Page 1

CMY

CMY Jumat, 7 Oktober 2011

Harga Eceran Rp. 3.500,-

http://www.kendarinews.com

DOK/KP

TINGGAL PUING. Kantor Bupati Buton Utara yang dibakar massa dalam sebuah aksi unjukrasa menuntut pemfungsian Buranga sebagai Ibukota Kabupaten. Kantor ini dibangun di Ereke. Mendagri sudah mengeluarkan larangan pembangunan kantor di Ereke maupun di daerah-daerah lain selain Buranga.

Mendagri: PRO JUSTITIA

Korban Citra JAKSA Cirus Sinaga akhirnya mendapat kesempatan untuk membela diri setelah dituntut enam tahun penjara karena telah memalsukan surat rencana penuntutan Gayus Halomoan Tambunan. Kemarin (6/10), jaksa senior ini membacakan nota pembelaan (pledoi) dan menyatakan bahwa dakwaan yang susun jaksa penuntut umum untuk menjeratnya sangat berlebihan. Tak hanya itu, Cirus pun merasa dirinya adalah orang yang dikorbankan institusinya sendiri. - Kejaksaan itu mengorbankan anak buahnya sendiri demi pencitraan,” kata Cirus dengan nada tegas saat membacakan pledoi yang disusunnya sendiri. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa jaksa penuntut umum yang menangani perkaranya kali ini bertindak sangat berlebihaan dalam menyusun dakwaan. Sebab, semuanya hanya

Baca KORBAN di Hal. 2

SELEBRITI

Ikut Tanam Mangrove PADA hari ketiganya di Indonesia, Miss Universe 2011 Leila Lopes diajak untuk menanam mangrove di ekowisata Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, kemarin (6/10). Dia ditemani Putri Indonesia Lingkungan 2010 Reisa Kartikasari. Perempuan asal Angola itu terlihat menikmati semua rangkaian acara Save Environment, Save The World tersebut meski awalnya bingung melihat pohon mangrove. Hal itu diceritakan Reisa. "Dia bingung, mangrove itu pohon apa. Katanya baru sekali itu lihat mangrove," katanya. Reisa kemudian membantu Lopes. Dia menjelaskan bahwa mangrove biasa ditanam di daerah pesisir Indonesia. Fungsinya, menjaga supaya tidak terjadi abrasi yang bisa meng a n c a m perkampungan pesisir. M a n grove di sepanjang pantai bisa difungsikan seb a g a i peredam gelombang. Dengan begitu, gelombang laut tidak semakin jauh menerjang daratan. (ayi)

Leila Lopes

Coret Anggaran Pembangunan Kantor di Ereke Jakarta, KP Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam untuk bersikap tegas terhadap permasalahan ibukota di Kabupaten Buton Utara (Butur). Selain di Buranga yang menjadi ibukota Butur sesuai Undang-undang (UU) No 14 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Butur, Kemendagri melarang ada pembangunan kantor. “Kita kembali kepada konsistensi, soal adanya dinamika dan harapan (dipindahkan ke Ereke)

harus dikembalikan ke UU. Kalau ada aspirasi untuk tidak memfungsikan Buranga, ya rubah UUnya. UU dirubah dengan UU, silahkan bahas lagi di DPR. Tapi intinya, Mendagri tegas meminta kepada gubernur sultra memfasilitasi dan memfungsikan Buranga sebagai ibukota,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Raydonnyzar Moenek di Jakarta, Kamis (6/10). Menurut Donny -sapaan akrab Raydonnyzar Moenek-, sikap yang perlu diambil Nur Alam

Baca CORET di Hal. 7

Kantor Para Asisten "Terhambur"

La Djiru

Nasruan Jadi Pj Bupati Buton Jakarta, KP Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menunjuk Asisten Adminsitrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Nasruan sebagai penjabat sementara (Pjs) Bupati Buton. Penunjukan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri No.131.74711/2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Buton dan Pengangkatan Penjabat Bupati Buton Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal Kamis, 6 Oktober 2011. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Raydon-

nyzar Moenek mengatakan dengan keluarnya SK pengangkatan tersebut, segala tanggung jawab pemerintahan diserahkan ke Nasruan untuk dijalankan sekaligus memberhentikan Bupati Buton, LM Sjafei Kahar untuk masa jabatan 2006-2011. “Nasruan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Buton dan memfasilitasi pemilihan ulang bupati dan wakil bupati Buton hingga terbentuk pemerintahan yang defenitif,” kata Donny -sapaan akrab Raydonnyzar Moenek- di kan-

Nasruan SH

Baca NASRUAN di Hal. 7

Buranga, KP Aktifitas pegawai berjalan normal sejak Senin (26/9). Beberapa pejabat “dititip” di sejumlah kantor. Sementara pihak keamanan dari Brimob Sulawesi Tenggara masih tetap melakukan pengamanan di sejumlah titik. Pasca dibakarnya kantor Bupati, kantor DPRD serta dua unit mobil, aktifitas perkantoran juga telah berangsur normal. Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kelu-

arga Berencana (BPPKB) saat ini digunakan oleh Bupati Butur, Drs H Muh Ridwan Zakaria MSi, Wabup, Harmin Hari SP MSi serta Sekda, Drs La Djiru SE MSi untuk berkantor. Sementara DPRD Butur menempati kantor Bappeda. Ketiga pejabat daerah ini pasca pembakaran kantor mereka menempati ruangan Kepala BPP-

Baca TERHAMBUR di Hal. 7

PNS Harus Kompak Lawan Kada yang Sembarangan Mutasi Jakarta, KP Mutasi jabatan besar-besaran oleh kepala daerah (Kada) dengan pertimbangan politis, masih terus terjadi di sejumlah daerah. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sigit Pamungkas, menyarankan agar para pejabat yang dimutasi melakukan perlawanan secara terbuka terjadap kebijakan kepala daerah yang suka memutasi dengan pertimbangan yang tidak jelas. Berdasarkan pengalaman kasus di Kabupaten Temanggung pada 2005, para PNS yang menggelar aksi mogok kerja, berhasil melaku-

kan perlawanan terhadap Bupati Temanggung saat itu, Totok Ary Prabowo yang dinilai sewenang-wenang dan berbuntut langkah dewan yang menggunakan hak angket dan interpelasi. “Kasus Temanggung adalah sebuah preseden, jika birokrasi kompak maka bisa mengalahkan kekuatan politik yang sewenang-wenang. Jika birokrasi lemah, maka gampang dipecah-pecah oleh politisasi birokrasi,” kata Sigit Pamungkas, yang juga dosen pascasar-

Baca PNS di Hal. 2

Tiga Bocah Papua yang Berhasil Ciptakan Sistem Robot Pendeteksi Bencana Tsunami

Habis Rp 1 Juta, Manfaatkan Burung Panik dalam Sangkar

HILMI SETIAWAN / JAWA POS

gan ICT (information and communication technology). INAICTA 2011 kali ini menghadirkan beragam kategori lomba. Di antaranya, untuk kelompok profesional dilombakan kategori seperti e-Business Manufacturing Logistics and Supply Chain, Industrial Application, serta e-Learning dan e-Education. Untuk tingkat pelajar dilombakan kategori temuan aplikasi dan robot, mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi. Di antara sekian kategori perlombaan, yang terlihat cukup menyedot perhatian pengunjung adalah lomba Applicative Robot Exhibition dengan tema Robot for Helping People from Natural Disaster. Merujuk te-

Tiga bocah asal Papua, Tina, Yohana, dan Demira membuat alat pendeteksi dini bencana tsunami dengan media burung dan lonceng

Baca SANGKAR di Hal. 7

Tiga bocah asal Papua ini, Albertina Boanal, Yohana Helena Oprawiri, dan Demira Yikwa, masih duduk di bangku SD. Tapi, karya mereka tak bisa dianggap remeh. Sebuah sistem robot yang bisa mendeteksi dini bencana tsunami berhasil mereka ciptakan.

M. HILMI SETIAWAN, Jakarta PERHELATAN Indonesian Information and Communication Technology Award (INAICTA) 2011 dipusatkan di Jakarta Convention Center (JCC) yang berlangsung pekan ini cukup meriah. Ratusan anak berbakat saling unjuk gigi memamerkan temuantemuan mereka yang berkaitan den-

CMY

CMY


2

Kendari Pos |Jumat, 7 Oktober 2011

Staf Dewi Yasin Limpo Dianggap Bohongi Panja Jakarta, KP Pemeriksaan panitia kerja (panja) mafia pemilu terkait kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi, berjalan tanpa kemajuan yang pasti. Saat panja mafia pemilu DPR RI meminta keterangan Bambang Wahyu Hadi, staf pribadi calon legislatif Partai Hanura Dewi Yasin Limpo, yang bersangkutan justru memberikan keterangan yang berbeda dari saksi-saksi sebelumnya. Sebagai staf pribadi Dewi, Bambang disebut-sebut dalam hasil investigasi MK dalam kejadian di tanggal 16 dan 17 Agustus 2011. Pada 16 Agustus, Bambang mengantarkan Dewi bersama mantan Juru Panggil MK Mashuri Hasan, Staf MK Kin Isura Ginting dan Ibunya Kira bertemu dengan mantan Panitera MK Zaenal Arifin Hoesein. Pada tanggal 17 Agustus, Bambang juga mengantarkan Dewi untuk menemui Hasan dan panitera pengganti MK Nalom Kurniawan, saat keduanya bermaksud mengantarkan surat jawaban kepada Komisi Pemilihan

Umum terkait dapil Sulsel I. Jawaban yang diberikan oleh Bambang itu yang membuat sejumlah anggota panja kesal. Dalam pertemuan dengan Zaenal di kediamannya, saksi lain menyatakan bahwa Dewi dan Kira pada awalnya keluar dari mobil untuk mengetuk pintu. Namun, karena Zaenal tidak memberikan jawaban, akhirnya Dewi menelepon Hasan yang masih di dalam mobil untuk meminta bantuan. “Kalau seingat saya, hanya bu Dewi dan Kira yang masuk ke rumah, itu pun hanya setengah jam bertemu,” kata Bambang dalam keterangannya kepada panja. Menurut dia, kedatangan Dewi ke rumah Zaenal justru atas ajakan dari Hasan, karena ada perubahan dalam jawaban MK terkait siapa pemenang kursi tahap ketiga untuk dapil Sulsel I. “Hasan bilang, sebaiknya menemui pak Zaenal, saya kenal baik, ibarat ayah saya,” ujarnya Bambang menirukan pernyataan Zaenal, dalam pertemuan di rumah Kira. Namun pernyataan itu men-

imbulkan kecurigaan dari anggota panja. I Gede Pasek Suardika dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan posisi Hasan yang dekat dengan Zaenal yang justru tidak diajak menemui yang bersangkutan. “Anda bilang dekat, logikanya, kenapa justru Hasan tidak ikut (menemui Zaenal),” ujarnya dengan nada bertanya. Bambang pun mencoba menjawab dengan alasan lain. Menurut dia, ketika itu, memang Hasan sengaja untuk tidak menemui Zaenal. “Dia bilang tidak enak bertemu Zaenal, karena itu hanya bu Dewi dan Kira yang menemui,” ujarnya. Kejanggalan keterangan Bambang juga terjadi di kronologi kejadian pada 17 Agustus. Menurut Bambang dirinya mengakui jika melihat pertemuan Dewi dengan Nalom dan Hasan di KPU. Ketika itu, Dewi memaksa untuk melihat isi surat jawaban MK kepada KPU terkait dapil Sulsel I. “Bu Dewi saat itu mungkin ingin tahu, karena itu terkait PHPU,” kata Bambang. Namun, Bambang membantah jika usai pertemuan itu,

mereka kemudian kembali ke MK. Dalam keterangan saksi dan hasil investigasi MK, sekembali dari KPU, Bambang dan Hasan pergi ke lantai atas untuk memfotokopi surat jawaban MK itu. Namun, Bambang membantah keterangan itu. “Saya datang di MK sebelum menuju KPU, setelah dari KPU, saya pulang,” kata dia. Anggota panja mafia pemilu Abdul Malik Haramain menyoroti kejanggalan keterangan yang disampaikan oleh Bambang. Menurut dia, tiga keterangan yang disampaikan Hasan, Nalom, dan Dewi justru berbeda dengan keterangan Bambang. “Ini kedudukannya jadi 3-1. Lantas siapa yang bohong, anda atau mereka,” kata Malik dengan nada bertanya. Anggota panja mafia pemilu Arif Wibowo juga menyoroti keterangan Bambang yang terkesan berpura-pura. Menurut dia, selain sebagai staf pribadi, Bambang adalah juga wakil sekretaris Partai Hanura di Sulsel. “Dengan jabatan pak Bambang, tidak mungkin tidak tahu,” kata Arif. (bay)

Dimutasi Karena Interest, Kepala Daerah Harus Dilawan PNS .......................... jana Ilmu Politik UGM itu, kepada koran ini, kemarin. Seperti diketahui, saat ini daerah hang masih hangat dengan masalah mutasi besar-besaran adalah Pemko Pekanbaru, Riau, dan di Pemprov Sumut. Di Pekanbaru, mutasi ratusan pejabat dilakukan oleh Plt Walikota Pekanbaru, Syamsurizal. Sedang di Pemprov Sumut oleh Plt Gubernur, Gatot Pujo Nugroho. Keduanya sudah ditegur Mendagri Gamawan Fauzi, namun langkah evaluasi konkrit belum dilakukan oleh kedua

pimpinan daerah itu. Sigit menilai, mutasi ngawur yang dilakukan kepala daerah, jika dibiarkan terus, maka akan merusak kinerja birokrasi. Jika unsur politisasi dan pengkubuan terus dipelihara, maka para birokrat mau tak mau akan ikut-ikutan masuk ke pusaran politik. “Dampaknya, birokrat yang merasa tak punya cantelan politik, kerjanya malas-malasan karena merasa percuma saja kerja serius karena toh bakal terpental,” ucapnya. Sigit menjelaskan, jika para PNS di Pemprov Sumut dan Pemko Pekanbaru melakukan aksi unjuk rasa dan mogok ker-

ja seperti di Temanggung, masyarakat harus memahami bahwa itu bukan berarti mogok memberikan pelayanan. “Tapi semata memberikan perlawanan kepada kesewenang-wenangan politisasi,” cetusnya. Terkait dengan sikap Gamawan Fauzi yang tak kunjung melakukan langkah tegas, menurut Sigit, memang posisi mendagri tak mudah menghadapi masalah ini. Alasannya, tidak ada regulasi yang tegas yang mengatur mendagri bisa menganulir mutasi. Karenanya, agar kasus mutasi ngawur tidak terulang di kemudian hari, Sigit menyarankan agar revisi

UU Nomor 32 Tahun 2004 memasukkan aturan yang tegas, dengan memberikan kewenangan kepada pejabat di atasnya untuk bisa mensupervisi kebijakan-kebijakan yang diambil pejabat di bawahnya. “Jangan diserahkan kewenangan itu sepenuhnya ke kepala daerah,” kata Sigit. Alternatif lain, di UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur mekanisme anyar mengenai sistem jenjang karir. Misalnya, penempatan jabatan harus melibatkan lembaga independen, misal perguruan tinggi, lewat mekanisme fit and proper test. “User-nya harus menerima hasilnya. Ini untuk mencegah politisasi birokrasi,” saran Sigit. (sam)

Komite Etik Dinilai Lemahkan KPK Jakarta, KP Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menyatakan, kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus dikritisi, tapi bukan untuk dibubarkan. Berbagai upaya pembubaran KPK, menurut Febri, harus dilawan karena wacana pembubaran sama artinya mendukung suburnya korupsi di Indonesia. “Kinerja pimpinan KPK memang harus dikritisi tapi kritisi itu bukan untuk membubarkan KPK. Wacana pembubaran KPK harus dilawan karena wacana itu mendukung suburnya korupsi," tegas Febri Diansyah, dalam diskusi bertema "Haramkah mengkritisi KPK?” di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/10). Kuatnya wacana bubarkan KPK saat ini, lanjut Febri, bersamaan dengan adanya sejumlah kader partai di DPR dipanggil KPK, lalu KPK dis-

erang. "Kalau tidak puas dengan KPK saat ini, Komisi III DPR bisa membahas undangundangnya bagaimana KPK ke depan," imbuhnya. Bagi ICW, kata Febri, wewenang KPK harus diperluas misalnya bisa menangani kehutanan, pertambangan, pengemplang pajak yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Dalam diskusi yang sama, Direktur Setara Institute, Hendardi mengatakan, pada prinsipnya semua ingin memperbaiki dan memperkuat KPK. Dan, itu tidak saja dilakukan dengan membela, tapi juga mengkritik. “Komite etik KPK, sesungguhnya memiliki momentum terbaik untuk memperbaiki citra KPK dalam kasus etik Chandra M Hamzah dan Haryono Umar, yang bertemu dengan Nazaruddin. Tapi, putusan komite etik justru memperlemah citra KPK karena tidak ada sanksi bagi Chandra. Bahwa dalam kasus itu tak saja tidak terima uang,

tapi bisa saja ada deal dengan kasus-kasus lain dengan kader-kader Demokrat,” katanya. Apalagi, lanjut Hendardi, pertemuan Chandra-Nazaruddin itu tanpa seizin pimpinan KPK dan itu tidak etis. KPK masih dibutuhkan dan membubarkannya sulit karena diikat oleh UU. “Karena itu, kalau mau bubarkan maka harus mencabut undang-undangnya terlebih dahulu. Putusan komite etik KPK itu akan mempengaruhi KPK ke depan karena pimpinan KPK bisa ngopi bareng dengan Aburizal Bakrie, Setyo Novanto, karena itu dilegalkan oleh Komite Etik,” ujarnya. Sementara Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal menegaskan bahwa pernyataan Fahri Hamzah yang mendesak KPK dibubarkan, itu hanya sebatas kritikan terhadap lembaga KPK, agar kinerjanya makin baik. ”Kita mendukung pemberantasan korupsi,” imbuh Mustafa.(fas)

Mantan KASAD Seminarkan Pancasila Berani ....................... lik horizontal, TKI yang teraniaya, atau penguasaan tanah oleh asing sampai 99 tahun, menurut dia, artinya Pancasila gagal diterapkan. “Ber-Pancasila itu simple,” katanya. Dia menyampaikan bahwa selama ini Pancasila memang

cenderung diposisikan secara salah. Pancasila selalu dilihat dalam kerangka “ancaman”. Salah satu indikasinya masih adanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. “Pancasila berhenti pada slogan dan diposisikan sebagai korban,” kritiknya. Akibatnya, lanjut Sukardi, Pancasila justru gagal mere-

spon perkembangan mutakhir dari liberalisme dan kapitalisme global. “ Pancasila juga gagal membuat sistesa antara fundamentalisme pasar dan menguatnya fundamentalisme agama yang melahirkan terorisme,” kata Sukardi. Dia menyarankan agar Pancasila direvitalisasi secara ilmiah dan rasional sebagai ilmu pengetahuan.(pri)

Fahri : KPK Sudah Disorientasi KPK .......................... mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam

masa jabatanya memegang jabatan selama 4 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Menurut Fahri, putusan MK tidak berlaku surut. Karena itu, kata dia, jumlah delapan nama yang diajukan Pansel Capim KPK dibatalkan Komisi III dan dikembalikan. “Kita minta

Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) melalui Pansel untuk menambah dua nama. Kita akan panggil Pansel,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Fahri juga menegaskan, KPK sekarang sudah mengalami disorientasi. “Sudah tidak pada khitahnya,” ungkap Fahri. (boy)

Cirus Mengaku Jadi Korban Pencitraan Kejaksaan Korban ...................... berdasarkan asumsi. Apa yang dilalukan JPU itu tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan para penyidik yang juga menangani kasusnya. Semunya hanya berdasar asumsi-asumsi, bukan fakta-fakta. Dia merasa aneh karena dituduh telah menghalang-halangi penyidikan kasus Gayus Halomoan Tambunan. Apalagi dicurigai sebagai pihak yang mendalangi hilangnya pasal korupsi dan menambahkan pasal penggelepan dalam kasus penggelapan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT). “Menurut saya itu perupakan pendapat hukum seorang jaksa yang wajar,” imbuh Cirus yang mengenakan batik cokelat itu.

