Issuu on Google+

C

M

Y

C

K

EDISI

SENIN TERBIT PAGI

Benarkah ? Ada Menteri Terlibat Skandal Seks JAKARTA,Kalpost. Baru berjalan tak lebih dari sepekan, kabinet SBY-Boediono direspon negatif oleh publik. Mulai dari penunjukan Menteri Kesehatan Endang Rahayu yang dituding sebagai agen asing, wacana kenaikan gaji, sampai skandal seks.

Jaksa Agung Klarifikasi Transkrip ke Ritonga

HARIAN PAGI

www.kalpost.com/email :kalpostkalpost@gmail.com

SAMARINDA Kalpost, Pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) hingga kini belum juga menunjukan pekerjaan yang signifikan, kucuran dana dari APBD Kota dan APBD Provinsi pun nilai nyaris mencapai 1 triliun. Ironisnya hingga saat ini belum juga tuntas. Menteri Perhubungan yang saat itu dipegang Hatta Rajasa dalam SK bernomor KP 223 tahun 2005 tertanggal 21 September 2005 sudah memberikan peringatan bila dalam batas waktu selama 3 tahun proyek itu belum juga selesai dilaksanakan,maka Keputusan Pelaksanaan pembangunan bandara umum dapat dicabut.

Bowo Handoko RENCANA : BSB bila tuntas di bangun, Sayang banyak kendala di dalamnya masyarakat juga layak tahu masalah yang terjadi mulai dari proses hingga

BACA HALAMAN 15

TAMPAK: seperti tamu biasa dengan setelan hem lengan pendek biru muda bermotif garis lurus ke bawah dan serasi dengan celana kain warna biru tua. Tanpa rombongan atau pengamanan dari petugas, Wakil Walikota Samarinda itu tampak sangat sederhana datang untuk sekadar menengok dan melihat persiapan terbitan perdana harian pagi Kalpost. Sekira pukul 14.30 Syaharie Ja’ang bersama seorang kerabatnya terlihat memasuki dapur redaksi Kalpost yang berada di lantai dua di bilangan Jalan KH Mas Mansyur kelurahan Loa Bakung kecamatan Sungai Kunjang. Ja’ang langsung disambut Pemred

Gunyting di sini

Kupon ini dapat di kirim ke redaksi kalpost Kantor Redaksi dan Pemasaran JL. K. H. Mas Mansyur NO. 3 Rt 01 Rw 1 LT. II Sungai Kunjang Samarinda Kaltim, Indonesia Telp. (0541) 273106. FAX/. 0541 273107

Kalpost Sonny Setiawan dan awak redaksi lainnya. Tidak lama, awak redaksi Kalpost langsung terlibat perbincangan hangat dengan orang nomor dua di Samarinda, perbincangan itu terus mengalir tanpa batas dan penuh keakraban. Dalam kunjungannya tersebut, Ja’ang menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap upaya terbitnya harian Kalpost untuk turut serta mengawal arah pembangunan di Kaltim terutama Samarinda. Banyak pertanyaan yang dilontarkan sejumlah wartawan

SILAHKAN BACA HALAMAN 15

INVESTIGASI REPORTING

Kasus Bansos Kukar Jilid II (1) SUDAH waktunya rakyat bicara soal tindak pidana korupsi dan mengetahui bagaimana para pelaku mengatur strategi untuk 'menguras' dana APBD , kasus bansos kukar jilid II selama ini masih belum diketahui masyarakat di daerah ini, terutama rakyat Kutai Kartanegara. Redaksi Harian Kalpost akan membuka secara transparan berdasar investigasi yang dilakukan tim wartawan Kalpost. Dari tulisan ini akan terungkap siapa saja yang berperan dan aktor intelektual dalam mencuri uang rakyat di kabupaten terkaya Khairudin itu. Kasus Bansos Kukar jilid 2 telah menjatuhkan hukuman terhadap Setia Budi, kini kasus bansos Kukar jilid 2 berlanjut dan diserahkan pada Kejati Kaltim. Penyidik kemudian menetapkan Khairudin anggota DPRD Kukar dari partai Golkar sebagai tersangka, selanjutnya penyidik juga menetapkan Basran Yunus selaku asisten IV tersangka dan Boyke pengusaha juga tersangka. Tulisan ini kami mulai dengan 3 orang yang sudah di beri gelar TERSANGKA.

Pokja Tuding Kejati Diskriminatif

sita sesuai dengan hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya, selebihnya menunggu persidangan untuk 3 tsk,"jelas As Pidsus Baringin Sianturi,SH kepada Kalpost diruang kerjanya belum lama ini. Menurutnya lagi penyidik sudah me-ngambilkan langkah cepat dengan mengi-rim surat ijin ke PN Kukar untuk proses penyitaan.

Syahkroni

Menengok Persiapan Penerbitan Perdana Ja’ang: Penuh anak muda

UNTUK BERLANGANAN HUBUNGI REDAKSI PEMASARAN SAMARINDA : (0541) 273106 TENGARONG : 085250455388

SILAHKAN BACA HALAMAN 15

Penyidik Evaluasi Pemeriksaan Saksi dan TSK SAMARINDA, Kalpost Lama tidak terdengar soal penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) Kukar APBD 2005 -2006 Rp19,7 milyar yang sudah menetapkan 3 tersangka (TSK), salah satunya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masih aktif Khairud-din.Saat ini penyidik memfokuskan mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, selain itu juga meneliti barang bukti untuk penyitaan seperti

12.30 WITA 19.19 WITA 18.11 WITA 19.22 WITA 04:39 WITA

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

FD Desak Pemprov Serahkan Hasil Audit BPKP

dokumen dan barang bukti lainnya. Penyidik juga melakukan pemberkasan untuk secepatnya dilimpahkan ke Penga-dilan Negeri (PN). Pernyataan itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Baringin Sianturi,SH didam-pingi Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Kaltim Syakroni,SH. "Saat ini penyidik masih melakukan evaluasi pemeriksaan saksi dan tersangka serta barang bukti untuk keperluan penyitaan barang bukti sesuai dengan surat KPK, salah satunya dokumen-dokumen yang dianggap berkaitan dengan perkara tersebut dan itu sudah sebagian kami

K

HARGA ECERAN Rp. 2.500,-

Berani & Edukatif

Baringin : Penyitaan barang bukti sesuai pentunjuk KPK

Y

SILAHKAN BACA HALAMAN 15

SILAHKAN BACA HALAMAN 15

SILAHKAN BACA HALAMAN 15

Zuhur Ashar Magrib Isya Subuh

M

KALPOST/DJO

SEMENTARA Pokja 30 melalui kordinatornya Carolius Tuah menuding Kejaksaan Tinggi Kaltim tidak terlihat serius dalam menangani kasus APBD Kukar 2005-2006 Rp19,7 milyar tersebut, bahkan cendrung diskrimi-natif dengan tersangka lainnya yang kini nasibnya sudah di penjara seperti kasus di Bontang. "Kejati memang tidak terlihat serius menangani kasus bansos kukar ini, bahkan cenderung diskrimi-natif .Ingat! untuk kasus di Bontang, mereka sampai rela mencegat tersangka waktu pelantikan DPRD Kaltim, "ujar Tuah melalui telepon selulernya belum Carolius Tuah lama ini. Meying-gung alasan pen-yidik tidak-menahan tersangka karena ber-sikap koop-eratif dan hal tersebut sesuai dengan KUHAP.-Carolius Tuah justru balik bertanya, ukuran kooperatif. SILAHKAN BACA HALAMAN 15

Bunga SBI Rp 583,1 M Di Bankaltim di Pertanyakan PERBINCANGAN : Wakil Walikota Syaharie Ja’ang bersama Redaksi Media harian pagi Kalpost terlibat perbincangan hangat seputar persoalan kota Samarinda yang dinilai kian kompleks.

Rekomendasi pansus ke penyidik, Langkah KPK tepat SAMARINDA Kalpost :Kasus Sertifikat Bank Indonesia di BPD Kaltim (sekarang Bankaltim) sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Bunga dalam SBI Bankaltim tahun 2006 telah mencapai Rp583.185.553.972,48. dana ini ternyata digunakan untuk membanyar bunga dana pihak ketiga berupa Giro,tabungan dan deposito sebesar Rp530.352.341.960,35. Dalam masalah ini sebetulnya sudah pernah ditangani pansus SBI DPRD Kaltim periode 2004 -2009, namun pansus tidak bisa masuk lebih dalam terkait masalah SBI.Hasil kesimpulan pansus merekomendasikan agar masalah SBI ini di tindaklanjuti aparat penegak hukum. SILAHKAN BACA HALAMAN 15

