Page 1

KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Jl. Poros Maros-Bone Km. 12 Bantimurung, Telp. : (0411) 3880252, Fax. : (0411) 3880139, Kotak Pos: 4747

M A R O S

TATA CARA MASUK KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

Maros, April 2014


Tata Cara Masuk Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung I. A.

PENDAHULUAN

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;

7.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

8.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2007 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

9.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.7/IVSET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. B.

C.

Tujuan 1.

Menciptakan mekanisme pelayanan masuk kawasan Bantimurung Bulusaraung yang efektif dan efisien.

2.

Sebagai pedoman dan acuan dalam memberikan pelayanan masuk kawasan konsevasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dengan tertib administrasi dan informasi yang memadai.

Ruang Lingkup 1.

Tata cara permohonan SIMAKSI

2.

Penerbitan SIMAKSI

3.

Perpanjangan SIMAKSI

4.

Masa berlaku SIMAKSI

5.

Berakhirnya SIMAKSI

6.

Hak dan Kewajiban Pemegang SIMAKSI

7.

Sanksi pemegang SIMAKSI

8.

Jenis Kegiatan dan Pungutan Masuk

9.

Perijinan Pengambilan Sampel

1

konsevasi

Taman

Nasional


D. Pengertian 1.

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

2.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;

3.

SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) yang dimaksud adalah surat izin resmi yang dikeluarkan oleh Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang diberikan kepada pemohon untuk masuk kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

4.

Masuk kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk suatu tujuan tertentu dalam rangka memperoleh data dan informasi tentang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;

5.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan tegnologi;

6.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang teruji kebenarannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat dan aplikasi iptek yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru;

7.

Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu;

8.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

9.

Pembuatan film adalah kegiatan membuat atau memproduksi film dalam bentuk film cerita, non cerita, dan iklan baik komersial maupun non komersial;

10. Ekspedisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih di kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk misi atau tujuan tertentu; 11. Jurnalistik adalah kegiatan yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia; 12. Mitra kerja adalah lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi pemerintah atau swasta, lembaga swadaya masyarakat dalam negeri dan luar negeri, serta badan usaha di bidang media massa yang berbadan hukum Indonesia atau asing; 13. Perorangan adalah orang perorang yang mempunyai kepentingan masuk kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

2


II. TATA CARA PERMOHONAN SIMAKSI Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) baik perorangan, kelompok maupun lembaga yang hendak masuk kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pembuatan film, ekspedisi dan jurnalistik (selain kegiatan wisata rekreasi di tempat yang sudah ditentukan) diwajibkan mengurus surat izin masuk kawasan konservasi (SIMAKSI). A.

Permohonan SIMAKSI bagi WNA

1.

Simaksi bagi Warga Negara Asing (WNA) dan atau bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai keterkaitan kerja dengan pihak asing untuk lebih dari 1 (satu) lokasi unit pelaksana teknis menggajukan permohonan ijin kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) tembusan ke Unit Pelaksana Teknis disertai dengan Tenaga Ahli Indonesia sebagai mitra kerja (counterpart), paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan;

2.

Simaksi kepada Warga Negara Asing (WNA) dan atau bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai keterkaitan kerja dengan pihak asing hanya untuk kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menggajukan permohonan ijin kepada Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung disertai dengan Tenaga Ahli Indonesia sebagai mitra kerja, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilakukan;

3.

Surat permohonan SIMAKSI penelitian dan pengembangan dilampirkan dengan dokumen atau persyaratan: (1) Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian, (2) Proposal kegiatan, (3) Fotokopi paspor, (4) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, (5) Surat Izin Penelitian dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi, (6) Surat Pemberitahuan Penelitian dari Kementerian Dalam Negeri, (7) Surat rekomendasi dari mitra kerja;

4.

Surat permohonan SIMAKSI ilmu pengetahuan dan pendidikan dilampirkan dengan dokumen atau persyaratan: (1) Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian, (2) Proposal kegiatan, (3) Fotokopi paspor, (4) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, (5) Surat rekomendasi dari mitra kerja;

5.

Surat permohonan SIMAKSI pembuatan film dilampirkan dengan dokumen atau persyaratan: (1) Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian, (2) Proposal kegiatan, (3) Fotokopi paspor, (4) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundangundangan, (5) Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, (6) Sinopsis, (7) Daftar peralatan, (8) Daftar anggota tim;

6.

Surat permohonan SIMAKSI ekspedisi dilampirkan dengan dokumen atau persyaratan: (1) Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian, (2) Proposal kegiatan, (3) Fotokopi paspor, (4) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundangundangan;

7.

Surat permohonan SIMAKSI jurnalistik dilampirkan dengan dokumen atau persyaratan: (1) Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian, (2) Proposal kegiatan, (3) Fotokopi paspor, (4) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundangundangan, (5) Kartu pers dari lembaga yang berwenang;

8.