Seperti persidangan sebelumnya, ajang pembelaan ini dimanfaatkan pria kelahiran 17 Juli 1957 untuk mencurahkan hatinya alias curhat. Dia kembali mengatakan bahwa sebenarnya dia telah dikorbankan oleh institusinya sendiri. Sebab, dia selalu ditugaskan untuk menangani perkara-perkara besar yang membahayakan keselamantannya. Dua kasus besar memang pernah ditangani Cirus. Yakni kasus pembunuhan bos PT Rajawali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar dan kasus pembuhuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Muchdi PR. “Ini bentuk kepercayaan atau penjerumusan ke kandang harimau” tanyanya. Nah, untuk kasus Gayus ini,

Cirus mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak pernah meminta kepada pimpinannya untuk menangani kasus ini, tapi murni menjalankan tugas yang diminta oleh atasannya. Selain itu dia juga menerangkan dalam persidangan kali ini, sama sekali tidak terbukti ada aliran uang dari Gayus kepada dirinya. Palmer Situmorang, salah satu kuasa hukum Cirus juga menambahkan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak ada bukti aliran dana kepada kliennya seperti yang disebut-sebut selama ini. “Kan selama ini aliran dana itu dalam bentuk coretan-coretan yang tidak jelas yang dipegang Haposan Hutagalung (kuasa hukum Gayus saat itu). Tetapi terdakwa sama sekali tidak menerimnya,” katanya.

Karena merasa yakin tidak bersalah, Cirus pun memohon kepada majelis hakim yang dipimpin Albertina Ho itu untuk membebaskan dirinya dari segala tuduhan dan tutuntan hukum yang diarahkan kepadanya. “Saya mohon pembelaan ini dijadikan pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis,” terang Cirus. Seperti yang diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum yang dipimpin Nasril Naib menuntut Cirus dengan hukuman enam tahun penjara sekaligus denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara. JPU yakin Cirus telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(kuh)


3

Jumat, 7 Oktober 2011

Toyota Optimis Penjualan Yaris Jakarta, KP PT Toyota Astra Motor (TAM) bersiap membawa salah satu produk andalannya, Yaris, sebagai pemimpin pasar di kelasnya. Market share mobil di kelas medium hatchback ini terus meningkat dan hingga saat ini menyentuh 29 persen. Presiden Direktur PT TAM Johnny Dar mawan mengatakan, persaingan di kelas Yaris memang sangat ketat. Begitu ketatnya, beberapa penghuninya bahkan terus tergerus. Di kelas medium hatchback, sementara Honda Jazz unggul. ”Kita bisa lihat, ada yang muncul, tapi terus seiring waktu langsung tenggelam. Yaris ini

sejak muncul trennya terus meningkat,” ujarnya saat Yaris Show Off 2011 di Central Park, kemarin. Pada 2010, kata Johnny, market share Yaris 26 persen dan per Agustus 2011 sudah naik menjadi 29 persen. Johnny meyakini, konsumen yang berjiwa muda sesuai dengan target market-nya, mulai memilih Yaris. ”Untuk menjadi nomor satu (pemimpin pasar di kelasnya), ya tidak ada salahnya. Kalau memang ditakdirkan, pasti terjadi,” tegasnya. Dari total penjualan 41.054 unit hatchback pada Januari-Agustus, pangsa pasar Honda 33,05 persen. Toyota di posi-

si kedua dengan 29,64 persen. Penjualan wholesales Yaris saat ini rata-rata 2.300 unit per bulan. Bahkan, sempat mencapai 2.500 unit pada Juli lalu. Secara akumulatif, penjualan wholesales Yaris sejak awal 2011 sampai de ngan September ini mencapai 14.134 unit. Khusus pada September ini penjualan wholesales Yaris 1.965 unit. Adapun penjualan total Toyota pada September lalu secara wholesales sebanyak 30.655 unit, ditambah Lexus 73 unit. Avanza masih menjadi motor penjualan sebanyak 14.296 unit. ”Kami yakin Yaris terus meningkatkan kontribusinya,” tuturnya. (jpnn/awl)

Usaha Ikan Asin yang Masih Terbelakang

Butuh Peningkatan SDM Serta Pendanaan Di Kota Kendari, Khususnya di Kecamatan Poasia dan Abeli banyak terdapat pengusaha ikan kering dan abon ikan. Jenis usaha tersebut selama ini banyak yang masih manual, dan produknya hanya dipasarkan pada warga sekitar atau pasar lokal saja. Padahal usaha ini menjadi kegiatan turun temurun sejumlah warga. Untuk mengangkat hal tersebut akhir pekan lalu, Yayasan Al- Maskur Mandonga bekerjasama dengan Diknas Sultra melatih para Usaha mikro kecil ini, agar lebih bekualitas. Sulis Setiarini

sulis/kp

Penginapan milik KUD Tunas Sari yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kendari

KUD Tunas Sari Rambah Bisnis Penginapan Kendari,KP KUD Tunas Sari sudah pernah merasakan penghargaan dari Presiden RI. Usaha yang beranggotaan ratusan anggota ini, bukan hanya mengelola bisnis komoditi maupun simpan pinjam, tapi saat ini sudah memiliki usaha penginapan. Menjelang iven TTG nanti, KUD Tunas Sari siap menampung tamu. KUD Tunas Sari awalnya berada di Kabupaten Muna di Desa Bonea, namun tahun 2010 lalu memiliki cabang di Kendari. Bahkan tahun 2011 ini koperasi tersebut sudah memiliki kantor cabang di Kendari, lokasinya di Jalan Sultan Hasanuddin Kendari. Di kantor yang rencananya akan diresmikan dalam waktu dekat itu sudah beroperasi sejak dua pekan lalu. Dikantor yang baru ini ada yang ber-

beda, kalau kantor induk di Raha, hanya melayani usaha simpan pinjam dan penjualan komoditi seperti mete. Tapi di Kendari kini sudah merambah usaha penginapan. “Ada delapan kamar yang kami siapkan. Untuk lantai bawah kami siapkan untuk pelayanan simpan pinjam dan show room komoditi, namun di lantai dua semuanya untuk penginapan,” terangnya kemarin. Ke delapan kamar penginapan itu dibandrol Rp 200 ribu - Rp 250 ribu sehari semalam. Fasilitas di dalamnya AC, tempat tidur, kamar mandi serta televisi. “Kami desain penginapan ini seperti pelayanan hotel, lokasinya juga strategis dari jalan raya,” kata Saemuna. Desain dari semua itu versi Saemuna agar tamu yang datang juga mengetahui produk-

produk komoditi daerah ini. Pasalnya terdapat show room yang isinya kerajinan khas yang ada di daerah ini baik Muna, Kendari dan lainnya. Termasuk produk KUD Tunas Sari baik mete dan hasil getah pinus yang selama ini dilakukan di Kolaka, juga akan menghiasi show room. “Kami sedang selesaikan bagian show room ini, agar ke depan bila ada tamu TTG yang datang, bisa menyaksikan aneka ragam kerajinan maupun produk komoditi dari Sultra,” paparnya. Saemuna yakin, apa yang dilakuan KUD Tunas Sari bisa mensejahterakan anggotanya yang jumlahnya ratusan orang itu. Dengan berbagai jenis usaha dari simpan pinjam, komoditi baik mete maupun getah pinus, usaha penginapan diharapkan bisa memperoleh pendapatan baru. (lis)

USAHA Ikan Asin didominasi perempuan. Makanya saat tampil sebagai pemateri dalam kegiatan Dr Hj Sartiyah Yusran memaparkan bila pengetahuan dan keterampilan beberapa perempuan usaha kecil di kota ini dalam menjalankan usahanya sangat terbatas. Selain itu, sarana dan prasarana yang digunakan masih sangat sederhana. “Akses terhadap modal usaha juga masih sangat minim akibatnya tidak sedikit masyarakat, termasuk perempuan usaha kecil terjerat dalam lingkaran rentenir, pengorganisasian kelompok yang belum terorganisir secara baik dan pengelolaan juga belum optimal,” terang Sartiyah yang juga penanggung jawab Yayasan Al- Maskur Mandonga. Sartiya sempat memaparkan banyak usaha kecil yang umumnya dikelola oleh kaum perempuan. Beberapa diantaranya adalah kelompok perempuan pengolah hasil laut berupa ikan kering dan abon ikan. Kedua jenis usaha ini merupakan kelompok usaha yang paling banyak digeluti oleh mereka. Di lapangan banyak menemui kendala saat menjalankan usaha tersebut. Khususnya dalam proses produksi dan pemasaran. “Dalam kaitan dengan hal tersebut, kegiatan ini sangat mendukung peningkatan kemajuan usaha mereka,”

sulis/kp

Usaha ikan asin yang melimpah di Abeli. Namun pengusahanya tak mendapat hasil yang lumayan akibat keterbatasan SDM dan pendanaan ujarnya. Selama ini usaha yang mereka geluti menjadi tumpuan bagi pemenuhan ekonomi keluarga dan tidak hanya sekadar usaha “sekinder. Namun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, membuat usaha tersebut stagnan, tidak memiliki kemajuan. “Untuk itu butuh sentuhan kepada usaha tersebut, yakni dari sisi sumber daya manusia (SDM), untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta managemen usaha mereka untuk lebih baik,” terang Laksmi yang juga panitia dalam kegiatan tersebut. Menurut Laksmi , selama ini banyak masalah yang dihadapi oleh kelompok usaha tersebut untuk dapat mengembangkan usahanya. Dua permasalahan utama antara lain masalah finansial dan masalah non finansial (organisasi manajemen). Ke dua permasalahan tersebut saling terkait, Usaha kecil masih kesulitan mengakses dana ke lembaga pembiayaan. Untuk memasuki bank guna memperoleh kredit mereka juga masih awam, apalagi dengan prosedur kredit serta tingginya bunga bank, selalu menjadi momok bagi mereka.

“Ada juga yang seharusnya layak mendapat pinjaman, tapi karena pembukuan yang tidak teratur, dianggap tidak bankable,” paparnya. Adanya pelatihan yang bekerjasama dengan Diknas Sultra ini bisa menjadi pencerahan bagi para usaha kecil tersebut. “Semoga saja melalui pelatihan ini, bisa lebih menguatkan dan meningkatkan kualitas para peserta pelatihan, yang terdiri dari pemilik usah ikan kering dan abon ikan ini,” terang Lasidale Sekretaris Diknas Sultra, yang membuka kegiatan tersebut. Dalam pelatihan tersebut, sejumlah pemateri memberikan pemahaman berupa pengelolaan ikan asin dan abon berkualitas, termasuk tekhnologi yagn digunakan, pemahaman bahan pengawet yang berbahaya serta proses marketing kedua produk tersebut. Puluhan pelaku usaha kecil yang kebanyakan berasal dari Tobimeita dan Lapulu itu, juga diberikan materi managemen usaha serta proses pembukuan yang benar. “Agar hasilnya maksimal, kami berikan pelatihan selama 200 jam baik praktek maupun teori,” kunci Laksmi. (**)


Cyan

enta

llow lack

Cyan

enta

llow lack

Jumat, 7 Oktober 2011

Langganan Luar Kota Rp. 67.500,-

email : bumianoa@gmail.com

Pemberi Izin PT AHB Harus Diusut Kendari, KP Penyelidikan terjadinya dugaan illegal mining yang dilakukan PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dan penyalahgunaan kewenangan dimasa Pj Bupati Bombana Hakku Wahab, terkait izin perusahaan tambang itu oleh Mabes Polri dianggap para pejuang lingkungan belum cukup. Polri didesak untuk ikut memeriksa pemberi izin eksplorasi dan produksi perusahaan dalam hal ini Gubernur Sultra Nur Alam. Asal tahu saja, beroperasinya PT AHB saat ini di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Bombana berkat SK Gubernur No 815 tahun 2009, tertanggal 17 Desember 2009. Berdasarkan izin tersebut, perusahaan itu sekarang mengolah lahan seluas 3.085 hektar. “Masalahnya, diatas areal itu ada 468 hektar Hutan Lindung (HL), inilah yang kami pertanyakan kenapa bisa juga digarap,” kata Hartono, aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, kemarin. Padahal, lanjut Hartono, dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan di Pasal 38 ayat 3 dijelaskan

Baca IZIN di Hal 6

BPPKB Butur Dapat Bantuan Motor Buranga, KP Pasca dibakarnya mobil dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) beberapa waktu lalu di Desa Buranga, Kecamatan Bonegunu, kantor BPPKB mendapat bantuan 12 sepeda motor. Bantuan itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat yang diperuntukkan kepada petugas lapangan keluAbdul Halim Asy'ary arga berencana (PLKB) ditiap-tiap kecamatan. Kepala BPPKB, Drs Abdul Halim Asy’ary MSi mengatakan, 12 sepeda motor tersebut nantinya digunakan selain untuk memberikan penyuluhan masalah KB juga bertugas mencari akseptor (peserta KB) yang masih aktif, hingga yang telah dicabut keanggotaannya sebagai peserta KB. “Selain itu juga mereka bertugas setiap harinya mengumpulkan laporan-laporan tentang kondisi dan keadaan akseptor. Dan selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada BPPKB yang kemudian ditindaklanjuti ke BKKBN Provinsi,” ujar Abdul Halim. Namun, meski telah mendapat bantuan 12 unit sepeda motor, Abdul Halim mengaku masih ada hambatanhambatan pasca pembakaran mobil penerangan BKKBN. Menurutnya pasca pembakaran tersebut jelas ada terjadi stagnasi mengingat mobil tersebut telah dilengkapi dengan peralatan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pemutaran film tentang pelayanan KB. “Kami sudah melaporkan ke BKKBN Sultra dan telah disampaikan kepada BKKBN Pusat terkait masalah terbakarnya mobil tersebut,” tambah Abdul Halim. Imbas dari pembakaran mobil penerangan itu, pihak BPPKB Buton Utara saat ini sudah tidak bisa lagi memutarkan film-film tentang pelayanan KB. Akan tetapi pihaknya menegaskan untuk pelayanan KB tetap terus berjalan meski tanpa ada mobil penerangan. Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini akan ada bantuan satu mobil unit pelayanan (muyan) yang diperuntukkan kepada BPPKB Buton Utara. Mobil tersebut nantinya akan berfungsi sebagai Puskesmas. “Insya Allah dalam tahun ini mobil tersebut sudah ada,” harapnya. Mobil tersebut nantinya akan bisa melayani pemasangan alat kontrasepsi dan pelayanan kesehatan lainnya. “Mobil ini juga bisa berfungsi sebagai puskesmas jika disuatu daerah tidak terdapat Puskesmas,” katanya. Abdul Halim berharap, pasca dibakarnya mobil penerangan BKKBN Buton Utara, semoga BKKBN pusat dapat memprogram ulang kembali pengadaan mobil penerangan kepada BPPKB Buton Utara mengingat mobil penerangan dan mobil pelayanan seharusnya jalan bersamaan dalam melakukan pelayanan. (p5)

APBD-P 2011 Wakatobi Mulai Dibahas Wangiwangi, KP DPRD Wakatobi sejak kemarin mulai menggelar paripurna dengan Pemkab, guna pembahasan pertanggungjawaban APBD 2010 dan nota pertanggungjawaban keuangan 2010. Usai paripurna, akan digelar rapat bersama badan anggaran, pandangan fraksi dan jawaban pemerintah atas tanggapan-tanggapan fraksi. “Nantinya Banmus akan menyusun jadwal pembahasan KUA/PPAS APBD Perubahan tahun 2011,” kata Subardin Bau, Ketua Komisi B, DPRD Wakatobi, kemarin. Dalam rapat paripurna kemarin, Wakil Bupati, H Arhawi Ruda SE, mewakili Bupati Wakatobi Ir Hugua, menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menetapkan jadwal pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD anggaran 2010. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan motivasi pada semua pihak sehingga berperan aktif selama proses pembahasan. “Persetujuan penetapan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD tahun 2010 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang ditetapkan pimpinan dan anggota DPRD,” kata Arwahi. Kegiatan ini lanjutnya, sebagai implementasi pelaksanaan undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentag pedoman pengelolaan keuangan daerah. (cr1)

DARWIN SIHOMBING-KENDARI POS

Ratusan truk bermuatan ore nikel yang disebut milik PT. CASH hampir setiap malam melintasi jalur transportasi publik berstatus jalan Provinsi dan negara dari Konawe menuju Kota Kendari. Padahal seharusnya mereka menggunakan jalur produksi yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Anehnya pihak berwenang ‘’tertidur’’ dengan kondisi ini. Tampak truk-truk bermuatan hasil tambang saat melintasi kawasan bisnis rakyat di Pondidaha, Konawe menuju Kota Kendari.