C

M

Y

K

C

M

Y

K


2

NASIONAL

KALPOST

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

Transkrip Rekaman Bukti Rekayasa Kasus KPK JAKARTA, Kalpost - Transkrip rekaman itu beredar di kalangan terbatas sejak hari Minggu kemarin, 25 Oktober 2009. Isinya, sebagaimana telah diberitakan sejumlah media sebelumnya, kuat mengindikasikan adanya rekayasa sistematis untuk mengkriminalisasikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Seorang sumber tepercaya, yang terlibat langsung dalam pusaran perkara ini mengkonfirmasikan kesahihan dari transkrip tersebut. Transkrip itu, tak lain, adalah cuplikan percakapan yang terekam dalam penyadapan yang dilakukan KPK terhadap Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo--bos PT Masaro Radiokom yang kini menjadi buronan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Sejumlah nama petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, termasuk jaksa dan polisi penyidik, disebut-sebut di dalamnya. Salah satunya diduga Wisnu Subroto yang ketika itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kepada wartawan ini, Wisnu keras membantah. Pejabat yang lain yang namanya disebut-sebut diduga adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji. Ditanya wartawan Senin, 26 Oktober 2009 di Bogor, ia hanya menggumam, "... Ehmmm." Dari Mabes Polri juga muncul nama yang diduga adalah Irjen Pol. Hadiatmoko, Wakil Kepala Bareskrim Polri yang kini menjabat sebagai perwira tinggi di Mabes Polri. Dikonfirmasi, Hadiatmoko hanya menjawab singkat, "No comment." Ihwal dugaan sejumlah perwira tinggi kepolisian ini, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri berjanji akan mempelajarinya. Adapun Kepala Humas Kejaksaan Agung Didi Juru Bicara Kejaksaan Agung Didiek Darmanto menantang balik KPK untuk membuka bukti rekaman itu. "Silakan saja kalau mau diungkap," katanya, Selasa 20 Oktober 2009. Berikut cuplikan transkrip tersebut yang didapat wartawan. Anggodo ke Wisnu Subroto (22 Juli 2009:12.03) “… nanti malam saya rencananya ngajak si Edi (Edi Soemarsono, saksi dan teman dekat mantan Ketua KPK Antasari Azhar, red.) sama Ari (Ari Muladi, tersangka kasus pemerasan dan teman Anggodo, red.) ketemu Truno-3 (Mabes Polri kerap disebut sebagai "Trunojoyo"). Wisnu Subroto ke Anggodo (23 Juli 2009:12.15) “Bagaimana perkembangannya?” “Ya, masih tetap nambahin BAP, ini saya masih di Mabes.” “Pokoknya berkasnya ini kelihatannya dimasukkan ke tempatnya Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung), minggu ini, terus

ILUSTRASI. balik ke sini, terus action.” “RI-1 belum.” “Udah-udah, aku masih mencocokkan tanggal.” Anggoro ke Anggodo (24 Juli 2009:12.25) “Yo pokoke saiki Berita Acara-ne kene dikompliti (ya pokoknya sekarang Berita Acara-nya dilengkapi).” “Wes gandeng karo Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung) kok dek’e (dia sudah nyambung kok dengan R) “Janji ambek Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung), final gelar iku sama kejaksaan lagi, trakhir Senen (Janji sama Rit gelar perkara final dengan kejaksaan lagi, terakhir Senin).” “… sambil ngenteni surate RI-1 thok nek? (... tinggal menunggu surat dari RI1?)” “Lha, kon takok’o Truno, tho (ya kamu tanyakan ke Trunojoyo, dong).” “Yo mengko bengi, ngko bengi dek’e (ya nanti malam saya tanyakan ke dia).” Hadiatmoko ke Anggodo (27 Juli 2009, 18.28) “..dan ini kronologinya saya sudah di Bang Far (nama lelaki) seua,” “Sebetulnya ada satu saksi lagi si Edi Sumarsono, Pak, yang Antasari itu, Pak. Sama pembuktian lagi waktu Ari kesana, ada pertemuan rapat dengan KPK, Pak.” “Ada pertemuan di ruang rapat Chandra (Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, red.)” Anggodo ke Kos (nama laki-laki, red) (28 Juli 2009, 12.42) “Kos, itu kronologis jangan lu kasih dia loh, Kos.” “Jangan dikasihkan soalnya Edi sudah berseberangan.” “Cuman lu harus ngomong sama dia: ’terpaksa lu harus jadi saksi,’ karena Chandra lu yang perintah, kalao nggak, nggak bisa nggandeng.” Anggodo ke seorang perempuan (28 Juli 2009, 21.41) “Besok kon tak ente…, ngomong ke Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung, red.) (Besok kamu saya tunggu ..., bicara ke R), Edi Sumarsono itu bajingan bener, sebenarnya dia mengingkari semua.” “Besok penting ngomong. Edi ngingkari, Pak, padahal Antasari bawa Chandra.” Anggodo ke Prm (penyidik) (29 Juli 2009, 13.09) “Kelihatannya kronologis saya yang

DPR: Kalau Betul Rekayasa, Itu Adalah Kejahatan JAKARTA, Kalpost - DPR akan memanggil pimpinan KPK terkait rekaman yang berisi rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Jika rekayasa itu benar, maka penetapan tersangka Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah kejahatan. "Kalau betul apa yang dilakukan Kejaksaan dan Polri itu misleading. Berarti status tersangka dan fakta hukum juga fiktif. Itu kejahatan kalau betul," kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/ 2009).

Pemanggilan pimpinan KPK akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Menurut Benny, pembeberan rekaman yang berisi rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK di muka Komisi III DPR tidak akan bermasalah. "Justru kalau dibuka di luar itu yang bermasalah," cetus Benny. Seperti diketahui, rekaman itu berisi skenario mengkriminalisasi pimpinan KPK. Di dalamnya terdengar suara orang yang mirip pejabat di Kejagung dan Polri serta Anggodo Widjojo. Orang-orang yang namanya disebut di rekaman itu menyangkal terlibat dalam skenario tersebut. (kps/dtc)

benar.” “Iya sudah benar kok, saya lihat, di surat lalu lintas. Saya sudah ngecek ke Imigrasi, sudah benar kok.” Anggodo ke Wisnu Subroto (29 Juli 2009, 13.58) “Terus gimana, Pak, mengenai Edi gimana, Pak?” “Edi udah tak omongken Ir (nama salah satu jaksa di Kejaksaan Agung) apa. Ini bukan sono yang salah, kita-kita ini yang jadi salah.” “Iya, padahal dia saksi kunci Chandra.” “Maksud saya Pak, dia kenalnya dari Bapak dan Pak Wisnu (nama petinggi Kejaksaan Agung), gak apaapa kan, Pak.” “Nggak apa-apa, kalau dari Wisnu nggak apa-apa lah.” “Kalau kita ngikutin, kan berarti saya ngaku Ir (nama jaksa di Kejaksaan Agung) kan. Cuma kalau dia nutupin dia yang perintah… perintahnya Antasari suruh ngaku ke Chandra itu gak ngaku. Terus siapa yang ngaku?” “Ya, you sama Ar.” “Nggak bisa dong Pak, wong nggak ada konteksnya dengan Chandra.” “Nggak, saya dengar dari Edi.” “Iya dari Edi, emang perintahnya dia Pak. Lha, Edinya nggak mau ngaku, gitu Pak, dia nggak kenal Chandra, saya ndak nyuruh ngasihin duit, gimana, Bos?” “Ya ndak apa-apa” Anggodo ke Wisnu Subroto (30 Juli 2009, 19.13) “Pak tadi jadi ketemu?” “Udah, akhirnya Kos (nama seseorang) yang tahu persis teknis di sana. Suruh dikompromikan di sana, Kosasih juga sudah ketemu Pak Susno, dia juga ketemu Pak Susno lagi si Edi. Yang penting kalo dia tidak mengaku susah kita.” “Yang saya penting, dia menyatakan waktu itu supaya membayar Chandra atas perintah Antasari.” “Nah itu.” “Wong waktu di malam si itu dipeluk anu tak nanya, kok situ bisa ngomong. Si Ari dipeluk karena teriak-teriak, dipeluk sama Chandra itu kejadian.” “Bohong, nggak ada kejadian, kamuflase saja.” “Nggak ada memang. Jadi dia cuma dikasih tau disuruh Ari gitu. Dia curiga duite dimakan Ari.” “Bukan sial Ari-nya Pak, dia cerita pada waktu ke KPK dia yang minta

Ari, kalau ditanya saya bilang Edi ada di situ, diwalik (dibalik) samasama doa, Ari yang suruh ngomong dia ngomong dia ada. Kalau itu saya gak jadi masalah pak, itu saya suruh…” “Pokoknya yang kunci-kuncinya itu saya sudah ngomong sama Kosasih, kalo tidak ada lagi…nyampe…ya berarti ya enggak bisa kasus ini gitu.” “Yang penting buat saya Pak si Ari ini, dia ngurusi AR (pimpinan KPK, red) segala. Ujung-ujungnya dia dapet perintah nyerahkan ke Chandra itu siapa, Pak? Kan nggak nyambung, Pak.” “Bukan Pak, dia memerintahkan nyerahken ke Chandra yang Bapak juga tahu, kan, karena kalo gak ada yang merintah Chandra, Pak, nggak nyambung uang itu, lho." “Memang keseluruhan tetap keterangan itu, kalau Edi nggak ngaku ya biarin yang penting Ari sama Anggodo kan cerita itu” “Kan saksinya kurang satu.” “Saksinya akan sudah dua, Ari sama Anggodo” “Saya bukan saksi, saya kan penyandang dana, kan.” “Kenapa dana itu dikeluarkan, karena saya disuruh si Edi kan, sama saja kan, hahaha…” “Suruh dia ngaku lah, Pak, kalao temenan kaya gini ya percuma, Pak, punya temen.” “Susno dari awal berangkat sama saya ke Singapura. Itu dia sudah tahu Toni itu saya, sudah ngerti, Pak. Yang penting dia nggak usah masalahin. Itu kan urusan penyidik.” "Yang penting dia ngakuin itu bahwa dia yang merintahkan untuk nyogok Chandra, itu aja.” “Sekarang begini, dia perintahkan kan udah Ari denger, you denger kan. Sudah selesai…” “Tapi, kalo dia nggak bantu kita Pak, terjerumus. Dia dibenci sama Susno.” “Biarin aja, tapi nyatanya dia ngomong dipanggil Susno.” Anggodo dengan seorang perempuan (6 Agustus 2009, 20.14) “Iyo tapi ditakono tanda tangani teke sopo, iya toh gak iso jawab. Modele bajingan kabeh, Yang. Chandra iku yo, wis blesno ae, Yang, ojo ragu-ragu… (Iya, tapi ditanyakan ini tanda tangan siapa, iya toh tidak bisa menjawab. Modelnya bajingan semua, Yang. Chandra itu dijebloskan saja, Yang, jangan ragu-ragu...).” Anggodo dengan seorang lakilaki (7 Agustus 2009, 22.34) “Menurut bosnya Trunojoyo, kalau bisa besok sudah keluar.” “Dia bilang tidak bagus, karena pemberitaannya hari Minggu, orang sedang libur. Bagusnya Senin pagi, langsung main.” “Truno (Trunojoyo, red) minta TV dikontak hari ini, supaya besok counter-nya dari Anggoro.” Anggodo dengan … (8 Agustus 2009, 20.39) “Nggak usah ngomong sama penyidik. Cuma Abang saja tahu bahwa BAP-nya Ari tuh seperti itu. Jadi dalam posisi dia BAP, masih sesuai apa yang dia anu. Jangan sampai dia berpikir, kita bohong.” “Siap, Bang.” “Sama harus dikaitkan ini, seperti sindikat Edi, Ari sama KPK satu

