga itu beralih fungsi menjadi hak milik pribadi padahal pemerintah memberi bantuan kepada para anggotanya. Bantuan tersebut menjadi milik ketua kelompok alias pribadi dan golongan tertentu untuk mencari keuntungan.

Sampai berita ini diturunkan terkait anggaran milyaran rupiah yang digelontorkan dari kementrian maupun provinsi ke Dinas perternakan Kabupaten Sukabumi, Kepala dinas Perternakan Kodir saat diminta konfirmasi media Bin lewat selular tidak pernah diangkat dan sms pun tidak pernah membalas. Untuk itu kepada dinas terkait dan penegak hukum agar segera menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. (TIM)


LINTAS JAWA

EDISI 86

6

Polres Sampang Tolak Pelaku Penggelapan Laporan Penggunaan Ijasah Palsu Raskin Di Tahan

Sampang_( B I N ) –Sejatinya polisi adalah pelayan dan pengayom masyarakat, namun yang terjadi di kepolisian resort Sampang berbeda dari slogan diatas hal ini terbukti dengan tidak diterimanya laporan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya penggunaan ijasah yang diduga palsu dalam pencalonan pemilihan kepala desa Tlambeh kecamatan Karang Penang, Sampang. Hal ini bermula dari kecurigaan warga desa Tlambeh dengan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) yang menemukan kejanggalan dari ijasah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan salah satu calon yang bernama Abd. Khalik Alimullah, yang mana ijasah tersebut bukan ijasah asli dan hanya merupakan surat keterangan pengganti Ijasah/STTB yang disitu tidak tercantum nomer register dari ijasah yang asli. Dari hasil penelusuran yang dilakukan masyarakat Tlambeh yang didampingi oleh LSM-Gempar dari Pamekasan, ditengarai ijasah yang digunakan sebagai syarat pencalonan calon kepala desa tersebut merupakan ijasah palsu, sebab siswa atas nama Abd Khalik Alimullah yang merupakan siswa pindahan dari SDN Tlambeh 2 ke SDN Palengaan Laok 7 dengan nomor induk 94 dari sekolah yang lama ternyata nomor induk di SDN Tlambeh 2 bukan atas nama Khalik Alimullah melainkan atas nama Sa'I. Tidak hanya itu surat rekomen-

dasi pembuatan surat pengganti ijasah yang hilang yang dikeluarkan oleh SDN Palengaan Laok 7 dalam blangko surat tersebut hanya ditandatangani oleh kepala sekolah tanpa mengetahui cabang dinas kecamatan Palengaan, Bahkan yang lebih mencurigakan lagi adalah surat pengganti ijasah/STTB yang hilang tersebut ternyata dibuat dua kali dan nomor dalam surat tersebut tidak sama dan hal itu dibenarkan oleh salah satu staf cabang dinas Palengaan yang mengakui bahwa dirinya telah lalai dalam mengeluarkan surat pengganti STTB tersebut. Sementara itu Mulyanto mantan kepala SDN Palengaan Laok 7 yang menjabat saat itu saat dimintai keterangan perihal keluarnya Ijasah atas nama Abd.khalik Alimullah tersebut menyampaikan "iya mas siswa itu memang siswa saya dulu, tapi lulus tidaknya saya tidak tahu, coba sampean cek dibuku induknya".ujarnya. Namun saat dilihat dalam buku induk SDN palengaan laok 7 nama Abd. Khalik Alimullah tersebut sudah penuh dengan coretan dan sengaja tulisan tersebut dipertebal dan sangat jelas dibuku induk tersebut tidak ada register atau nomer ijasah kelulusan. Atas dasar itulah pada hari Kamis kemarin (7/11) masyarakat Tlambeh didampingi LSM Gempar melaporkan dugaan adanya penggunaan ijasah palsu tersebut kepolres Sampang namun lapo-

9 Mantan Anggota DPRD Jadi Tersangka Kasus Pesangon

ran tersebut langsung ditolak oleh unit tipiterpolres Sampang yang saat itu mengatakan laporan tersebut harusnya dilaporkan kepolres Pamekasan dengan alasan munculnya ijasah tersebut dari salah satu SD di Pamekasan. Sementara itu keesokan harinya Jumat (8/11) polres Pamekasan juga menolak laporan dari masyarakat desa Tlambeh dengan mengarahkan untuk melaporkan kepolres Sampang dikarenakan penggunaan ijasah tersebut digunakan di sampan dan sebagian besar saksi-saksi berada di Sampang. Atas kejadian tersebut masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan dari pihak kepolisian mengingat polisi adalah pelayanan masyarakat "jelas kami kecewa mas, jelas jelas ini pemalsuan dokumen kenapa tidak ada yang berani mengusut".Ujar salah satu warga yang merasa kecewa dengan pihak kepolisian. Sementara itu saat dihubungi via selulernya Akhmad Riadi sekjen Lsm-gempar yang akrab disapa mas Adie ini selaku pihak Lsm yang mendampingi masyarakat desa Tlambeh menanggapi hal tersebut mengaku kecewa dengan kinerja pihak kepolisian "kita jelas kecewa kenapa kepolisian tidak bisa menanggapi laporan masyarakat, polisi inikan satu yakni Polisi Republik Indonesia, kenapa mesti saling lempar seperti itu padahalkan masyarakat hanya mau melapor".Ujarnya.(*BiN-adie/Lds)

Sampang - ( B I N ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menseriusi pengusutan kasus pesangon mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat periode 19992004. Sembilan mantan anggota wakil rakyat tersebut sudah dinaikkan statusnya dalam penyidikan. Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto menuturkan, penaikan status penyidikan itu lantaran sembilan mantan anggota DPRD tersebut tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan uang dana pesangon yang telah diterimanya. Sehingga kejari langsung mengambil langkah cepat karena tidak mau bermain-main dengan kasus yang menyita perhatian pubilk tersebut. Hanya saja, 32 mantan anggota DPRD lainnya yang juga ikut menikmati uang pesangon sampai saat ini statusnya masih belum dinaikkan

Pamekasan, ( BiN ) - Kemaren (11/11) Tim penyidik Polres Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya menahan mantan korlap raskin kabupaten (A.Yani) terkait pendistribusian bantuan beras miskin, karena yang bersangkutan diketahui terlibat dalam melakukan penggelapan bantuan. Ahmad Yani diketahui terlibat melakukan penggelapan bantuan raskin hal itu diketahui atas pengakuan sejumlah saksi dan kepada desa yang diperiksa tim penyidik Polres Pamekasan. Pria yang baru pensiun sebagai pegawai Bulog Sub Divre XII Wilayah Madura ini, bekerja sama dengan Kepala Desa Larapangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Mustahep yang ditahan oleh tim penyidik lebih dulu. "Dari keterangan tersangka inilah, terungkap bahwa Yani yang telah mengatur strategi penggelapan bantuan raskin di Pamekasan," Selain mantan korlap raskin Yani dan Kepala Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Kasus dugaan korupsi bantuan

ke tahap penyidikan. Sebab, menurut Sucipto, meraka sudah mengembalikan uang pesangon yang diterimanya. Meskipun begitu, Sucipto berjanji akan tetap mengusutnya sesuai dengan hokum yang berlaku. Sementara itu, Tombak Abdullah, masyarakat Sampang yang intens mengikuti perkembangan kasus pesangon tersebut mengkritik keras langkah kejari melakukan pemisahan penanganan kasus pesangon mantan anggota dewan tersebut. Sebab, semua anggota DPRD Periode 19992004 itu mempunyai status yang sama di mata hukum. Mereka sama-sama mengetahui, samasama membahas, sama-sama menyetujui, dan sama-sama menikmati uang haram tersebut. ”Kejari seharusnya tidak melakukan diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi pesangon tersebut. Kalau pimpinannya bersalah dan 9

raskin di Kabupaten Pamekasan tergolong parah dan hampir terjadi di semua desa di wilayah itu, hal itu sebagaimana laporan yang disampaikan masyarakat ke Komisi D DPRD Pamekasan dan Hasil penelitian Lembaga Pemantau Kebijakan Publik di Pamekasan menyebutkan jumlah kerugian negara dalam kasus penggelapan raskin di Kabupaten Pamekasan ini mencapai Rp58,8 miliar pertahun. Perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp58,8 miliar pertahun itu, dengan asumsi pembagian raskin dilakukan sebanyak enam bulan dalam setahun. Asumsi enam bulan tersebut merupakan asumsi terendah, sebab faktanya di beberapa desa di Pamekasan ada yang hanya didistribusikan selama 3 kali dalam dua tahun, seperti yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan. (* B I N-Ali/adi )

anggotanya dinaikkan statusnya dalam penyidikan maka 32 anggota lainnya juga harus dinaikkan statusnya. Mereka harus diperlakukan sama di mata hukum,” ujarnya dengan dana kritis. Apalagi, kata Tombak, pengembalian uang pesangon tersebut sama sekali tidak bisa menghapus kasus hukumnya. Sebab, mereka dinyatakan bersalah karena perbuatannya yang dengan sadar menggerogoti uang negara. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk membedakan proses hukum yang telah mengembalikan dana pesangan dan yang tidak mengembalikannya. ”Hukum itu tujuannya keadilan dan harus berlaku sama terhadap semua warga negara, termasuk bagi mantan anggota DPRD yang samasama menikmati uang pesangon tersebut,” tandasnya. (*Bi N- Km/Ali )

Motif dan Pelaku Pembunuhan Winarsih Jenazah korban Winarsih PATI- Winarsih, yang mayatnya ditemukan warga diparit tepi Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kamis siang, 31 Oktober 2013 lalu, merupakan korban pembunuhan berencana. Ini terungkap dari keterangan kedua tersangka yang telah tertangkap ditempat berbeda, Minggu kemarin, 3 November 2013. Dalam waktu singkat, Polres Pati berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Winarsih, 24 tahun, warga Desa Sukoharjo, RT.02/RW.02 Kecamatan Wedarijaksa. Terungkapnya pelaku tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan keterangan awal yang diperoleh Polisi. Kapolres Pati, AKBP Dr. Bakharuddin. MS, M.Si, melalui Kasat Reskrim, AKP Fiki N Ardiansyah, SH, SIK kepada wartawan mengatakan, kedua tersangka yang berhasil ditangkap karena terlibat dalam pem-

bunuhan berencana, diantaranya bernama Arief Setiawan, SP, 28 tahun, karyawan PG. Trangkil, warga Desa Gabus, RT.02/RW.05 Kecamatan Gabus, dan Susanto, 40 tahun warga Desa Wirun, RT.02/RW.02 Kecamatan Winong. “Kronologi penangkapan, setelah kita dapat pelaku kejadian.Ternyata ada yang tahu Dina, sehari sebelum kejadian digotong keluar dari kafe Millenium di Jln, A. Yani. Kemudian kita tanya saksi-saksi terkait ciri-ciri pelaku disana, dan menggunakan motor apa. Kita kemudian sebar petugas, akhirnya salah satu teman kita tahun, disana di Trangkil dan Pakis. Setelah diketahui orang dan motor yang digunakan mio putih, petugasnya menyanggong di PG. Trangkil. Setelah cocok dengan ciri-cirinya, kita langsung temui dan tanyai terkait persoalan yang sedang dihadapinya. Tapi dia, malah cerita sendiri,” katanya. Berdasarkan pengakuan Arif Setiawan itu, kata AKP Fiki N Ardiansyah, SH, SIK, petugasnya kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya, bernama Susanto. Selang beberapa jam kemudian, Susanto berhasil dilumpuhkan dengan dengan

tembakan dibetis kiri, karena berusaha lari saat akan dilakukan penangkapan di depan Pasar Pakis Kecamatan Tayu. “Semua barang bukti dibawa Susanto, sedang Arif Setiawan hanya mendapat hasilnya saja. Sanksi hukumnya dia melakukan pembunuhan berencana Pasal 340, kita subsider dengan perampokan/pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain. Itu ancaman hukumannya diatas 15 tahun penjara,” ungkapnya. Selain menangkap kedua tersangka, Satreskrim Polres Pati, juga berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Spacy merah K-5985-TS, 1 buah HP, 3 lembar kuitansi pembelian perhiasan, celana jean ¾, kaos dan sweter merah milik korban. Selain itu juga disita barang bukti dari tersangka Susanto diantaranya, 2 buah celana jeans yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor korban, dan 1 buah HP. Sedang dari tersangka Arif Setiawan disita 1 unit sepeda motor Yahama Mio K-3517-MG, 1 buah HP, serta 1 lembar kwitansi pembayaran kafe millennium dan uang sisa penjualan sepeda motor korban. Pembunuhan terhadap Winarsih, 24 ta-

hun, karyawan sebuah salon di Pati, dan mayatnya dibuang diparit pinggir JLS turut Desa Sugiharjo Kecamatan Pati, dilatar belakangi pelaku ingin menguasai sepeda motor korban. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka Susanto, 40 tahun, warga Desa Wirun, RT.2/RW.2 Kecamatan Winong, dan Arief Setiawan, Sp, 28 tahun, karyawan PG Trangkil, warga Desa Gabus, RT.2/RW.5 Kecamatan Gabus, bermotif ingin menguasai barang milik korban. Demikian diungkapkan Kapolres Pati, Dr. Bakharuddin.MS, M.Si melalui Kasat Reskrim AKP Fiki N. Ardiansyah, SH, SIK, saat gelar perkara di Mapolres Pati, Senin siang, 4 November 2013. “Niat awal memang keduanya ingin mengambil motor korban.Sedang perhiasan korban masih ada. Sedang hasil penjualan motor korban, senilai Rp.3juta dibagi berdua. Salah satunya untuk beli celana jeans, dan masih ada sisa uang penjualan sepeda motor senilai Rp.500ribu. Motifnya ekonomi saja, ingin memiliki barang milik kor-

Bersambung ke Hal. 9 ......