Warga Desak Kapolres Muna Dicopot Lamban Atasi Perkelahian Antara Pemuda Raha, KP Warga yang tinggal Jalan Rambutan, Sgoldari dan Lorong PK, kecewa atas kinerja jajaran kepolisian Polres Muna, dalam menangani konflik antar pemuda yang terjadi selama tiga pekan ini. Kekecewaan kinerja institusi pimpinan AKBP R Wawan Irawan itu, diungkapkan saat pertemuan perdamaian kedua belah pihak di aula Polres Muna, kemarin. Lambannya kinerja polisi membuat, Ketua LSM KriTik Sultra, Muamar Khadafi meminta Kapolda Sultra untuk segera mencopot jabatan AKBP R Wawan Irawan dari Kapolres Muna, karena secara nyata telah melakukan pembiaraan terhadap konflik antara

pemuda di Raha. Akibatnya, konflik semakin meluas, serta telah menimbulkan rasa tidak aman bagi warga Kota Raha. “Kami juga meminta Kapolda Sultra, untuk mengambil alih penanganan konflik dan penegakan hukum atas konflik yang terjadi,” ucapnya. Sementara kepala lingkungan III Rambutan, Baddillah dalam pertemuan tersebut mengungkapkan kekecewaanya atas lambanya kinerja polisi dalam menangani konflik berkepanjangan antara pemuda Jalan Rambutan dan lorong PK. “Kami sudah minta bantuan keamanan, saat rapat tripika. Namun saat terjadi perkelahian malam 20 September, tidak ada polisi yang terlihat,” ujarnya. Perkelahian bisa diredakan, karena ada petugas TNI. Tawuran berikutnya berulang kali terjadi, namun polisi selalu lamban

menangani, bahkan tidak ada di tempat kejadian. Ia menilai polisi terkesan melakukan pembiaraan terjadinya perkelahian. “Kita punya polisi, TNI namun kita hidup dalam kondisi tidak aman,” katanya. Perwakilan dari lorong PK, Kaharuddin mengatakan, kesepakatan awal untuk meredakan konflik, bila terjadi lagi perkelahian maka dianggap tindakan kriminal murni. Namun saat pertamakali terjadi, Senin (17/9), yaitu, pemotongan dan pembakaran dua unit motor, harusnya sudah ada tindakan tegas dari polisi. Namun polisi hanya diam saja. “Masalah ini sudah berlarutlarut, siapa dalangnya, siapa yang berbuat, polisi harus menangkap,” sarannya. Bahkan salah satu tokoh masyarakat, Muqadas, mengusulkan, agar dilakukan tembak ditempat bila kemudian terjadi pertikaian lagi. “Ka-

Cyan

Mage

Yell Black

lau Polisi tegas, masalah ini tidak akan panjang, “ujarnya. Menanggapi hal itu, Kapolres Muna, AKBP R Wawan Irawan, mengatakan, sudah berusaha keras untuk mencari solusi menghentikan pertikaian. “Tidak ada pembiaraan,” tegasnya. Bahkan, bagi pelaku yang tertangkap semua akan diproses lanjut. “Tidak ada yang ditangguhkan,” tegasnya. Bagi yang belum tertangkap, akan segera ditangkap. Bupati Muna, LM Baharuddin, mengatakan agar polisi bertindak tegas, dengan berdasarkan pada perjanjian awal. Dimana salah satu poin perjanjian itu, siapa yang berbuat akan diproses hukum. Untuk membantu polisi melakukan patroli, Pemda akan membangun pos keaamanan dititik rawan

Baca COPOT di Hal 6

8 Tahun, Jalan Ibukota Tak Pernah Mulus Rumbia, KP Prasarana jalan di Rumbia sangat memiriskan. Disetiap sudut jalan di wilayah ibukota itu, selalu dijumpai jalan rusak dan berlubang. Meski jaraknya hanya 13 kilometer, Dinas Pekerjaan Umum setempat, ternyata tidak mampu mempermulus jalan di Rumbia selama delapan tahun. “Jalan yang ada di ibukota sekarang, masih sama dengan kondisi ketika Bombana bergabung dengan kabupaten Buton. Jaring-jaring jalan yang ada merupakan jalan lama. Yang ada perubahan di ibukota hanya beberapa drainase, itupun kondisinya sudah rusak. Ini sesuatu yang ironi, karena daerah ini sudah delapan tahun menjadi daerah otonom,” kritik Sahrun Gaus, anggota DPRD Bombana. Salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Bombana ini mengatakan, selama Bombana menjadi daerah otonom, dirinya belum pernah melihat jalan di wilayah ibukota mulus atau teraspal. Yang menonjol selama ini, justru pengadaan mobil-mobil mewah yang pem-

NURYADI/KP

Kondisi Jalan di Rumbia Bombana rusak parah. beliannya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. “Tidak ada larangan untuk membeli mobil mewah, tapi jalan nya juga harus ditunjang,” sambungnya.

Sahrun mengatakan, prasarana infrastruktur termasuk jalan di wilayah Ibukota sangat penting. Sebab wilayah ibukota merupakan sebuah ruang tamu dalam suatu rumah. “Kalau ruang tamu-

nya bersih rapi, dibelakangpun juga begitu. Tapi kalau ruang tamunya seronok, dibelakang juga pasti demikian,” katanya. Olehnya itu dibawah pemerintahan Bupati Bombana saat ini, Tafdil, SE, Sahrun berharap wajah Ibukota bisa mengalami perubahan, tentunya dengan tidak meninggalkan proporsi buat wilayah lain, seperti Kabaena dan Poleang. Usman Hede, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Bombana mengatakan, infrastruktur jalan di ibukota hanya terbentang sepanjang 13 kilometer. Terkait penyebab hingga tidak teraspal selama delapan tahun, Usman mengaku tidak mengetahui pasti penyebabnya. Namun begitu, Dia menegaskan bila jalan belasan kilometer itu baru tersentuh aspal di 2012 nanti. Sebab Dinas PU sudah merencanakan pekerjaannya di APBD 2012 nanti dengan total dana yang diajukan sebesar Rp 20 miliar. “Aspal yang digunakan nanti menggunakan ATB,” ungkapnya. (nur)

Pemkab Salah Bayar Lahan Kantor DPRD Pasarwajo, KP Tim pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton melakukan kesalahan fatal dalam pembayaran ganti rugi tanah seluas 3 hektar lebih, untuk pembangunan kantor DPRD Kabupaten Buton. Akibat kesalahan pembayaran tersebut, dana yang sudah disalurkan senilai Rp 552 juta pada 2007 silam, kembali diusulkan tim eksekutif menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap pemilik sah tanah tersebut. Sekda Buton, Kaharuddin Sukur mengatakan terkait dana tersebut pihaknya telah mengusulkan kembali untuk pembayaran lahan tempat berdirinya kantor dewan Kabupaten Buton. Namun, meski telah disepakati anggarannya di APBD perubahan, pihakn-

ya terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada pihak pengadilan, kejaksaan termasuk kepolisian agar tidak terjadi lagi kesalahan pembayaran. “Kami sudah siapkan anggarannya dan telah disepakati di APBD Perubahan, tapi jangan sampai pemerintah kembali salah melakukan pembayaran yang salah kepada pemilik sah tanah maka kami konsultasikan dulu,” tuturnya. Ditanya terkait dana yang telah salah dibayarkan tersebut, pihaknya masih melakukan penelusuran penyebab sehingga terjadinya kesalahan pembayaran itu. Karena masalah lahan DPRD sudah masuk rana hukum dan dimenangkan oleh sipemilik tanah sebenarnya dalam hal ini Wa Sariah dan kawan-kawan. Sementara itu, anggota DPRD Buton La

Samalo, selaku kuasa hukum Wa Sariah Cs membenarkan telah dilakukan proses ganti rugi, namun pihak pemerintah salah melakukan pembayaran kepada masyarakat. Kliennya selaku pemilik sah atas tanah itu merasa dirugikan. Berawal dari masalah tersebut, pada 2007 dia mendampingi kliennya untuk mempertanyakan pembayaran atas biaya lahan tempat dibangunnya kantor DPRD Kabupaten Buton. Namun saat itu, pihak pemerintah tidak memberikan respon. Akibatnya, lanjut La Samalo, pihaknya menempuh proses hukum menggugat pemerintah yang salah membayarkan biaya atas tanah tersebut kepada pemilik yang sebenarnya. Dalam proses penggugatan di Pengadilan Negeri Baubau, perkara tersebut dimenangkan oleh pihak eksekutif, namun saat

melakukan banding di Pengadilan Tinggi Sultra hingga di Mahkamah Agung gugatan Wa Sariah Cs dikabulkan, sekaligus diperintahkan kepada pihak pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan tanah untuk membayarkan ganti rugi tanah kepada Wa Sariah Cs sebesar Rp 552 juta. Untuk diketahui, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Buton DPRD Kabupaten Buton bersama eksekutif menyepati untuk mengusulkan kembali dana pembayaran lahan Kantor DPRD Kabupaten Buton senilai Rp 552 juta. Padahal anggaran untuk tanah tersebut telah dianggarkan juga melalui APBD Kabupaten Buton tetapi pihak pemerintah salah membayarkan harga tanah kepada pemilik sah atas tanah tersebut. (p4)

Cyan

Mage

Yell Black


n

enta

low k

n

enta

low k

6 Izin ................... bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. “Pertanyaan kami adalah, apakah SK Gubernur itu diterbitkan, sudah ada izin Menhut, kalau tidak ada berarti disini ada pidana kehutanan,” kata pria yang akrab disapa Tono ini. Ia lalu menjelaskan bahwa peta konsesi lahan produksi yang diterbitkan Pemkab Bombana untuk PT AHB disebutkan bahwa dari 3084 hektar izinnya, terdiri dari tiga titik berbeda yakni 468 HL, 551 hektar Hutan Peruntukan Tertentu (HPT) dan 2035 sebagai Areal Peruntukan Luar (APL). Walhi curiga, bahwa AHB sudah “menggaruk” ratusan hektar HL itu tanpa ada izin Menhut. “Apalagi kami tahu persis bahwa saat ini Menhut sedang melakukan moratorium pinjam pakai HL, jadi mustahil jika AHB dapat izin. Makanya kami meminta Mabes Polri mengusut kasus ini juga, jangan hanya illegal miningnya dan penyalahgunaan wewenang Pj Bupati, tapi juga pemberi izin eksplorasi dan tentu saja izin produksi AHB dalam hal ini Pemprov Sultra,” timpal Erwin Usman, aktivis Walhi lainnya. Walhi menduga, ada yang tidak beres dari keluarnya izin AHB tersebut apalagi jika HL di Pongkalaero itu ikut-ikut “digaruk” juga oleh perusahaan, karena sudah mendapat izin dari Gubernur Sultra. Walhi mendesak Pemprov Sultra untuk transparan dan terbuka kepada public, apakah penggunaan HL di PT AHB, sudah mendapatkan izin dari Menhut atau belum. “Saya kira, kalau belum ada berarti polisi harus turun tangan,” kata Erwin. Seperti diketahui, Markas Besar (Mabes) Polri ternyata diam-diam ternyata sedang menyelidiki perizinan dan segala aktivitas dari PT AHB. Sebuah surat resmi yang dikeluarkan Bareskrim Mabes Polri, dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) tertanggal 22 September bernomor B/ 3494/IX/2011/ Bareskrim disebutkan bahwa hasil penyelidikan sementara terhadap proses terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT AHB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Bupati Bombana. Surat itu diteken Dirtipidter Brigjen Pol. Drs Anas Yusuf, SH, MH, MM dan menjelaskan bahwa PT AHB memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diproses tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. IUP tersebut terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan, Hakku Wahab selaku Pj Bombana saat itu. (abi)

Kendari Pos |Jumat, 7 Oktober 2011

Dana Hibah KPU Bertambah Tanpa Sepengetahuan Dewan Rumbia, KP Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dibuat kecolongan oleh eksekutif. Bayangkan, dana hibah KPU yang mereka sepakati saat pembahasan APBD 2011 lalu, tibatiba mengalami penambahan di penjabaran rancangan APBD Perubahan 2011. Saat pembahasan KUA-PPAS Rancangan APBD perubahan 2011 antara badan anggaran eksekutif dan legislatif akhir pekan lalu, terungkap bila dana hibah itu mengalami pe-

nambahan sebesar Rp 850 juta. Padahal, saat pembahasan APBD 2011 beberapa bulan lalu, eksekutif dan legislatif hanya menyetujui belanja hibah KPU hanya diporsikan sebesar Rp 3 miliar. Wakil ketua DPRD, Johan Salim pun terperangah melihat perubahan itu. Saat memimpin rapat pra kondisi rancangan APBD Perubahan, Johan mengatakan, pihaknya bersama tim anggaran eksekutif tidak pernah menyepakati porsi anggaran KPU sebesar Rp 3,8 miliar lebih buat menyelenggarakan Pilkada. Sebab saat pembahasan APBD induk, pihaknya hanya menyetujui anggarannya sebesar Rp 3 miliar.

“Inikan aneh. Setelah tiba di sekretariat daerah, DPA (Daftar Penggunaan Anggaranya) ditambah lagi Rp 850 juta. Apa bisa, sekretariat daerah menambah porsi yang ditetapkan tanpa persetujuan DPRD,” kata Johan dengan nada heran. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, jika ada tambahan seharusnya diwujudkan dalam Memorandum Of Undestanding (MoU) antara eksekutif bersama DPRD. “Kalau sudah disetujui DPRD, jangan dirubah seenaknya sebab ini adalah aturan dan sudah diperdakan, jadi memiliki konsekwensi hukum,” tegas Johan. (nur)

Tapal Batas Muna Barat Rampung Raha, KP Respon positif dari Komisi II DPR RI, akan memprioritaskan pemekaran Muna Barat dan Kota Raha, memberi angin segar bagi panitia pemekaran dan Pemkab Muna. Panitia pemekaran dan Pemkab Muna, telah merampungkan penentuan tapal batas dari dua kabupaten/kota yang akan dimekarkan. “Permintaan Komisi II DPR RI, untuk merampungkan tapal batas dua wilayah yang akan dimekarkan sudah selesai,” ungkap Nurdin Olo, Ketua Panitia Pemekaran Muna Barat, saat ditemui diruang tunggu kantor Bupati. Ia mengatakan, sebelumnya sudah bertemu Bupati Muna, batas wilayah Muna Barat dan Kota Raha sudah dituangkan dalam bentuk surat keputusan oleh bupati. Surat itu yang nantinya akan disampaikan kepada DPR RI, Mendagri dan Bakostranal.

Nantinya, Bakostranal yang akan mengeluarkan peta kedua wilayah itu. “Dalam waktu dekat ini akan kami sampaikan, bersama dengan pemda Muna ke Jakarta,” ujarnya. Untuk batas masing-masing wilayah, Nurdin Olo, agak kesulitan merinci satu persatu. Namun bila diurutkan dari Kota Raha, batas Kota Raha dan Muna barat adalah Kecamatan Watoputeh dan Kusambi dan batas Kota Raha dengan Kabupaten Muna adalah Kecamatan Loghia dan Tongkuno. Untuk ibukota kabupaten/kota, kata Nurdin Olo, sesuai kesepakatan DPRD dan Pemkab Muna, DPRD dan Gubernur Sultra, Muna Barat calon ibu kotanya akan ditempatkan di Kecamatan Sawerigadi dan Kota Raha tetap di Raha. Sementara Kabupaten Muna akan bergesera ke Tongkuno, dengan Ibu kota Tongkuno. Terkait kapan akan mekar? Ia belum tahu persis. Na-

mun dari perkembangan dan informasi yang didapatnya, paling cepat akhir tahun ini dan paling lambat akhir tahun 2012. Ia juga meluruskan, bahwa panitia pemekaran itu hanya ada satu sesuai dengan ketetapan Pemkab Muna. Untuk Muna Barat, Ketuanya Ia sendiri (Nurdin Olo) dan Kota Raha, LM Baharuddin (Bupati Muna). “Diluar dari itu, belum ada perubahan komposisi panitia, “tegasnya. Nurdin Olo juga mengklarifikasi soal penggalangan dana yang mengatasnamakan panitia pemekaran. Kata Dia, sampai hari ini, panitia belum melakukan kegiatan penggalangan dana. “Belum ada instruksi untuk menggalang dana. Bila ada kegiatan yang membutuhkan dana, kita akan rapatkan dahulu. Lalu mengeluarkan rekomendasi untuk mencari dana,” tukasnya. (awn)

Copot ................... terjadinya pertikaian. Namun semua tindakan tegas polisi, kata mantan Kadis Kesehatan itu, tidak akan ada artinya bila tidak ada dukungan dari semua pihak. Utamanya orang tua, untuk melarang anak-anak mereka ikut bertikai. “Setelah pertemuan ini, akan dilakukan kembali rapat muspida, “ujarnya. Masyarakat yang menghadiri pertemuan itu, tidak puas dengan komitmen polisi untuk menciptakan rasa aman di lingkungan yang bertikai. “Kita tidak mendengar, solusi dan langkah tegas apa yang dilakukan Polisi,” ucap Fajar. Keesokan harinya (kemarin red), Bupati bersama Muspida menggelar rapat tertutup di ruangan kerja Bupati. Kapolres Muna, AKBP R Wawan Irawan mengatakan, untuk menciptakan situasi yang kondusif diantara lorong yang bertikai, pihaknya menyiagakan 100 personil Polisi. “Setiap hari ada 100 personil yang jaga, dibantu dengan aparat dari Kodim, “ujarnya. Bila terjadi lagi tawuran, kata pengganti Rachmad Pamudji itu, ada protap 01 sebagai acuan untuk melakukan tindakan. “Bila ternyata ada masyarakat yang tidak bisa dihimbau, kita akan lakukan tindakan sesuai dengan prosedur. “Kita tidak bisa rinci prosedurnya apa. Ada aturan mainnya, ada yang ringan, sedang dan berat,” ujarnya. Soal mendatangkan Brimob, kata Dia, belum ada pemikiran sampai kesana. “Sampai saat ini masih bisa dikendalikan Polres Muna,” pungkasnya. (awn)