sindikat mau memeras kita, ya Bang” “Iya.” “Intinya si Ari sudah di BAP seperti kronologis. Kenapa kok kita laporkan Ari itu. Kenapa sudah laporan begini kok dia melarikan diri. Gitu loh. Dan si Edi itu di BAP itu nggak ngaku. Kita nggak usah ngomong. Pokoknya si Edi nggak tahu kita. ”Bang, nanti maksudnya di BAP kita nantinya, inti bahwa pengakuan itu, Bang.” “Iya.” “Sekarang jangan dibuka dulu. Maksudnya status si Ari itu, kita merasa Ari sama Edy dan ini tuh, ini kita diperas KPK sudah kita bayar. Kenapa jadi masalah begini. Gitu loh, Bos.” “Iya.” “Menurut pengakuan Ari, dia sudah membayar seluruh dana tersebut kepada orang-orang KPK, nggak tahu siapa.” “Betul.” Al (nama seorang laki-laki) dengan Anggodo (10 Agustus 2009,17.33) “Secara keseluruhan apik (bagus). Anggoro nggak lari.” “Kenceng dia ngomonge (gamblang dia bicaranya).” “Kenceng. Tak rekam banter mau? (Gamblang. Saya rekam keras-keras mau?)” “Yo wes (ya sudah). Terus poinpoinnya tersasar, kan?” “Sudah.” “Tidak lari. Ciamik dee njelasno (bagus sekali dia menjelaskannya).” “Ini ada suatu rekayasa, nampak dari pemanggilan jadi saksi terus tersangka. Tenggat waktu 9 bulan. Sudah kondusif. Moro-moro (tiba-tiba) karena ada testimoni, muncul pemanggilan sebagai tersangka. Secara keseluruhan oke.” “Mengenai cekal, salah sasaran” “Ya dalam kasus Yusuf Faisal, kok dicekal Anggoro. Itu bagaimana. Penyitaan dan penggeledahan juga salah sasaran. Dalam kasus Yusuf Faisal, kok yang digeledah Masaro. Pokoknya intinya sudah masuk semua.” Alex dengan Anggodo dan Rob (nama laki-laki 3) (10 Agustus 2009:18.07) “Iya memang dicuplikan. Nggak banyak, tapi intinya kita berkelit, kalau ini bukan penyuapan. Karena di awal itu, beritanya dari Antasari dulu, testimoni itu. Jadi dia cuplik dari Antasari, terus baru disambung ke kita, jadi dijelaskan sama Bon (nama pengacara Anggoro), kalo itu bukan penyuapan. Dan permasalahannya, kedatangan Antasari menemui Anggoro itu juga membawa konsekwensi Antasari bisa dipermasalahkan” “Ngomong gimana? Pengacara dari Anggoro press release hari ini.” (kps/ vnc)

DPD II Golkar Pro Surya Paloh Bersikap Hati-Hati JAKARTA, Kalpost - Gagal mengusung ketua umum DPP Golkar dan terancam terdepak saat Musyawaeah Daerah (Musda), sebagian fungsi-onaris DPD II Golkar Maluku yang mendukung Surya Paloh di Munas, mulai bersikap hati-hati. Mereka enggan menyebut siapa kader partai yang pantas menakhodai DPD Golkar Maluku, di ajang Musda November 2009 mendatang. Semen-tara DPD II Golkar pro Aburzal Bakri, secara terang-terangan mulai menjago-kan siapa kader partai yang pantas memimpin DPD Golkar Maluku. Bahkan, mereka menjagokan kader senior untuk memimpin partai itu. DPD II Golkar yang pro Aburizal, yakni DPD II Kota Ambon, DPD II Buru, DPD II Maluku Tengah, DPD

SURYA PALOH II Buru Selatan, dan DPD II Seram Bagian Timur. Sebagaimana dilansir JPNN (Minggu, 25/10), DPD II Buru melalui Sekretaris,

Zainudin Boy, menyebut kader partai seperti Husni Hentihu, Eti Sahuburua dan Said Assegaff pantas dijagokan. Sementara Wakil Ketua OKK DPD II Golkar Kota Ambon, Husein Toisuta, lebih memilih Eti Sahuburua karena pengalaman dan kematanganya memimpin partai. Sementara itu, gerbong DPD II Golkar Maluku yang memilih Paloh di Munas, yakni DPD II Golkar Maluku Tenggara Barat, DPD II Maluku Barat Daya, DPD II Golkar Maluku Tenggara, DPD II Kota Tual, DPD II Seram Bagian Barat, dan DPD II Aru, lebih memilih diam. DPD-DPD tersebut tidak mau terjebak dalam menyebut figur yang pantas memimpin Golkar Maluku. (kps/rmol)


KALPOST

POLITIK Ijin KP Perlu di Evaluasi SAMARINDA:Kalpost Setelah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pertambangan di kota Samarinda, ternyata banyak perusahaan tambang yang dinilai tidak menjalankan amdal dan tidak memerhatikan kelestarian lingkungan sekitar tambang termasuk pemukiman.Seperti hasil inspeksi yang baru dilakukan anggota DPRD kota Samarinda ke PT Insani Bara Kaltim, pada pekan kemarin Ketua Komisi III DPRD kota Samarinda, Aidil Fitri menegaskan, banyak perusahaan tambang yang tidak menjalankan aturan termasuk tidak mengantisipasi kerusakan lingkungan. "Nanti dalam waktu dekat kita akan lakukan inspeksi lagi. Karena tambang di Samarinda sudah tidak benar dan amdalnya juga tidak jelas," ungkap Aidil kepada wartawan. Selain itu, kata dia, pendapatan daerah kota Samarinda dari sektor tambang batu bara selama ini dinilai tidak sebanding dengan akibat dari aktivitas pertambangan. "Tidak sesuai dengan hasilnya. Makanya kita akan periksa ijinnya lagi, dan sampai sekarang tidak ada reklamasi," katanya menegaskan. Hal serupa juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Samarinda, Ahmad Vananzda. Ijinijin yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali dengan melakukan peninjauan ke lokasi pertambangan. "Kita akan segera lakukan peninjauan di lapangan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Kalau dipandang merusak lingkungan dapat dicabut ijinnya. Kalau sekarang belum bisa dilihat," pungkas Ahmad. Hingga saat ini Dinas Pertambangan dan Energi kota Samarinda mencatat, sebanyak 63 perusahaan yang mengantongi ijin atau KP (Kuasa Pertambangan).djo

Aidil Fitri

TSK Korupsi Bisa Maju di Musda DPD I Golkar

Hatta : aturan partai tidak melarang SAMARINDA, Kalpost Menghadapi Musda Golkar Kaltim akhir November 2009 mendatang, pertarungan kursi ketua DPD I Golkar Kaltim nampaknya bakal seru, sejumlah kadindat pun dikabarkan bakal maju seperti Awang Faroek Ishak, Herlan Agus Salim, Dahri Yasin,Sofyan Hasdam, Bahrid Busing, Rita Widyasari, Yusuf SK, Andi Harahap,Mukmin Faisal. Partai Golkar pun tidak melarang bila ada kadernya yang berstatus tersangka (TSK) untuk maju dalam bursa ketua DPD Golkar Kaltim di Musda November mendatang. "Kader Golkar yang tersangka bisa maju mencalonkan diri, aturan partai tidak melarang dalam AD/RT juga tidak ada larang itu. Normatifnya juga sangat jelas seperti misalnya kepala daerah bisa diberhentikan bila putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,"ujar Hatta Zainal ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim melalui ponselnya Minggu (25/10)kemarin Menurut Hatta,semua kader yang mau maju saat ini semuanya telah memenuhi syarat, namun untuk dukungan belum tentu calon -calon itu mencapai target yang kemudian diatur melalui sistem pencalonan. "Kalau tidak salah seorang calon harus mendapat dukungan minimal 30 persen,soal aturan tentang dukungan itu akan dibahas lebih lanjut oleh panitia pemilihan,"ujarnya lagi Menyinggung figur calon yang akan layak memimpin Golkar dan kemungkinan dirinya maju dalam bursa itu, politisi senior partai Golkar ini mengungkap bahwa figur ketua DPD Golkar nanti harus mampu memperkokoh kebersamaan untuk Golkar kedepan. " Suara Golkar di Kaltim masih teratas dan ini harus tetap dipertahankan, kalau perlu di tingkatkan, karenanya saya kira ketua DPD Golkar Kaltim yang akan datang bisa membangun kebersamaan yang kuat di tubuh Golkar. Kalau anda tanya saya maju atau tidak,maka jawab saya tergantung dukungan, kalau tidak ada dukungan untuk apa saya maju," ujarnya mengakhiri. (az)