Setiap pemohon SIMAKSI menyediakan materai sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 6.000,-.

3


B.

Permohonan SIMAKSI bagi WNI

1.

Simaksi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) menggajukan permohonan ijin kepada Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung paling lambat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilakukan;

2.

Surat permohonan SIMAKSI penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan pendidikan dilampirkan dengan dokumen atau persyaratan: (1) Proposal kegiatan, (2) Fotokopi tanda pengenal (KTP/SIM/KTM), (3) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, (4) Surat rekomendasi dari mitra kerja;

3.

Surat permohonan SIMAKSI pembuatan film dan ekspedisi dilampirkan dengan dokumen atau persyaratan: (1) Proposal kegiatan, (2) Fotokopi tanda pengenal (KTP/SIM/KTM), (3) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan;

4.

Surat permohonan SIMAKSI jurnalistik dilampirkan dengan dokumen atau persyaratan: (1) Proposal kegiatan, (2) Fotokopi tanda pengenal (KTP/SIM/KTM), (3) Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, (4) Kartu pers dari lembaga yang berwenang;

5.

Setiap pemohon SIMAKSI menyediakan materai sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 6.000,-. III. PENERBITAN SIMAKSI

1.

Simaksi bagi Warga Negara Asing (WNA) dan atau bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai keterkaitan kerja dengan pihak asing untuk lebih dari 1 (satu) lokasi unit pelaksana teknis diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) tembusan ke Unit Pelaksana Teknis.

2.

Simaksi kepada Warga Negara Asing (WNA) dan atau bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai keterkaitan kerja dengan pihak asing hanya untuk kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung diterbitkan oleh Kepala Balai atau didelegasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

3.

Simaksi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) diterbitkan oleh Kepala Balai/Kepala Bagian Tata Usaha.

4.

Kepala Balai/Kepala Bagian Tata Usaha dapat menyetujui atau menolak permohonan SIMAKSI yang diajukan oleh pemohon.

5.

Persetujuan dan penolakan permohonan SIMAKSI didasarkan atas : a.

Aspek teknis, meliputi: 1. 2. 3. 4.

6.

Obyek yang tidak boleh atau boleh dilihat Waktu berkunjung Larangan berkunjung Ketaatan pembuatan laporan

b.

Aspek legal meliputi keabsahan persyaratan administrasi

c.

Aspek keamanan meliputi kondisi yang kondusif atau tidaknya wilayah tersebut untuk dikunjungi

Apabila Kepala Balai/Kepala Bagian Tata Usaha menyetujui atau menolak permohonan SIMAKSI maka dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) hari kerja menerbitkan atau surat penolakan SIMAKSI.

4


IV. PERPANJANGAN SIMAKSI 1.

Permohonan perpanjangan SIMAKSI untuk kegiatan penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan pendidikan, diajukan oleh pemohon kepada penerbit SIMAKSI, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum SIMAKSI berakhir.

2.

Permohonan perpanjangan SIMAKSI untuk kegiatan pembuatan film, ekspedisi, dan jurnalistik diajukan oleh pemohon kepada penerbit SIMAKSI, paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum SIMAKSI berakhir.

3.

Permohonan perpanjangan bagi WNI dilampiri dengan: a. b.

4.

Laporan hasil kegiatan; dan Perizinan dari instansi terkait yang masih berlaku.

Permohonan perpanjangan bagi WNA dilampiri dengan: a. b. c.

Laporan hasil kegiatan; dan Perizinan dari instansi terkait yang masih berlaku. Rekomendasi dari Kepala Balai (diterbitkan setelah pemohon melakukan presentasi, dan dinilai dapat diterima oleh Kepala Balai)

7.

Kepala Balai/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan SIMAKSI yang diajukan oleh pemohon.

8.

Apabila Kepala Balai/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan SIMAKSI maka dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) hari kerja menerbitkan atau surat penolakan SIMAKSI

V.

MASA BERLAKU SIMAKSI

1.

Masa berlaku SIMAKSI dan perpanjangan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan paling lama 3 (tiga) bulan.

2.

Masa berlaku SIMKASI dan perpanjangan untuk kegiatan ilmu pengetahuan dan pendidikan, paling lama 1 (satu) bulan.

3.

Masa berlaku SIMAKSI dan perpanjangan untuk kegiatan pembuatan film, paling lama 14 (empat belas) hari.

4.

Masa berlaku SIMAKSI dan perpanjangan untuk kegiatan ekspedisi dan jurnalistik paling lama 10 (sepuluh) hari. VI. BERAKHIRNYA SIMAKSI

Simaksi berakhir, apabila: a. b. c.

