Page 12

Politika Bosman Bela KPU Buton Kendari Pos |Jumat, 19 Agustus 2011

Kendari, KP Cukup mengherankan! Di saat Syahir dan Eka Suaib getol menyuarakan agar dugaan money politic yang dilakukan anggota KPU Buton bisa diperiksa Dewan Kehormatan (DK), mantan Ketua KPU Sultra, Bosman, justru membela anggota KPU Buton. Menurut Bosman, dia tidak setuju apabila DK yang telah dibentuk temantemannya di KPU Sultra, turun ke Buton memeriksa anggota KPU Buton yang telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada dengan baik. Mungkin karena alasan itu pula, Bosman yang kini sudah menjadi anggota biasa di KPU Sultra, tidak mau menandatangani SK pengangkatan DK yang telah dibentuk. Dia lebih setuju, jika DK terbentuk setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pemilukada Buton. “Saya berharap Dewan Kehormatan (DK) bekerja setelah ada putusan. Supaya semua bekerja sesuai fungsi, peraturan perundang-undangan. Jangan sampai MK salahkan kita,” katanya. Alasan sehingga Bosman menolak DK

bagi saya tidak masalah,” tandasnya.

Suasana Demo memprotes kinerja KPU Buton di kantor KPU Sultra beberapa hari lalu. Pendemo membawa beberapa bukti dugaan keberpihakan KPU Buton pada pasangan calon. IMAN/KP

terbentuk, karena dia tak mau apa yang dituduhkan teman-temannya sesama anggota KPU Sultra, malah balik mengenai mereka. Sayangnya, dia tak mau menjelaskan lebih rinci, apa maksud perkataannya itu. “Jangan sampai kita yang sapu, malah menggunakan sapu yang kotor. Maksudnya, jangan sampai kita yang menDK-kan teman-teman di KPU Buton, baru kita yang kotor. Periksa saya dulu, baru periksa orang lain. Masa sudah periksa orang lain, saya belum. Bisa

jadi MK benarkan KPU Buton, sehingga yang salah KPU provinsi. Ya, harus diperiksa dong, supaya semua tidak berdasar kesewenang-wenangan kita,” ujarnya. Di sisi lain, lanjut mantan anggota KPU Buton periode 2004-2009 itu, dia tidak lagi mempersoalkan siapa yang menggantikan posisinya. Sebab, baginya semua demi terlaksananya pemilihan gubernur 2013 nanti. “Saya tidak peduli siapa yang jadi pengganti saya. Yang penting ini jalan untuk hadapi Pilgub. Siapa yang gantikan saya,

Pemuda Muhammadiyah Juga Bela Mas’udi Sementara pernyataan Eka Suaib yang membuka dugaan borok pemilihan Ketua KPU sehingga Mas’udi terpilih, membuat Pemuda Muhammadiyah angkat bicara. Melalui Ketua Pemuda Muhammadiyah Sultra, Marwan SAg SH menyatakan kekecewaannya pada Eka Suaib. ‘’Sebenarnya Dr Eka Suaib adalah senior saya dan sudah dua kali mencalon diri menjadi Ketua KPU Sultra. Mungkin ada faktor kecewa sehingga melontarkan pernyataan adanya money politic dalam pemilihan Ketua KPU. Saya yakin saudara masudi tidak seperti itu. Masudi adalah kader tulen Muhammadiyah, apalagi ia masih ketua Muhammadiyah Kota Kendari,’’ jelasnya kemarin. Soal istri Masudi yang juga merupakan pengurus partai kata Marwan biar masyarakat yang akan mengontrol saat Pemilu nanti. Ia optimis, Masudi bisa menjalankan amanah sebagai Ketua KPU Sultra. (dri/awl)

Disoal, Dana Pengawal Anggota KPU Buton Kendari, KP Sejak mendekati pleno penetapan penghitungan suara di KPU Buton , La Biru Cs sudah dikawal anggota polisi. Satu anggota KPU Buton, dikawal oleh dua polisi. Itulah yang disoal pengusung Ukudani karena mereka menduga bisa jadi La Biru Cs mendapat fasilitas dari salah satu pasangan calon yang sudah dinyatakan menang. “Satu anggota KPU dikawal dua orang. Sampai jam 12 siang tadi, mereka masih dikawal sama polisi. Padahal, anggaran untuk pengawalan, itu tidak ada. Ada indikasi kuat, ini dibiayai salah satu pasangan calon untuk mengamankan seluruh hasil Pemilukada. Tidak mungkin pengawalan itu tanpa diketahui Kapolda. Kita minta Kapolda untuk segera hentikan pengawalan ini, karena