3

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

Hasil Audit BSB Diminta Transparan SAMARINDA: Kalpost Tim audit Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sungai Siring bentukan pemrov Kaltim diminta untuk transparan kepada publik dalam melaporkan hasil auditnya. Pasalnya, tim technical audit BSB telah menyelesaikan tugasnya. Meski audit telah rampung, hingga kini hasil audit belum juga dibeberkan ke publik terkait kelanjutan pembangunan BSB. Hasil audit BSB juga ditanyakan wakil ketua komisi I DPRD kota Samarinda, Ahmad Vananzda, pekan kemarin. "Pembangunan BSB menggunakan sharing anggaran dengan Samarinda. Jadi lebih baik hasil auditnya transparan, karena publik perlu tahu hasilnya bagaimana," kata Ahmad

mempertanyakan. Menurutnya, seluruh masyarakat terutama warga Samarinda menginginkan agar BSB segera rampung dan dapat digunakan. "Saya pikir seluruh masyarakat sependapat kalau bandara itu segera selesai. Jadi kalau hasil audit itu tidak diketahui publik, kita juga tidak tahu maksud pemprov apa. Karena bisa juga pemprov mengambil alih pembangunannya," jelasnya. Meski demikian, legislator PDIP ini juga mengatakan, jika pihaknya tidak dapat mencampuri lebih jauh terkait teknis pembahasan BSB. "Tapi terserah pemprov, karena kami tidak dapat mencampuri lebih jauh. Tapi kami juga

perlu tahu bagaimana hasil auditnya karena BSB juga menggunakan APBD Samarinda," ujarnya. Ahmad Vananzda meminta pemprov Kaltim segera memberikan kepastian dari kelanjutan pembangunan BSB yang sudah sangat dinanti-nanti masyarakat Samarinda. Apakah pembangunannya akan diambil alih pemprov Kaltim atau tetap diserahkan ke pemkot Samarinda. "Bisa saja mereka (pemprov,red) mengambil alih, apalagi kalau anggarannya dari provinsi. Tapi kalau diambil alih dan anggarannya dari Samarinda juga ya lebih baik kita aja," katanya menambahkan.djo

Sekwan Warning Kontraktor Pembangunan Gedung DPRD Kaltim

SAMARINDA,Kalpost. Pembangunan gedung DPRD Kaltim yang baru untuk menunjang gedung utama hingga ini terus dikerjakan. Dana yang dikucurkan untuk proyek itu pun mencapai Rp17 M. Gedung ini berlantai 3 dan dilengkapi ruangan khusus untuk menerima pengunjuk rasa. gedung ini juga dilengkapi dengan 10 ruangan anggota Dewan dan fasilitas lainya. Proyek ini ditargetkan tuntas akhir Desember, bila target itu tak tercapai maka bisa dipastikan kontraktor pelaksana akan mendapat sanksi. Pernyataan itu diungkapkan Sekwan Fachruddin Japrie pada Kalpost baru - baru ini. "Proyek ini memang ada target waktu penyelesaian, kalau tidak salah akhir Desember. Bila target itu tak terpenuhi maka akan kita berikan sanksi sebagaimana dalam peraturan, tentu saja akan dilelang lagi beberapa proyek yang tidak selesai sesuai target dan melihat progres yang telah diselesaikan," ujar Fachruddin pada Kalpost di ruang

kerjanya baru - baru ini. Untuk mengantispasi agar proyek ini sesuai target, pihak sekretariat telah beberapa kali mengirim surat pada kontraktor untuk mengingatkan agar penyelesaian proyek ini sesuai jadwal. "Kita sudah hampir 4 kali mengirim surat mengingatkan kontraktor pelaksana agar penyelesaian pekerjaan sesuai target, kita juga minta agar kontrak menambah tenaga kerja. Sistem kontrak yang kita lakukan itu khusus pada pelaksana kegiatan proyek dengan sistem progres dengan bayar bulanan. Misalnya opname fisiknya sekian dibayar seperti itu. Saya wanti - wanti KPA agar jangan main - main masalah progres ini. Tim pengawas kita juga di dampingi tim pengawas dari PU," tegasnya lagi Menyinggung latang belakang dibangun gedung senilai Rp17 miliar tersebut, Sekwan menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini berawal dari adanya kekurangan ruangan karena yang

ada hanya 42 dan sisanya ada di lantai 2 sebanyak 3 ruangan, karena anggota DPRD Kaltim bertambah menjadi 55 orang. " Karena ada kekuarangan ruangan bagi anggota Dewan baru, maka sekretariat Dewan kala itu hearing dengan komisi I. Saat hearing itu ada 2 opsi seperti merenovasi ruangan yang ada atau bangun gedung baru, nah disepa-kati membangun . Kalau bangun gedung sudah pasti disiapkan ang-garan, Paling penting diawal prosesnya panitia lelang tidak berani coba coba melanggar Kepres 80, " paparnya mengakhiri. Secara terpisah Bowo Handoko ketua fraksi Demokrat mendukung langkah tegas yang dilakukan sekretariat Dewan. " Jika aturan menghendaki

Kampper Tuding Sejumlah Anggota Dewan Tak Miliki Kesadaran SAMARINDA,Kalpost. Wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaltim periode 2009 – 2014 ini diharapkan mampu mengemban amanah rakyat, komitmen itu seharusnya dimulai dengan melaporkan harta kekayaan miliknya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sejak dilantik jadi anggota DPRD yang baru hingga bulan Oktober ini ada 14 anggota DPRD Kaltim yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kalangan LSM anti korupsi pun menuding anggota Dewan tersebut tidak memiliki komitmen, tudingan itu disampaikan Kesatuan Masyarakat Peduli Pemerintahan Bersih (Kampper) Kaltim ketika menghubungi harian Kalpost melalui ponselnya baru - baru ini

“Kurang lebih 20 anggota DPRD Kaltim yang masih belum melapor ke KPK sampai tanggal 14 Oktober kemarin tentang masih belum melapor ke KPK tentang LHKPN ini menandakan bahwa para anggota Dewan belum memiliki kesadaran hukum dan seharusnya jangan dilantik kemarin.Ini juga menandakan kualitas anggota Dewan tersebut,”uajar Rahmadi Sekjen Kampper melalui ponselnya Menurut Rahmadi,pihaknya juga mendesak KPK untuk memngumumkan ke masyarakat, siapa saja 20 anggota DPRD Kaltim yang belum melaporkan harta kekayaannya, termasuk anggota Dewan yang kini terpilih lagi ” Kampper Kaltim meminta KPK Agar mengumumkan kepada publik siapa – siapa

seperti itu,maka sikap sekwan perlu di respon positif. Pembangunan gedung itu kan ada targetnya.Bila kontraktor tidak dapat memenuhi target ya berikan sanksi," ujar Bowo pada media ini.

Bowo Handoko

Kurang lebih 20 anggota DPRD Kaltim yang masih belum melapor ke KPK sampai tanggal 14 Oktober kemarin tentang masih belum melapor ke KPK tentang LHKPN ini menandakan bahwa para anggota Dewan belum memiliki kesadaran hukum dan seharusnya jangan dilantik kemarin.Ini juga menandakan kualitas anggota Dewan tersebut,”

saja mereka,kemudian KPK harus mengumumkan ke publik siapa saja anggota dewan itu dan dapat diakses publik.Sekarang coba masyarakat teliti 5 tahun mereka duduk di kursi empuk tersebut,apa saja yang mereka miliki dan apakah hal itu rasional dan wajar,” ujarnya mengakhiri.(az)

Hatta Zainal

Dialog Cawali Bukan Ajang Saling Menjatuhkan SAMARINDA,Kalpost Dialog publik membangun Kota Samarinda yang di gagas BEM STAIN Samarinda dengan mitra Harian Pagi Kapost untuk para kadidat calon walikota (Cawali) Samarinda, dimaksudkan mencari formula tepat bagaimana Samarinda ke depan. "Kegiatan yang dilakukan BEM STAIN ini sebagai kiprah mahasiswa dalam mencari formulasi tepat untuk membangun kota Samarinda. Para calon walikota ini kita harapkan bisa memberikan pencerahan bagi semua pihak dengan menyampaikan

pemikiran cemerlang. Dialog yang diadakan ini bukan ajang saling menjatuhkan,"ujar Solihin Ansyari Presiden BEM STAIN saat berkunjung ke redaksi Harian Pagi Kalpost baru - baru ini. Para peserta dialog yang diundang menurut Solihan, seluruh RT,Lurah dan berbagai komponen masyarakat, termasuk BEM Se Kota Samarinda. " Undangan yang kami kirim mencapai 400, semua RT,Lurah dan BEM Se Samarinda juga di undang. Semua pihakkami harapkan memberikan pemikiran

yang positif dalam kerangka membangun Samarinda dengan beragam persoalanya," tegasnya lagi Ketika disinggung kegiatan yang dilakukan oleh BEM STAIN ini ada pesanan kelompok tertentu, Solihin secara tegas membantah sinyalemen itu. " Kami ini kalangan aktivis kampus dan tidak berpihak kepada calon mana pun, dialog ini dalam rangka pelantikan BEM STAIN Samarinda. Jadi sangat tidak beralasan bila ada pihak tertentu yang membuat gosip seperti itu," ujarnya dengan nada tinggi.(az)