Jangka waktu berakhir; Dicabut oleh penerbit SIMAKSI; dan Diserahkan kembali oleh pemegang SIMAKSI sebelum jangka waktu berakhir.

5


VII. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIMAKSI A.

B.

Hak Pemegang SIMAKSI 1.

Berhak mendapat pelayanan dan/atau dukungan kemudahan serta keamanan selama kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kebijakan Kepala Balai/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional;

2.

Kegiatan Penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan pendidikan berhak mempublikasikan hasil kegiatannya di jurnal-jurnal ilmiah non-komersial di mana saja tanpa harus mendapat persetujuan dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

3.

Kegiatan pembuatan film, ekspedisi dan jurnalistik berhak mempublikasikan hasil kegiatannya di mana saja tanpa harus mendapat persetujuan dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

4.

Berhak memperoleh perlindungan atas raw data (data mentah/data yang belum dipublikasi) yang ada/tersimpan di Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

5.

Berhak memperoleh publikasi data mentah yang ada/tersimpan di Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dalam bentuk apapun hanya dibolehkan setelah mendapat persetujuan dari pemegang SIMAKSI;

6.

Berhak mendapat perpanjangan ijin sesuai ketentuan yang berlaku;

7.

Penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan pendidikan berhak mendapatkan data/informasi, mengambil sampel atau spesimen, dan/atau membuat plot percobaan sesuai tujuan kegiatannya, serta dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di kawasan konservasi dan/atau kebijakan Kepala Balai/Kepala Bagian Tata Usaha/ Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional;

8.

Pembuatan film, ekspedisi dan jurnalistik berhak mendapatkan data/informasi sesuai tujuan kegiatannya, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di kawasan konservasi dan/atau kebijakan Kepala Balai/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional.

Kewajiban Pemegang SIMAKSI 1.

Membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Memhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dalam: a. Pasal (9) ayat (2.b.): Pelajar, mahasiswa dan rombongan pengunjung (minimal 25 orang), pengunjung dengan tujuan pendidikan dan atau penelitian diberikan potongan sebesar 50% dari tarif yang berlaku. b. Pasal (9) ayat (3): Mahasiswa Warga Negara Indonesia yang melakukan penelitian dibebaskan dari pungutan penelitian.

2.

Meminta izin atas penggunaan atau peminjaman sarana prasarana milik negara kepada kepala Balai dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merusak sarana prasarana tersebut;

3.

Melapor kepada Balai atau Seksi Pengelola Taman Nasional untuk menjelaskan rencana kegiatannya;

4.

Mengikutsertakan pemandu/pendamping setempat, dan menanggung segala biaya dan akomodasi pemandu/pendamping;

5.

Melakukan presentasi sebelum dan sesudah kegiatan;

6.

Menyerahkan laporan hasil kegiatan dan menyerahkan kopi film kepada balai dengan jangka waktu sesuai pernyataan;

7.

Dalam hal terdapat kegiatan mengambil dan mengangkut spesimen tumbuhan dan satwa liar, harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.

Bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan;

6


9.

Selama melaksanakan kegiatan dilarang antara lain melakukan penebangan pohon, mengganggu kesejahteraan satwa, dan memberikan makanan kepada satwa yang menjadi objek kegiatan;

10. Mencantumkan logo Kementerian Kehutanan dan nomenklatur PHKA pada setiap produk hasil kegiatan; VIII.

SANKSI PEMEGANG SIMAKSI

Pemegang SIMAKSI dikenakan sanksi pencabutan SIMAKSI yang melanggar ketentuan: 1.

Tidak membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.

Merusak sarana prasarana milik negara dan menggunakannya tanpa izin Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

3.

Tidak mengikutsertakan pemandu/pendamping setempat;

4.

Mengambil dan mengangkut spesimen tumbuhan dan satwa liar tanpa disertai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.

Melakukan penebangan pohon, mengganggu kesejahteraan satwa, dan memberikan makanan kepada satwa yang menjadi objek kegiatan;

IX. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Jenis PNBP Satuan A. Karcis Masuk Hari Kerja 1) Umum 1. WISMAN orang/hari 2. WISNU orang/hari 2) Rombongan Pelajar/Mahasiswa (Minimal 10 orang) 1. WISMAN orang/hari 2. WISNU orang/hari B. Karcis Masuk Hari Libur 1) Umum 1. WISMAN orang/hari 2. WISNU orang/hari 2) Rombongan Pelajar/Mahasiswa (Minimal 10 orang) 1. WISMAN orang/hari 2. WISNU orang/hari C. Pas Masuk Kendaraan Darat Untuk Sekali Masuk 1. 2 (dua) unit/hari 2. Roda 4 (empat) unit/hari 3. Roda Roda 6 (enam) atau lebih unit/hari 4. Sepeda unit/hari 5. Kuda ekor/hari D. Pungutan Jasa Kegiatan Wisata Alam 1) Umum 1. Berkemah orang/hari/kemah 2. Penelusuran hutan (tracking), Mendaki orang/paket/kegiatan gunung (hiking-climbing) 3. Penelusuran gua (caving) orang/paket/kegiatan 4. Pengamatan hidupan liar orang/paket/kegiatan 5. Kano/bersampan orang/hari 6. Memancing orang/hari 7. Canopy trail orang/sekali masuk 8. Outbond training orang/paket/kegiatan 2) Rombongan Pelajar/Mahasiswa (Minimal 10 orang)