7

Kendari Pos |Jumat, 7 Oktober 2011

Aktifitas Perkantoran Berjalan Normal Pasca Kerusuhan Terhambur ................. KB sebagai ruangan Bupati, Wabup menempati salah satu ruangan kepala bidang, demikian pula dengan Sekda. Sementara kepala kantor BPPKB sendiri menempati ruangan sekretaris BPPKB. Meski begitu, aktifitas para pegawai tetap bejalan normal seperti biasanya. Sementara untuk para asisten terpaksa harus “berhamburan”. Asisten I, Zaetu Ampo SH berkantor di Dinas Sosial, asisten II, Zunaeni SE berkantor di Bappeda dan asisten III, Drs La Ode Siam berkantor di PDAM. Sekretaris Kabupaten Buton Utara, Drs La Djiru SE MSi, saat ditemui wartawan Kendari Pos di ruang kerjanya dikantor BPPKB mengatakan, untuk aktifitas para pegawai pasca pembakaran kantor Bupati, Sabtu (24/9) lalu tetap berjalan lancar seperti biasanya. Sehari

setelah pembakaran, Bupati, Wabup serta pejabat-pejabat lainnya langsung membagi tempat atau kantor sementara untuk ditempati. “Pasca pembakaran itu, Bupati langsung bertindak cepat untuk menempati kantor-kantor yang akan digunakan untuk melayani masyarakat. Meski beberapa pejabat seperti para asisten menempati kantor yang berbeda-beda,” kata La Djiru. “Biar bagaimanapun aktifitas pegawai harus berjalan seperti biasa,” tambah La Djiru. Meski telah menempati beberapa kantor untuk sementara waktu, La Djiru mengaku ada beberapa kendala dalam melakukan komunikasi dengan para pegawainya saat ini mengingat beberapa pegawainya “dititip-titip” di sejumlah kantor. “Biasanya kalau kita mau hubungi asisten tinggal pencet bel. Tapi dengan kondisi saat ini komunikasi kita lakukan harus via telepon atau mengutus orang karena

berbeda kantor,” tambahnya. La Djiru mengatakan, untuk saat ini memang ada beberapa pejabat yang tidak berada di tempat. Namun, itu bukan karena pengaruh dari aksi warga beberapa waktu lalu melainkan karena ada urusan dinas keluar daerah. “Tidak hadirnya beberapa pejabat bukan karena pengaruh masalah kemarin (kerusuhan), melainkan karena ada urusan dinas,” tegas La Djiru. Sementara itu salah satu anggota DPRD Buton Utara, Asri Aziz menuturkan, selama menempati kantor sementara (Bappeda) juga mengalami kendala dalam hal pelayanan. Mengingat kantor yang ditempati cuma ada satu ruangan untuk pelaksanaan rapat tanpa ada ruangan komisi. “Yang ada cuma ruangan untuk rapat. Sementara kalau untuk menerima tamu misalnya dari Instansi kita terimanya terpaksa harus berbaur dengan anggota DPRD lainnya. Jadi kami merasa kurang

nyaman,” tutur Asri anggota DPRD dari fraksi PKS. Pantauan Kendari Pos di lapangan, Bupati Butur, Ridwan Zakaria dan Wabub Butur, Harmin Hari tidak berada di tempat karena sementara berada diluar daerah. Puing-puing sisa pembakaran dua unit kantor hingga saat ini belum dibersihkan. Garis polisi (police line) juga masih terlihat melingkar di dua kantor tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kendari Pos, pihak keamanan dari Brimob Polda Sulawesi Tenggara masih tetap berjaga-jaga pada malam hari di kantor Bupati saat ini (kantor BPPKB, red) untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal serupa juga terlihat di Buranga lokasi pembakaran mobil dinas BPPKB masih tetap dilakukan penjagaan oleh beberapa anggota Brimob dari Polda Sulawesi Tenggara.(p5/ong)

Mendagri Pilih Nasruan Jadi Bupati Buton Nasruan ..................... tor Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/10). Donny menjelaskan, selain mengeluarkan SK pengangkatan penjabat, Mendagri juga menerbitkan SK No.132.74712/2011 tentang pengesahan pemberhentian wakil bupati

Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, atas nama Ali Laopa. Lanjut Donny, keputusan yang dikeluarkan Mendagri berdasarkan pada keputusan MK Nomo 91-92/PHPU.D/IX/ 2011 yang dalam salah satu amar putusannya memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dan melakukan verifi-

kasi administrasi dan faktual yang diusulkan bakal pasangan calon partai politik dan bakan calon perseorangan. “Informasi yang kami terima, rencananya besok, (hari ini) akan dilakukan pelantikan penjabat bupati buton atas nama Nasruan,” tukasnya. Sebelum dikeluarkan keputusan ini, Gubernur Sultra, Nur

Alam sambangi kantor Kemendagri. Turut pula mendampingi, Kepala Kantor Penghubung Sultra di Jakarta, M Zayat Kaimuddin. Menurut sumber di Kemendagri, Nur Alam bertemu langsung dengan Gamawan Fauzi dan berbicara empat mata terkait dengan penunjukan penjabat bupati Buton.(awa)

Tiga Bocah Papua Juarai Kontes Robot Sangkar ..................... manya, dalam ajang itu diperagakan temuan-temuan robotik pelajar untuk membantu manusia menghadapi bencana. Khusus kelompok tersebut diikuti belasan peserta, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Aneka temuan dijejer rapi. Ada satu stan pameran yang mengundang animo pengunjung. Stan itu memampang robot deteksi dini (early warning) gelombang tsunami. Robot tersebut adalah karya tiga bocah asal Papua tadi: Albertina Boanal, Yohana Helena Oprawiri, dan Demira Yikwa. Ketiganya saat ini tercatat sebagai murid yang mengikuti program beasiswa pendidikan di Surya Institute yang didirikan Prof Yohanes Surya. Mereka hijrah dari bumi Papua menuju Jakarta sekitar dua tahun lalu. Saat ini Yohana duduk di bangku kelas VI SD, sedangkan Tina (panggilan Albertina) kelas IV dan Demira kelas V. “Biaya sekolah kami ditanggung hingga perguruan tinggi,” kata Yohana, siswi kelahiran Timika, Papua, 4 Februari 1998, itu. Dia menjelaskan, beasiswa itu adalah hasil dari prestasi mereka selama belajar di Papua. Perjalanan tiga bocah tersebut hingga akhirnya berhasil menemukan robot pendeteksi dini tsunami dimulai sekitar dua bulan lalu. Tepatnya ketika mendengar ada kontes ICT tingkat nasional. Saat itu mereka sempat cemas karena tema yang ditentukan cukup sulit. Yaitu, membuat robot yang berfungsi membantu manusia untuk menghindari bencana alam. Setelah berembuk dengan beberapa guru pengasuh dan membolak-balik kliping koran di sekolah mereka, akhirnya diputuskan untuk membuat alat deteksi dini bencana tsunami. Itu adalah bencana yang sangat menakutkan di negeri ini. Demira menyebutkan, contoh tsunami yang cukup parah di negeri ini terjadi di Aceh pada 2004 yang memakan korban lebih dari 166 ribu jiwa. Selain itu, disusul kasus bencana tsunami yang juga memakan korban tak sedikit. Demira yang lahir di Kabupaten Tolikara, Papua, 8 Maret 2000, itu menuturkan, setelah menemukan fokus bencana yang akan mereka tangani, pekerjaan selanjutnya ialah menciptakan robot yang mampu mendeteksi dini ancaman gelombang atau bencana tsunami. Sebagai anak yang tinggal di pedalaman Tolikara, Demira menuturkan, alam sebetulnya sudah menjadi alat early warning untuk beragam bencana. “Di tempat kami, hewan-hewan pasti ribut setiap akan ada bencana,” tandasnya. Mulai burung, monyet, kanguru, hingga binatang buas selalu terlihat gusar dan berlarian ketika akan ada bencana alam. Kondisi alam semacam ini juga tampak ketika bakal terjadi bencana letusan gunung be-

rapi. Aneka binatang turun gunung beberapa saat sebelum bencana datang. “Hewan itu seperti memiliki insting yang kuat dalam membaca gejala alam. Manusia kalah untuk urusan ini,” tandasnya. Gejala alam yang tampak sebelum terjadi bencana itu ditangkap Tina, Yohana, dan Demira. Mereka bertiga lantas membuat robot pendeteksi dini dengan menerapkan gejala alam tersebut. Dalam hal itu, mereka menggunakan bantuan seekor burung. “Awalnya kami ingin menggunakan kera. Tapi, sulit cari kandangnya,” celetuk Tina yang lahir di Timika pada 28 Januari 1998 itu. Sebagai percobaan, mereka menggunakan burung berkicau jenis kutilang (pycnonotus aurigaster) yang dimasukkan di dalam sangkar ukuran sedang. Nah, konsep sederhana dari robot karya tiga anak ini adalah bencana tsunami mengancam, burung panik, kemudian ribut. Burung yang panik itu lantas memencet sakelar berkali-kali. Sakelar itu sendiri dipasang di empat sisi sangkar. Setiap sakelar itu terpencet, akan mengeluarkan sinyal yang ditampung dalam sebuah motor. Demira menjelaskan, motor tidak akan bergerak jika sake-

lar hanya tertekan kurang dari sepuluh. “Motor baru bisa berputar setelah sakeral terpencet belasan kali,” tandasnya. Nah, poros motor yang berputar itu kemudian dipasangi keping VCD. Kemudian, keping VCD dihubungkan dengan seutas tali ke sebuah lonceng kecil. Setiap motor berputar, tuas lonceng tertarik, dan mengeluarkan bunyi teng, teng, teng, teng?. Demira menjelaskan, sejatinya motor bisa disetel berputar meskipun sakelar hanya tersentuh sekali. Tapi, jika disetel model seperti itu, akurasi kepanikan burung kurang tepat. “Jika sedikit, kepanikan burung bisa saja bukan karena tsunami,” tandasnya. Namun, ketika intensitas terpencetnya sakelar disetting belasan kali, bisa diduga kuat burung panik karena ada bencana tsunami. “Supaya lebih efektif, robot ini harus dipasang di pantai,” tandasnya. Yohana, anggota tim lainnya, menuturkan bahwa untuk menggerakkan sistem robot itu dibutuhkan baterai DC 9 colt. Anak keempat di antara delapan bersaudara itu menjelaskan, pengguna alat tersebut tidak perlu mengkhawatirkan baterai habis pada masa tertentu. Sebab, baterai yang digunakan sejenis baterai HP

yang bisa diisi ulang lagi. Untuk mengisi ulang baterai tersebut, tiga anak itu juga menggunakan tenaga dari alam. Tepatnya, mereka menggunakan tenaga panas matahari untuk mengisi daya baterai. “Kebetulan, jika dipasang di pantai, supply cahanya melimpah,” tandasnya. Menurut Yohana, ongkos untuk membuat alat itu tidak terlalu besar. Hanya sekitar Rp 1 juta. Itu sudah termasuk untuk membeli burung. Dia mengatakan tidak perlu menggunakan burung berkicau yang mahal. Dengan biaya yang terjangkau itu, dia berharap bisa diaplikasikan pemerintah dan dipasang di sepanjang garis pantai Indonesia. Tujuannya, jika akan terjadi tsunami, masyarakat bisa cepat tahu dan segera menyelamatkan diri. Selama ini hasil alat peringatan dini buatan pemerintah sering ditayangkan di TV saja. Padahal, kata dia, di pantaipantai pedalaman Papua banyak masyarakat yang belum memiliki TV. Kalaupun punya, saluran dari Jakarta tidak bisa masuk ke kampung pinggiran pantai. “Target kami lainnya adalah juara dalam kontes robot aplikasi ini,” kata Yohana bersemangat.(kum)

Kapolda: Butur dan Muna Sudah Kondusif Kendari, KP Kisruh yang terjadi di Buton Utara (Butur) terkait penempatan ibukota kabupaten dinilai sudah kondusif. Begitu pula konflik antar gang di Kabupaten Muna sudah mulai stabil keamanannya. Namun, kedua daerah tersebut masih menjadi perhatian (atensi) dari kepolisian. “Buton Utara tetap menjadi atensi jajaran kepolisian. Disana masih ada pasukan Brimob dan Dalmas Muna. Situasi sudah stabil disana, kantibmas berjalan dengan baik. Tentunya itu karena kesadaran masyarakat yang ingin menunjukan Butur adalah daerah aman,” ungkap Brigjen

Pol. Drs. Sigit Sudarmanto, Kapolda Sultra saat ditemui, kemarin. Begitu pula kisruh di Raha, Kabupaten Muna. Ia menilai, persoalan di Raha adalah konflik kecil antar gang. Personil Polda Sultra telah berada di Raha untuk memback-up Polres Muna. “Hari ini (kemarin, red), kami dirikan pos pengamanan. Kemudian mendorong unsur muspida dan tokoh masyarakat di Raha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan,” jelasnya. Persoalan di Raha dinilai sebagai konflik antar tetangga. Kata dia, jangan sampai memengaruhi situasi yang tidak menguntungkan Kabupaten

Muna secara keseluruhan. “Disana banyak pasukan kita. Beberapa pejabat juga sedang melakukan asistensi, upayaupaya penyelesaian konflik secara damai,” terangnya. Tapi sekali lagi, lanjutnya, jika bicara tindak kriminal, tidak ada pilihan lain. Semua akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu dilakukan demi penegakan hukum, menjaga keselamatan masyarakat yang banyak. sehingga diharapkan dari hari kehari, kantibmas berjalan dengan baik. “Percayakan seluruh pelaku kriminal yang ditangani kepolisian pada proses hukum yang berjalan,” jelasnya.(aka)

Soal Butur, Mendagri Perintahkan Gubernur Bersikap Tegas Coret ......................... adalah mencoret mata anggaran berkenaan dengan pembangunan, sarana dan prasarana di Ereke. Seluruh kantor dinas, kantor badan, kantor bupati, kantor DPRD harus dicoret anggarannya jika lokasinya ditempatkan di luar Buranga. “Gubernur berkewanangan mencoret anggaran itu karena tidak sesuai dan sejalan dengan UU No 14 tahun 2007,” tukasnya. Saat ini, kata Donny, Kemendagri masih memberikan kesempatan kepada Gubernur Sultra sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah untuk melakukan evaluasi

dan mengembalikan Buranga sebagai ibukota. “Kita minta difungsikan di Buranga, tidak sebagaimana yang ada sekarang di Ereke Kecamatan Kulisusu. Itu langkah yang dimintakan ke gubernur dan terhadap langkah yang diambil, kita minta gubernur segera menyampaikan laporannya ke Kemendagri,” katanya. Donny mengakui bahwa rencana pemindahan ibukota dari Buranga ke Ereke merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Makanya, kata dia, Mendagri mengirim surat tertanggal 22 Juni 2011, No 130.74/2336/SJ untuk menyesaikan permasalahan di Butur. Terhadap langkah

yang diambil Nur Alam akan terus dimonitoring. “Kita akan lihat seberapa efektif gubernur untuk melakukan fasilitasi, dan akan dilaporkan pada kesempatan pertama. Kita tidak berbicara sanksi lah,” ujarnya. Bagaimana dengan keinginan Ketua Komisi II, Chairuman Harahap yang meminta Mendagri menegur Gubernur Sultra dan Bupati Butur? Donny mengatakan masih menunggu kerja Nur Alam. “Kita lihat lagilah seberapa jauh kerja gubernur untuk dapat mengindahkan perintah UU dan surat Mendagri. Masyarakat silahkan mengawasi dan kita juga akan memonitor,” katanya. (awa)


C M Y K

8

Kendari Pos |Jumat, 7 Oktober 2011

Ryamizard Dorong Mahasiswa Berani “Memberontak” Jakarta, KP Meskipun berlatar belakang militer, Jenderal (pun) Ryamizard Ryacudu juga handal “mengompori” para intelektual muda. Saat berbicara di hadapan puluhan aktivis lintas kampus, mantan KASAD itu mendorong mahasiswa agar ikut berjuang merombak kebijakan negara yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Pancasila. “Untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan sekarang ini, kaum muda perlu tampil ke depan,” kata Ryamizard di gedung parlemen, kemarin. Seminar bertema Membangun Kesadaran Pancasila di Kalangan Kaum Muda, itu, diselenggarakan Fraksi PDIP di MPR. Turut berbicara pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit. Sejumlah anggota DPR dari PDIP yang hadir adalah anggota Komisi II Yasona H.Laoly dan anggota Komisi VIII Mayjen (purn) R. Adang Ruchiatna Puradiredja. Ryamizard menegaskan, para penyelenggara kekuasaan bisa jadi lebih menggunakan negara sebagai alat untuk memperkaya diri dan memupuk kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Ketika berhadapan dengan penye-

PRIYO HANDOKO/JAWA POS

Jenderal (pun) Ryamizard Ryacudu dan pengamat politik Sukardi Rinakit saat berdiskusi bersama puluhan mahasiwa di gedung parlemen. lenggara kekuasaan yang tidak lagi fokus melaksanakan Pancasila ini, menurut dia, rakyat sebagai warga negara memiliki dua pilihan. Pilihannya adalah ikut larut mengubur Pancasila dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila itu. Atau, imbuh Ryamizard, ikut “memberontak” dengan mengambil sikap yang kritis dan berani berjuang untuk mengganti atau merubah peraturan perundang-

undangan yang salah. “Sekali lagi kaum muda perlu ikut serta dalam berbagai upaya untuk membangun state’s character atau karakter negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” tegas pria kelahiran Palembang, 21 April 1950, itu. Perjuangan kaum muda, imbuh Ryamizard harus berani diletakkan di atas prinsip percaya pada diri sendiri. Meskipun membicarakan topik yang serius, diskusi berjalan interaktif dan menarik.