4

KEBIJAKAN

KALPOST

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

DPRD Engan Bahas Ulang RTRWP Kaltim

Sekwan Warning Kontraktor Pembangunan Gedung DPRD Kaltim Fahruddin : Tak sesuai jadwal diberi sanksi SAMARINDA, Kalpost - Pembangunan gedung DPRD Kaltim yang baru untuk menunjang gedung utama hingga ini terus dikerjakan. Dana yang dikucurkan untuk proyek itu pun mencapai Rp17 M. Gedung ini berlantai 3 dan dilengkapi ruangan khusus untuk menerima pengunjuk rasa. gedung ini juga dilengkapi dengan 10 ruangan anggota Dewan dan fasilitas lainya. Proyek ini ditargetkan tuntas akhir Desember, bila target itu tak tercapai maka bisa dipastikan kontraktor pelaksana akan mendapat sanksi. Pernyataan itu diungkapkan Sekwan Fachruddin Japrie pada Kalpost baru - baru ini. “Proyek ini memang ada target waktu penyelesaian, kalau tidak salah akhir Desember. Bila target itu tak terpenuhi maka akan kita berikan sanksi sebagaimana dalam peraturan, tentu saja akan dilelang lagi beberapa proyek yang tidak selesai sesuai target dan melihat progres yang telah diselesaikan,” ujar

Fachruddin pada Kalpost di ruang kerjanya baru - baru ini. Untuk mengantispasi agar proyek ini sesuai target, pihak sekretariat telah beberapa kali mengirim surat pada kontraktor untuk mengingatkan agar penyelesaian proyek ini sesuai jadwal. “Kita sudah hampir 4 kali mengirim surat mengingatkan kontraktor pelaksana agar penyelesaian pekerjaan sesuai target, kita juga minta agar kontrak menambah tenaga kerja. Sistem kontrak yang kita lakukan itu khusus pada pelaksana kegiatan proyek dengan sistem progres dengan bayar bulanan. Misalnya opname fisiknya sekian dibayar seperti itu. Saya wanti - wanti KPA agar jangan main - main masalah progres ini. Tim pengawas kita juga di dampingi tim pengawas dari PU,” tegasnya lagi Menyinggung latang belakang dibangun gedung senilai Rp17 miliar tersebut, Sekwan menje-laskan bahwa pembangunan gedung ini

berawal dari adanya kekurangan ruangan karena yang ada hanya 42 dan sisanya ada di lantai 2 sebanyak 3 ruangan, karena anggota DPRD Kaltim bertambah menjadi 55 orang. “ Karena ada kekuarangan ruangan bagi anggota Dewan baru, maka sekretariat Dewan kala itu hearing dengan komisi I. Saat hearing itu ada 2 opsi seperti merenovasi ruangan yang ada atau bangun gedung baru, nah disepakati mem-bangun . Kalau bangun gedung sudah pasti disiapkan anggaran, Paling penting diawal prosesnya panitia lelang tidak berani coba - coba melanggar Kepres 80, “ papar-nya mengakhiri. Secara terpisah Bowo Handoko ketua fraksi Demokrat mendukung langkah tegas yang dilakukan sekretariat Dewan. “ Jika aturan menghendaki seperti itu,maka sikap sekwan perlu di respon positif. Pembangunan gedung itu kan ada targetnya. Bila kontraktor tidak dapat memenuhi target ya berikan sanksi,” ujar Bowo pada media ini. (az)

Butuh Kebijakan, Sejumlah Panti Asuhan Kondisinya Menyedihkan SAMARINDA, Kalpost - Sejumlah panti atusan di kota Samarinda ternyata dalam kondisi memperihatinkan terutamapanti asuhan yang dikelola oleh swasta. Kondisi tersebut terdapat di pinggiran kota yangsampai saat ini belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Panti asuhan yang dikelola swasta tersebut juga ada yang sekaligus menjadi lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Meski demikian, sejumlah panti asuhan itu tetap bertahan dengan hanya mengharapkan donatur hingga bertani dan berternak. Dinas Sosial kota Samarinda menilai, tidak diperhatikannya sejumlahpanti asuhan yang dikelola swasta itu disebabkan kurang adanya pendekatan di lapangan hingga kurangnya inovasi kebijakan dari instansi yang bersangkutan. “Meski saya baru menjabat, saya sudah menemukan panti asuhan yang kondisinya menyedihkan seperti di Loa Bahu dan Batu Besaung. Itukan panti asuhan sekaligus pesantren. Jadi memang kurang ada pendekatan dan terobosan dan tidak diperhatikan,” ungkap Kepala Dinas Sosial kota Samarinda, Sulaiman Sade

kepada Kalpost baru - baru ini Dari 27 panti asuhan di Samarinda yang dikelola swasta, semuanya dalam kondisi yang sangat mengharapkan bantuan, baik fasilitas hingga kebutuhan makanan. “Kami baru saja memberikan bantuan, tapi setiap panti asuhan hanya dapat kami bantu setengahnya saja dari jumlah penghuninya. Makanya untuk tahun 2010 kami berharap ada anggaran yang lebih besar lagi,” lanjutnya. Sulaiman Sade juga mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan permohonan anggaran kepada DPRD kota Samarinda agar persoalan panti asuhan dapat lebih diperhatikan secara serius. “Ini harus diperhatikan, karena kondisi mereka sangat menyedihkan tinggal ditempat yang seperti kandang kambing,” ujarnya. Ditambahkannya, bantuan untuk panti asuhan dapat dialokasikan dari anggaran pendidikan yang saat ini telah mencapai 20 persen dari APBD. “Sebenarnya bisa diambilkan dari anggaran pendidikan. Karena panti asuhan yang ada itu juga jadi pesantren,” tambahnya. (djo)

Meski saya baru menjabat, saya sudah menemukan panti asuhan yang kondisinya menyedihkan seperti di Loa Bahu dan Batu Besaung. Itukan panti asuhan sekaligus pesantren. Jadi memang kurang ada pendekatan dan terobosan dan tidak diperhatikan

Samarinda, Kalpost - Permintaan kabupaten /kota agar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim dibahas ulang dengan alasan serta dalih merasa usulan konversi Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) tidak terakomodir belum tentu bisa diterima Pemprov serta DPRD Kaltim. Dugaan alasan Pemprov dan DPRD Kaltim tidak akan melakukan revisi terhadap Raperda RTRW itu didasari berbagai alasan salah satu alasan itu adalah belum disetujuinya isi reperda itu oleh Dapertemen Kehutanan (Dephut) RI. ”Ini saja belum setujui sudah minta ada revisi. Mana mungkin bisa, jika bisa tak akan bisa dilakukan karena sama saja mengulang kembali ke titik awal saat RTRWP dibahas," kata Darlis.Iapun mengaku jika usulan alih fungsi KBK ke KBNK oleh permintah kota/kabupaten kelewat banyak sehingga menjadikan persetujuan Dephut menjadi lebih lamban. Bahkan karena itu lalu Dephut meminta agar usulan konversi KBK ke KBNK oleh pemerintah kota/ kabupaten lebih rampingt.

"Karena alasan itulah maka usulan akonversi dirampingkan dengan maksud agar Dephut segara menyetujui RTRWP Kaltim,"ucap Darlis yang pernah menjadi anggota Pansus RTRWP Kaltim itu. Secara jelas aku Darlis, meski sudah medapatkan perampingan Dephut tetap belum memberikan persetujuan terhadap RTRWP Kaltim tersebut.Ialalu mengatakan tak habis pikir mengapa lembaga tersebut belum juga memberikan persetujuan, Untukitu saya tidak tahu," tegas Darlis. Ia lalu bercerita kisah panjang perjalanan pembahasan hingga konsultasi pansus ke Dephut dan Depdagri memuluskan isi Raperda tersebut untuk dapat disahkan menjadi Perda definitif. Darlis mengungkapkan RTRWP itu mulai dibahas Pemprov sejak 2005.Kemudian diserahkan oleh pemprov ke DPRD akhir tahun 2007. Dan sampai sekarang RTRWP itu belum juga disetujui Dephut. "Panjang sekali perjalanan ini. Dan hingga berganti anggota baru raperda ini belum juga bisa disahkan,"tegas Darlis.hms

Pengusaha Tambang Tak Miliki Komitmen

Samarinda,Kalpost - Perusahaan pertambangan dikota Samarinda dinilai tidak melakukan pengendalian terhadap dampak lingkungan atau pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan selama ini. Hal itu disebabkan tidak adanya komitmen dari sejumlah perusahaan tambang untuk menanggulangi melalui pelaksanaan amdal dengan efektif. Penilaian tersebut dilontarkan Asisten II Sekretaris Daerah Samarinda, Zulfakar dalam sosialisasi peraturan bidang pertambangan dan energi di hotel Mesra Internasional, baru-baru ini Zulfakar menegaskan, kepada pengusaha dan pengelola tambang untuk melakukan kegiatan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku serta menjalankan kewajiban. ”Sebagaimana diketahui saat ini antisipasi melalui analisa dampak lingkungan baik sebelum maupun saat berjalan sudah ada, namun pengendalian terhadap dampak lingkungnya itu yang tidak dilakukan,” tegasnya. Lebih lanjut, dikatakannya, jika amdal yang sudah ada tersebut diterapkan dengan baik, permasalahan yang banyak terjadi saat ini tentu dapat diatasi, terutama