7

Tarif (Rp.) 150.000,5.000,1o0.000,3.000,225.000,7.500,150.000,4.500,5.000,10.000,50.000,2.000,1.500,5.000,5.000,10.000,10.000,25.000,25.000,25.000,150.000,-


Jenis PNBP Satuan 1. Berkemah orang/hari/kemah 2. Penelusuran hutan (tracking), Mendaki orang/paket/kegiatan gunung (hiking-climbing) 3. Penelusuran gua (caving) orang/paket/kegiatan 4. Pengamatan hidupan liar orang/paket/kegiatan 5. Kano/bersampan orang/hari 6. Memancing orang/hari 7. Canopy trail orang/sekali masuk 8. Outbond training orang/paket/kegiatan 3) Snapshot Film Komersial 1. Video komersial paket 2. Handycam paket 3. Foto paket E. Iuran Pengambilan Sampel Penelitian (mati/bagian-bagiannya) 1. Warga Negara Asing izin 2. Warga Negara Indonesia Izin F. Pungutan Administrasi Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar 1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam SATS Negeri (SATS-DN) G. Pungutan Kegiatan Penelitian Menggunakan Kawasa 1) Warga Negara Asing 1. < 1 bulan orang 2. 1 bulan – 6 bulan orang 3. 7 bulan – 12 bulan orang 2) Warga Negara Indonesia 1. < 1 bulan orang 2. 1 bulan – 6 bulan orang 3. 7 bulan – 12 bulan orang

X.

Tarif (Rp.) 2.500,2.500,5.000,5.000,15.000,15.000,15.000,75.000,10.000.000,1.000.000,250.000,500.000,50.000,35.000,-

5.000.000,10.000.000,15.000.000,100.000,150.000,250.000,-

PERIJINAN PENGAMBILAN SAMPEL

A. Ketentuan Umum 1.

Kategori jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperbolehkan diambil/dipungut untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah jenis tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam Appendix II dan Appendix III CITES ataupun non-CITES, dan/atau yang termasuk dalam kuota pengambilan dan penangkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

2.

Ijin pengambilan, pemungutan dan/atau penangkapan sebagai sampel penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan berupa spesimen tumbuhan, satwa liar dan/ atau mikroorganisme hanya dapat diberikan setelah pemohon ijin memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 5/1990 pasal 22; PP No. 8/1999, Kepmenhut No 104/Kpts-II/2000);

3.

Prosedur atau tata cara pengambilan spesimen dan sample bahan fisik (tanah, batuan dan air) untuk tujuan penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan pendidikan dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 5/1990 pasal 22; PP No. 8/1999, Kepmenhut No. 104/Kpts-II/2000);

4.

Penetapan jenis dan jumlah spesies yang dilindungi yang dapat diijinkan untuk diambil dari Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sebagai spesimen harus mengacu pada daftar kuota tangkap yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

5.

Spesimen tumbuhan dan satwa liar yang telah diambil, ditangkap atau dipungut di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk dapat diangkut harus disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN);

8


6.

SATS-DN diberikan untuk jangka waktu maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.

7.

Permohonan ijin pengambilan spesimen untuk tujuan penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan pendidikan harus dilengkapi persyaratan:

a.

Proposal kegiatan yang mencantumkan: (1) Judul Kegiatan, (2) Deskripsi metode dan konsep, (3) Mencantumkan daftar atau list jenis sampel yang diambil yang memuat informasi/ data tentang : jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran sampel dan wilayah pengambilan serta deskripsi rinci mengenai tujuan pengambilan atau penangkapan.

b.

Surat rekomendasi penelitian (asli) dari institut/lembaga Kementerian Kehutanan (Dirjen. PHKA) dan LIPI untuk pemohon SATS-DN WNA, dan surat rekomendasi penelitian (ASLI) dari institut/lembaga untuk pemohon SATS-DN WNI.

B. Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin 1.

Setiap peneliti yang telah memperoleh ijin/persetujuan pengambilan, pemungutan dan penangkapan spesimen dan sample bahan fisik dari Menteri atau pejabat yang berwenang maupun dari Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, berhak memperoleh layanan kemudahan dan dukungan dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

2.