LINTAS JAWA

Sumani (Pengusaha Juwana) Bebas Dari Dakwaan Penipuan Pati, - Majelis hakim Pengadilan Negeri Pati membebaskan Sumani, pengusaha asal Juwana, dari dakwaan penipuan, seperti yang dituduhkan kepadanya. Putusan tersebut dijatuhkan Majelis Hakim, pada sidang yang berlangsung, Kamis siang lalu, 7 November 2013. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, yang dipimpin Hakim Ketua, Hery Kristiyono, Fajar K.A, dan Witono, dalam amar putusan menyatakan, Sumani tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum, atas laporan rekan bisnisnya dalam CV. Ramon Stas H. Achmad Zuhur. Karena tidak terbukti Majelis Hakim membebaskan Sumani dari dakwaan penipuan itu. "Karena perkara yang melibatkan Sumani dan H. Achmad Zuhur bukan termasuk dalam perbuatan pidana.Sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan membebaskan Sumani dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya," kata pimpinan Majelis Hakim Hery Kristiyono, pada sidang pembacaan putusan di PN Pati. Majelis hakim menilai, Sumani menerima sejumlah uang dari Achmad Suhur

sebagai rekan bisnisnya sebanyak lebih dari Rp. 1,07 milyar 73 juta, yang digunakan untuk pembangunan gedung beserta peralatan lainnya masuk dalam ranah perdata. “Karena tidak terbukti melawan hukum, baik dakwaan primer maupun sekunder terdakwa, maka Sumani harus dibebaskan demi hukum, dan berhak mendapatkan rehabilitasi nama baiknya,” lanjutnya. Dalam amar putusannya Majelis Hakim juga memerintahkan barang bukti berupa 38 lembar barang bukti penerimaan uang dikembalikan kepada saksi ahli dari tempat usaha Sumani untuk dikembalikan seperti semula. Dan membebaskan biaya perkara kepada negara. Hasibuan SH selaku Penasehat Hukum Sumani, mengatakan sebenarnya perkara nomor 38 yang melibatkan Sumani dan H. Zuhur adalah perkara perdata, dan tidak ada unsur pidana. Sebab permasalahan usaha keduanya sudah diatur dalam akta yang disaksikan oleh notaris, baik soal keuangan maupun administrasi. “Dan sebetulnya perkara ini sudah selesai pada 10 Mei 2010 lalu, sudah ada penandatanganan penyelesaiannya,” pungkasnya. (Indro BIN)

Disdukcapil Pati Siap Cetak 16.543 E-KTP PATI-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pati, siap untuk mencetak 16.543 keping Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-ktp yang sebelumnya hilang data, gagal cetak, tunda cetak, dan salah cetak pada bulan Oktober lalu. Seperti diterangkan Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Pati Sri Sutanty, pihaknya akan mulai melaksanakan pencetakan pada bulan Desember mendatang dengan anggaran lebih dari Rp. 33 juta. “Menjelang akhir target dari pelaksanaan cetak e-ktp pada Desember mendatang, kami sudah menyiapkan data e-ktp yang siap cetak sebanyak 16.543 yang sebelumnya terjadi kesalahan teknis. Dengan jumlah anggaran total sebesar Rp 33.360.000,00 dari APBD perubahan 2013,” jelasnya. Selain menyatakan siap untuk melaksanakan pencetakan e-ktp yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil pusat, Tanty menuturkan, pihaknya juga masih terus mengusahakan untuk melengkapi kekurangan perekaman data wajib e-ktp pemula sebanyak 16.716, wajib e-ktp yang belum terekam sebanyak 142.191, dan jumlah pendatang yang pindah ke Kabupaten Pati berjumlah 6000 orang. “Dari total wajib e-ktp yang belum terekam sebanyak 181.450, kami memang lebih memprioritaskan untuk mencetak 16.543 e-ktp yang gagal cetak sebelumnya. Karena jika harus menyelesaikan semuanya, jelas kami belum mampu karena jumlah total tersebut terbagi menjadi empat yaitu, wajib e-ktp pemula, wajib e-ktp yang belum terekam, jumlah pendatang yang pindah ke Pati, dan e-ktp yang gagal cetak kemarin,” ujar Tanty. Ditambahkan oleh Kasi Pencatatan Biodata dan Penerbitan Identitas Penduduk Dispendukcapil Pati Sarwoko, dengan mengandalkan SDM dan peralatan yang ditunjang anggaran yang memadahi pihaknya optimistis bisa menyelesaikan cetak e-ktp yang gagal sebelumnya pada akhir Desember 2013 mendatang. “Dengan mengerahkan sepuluh personel yang sudah berkompeten, kami juga melengkapi mereka dengan enam alat scan data untuk menginventarisir rekam data e-ktp. Dengan begitu, kami yakin bisa menyelesaikan target mencetak 16.543 e-ktp yang gagal cetak,” jelasnya. (Indro BIN)

EDISI 86

7

Satlantas Gencar Operasi, 17 Bentor Diamankan PATI-BIN Satlantas Polres Pati, terus menggencarkan operasi penindakan terhadap becak motor (bentor) yang dinilai ilegal. Operasi penegakkan hukum berupa penilangan tersebut, dilakukan karena setelah toleransi tiga bulan, tetap membandel untuk mengembalikan fungsi kendaraan sesuai STNK yang ada dan becak biasa. Operasi penegakan hukum dan penilangan terhadap bentor yang tengah dilakukan Satlantas Polres Pati ini, dalam upaya tertib lalu lintas, dan melindungi keselamatan penumpang. Ini karena bentor belum lulus uji kelayakan, melanggar UU No 22 tahun 2009 tentang angkutan umum dan PP no 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan. Kapolres Pati, AKBP Bakharuddin. MS, melalui Kasat Lantas, AKP M Ifan Hariyat T mengatakan, operasi penegakan hukum dan penilangan tersebut, akan rutin dilakukan pihaknya, tanpa batas waktu mengikuti kegiatan rutin. “Total bentor hasil operasi yang dilakukan sampai saat

ini, sudah ada 17 unit bentor yang ditahan.Ke-17 bentor itu terjaring operasi di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Pati,” jelas Kasat Lantas AKP M Ifan Hariyat T. Lebih lanjut Kasat Lantas Polres Pati mengatakan, pada operasi di wilayah Kecamatan Juwana kemarin, petugasnya menangkap 3 unit bentor yang tengah melintas di jalan. Dalam operasi tersebut, pihaknya melibatkan Satpol PP dan Dishubkominfo Pati. Dari informasi yang dihimpung Jateng Pos, bentor di wilayah hukum Polres Pati terdapat sekitar 450 unit, yang sebagian diantaranya menggunakan motor bodong atau tidak ber-STNK. Sehingga hal tersebut rawan dari tindak kejahatan pencurian sepeda motor. Sebelumnya, ratusan pengemudi angkutan kota dan pedesaan semua trayek di Kabupaten Pati bersama-sama Organda Pati menemui Kapolres Pati untuk memberikan dukungannya. Mereka mendukung Polres Pati untuk bertindak tegas dan tidak takut untuk menegakkan aturan. Ketua Organda Pati Suyanto kepada Kapolres Pati melalui Kabag Ops Polres Pati Kompol Jenda Pulung mengatakan, pihaknya akan mendukung tindakan pihak kepolisian tersebut. “Kami mendukung operasi penindakan bentor yang dilakukan jajaran kepolisian dan kami berharap agar bertindak tegas dan tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan yang ada,” kata Suyanto. Sementara itu, Kabag Ops Kompol Jenda Pulung mengatakan, pihak kepolisian akan bertindak sesuai dengan aturan dan tidak takut dengan tekanan-tekanan dari pihak manapun. (Indro BIN)

KPA Pati: 65 orang Diterjang Puting Beliung, meninggal karena AIDS Puluhan Rumah didesa PATI-Jumlah korban meninggal dunia di Kabupaten pati Pulorejo Winong Rusak dalam 2013 akibat virus HIV/AIDS sebanyak 65 orang.Data Pati - Bencana angin puting beliung menerjang permukiman warga di salah satu pedukuhan di Desa Pulorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Senin siang, 11 November 2013. Akibat terjangan angin yang bertiup kencang itu puluhan rumah rusak, dan sejumlah pohon tumbang. Hantaman angin puting beliung disalah satu perdukuhan di Desa Pulorejo itu, terjadi sekitar pukul 11.20. Akibat hantaman puting beliung tersebut, puluhan rumah warga, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan mengalami rusak berat dan ringan. Amin, 35 tahun, warga RT.2/RW.1, Desa Pulorejo Kecamatan Winong mengungkapkan, banyak rumah warga yang terhempas berserakan, setelah angin puting beliung berputar-putar selama beberapa menit lamanya. “Di Dukuh Bothok Desa Pulorejo satu perdukuhan ini, terkena musibah ini.Rumah-rumah gentingnya pada mlorot.Kubah mushola tadi juga lepas sampai kehalaman, sebagian warung pohon ada yang tumbang ditengah jalan desa,” kata Amin. Kades Pulorejo Kecamatan Winong, Kiswanto mengungkapkan, dalam pendataan sementara, dua puluhan rumah yang mengalami kerusakan akibat gentingnya terhempas terangkat pusaran puting beliung. Termasuk rumah milik Kades sendiri. “Yang banyak terkena itu, yang tinggal dipinggir jalan raya.Kalau yang berada lebih kedalam, hanya beberapa diantaranya yang terkena dampak puting beliung.Sekitar 10 sampai 20 an rumah,” ujarnya. Kades Pulorejo, Kiswanto mengatakan, lalulintas warga untuk keluar masuk desa sempat terganggu, karena ada pohon tumbang di enam titik berbeda. Dan kembali normal setelah batang pohon dibersihkan warga secara bergotong royong. Pusaran angin yang bertiup kencang selama sepuluhan menit itu, juga merubuhkan baliho, maupun papan reklamae. Tidak ada ada korban jiwa dalam bencana tersebut.(Indro BIN)

ini disampaikan oleh Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Pati. “Dari total jumlah penderita HIV/AIDS yang terdata sebanyak 498 orang, jumlah tersebut belum termasuk 65 orang yang meninggal dunia akibat virus mematikan itu,” ujar Sekretaris I KPA Kabupaten Pati Suharti Kamis (7/11) kemarin. Selama tahun 2013, Harti menuturkan, pihaknya juga masih terus melakukan pemantauan perkembangan kepada semua korban penderita penyakit HIV/AIDS.Beberapa langkah yang dilakukan dalam penanganan penderita HIVAIDS meliputi kontrol secara rutin di klinik VCT dan CST yang berada di Rumah Sakit Umum Suwondo secara cuma-cuma bagi orang dengan Hiv Aids (ODHA). “Sebagai salah satu langkah terakhir kami dalam penanganan ODHA, kami sudah memberikan fasilitas secara gratis untuk melakukan kontrol kesehatan secara rutin.Bertempat di RSU Suwondo, kami berharap ODHA bisa lebih aktif untuk memeriksakan perkembangan penyakitnya karena peralatan di sana sudah lengkap,” jelas Suharti. Suharti juga menambahkan, selain melakukan tindakan pengobatan untuk ODHA, pihaknya juga masih terus gencar melakukan sosialisasi ke tempat-tempat publik yang dianggap rawan terjadi transaksi seks secara bebas.Di antara beberapa tempat yang menjadi sasaran sosialisasi KPA adalah, terminal, tempat hiburan, dan lokalisasi. “Untuk menekan angka penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Pati, kami juga terus mengadakan sosialisasi ke beberapa tempat yang berpotensi menjadi ajang seks bebas. Dengan melakukan pembagian kondom secara gratis melalui sosialisasi, kami berharap bisa mengurangi penyebaran HIV/AIDS,” tutur Suharti. Kondom yang dibagikan secara gratis pada sosialisasi KPA, merupakan suplay langsung dari KPA pusat.Ini dilakukan sebagai salah satu langkah yang dianggap paling ampuh untuk menekan penyebaran virus HIV/AIDS di kabupaten Pati. (Indro BIN)

Pemasangan Atribut Kampanye Kedepankan Komunikasi PATI-Pemerintah Kabupaten Pati mendukung penuh penegakan aturan zona kampanye parpol dan calon anggota legislatif (caleg), terutama menyangkut pemasangan atribut kampanye.Dalam hal ini, pihaknya mengedepankan komunikasi dengan pihak parpol dan caleg untuk menghindari gejolak. Hal tersebut menurut Bupati Pati H. Haryanto sebab pihak caleg dan parpol telah lebih dulu memasang atribut kampanyenya baru kemudian muncul aturan mengenai zona kampanye. "Kebanyakan atribut parpol atau caleg terpasang lebih dahulu sebelum muncul aturan KPU yang mengatur zona kampanye.Jadi, kami menggunakan upaya persuasif dengan melakukan pendekatan intensif kepada pihak pemasang," ujar Bupati Pati Haryanto. Lebih lanjut orang nomor satu di Bumi Mina Tani itu mengatakan, atribut kampanye berupa baliho, spanduk, dan lainnya banyak yang terlanjur dipasang di luar zona yang ditetapkan dan telah ditertibkan. Bahkan, di kawasan perkotaan menjadi prioritas penertiban dan pembersihan dengan karena dikuatkan dengan keberadaan SK Bupati Pati.Upaya pembersihan tersebut bertujuan untuk mendukung program meraih penghargaan adipura kencana.

Sedangkan Ketua KPU Pati M. Nasich ketika menegaskan, pihaknya terus mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan KPU No 15 tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan KPU No.1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Setelah kepada parpol, selanjutnya KPU akan melakukan koordinasi dengan pemkab dan jajaran di bawahnya untuk mendukung pemberlakuan regulasi tersebut. Dalam regulasi yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan KPU No 01 tahun 2013 berisi Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Menurutnya, secara garis besar ketentuan tersebut mengatur tentang zona pemasangan alat peraga berupa baliho, umbul-umbul dan bendera (parpol), serta spanduk (caleg).Untuk semua atribut itu pemasangan ditentukan satu desa satu alat peraga bagi setiap parpol atau caleg. "Bagi zona pemasangan itu disediakan beberapa titik di setiap desa.Nantinya parpol dan caleg dapat berkoordinasi dengan pihak pemdes dan PPS di masing-masing desa mengenai mekanisme pemasangannya.Diharapkan dengan itu menjadi lebih tertib," jelasnya. (Indro BIN)


KEPRI & BATAM

PLN BATAM BUKAN PERUSAHAAN NEGARA DAN PERUSAHAAN DAERAH Batam - BIN. Perusahaan pembangkit listrik Batam yang mengaliri penerangan Kota Batam adalah perusahaan swasta yang berdiri sendiri yang disebut PLN Brigth menurut Humas PLN Batam Agus Subekti. Agus Subekti menerangkan perusahan PLN Batam bukan salah satu perusahaan milik Negara atau milik Daerah, melainkan perusahaan swasta yang dikelola dengan cara system management sendiri, untuk itu PLN Brigth Batam dari segala kebutuhan operasional tidak mendapatkan subsidi dari pemerintahan Pusat dan Daerah melainkan pembiayaan sendiri. Saat ini pelangan PLN Brigth Batam ± 250 Ribu baik dari pelangan sosila, rumah tangga,pemerintah dan kalangan Industri. PLN Batam selalu melakukan penerapan dan pelayanan yang lebih baik demi terselenggara standar pelayanan dan juga kita menerapkan dalam sistim informasi jaringan Internet PLN Batam. SISTIM PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN Sistim pembiayaan yang dikenakan untuk pelangan ada beberapa hal yang menjadi acuan yang diterapkan. Menurut Agus , pembiayaan yang sering diakumulasi sekarang ini adalah biaya pemakaian, biaya abodemen dan biaya PJU. Biaya pemakaian dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan sedangkan biaya abodemen dikenakan untuk biaya cost yang dipergunakan akomodasi pihak PLN Brigth yang masih mengunakan Kwh lama dan yang mengunakan Kwh Baru program pemerintah sekarang yang disebut system isi ulang tidak dikenakan biaya dan pajak PJU diakomodir PLN Brigth Batam dan disetorkan ke pemerintahan berdasarkan Perda Tahun 2009 Kota Batam.

Program Kwh yang baru cukup mengisi kembali pulsa pembelian dan apabila tidak digunakan tidak dikenakan biaya abodemen kemudahnya cukup efesien ketimbang Kwh yang lama, karena karyawan PLN Batam tidak akan kembali setiap bulannya mencatat hasil pemakaian pelangan. Apabila waktu untuk pengisian pulsa karena saldonya akan habis, di Kwh akan secara otomatis memberi sinyal lampu dan bagi pelangan yang berpergian atau meninggalkan rumah dengan tidak mengunakan arus pulsa atau saldo yang telah dibeli tidak akan berkurang. Pajak PJU yang dikenakan bagi pelangan setiap bulannya PLN Brigth Batam akan memberi ke pemko Batam dengan hasil yang diterima oleh pihak kita 7% dari biaya rekening. Masalah konstruksi PJU semua dikelola oleh Sapras dari Pemko Batam yaitu Dinas PU sedangkan kita hanya penyedia jasa arus, dan di suatu titik kita akan memasang alat control time swit atau relai otomatis yang memantau aliran arus yang pada dasarnya kalau dilihat pada jam tertentu akan mati. Pemasangan aliran PJU bisa juga digunakan oleh masyarakat umum seperti di perumahan tetapi diperumahan harus ada yang bertanggung jawab contoh ketua RT atau RW sedangkan perumahan yang ada PJU yang bertanggung jawab adalah pihak Developer. Mengenai cara pembayaran pihak PLN Brigth Batam telah menggunakan jasa transaksi sebanyak 54 Bank. Mengenai kenaikan tarif kita akan mensosialisasi dengan pihak pemerintahan Kota Batam, mengenai pelayanan kita juga berupa membuka sesuai mekanisme yang berdasarkan Undang-undang KIP, terangnya. Agus Subekti Humas PLN Brigth Batam. ( A.RIANTO ).

