1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
8 Kendari Pos | Selasa, 26 Maret 2013
SBY Didukung Jadi Ketum Demokrat
Rusman Emba :
Ini Demi Regenerasi
Endang SA : Ini Aspirasi DPD Se Indonesia Jakarta, KP Konstalasi politik di internal Partai Demokrat (PD), jelang Kongres Luar Biasa (KLB) makin menghangat. Saat para elit-elit bintang mercy sibuk menyebut nama bahkan mengklaim diri didukung para pemegang suara, para Ketua DPD se-Indonesia justru memunculkan wacana mengejutkan. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi, diusulkan untuk jadi Ketua Umum PD. “Kalau kami, kalau bisa Pak SBY yang pimpin, kalau tidak bisa baru Ibu Ani,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang sebelum meninggalkan kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/3) malam lalu. Endang mengklaim dukungan kepada SBY sudah bulat. Sebanyak 12 DPC Sultra telah sepakat untuk mengusulkan nama SBY sebagai ketua umum. Menurutnya, ada tiga alasan sehingga ia dan rekan-rekannya sesame Ketua DPD mendukung SBY sebagai Ketua Umum PD yang baru. Di antaranya kehadiran SBY dipastikan tidak menimbulkan resistensi di internal. “Pertama, Pak SBY akan diterima semua mazhab. Hampir tidak ada resistensi dari internal,” ujar Wakil Ketua DPRD Sultra itu. Alasan kedua, dengan SBY menjadi Ketua Umum PD membuat semangat kader menyala di tengah krisis. Mengingat elektabilitas PD tengah terperosok. Ketiga, magnet elektoral PD ialah SBY. Pada Pemilu 2009, Demokrat tidak akan memeroleh suara signifikan jika tak ada SBY. Alasan itu yang telah ia sampaikan pada pertemuan dengan SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. “Saya bicara sebagai orang pertama yang meminta kepada Pak SBY untuk mendengarkan
Mundur... berhentian bagi pemilik jabatan fungsional dan struktural. Kalau kami minta sekarang surat pemberhentian itu tentunya kasihan, karena jangan sampai mereka tidak terpilih, sehingga nanti dari 10 besar ke 5 besar baru kami minta surat pemberhentian itu,” kata Eka Paksi. Dirincinya, surat pemberhentian itu tidak tertera dalam Juknis Timsel tetapi tertera dalam UU No 15 tentang Penyelenggara
Soal Alasannya Memilih DPD
DOK/KP
Keluarga Cikeas, yang terdiri dari SBY, Ani Yudhoyono dan Edi Baskoro, didukung oleh Ketua DPD PD se Indonesia untuk menjadi Ketum PD, menggantikan Anas Urbaningrum. masukan kami untuk menyampaikan aspirasi dan masukan DPC-DPC sesuai dengan wilayah,” kata Endang. SBY bersedia mendengarkan masukan DPD-DPD. Ia menyampaikan DPD juga mengusung nama Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie atau Wasekjen PD Saan Mustopa sebagai calon ketua umum di KLB. “Tapi, begitu kami diskusi, kita sampai pada kesimpulan untuk persatuan kader, sebaiknya dipimpin oleh Cikeas, SBY sebagai prioritas. Jika berkenan, akan lebih baik beliau. Kalau beliau tidak berkenan akan lebih baik Bu Ani atau Mas Ibas, keluarga inti,” jelasnya. Ketika itu, SBY mengatakan akan memutuskannya di Bali nanti. “Kami sampaikan ini aspirasi rakyat. Kami keroyok sampai dua-tiga kali. Akhirnya, Pak SBY menjawab, ‘Ya saya pertimbangkan tapi decision-nya di Bali,” ujarnya. Senada dengan DPD Sultra, DPD Papua pun mengaku sudah bulat mendukung SBY. Ketua DPD Papua, Lukas Enembe mengatakan bahwa aspirasi ini datang dari akar rumput Demokrat di provinsi paling timur itu. “Papua 29 DPC menginginkan, tolong sampaikan kepada
