Page 8

Jumat, 19 Agustus 2011

Langganan Dalam Kota Rp. 65.500,-

Unhalu Disterilkan ICW Digelar, Penganggu Harus Dieksekusi Kendari, KP Sulawesi Tenggara (Sultra) boleh berbangga. International Celebrity Workshop (ICW), iven berskala internasional diselenggarakan di Sultra. Yang lebih fenomenal, kegiatan tersebut terpusat di Kampus Unhalu. Gubernur Sultra, Nur Alam siap

menjamin kenyamanan dan keamanan penyelenggaraan ICW yang akan dihelat September mendatang. Menurut Nur Alam, menjadi tuan rumah berarti Sultra mendapat kepercayaan dunia,khususnya pada Unhalu dan umumnya Sultra. “Siapapun dia dan siapapun di belakang dia, kalo ada sinyalemen yang mencoba menganggu pelaksanaan ICW, maka pasti ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” tukas Nur Alam,

Baca UNHALU di Hal 10 foto:suwarjono/kp

Tim operasi kelaikan AKAP sedang memeriksa kendaraan yang akan mengangkut penumpang mudik dan arus balik, disaksikan Dirlantas Polda Sultra Kombes Pol Edi Setio Budi Santoso. Beberapa perusahaan pengangkutan ikut diperiksa.

Ditlantas Operasi Kelaikan AKAP Aisyah Khaldun Ibnu Candra A. Abubakar Ogo

siapa menyusul ?

Kendari, KP Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sultra kerjasama Dinas Perhubungan Sultra melakukan pemeriksaan terhadap laikan operasi angkutan kota antar provinsi (AKAP) yang ada di Kota Kendari, kemarin. Semua perusahaan jasa transportasi antar propinsi menjadi sasarannya. Dalam pemeriksaan, Dirlantas Polda Sultra Kombes Pol. Edi Setio Budi Santoso turun langsung memantau pelaksanaan pemeriksaan. Sasaran

6 Buku 12 Buku 100 Buku

516

buku mi !

Izin Pemeriksaan Anggota DPRD Bombana Diajukan PENANGANAN perkara dugaan penyimpangan pengadaan dua unit kapal pengeruk lumpur di Teluk Kendari, terus diintensifkan tim penyelidik Kejati Sultra. Teranyar, jaksa mengajukan izin pemeriksaan salah satu saksi yang juga anggota DPRD Kabupaten Bombana, Siti Sarina. Izin pemeriksaan Siti Sarinah kepada gubernur sudah diajukan pekan lalu. Keterangan yang bersangkutan sangat dibutuhkan, karena Siti Sarinah adalah Direktur Utama CV Akbar Pratama, salah satu kontraktor yang tangani proyek pengadaan dua unit kapal pengeruk seharga Rp 1,2 miliar. Tepatnya ada dua kontraktor yang bertanggung jawab atas pengadaan proyek, perusahaan lainnya adalah PT Abuki, pemiliknya bernama Sadikin. Bedanya, Sadikin telah dimintai keterangan pihak kejaksaan. Selain Kadis PU Kota Kendari Syamsul Bahri Sangga yang telah dimintai keterangan, sejumlah pihak juga sudah dimintai keterangan, yakni ketua panitia, sekretaris ketua panitia, seluruh panitia, bendahara, PPTK, Kontraktornya (PT Abuki), termasuk pemilik bengkel yang memperbaiki mesin kapal pengeruk. Hasil pengembangan perkara, disebutkan bahwa pekerjaan mesin pengeruk kapal di salah satu bengkel di Kota Kendari tanpa bersertifikat adalah kebijakan Kadis PU Kota Kendari. Demikian informasi yang dihimpun Kendari Pos, kemarin (18/8). Kajati Sultra Drs AR Nashruddien SH MH sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak main-main dalam penanganan perkara yang Kadis PU Kota bertindak sebagai Kuasa Pengguna anggaran. Menurutnya, siapapun berpotensi jadi tersangka, selama buktinya valid tim penyelidik tidak akan sungkan-sungkan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sejauh ini, jaksa tengah intensifkan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan Kadis PU Kendari, sebelumnya terungkap kapal yang dialokasikan untuk menggeruk lumpur di sekitar Teluk Kendari masih baru saat dibeli. Namun berdasarkan hasil penyelidikan jaksa, kapal tersebut justru dikerja di salah satu bengkel di Kota Kendari yang tidak bersertifikasi (pembuatan mesin kapal keruk). Pihak bengkel dipercayakan mengerjakan mesin kapal hanya berpedoman pada pengalaman membuat mesin di beberapa daerah. (lia)

pertama di PO Cahaya Ujung. Dua kendaraan yang diperiksa masih dalam kondisi yang dianggap baik jalan meskipun satu unit disarankan agar memperbaiki sistem kemudi. Kemudian tim melanjutkan pemeriksaan di Pangeran Bintang. Pangeran Bintang merupakan pecahan dari PO Bintang Selamat. Satu unit yang berhasil diperiksa kendaraan AKAP dengan nomor polisi G 1596 BE. Meskipun sistem