Menurut makmur awalnya pada hari rabu tanggal 5 Desember 2012 jam 10 siang datang ke Bank Dana Nagoya untuk menghadap manajer Ibu Maria, tetapi tidak bias ditemui dan akhirnya bertemu pak Asril selaku marketting Bank Dana Nagoya, pak Asril menjelaskan agar pak Makhmur stor uang kredit beserta dendanya. “padahal uang sudah saya setor kepada kasir bernama Vina sebesar 2.280.000, Sekitar jam 1 malam saya hendak pergi bersama istri ternyata mobil yang saya parkir di depan rumah ternyata tidak ada, malam itu juga saya membuat laporan ke polsek Lubuk Baja, berhubung surat-surat tidak ada, saya bawa petugas dan menyuruh besok paginya 6/12/2012. Tanggal 26 Januari saya di panggil ke polsek, ternyata sampai disana pihak Bank Dana Nagoya tidak hadir, hanya bertemu Kapolsek , pak kapolsek menyarankan menempuh perdata dulu. Jadi sekarang kasus terhadap mobil saya masih “gamang”, karena kalau dilihat dari cara penarikan mobil saya kelihatannya pihak

Bank Dana Nagoya diduga kuat merekayasa dalam surat pemberitahuan atau SP terhadap saya, karena SP1, SP2 dan SP3 tidak pernah saya terima. Kerugian yang tidak Nampak yaitu uang cash sebesar 5.500.000.- dan adapun 1 buah jam rolek dalam laci dan surat-surat beserta buku tabungan BPR Dana Nagoya di dalam mobil . Makhmur merasa tertipu, karena mobil itu ternyata rusak dan sehelai suratpun tidak saya terima. Harapan saya semoga kasus ini cepat selesai dan pihak Bank Dana Nagoya diproses secara hukum yang berlaku, karena sudah hampir 7 bulan uang saya mandek di Bank Dana Nagoya terang Makhmur kepada Media BIN. Dari Lembaga Konsumen tertanggal 15 Mei 2013 yang isinya memutuskan bahwa pihak Tergugat membayar uang 28.872.000.- + uang ganti rugi perbaikan mobil sebesar 2.665.000 .kepada penggugat dan memberi waktu 1 bulan sejak putusan di terima kepada penggugat, isi dari duduk perkara pihak BPR Bank Dana Nagoya adalah kelalaian dalam perlindungan konsumen dan tidak mempunyai “Fidusia”. Dan sekarang mobil saya telah dijual oleh pihak BPR DANA NAGOYA, sampai sekarang sayapun tidak tahu perkembangan proses hukum yang telah saya laporkan ke Polsek Lubuk Baja. Karena itu tidak menjadi bahan pertimbangan walaupun mobil saya telah

8

SAMPAH PASAR FANINDO DI BAKAR DI LAHAN KOSONG

PERDA SAMPAH TERINDIKASI GRATIFIKASI /MANDUL Batam. BIN. Pasar Fanindo Botania Garden yang setiap hari menghasilkan sampah ± 2 Ton di buang di lahan kosong yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah pasar Botania Garden semenjak mulai pasar masyarakat berfungsi Tahun 2009 telah melakukan aktifitas pembuangan sampah di daerah pemukiman lahan kosong dengan cara dibakar.

Sampah pasar ini telah terendus sampai ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan waktu jaman SKPD ( Satuan Kerja Pemerintahan Daerah ) Aswan, Seketaris Sulaiman sekarang menjabat Kepala Dinas, dan Marzuki maupun SKPD Pasar dan SKPD, dan juga terendus sampai ke Walikota Batam Ahmad Dahlan menurut keterangan masyarakat setempat. Menurut

masyarakat “apalagi sekarang sesuka-suka Fanindo yang saat ini sedang melakukan aktifitas penimbunan, kendaraan yang membawa tanah pagi sampai malam menyebabkan dedu berterbangan apalagi di belakang banyak anakanak sekolah”. Dari pemilik ruko kawasan pasar Fanindo yang di temui Tim BIN mengatakan , bahwa “kami setiap bulan dikenakan abodement dari sampah, keamanan dan juga maintenance. Kalau lihat jumlah sangatlah besar kalau di hitung secara rinci pengeluaran, karena saya pemilik ruko dengan 200 ruko lainnya pasti sama belum lagi jalan untuk parkir sempit karena di perlebar untuk Kios-Kios Fanindo dan juga lahar parkir dijadikan Gedung KFC” ungkapnya. Walikota Batam Ahmad Dahlan yang dikonfirmasi mengenai Perda Pasar dan Pajak tidak dapat ditemui. Kepala Dinas Pasar Febrialin tidak dapat ditemui. (Arianto)

DARWIS PENGAWAS SPBU MANJAKAN PELANGSIR PENINDAKAN HUKUM GUDANG BBM SOLAR TIDAK TERDETEKSI

Batam. BIN. Walau telah beberapa kali terbit di Media Cetak bukanlah menjadi penghalang bagi pengawas SPBU untuk memanjakan dan meraup keuntungan dari penjualan minyak bersubsidi kepada pelangsir. Pengawas SPBU menjual minyak bersubsidi kepada pelangsir melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah ditetapkan Harga Eceran tanpa memikirkan tindakan hukum yang akan menbelitnya dengan Undang-undang Migas Nomor 2 Tahun 2011 dengan ancaman pidana 6 Tahun dan denda 60 Miliyar . Pelangsir yang mengunakan alat transportasi yang cukup unik dari standar mobil dan melakukan penjualan ke Bunker atau Pool yang ada dan akan dijual ke pengusaha yang membutuhkan menginggat Batam salah satu kota indus-

BPR BANK DANA NAGOYA VS KONSUMEN Batam.BIN. Makhmur pemilik kendaraan dengan Nomor Polisi BP 1193 PX melaporkan Bank Dana Nagoya ke Polsek Lubuk Baja tanggal 6 Desember 2012 terkait pengambilan kendaraan tanpa ijin.

EDISI 86

dijual. Makmur menginginkan uangnya segera kembali, dan terkait hukum pidana polisi yang mempunyai lembaga. Setelah Bank BPR Dana Nagoya Batam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam terhadap putusan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen. (24/10/13) sidang di Pengadilan Negeri Batam telah memutuskan oleh Majelis Hakim Thomas Tarigan dalam Putusan memutuskan terhadap gugatan yang di ajukan oleh konsumen Makhmur. Sampai saat ini kepolisian polda Kepri dan Kejaksaan Kepri belum melakukan tindakan hukum bagi pelangaran suatu tindak pidana terhadap pelangaran Undangundang Fidusia No.42 Tahun 1999 yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun dan denda paling sedikit Rp 10 Juta Rupiah dan paling banyak Rp 100 Juta Rupiah. (Mobil yang telah di Tarik telah dijual ke pihak lain dan Tim Kepri akan mengajukan pengaduan ke instansi terkait dan Lembaga Negara RI) ( TIM KEPRI/ Arianto)

try. Salah satu bunker atau gudang milik pardi di Kawasan BNI Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji yang di temui awak media tidak dapat ditemui, menurut security kalau masuk ke kawasan atau menemui Pak Pardi harus permisi dulu. Bowo yang dikomfirmasi mengatakan “SPBU yang dijaganya hanya menjual minyak solar 30 Liter dan apabila mobil tersebut kembali lagi hanya satu kali, karena kami juga yang disalahkan baik dari pimpinan perusahan dan apa bila ada yang ribut langsung dimatikan”. Ditempat yang sama juga mengkomfirmasi yang mengunakan jerigen yang diduga oknum wartawan, bowo menyarankan “jumpai aja dia, orangnya baik kok dan ketika ditanya surat rekomendasi dari disperindag hanya 100 liter tetapi yang terlihat bisa mengunakan

beberapa kali hingga melebihi”. Dari pantauan awak Media BIN di gudang penimbunan BBM Solar tidak dilakukan penindakan hokum, seakan-akan tidak terdekteksi dan juga terdapat penyalahgunaan wewenang dari Aparatur Negara, sehingga masing-masing berupaya agar tidak saling mengkontaminasi dalam penyelengaraan permainan BBM . (A. RIANTO)

BOS GUDANG PENGOPLOSAN GAS TAK TERSENTUH HUKUM Pengerebekan salah satu gudang yang berada di jalan kuda laut kecamatan Batu Ampar , yang diketahui adalah milik Heri, sebelum proses perkembangan penyidikan di gudang yang di Batu Ampar dilaksanakan, pemilik yang bernama Heri telah melarikan diri keluar Batam sesuai dengan info yang di terima oleh Tim Investigasi di Gudang milik Heri. Mengapa pelaku yang melakukan tindak pidana tidak masuk kedalam proses tersangka, padahal jelas-jelas pelaku utama bisa terjerat dengan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, dengan delik melakukan usaha tanpa izin standar dari pemerintah, tanpa ada Papan Nama Perusahaan yang jelas, begitupun dari aspek penyelewengan pajak penghasilan untuk pemerintahan Negara Indonesia untuk kemakmuran rakyat . Salah seorang wartawan dialog Nababan, yang melaksanakan tugas jurnalis di SPBU Ocarina menjadi amukan para pemain, dating dengan mengunakan mobil yang di modifikasi, Nababan, yang hendak meliput berita, secara tiba-tiba disambangi oleh para pemain yang menghampirinya dan mengatakan “pantek” semua wartawan di Batam, secara tiba-tiba menyiku leher dan lengan, mendorong dengan maksud mengusir keluar dari Lokasi SPBU, sambil sambil memperdengarkan hasil dari rekaman yang menjadi alat bukti. Menurut Nababan kasus ini telah dilaporkan ke fiihak kepolisian Polsek Batam Kota, karena salah satu pelaku dari LSM LPPNRI yang sudah tidak tidak asing lagi. Padaha saya dan rekan-rekan hanya menanyakan kepada fihak yang berwenang di SPBU tersebut, dan hendak mengambil foto terhadap pemain solar. Hingga akhirnya puluhan wartawan yang mendengar peristiwa itu berkumpul di Polsek Batam Kota dan melakukan kunjungan ke SPBU di tempat terjadinya amukan dari para pemain Solar, sampai saat di SPBU 14.294.739 pihak SPBU yang berwenang dan bertanggung tidak bisa ditemui. Kadis Disperindag kota Batam Amsakar yang dikonfirmasi mengatakan agar mencatat nama SPBU yang memberikan pelayanan namun tidak sesuai dari peraturan yang ada, dan kita akan koordinasi ke Pertamina supaya segera di tutup, karena sebab pe salah satu rsaingan dagang yang tidak sehat, itu bisa kita tindak. Ketika dikonfirmasi, SPBU yang mendapat penyegelan berdalih bahwa mesin dalam perbaikan, antara lain SPBU Masyeba, SPBU Ocarina, SPBU BCS dan SPBU lain yang sempat di tindak. Kepala Pertamina Kepri, Tengku, yang di konfirmasi terkait wewenang dan tugas Pertamina Kota Batam dan penyelewengan BBM solar dan SPBU yang di segel, tidak dapat ditemui. Apakah Tanda Daftar Gudang atau Perusahan telah terdaftar terkait pajak ? Kapolda Kepri yang ingin dikomfirmasi di Mapolda Kepri tidak dapat di temui dan Direktorat Kriminal Tindak Pidana Khusus tidak dapat ditemui.(Tim Kepri) Arianto.


JAMBI / SULBAR

EDISI 86

9

Kredit fiktip BPR Bank Kencana Mandiri (BKM) Jambi BIN- Jambi (12/11). Seseorang yang bernama Eva mantan Bendahara Dinas UMKM,may tahun 2012 silam mengajukan pinjaman secara kolektif sebesar 50juta dengan agunan masing-masing SK Pegawai negeri, yang ibu MS juga ada berkas pinjamannya, namun semua akan kita ralat dan perbaiki menyangkut nama ibu MS ini,dan memohon hal ini jangan diberitakan menyangkut Kredibilitas , Dengan Ketidak profesionalan BPR BKM Jambi dalam mengucurkan Kredit,berakibat fatal kepada nasabah-nasabah lainnya. Ini dialami MS,Wanita Pegawai Depag Prov Jambi yang merasa dirinya dirugikan Oleh Bank BKM perihal pinjaman yang dialamatkan kepadanya oleh Bank tersebut, padahal menurut MS dirinya tidak pernah berurusan atau meminjam uang kepada Bank tersebut. Terkuaknya masalah ini ketika MS hendak mengajukan Kredit Ke sebuah Bank plat merah di Jambi, alangkah kaget dirinya

Informasi yang dihimpun oleh media BIN dari berbagai sumber, kasus ini mencuat ketika ada beberapa oknum pegawai yang gaji bulanannya dipotong cicilan Kredit di Bank BKM, mengetahui bahwa ada tersangkut pinjaman di Bank BKM. Ketika di Konfrontir ke pihak BKM,awalnya seorang staf di bagian pengucuran Kredit tetap ngotot bahwa MS yang menerima langsung darinya kucuran Kredit sebesar lima puluh juta rupiah,seraya memperlihatkan sebundel berkas akad Kredit yang ditanda tangani MS."saya tidak pernah mengajukan pinjaman, atau pernah menandatangani,apalagi mengagunkan SK pegawai saya''ujar MS ketika behadapan dengan Dani yang diketahui sebagai Kabag Perkreditan BKM saat itu. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada BKM, Dani Kepala Bagian Perkreditan mengatakan, dalam hal ini kami selaku pihak Bank juga dirugikan dalam masalah

ini" kasus ini sudah lama dan sudah kita laporkan kepada Polresta Jambi, satu orang sudah dipidana, namun satu orang lagi mantan Bendahara Dinas UMKM Jambi masih DPO"ujar Dani menjelaskan pada wartawan BIN. Menurut Dani kasus ini bermula BPR BKM. Informasi yang dihimpun oleh media BIN dari berbagai sumber, benar kasus ini tahun 2012 silam, kasus ini mencuat ketika ada beberapa oknum pegawai yang gaji bulanannya dipotong cicilan Kredit di Bank BKM, sementara pegawai tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar 50 juta pada Bank BKM baik secara kolektif maupun Indifidu,dan benar cuma satu yang jadi terdakwa, sementara EVa sebagai Mantan Bendahara Dinas UMKM sam-

pai saat ini masih DPO, ada apa?" ujar sumber BIN yang tidak mau namanya di publikasikan. Patut diduga pengucuran Kredit yang tidak Profesional ini melibatkan Oknum yang berkompeten di Bank tersebut bermain dengan

sang DPO. Sementara kepala Bank tersebut tidak bersedia memberikan Konfirmasi lebih lanjut, dan selalu melempar bola panas kepada Kabag Perkreditan, DANI. (Tim Jambi)