Untuk mendapatkan ijin dimaksud setiap peneliti wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk jenis-jenis yang dilindungi dan yang tidak terdapat dalam kuota pengambilan/penangkapan; dan/atau langsung kepada Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi atau yang dilindungi yang termasuk dalam Appendix II dan III CITES ataupun non-CITES;

3.

Wajib mengurus SATS-DN sebagai bukti untuk dapat mengangkut tumbuhan dan satwaliar keluar dari kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

4.

Wajib membuat laporan hasil pengambilan dan penangkapan;

5.

Wajib mempresentasikan proposal atau rencana program pengambilan/ penangkapan specimen;

6.

Selama proses pengambilan/penangkapan, setiap peneliti diwajibkan :

a.

Wajib mengikutsertakan pemandu/pendamping setempat, dan menanggung segala biaya dan akomodasi pemandu/pendamping;

b.

Wajib menjaga agar tidak menimbulkan kerusakan habitat atau populasi alam;

c.

Wajib menjaga agar untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup tidak menimbulkan resiko luka atau kematian yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar.

9


LAMPIRAN 1 Form 1. Simaksi


KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Jl. Poros Maros-Bone Km. 12 Bantimurung, Telp. : (0411) 3880252, Fax. : (0411) 3880139, Kotak Pos: 4747

M A R O S SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI) Nomor : SI. /BTNBABUL-1/PPK/2014 Dasar:

1. 2.

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P. 7/IV-SET/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;

Dengan ini memberikan Izin Masuk Kawasan Konservasi: Kepada

:

Untuk

:

Di Lokasi

:

Waktu

:

Dengan Ketentuan : 1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan atau Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II serta kepada aparat keamanan dan pemerintahan setempat. 2. Didampingi petugas dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan atau Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah dengan beban tanggungjawab dari pemegang SIMAKSI ini. 3. Menyerahkan kepada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai Pelaksanaan kegiatan berupa : a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/pendidikan/penjelajahan/cinta alam/jurnalistik atau; b. Copy film/video/foto jadi untuk pembuatan film/video/pengambilan foto. 4. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggungjawab pemegang SIMAKSI ini. 5. Komersialisasi hasil kegiatan penelitian (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyetor hasil komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui rekening Kas Negara pada bank-bank pemerintah. 6. Khusus untuk pembuatan film/video, dalam film/video yang dibuat wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan logo Kementerian Kehutanan. 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. SI M AK SI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan tandatangan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Demikian Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Materai 6000

Pemegang SIMAKSI

Dikeluarkan di : Maros Pada tanggal : Kepala Balai,

Ir. Sri Winenang, MM NIP. 19601219 198903 I 002

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA 3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung 4. BUPATI MAROS di Maros 5. BUPATI PANGKAJENE dan KEPULAUAN di Pangkep 6. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I 7. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II


LAMPIRAN 2 Surat Pernyataan


SURAT PERNYATAAN (Penelitian) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/sebagai penanggungjawab Tim Peneliti: Judul

:

Lokasi

:

Pada hari ini ................... tanggal ....................................... bulan ............................ tahun ............................................, di kantor Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, saya menyatakan: 1.

Bahwa Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan penelitian, dalam rangka pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan penelitian.

2.

Bahwa Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak dan berwenang menghentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan penelitian, setelah menerima Berita Acara dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

3.

Sebagai penanggungjawab penelitian berkewajiban melaksanakan persyaratan-persyaratan yang dibebankan oleh Ditjen PHKA sebagai berikut: a.

Tahap Persiapan: Dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan penelitian, akan menyerahkan data kepada Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, meliputi: 1)

Tata letak lokasi penelitian Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak merubah rencana tata letak tersebut apabila ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang dipergunakan sebagai lokasi penelitian.

2)

Proposal Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak merubah proposal dimaksud apabila ternyata isi proposal bertentangan dengan maksud dan tujuan konservasi.

b.

3)

Daftar rombongan (crew) beserta tugasnya masing-masing.

4)

Rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan perlengkapan penelitian yang dipakai dalam penelitian.

Tahap Pelaksanaan 1)

Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan.

2)

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut angka 1): a)

Tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi keindahan alam setempat.

b)

Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi penelitian.


c)

Tidak akan mengambil dan mengangkut tumbuhan atau satwa liar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d)

Tidak akan keluar dari sasaran/obyek penelitian yang telah ditentukan.

e)

Akan mengikuti tata tertib sebagai peneliti sesuai dengan peraturan perundangundangan.

f)

Akan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama penelitian berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.

g)

Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk oleh Ditjen PHKA dan atau Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

h)

Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat/yang ditunjuk demi keselamatan dan ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora dan atau fauna.

i)

Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku, dan transportasi bagi Petugas sesuai dengan Peraturan dari Kementerian Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

4.