Ir Zulfakar

persoalan reklamasi. ”Jangan pernah bosan untuk terus berkoordinasi dengan semua pihak dan tetap menjaga komitmen dalam melakukan pengawasan,” ucapnya. Sementara itu, Dinas Pertambangan dan Energi kota Samarinda mencatat, sebanyak 63 perusahaan yang mengantongi ijin atau KP (Kuasa Pertambangan). Untuk pengawasan, Dinas Pertambangan dan Energi kota Samarinda terkendala pada tenaga pengawas yang jumlahnya sangat terbatas.djo

MEREKA : butuh kebijakan riil dari pemerintah dan bukan disuguhi dengan Ilustrasi janji


KALPOST

KRIMINAL

Penyidik Masih Lidik Perkara PON Kaltim 20 Orang sudah dimintai keterangan

SAMARINDA, Kalpost Kejaksaan Tinggi Kaltim hingga saat ini masih melakukan penyelidikan (lidik) terhadap laporan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana PON ke XVII Tahun 2008 . Sejumlah pihak telah diminta klarifikasi seperti kontraktor, panitia pelaksana atau pejabat. Hal itu ditegaskan Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Syakroni,SH. "Sampai saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan

dana PON ke XVII Tahun 2008,kita sudah memanggil kurang lebih 20 orang untuk dimintai keterangan, baik kontraktor, panitia pelaksana PON dan Pejabat yang kebetulan menjadi panitia PON, "ujar Rony sapaan akrabnya kepada Kalpost diruang kerjanya baru - baru ini. Disinggung dengan dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan PON XVII lebih terinci, Ia enggan berkomentar lebih jauh dengan alasan masih dalam

penyelidikan. "Mohon maaf, kalau yang anda tanyakan itu, saya tidak bisa memberi pernyataan, karena ini masih dalam penyelidikan, kalau sudah masuk dalam penyidikan itu tidak ada masalah, ini kan masih dalam penyelidikan. Jadi saya hanya bisa berkomentar kalau Kejati masih melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana PON ke XVII Tahun 2008, "jelas Syakroni,SH. (qr)

Kasus IPK Berau, Pokja Minta KPK Supervisi Tuah:Seharusnya jadi perhatian pemprov dan DPRD Kaltim SAMARINDA, Kalpost:Dalam kasus Ijin Penerbitan Kehutanan(IPK) di Berau yang disinyalir tidak sesuai dengan ketentuan, kalau IPK tersebut harus dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) namun dikeluarkan oleh daerah pada tahun 2004-2005 dengan luas tanah 45.000 Hektar,kepada 7 koperasi dan satu CV di Berau yang hingga kini berjalan ditempat. Direktur Pokja 30 Coralius Tuah menegaskan seharusnya jadi perhatian dari Pemprov dan DPRD Kaltim serta supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "Seharusnya jadi perhatian dari Pemprov dan DPRD atau sekalian disupervisi saja oleh KPK. Nah, apakah dengan alasan kooperatif juga? Kejati tidak perlu malu mengadopsi model kerja KPK sehingga tidak akan muncul tudingan diskriminasi penanganan kasus, atau jual beli kasus, "jelas Tuah kepada Kalpost melalui telepon selulernya belum lama ini. Ditanya dengan penahanan untuk setiap tersangka, menurut Tuah kalau dalam kasus dugaan korupsi harus. "Kalau soal penahanan

terhadap semua yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik terutama dalam kasus dugaan korupsi harus ditahan. Nah, itukan soal kinerja, kemampuan atau kapasitas juga soal keseriusan, makanya, contohlah KPK. Kalau sudah dinyatakan tersangka sama KPK, langsung ditahan dan tidak ada yang lolos dari pengadilan tipikor kan? Penjelasan aneh kan kalau sampai bilang takut bebas, bayangkan saja, kalau alasan yang sama digunakan untuk semua kasus pidana, baik itu pencurian, pembunuhan dan seterusnya, apa tidak kosong itu penjara? Sangat tidak relevan alasan itu, "imbuh Tuah Terkait dengan ketakutan tersangka terhadap penyidik dan memberikan sesuatu kepada penyidik sehingga kasus yang ditangani jalan ditempat, menurut Tuah tersangka yang menjadi objek pemerasan harus berani melawan."Nah, saatnya mereka yang jadi objek pemerasan untuk melawan! Jika tidak korban mafia peradilan akan terus bertambah karena solidaritas perlawanan tidak ada.Jujur saja, Saya termasuk orang yang percaya, jika di lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, masih ada yang bersih, tetapi tidak mampu melawan karena

KOPERASI YANG MENDAPAT IPK BERAU 1. KOPERASI VANA SRI BHAVANA 2. KOPERASI VANA SRI BHAVANA 3. KOPERASI KARANG TARUNA KABUPATEN BERAU 4. KOPERASI BERINGIN 5. KOPERASI BUMI PUTERA SEJAHTERA 6. KOPERASI IKLAS 7. KOPERASI MADHANI 8. CV SUMBER ALAM KALTIM. Data Pidsus Kejati Kaltim.

sendirian, tidak mampu bersolidaritas. Yang penting, jangan pesimis, optimisme itu modal penting. Sisanya soal integritas dan konsistensi. Selain itu, kejati juga harus menggunakan pendekatan kinerja, yang tidak mampu, mending mundur aja. ganti dengan yang mampu.Tersangka juga jangan diam saja. jangan tergoda untuk melaku-kan korupsi baru dengan meneri-ma tawaran berkoalisi, harus ada yang konsisten melawan dengan cara apapun.Koran KALPOST punya peranan penting disitu dengan terus menerus bernyanyi menyampaikan soal kebobrokan, "Papar Tuah mengunci pembicaraan.(qr)

Perumahan KORPRI Rp27 Miliar Belum Jelas SAMARINDA: Kalpost Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah (LPK) Kota Sama-rinda TA 2007, belanja untuk peningkatan kesejahteraan PNS sebesar Rp27.692.774.650,00 yang digunakan untuk subsidi Pemerintah Kota Samarinda ke pegawai di lingkungan pemkot Samarinda guna membayar pembebasan kapling tanah matang perumahan Korpri kepada PT Davindo Jaya Mandiri (PT DJM) dinilai tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Pasalnya, dalam subisidi tersebut setiap pegawai akan mendapatkan tanah seluas 300 meter persegi dengan tipe rumah 36. Namun hal tersebut bertentangan dengan yang dibangun di lapangan. Pegawai hanya menerima tanah berukuran 15x30 meter dengan tipe rumah 36. Hal tersebut diungkapkan Tim Urusan KPR Perumahan KORPRI kota Samarinda, Asman. "Jadi tanahnya disubsidi pemkot. Lahannya merupakan milik PT Davindo yang dikerjakan sejak tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2008," ungkap Asman kepada wartawan belum lama ini. Pembebasan kapling tanah untuk perumahan Korpri yang dilaksanakan oleh PT DJM berlokasi di Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dimulai sejak tahun 2004. "Pengembangnya PT Davindo sekaligus yang memiliki lahan dan melakukan pematangan lahan seluas 400 hektar. Jadi subsidi pemkot langsung diberikan ke pengembang melalui BPD

Syariah," jelasnya. Namun, hal itu bertentangan dengan isi Surat Keputusan Walikota Samarinda No.596/083/HUK-KS/ 2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 400 Hektar yang terletak di dua Kelurahan tersebut. "Pembebasan lahannya tidak ada masalah, karena lahan itu lahannya pengembang yang dibeli dari masyarakat," katanya. Dijelaskannya, untuk rumah, pegawai membayar sendiri dengan cara kredit kepada PT DJM melalui pemotongan gaji di Bank BPD Syariah Kaltim dan uang muka atas rumah, pegawai mendapat subsidi dari Bapetarum. "Kredit ini merupakan kredit KPR melalui Bankaltim Syariah yang masanya sampai sepuluh tahun atau sampai waktu pensiun, dengan uang muka sebesar 10 persen. Jadi tinggal menghitung saja kalau harganya sekitar Rp47,8 juta per unit maka uang mukanya sekitar Rp4,8 juta," sebutnya. Dari sumber Poskota Kaltim untuk pegawai yang mengajukan kredit perumahan Korpri, pegawai mendapat rumah type 36 dengan luas tanah masing-masing rumah seluas 300 meter persegi dengan jumlah kredit setiap bulan dan jangka waktu kredit bervariasi tergantung kemampuan pegawai. "Untuk setiap pegawai disediakan rumah tipe 36 dengan luas tanah 15x30 meter," katanya. Asman juga mengatakan, sejumlah pegawai yang telah melunasi kredit perumahan tersebut belum memperoleh sertifikat dari BPN. "Sertifikat belum diterbitkan.

"

Jadi tanahnya disubsidi pemkot. Lahannya merupakan milik PT Davindo yang dikerjakan sejak tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2008

ASMAN.

"

Karena tidak boleh perseorangan dan harus kolektif. Selain itu proses sertifikasi tanah harus lima tahun setelah dilunasi," imbuhnya. Meski realisasi belanja untuk peningkatan kesejahteraan PNS sebesar Rp27.692.774.650,00 telah dilakukan pemkot Sama-rinda kepada PT DJM, pemkot tidak dapat memberikan data yang mendasari pembayaran tersebut antara lain berupa kontrak kerjasama antara pemkot Samarinda dengan PT DJM, laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara penyerahan pekerjaan, surat PT DJM dan PT TSM tentang permohonan pencairan dana sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan. Bahkan PT DJM tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah seluas 400 Hektar tersebut. (djo)

5

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

REALIS ASI ANGG ARAN KEGIA TAN REALISASI ANGGARAN KEGIAT PENINGKA TAN PER GUR UAN ST AIN SAMARIND A SEBERANG PENINGKAT PERGUR GURU STAIN SAMARINDA

APBN th 2002 pematangan lahan

Rp 500.000.000

APBD th 2002 pematangan lahan Administrasi proyek

Rp 2.950.000.000 Rp 50.000.000

APBD th 2003

Rp 1.000.000.000

APBD th 2004 Penataan lhn kampus STAIN Rp 4.000.000.000

APBD th 2005 pematangan lahan APBD th

2005 pembangunan gedung

APBN th 2006 pematangan lahan

Rp 4.200.000.000 Rp 4.200.000.000

Rp .500.000.000 Sumber APBD dan APBN.