Dinas PU Provinsi Jambi Dugaan Mark Up dan Praktek suap Jambi-BIN(12/11), Besar harapan masyarakat kepada pejabat Birokrat di Negeri ini tidak terkecuali di Daerah-daerah, untuk mempergunakan Anggaran APBN-APBD dengan sebaik-baiknya dan tentu harus bisa juga dipertanggung jawabkan di kemudian hari,kemana dan berapa anggaran,atau uang rakyat di pergunakan dengan mengatasnamakan pembangunan. Geliat pembangunan di Prov Jambi terlihat dengan datangnya Kementerian perumahan Rakyat(Kemenpera) Djan Fariz ke Jambi baru-baru ini memberikan bantuan sebesar 8,8 milyar Rupiah yang Anggarannya diambil dari APBN 2013,untuk

pembangunan Rusunawa di dua Ponpes AS`AD dan Saadatu Daren di seberang kota jambi,yang masingmasing mendapat 4,4 milyar Rupiah. Tentu hal ini tidak terlepas dari Ruang lingkup kerja Dinas PU Provinsi Jambi yang dikepalai Ivan Wirata. Melihat Praktek suap diruang lingkup kerja Dinas PU memang sulit diketahui sebab banyak yang bermain seperti Oknum PPATK/Saker, Kontraktor,Konsultan, Pengawas dsb,namun secara kasat mata masyarakat bisa menilai bahwa proyek-proyek di Dinas PU sarat dengan KKN,terbukti Pekerjaan yang di lakukan kurang maksimal, dan sudah rusak sebelum masa

pengerjaan selesai serah terima. belum lagi ditenggarai banyaknya sub-kon yang tidak bertanggung jawab alias lari sebelum pekerjaan selesai berawal dari tingginya Volume kerja dari pada Anggaran yang diterima kontraktor atau sub kontraktor. Sedikit menggelitik BIN ketika menyambangi Dinas PU Prov Jambi,dimulai dari gerbang pagar besi yang terlihat roboh tidak terpasang dan tergeletak dihalaman depan dibawah gapura,belum lagi sisi halaman tengah kantor yang berlubang dan berair, sangat ironis pemandangan ini. Timbul pertanyaan bagaimana mungkin mampu memberikan pengawasan yang maksimal

terhadap pembangunan di Prov Jambi,seperti jalan tersebut, sementara Kantor yang hari-harinya di lalui tidak mendapat perhatian dari sang Kepala Dinas. Belum lagi Dugaan Mark- Up Genset di Dinas PU Prov, dan Proyek pengaspalan jalan yang menghubungkan dua Kabupaten Kerinci dan bangko yang mulai retak. Masyarakat banyak yang pesimis melihat kinerja Dinas PU Provinsi "terus terang kita sebagai masyarakat perlu men-

WATAK SERAKAH

LAHIR DI POLMAN AKIBAT ADANYA

SERTIFIKASI GURU

BIN,POL- MAN,SUL-BAR. Mantan istri seorang kepala sekolah SDN.NO.018 RUMPA,ST ASNI, angkat bicara kepada wartawan media BIN, mulai munculnya sertifikasi guru di tahun 2008 sampai di tahun 2013 kami tidak pernah mendapatkan penghasilan gaji sertifikasi yang seharusnya mantan istri dan anak- anaknya berhak untuk menerimanya bukan untuk pribadi sendiri alias SERAKAH. Anak-anaknya bertanya-tanya tentang adanya penghasilan/gaji sertifikasi, kenapa kami tidak mendapatkan?,bahkan pernah dilaporkan ke atasannya, ke dinas pendidikan polewali mandar bpk Arifuddin toppo dan sekretaris Muh ilyas namun hasilnya sampai saat ini belum terealisasi, menurutnya sertifikasi adalah hadiah bukan penghasilan/gaji paparnya, namun mantan istri tetap menuntut kepada mantan suaminya Saeni S.Pd kepala sekolah SDN 018 RUMPA,apakah tidak ada lagi

kesadaran dan toleransi terhadap keluarganya, sementara keuntungan di depan mata kita, ironisnya mantan seorang istri dan anakanaknya sangat butuh bantuan terutama pada anak-anak yang masih kuliah di salah satu di perguruan tinggi Fakultas kebidanan dan yang satu masih duduk di bangku sekolah SMK Wonomulyo. Seorang anak kepala sekolah SDN 018 RUMPA Saeni S.Pd, sangat kecewa terhadap bapaknya di saat di datangi untuk meminta kebutuhan untuk pembayaran ku-

liahnya, namun malah menolak bahkan dia mengatakan kepada anaknya nanti berupa pinjaman senilai Rp. 50.000,- baru mengiyakan namun itupun juga ada batas waktu yang di tentukan selama tiga hari harus dikembalikan secepatnya, bapak seorang pendidik tidak sepantasnya demikian malah setelah uang di kembalikan malah bersenang hati menerimanya. Salah satu warga yang tidak mau di sebut namanya mengatakan, betapa teganya seorang kepala sekolah memperlakukan anak – anaknya sendiri, benarkah ini terjadi pada keluarganya? Apakah harus penghasilan / gaji sertifikasi dapat dilanjutkan di terima daripada membohongi profesi seorang kepala sekolah. Serakah itu indah tapi terlalu serakah akan menjadi musibah yang sangat besar.(M.YAHYA)

getahui barapa anggaran yang di gelontorkan untuk sebuah proyek?,banyak plang proyek yang tercantum kalender kerja,volume pekerjaan,nama konraktor,tapi satu yang gak pernah tercantum, yaitu nilai Proyek. kita selaku masyarakat, dan Pers perlu mengawasi Anggaran baik Pusat maupun Daerah,karna di atur di UU KIP no,14 thn 2008, tentang keterbukaan Infor-

masi publik,''ujar sumber BIN. Beberapa sumber BIN yang sarat pengalaman di Dinas Pekerjaan Umum,menilai kenerja Kadis PU Prov Jambi, Ivan Wirata layak di evaluasi oleh Gubernur Prov Jambi ,HBA. ketika hal ini ingin dikonfirmasi kepada Kepala Dinas PU Prov Jambi,Ivan Wirata tidak pernah berada di tempat. (Tim Jambi).

Motif dan Pelaku Pembunuhan ..... dari Hal.6 ban,” jelasnya. AKP Fiki N. Ardiansyah, SH, SIK menjelaskan, antara korban dan pelaku memang sebelumnya pernah kenal dan bernyanyi bareng di sebuah cafe. Dan kali ini merupakan pertemuan mereka berdua, untuk bernyanyi bareng disalah satu ruangan di cafe karaoke Millennium di Desa Winong Kecamatan Pati, Rabu malam, 30 Oktober 2013. Ajakan kencan untuk berkaraoke di cafe/karaoke Millennium Pati itu, hanya untuk mempermudah niat tersangka untuk membunuh Winarsih, dan mengambil motornya. Aksi itu, kata Kasat Reskrim, sudah direncanakan 2

Pelaku Pembunuhan Winarsih

hari sebelumnya oleh kedua tersangka. “Dia masuk ke cafe/karaoke Millennium itu, pukul 22.30 dan keluar pukul 23.30.Jadi antara korban dan pelaku awalnya kenalan. Tersangka Arief ini, sukanya nyalon, kemudian kenal ama korban (Winarsih als Dina), kemudian bisa nemani karaoke, kemudian tersangka Susanto curhat butuh uang sama Arief. Kemudian keduanya sepakat untuk mengambil motor korban. Didalam ruangan korban dianiaya, dengan cara tersangka Arief mencekik korban, dan Susanto menginjak dada dan perut korban dua kali, hingga korban diam tak bergerak,” jelas AKP Fiki N. Ardiansyah, SH, SIK. Setelah mengetahui korban meninggal, kedua tersangka memapah korban, dan membawa korban untuk dibuang di parit pinggir jalan Jalur Lingkar Selatan (JLS), turut Desa Sugiharjo Kecamatan Pati, dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Arief Setiawan. Kemudian keduanya kembali untuk mengambil sepeda motor korban, yang kemudian dijual kepada seorang pembeli berinsial LK, seharga Rp.3 juta. (Indro BIN)


KALIMANTAN

EDISI 86

10

KADES WAJOK HULU KECEWA DENGAN PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (MAS)

JUNGKAT, Bin Kalbar, Warga Parit Telok Dalam Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak mendatangi sektor Siantan guna untuk mengadakan pertemuan antar Perusahaan Sawit PT Mitra Andalan Sejahtera (MAS) pertemuan tersebut yang disampaikan pada saat unjuk rasa para warga Eks Konflik yang di Pimpin oleh Aan Sarian selaku Koordinator dimana di Duga PT MAS tersebut telah Mencaplok lahan warga seluas 35 hektar itu. Usman Santar selaku tim 6 pada saat itu, melaporkan diri ke Sektor Siantan Desa Jungkat pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 pasa saat itu diterima langsung oleh Kapolsek Sektor Siantan / Jungkat, guna untuk menyampaikan bahwa pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2013 nanti para masa warga Eks Konflik Sosial akan turun ke lapangan guna untuk mencabut semua Sawit yang berada di lahan mereka itu apabila tidak ada pertemuan kembali antara Pihak Perusahaan Sawit PT MAS dengan Warga setempat, ungkap Usman Santar selaku Tim 6 dahulu kepada BIN. Setelah mendengar laporan tersebut, Kapolsek Sektor Siantan pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2013 langsung menghubungi Koordinator Eks Konflik Sosial Aan Sarian lewat telepon, untuk datang ke Sektor Siantan tersebut, ungkap Aan Sarian kepada BIN, pada saat itu dihadiri tiga orang warga diantaranya yaitu, Aan Sarian selaku Koordinator Eks Kon-

flik Sosial, Samsudin selaku Ketua Yayasan Konflik Sosial Sambas (YKSS) dan Usman Santar selaku Tim Enam pada saat itu. Dari hasil pertemuan dengan Sektor Siantan pada saat itu, kapolsek mengatakan, kita akan memanggil pihak Perusahaan PT MAS untuk mengadakan pertemuan di Sektor Siantan pada tanggal 01 November 2013 nanti, guna untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang ada di wajok Hulu tersebut, serta diharapka kepada warga untuk tidak mencabut sawit tersebut, kata Aan sarian. Hasil pertemuan yang di laksanakan pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 yang dimulai pada jam, 09,15 wib sampai dengan jam, 11,10 wib waktu setempat, yang dihadiri oleh warga Parit Telok Dalam Wajok Hulu, sebanyak kurang lebih tujuh orang ini termasuk Kades Wajok Hulu itu Abdul Malik, masih juga belum mendapatkan hasil yang terbaik, dimana dikatakan oleh Koordinator Eks Konflik Sosial Aan Sarian serta Kades Wajok Hulu, kepada BIN kemarin (1/11). Dari hasil rapat tadi, sama sekali belum ada kata kesepakatan antar kedua belah pihak kata Koordinator Eks Konflik Sosial Aan Sarian, dimana dari pihak PT MAS masih saja mempertahankan nilai jual per Hekternya hanya sebesar 6 juta saja, sedangkan dari pihak warga kita tetap untuk mempertahankan dengan nilai 12,5 juta rupiah, malahan kata Aan Sarian dari pihak PT MAS yaitu Senior Meneger Suharto Sitanggang mengatakan akan menempuh dengan jalur

Hukum, akan kita ladeni apabila sikap dari perwakilan PT MAS itu sendiri yang katanya akan menempuh dengan jalur Hukum, sama saja mengangap kami ini selaku Pencuri terhadap lahan pihak PT MAS itu tersebut, jangan salahkan saya, semuanya akan saya kembalikan kepada warga kita yang dimana kami selaku pemilik lahan yang SAH dan sampai hari ini juga kami belum merasakan menjual lahan kami kepada siapapun apa lagi kepada Perusahaan Sawit PT Mitra Andalan Sejahterah (MAS), kami juga memiliki surat menyurat yang SAH, setiap ada pertemuan saya selalu meminta dari pihak PT MAS itu untuk mengeluarkan bukti Surat Hak kepemilikan lahan mereka, tetapi tidak pernah di keluarkan atau diperlihatkan kepada kita semuanya, kata Koordinator Aan Sarian kepada BIN. Merasa tidak mendapatkan hasil keputusan yang terbaik, para warga langsung ke Kantor Bupati yang terletak di kota Mempawah tersebut, sesampai di tempat, warga di terima oleh Wakil Bupati Pontianak, dari hasil pertemuan tersebut juga tidak mendapatkan jawaban di karenakan Bapak Bupatinya tidak ada ditempat, para warga dianjurkan untuk menghadap langsung dengan Bapak Bupati kita, kata Aan Sarian. Kades Wajok Hulu Abdul Malik mengatakan, saya merasakan sangat kecewa sekali atas pertemuan kali ini, karena mengigat kita sudah sering kali mengadakan pertemuan maupun tingkat Kabupaten dan tingkat Desa, sampai hari ini jumat tanggal 01 November 2013 pun tidak ada hasil keputusan dari pihak PT MAS itu sendiri, PT MAS masih mempertahankan nilai 6 juta perhektar nya, sedangkan para warga kita mengharapkan ada kata kesepakatan antar kedua belah pihak didalam pertemuan kali ini, ternyata hanya membuat kita marah saja, saya mengatakan di Wajok Hulu tidak ada lahan yang namanya milik Bupati maupun Pemda, yang ada hanyala lahan miliknya masyarakat Wajok Hulu kita saja. Lanjut Kades Wajok Hulu Abdul Malik, sebetulnya saya tidak mau hadir disini, Kehadiran saya

ke Sektor Siantan ini hanya untuk menghargai Kapolsek karena Sektor Siantan ini selaku Muspika di kecamatan, sebetulnya saya sudah tau permasalahan ini bakal tidak akan terselesaikan, jikalau kedua belah pihak dari perusahaan PT MAS dengan Masyarakat masih bertahan dengan harga 6 juta, sedangkan dari pihak warga kita meminta dengan harga 12,5 juta dari 15 juta kemarin.. Kades Wajok Hulu Abdul Malik juga sangat menyayangkan pihak PT MAS, yang mengatakan akan menempuh dengan jalur Hukum, sama saja buah Durian dengan Ketimin, kata Kades Wajok Hulu, yaaa saya kira masyarakat kita juga akan lebih susah dan juga pasti akan terjadi hal yang tidak dapat kita kontrol kata Kades Wajok Hulu kepada BIN. Harapan Kades Wajok Hulu Adbul Malik mengatakan kita kedepan nya akan mengkoordinasikan dengan pihak Yayasan Konflik Sosial Sambas (YKSS) serta dan meminta untuk di fasilitasi dari pihak Kabupaten supaya permasalahan antar Perusahaan Sawit PT MAS dengan warga kita cepat terselesaikan dan tanpa ada

terjadinya hal hal yang tidak kita inginkan. Warga Wajok Hulu bapak Julius 56 tahun pada saat di temui di Tkp mengharapkan kedua belah pihak bisa secepatnya untuk menyeleaikan Konflik lahan yang dimana kita semua tau, bahwa warga kita disini memang pemilik lahan yang SAH, tentulah disini harapan kita supaya pihak dari Kepolisian juga harus tranparan jangan memihak siapapun diantara nya, saya tinggal disini sudah lebih dua puluh tahun lamanya, jadi saya tau persis lahan itu milik nya siapa, Perusahaan Sawit masuk ketempat kita disini pun tanpa ada Sosialisasi dengan warga kita, sehingga kalau sudah begini siapa yang harus bertanggung jawab??? saya juga berharap kepada pihak dari PT MAS janganlah membayar lahan saudara kita ini dengan harga segitu ??? mana ada lagi sekarang harga tanah Cuma 6 jutaan perhektar nya, kalau ada saya pun mau belinya seluas mungkin, coba ditanyakan sama PT MAS itu, mau tidak lahan nya di jual dengan harga 6 jutaan per hektarnya, ungkap bapak Julius kepada BIN sambil tertawa. ( TENGKU, Bin Kalbar )