Para mahasiswa dari berbagai almameter di Jakarta, seperti UI, Trisaksi, Jayabaya, Mercubuana, Al Azhar, UIN Syarif Hidayatullah, dan Universitas Paramadina, tampak antusias memberikan tanggapan. Sukardi Rinakit mengatakan Pancasila bisa dipahami secara sederhana. Ketika masih terjadi kekerasan atas nama agama, pengggusuran tanpa kompensasi yang layak, konf-

Baca BERANI di Hal. 2

Komisi III Tolak 8 Nama Capim KPK Jakarta, KP Komisi III DPR RI akhirnya menolak delapan nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) capim KPK. “Kita putuskan kembalikan delapan nama itu ke Pansel. Karena menurut kita putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tidak membatalkan jabatan Busyro (Muqaddas, Ketua KPK) satu tahun,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah, kepada pers di

C M Y K

Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, perdebatan jumlah nama capim KPK yang dikirimkan Presiden SBY melalui Pansel Capim KPK sudah lama menghangat di Komisi III DPR RI. Alasannya sangat sederhana, yaitu karena jumlah yang diserahkan berpotensi melanggar pasal 30 ayat 10 Undang-Undang KPK. Dalam pendekatan yuridis formal, memang ada persinggungan norma antara pasal 34 dan pasal 30 UU KPK. Tafsir

pasal 34 tentang masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan KPK selama 4 tahun, tidak serta-merta melumpuhkan pasal 30 ayat 10 UU KPK yang mensyaratkan jumlah calon pimpinan KPK harus dua kali dari jumlah pimpinan KPK lima orang. Sebelumnya, MK memutuskan bahwa jabatan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK berlaku selama empat tahun. MK menyatakan, Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan

C M Y K

ICW Curigai Ada Mafia Izin Pemeriksaan Kepala Daerah Jakarta, KP Indonesian Corruption Watch (ICW) menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal bersinergi dengan anak buahnya dalam memberantas korupsi di Indonesia. “Presiden SBY gagal dalam pemberantasan korupsi, dalam arti gagal memaintenance kaki tangannya dalam memberantas korupsi. Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Bukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring ICW, Febri Diansyah, Kamis (6/10), di Press Room DPR RI. Dijelaskan Febri, kegagalan presiden itu tercermin dalam lemahnya peran kepolisian dan kejaksaan dalam memerangi korupsi. Febri mencontohkan, misalnya untuk memeriksa kepala daerah yang diduga korupsi, kejaksaan harus menunggu izin presiden keluar. Kadang, tegasnya, izin presi-

den itu lambat keluar. Berbeda dengan KPK, kata Febri, untuk memeriksa siapapun terlibat korupsi, tidak memerlukan izin presiden. Dia juga melihat ada hambatan politik terkait lambannya izin presiden untuk pemeriksaan kepala daerah yang diduga korupsi oleh kejaksaan. “Kasus pemeriksaan kepala daerah terhambat izin presiden masalahnya ada dua. Pertama ada presidennya, atau birokrasinya. Ada potensi mafia pemberantasan korupsi dalam hal ini (birokrasi pengurusan izin pemeriksaan),” tegas Febri. Makanya, kata dia, diajukanlah judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan yang mengatur izin dari presiden ini, agar kepolisian dan kejaksaan lebih kuat. “Supaya kepolisian dan jaksa tanpa izin presiden bisa memeriksa. Seperti KPK yang tidak perlu presiden. Kita dor-

ong hapus pasal itu, walau nanti pasti akan jadi perdebatan hukum,” ungkap Febri. Kata Febri, kepolisian beralasan lemahnya pemberantasan korupsi karena kekurangan dana. Sebenarnya, tegas dia, bukan masalah dananya. Harusnya, Febri mengatakan ,digunakan real cost dalam pendanaan pemberantasan kasus korupsi, seperti KPK. “Real cost yang harus dipakai. Ini satu hal kecil yang mesti diperhatikan DPR. Tapi, apa DPR pernah memerhatikan ini sejak 2004?,” jelasnya. Lebih jauh Febri mengatakan, KPK tidak perlu membuat perwakilan di daerah. Cukup dengan memerkuat fungsi koordinasi dengan aparat kepolisian dan kejaksaan. “KPK melakukan pemeriksaan kepala daerah karena tanpa hambatan izin presiden, dan jaksa yang memeriksa di bawahnya, karena juga tidak ada kendala,” pungkasnya.(boy)

UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan KPK, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama empat tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. MK juga menyatakan Pasal 34 UU KPK tidak

Baca KPK di Hal. 2

C M Y K


Jumat, 7 Oktober 2011

Langganan Dalam Kota Rp. 65.500,-

Polantas Jangan Jadi Banpol Kendari, KP Polantas tidak hanya bertugas untuk berdiri di bibir jalan lalu menipu sempritan jika ada yang melanggar. Kerja tersebut sama dengan tugas Banpol. Salah satu petikan sambutan Kapolda Brigjen Pol. Drs Sigit Sudarmanto pada ramah tamah HUT ke 56 Polantas, di Aula Dhacara Polda Sultra, kemarin. Kapolda memang salut dengan gebrakan lantas di Sultra. Berbagai terobosan baru yang berhasil diterapkan untuk menekan angka kecelakaan. Kemampuan menerapkan gagasan cemerlang itu menjadikan

Suhartina, SH Laxmi Hj. Dawalyati Dachri (Lia)

siapa menyusul ?

Sultra sebagai percontohan nasional. Salah satu diantaranya adalah terbangunnya pusat pendidikan dan pelatihan mengemudi atau dikenal dengan Sultra Safety Driving Centre (SSDC) yang pertama kali di seluruh Polda di Indonesia. Selain itu, intensitas sosialisasi, pengelolaan wilayah rawan lakalantas (black spot) dan koordinasi instansi terkait sangat optimal. “Melalui kesempatan ini, saya apresiasi kinerja Polantas,” terang Sigit Sudarmanto. Ia mengharapkan, melalui refleksi HUT ke 56 tersebut, Polantas dapat

lebih mengevaluasi kinerjanya sehingga tidak ada lagi korban lakalantas yang siasia di jalan raya. “Seorang kasat lantas yang profesional, harus mampu terketuk hatinya jika ada peristiwa lakalantas di wilayah hukumnya. Jika hanya mampu berdiri di simpang jalan lalu meniup peluit bila ada yang melanggar, apa bedanya dengan Banpol?,” jelasnya. Pengganti Brigjen Pol. Sukrawardi Dahlan itu mengimbau agar para Kasat Lantas se Sultra mampu memetakan

Baca POLANTAS di Hal 10

57 Buku 100 Buku 31 Buku

977

buku mi !

foto:suwarjono/kp

PENGAMEN—Seorang pengamen di Jalan MT Haryono saat meminta cepe dari pengendara. Aksi-aksi ini makin marak di Kendari, termasuk di warung makan dan tempat terbuka lainnya.

Pengendara di bawah 17 Tahun

Ditertibkan foto:rezki/kp

Suasana konsultasi publik yang digelar di salah satu hotel di Kendari.

—PESISIR—

BPSPL Gelar Konsultasi Publik RENCANA zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) terus dimatangkan pihak Pemkot Kendari. Pemkot bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar menggelar konsultasi publik terkait rancangan Perda tersebut, kemarin. Konsultasi publik yang dihadiri Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan itu digelar di salah satu hotel di Kendari. Hadir pula Kepala Beppeda, Tim Pokja RZWP3-K Kendari, SKPD, perwakilan DPRD, tokoh masyarakat dan LSM. Harapannya memperoleh masukan dan saran dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Pertemuan itu merupakan tahapan lanjutan setelah beberapa tahap yang telah dilalui, mulai dari pembentukan kelompok kerja dan tim teknis, pengumpulan data, survei lapangan, identifikasi potensi wilayah dan penyusunan dokumen.

Baca BPSPL di Hal 11

Kendari, KP Kapolda Sultra, Brigjen Pol. Drs. Sigit Sudarmanto mengimbau agar seluruh Kasat Lantas di Jajaran Polda melakukan evaluasi dalam melaksanakan tugas. Pasalnya, banyak pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang masih berada di bawah 17 tahun. Usia tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang belum diperbolehkan mengantongi SIM. Artinya, anak di bawah umur belum diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor. Sebab, potensi kecelakaan lalulintas tak lepas dari banyaknya pengendara yang masih berada di bawah umur. Mereka belum bisa mengontrol emosi saat berada di jalan raya. “Aturan Undang-Undang, harus 17 tahun ke atas. Bukan melarang, tapi harus sesuai dengan aturan Undang-Undang. Mereka ini bisa menjadi korban sia-sia jika terjadi kecelakaan lalulintas. Kasat Lantas harus evaluasi hal tersebut,” terang Sigit Sudarmanto saat Ramah Tamah HUT ke 56 Polantas, kemarin. Dirlantas Polda Sultra Kombes Pol. Drs. Edi Setio Budi Santoso menambahkan, fakta yang ada di lapangan memang demikian. Pihaknya akan memperhatikan imbauan Kapolda Sultra dan akan melakukan penertiban terhadap pengendara yang masih berada di bawah umur. “Untuk penerbitan SIM C adalah umur 17

Baca DITERTIBKAN di Hal 11

100 Hektar Hutan Nanga Nanga Diserobot Kendari, KP Hutan Nanga Nanga diserobot. Dari -+180 hektar, warga mengambilnya sekitar 100 hektar. Hal tersebut ditemukan Wakil Ketua Komisi II, Ir H Samsuddin Rahim. Saat pembahasan APBDP kemarin, (6/10), data tersebut berdasarkan informasi warga. “Dinas Pertanian dan Kehutanan harus intesif melakukan pengawasan areal hutan kita, karena info yang saya dengan sekitar 100 hektar itu sudah diserobot warga,” terangnya. Menanggapi hal itu, Kadis Pertanian dan Kehutanan

Nedy Patanduk mengungkapkan, lahan yang diserobot bukan 100 hektar, melainkan 5 hektar. Hal itu berdasarkan laporan yang diterima dari stafnya. Menurut Nedy Patanduk, pihaknya sudah sudah menindaklanjuti. Warga yang diketahui menyerobot diberikan surat teguran. Hutan Nanga-Nanga kata Nedy, 113 hektar akan dijadikan sebagai taman raya, saat ini tinggal menunggu RTRW. Hutan itu akan dikelola Kebun Raya Bogor

Baca DISEROBOT di Hal 11

foto:humas even organizer for kendari pos

Komunitas Xpresi ketika berpose bersama manajer Even Organizer Kendari Pos, Rustam ketika usai menyerahkan bantuan bunga bougenvil. Kendari Pos melalui EO bekerja sama dengan Pemkot Kendari mencetuskan program Green and Clean dengan harapan menghijaukan ibukota Provinsi Sultra ini.

Percantik Kota, Xpresi Bantu Bougenvil Kendari, KP Komunitas Xpresi menaruh simpati program Green and Clean Tahun 2011 yang digagas Harian Kendari Pos. Bentuk perhatian komunitas yang beranggotakan pelajar setingkat SMP, SMA dan Mahasiswa se Sultra ini, menyumbang bunga bougenvil di Graha Pena Ken-

dari Pos. “Kami yang tergabung dalam komunitas Expresi ingin membantu program pemerintah dalam menata keindahan Kendari. Meski bantuan bunga

Baca PERCANTIK di Hal 10


10

50 Hotel Tak Berizin Kendari, KP Hingga September 2011, PAD Dinas Pariwisata dan Olahraga (Dispora) Kota Kendari Rp 280 juta. Padahal tahun ini, Pariwisata menargetkan Rp 500 juta. Salah satu obyek penghasilan yang belum maksimal adalah izin hotel. Kadis Pariwisata Normadiyah mengakui hal itu. Menurut dia, salah satu kendala peraturan daerah. Perda yang berlaku saat ini masih tahun 2005, padahal sudah perlu ada langkahlangkah untuk merevisi karena sudah ada beberapa perubahan. “Kami hanya mengurus mengenai leges hotel. Sedangkan pajaknya dikelola Dispenda. Untuk leges itu ada klasifikasinya, tergantung jenis hotelnya,” terangnya. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Kendari Chulafaau Rasyidin menyayangkan adanya hotel yang tidak berizin. Padahal jika ditertibkan, tentu akan banyak kontribusi yang diperoleh. Diaminta pihak Pariwisata lebih tegas dalam melakukan pengawasan hotel. Meskipun pajaknya dibayar melalui SKPD lain, namun dalam izin, Pariwisata harus tahu, hotel mana saja yang ada di Kendari dan apa klasifikasinya. “Jadikan masalah ini skalai prioritas. 50 persen hotel yang tidak berizin ini, kemungkinan karena kurangnya pengawasan dan tidak dianggap penting sehingga disepelekan,” katanya. (fya)

Metro Bangun Terminal, Dishub Butuh Rp 40 M Kendari, KP Kota Kendari terus menggenjot pembangunan. Salah satu yang sedang diupayakan adalah terminal tipe A, yang diperkirakan bakal menghabiskan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 40 miliar. Kadis Perhubungan Yunus Alif Toondu mengatakan, pembangunan terminal modern yang bakal didirikan di atas lahan seluas tiga hektar itu akan dikerjakan mulai tahun 2012, di Kecamatan Baruga. Saat ini, pihaknya sedang melakukan konsultasi anggaran dengan harapan dapat direalisasikan sesuai jadwal. “Target pembangunan terminal ini kami usahakan tiga bulan sudah rampung. Tahun 2012 pekerjaan tahap I akan dimulai, dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar,” terangnya.

Mengenai status lahan tersebut kata Yunus, pemerintah kota sudah melakukan pembebasan lahan. Artinya tidak ada lagi polemik dalam kepemilikan tanah karena sepenuhnya diambil alih Pemkot. Terminal itu kata Yunus, diperuntukkan untuk kendaraan roda empat. Ia mengungkapkan Pemkot telah membuat MoU dengan pemerintah pusat, terkait pembangunan terminal tersebuti. “Kami sudah buat MoU dengan pemerintah pusat. Kalau masalah fasilitas, sudah pasti lengkap. Salah satunya adalah tempat parkir khusus bagi angkutan dalam kota, truck dan AKAP,” tandasnya. Ia berharap, program itu bisa terealisasi karena Kendari butuh terminal agar lebih tertib. (fya)

Polantas Harus Petakan Daerah Rawan Lakalantas Polantas... daerah-daerah rawan lakalantas dan menemukan solusinya. Sehingga angka kecelakaan lalulintas dapat ditekan seoptimal mungkin. Dirlantas Polda Sultra, Kombes Pol. Drs Edi Setio Budi Santoso menambahkan, perayaan HUT ke 56 Polantas jatuh pada tanggal 22 September 2011. Namun, ramah tamah baru dilaksanakan kemarin, karena banyaknya tugas

utama yang harus diselesaikan. “Banyak kegiatan lain yang telah dilaksanakan dalam memperingati HUT Polantas seperti dialog interaktif dengan masyarakat, bakti sosial, penimbunan jalan berlubang (kerjasama instansi terkait), pembuatan SIM kolektif bagi mahasiswa dan kegiatan lainnya. Selain itu, kami juga meningkatkan dan mengefektifkan kemitraan dengan masyarakat,” terangnya. Disisi lain, PT Jasa Raharja memberikan bantuan 1 unit mobil ambulance,

400 buah rompi, 40 buah traffic cone, jas hujan, barikade dan banner masingmasing 20 buah pada perayaan HUT ke 56 Polantas. Penyerahan tersebut secara simbolis diberikan oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja, H. Wanto P. Gunawan kepada Kapolda Sultra kemudian dilanjutkan penyerahannya kepada Dirlantas Polda Sultra. “PT Jasa Raharja selain membayar santuan kepada korban lakalantas dan angkutan penumpang umum, juga turut meminimalisir angka kecelakaan. Salah

satu kegiatannya adalah memberikan bantuan sarana dan penanggulangan kecelakaan ke Polda Sultra,” terang H. Wanto P. Gunawan. Pemberian santunan pada korban lakalantas mulai Januari-Sepetember 2011 sudah mencapai Rp 8,6 miliar. Sebanyak 6 miliar untuk korban meninggal dunia, 2,49 miliar untuk luka-luka dan 143 juta untuk cacat akibat lakalantas. Jumlah santunan tahun 2010 sebesar Rp 10,4 miliar dan tahun 2009 Rp 11,4 dan tahun 2008 Rp 7,6 miliar. (aka)

Kendari Pos | Jumat, 7 Oktober 2011

Aktifkan Kebersihan Lingkungan Percantik... bougenvil yang kami berikan tidak banyak, namun semoga bisa menambah bantuan bunga yang sudah diserahkan pihak lain,” kata Cahya Aswindo, Ketua Komunitas Xpresi usai menyerahkan bougenvil kemarin. Cahya yang saat ini masih kuliah di Universitas Haluoleo (Unhalu) berpendapat bahwa wajah Provinsi Sultra terletak di Kota Kendari. Karena posisinya itu, maka tidak ada pilihan penataan Kota Kendari harus indah, nyaman dan aman. Menyangkut keindahan, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tetapi semua warga ikut berpartisipasi untuk percantik. Bentuk partisipasi yang dimaksud, diantaranya menanam bunga di halaman rumah atau di pinggir jalan, menanam pohon penghijauan. Kemudian warga harus aktif membersihkan lingkungannya. “Jangan sampai sudah menanam bunga, tapi sampah berserakan di mana-mana. Utamanya di tempat-tempat umum, masih sering terlihat ada warga yang membuang sampah seenaknya. Ini harus disadari semua bahwa jangan membuang sampah sembarangan,” jelasnya. Sementara itu, Rustam Manager Intermedia Promotion, Event Organizer Kendari Pos, mengharapkan kerjasama semua pihak yang ingin membantu menjadikan Kota Kendari sebagai Bougenvil City, dalam menyalurkan bantuannya kepada Harian Kendari Pos setiap jam kerja. Bantuan lain yang dapat diberikan, berupa pupuk organik dan pohon penghijauan. (fya)


Kendari Pos | Jumat, 7 Oktober 2011

Metro Jangan Berkendaraan Kalau Belum Mencukupi Umur foto:suwarjono/kp

HAMPIR RAMPUNG Pekerja taman kota sementara memasang keramik di lantai taman.

