Page 8

8

Kendari Pos |Rabu, 9 November 2011

Hadapi Mafia Pajak

SBY Dinilai Hanya Banyak Omong MUSTAFA RAMLI/JAWA POS

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan pimpinan Bank Dunia lainnya di Kantor Kepresidenan, Selasa (8 Nov 2011) di Istana Negara di Jakarta. Kedatangan mantan menteri keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II tersebut ke Indonesia dalam rangka menghadiri dan menjadi pembicara pada pertemuan menteri keuangan ASEAN.

SBY Sambut Sri Mulyani Jakarta, KP Untuk kali kedua, Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tidak lagi menjabat sebagai menteri keuangan. Kemarin (8/11), direktur pelaksana Bank Dunia itu diterima mantan atasannya di kabinet tersebut di Kantor Presiden. Sri Mulyani membawa sejumlah delegasi dari Bank Dunia. Antara lain, Asisten Khusus Direktur Pelaksana Robert Shaum, Direktur Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Stefan Koeberle, dan Kepala Ekonom Bank Dunia Shubham Chaudhuri. Selanjutnya, Manajer Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia Franz DreesGross, dan Koordinator Program Bank Dunia Mark Hagerstrom. Mengenakan baju batik terusan selutut warna coklat, Sri

Mulyani tampak menebar senyum saat disambut SBY di depan pintu masuk ruang pertemuan. “Apa kabar, Bapak,” sapa Ani,

sapaan Sri Mulyani, lantas berjabat tangan dengan SBY. Keduanya menyempatkan menahan jabat tangan untuk dia-

badikan gambarnya. “Welcome home. Selamat datang kem-

Baca SBY di Hal. 2

Jakarta, KP Anggota Pansus Mafia Pajak dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak serius menghadapi para mafia pajak. Menurut Martin, SBY bahkan hanya banyak omong tanpa langkah nyata dalam memberantas mafia pajak yang merugikan negara Rp2,6 triliun pada tahun 2010. “Omongan presiden SBY dan tindakannya tidak sebanding. Beliau lebih banyak penekanan kepada retorikanya saja,” kata Martin Hutabarat, kepada pers di Jakarta, Selasa (8/11). Dijelaskan Martin, sebagai seorang presiden SBY mestin-

ya dapat memerintahkan seluruh aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap pendapatan keuangan negara yang diperoleh dari pajak. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi pengemplang pajak yang leluasa memanipulasi dan merugikan negara. “Jadi, kalau SBY tegas maka persoalan akan selesai,” tegasnya. Martin menambahkan, akibat ulah pengemplang pajak yang lolos dari pengawasan, tax ratio di Indonesia mengalami penurunan. Menurut dia, tax ratio Indonesia masih sangat rendah yakni 12 persen. Angka itu jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tax ratio Srilangka yang sudah 17 persen, Malaysia 22 persen.

“Harus ada yang dibenahi disektor perpajakan. Itu sebenarnya kalau dibenahi, maka pendapatan negara akan tinggi,” katanya. Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Haryono Umar menyatakan bahwa hampir setiap tahun keuangan negara dirugikan sangat besar karena penetapan kadaluarsa pajak oleh pemerintah. Dia menyebutkan, pada tahun 2010 lalu di Kementrian Keuangan menyatakan kerugian akibat kedaluarsa pajak mencapai Rp 2,6 triliun. Itu yang diketahui saja. “Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita tidak tahu,” kata Haryono.(boy)

Kendari Pos Edisi 9 November 2011  

E_Paper Kendari Pos

Kendari Pos Edisi 9 November 2011  

E_Paper Kendari Pos

Advertisement