PERUSAHAAN TAMBANG PT.PMS DIDEMO 3 DESA Sampit-Kalteng, BIN. Ratusan orang warga dari 3 Desa di Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah berdemo dilokasi Perusahaan Tambang milik PT. Perenggean Makmur Sejahtera yang berlokasi di Desa Sudan. Mereka menuntut janji-janji perusahaan tentang pengembalian tanah milik warga setelah di tambang dengan syarat harus Direklamasi lebih dahulu yakni harus ditanami karet kembali, kemudian mereka menuntut agar perusahaan ini memperkerjakan masyarakat setempat sesuai janji 70% sebagai tenaga kerjanya. Ratusan pendemo di bawah pengawasan dan pengamanan puluhan Anggota dari Polres Kotim dan Polsek Cempaga Hulu di sambut baik

oleh Manajemen Peusahaan, mereka berjanji akan menyampaikan masalah tuntutan warga ini kepada pimpinan perusahaan yang kebetulan tidak berada di lokasi, dalam waktu selambat-lambatnya 2 minggu pihak perusahaan akan bernegosiasi dengan tuntutan itu. Warga mengancam akan melakukan demo lebih besar lagi apabila dalam waktu 2 minggu tuntutan warga ini tidak ada respon dari perusahaan. Demo damai kali ini di pimpin oleh Renaldi Pandea (Jabatan sebagai Ketua Lingkungan Hidup) dari Pemuda Pancasila Kotim, menurut Renaldi selama 2 minggu ini mulai besok sampai tuntutan ini terkabul 9 orang dari 3 Desa melakukan pemantauan di lokasi Pertambangan ini, dan pihak perusahaan setuju memberikan insentif sebesar Rp. 68.500,-/hari perorangnya. (Misnanto)

ADA APA DENGAN SEKTOR SIANTAN / JUNGKAT

Yang Tidak Mengijinkan Wartawan BIN Untuk Mengadakan Peliputan JUNGKAT, Bin Kalbar, Ternyata apa yang pernah disampaikan oleh bapak Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Arie Sulistyo bahwa Polda kalbar selalu akan memberikan kebebasan Pers untuk mengadakan peliputan di wilayah Hukum kerja Polda Kalbar khusus nya, ternyata hanya serpian saja, dimana kita ketahui pada hari jumat tanggal 1 November 2013 Wartawan BIN mendatangi Sektor Siantan pada jam, 09,25 wib, waktu setempat yang berada di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, untuk mengadakan Peliputan atas kelanjutan Negosiasi atau Kasus Perusahaan Sawit PT Mitra Andalasn Sejahterah (MAS) yang di duga mencaplok lahan masyarakat Telok Dalam Wajok Hulu itu, Kedatangan Wartawan BIN ke Sektor Siantan itu tidak di izinkan untuk meliput langsung apalagi hanya untuk mengambil gambar saja di saat berlangsungnya pertemuan antar Perusahaan Sawit PT Mitra Andalan Sejahterah (MAS) yang pada saat

itu di hadiri dari pihak PT MAS yaitu Senior Meneger Suharto Sitanggang dengan warga Telok Dalam yang kebetulan pada saat itu dihadiri oleh Kades Wajok Hulu yaitu Addul Malik tersebut, apakah ini

yang dinamakan kebebasan Pers yang pernah disampaikan oleh bapak Kapolda kita pada waktu yang lalu itu?? Suatu pertanyaan besar bagi kita semua di Era Reformasi sekarang ini, masih saja ada yang tidak

mengerti dengan kebebasan Pers atau memang pura-pura tidak tau, jangan-jangan ada apanya Sektor Siantan itu tersebut ?? sehingga tidak diperbolehkan nya para Wartawan BIN kita untuk mengadakan peliputan pada saat pertemuan di Sektor Siantan tersebut?? Kita semua khusus nya dari Pers sangat berhadap, peristiwa ini tidak lagi terjadi di Institusi kepolisian dimanapun juga khususnya di Kalbar kita ini terhadap para Wartawan kita semuan nya, harapan kita semua kepada bapak Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Arie Sulistyo bisa untuk mengontrol serta membina para Sektor supaya tidak lagi terjadi kejadian seperti ini yang dimana terjadi terhadap wartawan Bin, bagaimana pun para wartawan BIN yang ada khusus nya di Kalbar adalah media Divisi dari Mabes Polri yang selalu membantu memberitakan atas serta kegiatan yang dimana selalu dilaksanakan oleh Polda Kalbar kita ini. ( TENGKU, Bin Kalbar )


KALIMANTAN

EDISI 86

11

Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu merasa kebal Hukum Tak henti-hentinya membuat alasan–alasan baru dalam mengelabui para guru yang bertugas di daerah khusus tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Kapuas Hulu - BIN. Berdasarkan data dari Pacific Economic and Risk Consultancy, Pada Tahun 2005 Indonesia Pernah menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Dan Bibitbibit para koruptor itupun juga telah lahir dan mewabah sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu, Salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dan para pengikutnya tak henti-hentinya mereka membuat alasan–alasan baru dalam mengelabui para guru yang bertugas di daerah khusus tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. kali ini Permasalahan yang dihadapi oleh para Guruguru yang bertugas di Daerah khusus tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu mengenai SK (Surat Keputusan) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima tunjangan di daerah khusus yang mereka miliki. sampai saat ini masih membuat hati para Guru itu hancur berkepingkeping karena Tunjangan

khusus yang mereka harapkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu tak kunjung datang, Padahal mereka telah mengikuti ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi tekad dan keyakinan yang kuat dari seorang Pahlawan tanpa tanda jasa tidak akan mudah luntur, itulah sebabnya sampai saat ini para guru-guru yang mengajar di daerah khusus masih bisa bertahan dan sampai kapanpun tidak akan mundur sebelum mereka mendapatkan apa yang seharusnya menjadi Hak mereka guru-guru yang mengajar di daerah khusus, dan harus dipertanggung jawabkan oleh Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi, Kapan para Bandit-bandit Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu itu sadar dan bisa mengembalikan hakhak para Guru tentang tunjangan khusus yang selama ini selalu menjadi sasaran yang empuk orang-orang

Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu. Apakah diduga dengan mendapat dukungan dari orang tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara Gratifikasi (pemberian hadiah. Red) yang membuat orang-orang Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu merasa kebal Hukum ? (tentu tidak. Red). Sudah jelas ditegaskan dalam UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B dan Pasal 15. Dari hasil investigasi kami dilapangan salah seorang Guru Sekolah Dasar yang mengajar di daerah khusus dan tidak ingin disebutkan namanya, melaporkan bahwa sampai pada akhir Tahun 2013

ini belum juga menerima tunjangan khusus padahal Guru itu telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria sebagai penerima tunjangan khusus yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sudah jelas dan nyata data beserta dengan Nama Guru itu sendiri tercatat didalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 Nomor : 0044.13/C5.6/ KH/P/2013 tentang “Daftar Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Khusus Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Barat” Ironisnya tidak Satu Rupiah pun guru itu mendapatkan tunjangan khusus yang menjadi Haknya.Tetapi tetap saja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dan Para pengikut-

pengikut setianya dengan wajah seperti seorang Malaikat ( maut. Red ) dan dengan bermacam-macam cara yang selalu menjadi alasan mereka.Jadi apa gunanya pemerintah susah-susah membuat UU Nomor 14 Tahun 2005 dan UU Nomor 41 Tahun 2009 juga SK (Surat Keputusan) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 yang seharusnya menjadi dasar untuk mendapatkan tunjangan, apa mungkin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu terobsesi ingin menjadi seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ? karena semakin jelas terlihat bahwa pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu sudah menyimpang dari aturan-aturan yang di tetapkan didalam Surat Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan. Ditambah lagi tidak adanya tanggapan dan penyelesaian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang tunjangan khusus ini seperti adanya pembiaran atau berpurapura tidak tau. Tampaknya Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu telah melupakan janji dan sumpah jabatan mereka, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, BAB II Pasal 3 dan 4 tentang kewajiban dan larangan bagi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ). Permasalahan ini tampaknya semakin mengarah ke Pelanggaran dan Penyalahgunaan dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dilakukan Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pengikut-pengikut setianya yang menggunakan sistem Tebang pilih. Sehingga sampai sekarang masih banyak Guru-guru di Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas dan mengajar di daerah khusus tidak pernah mendapatkan Tunjangan khusus.

hanya satu pelaku yang merupakan warga desa setempat, yakni Sukran. Sukran ketika itu dibekuk bersama Irwan Setiawan Saputra alias Dunia alias Idun yang merupakan warga Desa Cempaka Mulia Barat. Aparat mengamankan peralatan Sukran dan Irwan berupa satu buah biji slenger, alat dulang, cangkul, sekup, selang sambung cabang lima, selang tembak cabang tiga, satu potong selang spiral, pipa paralon, selang gabang, selang spiral bersambung pipa paralon, satu botol bekas kemasan air mineral berisikan hasil tambang yang men-

gandung pasir zirkon dan butiran emas yang belum dimurnikan. Himawan mengatakan, operasi Peti Telabang 2013 digelar di seluruh lingkungan wilayah hukum Polda Kalteng. “12 orang ini sudah kita lakukan penyidikan dan sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Himawan. Selain itu dari empat TKP tersebut berhasil diamankan barang bukti. Atas perbutanya itu para pelaku dibidik dengan Pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba) dengan ancaman 10 tahun penjara. ((To))

Bos Tambang Liar Kabur

SAMPIT-KALTENG-BIN, Polres Kotawaringin Timur (Kotim) telah merazia penambangan tanpa izin (peti) di Sungai Renggong, Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Sabtu (19/10) siang lalu. Polisi menangkap dan menahan 12 pelaku penambangan liar yang berlokasi di kawasan perusahaan PT Windu Nabatindo Lestari (NBL) itu. Sementara pemilik modal penambangan liar berhasil kabur. “Kita cuma anak buah yang kerja ikut orang. Ketika penangkapan kemarin (Sabtu), bos kita melarikan diri,” kata Aspiani, warga Kasongan yang ditetapkan sebagai tersangka. Aspiani menambang bersama lima warga asal Kabupaten Kapuas, yakni Fikal, Deni, Prangko, Jaelani serta Berdi. Rombongannya baru dua hari bekerja di lokasi tambang setelah dibawa oleh seorang pemilik mesin yang merupakan warga desa setempat, yakni DN. ”Kami baru dua hari bekerja. Rencananya hari Minggu (20/10) tadi kami mau pulang, namun terlebih dahulu tertangkap,” ungkap Aspiani. Dari pengakuan Aspiani dan kelima rekannya, dalam sehari pendapatan mereka antara Rp100-125 ribu. “Kalau upah dihitung per gramnya hanya dapat Rp 20 ribu, sangat kecil sekali. Tambah lagi tertangkap seperti ini, dan sebelumnya tidak pernah masuk penjara. Saya stres sekali rasanya, bagaimana

nasib anak istri saya,” keluh Aspiani. Kapolres Kotim AKBP Himawan Bayu Aji saat gelar ekpose kemarin (21/10) mengatakan, kasus ini akan terus didalami untuk mencari tahu siapa aktor intelektual di belakang tambang ilegal itu. “Atas dasar apa mereka bekerja, apakah ada yang membiayainya,” ungkap Himawan. Pihaknya juga telah mengantongi beberapa nama yang saat penangkapan sebelumnya sempat melarikan diri, kini dalam tahap pengejaran mereka. Dari rombongan Aspiani, Fikal, Deni, Prangko, Jaelani, dan Berdi, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin, katu sedot, cangkul, sekop, selang sambung cabang enam, alat penyaring plastik, pipa paralon yang disambung dengan selang spiral, selang gabang, alat dulang, botol bekas kemasan berisi pasir tambang yang mengandung pasir zircon dan emas yang belum dimurnikan, dan empat buah karpet karet sepanjang 130 cm. Tiga tersangka lain yang ditangkap di TKP berbeda yakni Loteng, Amir Mirahadi Kusumajaya, dan Rino Purnama merupakan warga asal Sangai, Kecamatan

Aspiani menambang bersama lima warga asal Kabupaten Kapuas, yakni Fikal, Deni, Prangko, Jaelani serta Berdi. Rombongannya baru dua hari bekerja di lokasi tambang setelah dibawa oleh seorang pemilik mesin yang merupakan warga desa setempat, yakni DN.

Telaga Antang. Mereka mengaku sudah dua bulan bekerja di lokasi tersebut. Di lokasi ini, polisi mengamankan masing-masing satu buah alat penyedot pasir, dulang emas, selang gabang, selang spiral beserta tempat penyaring, selang tembak cabang lima, pipa paralon, botol kemasan air mineral yang berisikan pasir zirkon dan emas yang belum dimurnikan. Sedangkan Nurdiansyah alias Syamsudin alias Udin merupakan warga asal Desa

Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu. Dari Nurdiansyah, aparat berhasil mengamankan satu buah mesin alkon, ayakan dari kawat, cangkul, sekup, serok, selang tembak cabang tiga, selang tembak, selang gabang, garung, selang spiral, pipa paralon, karung berisikan pasir zircon 20 kg dan empat karpet berisi pasir zircon yang mengandung emas. Dari semua tersangka penambangan emas dan zirkon di Sungai Renggong,


KALIMANTAN

EDISI 86

12

Diduga Kaget Dengar Suara Tembakan Tewas di Lokasi Sabung Ayam

SAMPIT-KALTENG-BIN, Sudin alias Paco (50) warga Jalan Kapten Mulyono, Kelurahan MB Ketapang, Sampit bernasib apes. Dirinya ditemukan tewas saat polisi lakukan penggerebekan arena sabung ayam di Jalan Pelita Barat, kemarin siang pukul 12.00 WIB. Matriji (35) keponakan korban menuturkan, saat kejadian dirinya bersama pamannya berencana ingin mengikuti sabung ayam. “Saat kami memasang taji ayam dan belum sempat menyabung ayam, polisi datang dengan melepaskan tembakan beberapa kali,” ujarnya. Sejurus terdengar suara tembakan itu, menurut Matriji sekitar 50 orang yang berada di lokasi lari kocar kacir sembari menyelamatkan diri agar tidak tertangkap petugas. “Saat

itu saya lari ke arah selatan untuk bersembunyi, sedangkan beliau (korban) lari ke arah semak-semak,” katanya. Merasa petugas sudah meninggalkan lokasi, dirinya mencari korban dan sudah menemukan dalam posisi terlentang dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Terkait kematian Paco, pihak keluarga belum memastikan penyebab tewasnya ayah tiga anak tersebut. Kapolres Kotim AKBP Himawan Bayu Aji membenarkan kalau pihaknya melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam, “apa yang kita lakukan berdasarkan informasi yang kita terima dari masyarakat kalau lokasi tersebut kerap digunakan sebagai tempat judi sabung ayam, dan sudah sangat meresahkan” ujarnya. Saat peng-

gerebekan tersebut juga Himawan mengatakan anggotanya sempat melepaskan dua tembakan peringatan yang membuat para pelaku judi itu kabur berhamburan. Sementara terkait meninggalnya Sudin usai penggrerebekan itu dirinya turut membenarkan,”Korban ditemukan meninggal sekitar 200 meter dari tempat arena sabung ayam,”ujarnya. Menurut dia, korban diduga salah satu pelaku yang melarikan diri saat digerebek petugas ketika itu. “Dari hasil keterangan dokter UGD RSUD dr Murjani Sampit tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, luka-luka dan korban meninggal diduga karena hipertensi atau Jantung,” ungkap Himawan memaparkan terkait tewasnya pria berbadan gemuk itu. Dikatakanya juga, dalam penggerebekan tersebut pihaknya berhasil mengamankan lima orang pelaku