Menyerahkan 1 (satu) fotokopi laporan dan data serta informasi hasil penelitian kepada Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung apabila pelaksanaan penelitian dimaksud telah dilaksanakan serta telah selesai masa pengolahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

5.

Bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat pelaksanaan penelitian dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi.

6.

Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Maros, ...........................................

Materai 6000 ......................................................


SURAT PERNYATAAN (Ekspedisi) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/sebagai penanggung jawab Tim Ekspedisi: Judul

:

Lokasi

:

Pada hari ini ................... tanggal ....................................... bulan ............................ tahun ............................................, di kantor Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, saya menyatakan: 1.

Bahwa Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan ekspedisi, dalam rangka pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan ekspedisi.

2.

Bahwa Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak dan berwenang menghentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan ekspedisi, setelah menerima Berita Acara dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

3.

Sebagai penanggung jawab ekspedisi berkewajiban: a.

Tahap Persiapan: Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ekspedisi, menyerahkan data kepada Ditjen PHKA dan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, meliputi: 1)

Tata letak lokasi ekspedisi. Ditjen PHKA dan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak mengubah rencana tata letak tersebut apabila ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang dipergunakan sebagai lokasi ekspedisi.

2)

Proposal untuk dipelajari maksud, tujuan, obyek, dan sasaran ekspedisi. Ditjen PHKA dan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak merubah proposal dimaksud apabila ternyata isi proposal bertentangan dengan maksud dan tujuan konservasi.

b.

3)

Daftar tim beserta tugasnya masing-masing.

4)

Rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan perlengkapan ekspedisi.

Tahap Pelaksanaan: 1)

Pelaksanaan ekspedisi dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan.

2)

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut angka 1): a)

Tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi keindahan alam setempat.

b)

Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi ekspedisi.


c)

Tidak akan mengambil dan mengangkut tumbuhan atau satwa liar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

d)

Tidak akan keluar dari sasaran/obyek ekspedisi yang telah ditentukan.

e)

Akan mengikuti tata tertib sebagai pengunjung sesuai dengan peraturan perundangundangan.

f)

Akan bertanggungjawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama ekspedisi berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.

g)

Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk oleh Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

h)

Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat/yang ditunjuk demi keselamatan dan ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora, dan atau fauna.

i)

Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku, dan transportasi bagi Petugas sesuai dengan Peraturan dari Kementerian Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

4.

Menyerahkan 1 (satu) fotokopi laporan dan data serta informasi hasil ekspedisi kepada Ditjen PHKA Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung apabila pelaksanaan ekspedisi dimaksud telah dilaksanakan serta telah selesai masa pengolahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

5.

Akan bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat pelaksanaan ekspedisi dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi.

6.

Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Maros, ...........................................

Materai 6000 ......................................................


SURAT PERNYATAAN (Pembuatan film/jurnalistik) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Alamat/Telepon : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Tim ............................................ yang akan melaksanakan pembuatan film/jurnalistik sebagai berikut: Judul

:

Lokasi

:

Pada hari ini ................... tanggal ....................................... bulan ............................ tahun ............................................, di kantor Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, saya menyatakan: 1.

Bahwa Ditjen PHKA dan atauBalai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan pembuatan film/jurnalistik, dalam rangka pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan pembuatan film/jurnalistik tersebut.

2.

Bahwa Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak dan berwenang menghentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan pembuatan film/jurnalistik, setelah menerima Berita Acara dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

3.

Sebagai penanggung jawab pembuatan film/jurnalistik berkewajiban : a.

Tahap Persiapan: Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pembuatan film/jurnalistik, akan menyerahkan data kepada Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berupa : 1)

Tata letak lokasi pembuatan film/jurnalistik Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak mengubah rencana tata letak tersebut bila ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang dipergunakan sebagai lokasi pembuatan film/jurnalistik.

2)

Sinopsis Ditjen PHKA dan atauBalai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak mengubah skenario pembuatan film/jurnalistik dimaksud apabila ternyata jalan ceritanya bertentangan dengan maksud dan tujuan konservasi.

b.

3)

Daftar tim beserta tugasnya masing-masing.

4)

Rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan perlengkapan pembuatan film/jurnalistik.

Tahap Pelaksanaan: 1)

Pelaksanaan pembuatan film/jurnalistik dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan.