Bapak (SBY, red), kalau bisa Bapak bersedia jadi ketua umum,” kata Lukas. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PD, Sutan Bhatoegana mengatakan itu hanya sebagai nuansa demokrasi. Artinya semua pasrah kepada SBY. Namun pada akhirnya akan muncul ketua umum baru, tetapi bukan SBY. Sebab terlalu banyak yang harus dipikirkannya. Selain itu banyak pula kader yang bersedia menduduki posisi yang ditinggal Anas Urbaningrum. “Terlalu banyak pula kader Demokrat yang siap sebenarnya kenapa harus SBY?” ujar Sutan di DPR, Jakarta, Senin (25/3). Selain itu menurutnya aneh apabila SBY dan Ani menjadi ketua umum PD. Apalagi Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menjadi Sekretaris Jenderal PD. “Mas Ibas Sekjen, Lalu Ibu Ani atau Pak SBY menjadi ketua umum, apa kata dunia” Macam enggak punya orang lain pula,” ucap Sutan. Bahkan pria kelahiran Pematang Siantar tersebut menerangkan, SBY lebih baik berada di posisinya sekarang. “Lebih mantap menurut saya menjadi ketua Majelis Tinggi, ketua Dewan Pembina. Itu lebih asyik,” kata dia. Saat disinggung siapa yang
pantas menjadi ketua umum, Sutan mengatakan yang layak adalah orang yang lama, berjasa, berkeringat dan punya track record baik dan tidak berada di dalam jaring laba-laba orang yang bermasalah sekarang ini. “Bayangkan saja satu hari dilantik, bermasalah lagi, kembali KLB lagi,” tandasnya. Sementara Ketua DPP PD lainnya, Achsanul Qosasi menganggap, Endang dkk itu mereka terlalu bersemangat menyatakan hal tersebut. “Kami tidak ingin SBY bersentuhan dengan lawan politik. Bagaimana kalau kita lihat Golkar ketua umumnya banyak diserang lewat media. Bagaimana partai-partai lain ketua umumnya banyak diserang lewat media,” ujar Achsanul Qosasi yang dikenal sebagai pendukung Marzuki Alie, Jakarta, Senin (25/3). Selain itu sambung Achsanul, SBY adalah seorang presiden dan tentu jabatannya melebihi daripada sekadar menjadi seorang ketua umum partai. Namun demikian dia tetap menunggu keputusan dari DPD dan DPC Demokrat pada saat Kongres Luar Biasa (KLB) nanti. “Tapi yang punya hak suara adalah DPD dan DPC partai, jadi kita lihat saja nanti perkembangan di Bali seperti apa,” tandasnya. (gil/jpnn)
Pemilu pasal 11 antara lain berbunyi tidak sedang menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam instansi negeri. “Karena itu kalau dari 10 ke 5 tidak mengantongi surat pemberhentian dari jabatan fungsional dan struktural maka mereka tidak akan dilantik,” rincinya. Mengenai sorotan kepada Timsel Sultra bahwa pihaknya tidak cermat dalam seleksi administrasi sehingga meloloskan salah seorang anggota Timsel Bawaslu Sultra, Marwan dan karena hal itu pula
menyebabkan pleno 6 besar calon anggota Bawaslu Sultra terpaksa dipanding, Rektor Unsultra ini menjelaskan selain tidak ada aturan di KPU, dan hanya ada di Bawaslu, merupakan hak Marwan untuk memilih tetap menjadi calon anggota KPU Sultra. “Apalagi hingga saat ini
mundurnya beliau baru secara de fakto belum dejure, karena belum dilegitimasi Bawaslu RI. Selain itu bukan salah Timsel KPU menerima beliau karena beliau memenuhi syarat administrasi dan tidak ada aturan yang dilanggar untuk menjadi calon anggota KPU Sultra,” jelasnya. (fas)
Kendari,KP Kabar mengenai Rusman Emba yang akan mengadu peruntungannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2014 nanti ternyata bukan isapan jempol. Ketua DPRD Sultra dari Partai Golkar itu memilih bertarung menuju Senayan dengan alasan regenerasi kader. Sesuai jiwanya, untuk selalu mencoba tantangan politik baru dan meninggalkan zona nyaman yang ia raih selama ini, adalah alasannya. “Saya sudah koordinasikan ini di fraksi Golkar, pengurus di DPD Golkar Sultra pun sudah saya sampaikan. Konstituen saya di Muna dan Butur yang di Pemilu lalu mengantar saya di DPRD Sultra bisa memahami pilihan saya ini. Intinya, ini demi regenerasi kader, saya tidak ingin, terus menerus di satu situasi yang nyaman dan