Kantor Bupati Kotim diduduki masa Pendemo SAMPIT-KALTENG-BIN, Tidak kurang dari 500 orang pendemo yang berasal dari kecamatan Cempaga,Telawang,Kota Besi,Parenggean,dan Antang Kalang menduduki Kantor Bupati Kotawaringin Timur pada (11/11) kemarin, Warga yang menamakan dirinya yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Adat ( PERMADAT) itu menuntut penyelesaian Sengketa Lahan dan Realisasi Kebun Plasma Kelapa Sawit sebesar 20 persen. Ditengah-tengah kerumunan warga pendemo ada yang bersuara lantang untuk meluapkan emosinya bahwa kedatangan mereka kesini (Sampit) hanya menuntut Janji-janji yang selama ini selalu dijanjikan yaitu Kemitraan dan penyelesaian sengketa Lahan.” Kami hanya datang menuntut Kemitraan, dari Kemarin kami datang dan bermalam di Sampit hanya untuk itu” jelas Ujang salah seorang pendemo yang juga menduduki Kantor Bupati Kotim. Kehadiran para pendemo disambut Oleh Sekda Kotim Putu Sudarsana dan beberapa Kepala Dinas/SKPD terkait dan juga beberapa Perwakilan dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, namun Warga Pendemo sangat menyayangkan Bupati Kotim H.Supian Hadi Selalu tidak berada ditempat saat momen penting seperti hari ini.” Kami tidak mengerti kenapa Bupati Kotim Selalu tidak ada saat

Korban diduga salah satu pelaku yang melarikan diri saat digerebek petugas waktu kejadian. yang diduga ikut dalam arena judi itu serta beberapa unit sepeda motor milik pelaku. Tidak hanya itu barang bukti lainya yang juga

berhasil dimankan yakni sembilan ekor ayam adu, dua buah tas ayam dan taji adu. “Saat ini kita masih be-

lum menetapkan mereka sebagai tersangka dan masih dalam proses penyelidikan,” ungkapnya. Dan bahkan saat ditanya terkait jika nantinya ada keterlibatana parat sendiri Himwan masih belum bisa memastikan,”Kita selidiki dulu ya,” pungkasnya.(to)

Usut Segera Keterlibatan Aparat Praktek Judi Sabung Ayam SAMPIT-KALTENG-BIN, Polres Kotim kini belum menetapkan lima orang yang tertangkap pada Rabu (30/10) siang di Jalan Pelita Barat, Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang di arena judi sabung ayam sebagai tersangka. Kelima orang tersebut yakni Ahmad Soleh, Heri Sembako, Sarinto, Heri alias Seming, dan Mat Heji masih diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik unit perjudian Polres Kotim. Kasatreskrim Polres Kotim AKP Wim Widyanto melalui Kanit Unit 4 Aipda Alvien mengatakan masih mendalami kasus ini. ”Saat ini kita masih melakukan penyelidikan,” ujarnya Kamis (31/10) tadi. Selain mengamankan lima pelaku pihaknya juga menyita 15 unit sepeda motor yang sebagain besar milik pelaku yang melarikan diri saat penggerebekan, sembilan ekor ayam, taji adu dan dua tas ayam. Terpisah Fachri Mashuri yang merupakan warga sekitar sekaligus Ketua RT berharap aparat Polres Kotim tidak hanya mengamankan warga yang terlibat dalam sabung

ayam itu saja, ”Tangkap juga dua orang aparat yang diduga terlibat dalam aksi tersebut,” tukas Fachri Kamis (31/10). Karena menurut dia, aksi tersebut sendiri sudah meresahkan dan terkesan dilindungi oleh petugas yang dia sebutkan berinisial DM dan SG yang keduanya merupakan aparat kepolisian sendiri. Sementara itu, Syamsudin warga sekitar TKP juga berharap demikian, Kapolres Kotim AKBP Himawan Bayu Aji tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini, sehingga kedepannya tidak terulang lagi. ”Jangan hanya masyarakat biasa saja yang ditangkap, namun jika aparat terlibat agar ditahan juga,” ujarnya. Sebelumnya, Kapolres Kotim AKBP Himawan Bayu Aji membenarkan kalau pihaknya melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam, menurutnya apa yang dilakukan berdasarkan informasi yang mereka terima dari masyarakat kalau lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai tempat judi sabung ayam. (To)

Polres Selidiki Suara Letusan Terkait aksi brutal ratusan warga

penting seperti ini dan terkesan menghindar dari masalah ” ujar Hardedi pendemo dari Desa Tangar. Para Pendemo dan Perwakilan Perusahaan memadati Lantai II Kantor Bupati Kotim untuk melakukan mediasi yang dimulai dari pukul 09.00 Wib. Mediasi berjalan sangat alot dan dinilai tidak efektif karena banyak dari para Pendemo untuk memaksakan kehendak. Untuk lebih kondusif dan dipandang efektif maka proses mediasi pindah keruangan Rapat lantai I yang hanya mampu menampung beberapa orang perwakilan saja untuk mediasi, dengan demikian sebagian besar dari warga pendemo banyak menung-

Warga Menuntut Perusahaan Merealisasikan Kewajiban Plasma 20%

gu memadati ruang lobi Kantor Bupati Kotim dekat ruang Rapat. Perwakilan warga terlihat keluar masuk dari Ruang rapat untuk menyampaikan hasil sementara pembicaraan dalam ruangan, karena mengetahui hasil rapat kurang memuaskan maka terdengar suara lantang dari warga pendemo diluar ruang rapat “ Kalau seperti itu juga sama saja bohong, Pemerintah Daerah kami nilai tidak ada gunanya,”ucap salah seorang pendemo ditengah kerumunan warga dengan nada keras. Mediasi semakin sore

Kalteng-BIN. Jajaran Polres Kotim akan melakukan penyelidikan tersendiri terkait suara letusan yang menyerupai senjata api saat aksi brutal ratusan warga yang mengakibatkan kantor plasma Desa Pantai Harapan Estate rusak usai penertiban pelaku illegal mining Sabtu (19/10) lalu. “Kita masih belum bisa memastikan apakah itu senjata api atau bukan, karena saat itu anggota kita tidak melihat secara langsung apa yang mereka gunakan itu,” kata Kapolres Kotim AKBP Himawan Bayu Aji kemarin (21/10). Menurut dia, pelaku yang merusak sejumlah aset perusahaan seperti komputer, meja, kursi, serta bus sekolah sudah dikantongi identitasnya. Dia juga menegaskan bahwa operasi yang mereka lakukan itu juga tidak ada kaitannya terhadap perusahaan. “Karena apa yang kita lakukan ini juga dilakukan di seluruh Polres di wilayah Polda Kalteng,” tukasnya. Sebelum penertiban dilkukan, kata Kapolres, sudah dilakukan langkah premtif dan preventif, dengan melakukan himbauan dan sosialisasi melalui Polsek-Polsek setempat serta patroli secara rutin dengan menegur secara langsung pelaku bisnis ilegal itu. “Karena apa yang mereka lakukan ini jelas melanggar undang-undang,” tegas Himawan. Setelah melakukan langkah itu pihaknya langsung melakukan penindakan hukum. Sementara itu terkait kondisi di lokasi tersebeut Himawan mengatakan masih berlangsung kondusif. “Anggota kita masih kita kerahkan di sana,” ucapnya. Himawan juga masih belum bisa memastikan apakah aksi tersebut terkait penertiban yang mereka lakukan itu atau ada motif lain seperti terkait adanya permasalahan sengketa lahan antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat. Mengingat dari tudingan warga sendiri mereka menuduh pihak perusahaan yang melaporkan ke Polisi sehingga dilakukan penangkapan terhadap pelaku illegal mining itu. “Saat ini kita masih fokus ke masalah pertambangan ini dulu,” ungkap Himawan. (to)

makin memanas baik didalam ruangan rapat maupun diluar ruangan , bahkan sempat ada beberapa gertakan dari Pihak Pengamanan dari Polres Kotim yang mendampingi Pendemo sejak pagi lantaran ada warga yang mengatakan , “Sikat saja mereka” mendengar teriakan itu pihak keamanan dengan sigap beraksi warga pendemo disarankan agar tidak mengulangi kalimat itu lagi.

Warga kelihatannya geram setelah mengetahui perwakilan Perusahaan yang hadir belum mampu mengambil keputusan , mediasi berakhir hingga pukul 17.00 Wib dengan kesimpulan sementara Pertama penyelesaian Sengketa lahan melalui pola kemitran dengan mempehatikan hal yang menyangkut pemilik lahan dan pemilik perizinan PBS, Kedua Pola kemitraan diatur oleh Pemkab Kotim

melalui PERMADAT dan PBS, Ketiga Akan dibentuk TIM untuk melakukan Inventarisasi dan Verifikasi kepemilikan tanah masyarakat adat, Keempat Pihak perusahaan diberikan kesempatan satu minggu untuk mendiskusikan dengan Manajemen Perusahaan hingga 18 November 2013, dengan ketentuan bahwa Pembangunan Perkebunan harus berpedoman pada Permentan (to)


KALIMANTAN

EDISI 86

13

BANTUAN SOSIAL PENGUNGSI DI MARK UP OKNUM DINAS SOSIAL KALBAR Dinas Sosial Provinsi Kalbar dikeluhkan oleh korban kerusuhan karena telah mengabaikan dan menghilangkan (alias memakan) hakhak Korban kerusuhan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat

KALBAR.BIN. Kerusuhan sosial yang pernah terjadi di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas pada Tahun 1996/1997 dan Tahun 1999 menyisakan kenangan yang tak pernah terlupakan. Kerusuhan social kala itu memakan puluhan bahkan ratusan ribu korban. Jika diceritakan malah membuat luka lama berdarah kembali. Anggaplah itu suatu cobaan yang bias dijadikan pelajaran rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kalbar. Tetapi kenyataan tersebut beralih dari sejuta rasa kesedihan yang mendalam bagi korban kerusuhan yang harus kehilangan segala-galanya menjadi potensi-potensi konflik baru. Yaitu antara korban kerusuhan social dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat. Khususnya dalam hal ini Dinas Sosial. Dinas Sosial Provinsi Kalbar dikeluhkan oleh korban kerusuhan karena telah mengabaikan dan menghilangkan (alias memakan) hak-

hak Korban kerusuhan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Diketahui perwakilan korban kerusuhan tersebut yang menelusuri bantuan pemerintah pusat bahwa sebenarnya telah disalurkan kePemerintah Provinsi Kalbar bantuan diantaranya : 1. Bantuan Jadup / Lauk pauk, 04 ons/jiwa + Rp.1.500,-/jiwa= Rp.2.700,-/jiwa x 68.934 jiwa, total keseluruhannya untuk satutahun Rp.67 Miliar. Ternyata yang hanya 3 bulan terhitung dari bulan September s/d November dan penyalurannya pun tidak semua pengungsi yang berhak menerima. Dan Jadup / lauk pauk bulan Desember s/d Juli belum di salurkan sama sekali. Menurut Keterangan Bapak Bappeda Kalbar sisa Jadup / Lauk pauk yang delapan bulan sudah diserahkan sekaligus kepada ketua YKKSS (Yayasan Korban Kerusuhan Sosial Sambas) Tapi hingga

sekarang tidak pernah diterima oleh pengungsi yang berhak. 2. Perumahan untuk 7143 KK, yang ditandatangani oleh Ir. SJ jumlah dana Rp. 89.287.500.000,- (di peruntukkan 7.143 KK). Dan menurut keterangan pemerintahan yang terkait menjelaskan perumahan pengungsi yang sedang dibangun 6.432 KK. Namun setelah dicek kelapangan yang sedang di bangun hanya kurang lebih 4.000 KK. 3. Konsumsi, pengangkutan dan pengobatan untuk satu jiwa Rp.250.000,- untuk pemindahan 5.000 jiwa yang ditangani oleh CV. LB sampai ini tidak sampai kepada pengungsi yang berhak. 4. Bantuan sapi anggaran tahun 2000 Nomor 103/XVIII/4/-/2000 Tanggal 1 April 2000 kode rekening proyek 02.1.04.370862.18.05.013 Kabupaten Pontianak mendapat bantuan sapi sebanyak 228 ekor. Dengan perincian DesaTebang Kacang 100 ekor, Kec. Mempawah Hilir 78 ekor, Kec. Sungai Pinyuh 25 ekor dan Kec. Sungai Ambawang 25 ekor. Jumlah 228 ekor. Untuk Desa Tebang Kacang sudah disalurkan dan sudah diterima sebanyak 100 ekor. Dan Kec. Ambawang, Kec. Sungai Pinyuh, dan Kec. Mempawah Hilir satu ekor pun tidak sampai kepada kepada pengungsi yang berhak. 5. Bantuan dana untuk pengungsi tahun 1996-1997 yang disalurkan oleh pemerintah pusat ( Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial ) yang ditunjukan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Kalbar Nomor : 400 A/BJS/IV /2007, tanggal 19 April 2007 sebesar Rp. 6.536.484.000,- yang diserahkan kepada ketua Satuan Tugas

Gabungan Penanganan pengungsi paska kerusuhan social tahun 1996-1997 Cq. Kepala Badan KesbangLinmas Prov. Kalbar selaku sekertaris Tim SATGAS di Pontianak dengan Nomor : 460/2248 A/ DSPM/IX/2007 yang dipercayakan kepada ketua YKKSS untuk penyalurannya. Perihal dana sebesarRp. 6.536.484.000,- berdasarkan SKU Nomor : 007/WA.XI/PK.03/2003 untuk pemulangan / terminasi pemberdayaan bagi 1.233 KK yaitu Kab. Singkawang 920 KK dan Kab. Pontianak 313 KK, Dana tersebut tidak sampai kepada pengungsi tahun 1996-1997 yang berhak menerima. Keadaan ini diceritakan langsung kepada Tim Investigasi oleh Ketua Pendiri LSM Forum Peduli Dan Pemberdayaan Pengungsi Kalimantan Barat. “Di sini pengungsi hidup seperti bukan layaknya manusia. Tapi Pemerintah Pusat tidak tahu. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden selalu mendapatkan laporan selesai / hal-hal yang baik oleh anak buahnya, sungguh tanggung jawab seperti itulah yang menyedihkan ” keluh Pak Modus. “ Apa yang bisa kami perbuat menghadapi Pejabat yang memakan hak-hak kami jika laporan kami sudah kemana-mana. Kadang-kadang kami kumpulkan uang Rp. 500 perorang dan pergi keliling mencari keadilan. Keliling betul-betul keliling” kenang Pak Modus. “ ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saja kami selalu disambut dengan lembaran-lembaran tanda terima yang tak pernah ada ujung beritanya. Sampai-sampai kami pernah berdemo disana dengan 40 orang pengungsi. Penerima laporan kami hanya member lembaran yang seolah-olah harapan tak kunjung jadi

kenyataan bagi kami. Percaya atau tidak silahkan lihat ada 12 lembar laporan sudah pernah diterima KPK dan diterima oknum-oknum dengan KOP surat Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditanda tangani, mulai dari tahun 2005 sampai 2013. Apakah betul sudah sampai ke Meja Pak Abraham Samad? Papar Pak Modus Bin Munikan. Tim Investigasi mencatat diantaranya Nomor 745/ PM-L/PIPM/KPK/7/2005 diterima Juliawan Superani tgl 27-5-2005,Nomor R.2796/D.PIPM/KPK/XI/2005 diterima Junino Jahja (DEPUTI) tgl 29 Nopember 2005, Nomor 2008-05000295 diterima Nana Mulyana tgl 15-5-2008, Nomor /53/VIII/2008 tanda tangan saja tgl 22.08.08 pukul 10.07,nomor R-3540/40-43/09/2009 ditanda tangani Handoyo Sudrajat tgl 11 Nopember 2009 sudah diteruskan ke Bidang Penindakan, nomor R-147/40-43/01/2010 ditanda tangani Handoyo Sudrajat tgl 19 Januari 2010 sudah diteruskan ke Bidang Penindakan, nomor … /56/…/200 Tanda tangan Reni tgl 19-11-12 pukul 10.02. Lembar tanda terima laporan ke Kejaksaan Agung diterima PUSPENKUM FERRY P.H. tgl 19-05-2008, diterima Rikhy Khadari tgl 19 Nov 2012 Pukul 11.20 Wib, Dan dari Mabes Polri diantaranya Nomor B/719-b/IX/2011/DIVPROPAM pemberitahuan bahwa Divpropam Polri telah meneruskan ke Bidpropam Polda Kalbar ditanda tangani KOMBES Drs. Anang Sidanu SH. MSi, Biro Wassidik Bareskrim Polri Permohonan perkembangan kemajuan penyidikan ke rowassidik bareskrim Nomor 2011-07000551. No-2012-02-00028 ditanda tangani Bersambung ke Hal. 14 ......