Hanya Ada Empat Personil Diserobot... bekerjasama dengan Kementrian PU. Sedangkan hutan kemasyarakatan masih menunggu SK menteri. HKM itu kata Nedy adalah hutan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk dikelola, tapi bukan untuk dimiliki. Hutan tidak boleh berubah fungsi dan dikelola masyarakat Selain Nanga-Nanga, juga ada di Tobimeita 75 hektar. “Tidak benar kalau ada yang mengatakan, Dinas Pertanian dan Kehutanan kurang melakukan pengawasan. Kami selalu intens, meskipun memang hanya memiliki empat personil,”katanya. (fya)

Ditertibkan... tahun. Tapi kenyataannya, banyak pelajar di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor. Imbauan saya, kepada orang tua murid agar tidak memaksakan putra-putrinya mengendarai kendaraan sebelum memililki SIM,” ungkapnya. Umur 17 tahun, kata dia, tentunya masih anakanak dan emosinya masih labil. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain sangat rendah. “Ini faktor penyebab lakalantas cukup tinggi. Anakanak yang belum cukup umur jangan mengendarai kendaraan bermotor sebelum mengantongi SIM,” imbau Edi Setio Budi Santoso. (aka)

11

Hadirkan Dua Narasumber BPSPL... Kepala Bappeda, Alamsyah Lotunani berharap agar Kota Kendari dapat menjadi contoh penerapan zonasi wilayah pesisir. RZWP-3-K bertujuan mencegah dan mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kendari. Selain itu menyusun zona dan sub-zona potensi sumberdaya, daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan, fungsi lindung dan fungsi pertahanan keamanan. Konsultasi publik menghadirkan dua narasumber, Prof Dr Budimawan, guru besar FPIK Unhas, membawakan materi terkait penyusunan perda rencana zonasi teluk Kendari dan Prof Dr Farida Patittingi, guru besar FHUKUM Unhas, membawakan materi terkait pembentukan Perda yang partisipatif dan demokratis. “Wilayah pesisir harus dikelola dengan baik dan harus ada peraturan daerah yang disusun sedemikian rupa untuk kesejahteraan masyarakat umum tentunya,” ujar Kepala Bappeda, Alamsyah Lotunani yang juga Tim Pokja RZWP-3-K.(p10)


Cyan

enta

llow lack

Cyan

enta

llow lack

Kendari Pos |Jumat, 7 Oktober 2011

Hiburan

Kate Winslet, Tangisi Perceraian

Kate Winslet

Depe Mendadak Sakit di Depan Hakim Sebelum Sidang Bilang Sehat

PERCERAIAN sangatlah menyakitkan, tak terkecuali bagi seorang Kate Winslet. Artis peraih Oscar itu memutuskan bercerai dengan suaminya, Sam Mendez, setelah berumah tangga selama tujuh. Keduanya bercerai Maret 2010. Agar dapat melanjutkan hidup setelah rumah tangganya hancur, Winslet punya cara sendiri untuk kembali bangkit. Dia menumpahkan kesedihannya dengan menangis. Seorang sahabat membantunya bangkit dari keterpurukan. Bintang Titanic itu mengaku melakukan kesalahan saat menahan diri terlihat tegar demi menjaga perasaan anak-anaknya, Mia (11), putrinya dengan suami pertamanya Jim Threa-pleton, dan Joe (7)

anaknya dengan Mendez. “Sebagai seorang wanita, terutama bila Anda memiliki anak, orang akan berusaha menyimpan masalah dengan baik. Dan baru menyadari begitu membukanya bahwa Anda terluka,” tuturnya. Winslet menyatakan, keputusan bercerai dari suaminya terjadi saat hubungan mereka baik-baik saja. Meski begitu, dia tetap mengalami rasa sakit akibat perceraian. (jpnn/lia)

13

Dewi Perssik

SEHARI sebelum sidang, Depe hadir dan bersemangat dalam premier film terbarunya, Pacar Hantu Perawan. Banyak kabar dan alasan dari Dewi Perssik (Depe) untuk mangkir dari sidang kasus penganiayaan kecil terhadap Julia Perez (Jupe). Mulai izin menemani ibundanya ke luar negeri untuk berobat sampai kabar sakit liver dan harus dirawat intensif. Namun, kemarin siang, Depe akhirnya datang ke sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. “Alhamdulillah sudah sehat, makanya datang kan,” kata Depe saat dijumpai wartawan sebelum sidang dimulai. Majelis hakim sempat menanyakan kondisi kesehatan Depe. “Sebenarnya saya masih tidak sehat, tapi sebagai warga negara yang baik

saya tetap memenuhi kewajiban. Saya tidak mau menimbulkan fitnah,” kata janda Saipul Jamil itu. Namun, setelah menjawab pertanyaan hakim ketua, saat sidang berjalan sekitar lima menit, Depe tiba-tiba mengaku sakit. Melalui kuasa hukumnya, persidangan Depe terpaksa harus dihentikan sementara alias diskors. “Saya mohon izin pak hakim,” kata Depe dengan suara lirih. Tak berapa lama, sidang kembali digelar dengan wajah Depe yang agak pucat. Menurut kuasa hukumnya, Benizi Galih Angger, kliennya izin ke kamar kecil karena tidak enak badan. Menurut dia, Depe masih terlihat lemah setelah sakit beberapa waktu lalu. Sidang pun berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit. Setelah sidang Dewi langsung pergi dan masuk ke mobil. Perlu diketahui, sebelum sidang, Depe terlihat hadir dalam premier film terbarunya, Pacar Hantu Perawan di Senayan, Selasa (4/10).

Saat itu, dia terlihat lebih gemuk dari sebelumnya. Sejumlah wartawan pun langsung menghampiri dan menanyakan kabar terbaru soal Depe. “Saya agak gemukan karena banyak tidur. Perkembangan sakitnya, saya nggak mau dibilang sakit. Saya maunya selalu dibilang ceria, karena kalaupun saya harus tinggalkan semua, masih bisa tersenyum,” katanya. Sementara sidang kemarin mengagendakan putusan sela dari majelis hakim atas nota keberatan atau eksepsi yang sebelumnya disampaikan oleh tim pengacara pemilik goyang gergaji itu. “Menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, memerintahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk melanjutkan pemeriksaan atas persidangan ini,” demikian keputusan hakim. Sidang akan kembali dilanjutkan, Rabu (12/10). Sidang kasus kekerasan atas laporan Julia Perez itu akan mulai ke materi sidang, dengan menghadirkan para saksi. (jpnn/lia)


nta

w

nta

w

Edukasi

14

Dinas Diknas Helat Lomba Kepemimpinan Kendari,KP Untuk ketiga kalinya Dinas Diknas Kota Kendari melaksanakan lomba kepemimpinan, kewirausahaan dan bela negara. Lomba tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari, sejak selasa (2/10) lalu dengan pembukaan di SMKN 3 Kendari. “Tujuannya, untuk melatih para siswa agar dapat menjadi pemimpin yang berjiwa wirausaha, serta berkarakter,” terang Kasi SMK Dinas Diknas Kota Kendari, Darwis. Mengenai manfaat yang diperoleh para siswa ketika mengikuti lomba tersebut di antaranya terbukanya pemikiran para siswa untuk berwirausaha. Diharapkan kelak siswa setelah tamat kuliah tidak hanya menjadikan PNS sebagai satu-satunya target pekerjaan. “Selain itu dengan dihelatnya lomba kepemimpinan, kewirausahaan dan bela negara ini, diharapkan para

Darwis siswa dapat menjadi tuan di negara sendiri. Mereka dapat berpartisipasi di era perdagangan bebas saat ini,” ungkapnya.

Jenis lomba yang dipertandingkan meliputi kemampuan membuat makalah yang diakses dari internet. Temanya adalah pendidikan kewirausahaan dan pendidikan karakter pada hari kedua bertempat di SMK 4. Selain itu, lomba baris-berbaris, lari 2,4 km, lari hilir-mudik, dan outbond pada hari ketiga di BPKP Sultra, serta pada hari keempat presentase makalah. Untuk hari terakhir dihelat lomba seni budaya Sultra, sekaligus pengumuman pemenang. “Setiap sekolah mengirim 1 tim beranggotakan enam siswa plus satu guru pendamping, karena jenis lomba yang dipertandingkan beragam, penilaianpun dilakukan secara kumulatif. Selain ditetapkan juara 1 s.d 3 per timnya, ditetapkan pula juara perorangan untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi dan nasional nanti,” rincinya sambil mengatakan 18 SMK se-Kota Kendari ikut ambil bagian dalam lomba tersebut. (fas)

Dukung Pemkot Pertahankan Adipura Kendari,KP Upaya mendukung Pemkot Kendari mempertahankan Adipura, SDN 1 Baruga beberapa waktu lalu menghelat lomba kebersihan antarkelas. Lomba dadakan dilakukan dengan harapan memelliharan kebersihan ada sebuah rutinitas. “Lomba kebersihan dilaksanakan tiba-tiba. Namun pemberitahuan sudah lama dan seakan-akan sudah dilupa, sehingga penilaian pun langsung dilakukan saat itu,” kata Kepala SDN 1Baruga, Hj Djasni S.Pd. Dikatakan, perlombaan tersebut

selain bertujuan untuk memotivasi guru untuk melakukan pembinaan siswa, juga untuk membiasakan siswa menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. “Alhamdulillah berkat penyadaran sejak dini akan pentingnya kebersihan dan keasrian lingkungan, baik terhadap kesehatan maupun kenyamanan, membuat para siswa kami terkadang menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat sekitar,” tuturnya. Mengenai kriteria penilaian yang dilakukan tim penilai, meliputi

kebersihan kelas dan pekarangannya, penataan serta kelengkapan struktur organisasi kelas. Selain itu penilaian dibedakan untuk kelas rendah meliputi kelas I s.d III, berjumlah 12 kelas dan kelas tinggi meliputi kelas IV s.d VI, berjumlah 12 kelas. “Berawal dari terjaganya kebersihan kelas dan pekarangan sekitar, sekolah kami yang telah tiga kali menjadi titik pantau Adipura, dapat menyumbangkan nilai lebih kepada Pemkot Kendari,’’ katanya. (fas)

Kendari Pos |Jumat, 7 Oktober 2011

Terbentuk Komite Pelopori Pungutan Kendari, KP Komite SMPN 6Kendari telah terbentuk sejak 1 Oktober lalu yang mempelopori pungutan sumbangan. Terbentuknya lembaga perwalian tersebut semakin memperjelas bahwa pendidikan tidak akan pernah gratis. Beralibi sumbangan, tetapi warnanya juga uang yang tentu dirogo dari masyarakat. Kata pendidikan gratis hanya slogan politik para kepala daerah. Para gubernur dan bupati/wali kota juga tak mampu menggantikan partisipasi masyarakat. Sudah tepat bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis, slogan itu hanya bohongi masyarakat. Terbentuknya komite langsung dimanfaatkan untuk menarik sumbangan dari para orang tua siswa. Besaran sumbangan ditetapkan para anggota komite sebanyak Rp 10 ribu per bulan. “Sejak 1 Oktober ini kami sudah punya komite, dan Minggu, (2/10) para orang tua siswa memutuskan untuk menyumbang setiap bulan. Dalam setahun sumbangan hanya Rp120 ribu setiap siswa,’’ kata Kepala SMPN 6 Kendari, Masnin Salam. Nominal sumbangan tersebut terbilang kecil, tetapi disepakati bagi siswa yang bersaudara hanya dihi-

tung satu orang. Kebijakan itu ditempuh dengan harapan tak menambah beban wali siswa. “Kami hanya menerima hasil kesepakatan anggota komite dan kami menghitung orang tua, bukan siswanya. Jadi bagi yang bersaudara hanya kami hitung satu orang,” imbuhnya. Pertimbangan lainnya karena kondisi ekonomi masyarakat sekitar pantai itu pada umumnya kurang mampu. Mereka kebanyakan hanya bermatapencaharian sebagai buruh dan kuli pelabuhan. “Saya pernah mencoba menelusuri kehidupan para orang tua di sekitar Kessilampe ini. Kebanyakan mereka bekerja sebagai kuli dan buruh pelabuhan. Mereka tak harus menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, teapi sekolah yang harus menyesuaikan pendapatan mereka,” tandasnya.

Tahap awal target uang sumbangan tersebut akan digunakan untuk perbaikan sarana sekolah. Kondisi sebagian bangunan sekolah sudah tua, sehinga banyak yang harus direnovasi. Namun yang paling utama saat ini adalah penggantian plavon ruang kelas. Masnin mengatakan dari 15 ruang kelas yang terpakai hanya sekitar 25 persen yang bagus. Selain itu, kondisinya sudah lapuk dan harus segera diganti. Bahkan dana itu akan digunakan membenahi lapangan basket dan jamban. (p1)


Kendari Pos |Jumat, 7 Oktober 2011

Edukasi

Syarat Naik Pangkat Guru PNS Disoal Jakarta, KP Sekitar setahun lagi, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, berlaku efektif. Sebagian guru menyoal peraturan tersebut. Sebab, dalam permenpan itu setiap naik golongan kepangkatan, guru wajib membuat artekel yang dimuat di media Massa. Diantara yang mempersoalkan aturan tersebut, adalah guru-guru yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Kepala Bidang Pengembangan Profesi FSGI Ujang Subiatun menjelaskan, aturan yang mewajibkan para guru membuat artikel dan dimuat di media massa itu memberatkan guru. “Apalagi selama ini, selama kuliah tidak diajarkan tentang menulis karya ilmiah popular,” tandasnya di Jakarta kemarin (4/10). Ujang menjelaskan, selama ini kompetensi guru diantaranya adalah kompetensi pedagogik, sosial, dan professional. Ujang lantas menjelaskan tentang ketentuan kenaikan pangkat guru yang diatur dalam Permenpan itu. Untuk guru dengan golongan kepangkatan III-a yang ingin naik menjadi III-b, wajib membuat tiga buah makalah yang berkaitan dengan bidang ajarnya. Selanjutnya, ketentuan kenaikan dari III-b ke III-c, wajib menulis artikel dan dimuat di koran atau majalah yang resmi baik level nasional

maupun lokal. Ketentuan seperti ini juga berlaku untuk usulan kenaikan golongan kepangkatan dari III-c ke III-d. Khusus untuk kenaikan dari III-d ke IV-a, guru wajib membuat penelitian dan hasilnya penelitian itu diterbitkan di jurnal yang memiliki ISSN (International Standard Serial Number) keluaran LIPI. Menurut Ujang, aturan penulisan artikel popular di koran dan majalah harus didahului dengan pemberian bekal terhadap guru yang ingin naik pangkat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bakal terjadi beragam cara untuk mengakali aturan tersebut. Diantaranya, menyewa jasa ghost writer dengan imbalan tertentu. Selain itu, di daerah bakal berkembang koran-koran atau media cetak lain yang spesialis menampung artikel para guru. “Tentu media baru ini tidak melihat kualitas, asal muat saja. Dan mereka dapat komisi dari guru yang artikelnya dimuat,” katanya. Lebih parah lagi, aturan tentang menyusun penelitian dan hasilnya dimuat di jurnal ilmiah. Anggota Koalisi Pendidikan Jimmy Paat menuturkan, bakal berkembang praktek lebih kotor untuk pemuatan hasil penelitian ini. “Jurnal ilmiah bisa dicincai (diakali, red),” tutur Paat. Saat ini, setingkat dosen saja masih kuwalahan ketika harus menyusun penelitian dan dipublikasikan di jurnal ilmiah. Yang ada, guru bakal membayar jutaan rupiah ke pengolola

jurnal ilmuah, supaya hasil penelitiannya bisa dimuat. Lebih lanjut Ujang menuturkan, imbas dari kebijakan baru untuk persyarakat kenaikan golongan kepangkatan ini bakal banyak guru yang pangkatnya jalan di tempat. Saat ini, dia mencatat ada 600 ribu guru se Indonesia yang golongan pangkatnya mentok di IV-a. Dengan ketenuan menulis artikel di media massa, guru Agama Islam di SDN Pondok Kopi 6 Petang, Jakarta itu khawatir banyak guru yang pangkatnya mentok di golongan III-b. “Kasus ini mungkin terjadi. Selama tidak bisa membuat artikel dan dimuat di media massa, kan pangkatnya tidak bisa naik,” papar guru IV-a itu. Ujang menambahkan, selama ini selisih peningkatan gaji dari satu golongan ke golongan lainnya tidak terlalu besar. Selama masih di golongan III, peningkatan gaji pokok sekitar Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu. Peningkatan gaji pokok sedikit lebih besar sekitar Rp 100 ribu jika dari golongan kepangkatan III-d ke IV-a. Dengan selisih yang tipis ini, ditambah harus membuat artikel, Ujang memprediksi bakal muncul gerakan malas mengajukan kenaikan pangkat. Sekretaris Jendral (Sekjen) FSGI Rento Listyarti menuturkan, sejak 2009 lalu aturan ini sudah disosialisasikan. Namun, dari laporan jaringan FSGI di daerah-daerah, masih belum ada upaya berarti untuk memberikan ilmu kepada guru tentang menulis artikel popular dan berpeluang di muat di media massa. Padahal, tambah aturan tersebut bakal mulai di jalankan untuk tahun pelajaran 20122013. (jpnn)

15

Pengawas Sekolah Harus Proaktif Kendari,KP Seringkali informasi yang disosialisasikan Diknas Kota Kendari kepada pihak sekolah tidak sampai ke orang tua. Di antaranya itemitem yang digratiskan dalam penerimaan siswa baru (PSB) serta dalam dana BOS dan BOP. Solusinya, dibutuhkan pro aktif dari pengawas, untuk mengetahui penyebab tidak sampainya informasi tersebut. “Salah satu tugas pengawas yaitu sebagai jembatan kebijakan dinas pendidikan ke sekolah, sehingga pro aktifnya sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pendidikan,’’ kata Sekretaris Dinas Diknas Kota Kendari, Makmur didampingi Sekretaris

Makmur

Pengawas, Adriana Yunus. Pria berkaca mata ini juga menjelaskan mengingat basis tugas pengawas di lapangan, maka fungsi pengawas sebagai pembimbingan, pembinaan dan evaluasi harus dilakukan di masing-masing wilayah sekolah yang telah ditetapkan. “Saat ini jumlah pengawas Kota Kendari telah mencukupi yaitu 86 orang untuk melayani sekitar 300 TK s.d SMA/SMK, dengan rasio 1 : 10 sekolah untuk TK dan SD, sedangkan SMP dan SMA/ SMK yaitu 1 : 40 guru mata pelajaran. Khusus untuk pengawas SMP dan SMA/SMK telah berlebih untuk mapel tertentu seperti PKn dan matematika,” jelasnya. (fas)

Semua Jurusan AMIK Terakreditasi Kendari, KP Perguruan Tinggi Swasta AMIK dan STMIK Catur Sakti kini telah menunjukkan kualitasnya. Tak hanya menelorkan ribuan mahasiswa sejak 1982, ternyata Yayasan Pendidikan Said Dahlan itu sudah terakreditasi seluruhnya dari BAN PT. “Alhamdulilah dari kelima jurusan yang ada, untuk pendidikan diploma 3 (AMIK) dan program sarjana (STMIK) telah terakreditasi,” ujar ketua yayasan STMIK dan AMIK Catur Sakti, H. M. Said Dahlan, SE. Untuk program diploma jurusan manajemen informatika telah terakreditasi dengan nomor SK, 026/ BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/II/2010. Jurusan Komputer akuntansi dengan

nomor SK, 029/BAN-PT/Ak-IX/ Dpl-III/III/2010, dan Teknik Komputer dengan SK 028/BAN-PT/AkIX/Dpl-III/II/2010. Sedangkan dua jurusan program sarjana, yaitu Sistim Komputer denfan nomor SK 023/BAN-PT/Ak-XII/ S1-/VIII/2009. Sementara jurusan Sistim Informasi dengan nomor SK 027/BAN-PT/Ak-XII/S1-/IX/2009. Meski semua jurusan tersebut masih terakreditasi C, setidaknya merupakan bukti yang cukup memuaskan, mengingat masih banyak PTS lain dalam proses akreditasi. Namun tak cukup sampai di situ, Said Dahlan masih optimis untuk terus meningkatkan akreditasi lebih baik. “Tentu kami masih terus beru-

paya agar akreditasi di sini lebih baik. Rencananya akhir 2011 ini kami akan mengusul lagi,” kata dia. Saat ini, AMIK dan STIMIK Catur Sakti telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung pembelajaran, seperti free hot spot, ruang kelas yang dilengkapi infokus, full AC, dan media informasi lainnya. Selain gedung perkuliahan milik pribadi, perpustakaan Yayasan Pendidikan Said Dahlan juga menggunakan sistim on line. Tak hanya itu, yang paling diutamakan adalah peningkatan mutu tenaga pendidiknya. Saat ini hampir 90 persen tenaga dosen di STMIK dan AMIK Catur Sakti menyandang status S2. (p1)


