Page 2

2

Kendari Pos |Jumat, 19 Agustus 2011

PR Mahfud, Bereskan Internal MK Jakarta, KP Pakar hukum Tata Negara, Saldi Isra meminta Mahfud MD yang baru terpilih lagi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2011-2014, harus bisa melakukan pembenahan di tubuh MK. Ini penting untuk menghadapi pihak-pihak yang ingin melihat lembaga peradilan tersebut hancur. “Pertama, lakukan pembenahan internal,� kata Saldi saat ditemui di gedung Komisi Yudisial, Jakar-

ta, kemarin. Menurutnya, meski MK sudah membangun peradilan modern, tapi adanya kasus pemalsuan surat putusan MK yang diduga kuat dilakukan oleh Politisi Partai Demokrat (PD) Andi Nurpati, merupakan suatu bukti nyata masih ada celah yang harus diperbaiki. Menurut Saldi, kasus surat palsu harus segera dituntaskan. Jika tidak, kata dia, hal itu menjadi nilai minus

juga bagi MK. Meski bukan lagi tanggung jawab MK, pandangan masyarakat tetap menyorot ke MK. Menurut Guru Besar Universitas Andalas Padang itu, jika kasus ini tidak dituntaskanya maka akan muncul dugaan ada oknum MK terlibat dalam kasus tersebut. “Jadi bagaimanapun juga kasus itu harus tuntas. Polisi jangan berhenti menetapkan tersangka kecil, tapi aktor utama,� ujar Saldi.(kyd)

RAKA DENNY/JAWAPOSATEC

Mahfud MD, kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), untuk periode 2011-2014. Ia terpilih dalam sidang pemungutan suara pemilihan Ketua MK, yang digelar di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta.

Kebijakan Merusak Hutan akan Dicatat Sejarah Lentera ...................... dan Wa Ode Nurhayati, hampir pasti hanya sebuah bahan untuk menyenangkan wartawan karena sudah dapat bahan berita. Ketika jurnalis menyajikan lewat media, ketiga pernyataan hanya dilempar ke penegak hukum. Terserah penegak hukum kalau mau sibuk tentu ditanggapi dengan melakukan penyidikan. Meskipun dari Kemenhut telah melakukan penyelidikan atas kasus itu, tetapi tidak cukup kalau data itu hanya diserahkan ke penegak hukum sebagai lembaga yang berwenang. Kalau dokumen kasus itu hanya diserahkan begitu, berarti sama dengan mencarikan PR Kejagung. Persoalannya, apakah hanya itu kasus yang mau ditangani? Mereka juga manusia. Sekiranya Kemenhut memang serius, seharusnya bertanggungjawab memperkarakan para kepala daerah yang diketahui telah melakukan pelanggaran. Saya mengerti dengan hukum, tetapi hanya bisa menganggap bahwa Kemenhut bersama dinas terkait di daerah merasa dirugikan oleh karena tindakan seorang kepala daerah. Bisa dikatakan dirugikan

karena kebun peliharaan dijual kepala darah. Boleh diandaikan bahwa Kemenhut bersama dinas terkait di Sultra sebagai pemilik kebun. Biasanya dan memang seperti itu, petani memperkarakan kebunnya karena diserobot. Penyerobot dalam hal ini adalah para kepala daerah. Secara otomatis terserobot akan mendaftarkan perkara untuk ditindaklanjuti. Sudah pasti menyiapkan kuasa hukum untuk pendampingan kelanjutan tuntutan di depan penegak hukum. Kalau memang Kemenhut merasa diserobot (sesuai UU tentang kawasan hutan), otomatis akan bertanggung jawab segala konsekwensi biaya dalam perkara lanjutan. Berarti ada tanggung jawab, sehingga kasus itu akan berlanjut, soal siapa yang salah tergantung penegak hukum. Kalau perlu dananya diusulkan dalam APBN untuk biaya memperkarakan kepala daerah, sehingga kasus itu tidak macet. Apabila kasus itu hanya diserahkan ke Kejagung dan Kejagung berusaha sendiri berarti itu tidak ada penjamin yang bertanggungjawab. Boleh dilanjutkan dan boleh tidak, karena tidak ada pasal yang mengatur bahwa

kalau kasus tidak berlanjut kejagung boleh dituntut. Paling banter hanya sorotan unjukrasa atau berita di media massa. Ada ide begini. Seharusnya Pemerintah Provinsi Sulwesi Tenggara atau dinas terkait bersama anggota DPR-RI Wa Ode Nurhyati yang telah bersuara di koran ikut bersama Kemenhut bertanggungjawab memperkarakan para tersangka tersebut. Harapan yang ingin dicapai adalah ungkapan lemparan bola salju menjadi kenyataan palu sidang di pengadilan, sehingga pernyataan menjadi sebuah lentera hukum di siang bolong. Sekali lagi bahwa mengusut para tersangka kasus penerbitan IUP di kawasan hutan bukan menghambat obsesi

menjadikan Sultra sebagai sentra pertambangan nasional. Obsesi itu akan tetap disandang mengingat hamparan Bumi Anoa masih luas yang perutnya mengandung logam yang iming-imingnya untuk kesejahteraan rakyat. Para kepala daerah yang terlibat penerbitan IUP di kawasan hutan jangan dibiarkan. Mereka boleh tutup mata dan membubuhkan tandatangan karena

usia mereka sudah tua, tidak lama lagi akan habis masa pengabdian. Boleh jadi fee dari goresan tangan bisa dideposito untuk dimanfaatkan bersama keluarga tinggal di luar negeri kelak. Tetapi generasi muda yang baru akan lahir hanya bisa memandangi bongkahan tanah bagaikan sisa serangan bom penjajahan masa jabatan para kepala daerah yang dicacat sejarah.(*)

Kendari Pos Edisi 19 Agustus 2011  
Kendari Pos Edisi 19 Agustus 2011  

E_Paper Kendari Pos

Advertisement