Baca DITLANTAS di Hal 10

Mobdis Yang Dikuasai Mantan Pejabat Ditarik

Terkait Pengadaan Kapal Pengeruk Lumpur

foto:iman/kp

Gubernur Nur Alam memberi selamat peserta paskibraka putri. Apreseasi gubernur diwujudkan dengan memberi uang pembinaan bagi 40 paskibraka yang bertugas di Sultra saat ucapata HUT RI, di kantor gubernur.

Paskibraka Sukses, Gubernur Puas Kendari, KP Sebanyak 40 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di HUT RI mendapat apresiasi positif dari Gubernur Nur Alam. Mereka dinilai sukses menjalankan tugas sebagai pengibar merah putih saat upacara 17-an. Nah, sebagai ucapan terima kasih, Nur Alam menggelontorkan uang pembinaan Rp 1 juta per orang. “Saya puas dengan penampilan paskibraka. lebih bagus dari tahun sebelumnya. Saya akan berikan tam-

bahan dari uang pribadi saya untuk tiap paskibraka. Jangan dilihat dari nilainya, sebab ini adalah penghargaan saya atas kesuksesan mereka,”ujar gubernur saat ramah tamah di Rujab bersama pelatih. Disela-sela memberikan arahan, Nur Alam juga bercerita, ia pernah mempunyai pengalaman menjadi seorang purna paski. Kala itu kata dia tahun 1985, semua masih serba kekurangan. Mulai

Baca PASKIBRAKA di Hal 11

Kendari, KP Mantan pejabat yang gaya-gayaan dengan fasilitas dinas, mulai masuk list untuk disita. Apakah digunakan keluarganya atau anak mantan pejabat, Pemprov tak beri ampun. Salah satu yang mulai disita mobil KIA Carens yang digunakan anggota DPRD Sultra periode 2004-2009. Kepala Biro Umum Setda Sultra Poitu Murtopo mengungkapkan, sebelumnya telah ada beberapa unit KIA Carens yang dikembalikan mantan anggota dewan. Tapi seminggu belakangan, Pemprov berhasil menarik lima unit lainnya. Diantarnya yang digunakan almarhum La Ode Maoane dan anggota DPRD yang masih aktif, Hj.Masyhura. “Kalau

Masyhura, dia sendiri yang kembalikan,” terangnya. Ia mengaku akan terus menginventarisir aset daerah yang belum dikembalikan. Kendaraan yang telah dikembalaikan kata Poitu, akan diporsikan kepada SKPD lingkup Pemprov yang masih kekurangan kendaraan operasional. Namun saat ini masih dilakukan pemetaan akan diserahkan ke SKPD mana saja. Lantas bagaimana dengan sisa KIA Carens yang belum dikembalikan? Mantan Kabag Umum Sekretariat DPRD Sultra ini mengatakan tetap akan dilakukan penarikan. Pemprov jelasnya tidak pernah tinggal diam

Baca MOBDIS di Hal 10

Mafia Pilkada, DPRD Didesak Buat Panja Kendari, KP Demonstrasi Forum Pemerhati Masyarakat Buton (FPMB) berlanjut di DPRD Sultra kemarin. Massa yang menyorot ketidak beresan Pilkada di Buton itu, minta DPRD segera membuat panja untuk berantas mafia Pilkada. Dalam orasinya, Sarif, korlap FPMB menjelaskan bahwa sudah

terjadi polemik di KPU Sultra dan KPU Buton. “Mengenai permasalahan bupati, sesuai kewenangan KPU Sultra didesak untuk membentuk dewan kehormatan. Sesuai surat KPU pusat nomor, 334/KPU/VII/2011. Tujuanya, untuk memeriksa dugaan pelang-

Baca MAFIA di Hal 10

Kendari Pos Edisi 19 Agustus 2011  
Kendari Pos Edisi 19 Agustus 2011  

E_Paper Kendari Pos

Advertisement