Pemilukada sudah selesai dan mereka tidak pernah terancam,” kata Ketua DPD Partai Kedaulatan Sultra, Kaimuddin, kemarin. Ketua partai yang mengusung UKUDANI itu, mengatakan, dalam pengawalan itu ada biaya. Sementara dalam anggaran KPU Buton, biaya pengawalan tidak pernah dianggarkan. Katanya, itu patut dipertanyakan, siapa yang membiayai seluruh pengawalan tersebut? Namun, kata dia, sudah menjadi rahasia umum di Kabupaten Buton, kalau fasilitas tersebut adalah hadiah yang diberikan pasangan calon yang telah dimenangkan anggota KPU Buton. Selain menyoal pengawalan yang dinikmati KPU Buton, Kaimuddin juga memprotes sikap Mas’udi yang terkesan membiarkan dugaan pelanggaran yang

dilakukan anggota KPU Buton, tanpa mau menurunkan Dewan Kehormatan (DK) di Buton. “Kita tegaskan pada Mas’udi, apa yang dilontarkan bahwa proses DK tunggu hasil dari MK. Harusnya setelah terpilih, dia pro aktif membentuk DK, supaya proses pengusulan calon bupati terpilih berhenti dengan sendirinya. Kita minta KPU Sultra dalam hal ini Mas’udi sebagai ketua KPU provinsi yang baru, agar tidak memproses pengusulan penetapan pencalonan Bupati Buton,” ujarnya. Pria berkumis tersebut, memiliki alasan untuk itu. Katanya, gugatan UKUDANI masih berproses di MK, dengan pendaftaran perkara nomor 366 tanggal 12 Agustus, tentang tahapan Pemilukada. Kalau sampai KPU provinsi mem-

proses calon bupati terpilih, Partai Kedaulatan dan 10 partai lain pengusung UKUDANI, tidak akan segan melapor ke Kapolda Sultra. Sebab, lanjut dia, itu sudah jelas tindakan pidana, karena tanggal 12 Juli, KPU provinsi telah menginstruksikan KPU Buton untuk mengakomodir UKUDANI. Namun, itu tidak dilakukan. “Mundurnya Bosman hanya menghambat proses terbentuknya Dewan Kehormatan (DK), karena dengan mundurnya dia, otomatis DK yang sudah terbentuk terkendala. Yang tandatangani SK Dewan Kehormatan harus ketua KPU. Sementara proses Pemilukada jalan terus. Kenapa di Bombana dan Muna yang gejolaknya luar biasa, dia tidak mundur? Ini jelas ada kaitannya dengan yang dituduhkan itu,” tandasnya. (dri)

13 Angelina Sondakh Anggun di Paripurna Jakarta, KP Meski didera oleh tudingan bahwa dirinya menerima dana suap dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, anggota Komisi X DPR RI dari F-PD, Angelina Sondakh, tetap tidak terlihat murung. Bahkan, dia mencoba menunjukkan ke publik bahwa dirinya terlihat santai dan ceria. Hal itu terlihat Angelina Sondakh saat dirinya menghadiri sidang Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden SBY tentang Hari Kemerdekaan dan Nota Keuangan RAPBN 2012 di Gedung Parlemen RI, Selasa (16/8) lalu. Angie, begitu panggilan akrabnya, terlihat anggun dengan balutan kebaya Hijau dengan rambut di sanggul. Senyum sumringah pun diperlihatkan dirinya saat disapa oleh wartawan. “Cantik dan seksi yah,” ucap salah satu wartawan yang mengaku heran saat melihat Angie. Padahal, Angie bisa dibilang sedang didera masalah yang bisa dimungkinkan akan memenjarakan dirinya terkait adanya uang suap yang diberikan oleh Nazaruddin terkait kasus proyek Wisma Atlet Sea Games Palembang. Sebelum sidang dimulai, Angie pun sempat dihadang wartawan dengan mempertanyakan pendapatnya terkait tertangkapnya Nazaruddin. Angie pun langung mengucapkan bahwa dirinya turut senang atas penangkapan itu. “Senang sekali,” tuturnya. Dia mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang telah bersusah payah telah menangkap mantan koleganya di Demokrat itu. “Kita harus menghargai usaha-usaha kepolisian, sampai akhirnya Nazar bisa berada di Indonesia,” ucap istri almarhum Adjie Massaid ini. Menurutnya, dengan tertangkapnya Nazar maka proses hukum diharapkan dapat berjalan secara objektif. “Saya senang karena karena bisa membuktikan proses hukum di Indonesia itu bisa dilakukan dengan baik. Alhamdulillah biar semuanya makin terang,” ucapnya. Dia sangat berharap semua pihak dapat menghormati setiap proses hukum terhadap Nazaruddin. Dia juga berharap tak ada lagi yang saling menuding. “Kan proses itu juga sedang berjalan. Jadi harus kita hargai,” tandasnya. Sayangnya Angie tidak mau berkomentar lebih teknis ketika ditanyakan terkait pengakuan salah satu staf keuangan Nazaruddin, Yulianis, yang dikemukakan saat sidang di Pengadilan Tipikor, bahwa Angie sering meminta uang ke salah satu rekannya di perusahaan Nazaruddin, Mindo Rosalina. Angie mengaku bahwa dirinya tidak akan takut untuk memberikan keterangan ke KPK dalam kasus suap wisma atlet itu. “Kita jalani saja proses hukum yang ada. Kalau misalkan saya diminta untuk memberikan keterangan, saya siap untuk itu,” tegasnya yang mengaku hingga saat ini dirinya belum menerima surat pemanggilan di oleh KPK. (jpnn/awl)

Kendari Pos Edisi 19 Agustus 2011  
Kendari Pos Edisi 19 Agustus 2011  

E_Paper Kendari Pos

Advertisement