Kejati di Desak Tuntaskan Kasus STAIN dan KPUD SAMARINDA,Kalpost Desakan agar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menuntaskan kasus proyek pembangunan STAIN Samarinda dan juga kasus dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kaltim yang kini terus diselidiki. Kinerja Kejati dinilai lamban dalam mengusut kasus tersebut, kondisi ini mendapat perhatian berbagai pihak, terutama Gerakan Anti Korupsi Kaltim. "Kedua kasus yang ditangani Kejati ini sudah relatif sangat lama penanganannya, cendrung tidak jelas akhirnya. Ada apa ini? Jika memang kasus ini dihentikan, ya hentikan saja, jangan gantung nasib orang dengan tidak ada kejelasan dalam kasus itu. Harus pasti, "tegas Anto Kordinator GAS Kaltim kepada Kalpost melalui telpon selulernya belum lama ini. Saat ini memang masyarakat bertanya tanya dengan dua kasus tersebut, pertama kasus STAIN menyangkut dunia pendidikan dan citra perguruan tinggi terutama soal pematangan lahannya. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi di tubuh KPUD Kaltim perlu kejelasan penanganan kasus itu. "Kasus dugaan korupsi di institusi itu sudah selayaknya menjadi perhatian serius oleh penyidik, kasus STAIN juga secepatnya dituntaskan karena sudah sekian tahun belum jelas dan menimbulkan tanda tanya dikalangan mahasiswa maupun masyarakat," tegasnya lagi Lebih lanjut, menurut Anto untuk kasus KPUD Kaltim sudah jelas didalam audit BPK RI . "Untuk kasus KPUD sudah jelas di dalam audit BPK RI, semestinya itu sudah bisa ditangani cepat oleh penyidik. Nah! kalau sekarang malah tidak jelas berakhirnya, kalau seperti ini tidak ada kejelasan lagi, maka kami akan melakukan investigasi tersendiri dan akan melaporkannya ke Kejagung dan ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "imbuh Anto mengakhiri pembicaraan.(qr)

Praktisi Hukum Kembali Pertanyakan SP3 Kejati SAMARINDA, Kalpost Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejati Kaltim atas kasus enam mantan anggota DPRD Kaltim periode 1999-2004 yakni Hermain Okol, Herlan Agus Salim, Ipong Muchlisoni, Agus Tamto-mo,Abdul Hamid, AA Sumarsono kembali dipertanyakan kalangan praktisi hukum. Pasalnya, SP3 itu dinilai hanya dapat diterbitkan apabila tiga tersangka sebelumnya dibebaskan terlebih dahulu. Dengan demikian masyarakat Kaltim maupun pihak yang merasa dirugikan atas SP3 tersebut dapat mengajukan class action dengan mem pra-peradilankan Kejati Kaltim. Praktisi hukum Junaidi SH, dikeluarkannya SP3 itu tidak berdasar jika hanya berdasarkan PP 110 tahun 2000 yang sudah tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan UU No 22 tahun 1999 oleh Mahkamah Agung (MA). “SP3 itu tidak berdasar, bisa saja meng-gunakan UU Tipikor. Kalau ada SP3 harusnya tiga orang itu bebas terlebih dahulu, karena batal demi hukum tetapi tetap lanjut dan sekarang di SP3 kan. Jadi untuk kasus ini masyarakat dan pihak-pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya pra peradilan atau class action,” ungkap Junaidi yang berprofesi sebagai advokad kepada media ini di Samarinda beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Junaidi mengatakan, PP 110/2000 hanya sebagai salah satu sarana untuk menjerat para pelaku yang melakukan korupsi secara kolektif. Seharusnya, kata dia, Kejati Kaltim dapat menggunakan UU No 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan KUHP. “PP 110 itu hanya salah satu sarana saja, Undang-undang Tipikor dan KUHP bisa saja digunakan. Karena yang jelas jika perbuatan mereka mengakibatkan kerugian keuangan negara,” jelasnya. Junaidi SH juga sebagai LBH GP Ansor Kaltim itu juga menegaskan, Putusan MA atas kasasi Kasyful Anwar, Sukardi Djarwo Putro dan Khairul Fuad harusnya memutuskan mengenai penerapan hukum yang digunakan. “Harusnya putusan MA atas kasasi itu menilai penerapan hukumnya, menolak atau menguatkan, bukan mengeluarkan putusan dengan embelembel bersyarat. Kalau dasar hukum yang digunakan sama maka seharusnya tiga orang itu bebas seperti SP3 itu,” tegasnya. Kejati Kaltim mengeluarkan SP3 berdasarkan PP No 110 tahun 2000 yang telah di judicial review oleh Mahkamah Agung dan dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 04/2006 yang menyatakan bahwa PP 110/2000 batal demi hukum karena bertentangan dengan UndangUndang No.22tahun 1999. Diketahui, penyidikan yang dilakukan sejak 2006 lalu dimulai dengan terbitnya Surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Kejati Kaltim untuk enam tersangka yang telah di SP3. Surat perintah penyidikan tersebut dipisah menjadi tiga surat, yaitu pertama surat No. 049/ Q-4/Fd.1/04/2006 atas nama AS dan HO. Kedua surat No.050/Q-4/Fd.1/04/ 2006 untuk IM, AT dan AH sedangkan surat ke tiga No.052/Q-4/Fd.1/04/2006 untuk HA. Mereka diduga terlibat korupsi yang nilainya Rp96 miliar. (djo)


6

EDUKATIF

KALPOST

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

Tahir : Jangan Ada Oknum Pembusukan di Pendidikan SAMARINDA, Kalpost, Perintah Undang - Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan anggaran pendidikan 20%, kini terwujud di Kota Samarinda karena pemkot mengalokasikan anggaran pendi--dikan 20 % untuk tahun ajaran 2009. Hal itu disampakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Samarinda selaku pengawas dan pengontrol kebija-kan pendidikan. "Saat ini pendidikan di Kota Samarinda anggaran pendi-dikannya sudah mencapai 20% tahun ajaran 2009, ini kemajuan pendidikan di Kota Samarinda. Seingat saya anggaran pendidikan untuk Kota Samarinda hanya mencapai 13% pada tahun ajaran 2008. Namun dari anggaran 20% ini masih digabung dengan guru. Nah! kalau seperti ini sama saja, anggaran pendidikan itu semes-tinya sudah mencapai 30% itu kalau kita

mau bersaing dengan luar negeri, tetapi menurut saya itu sulit untuk tercapai, bisa tercapai kalau semua kepala daerah kompak satu tujuan dalam membangun pendidikan, tapi sulit, "ujar Tahir kepada Kalpost ini diruang kerjanya belum lama ini. Menurut Tahir, yang terpenting realisasi anggaran 20%. "Betulkah anggaran untuk pendidikan di Kota Samarinda itu 20%. Kalaupun anggaran 20% itu benar, harus kita kawal realisasinya, jangan sampai malah anggaran tersebut disalah gunakan oleh oknum yang pura-pura peduli dengan pendidikan di Kota Samarinda, "tandas Tahir mengingatkan. Disinggung tentang target realisasi anggaran 20% untuk Kota Samarinda, menurutnya anggaran 20% belum bisa di ukur. "Anggaran 20% tersebut belum bisa diukur, karena anggaran itu tahun 2009, jadi perlu waktu 3 tahun untuk melihat hasilnya, tidak bisa sekarang, ya

Buku Sekolah Elektronik Beratkan Siswa SAMARINDA, Kalpost - Praktisi pendidikan menilai buku teks pelajaran siswa dalam bentuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) di Kaltim terutama di Samarinda belum digunakan secara maksimal. BSE yang dapat digunakan dengan cara didownload (diunduh) tersebut masih terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas di sekolah. Kebijakan pemerintah tersebut juga dinilai kontraproduktif dengan kebijakan Buku BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Ahmad Mutohar salah satu praktisi pendidikan menga-takan, biaya untuk menggandakan BSE masih mem-beratkan siswa terutama siswa tidak mampu. Sementara di satu sisi, peme-rintah hanya memberikan buku BOS sebesar Rp22 ribu untuk setiap siswa per tahun. "Jadi memang tidak maksimal. Karena tidak semua guru mengerti cara menggunakan buku elektronik dan tidak semua sekolah ada fasilitasnya. Kalaupun digandakan atau dicopy juga cukup mahal," ungkap Dosen STAIN Samarinda itu kepada media ini, Sabtu (3/ 10). Lebih lanjut, Kata Tohar, meski BSE dapat digandakan oleh siapapun, siswa tidak mampu akan sangat terbebani dengan biaya penggandaannya. Menurutnya, dana untuk buku BOS yang dialokasikan untuk siswa sebesar Rp22 ribu digunakan untuk menggandakan BSE. "Harusnya biaya buku BOS dipakai untuk menggandakan buku elektronik saja atau dengan meningkatkan kemam-puan guru dalam menggu-

nakan buku elektronik tersebut," jelasnya. B u k u BOS yang s u d a h dimulai sejak 2005 l a l u harusnya tidak lagi memberatkan s i s w a . Ahmad Mutohar Dengan adanya buku BOS maka wali siswa sudah tidak lagi memikirkan buku-buku untuk anakanaknya. "Karena buku BOS dapat digunakan secara terus menerus. Jadi setiap siswa dapat bergantian dengan adiknya atau kakaknya karena bukunya sama. sehingga tidak adalagi buku BOS," ulasnya. Ditegaskannya, kemampuan guru dan sekolah terkait persoalan tersebut dituntut untuk dapat menyelesaikannya. "Jadi guru dan sekolah harus meningkatkan SDM mereka, agar tidak ada lagi siswa yang terkendala buku teks pelajaran," imbuhnya. Seperti diketahui, sejak TA 2007 Depdiknas telah membeli Hak Cipta Buku Teks pelajaran dari penulis sebanyak 49 judul buku teks pelajaran SD/MI,SMP/ MTs, SMA/MA dan SMK. (djo)