200 Ton Gula Dan 30 Karung Bibit Sayur ILEGAL DARI MALAYSIA DI MUSNAHKAN BENGKAYANG, Bin Kalbar, pemusnahan barang ilegal berupa Gula pasir dari malaysia sebanyak 200 ton serta bibit sayuran 30 karung di Mapolres Bengkayang pada hari sabtu (2/11) didalam pemusnahan barang ilegal asal Malaysia tersebut di pimpin langsung oleh bapak Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Arie Sulistyo serta dihadiri oleh, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Kejaksaan, Unsur TNI, Ketua DPRD Bengkayang, Pengadilan serta jajaran Kepolisian Resor Bengkayang. Kasatreskrim AKP Sofiandi mengatakan, gula ilegal sebanyak 200 ton itu merupakan hasil razia dari tahun 2008 sampai sekarang ini, pada tahun 2008 ada dua kasus dan tahun 2009 ada Sembilan kasus, rincian dari jumlah tersebut yang di musnakan secara Simbolis sebanyak 22 ton lebih, sedangkan gula yang masih digudang sebanyak 150 ton, serta masih ada yang dititipkan di Rumbasan Singkawang sekitar 22 ton, selain itu terdapat 30-an karung bibit kacang yang ikut turut dimusnakan dengan cara dikubur didalam tanah di depan halaman Mapolres Bengkayang, sedangkan gula tersebut dinyatakan ilegal dikarenakan melanggar UndangUndang nomor 18 tahun

2012 yaitu tentang Pangan UU Konsumen, Ungkap Sofiandi. Untuk barang bukti yang ada wajib untuk segera di musnakan selain tidak layak untuk dsikonsumsi oleh masyarakat kita, diantara gula tersebut sudah ada yang mencair, bahkan rusak, terkait dengan masuknya barang-barang ilegal terutama dari Malaysia, serta razia yang kita galakan, ini merupakan Atensi langsung dari bapak Ka-

..... Gula ilegal sebanyak 200 ton itu merupakan hasil razia dari tahun 2008 sampai sekarang ini, pada tahun 2008 ada dua kasus dan tahun 2009 ada Sembilan kasus ....

polda Kalbar untuk memberantas barang barang ilegal yang masuk kewilayah kita ini, sebagai salah satu jajaran kepolisian di perbatasan, kita akan selalu melaksanakan atensi bapak Kapolda secara maksimal untuk selalu mencegah barang-barang ilegal yang masuk dari Malaysia itu tersebut. Kata Kasatreskrim AKP Sofiandi. Salah satu warga yang ditemui Wartawan BIN Yohanes Paulus 43 tahun, mengucapkan banyak terima kasih atas keberanian bapak Kapolda Kalbar di dalam memberantas barang Ilegal yang kita semua tahu barang tersebut berasal dari Malaysia, harapan kita semuanya jangan hanya awal nya saja digencar gencarkan didalam penangkapan barang Ilegal tersebut, tetapi nanti akhir nya berbeda atau dibiarkan begitu saja, saya berharap bukan hanya barangnya yang disita tetapi para Oknum kepolisian juga harus di tindak dengan tegas apabila terlibat didalam nya itu. ( PRAYETNO JASMO, Bin Kalbar ) Kapolda Kalbar Brigjen Pol. Drs. Arie Sulistyo disaat pemusnahan gula ilegal

Ingkar Janji

Warga Demo PT PMS SAMPIT-KALTENG-BIN, Dituding selama ini hanya menguntungkan pihak perusahaan saja, ratusan masyarakat mendemo perusahaan tambang PT. Parenggean Makmur Sejahtera (PMS) yang berlokasi di Desa Sudan, Kecamatan Cempaga Hulu, Rabu (30/10). Sekirat 500 warga dari tiga desa yakni Sudan, Parit dan Bukit Raya mendatangi PT PMS untuk menuntut agar perusahaan peduli terhadap masyarakat sekitar. Menurut mereka, hanya 5 persen warga sekitar lokasi tambang yang dipekerjakan. Uji, salah seorang warga yang ikut demo mengatakan perusahaan selama ini selalu berjanji akan mempekerjakan masyarakat sekitar lokasi tambang, tapi nyatanya tidak ada. “Saat menyusun kerangka

“Kami masyarakat hanya minta agar perusahaan tidak ingkar janji yang sebelumnya pernah diucapkan " acuan Amdal, perusahaan di Kantor Camat Cempaga Hulu berjanji setelah hasil tambang diambil, dilakukan reklamasi seperti ditanami pohon karet dan dikembalikan kepada masyarakat. Tapi itu tidak dilakukan, padahal mereka sudah berjanji,” paparnya. Lanjut Uji, mereka datang mengajukan tiga tuntutan yakni tanah yang sudah digarap agar segera dikembalikan dengan masyarakat setelah ditanami pohon karet sesuai perjanjian awal

pemilik tambang. Masyarakat juga meminta dipekerjakan paling tidak 70 persen warga lokal sekitar lokasi sesuai janji saudara AHI sewaktu pembebasan lahan. Tuntutan lainnya, warga meminta tanah kuburan muslim dipindahkan dengan ganti rugi atas lahan yang digarap perusahaan. Supandi, warga lainnya mengaku kecewa atas tidak pernah direalisasikannya janji-janji perusahaan. “Kami masyarakat hanya minta agar perusahaan tidak ingkar janji yang sebelumnya pernah diucapkan,” jelasnya. Dalam aksi kemarin, warga tidak melakukan tindakan anarkis namun mereka mengancam jika permintaan diabaikan, masyarakat berjanji akan kembali berdemo secara besar-besaran. (to)


KALIMANTAN

EDISI 86

Bakti Sosial Dalam Rangka Ultah Kota Pontianak Dan Vihara Kwan Im PONTIANAK UTARA, Bin Kalbar. Bertepatan hari Ultahnya kota Pontianak yang ke-242 jatuh pada tanggal 23 Oktober 2013 bersamaan juga dengan hari Ultah Vihara Kwan Im yang terletak Pontianak Utara. Dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh bapak Gunawan Fajarlay S. Sos di tempat Vihara tersebut semata mata untuk membangkitkan jiwa sosial kita yang selama ini telah hilang dimana didalam kegiatan tersebut bapak Gunawan bersama para Donatur memberikan Nasi sebanyak 1.000 kotak serta bisa kita lihat dilapangan begitu antusias nya para warga menikmati makan dan juga minum yang diberikan secara gratis.

Ada Apa Dengan Polsek Entikong

1 TAHUN LEBIH SEKTOR ENTIKONG MASIH BELUM MEMPROSES LAPORAN WARGA Sanggau, Bin Kalbar, Sunguh aneh tapi nyata apa yang kita lihat kasus yang terjadi kali ini, sudah lebih satu tahun warga melaporkan kasus penipuan ke Sektor Entikong dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL / 60 / VI / 2012 / Polda / Res Sgu / Sek Entiokong / SPKT pada tanggal 28 juni 2012 lalu, tetapi sampai hari masih saja belum ada tindak lanjutnya sama sekali oleh Sektor itu tersebut, dimana kita ketahui setiap laporan warga tentulah harus di tangapi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan, walau itu diselesaikan secara kekeluargaan. Setiap pelapor wajib untuk mencabut Laporannya apabila kasusnya itu telah diselesaikan, ada apa dengan Sektor Entikong terhadap kasus ini, apakah sudah diselesaikan di Sektor itu sendiri atau memang kasus ini sama sekali tidak di proses oleh pihak Sektor Entikong itu sendiri. Wan Djoni Akhmadi ST selaku

pelapor mengatakan,“pada saat itu melaporkan kasus penipuan saya di Sektor Entikong, laporan saya di terima oleh anggota Sektor Entikong yang benama Brigadir Doni Djulianto pada tanggal 28 juni 2012, waktu itu saya pernah dimintai keterangan oleh Polda Kalbar tentang kasus saya ini, namun setelah itu sampai hari ini tidak ada kabar nya sama sekali, sudah lebih satu tahun lamanya kasus penipuan yang saya laporkan ke Sektor Entikong. Saya juga bigung sekarang harus melaporkan kasus saya ini kemana lagi, saya sangat berharap kepada pihak Sektor Entikong bisa memproses kasus saya ini dengan seadil - adilnya dan saya juga meminta kepada pihak Polda Kalbar yang pada waktu itu memintai keretangan, saya selaku pelapor kasus penipuan dapat membantu agar secepatnya memproses kasus penipuan ini. ( AGUS AJI MARIANTO, Bin Kalbar )

BANTUAN SOSIAL PENGUNGSI ......... dari Hal.13 Risma S tgl 19-11-2012, dan ada pemberitahuan bahwa sudah dilimpahkan ke bagwassidik ditreskrimsus Polda Kalbar. Tetapi uang sejumlah Rp. 183 Milyar (total bantuan setahu Pak Modus) sungguh lah besar. “ Uang Rp. 183 Milyar itu besar sekali, cukup dibungakan dan bunganya sebagian kecil untuk menyogok pemeriksa, tapi Walaupun begitu harapan kami tetap ada. Perjuangan kami tak kan pernah kendur walaupun sampai harus ke PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Lihat saja, kalau kami bias mengalahkan kejahatan KORUPSI itu”. Penjelasan Ketua LSM Forum Peduli dan Pemberdayaan Pengungsi Kalimantan Barat (FP3KB) yang sampai saat ini

masih setia dan loyal kepada saudarasaudaranya. Lihatlah dan fikirkanlah masyarakat lemah yang sedang tertindas. Walaupun mereka dalam keadaan yang menyedihkan dan amat memprihatinkan hidup ke dunia seolah-olah baru terlahir tanpa satu apapun harus berjuang dapat terus hidup menanggung beban keluarga tetapi semangat tidak pernah padam. Mereka berlajar dari pengalaman orang tua kita dimasa dahulu yang terus berjuang tanpa henti. Jika bukan karena rahmat Tuhan yang maha esa kemudian dengan perjuangan orang tua kita yang merebut kemerdekaan, tidak mungkin kita merasakan merdeka sekarang ini. Ingat itu, ada Yang Maha Kuasa di atas sana. Fadli-BIN.

GUNAWAN FAJARLAY S.SOS (kiri ) bersama Anggota DPRD Kota Pontianak TAN LIE HIAN

Hadir juga Anggota DPRD Kota Pontianak bapak Tan Lie Hian dalam pelaksanaan Bakti sosial di Vihara Kwan Im tersebut, beliau mengatakan pada hari ini bisa kita lihat dalam pelaksanaan kegiatan bakti sosial yang kita lakukan di tempat suci ini dimana saya bersama kawan-kawan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan serta masyarakat kita, dimana kita ketahui selama ini pelaksanaan seperti ini juga telah kita laksanakan sebelumnya. Lanjut beliau, adanya kegiatan tersebut harapan kita supaya bisa membantu serta membuka pandangan para Donatur kita yang lainnya dimana kita masih merasakan adanya

14

kesusahan di dalam masyarakat kita ini, marilah kita saling berjabat tangan untuk selalu membantu saudara kita yang kurang mampu. Tan Lina warga Siantan Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Gunawan Fajarlay S. Sos dan kawan-kawan terhadap apa yang diberikan nya kepada kami pada hari ini, semoga tuhan yang Maha Esa memberikan Riski yang berlimpah serta Umur yang panjang, semoga diberikan kepercayaan untuk memimpim Kota pontianak yang kita cintai ini supaya kedepan nya bisa lebih baik lagi dibandingkan kemarin, AMIN. ( AGUS AJIMARIANTO, PRAYETNO JASMO, Bin

Kalbar )

DIREKTUR NARKOBA POLDA KALBAR KOMBES POL HENDI HANDONO Memusnahkan Barang Bukti Berupa Ganja Kering Seberat 21,3 kg

PONTIANAK KOTA, Bin Kalbar, Pemusnahan barang bukti berupa ganja kering seberat 21,3 Kg di halaman Ditrektorat Narkoba Polda Kalbar serta dihadiri oleh Perwakilan BNNK, BNNP Kalbar, Kajari Pontianak serta Ketua Pengadilan Tinggi pada hari jumat (25/10). Direktur Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Hendi Handono mengatakan, pemusnahan barang bukti berupa ganja kering seberat 21.3 Kg yang di amankan pihaknya dari kapal Cargo Expres 88 pada bulan september lalu, dengan tersangka berinisial MM ini sudah sesuai dengan amanat Undang-undang pemusnahan

barang bukti dalam jumlah yang banyak guna untuk mencegah akan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terjadinya kehilangan barang bukti atau rusak barang bukti itu tersebut. Lanjut beliau, minggu (22/9) sekitar pukul 15.00 wib Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar AKBP IE Prastiono bersama jajaran anggotanya melakukan pengejaran terhadap kapal yang diduga membawa ganja tersebut, setibanya di pelabuhan parit pekong Pontianak Timur, kapal langsung kita geledah serta ditemukan karung putih berisikan 23 paket ganja kering di gudang kapal tersebut, disaat kita temukan karung tersebut dalam posisi tertutup mengunakan tali tambang serta ditindi mengunakan kayu, sedangkan posisi karung tersebut terpisah dengan barang kiriman yang lain nya, pada saat itu seluruh awak kapal kita dimintai keterangan serta mendapatkan informasi bahwa karung tersebut milik SR alias LO yang dititipkan

kepada tersangka MM yang juga selaku petugas kapal Expres itu sendiri, MM menerima karung tersebut dari seseorang yang di Jakarta untuk di bawa ke Pontianak dan akan diserahkan kepada SR alias LO di Pontianak, pada saat dilakukan penangkapan SR alias LO melarikan diri, kini SR alias LO menjadi DPO Ditresnarkoba Polda Kalbar. Dikatakannya juga dari pihaknya selaku penyidik melibatkan Instransi terkait didalam melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa ganja kering seberat 21,3 Kg tersebut, serta masih sekitar 29,9 Gram ganja kering yang belum kita musnakan dan akan kita serahkan kepada kejaksaaan untuk dihadirkan sebagai barang bukti disaat persidangan di pengadilan nanti, “pihak kita sampai kini masih melakukan pengejaran terhadap para tersengka itu sendiri”, ungkap Direktur Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Hendi Handono. ( TENGKU, Bin Kalbar )