+

KOMUNIKASI BISNIS

16

enta llow lac k lack

Kendari Pos | Jumat 7 Oktober 2011

Info Komunikasi Bisnis Hubungi 081341772227

Healt Centre Swiss-Belhotel Launching 8 Oktober

Pusat Perlengkapan Salon dan Kosmetik

Hadir untuk Melengkapi Sarana Kesehatan Anda

Terlengkap dan Paling Ekonomis

RUTINITAS sehari-hari yang padat tak jarang menguras stamina tubuh kita. Untuk menjaga agar tubuh tetap fit dan segar salah satu cara dengan berolahraga, baik itu sekadar jogging, berenang atau pun berlari. Saat ini Swiss-Belhotel Kendari hadir untuk melengkapi sarana kesehatan anda dengan berbagai macam fasilitas dengan menambah outlet baru yakni Health Centre yang terdiri atas fasilitas kolam renang, spa dan massage, fitness centre, jacuzzi, dan sauna yang dikelolah oleh Club Arena International yang akan dibuka pada tanggal 8 Oktober 2011. Saat peluncuran nanti, Health Centre

Cyan

+

memberikan spesial diskon 50 % bagi anda yang mendaftarkan diri dalam keanggotaan Health Centre pada tanggal 8 – 9 Oktober 2011. Difasilitas baru ini member akan mendapatkan paket fasilitas Gymnasium, kelas aerobik, instruktur fitness, penggunaan loker, handuk, kolam renang, jacuzzi dan sauna. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Devata Spa Telp: 0401-312 8777 ext. 8811. Buruan daftar menjadi member Health Centre SwissBelhotel dan jadilah orang sehat mulai hari ini. Selain satu-satunya Hotel bintang empat yang memiliki fasilitas Health Centre terlengkap di Sulawesi Tenggara, SwissBelhotel Kendari juga dilengkapi 109 kamar, 6 Meeting Rooms, 1 Ballroom, Swiss Café Restaurant, Swiss Deli, serta Wakatobi Lounge yang seluruhnya dilengkapi fasilitias akses internet WiFi. (adv)

Rolling Needle, Cara Cepat Peremajaan Kulit Al-Ishlah Oriental Medical Clinic APAKAH kulit anda bermasalah? nampak bekas jerawat, bekas luka, flek, atau wajah anda terlihat kasar? semua bisa diatasi dengan mencoba perawatan Rolling Needle di Al-Ishlah Oriental Medical Clinic. Rolling Needle adalah teknologi terbaru cara cepat peremajaan kulit untuk mengatasi semua problem wajah, yang bekerja dengan

cara merusak jaringan kulit yang bermasalah sehingga tubuh segera membentuk jaringan baru didaerah wajah yang rusak.

Terapi Rolling Needle cocok untuk semua jenis kulit dan tidak merusak wajah. Dalam proses ini, juga dilakukan pemberian serum untuk membentuk sel baru yang lebih cepat dan berfungsi mengencangkan wajah anda. Dengan melakukan terapi Rolling Needle 3 hingga 5 kali (cukup sekali sebulan) kulit anda akan kembali sempurna. Kunjungi langsung Al-Ishlah Oriental Medical Clinic di Jl. Jend AH Nasutinon (poros pasar baru-Anduonohu) Kendari Telp: 0401-3196576. (adv)

SETIAP perempuan pasti membutuhkan perlengkapan komestik untuk mempercantik diri dalam beraktivitas sehari-hari, atau anda yang akan membuka atau sedang mengelolah bisnis Salon, saat ini di Kendari telah hadir Toko Pesona, pusat perlengkapan salon dan kosmetik terlengkap. Menariknya, semua yang ditawarkan ditempat ini kualitasnya paling terbaik dan paling ekonomis dibanding ditempat lain, silakan buktikan sendiri!. Ragam produk lokal dan impor dari produk yang biasa hingga modern semua tersedia

lengkap ditempat ini, dengan banyaknya pilihan tentunya memudahkan anda dalam menentukan pilihan sesuai selera atau sesuai anggaran. Selain itu, Toko Pesona juga menyiapkan Salon Kecantikan, dan bagi anda yang beli produk dengan harga tertentu gratis layanan salon yang berada ditempat ini seperti gratis facial, creambath dan lainnya. Selain itu, jika anda berbelanja produk semisal semir rambut (pirang), anda bisa langsung memanfaatkan layanan salon dan mencoba produk yang anda beli (gratis layanan semir rambut). Anda juga akan membawa pulang souvenir cantik saat berbelanja produk apapun ditempat ini minimal Rp.100.000. Toko Pes-

+

EMAS akan semakin diburu investor ditengah kekhawatiran bom waktu krisis di Eropa, karena potensi default utang Yunani. Bahkan hingga akhir tahun, emas diperkirakan dapat mencapai level US$ 2.000/ounce. Kenaikan emas belum akan berakhir, bahkan masih terbang lebih tinggi. Logam mulia favorit investor bisa menuju US$ 2.000 per ounce sampai akhir tahun. Tercatat kenaikan harga emas telah terlihat meningkat sejak awal Agustus 2011, terdorong oleh penurunan rating utang AS oleh Standard & Poors (S&P) dari AAA menjadi AA+.

Menyikapi hal ini Pegadaian pun menyesuaikan Standar Taksiran Logam

(STL) dengan harga emas saat ini sehingga diharapkan nasabah dapat meningkatkan jumlah uang pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan meningkatnya taksiran harga emas di Pegadaian, transaksi nasabah yang ingin menggadai emas pun turut mengalami kenaikan, dan hal ini juga mendorong nilai pinjaman yang akan didapatkan nasabah. Diharapkan masyarakat tidak terburu-buru menjual emas karena biasanya akan sulit untuk membeli emas lagi dengan kondisi sekarang ini. Dan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dalam bentuk logam mulia dapat menghubungi Kantor-Kantor Cabang Pegadaian terdekat. (adv)

Toko Mahkota Tambah Koleksi Tenun Siap Melayani Pesanan Oleh-oleh

TOKO Mahkota sebagai pusat tenun khas daerah, kini menghadirkan untuk anda ragam koleksi tenun kualitas ter-

baru berbandrol standar hingga primer. Menghadapi sejumlah iven besar di Sultra, mahkota juga telah menyiapkan berbagai kain tenun adat Tolaki, Muna, Buton maupun Wakatobi. Di tempat ini, juga melayani produk untuk oleh-oleh bagi para tamu hotel maupun pesanan dari instansi atau kantor. Juga disiapkan ragam batu Kaftan dan batu Swaroski yang lagi tren digunakan

sebagai hiasan (pernak-pernik) pada pakaian. Di Kendari jenis tersebut susah di jumpai, namun Toko Mahkota mendatangkan langsung dari daerah asalnya. Pemanis pakaian ini dijual dari harga sekitar Rp 5.000 hingga ratusan ribu perbungkusnya. Anda juga memesan gaun, kemeja pria, busana wanita, serta seragam kantor/ sekolah yang di dirancang langsung oleh desainer. Ditempat ini harga terjangku dan sesuai kebutuhan anda. Kunjungi Toko Mahkota yang terletak di Mall Mandonga blok C. No 32-33, CP: 081341701901. (adv)

Makan di Srikandi, Gratis Martabak Berlaku Selama Oktober dan November 2011

Cyan

enta llow lac k lack

JIKA rumah makan lainnya menawarkan menu yang itu-itu saja, beda dengan rumah makan Srikandi yang saat ini menghadirkan menu-menu baru bervariasi diantaranya, Ikan Steam, Soup Ikan, aneka Steak dan menu-menu lainnya yang lezat dan tentunya bercita rasa Srikandi. Selain itu, Srikandi menyiapkan spesial PAHE (paket hemat) 1 hingga 3 yang berharga mulai Rp 20-ribuan dengan menu yang lengkap namun berharga hemat seperti; menu Ayam Kampung, Bebek, dan

Ikan, semua lengkap dengan nasi, soup, tahu-tempe, sambal, lalapan dan minuman. Selama Oktober dan November 2011, Srikandi menghadirkan promo pembelian diatas Rp 100 Ribu akan mendaptkan ‘Gratis Voucher‘ yang bisa ditukar dengan Martabak Bandung mapun Terang Bulan Spesial khas Bandung. Voucher ini dapat ditukar dilseluruh outlet Martabak Bandung Bang Awal yang berlokasi di depan RM. Srikandi, depan Bank Panin, dan samping Bharata Saranani. RM Srikandi juga menerima pesanan untuk acara-acara tertentu seperti; nasi tumpeng, aneka prasmanan, acara tasyakuran, meeting, serta melayani ketring untuk pesta

pernikahan maupun acara ulang tahun. Kunjungi RM Srikandi di Jl. MT Haryono No. 102 A Wua-wua (depan Toko Mega Matahari) Tlp: 0401-3195260. (adv)

di Rumah Makan ACC SAAT rumah-rumah makan menghadirkan menu yang hampir sama, ACC hadir dengan dua menu andalan yakni mie keriting dan nasi tim. Menariknya, ditempat ini selain harga setiap menu yang sangat terjangkau, Rp 15.000 hingga Rp 21.000 rasanya pun dijamin memanjakan lidah anda. Untuk menu mie keriting tersedia pilihan olahan seperti; mie keriting ayam jamur, mie keriting ayam jamur plus pangsit rebus/goreng, mie keriting ayam kampung, mie keriting ayam kampung plus pangsit rebus/goreng, dan bihun ayam jamur. Anda penasaran ingin mencoba mie keriting ACC? silakan ke jalan Malik Raya 33F (samping Prudential/depan RM. Surya) Telp: 0401-3350345. Semua menu ditempat ini, diolah sendiri oleh ACC secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna sehingga menjamin rasa dan kualitas mie keriting tetap terjaga. (adv)

TVS motor tiap tahun meraih penghargaan didunia otomotif. Selain sarat dengan fitur dan teknologi yang disusungnya, sepeda motor asal India ini memeiliki ragam produk unggulan seperti; TVS Neo 110cc, TVS RockZ 125cc,, TVS Apache 160cc, TVS Matic, dan terbaru TVS Tormax 150cc underbone pertama di indonesia dengan turbotune, full digital, knalpot 2 suara dan kelebihan lainnya. Selain itu,

motor peringkat 10 besar pabrikan motor didunia ini merupakan satu-satunya mo-

tor yang memiliki MP3 player dan cas HP. Untuk pembelian secara kredit sangat ringan dengan uang muka hanya 1 jutaan dengan angsuran sangat rendah. TVS juga memberi garansi mesin selama 5 tahun, begitupun dengan sparepart tersedia lengkap di dealer 3S (Sales-ServisSpareparts) TVS Kendari di Jl. Saranani 125-127 (samping barata) Tlp: 085240455299, 085241840274, TVS BAUBAU Jl. S. Hasanuddin (Depan Telkom) 081245581955. TVS RAHA Jl. Sukawati 085342029549, TVS Unaaha, TVS Kolaka Sabindo Motor Jl. Pemuda 082194739087. (adv)

Pusat Pengobatan Khusus Pria Lemah Syahwat dan Tambah Ukuran Bisa Diatasi

+

TERJADINYA penurunan kemampuan vitalitas seksual kelaki-lakian bisa terjadi pada semua orang dengan berbagai macam latar belakang profesi atau kebiasaan, seperti faktor usia, pola makan yang kurang terkontrol, gaya hidup yang tidak sehat, mengidap penyak-

it tertentu semisal kencing manis, darah tinggi, ginjal, jantung, stres dan lainnya. Semua itu hanya bisa diatasi dengan kesadaran dan keinginan individu untuk segera berobat, dan yang paling utama berobat ditempat yang paling tepat. Menurut survei, pada umumnya pria yang bermasalah dengan Seksualitas memiliki sifat temperamental, egois, dan menutup diri alias malas untuk

berobat atau berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten, sehingga akhirnya akan berdampak fatal pada keharmonisan rumah tangga dan etos kerja yang menurun, serta dibarenaban hanya bisa merenungi nasib. Jika anda memiliki masalah dengan seksualitas, tak perlu panik dan pesimis karena telah hadir AHLI PENGOBATAN KHUSUS PRIA yang siap mengatasi keluhan anda seperti: Mampu menambah ukuran Mr.P keras dan tahan lama, mengobati lemah syahwat, Impotensi, ejakulasi dini, dan be-

lum punya keturunan. Selain itu menangani (menetralisir) korban suntik silikon atau sejenisnya. Di tempat ini semua penanganan menggunakan sistem terapi tanpa efek samping dengan biaya yang terjangkau semua kalangan dengan jaminan berhasil 100%, serta lebih akurat dari pusat-pusat pengobatan yang pernah anda datangi. Segera hubungi PENGOBATAN LICHENG, di Jl. Sawerigading (Lorong Dolog) Depan Kantor Pos Mandonga, Kendari (HP: 08114O8222). Praktek setiap hari, Minggu dan hari besar tetap buka. (adv)

Mag

Ye

B

Special Rate 5-10% Di Agung Hotel Semua Type Room Khusus Pelanggan kartuHALO TELKOMSEL Kendari sebagai Provider seluler terbesar di Sultra, melalui divisi Community And Segmented Costumer saat ini bekerjasama dengan beberapa tempat usaha dan layanan jasa, memberikan diskon dan penawaran menarik lainnya kepada pelanggan khusus pengguna Telkomsel baik Kartu Halo, Simpati dan kartu As. Khusus bagi anda pengguna kartu Halo, dapatkan special rate sebesar 5 hingga10% di Agung Hotel berlaku

untuk semua type room. Untuk mendapatkan diskon atau potongan sangatlah mudah, anda cukup memperlihatkan red-light (cellbrodcast) atau logo Telkomsel di HP anda kepada kasir atau resepsionis saat membayar belanjaan atau layanan jasa yang anda gunakan. Program ini berlaku untuk semua pelanggan pengguna Telkomsel. Adapaun merchant-merchant yang bekerja sama dengan Telkomsel: Agung Hotel, Nattaya Sekarini, Rendy‘s Salon, Executive Lounge bandar udara Haluoleo, RM. Ratu Jimbaran, dan di Butik Miss B mal Mandonga. (adv)

Sehat dan Nikmat ala Pijat Refleksi Keluarga Melayani Pijat Panggilan Rumah PIJAT Refleksi Keluarga saat ini telah memiliki 3 cabang di kota Kendari yang berlokasi Kompleks A Yani Square (belakang Hotel Horison) Blok C.11, cabang di Jl. Ir Alala (By Pass) No.147 (samping dosmering teratai), cabang di Jl. Sao-Sao depan BTN 1 (ruko warna merah). Pijat refleksi adalah salah satu pengobatan alternatif yang ampuh, aman, praktis, murah, dan tanpa efek samping. Selain mencegah dan menyembuhkan, pengobatan ini juga dapat mendeteksi apakah salah satu organ kita terganggu atau masih sehat.