melenakan, sedangkan banyak kader-kader lain yang tumbuh dan berharap diberi ruang untuk mengembangkan diri di Golkar,” beber Rusman Emba, kemarin di ruang kerjanya, di DPRD Sultra. Ia menegaskan, maju sebagai calon anggota DPD RI, bukan berarti meninggalkan Partai Golkar. Bagaimanapun, Golkar adalah rumah politik yang telah 12 tahun membina dan membesarkan namanya. Pilihannya ke DPD RI sematamata mencari ruang pengabdian dan tantangan politik yang berbeda. Diusia yang relatif muda saat ini, adalah momentum emas bagi dirinya untuk ikut berkontribusi bagi Sultra. “Kalau sudah tidak muda lagi, susah bagi seorang senator di DPD untuk aktif mem-
perjuangkan Sultra,” katanya. Melanjutkan karier politik ke DPD RI, kata dia, sama saja dirinya memberi kesempatan kepada yang lain untuk Caleg di DPRD Sultra, sekaligus memberikan inspirasi kader bahwa tidak hanya di legislatif DPRD Sultra bisa mengabdi untuk kesejahteraan rakyat karena masih banyak ruang lain misalnya di DPD RI, apalagi kerja DPD selalu berhubungan dengan DPR karena adanya hubungan saling konsultasi regulasi yang akan diterbitkan. “Dengan modal menjadi anggota DPRD Muna dan tahun 2009 mulai memimpin DPRD Sultra, membuat saya sangat familiar dengan kondisi beserta permasalahan pembangunan di Sultra, sehingga kedepannya saya berjanji memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai Tupoksi DPD misalnya di era Otoda saat ini mengawal pembentukan dan pemekaran daerah, hubungan pusat dan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi SDA,” jelasnya. Apalagi pungkasnya dalam UU 8 tahun 2011, salah satu ruang DPD adalah anggota-anggota Parpol yang ketika tidak lagi di DPR maka berkesempatan di DPD RI, atau dengan kata lain sebagai ruang pengabdian Parpol selain di DPR. Dengan begitu dirinya tetap kader Golkar meskipun kedepannya menjadi anggota DPD RI. “Karena pendaftaran nanti tanggal 9-23 April 2013 maka saat ini saya telah menyiapkan segala persyaratan, termasuk mengantongi minimal 2 ribu dukungan yang tersebar merata se-Sultra. Saya juga mengapresiasi calon incumbent DPD, tetapi saya yakin semua punya basis pemilih misalnya
saya tentunya masyarakat mempertimbangkan apa yang telah saya perjuangkan selama duduk di DPRD Muna dan Sultra, apakah saya layak untuk menjadi satu dari empat orang DPD RI asal Sultra atau tidak,” pungkasnya. Karier politik Rusman Emba selalu penuh kejutan. Tak sampai 5 tahun menjadi anggota DPRD Muna pada periode 20042009 lalu karena diangkat lewat proses PAW, ia memilih untuk langsung ke DPRD Sultra di Pemilu 2009 lalu. Hasilnya, ia menjadi pengumpul suara terbanyak semua Caleg DPRD Sultra dari Dapil Muna-Butur kala itu, dengan 11 ribuan suara, yang kemudian mengantarnya menjadi Ketua DPRD Sultra. Kini diusia yang baru 39 tahun, Ketua Harian Partai Golkar Sultra itu sudah membidik kursi DPD RI. Sejatinya, ia ingin berkarir di DPR RI, tapi di Golkar, atas nama senioritas dan penghargaan terhadap Ketua DPD Golkar Sultra, Ridwan Bae yang juga akan maju, Rusman memilih untuk mengisi ruang di DPD. Toh baginya, dimanapun, ia tetap bisa mengabdi untuk Indonesia, dan Sultra tentu saja. “Selama lima tahun saya menjadi wakil masyarakat Muna dan Buton Utara. Sekarang saya ingin lebih berguna, tidak hanya untuk masyarakat di dua wilayah itu, tapi menjadi wakil masyarakat Sultra. Potensi dan kemampuan politik yang kami miliki saat ini, sudah saatnya diabdikan untuk ruang yang lebih besar. Hidup ini jauh lebih berarti bila kita selalu mencari tantangan dan pengabdian yang baru. Kalau terus di satu bidang, di DPRD misalnya, lompatan berpikir dan wawasan juga ruangnya terbatas,” tukasnya. (fas)