2)

Dalam melaksanakan kegiatan angka 1): a)

Tidak akan merubah, menambah atau mengurangi keindahan alam setempat dengan dekorasi buatan atau â&#x20AC;&#x153;photo trickâ&#x20AC;?.


b)

Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi pembuatan film/jurnalistik.

c)

Tidak akan membuat adegan yang melanggar atau bertentangan dengan tujuan konservasi sumber daya alam.

d)

Tidak akan keluar dari sasaran/obyek yang telah ditentukan.

e)

Akan mengikuti tata tertib sebagai pengunjung sesuai dengan peraturan perundangundangan.

f)

Akan bertanggungjawab penuh terhadap tindakan crew selama pembuatan film / jurnalistik berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.

g)

Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk Ditjen PHKA dan atau Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

h)

Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat/yang ditunjuk demi keselamatan dan ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora, dan atau fauna.

i)

Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku dan transportasi bagi petugas, sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

4.

Menyerahkan 1 (satu) kopi video hasil peliputan/jurnalistik kepada Ditjen PHKA dan atau Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung apabila pelaksanaan pembuatan film/jurnalistik dimaksud telah dilaksanakan dan serta selesai masa processing, dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

5.

Akan bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat pelaksanaan pembuatan film/jurnalistik dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi.

6.

Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Maros, ...........................................

Materai 6000 ......................................................


LAMPIRAN 3 Alur Simaksi


PROSES PEMBUATAN SIMAKSI* BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Unit Pengelola No I

Tahapan Kegiatan

5.

Surat Izin Penelitian dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi

6.

Surat Pemberitahuan Penelitian dari Kementerian Dalam Negeri

7. 8.

Surat rekomendasi dari mitra kerja Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif

Kasubag TU

Kepala Balai

Keterangan

9. Sinopsis 10. Daftar peralatan 11. Daftar anggota tim 12. Kartu pers dari lembaga yang berwenang Warga Negara Indonesia (WNI)**** Persyaratan: 1. Proposal kegiatan 2. Fotokopi tanda pengenal 3. Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan 4. Surat rekomendasi dari mitra kerja 5. Kartu pers dari lembaga yang berwenang Memasang lembar disposisi Mencatat dalam buku agenda Menyampaikan naskah Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi

III

-

IV

-

Menerima, memeriksa dan memberikan disposisi

V

-

Memproses SIMAKSI Penyelesaian administrasi dengan pemohon Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf SIMAKSI

VI

Pokja PPK

Permohonan SIMAKSI** a. Warga Negara Asing (WNA)*** Persyaratan: 1. Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian 2. Proposal kegiatan 3. Fotokopi paspor 4. Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan

b.

II

Pemohon

Bagian Umum/ Persuratan

VII

Menerima, memeriksa dan menandatangani SIMAKSI

VIII

-

IX

-

Memberikan nomor SIMAKSI Menyampaikan SIMAKSI dan arsipnya kepada: Pemohon Pokja PPK Bagian Umum/Persuratan Menerima SIMAKSI

Keterangan: * Proses pembuatan simaksi selama 3 hari ** Surat permohonan seminggu sebelum kegiatan *** Warga Negara Asing (WNA) Kegiatan penelitian dan pengembangan memenuhi persyaratan 1,2,3,4,5,6,7 Kegiatan ilmu pengetahuan dan pendidikan memenuhi persyaratan 1,2,3,4,7 Kegiatan pembuatan film memenuhi persyaratan 1,2,3,4,8,9,10,11 Kegiatan ekspedisi memenuhi persyaratan 1,2,3,4 Kegiatan jurnalistik memenuhi persyaratan 1,2,3,4,12 **** Warga Negara Indonesia (WNI) Kegiatan penelitian dan pengembangan memenuhi persyaratan 1,2,3,4 Kegiatan ilmu pengetahuan dan pendidikan memenuhi persyaratan 1,2,3,4 Kegiatan pembuatan film memenuhi persyaratan 1,2,3 Kegiatan ekspedisi memenuhi persyaratan 1,2,3 Kegiatan jurnalistik memenuhi persyaratan 1,2,3,5 Pokja PPK : Kelompok Kerja Pengawetan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Operasional Pemeriksaan dan Operasional Pemeriksaan Penyimpanan/Penyampaian


PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN* BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Unit Pengelola No I

Tahapan Kegiatan

II

-

Telah memperoleh SIMAKSI Konsultasi kegiatan lebih lanjut Presentasi awal kegiatan Menyampaikan data dan informasi terkait dengan Perencanaan dan Pemolaan

III

-

Menyampaikan data dan informasi terkait dengan kegiatan Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati

IV

-

Menyampaikan data dan informasi terkait dengan Penyidikan dan Perlindungan Hutan

V

-

Melaksanakan pemantauan/pendampingan di lapangan

VI

-

Memberikan informasi teknis Presentasi akhir kegiatan Penyampaian laporan sementara hasil kegiatan (Hardcopy/Softcopy Report )**