Pengobatan ini menggunakan penekanan pada titik syaraf ditelapak kaki, tangan, badan, wajah dan kepala dengan teknik kekuatan jarijari (tanpa alat), sehingga dapat memperlancar saraf yang tersumbat dan menormalkan peredaran darah dan fungsi organ tubuh. Bandrol pijatan mulai dari Rp. 20.000 hingga Rp 55.000, HP 085279040634085241841352. Cabang Kolaka, di Jl. Pemuda KM 4 (samping Kampus USN) Rp. 20.Rb 1/2 jam, dan Rp. 35.Rb/jam, HP

085239888761. Pijat Refleksi Keluarga memiliki tenagatenaga terlatih bersertifikat Internasional dan Nasional yang menggunakan teknik Refleksi dengan Double Message. Ditempat ini juga melayani pijat panggilan rumah, menyiapkan tenaga pijat khusus perempuan dan ibu-ibu muslimah (ahwat). Layanan harga terjangkau sehingga menampung semua strata sosial. Telah banyak masyarakat yang merasakan kenikamatan Refleksi ala Pijat Refleksi Keluarga. Rido: 0811400706, 081245555055. (adv)

Mag

Y

B

Baubau Expo, 10 - 17 Oktober 2011

TVS Jagoan Baru, Siap Merajai Jalanan Uang Muka 1 Jutaan, Garansi Mesin 5 Tahun

ona, Jl. MT Haryono No. 102 C (Depan Pasar Baru) Kendari. Harga terjangkau kualitas terjamin. (adv)

Bisa Anda Coba, Mie Keriting dan Nasi TIM

Untung, Investasi Emas Bersama Pegadaian Hubungi Pegadaian Terdekat

Toko Pesona depan Pasar Baru

Dimeriahkan Tim Kesenian dari Korea MEMERIAHKAN HUT Kota Baubau ke-470, melalu AE Galangeventproduction akan dihelat ‘Baubau Expo 2011‘ yang merupakan

promosi data pembangunan dan potensi daerah. Dalam kegiatan ini, akan ditampilkan potensi-potensi daerah mengenai produk unggulan dalam menghadapi era kompetensi. Baubau Expo 2011 menampilkan pameran terpadu exhebition meliputi pameran multi produk seperti; pameran dagang dan industri, kerajinan tangan, otomotif, elektronik, komputer, tekstil, furnitur, telekomunikasi, property, makanan dan minuman daerah, serta full entertaimen yang meliputi; pagelaran dan lomba seni (festival), dan show artis ibu kota, serta akan dihelat Top Model Baubau Expo, cp: 085211223377. Untuk pemesanan stand indoor dan outdoor atau info lengkap seputar Baubau expo 2011, dapat menghubungi CP: 081242707707, 081241077772. (adv)

DP Spin Hanya Rp 750.000,Subsidi Rp 1.500.000,SPIN 125CC begitu mudah dan nyaman dikendarai berkat transmisi full automatic berteknologi Super CVT (Continuous Variable Transmission). Teknologi ini merupakan kombinasi antara kopling sentrifugal dan penggerak V-belt untuk menghasilkan perpindahan gigi yang halus tanpa jeda sehingga praktis dikendarai bahkan oleh pemula dan kaum perempuan. Saat ini, khusus produk Spin, Suzuki menjalankan program menarik di bulan Oktober 2011 yang berlaku diseluruh dealer resmi Suzuki se-Sultra. DP kredit hanya Rp 750.000 plus subsidi Rp 1.150.000. Info lebih lanjut silakan menghubungi dealer resmi Suzuki terdekat di kota anda. (adv)

+


Kendari Pos | Jumat, 7 Oktober 2011

Argentina v Chile

Pemanggilan Osvaldo Dikritik Roma, KP Striker baru AS Roma, Pablo Daniel Osvaldo mendapat berkah dari minimnya striker di timnas Italia. Pemain berusia 25 tahun itu dipanggil Pelatih Italia, Cesare Prandelli untuk menjadi andalan pada dua laga terakhir Osvaldo menghadapi Serbia dan Irlandia Utara dalam ajang kualifikasi Euro 2012. Cederanya Giampaolo Pazzini dan Mario Balotelli membuat stok lini depan Italia menipis, sehingga Prandelli akhirnya memanggil striker yang telah mencetak tiga gol dalam 5 pertandingan bersama Roma di Serie A ini. “ Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya berterima kasih kepada seluruh fans Roma untuk hal ini,” ujar Osvaldo. Osvaldo sejatinya merupakan pemain Italia yang lahir di Argentina, namun dirinya lebih memilih untuk membela Italia. Sejauh ini Osvaldo yang dtransfer AS Roma dari Espanyol senilai 17,5 juta Euro itu baru memperkuat tim U-21 Italia dan telah mencetak dua gol dari 12 laga yang diikutinya. Selain Osvaldo, Prandelli juga memanggil bek Torino, Angelo Ogbonna setelah bek Zenit St Petersburg, Domenico Criscito juga harus keluar dari tim akibat cedera. Sementara itu, Mantan pelatih timnas Italia, Cesare Maldini mempertanyakan mengapa Cesare Prandelli leboh memilih Pablo Osvaldo dibandingkan Alessandro Matri. ‘’ Saya

Baca OSVALDO Hal 18

Buenos Aires, KP Diakhir pekan ini Argentina akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Amerika Latin tanpa kehadiran pemain depan andalannya. Masih cedera, Sergio Aguero akan absen dari dua laga tim Tango—julukan Argentina—tersebut. Sergio Aguero mendapat cedera paha saat Manchester City mengalahkan Blackburn Rovers dengan skor 4-0 di Liga Inggris. Hanya bermain 28 menit, Aguero digantikan Samir Nasri ketika bermain di Stadion Ewood Park. Albiceleste—sebutan lain Argentina— memang dijadwalkan akan menghadapi Chile pada Sabtu (8/3) WIB besok dan menantang Venezuela pada Selasa (12/10) pekan depan. Kepastian itu diungkapkan sendiri Aguero melalui akun Twitter-nya. “ Aku hampir pasti dikesampingkan.” ungkapnya melalui situs jejaring sosial itu yang kemudian dilansir kantor berita EFE Spanyol. Pada awalnya Aguero masih berharap untuk bisa tampil membela Argentina saat menghadapi Venezuela. Namun hasil pemeriksaan dokter mengatakan kalau cederanya cukup parah, yang

membuat dia harus menahan diri untuk bermain. “ Saya minta maaf ini terjadi pada saat momen bagus yang saya lalui di Manchester City. Saya berharap setidaknya bisa bermain pada pertandingan melawan Venezuela tetapi dokter memberitahu saya bahwa mereka tidak akan mengambil risiko,” tambahnya lagi. Bagi timnas Argentina, absennya Aguero ini merupakan sebuah kerugian besar. Di ajang Copa America di medio Juni-Juli 2011 lalu Aguero menjadi andalan lini depan Tim Tango menjebol gawang tim lawan. Tampil sebanyak tiga kali dan mencetak tiga gol. Performa Aguero memang tengah menanjak bersama Manchester City dengan mencetak 8 gol di Liga Premier Inggris. Dikubu Chile sendiri, dengan absennya Alexis Sanchez dan Gary Medel dianggap oleh pemain Argentina, Javier Mascherano sebagai sebuah kesempatan baik untuk mengalahkan mereka. Skuadra Tim Tango kini tengah dalam optimisme tinggi untuk bisa menundukkan Chile

AFPPHOTO/JUANMABROMATA

Striker Argentina Lionel Messi dalam sesi latihan di Ezeiza, Buenos Aires, kemarin. Tanpa diperkuat tandemnya Sergio Aguero yang dibekap cedera, mereka akan menghadapi Chile akhir pekan ini dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Amerika Selatan.

Poin Sempurna Demi Rekor AFP PHOTO/ FREDRIK VON ERICHSEN

Joachim Loew (kanan), pelatih kepala Timnas Jerman bersama Asistennya Hans-Dieter Flick. Mereka memiliki asa mempertahankan rekor sebagai tim yang tak pernah terkalahkan dalam kualifikasi final Euro 2012. Sabtu (8/10) besok Jerman akan menghadapi Turki di Istanbul dan Belgia pada 12 Oktober mendatang di Duesseldorf.

Dibidik Jadi Suksesor Sneijder Milan, KP Wesley Sneijder diyakini tidak lama lagi akan meninggalkan San Siro. Makanya, Inter Milan mulai mempertimbangkan mencari suksesor Sneijder, dan Mario Goetze dikabarkan masuk dalam radar pantauan. Sepanjang musim panas lalu, Sneijder dikaitkan dengan raksasa Ing-

Baca SNEIJDER Hal 18

Munchen, KP Jerman sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Eropa 2012 mendatang. Tetapi Sang Pelatih, Joachim Loew menegaskan bahwa ia masih memburu rekor tersendiri. DerPanzer—julukanJerman—kinimemuncaki Grup A dengan 24 poin dari 8 laga. Mereka memastikan diri meraih tiket ke Ukraina dan Polandia 2012 nanti dengan tak terkalahkan sekali pun. Namun, Loew mer-

Baca SEMPURNA Hal 18

di kandang sendiri. Sebelumnya kapten tim, Lionel Messi dan Gonzalo Higuain juga menyuarakan hal serupa. “ Mereka kehilangan banyak kekuatan mereka dengan tidak bisa menurunkan Medel dan Sanchez,” ucap Mascherano di sela sesi latihan, kemarin. Ia juga menekankan pentingnya kemenangan di laga nanti demi menghapus rekor buruk di gelaran Copa America lalu. “ Kami ingin bermain lebih baik. Kami sudah memimpikan hal ini selama bertahun-tahun tetapi hasilnya masih be-

lum tampak. Penting untuk memulai laga kualifikasi ini dengan hasil maksimal, terlebih lagi ini adalah laga kualifikasi yang sangat ketat. Penting untuk meraih pon penuh di laga kandang,’’ tandasnya. Namun demikina, Striker Barcelona Alexis Sanchez tetap memuji kualitas timnas Chile. Pemain yang sedang menjalani masa pemulihan cedera di negaranya itu yakin Chile bisa mengalahkan tim mana saja. “ Chile bisa mengalahkan siapa saja,” ujar Sanchez dikutip AS. Tekad itu dikuatkan oleh Asisten

Baca SULIT Hal 18


20

Kendari Pos |Jumat, 7 Oktober 2011

DPRD Buton Ramai Aksi Demo Pilkada Pasarwajo, KP Konstalasi politik di Buton saat ini sangat dinamis. Perintah Pilkada ulang dari MK membuat DPRD Buton selalu kebanjiran aksi unjuk rasa massa dengan tema sentral soal Pilkada Buton, meski dengan konsep dan cara pandang berbeda. Ada yang ingin Pilkada dipercepat dan DPRD segera menyetujui anggarannya, ada juga yang meminta anggaran Pilkada ditunda dulu, dahulukan proses hokum dan etik terhadap anggota KPU Buton yang telah membuat Pilkada Buton episode pertama gagal total. Dua hari lalu, massa yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Buton untuk Pemilukada Bersih menggelar aksi demontrasi di gedung DPRD Kabupaten Buton dengan tuntutan DPRD Kabupaten Buton tidak mengakomodir usulan anggaran Pilkada Buton di APBD Perubuahan 2011, jika KPU menginginkan Pemilukada ulang digelar 7 Desember 2011. Alasannya, Pilkada Desember dianggap tidak memungkinkan melihat sisa waktu sangat sempit jika disesuaikan dengan tahapan mulai dari verifikasi ulang. “Tahapan tender kertas suara saja itu makan waktu 45 hari, belum massa cetak kertas suara, belum verifikasi yang dilakukan KPU, belum lagi masa kampanye dan debat kandidat,” ujar Korlap aksi LM Yunus SH. Mereka meminta, sebelum DPRD menganggarkan biaya Pemilukada ulang, KPU Buton harusnya mempertanggung jawabkan terlebih dahulu dana Rp 9 miliar yang sudah digunakandalamPemilukada4Agustus lalu. Pihaknya juga mempertanyakan terkait dana hibah Pemkab Buton kepada KPU Buton senilai Rp 9 miliar untuk penyelenggaraan Pemilukada ulang yang tidak melalui tahapan paripurna DPRD Kabupaten Buton. Konon katanya dana hibah tersebut dilakukan sepihak antara bupati Buton LM Sjafei Kahar dengan Ketua DPRD Buton LM Yamin tanpa

BahasmiResmi DiusulJadiPAW Surunuddin Andoolo, KP Pengganti Antar Waktu (PAW) H Surunuddin Dangga di DPRD Konsel dalam waktu dekat sudah dapat diajukan kepada Gubernur Sultra untuk penerbitan surat keputusan. Berdasarkan hasil pleno KPU Konsel yang dipimpin Ahmadi SHi, MH menyatakan H Bahasmi lolos berkas diverifikasi administrasi. Berkas tersebut selanjutnya di kembalikan di DPRD Konsel, untuk kemudian diajukan kepada Bupati dan seterusnya di Gubernur Sultra. “Kami sudah melaksanakan pleno, hasilnya H Bahasmi dinyatakan lolos administrasi, sesuai dengan persyaratan Undang-undang dan tata cara pergantian. Dari pencalonan, Daftar Calon Tetap, perolehan suara dan peraih suara dibawah H Surunuddin dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan II Konsel sudah lengkap,” ujarnya, kemarin. Menurut Ahmadi, deadlocknya rapat pleno pertama itu karena syarat administrasinya belum lengkap. Tetapi setelah terpenuhi, semua anggota KPU masing-masing Khasan, Yuliana, Aswan Tawulo dan Mursalim Mustafa telah menyetujui. “Mengenai aktif kembalinya menjadi PNS dan kemudian aktif kembali itu bukan domain kami. Jelasnya kami di KPU tidak pernah menerimah surat aktifnya, tetapi yang ada di KPU adalah surat pensiun dini saat mendaftar menjadi Caleg di tahun 2009 lalu,”terangnya. Ditambahkan, keterlambatan penetapan PAW dari Golkar di KPU tersebut disebabkan banyak administrasi yang harus dilengkapi oleh yang bersangkutan. Selain itu Surat yang masuk dari DPRD itu seharusnya mengajukan ke KPU caleg dari Golkar di Dapil II ke KPU. Tetapi surat yang masuk itu adalah sudah mengajukan H Bahasmi sebagai calon PAW.(era)

melalui pembahasan di tingkat dewan. Menanggapi tuntutan massa Wakil Ketua DPRD Buton Saleh Ganiru mengatakan pihaknya hingga kini belum mendapat informasi terkait penghelatan Pemilukada yang hendak digelar pada 7 Desember mendatang. “Dalam kapasitas kami sebagai unsur pimpinan di DPRD kami belum mendapat informasi resmi dari KPU Buton terkait penghelatan pilkada ulang pada 7 Desember nanti. Kami tahunya hanya lewat koran saja,” tuturnya. Terkait dengan pembahasan APBD perubahan, pihaknya meminta massa agar tidak mengkaitkan dengan ranah politik karena yang dibahas dalam APBD perubahan bukan hanya anggaran Pilkada saja. Terkait anggaran pemilukada ulang, itu dibahas ditingkat pansus satu yang diketuai Abdul Umar Samiun SH. Begitu pula terkait dana hibah Pemkab Buton kepada KPU Buton senilai Rp 9 miliar yang tidak melalui tahapan paripurna juga menjadi agenda pansus satu yang akan ditanyakan kepada Bupati Buton. Selain massa itu, dihari yang sama ada aksi demontrasi dari kelompok berbeda. Puluhan massa yang mengatasnamakan forum bela negeri dengan korlap Janna Ali menuntut agar pelaksanaan Pemilukada Buton dilaksanakan pada bulan Desember dengan pertimbangan stabilitas politik di daerah. (P4)

KPU Sultra Didesak Bentuk DK Tuntaskan Masalah di KPU Buton

Pasarwajo, KP DPRD Buton sangat sepakat jika KPU Sultra secepat mungkin membentuk Dewan Kehormatan (DK) untuk memeriksa anggota KPU Buton, terkait pelanggaran yang mereka lakukan sehingga Pilkada Buton terpaksa diulang. Persetujuan dewan itu ditunjukan dengan meneken rekomendasi untuk segera membentuk DK. Wakil Ketua DPRD Buton, Saleh Ganiru mengatakan DPRD Buton telah mengeluarkan surat rekomendasi pansus tertanggal 4 Oktober 2011 nomor 270/81 ditandatangani tiga pimpinan dewan yakni LM Yamin, Muhamad Saleh Ganiru, dan Aliadin. “Jujur secara pribadi saya juga sebagai salah satu kandidat merasa dirugikan dengan keteledoran KPU dalam menyelenggarakan Pilkada lalu, malahan

Kendari, KP Jika partai lain sudah mengambil inisiatif memulai proses rekrutmen bakal calon Walikota Kendari 2012, tidak demikian halnya dengan Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Kendari. Partai pimpinan Lubis ini justru terlihat santai. Partai ber-

kataLubis,jikaPBBhendakmengusung bakal calon, maka butuh koalisi dengan partai lain. Tapi, sampai saat ini, belum ada partai yang paten akan berkoalisi dengan mereka. “Sekarang baru lempar pantun, tapi belum ada yang mendahului. Partai Hanura, PDIP dan Gerindra, belum ada deal formal dengan kita. Kalau non formal, hanya guyon saja,” ujarnya. PBB benar-benar konsisten tak mau ambil pusing dengan urusan Pil-

wali. Buktinya, sampai saat ini saja,belumadakomunikasiyang terjalin dengan satu pun Balon walikota. “Kitabelumkomunikasi.Minggu depan baru kami rapat untuk bentuk tim 9. Mereka ini yang akan komunikasi dengan para calon, baik komunikasi informal maupun formal. Tim ini yang akan kerja penuh untuk memprosesbakalcalon,entahitucalon dari internal atau dari luar eksternal partai,” tandasnya. (dri)

DOK/KP

Ali Laopa, salah satu bakal calon Bupat Buton saat ia berkampanye di Pilkada lalu. Proses Pilkada ulang yangakandigelarmembukapeluangbaginyauntukmemenangkanPilkadatersebutkarenapadaproses sebelumnyaiatidakmeraihsuarasignifikanmeskiselamalimatahunterkahiriaadalahWakilBupatiButon. kalau memang bias, mereka itu baik kita ikat saja baru gantung di pohon,” tuturnya. Rekomendasi itu bertujuan untuk meminta KPU Sultra melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik lima anggota KPU Buton. Kata dia, dalam waktu dekat pula pihaknya akan memben-

tuk pansus dan memanggil pihak KPU Buton guna memintai pertanggung jawaban terhadap dana Rp 9 miliar yang sudah digunakan dengan hasil yang nihil. “Kita juga tidak akan segan-segan merekomendasikan ke proses hukum jika memang KPU Buton terindikasi melakukan tindakan

PBB Santai Hadapi Pilwali Penjaringan 3 Bulan Sebelum Hajatan

melawan hukum,” tutupnya. Sementara itu dalam rapat paripurna pembahasan APBD Perubahan 2011 yang digelar di eks kantor DPRD Kabupaten Buton di Kota Baubau, kemarin juga menetapkan salah satu poin yakni meminta kepada BPK RI wilayah Sultra untuk melakukan audit terhadap KPU Buton

selaku penyelenggara Pemilukada Buton terhadap penggunaan anggaran dalam Pemilukada 4 Agustus lalu yang cacat hukum. Dari dana Rp 15 miliar yang disiapkan melalui APBD 2010 KPU Buton telah menghabiskan anggaran Rp 9 miliar untuk pembiayaan tahapan Pemilukada lalu. Sekda Buton Kaharudin Sukur mengatakan mau tidak mau, suka tidak suka proses audit tetap akan dilakukan oleh tim BPK RI setiap per 31 Desember. Namun jika BPK langsung dimintai untuk melakukan audit pihaknya selaku penyedia anggaran Pemilukada Buton mendukung upaya dewan.(p4)

lambang bulan dan bintang berwarna keemasan itu, baru akan menjaring bakal calon walikota-wakil walikota, 3 bulan sebelum pelaksanaan Pilwali. “Paling lambat 3 bulan sebelum Pilwali, baru kita mulai penjaringan. Di internal, akan ada tim yang akan menjaring di tingkat kota, kemudian pleno lalu diputuskan 3 nama terus dikirim ke DPW, yang kemudian mengeluarkan 1 nama. Proses selanjutnya, DPW minta re-

komendasi DPP tentang tahapan yang telah ditetapkan,” kata Ketua DPC PBB Kota Kendari, Lubis S Ag, kemarin. PBBkotanampaknyatahudiri dengan kursi yang tidak mencukupi untuk mengusung bakal calon. Pasalnya, PBB hanya berhasil mendudukan wakilnya 2 orang di DPRD Kota Kendari yakni Hamsah dan Lubis. Itu berarti, mereka masih butuh 3 kursiuntukmencukupi15persen suara. Karena pertimbangan itu,

Kendari Pos Edisi 7 Oktober 2011  

E_Paper Kendari Pos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you