Kabid Humas AKBP Mukson Munanda “ Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arie Sulistyo telah menyiapkan 600 personel terdiri dari unsur Brimob, Sabhara, Reskrim “

POLDA KALBAR MENGGELAR PENGAMANAN AKSI BURUH PONTIANAK, Bin Kalbar, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengatakan, para buruh se-indonesia berencara mengelar aksi turun kejalan menuntut kenaikan upah minimum, para jajaran Polda Kalbar juga diperintahkan untuk mengantisipasi dengan mengambil langkah persiapan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, pengamanan ini juga Instruksi dari bapak Kapolri kita. Lanjut beliau, Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arie Sulistyo telah menyiapkan 600 personil terdiri dari unsur Brimob, Sahbara, Reskrim, masing masing Polres serta diperkuat oleh TNI untuk mengawal Demonstran yang akan digelar pada tanggal 28 oktober hingga 2 November 2013, berhubung dari Polda Kalbar pada hari jumat (25/10). Dilaksanakan Gelar Pasukan dihalaman Mapolda Kalbar sebagai bentuk kesiapan personil, khususnya di Kalbar kita hinga kini kami masih belum menerima pemberitahuan akan adanya aksi Demonstrasi tersebut dari buruh yang ada di Kalbar ini, meski demikian persiapan tetap kami lakukan, ungkap Kabid Humas Polda Kalbar. Kita harapkan para Demonstran bisa mentaati peraturan yang ber-

laku sesuai dengan Undang-undang, janganlah melakukan aksi yang anarkis di lapangan lakukanlah dengan tertib, aman dan juga terarah, kata Kabid Humas Polda AKBP Mukson Munandar. ( TENGKU, Bin Kalbar )


ACEH

EDISI 86

15

KAPOLRES PIDIE AKBP. SUNARYA S.Ik Laksanakan Sertijab Wapolres dan Perwira Jajaran Polres Sigli – BIN. Kapolres Pidie, AKBP. Sunarya, S.Ik, Senin, 30 September 2013 melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Perwira Polri di jajaran Polres setempat. Salah satunya, jabatan Waka Polres Pidie kini dijabat oleh Kompol Drs. Sulaiman yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polresta Banda Aceh menggantikan Kompol Driharto, S.Ik, yang kini ditempatkan sebagai Waka Polres Lhokseumawe. Kapolres Pidie AKBP. Sunarya, S.Ik dalam amanatnya mengatakan: “serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan hal yang biasa, oleh karena itu diharapkan menjadi motivasi untuk selalu bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. Tugas baru dari jabatan yang diterima akan membawa tantangan yang tidak ringan. Tentunya Waka Polres dan pejabat lainnya yang melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas membantu saya selaku Kapolres dalam mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh kesatuan organisasi polres, tingginya harapan masyarakat terhadap Polri menuntut kemampuan kita untuk berbenah diri. Ini adalah tugas kita semua untuk mempersiapkan personilnya baik secara perorangan mauupun secara kesatuan, dengan cara menggerakkan dan memotivasi personil untuk mampu memiliki penalaran dalam mencapai keberhasilan tugas. Kapolres Pidie juga mengucapkan terima kasih pada para Perwira yang diganti itu atas pengabdiannya selama ini yang sangat baik, Mudah-mudahan, katanya, hal ini dapat dilanjutkan oleh pe-

Serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan hal yang biasa, oleh karena itu diharapkan menjadi motivasi untuk selalu bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. jabat yang baru dan bila memungkinkan dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Kepada pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menyusuaikan diri dengan lingkungan dimana anda bertugas. Sehingga tugas Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat berjalan dengan baik, sebagaimana harapan pimpinan dan tuntutan masyarakat, yang nantinya semua kita berharap bahwa Polri dapat dicintai oleh masyarakat. Adapun Perwira lainnya yang dilakukan sertijab pada hari ini yaitu Kompol Tirta Nur Alam, S.E yang sebelumnya menjabat Kabag Sumda Polres Pidie kini menjabat sebagai Kabag Ren Polres Pidie menggantikan Kompol Syamsir yang sekarang menjadi Kabag Ren Polres Aceh Besar. Jabatan Kabag Sumda Polres Pidie kini dijabat oleh Kompol Suwalto, S.H, S.Ik yang sebelumnya menjabat KASUBBAG MUTJAB BAGBINKAR RO SDM Polda Aceh. AKP. Apriadi, S.Sos sebelumnya

menjabat Kasat Intelkam Polres Pidie berpindah tugas menjadi Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh, dan jabatan Kasat Intelkam Polres Pidie sekarang dijabat oleh IPTU. Widya Agustiono, S.E yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polres Aceh Jaya. Pergantian lainnya juga dilakukan pada Jabatan Kasat Reskrim Polres Pidie yang sebelumnya dijabat oleh AKP. Raja Gunawan, S.H, M.M, kini dijabat oleh AKP. Ibrahim, S.H,. AKP. Raja Gunawan saat ini sedang mengikuti pendidikan SESPIMMA dan AKP. Ibrahim, S.H sebelumnya adalah Danki Dalmas I Dit Sabhara Polda Aceh. AKP Syafruddin yang sebelumnya menjabat Kapolsek Meureudu kini menjabat sebagai Kasat Binmas Polres Pidie menggantikan AKP Idris Idham yang berpindah tugas menjadi Kasubbaglakjarlat SPN Seulawah, dan untuk jabatan Kapolsek Meureudu kini dijabat oleh AKP. Edwin Aldro, S.H yang sebelumnya merupakan PAMA Polda Aceh. Iptu Hefi Bachri yang sebelumnya menjabat Kapolsek Bandar Baru kini menjabat sebagai Kapolsek Bandar Dua menggantikan Iptu Immarsal, S.E yang sekarang menjadi PAMA Polres Pidie, dan untuk jabatan Kapolsek Bandar Baru kini dijabat oleh Iptu Iskandar M. Saleh yang sebelumnya menjabat Kasat Tahti Polres Pidie. Untuk jabatan Kapolsek Mila yang sebelumnya dijabat oleh AKP Yasrial kini diserah terimakan kepada Ipda Kasriono yang sebelumnya menjabat Kapolsubsektor Titeu Polsek Keumala. AKP Yasrial berpindah tugas menjadi Pama Polda Aceh.dari f.herman sigli

Kapolres Pidie Tinjau Korban Gempa Tangse Di Aceh

Pidie – BIN. Kapolres Pidie, AKBP. Sunarya, S.Ik, bersama dengan Muspika Plus di antaranya Bupati Pidie dan Komandan Kodim 0102/Pidie turun ke Tangse beberapa saat setelah terjadinya gempa untuk melihat situasi korban gempa dikecamatan Tangse. Setelah meninjau langsung kelokasi, seluruh unsur Muspida Plus Kabupaten Pidie langsung menggelar rapat darurat di Mesjid Gampong Neubok Badeuk, Kecamatan Tangse. Bupati Pidie Sarjani Abdullah telah menetapkan situasi darurat selama 12 hari setelah terjadinya gempa yang menyebabkan seratusan rumah rusak di Tangse, Pidie.

Penetapan tersebut ditetapkan setelah dilakukan rapat darurat, Selasa (22/10/2013). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie, Apriadi, mengatakan hasil rapat darurat tersebut adalah penetapan situasi darurat kabupaten selama 12 hari berlaku sejak Selasa malam hingga 12 hari ke depan. Saat ini, BPBD Pidie telah menyalurkan bantuan masa darurat atau masa panik berupa makanan, pakaian, selimut dan beberapa lainnya. “Sementara bantuan dalam bentuk fisik akan diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.liputan (f.herman)

142 Rumah di Pidie Aceh Rusak Akibat Gempa

Pidie-BIN. Desa Neubok Badeuk, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie Aceh merupakan desa

MARAKNYA WANITA MALAM DI SIGLI Sigli - BIN. Bisnis Layanan seks antar kabupaten terbongkar setelah dua pasangan mesum, yang sedang asyik indehoy digerebek massa. Parahnya lagi si wanita ternyata sudah berkalikali melakoni pekerjaan jual tubuh tersebut, dan cuma menerima bayaran Rp 50 ribu untuk sekali ngeseks. Namun kemarin bisnis haramnya kandas, usai menerima order dari pelanggan ke Sigli. Adalah Ajr (20) dan Mar (18), warga Geulanggang, Kabupaten Bireuen kini menjalani proses pemeriksaan di markas WH Pidie, selasa (7/9) siang. Kakak beradik tersebut diduga terlibat sindikat pelacuran. Mereka ditangkap massa saat sedang bersetubuh di Gampong Seukon Mesjid, Glumpang Tiga, Pidie pada kemarin sore sekira pukul 17.00 WIB. Informasi yang berhasil dihimpun dua pasangan non muhrim itu mengaku sudah sering melakukan hubungan

suami istri. Bahkan diduga mereka sebagai wanita panggilan. Dari pengakuannya bahwa bukan kali ini saja melakukan hubungan suami istri, akan tetapi sudah sering dengan banyak lelaki. Bahkan setiap berhubungan intim cuma dibayar Rp 50 ribu saja. Danton WH Pidie Tgk Nasruddin Muhammad Senin (7/9/2013), mengatakan, mereka ditangkap warga dan dibawa Polisi ke WH. Dari pemeriksaan Polisi dimana mereka berempat, yaitu Heri Gunawan (26), warga Kreut Teumpun Kecamatan Glumpang Tiga, Muhammad Rijal (26), warga Sukon Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga. Sengaja memanfaatkan layanan seks Ajr (20) dan adiknya, Mar (18). "Mereka ditangkap WH saat berada di Gampong Sukon. Mereka mengaku dibayar Rp50 ribu untuk ngeseks bersama dua pria tersebut," jelasnya. Awal kejadian itu kata Nasruddin, pertama Heri Gunawan

menelpon Mar dan selanjutnya dia bersama Ajr menuju Sigli dengan L300. Kemudian Mar dan Ajr turun di Lueng Putu, selanjutnya Sulaiman DPO membawa Mar dengan mobil labi-labi ke rumahnya di Gampong Kupula, setelah itu sekitar pukul 20.00 wib Ajr melakukan hubungan suami istri dengan Heri Gunawan, sebanyak dua kali. Kemudian Mar melakukan hubungan suami istri di kamar dengan Sulaiman. "Ini hasil pemeriksaan Polisi," jelasnya. Lanjut Nasruddin, sekira pu-

kul 04.00 wib Sulaiman dan Heri Gunawan mengantar Mar dan Ajr ke rumah lainnya di Gampong Sukon Mesjid Glumpang Tiga dan disana mereka kembali melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Namun warga menangkap ke empat pelaku mesum itu saat berada di salah satu rumah milik warga Gampong Seukon Mesjid Glumpang Tiga. Untuk sementara pihaknya akan menahan tersangka. "Kita tahan dulu mereka agar jelas kasus tersebut," tutur Nasruddin. laporan[F.HERMAN]

terparah terkena dampak gempa 5,2 SR. Sebanyak 142 rumah di Desa tersebut mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Desa Neubok Badeuk, Bahrul Jamil Yakob menyatakan dari 142 rumah rusak, ada 20 rumah yang dilaporkan rusak total dan tidak bisa ditempakan lagi oleh penghuninya. Selain rumah, 4 warga mengalami luka luka. "Saat ini sebagian besar warga yang rumahnya rusak terpaksa tidur di rumah tetangga terdekat maupun sanak keluarga," kata Bahrul Ia merincikan, di Dusun Tengah terdapat 26 rumah rusak, Dusun Lampoh Meuria 60 rumah, dan Dusun Ule Jalan 52 rumah. "Saat ini korban sangat membutuhkan tenda, kain selimut, obatobatan dan makanan. Apalagi kondisi cuaca sedang hujan dan gempa susulan terus terjadi," sebutnya. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 12.40 WIB, Selasa (22/10/2013). Pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 10 km dan berjarak 16 km barat daya Aceh Besar atau 32 km tenggara Banda Aceh


EDISI 86

16

DPRD PATI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pati merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat dan berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan tanggung jawab dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. DPRD terdiri dari Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Dengan perkembangan penduduk Kabupaten Pati dan berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2009, jumlah anggota DPRD Kabupaten pati berjumlah 50 orang, berdomisili di Kabupaten Pati.

Keluarga Besar DPRD KABUPATEN PATI Mengucapkan :

&

Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1435H Hari Pahlawan Nasional 10 November 2013 Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara...... !!! Bersama kita wujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan dan kemandirian bangsa

MOHON DUKUNGAN DAN DO’A RESTUNYA

G N U

NC A IK

C 3 N

P

SM

Bandung-BIN. Untuk mencerdaskan bangsa Indonesia perlu di tunjang dengan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Salah satu program yang sangat berkaitan dengan kecerdasan bangsa ialah meningkatkan dasar pendidikan agar bisa di terapkan di setiap sekolah guna melahirkan tunas-tunas bangsa yang berpotensi maka sangat cocok di kembangkan salah satunya SMPN 3 CIKANCUNG dengan program diklatsar disekolah ini bermaksud dan tujuan agar murid-murid mempunyai bekal dasar untuk mampu mandiri, bertanggung jawab dan disiplin. Adapun tujuan sebagai berikut : 1. Mengubah karakter siswa /siswi menjadi karakter bangsa 2. Mempunyai rasa disiplin, bertanggung jawab dan amanah 3. Mempunyai jiwa kepemimpinan 4. Peduli terhadap lingkungan 5. Mempunyai jiwa kreatif dan gotong ro yong Bersama program tersebut Pembina Osis Adang Romansyah S.Pd mengatakan dirinya merasa bangga dengan para siswa/siswi yang mana telah bisa bekerja sama dalam menyelenggarakan program DIKLATSAR yang terlaksana dengan baik

MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN LATIHAN DASAR DIKLATSAR DI SEKOLAH Santi Oktapiani (Pembantu ) dan Guru materi 7 orang. Asep Padillah, Asep Mahmud, Yusup Maulana, Asep Heri, Santi Oktapia, Adang Romansyah, Ayi Nasturi. Salah satu yang di kembangkan tentang kewirausahaan dengan menyediakan berbagai macam prodak menurut kebutuhan organisasinya masing-masing, Allhamdullah berkat ilmu yang mereka dapat dari sekolah sudah dapat menjalankan usaha sendiri, maka denga adanya program DIKLATSAR ini mudah-mudahan menjadi contoh untuk sekolah lain agar dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia (PIR). adapun program tersebut para peserta dibagi beberapa ekstra kulikuler. • PRAMUKA • PMR • PASKIBRA Yang masing-masing terdaftar yang ikut dari pramuka ada 84 orang, PMR 75 orang, PASKIBRA 42 orang, berikut OSIS 10 orang. Guru terdiri dari para PKS Pembina Exkul 3 orang PMR (Asep Padilah, Ayi Masturi, Adang Romansyah) pembantu 3 orang PMR, Yusuf Rifandi Paskibra, Teguh Purnama, Pramuka, Dandi Ramdani, Pembina Osis, Adang Romansyah, Acep Bukhori,

STOP PRESS

ASEP SUGIANTO Staff Redaksi

Orang tersebut bukan Wartawan Media Berita Investigasi Nasional segala tindakan dan perbuatan yang mengatasnamakan wartawan diluar tanggungjawab kami.

Edisi 86  

Membela Kebenaran Demi Kepentingan Umum