Pemohon

Keterangan: * Kegiatan: Penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan pendidikan Pembuatan film Ekspedisi Jurnalistik ** Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya 14 -30 hari setelah kegiatan selesai. Pokja PP : Kelompok Kerja Perencanaan dan Pemolaan Pokja PPK : Kelompok Kerja Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati : Kelompok Kerja Penyidikan dan Perlindungan Hutan Pokja PPH : Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan II SPTN

Pokja PP

Pokja PPK

Pokja PPH

SPTN

Keterangan

Operasional Pemeriksaan dan Operasional Pemeriksaan Penyimpanan/Penyampaian


PROSES PEMBUATAN SATS-DN* BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Unit Pengelola No I

Tahapan Kegiatan

Kasubag TU

Kepala Balai

Keterangan

2. Proposal kegiatan 3. Surat permohonan izin pengambilan sampel Warga Negara Indonesia (WNI) Persyaratan: 1. Surat rekomendasi penelitian (ASLI) dari institut/lembaga 2. Proposal kegiatan 3. Surat permohonan izin pengambilan sampel Memasang lembar disposisi Mencatat dalam buku agenda Menyampaikan naskah Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi

III

-

IV

-

Menerima, memeriksa dan memberikan disposisi

V

-

Memproses SATS-DN Penyelesaian administrasi dengan pemohon Memeriksa dan meneliti sampel yang akan diangkut Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf SATS-DN

VI

Pokja PPK

Permohonan SATS-DN** a. Warga Negara Asing (WNA) Persyaratan: 1. Surat rekomendasi penelitian (ASLI) dari institut/lembaga Kementerian Kehutanan (Dirjen.PHKA) dan LIPI

b.

II

Pemohon

Bagian Umum/ Persuratan

VII

Menerima, memeriksa dan menandatangani SATS-DN

VIII

-

IX

-

Memberikan nomor pada berkas-berkas SATS-DN Menyampaikan SATS_DN beserta arsipnya kepada: Pemohon Pokja PPK Bagian Umum/Persuratan Kepala SPTN I dan II Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Menerima SATS-DN***

Keterangan: * Proses pembuatan SATS-DN selama 3 hari dan hanya diberikan kepada peneliti dari luar Sulawesi Selatan ** Surat permohonan seminggu sebelum kegiatan Pokja PPK : Kelompok Kerja Pengawetan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Operasional Pemeriksaan dan Operasional Pemeriksaan Penyimpanan/Penyampaian


LAMPIRAN 4 Persyaratan Simaksi


PERSYARATAN PERMOHONAN SIMAKSI WARGA NEGARA ASING (WNA) NO. 1.

JENIS KEGIATAN PENELITIAN dan PENGEMBANGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DOKUMEN YG DIPERLUKAN Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian Proposal Kegiatan Penelitian Fotocopy Paspor Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1) Surat Izin Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi Surat Pemberitahuan Penelitian dari Kementerian Dalam Negeri RI. Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja

2.

ILMU PENGETAHUAN dan PENDIDIKAN

1. 2. 3. 4. 5.

Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian Proposal Kegiatan Fotocopy Paspor Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1) Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja

3.

EKSPEDISI

1. 2. 3. 4.

Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian Proposal Kegiatan Fotocopy Paspor Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1)

4.

PEMBUATAN FILM

1. 2. 3. 4. 5.

5.

JURNALISTIK

1. 2. 3. 4. 5.

Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian Proposal Kegiatan Fotocopy Paspor Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1) Surat Izin Produksi Pembuatan Film Non Cerita/Cerita di Indonesia dari KEMENPAR dan Ekonomi Kreatif 7. Sinopsis 8. Daftar Peralatan 9. Daftar Anggota Tim Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian Proposal Kegiatan Fotocopy Paspor Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1) Kartu Pers dari Lembaga yang Berwenang

KETERANGAN 1. SIMAKSI dari Sekretaris DIRJEN PHKA (lebih dari 1 lokasi UPT) 2. Menyediakan Materai Sebanyak 2 buah


PERSYARATAN PERMOHONAN SIMAKSI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DOKUMEN YG DIPERLUKAN Proposal Kegiatan Penelitian Fotocopy Tanda Pengenal Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1) Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja

NO. 1.

JENIS KEGIATAN PENELITIAN dan PENGEMBANGAN

2.

ILMU PENGETAHUAN dan PENDIDIKAN

1. Proposal Kegiatan 2. Fotocopy Tanda Pengenal 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1)

3.

EKSPEDISI

1. Proposal Kegiatan 2. Fotocopy Tanda Pengenal 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1)

4.

PEMBUATAN FILM

1. Proposal Kegiatan 2. Fotocopy Tanda Pengenal 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1)

5.

JURNALISTIK

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Proposal Kegiatan Fotocopy Tanda Pengenal Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Form. 1) Kartu Pers dari Lembaga yang Berwenang

KETERANGAN 1. Menyediakan Materai Sebanyak 2 buah

SOP SIMAKSI  

Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you