DP Sebut Kemunduran Pendidikan Tanggungjawab Semua Pihak SAMARINDA, Kalpost - Pengumuman kelulusan SMA,SMK,MA , SMP dan SD menurut Dewan Pendidikan Kota Samarinda Drs. Tahir Tjapah kemuduran pendidikan di Kabupaten dan kota itu merupakan tanggungjawab semua pihak baik orang tua murid, Pemerintah Daerah, Sekolah, namun Bupati atau Walikota harus komitmen untuk pendidikan. “Jika ditanya apa pendidikan kita mengalami kemunduran, ya memang mengalami kemuduran, bagaimana anggaran pendidikan belum 20%. 20 % itu dibagi dengan guru. Jika dibantu dengan dana Bos pun tidak bisa mencukupi hanya Rp55.000 saja, sementara kos yang harus dibayar untuk sekolah itu SD Rp150.000, SMP Rp 250.000, SMA Rp350.000. Jika itu semua terpenuhi baru bisa maju, “ujar Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Samarinda Tahir Tjapah kepada media ini diruang kerjanya belum lama ini. Lanjutnya baru berbicara soal biaya khusus untuk pendidikan, belum lagi biaya bangunan, operasional, dan kelengkapan lainnya. “Itu baru kita bicara soal biaya pendidikan saja, belum lagi yang lain seperti bangunan, operasional, dan kelengkapan lainnya.

Bagaimana bisa bicara soal menggratiskan biaya sekolah, itu cuma wacana saja, bagaimana bisa digratiskan, tidak usah membohongi masyarakat dengan iming-iming menggratiskan biaya pendidikan, seharusnya anggaran pendidikan itu 30%. Sampai saat ini anggaran untuk pendidikan belum 20%, karena di bagi dengan guru, “jelasnya. Lebih lanjut, menurut Tahir tidak bisa mutu pendidikan di tingkatkan jika biaya pendidikan masih seperti yang ada. “Tidak bisa mutu pendidikan ditingkatkan jika biaya pendidikan masih seperti ini. Karena dari itu solusinya semua pihak harus komitmen dalam memajukan pendidikan, jika semua pihak tidak mau tahu dengan pendidikan tidak usah saling menyalahkan, semua pihak harus bertanggungjawab, “imbuhnya. Soal kelulusan tingkat SMA,SMK, MA,SMP sampai dengan tingkat sekolah dasar justru mengalami kemunduran dari tahun-tahun sebelumnya, menurutnya merupakan proses program sekolah. “Itu proses program di sekolah, bagaimana bisa memproses murid itu menjadi pintar atau cerdas, itu tergantung program di sekolah. (qr)

Jangan sampai siswa jadi korban kebijakan oknum guru yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga bersama dunia pendidikan di Samarinda. kalau untuk SMU, SMK, SMP, itu perlu waktu tiga tahun, untuk Sekolah Dasar (SD) itu perlu 6 tahun, baru bisa dilihat

hasilnya, "jelasnya. Yang terpenting menurut Tahir anggaran 20% realistis. "Jangan

sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pembusukan di Pendidikan di Kaltim, itu yang harus kita jaga bersama, bukan hanya tugas Dewan Pendidikan Kota Samarinda sebagai pengontrol, namun ini tugas kita semua sebagai masyarakat Kota Samarinda, "papar mantan wartawan era 70an ini. Ditanya tentang idealnya anggaran yang semestinya diterima untuk memajukan pendidikan di Kaltim, menurut Tahir 26% sampai 30% anggaran semestinya diterima. "Seperti Negara tetangga Malaysia dan Jerman, maka dari itu perkembangan pendidikan di sana (Malaysia dan Jerman, red) maju pesat, kemudian untuk anggaran kita yang sudah mencapai 20% harus benar-benar digunakan semaksimal mungkin, "beber Tahir mengunci pembicaraan. (qr)

Perguruan Tinggi Dituntut Bertanggungjawab SAMARINDA, Kalpost - Fungsi Perguruan Tinggi (PT) tampaknya masih jauh dari harapan sehingga PT dituntut untuk lebih terbuka dan aspiratif dalam melihat kehendak masyarakat. PT juga dituntut untuk bertanggungjawab terhadap nasib para alumninya yang menjadi produk sebuah PT yang berkualitas atau tidak.Penilaian tersebut dilontarkan oleh dosen yang sekaligus salah satu unsur senat STAIN Samarinda, Ahmad Muthohar AR. “Perguruan tinggi harus lebih terbuka terhadap aspirasi masya-rakat dan harus lebih bertanggung jawab, dengan proses pendidikan yang bermutu, bukan asal meluluskan sarjana sebanyak-banyaknya. Saya kira ini ciri perguruan tinggi bermutu,” ujarnya Lebih lanjut, kata dia, secara sosiologis, perguruan tinggi muncul berdasarkan aspirasi masyarakat, maka PT harus mampu menangkap dan merespon kebutuhan masyara-kat dalam arti sebenarnya. Sehingga PT dimungkinkan untuk mengembangkan kurikulum yang berkualitas dan tepat. “PT harus selalu melakukan need

MAHASISWA : Setiap tahun universitas dan perguruan tinggi meluluskan ribuan alumni. assessment terkait kebutuhan riil masyarakat pengguna. Untuk itu, pembukaan program-program studi baru yang sesuai dengan keinginan masyarakat mesti segera diupayakan. Dengan demikian PT semakin terbuka dan aspiratif,” jelasnya. Praktisi pendidikan ini juga mengatakan, setiap PT harus bertanggungjawab terhadap nasib

para alumni-alumninya yang tidak mampu berkompetisi dan tidak diterima pasar. “PT harus bertanggungjawab terhadap out putnya. Karena kita ketahui banyak dari sarjana yang menjadi pengangguran intelektual di tengah masyarakat. Ini harus segera dirubah,” tegasnya. (djo)

Mantan Mendiknas Wardiman Djoyonegoro Sentil Pendidikan di Kaltim SAMARINDA, Kalpost - Mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Wardiman Djoyone-goro respek dengan visi dan misi bidang pendidikan di Kaltim yang dicanangkan Gubernur Kaltim, Awang Farouk Ishak. Menurutnya, visi dan misi tersebut mengarahkan pada kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah ini. Akan tetapi, Wardiman mengingatkan bahwa untuk menuju ke arah sana diperlukan perhatian serius dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam rangka melengkapi keku-rangan sarana yang dibutuhkan. Sisi lain yang juga dianggap penting menurut Wardiman adalah pening-katan sumber daya manusia (SDM) di kalangan pendidik. Sebab, tanpa SDM memadahi, mutu pendidikan akan sulit mencapai yang terbaik. Di mata Wardiman, mutu pendidi-kan tidak bisa diukur dengan hanya adanya populasi sekolah maupun perguruan tinggi tanpa memperha-tikan tingkat kualitas. Digambarkan, di negara tetangga seperti Singa-pura dan Malaysia. Mutu pendidikan di kedua negara ini cukup baik dan sudah meninggalkan Indonesia. Karena itu, jumlah sekolah atau perguruan tinggi berdiri harus diimbangi dengan kualitas. "Saya sudah bikin sekolah beres, tidak bisa begitu . Saya bikin sekolah melaksanakan pendidikan dengan baik sehingga muridnya sama mutunya dengan anak Malaysia atau Singgapore. Universitas Unmul di

Samarinda misalnya sama dengan UI dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Itulah seharusnya komitmen yang harus dituju. Jadi, bukan wah... saya sudah bikin 10 Universitas di sini. Tapi lulusanya menyaingi UI saja tidak bisa. Mudahmudahan dengan posisi gubernur (Kaltim) sekarang ini Kaltim bisa mencapai itu," kata Wardiman saat ia mengunjungi Kantor Redaksi Kalpost pertengahan pekan lalu. Tak kalah pentingnya peningkatan mutu pendidikan dari tingkat SD hingga SLTA. Indonesia yang terdiri berbagai pula dan budaya perlu memiliki standar pendidikan secara nasional bahkan internasional, sehingga lulusannya pun berkom-peten di level tersebut. Dicontohkan, sesuatu yang tidak tepat bila pelajar diberikan materi yang isinya dibawah standar. Hal itu tentu tidak akan menghasilkan produk lulusan yang berkualitas."Penyelenggaraan pendidikan SD,SMP dan SMA harus lebih sesuai dengan standar nasi-onal atau internasional sehingga lulusannya juga akan mencapai standar," katanya. Wardiman juga mengingatkan agar tidak mudah puas terhadap sesuatu yang dilakukan. Pendirian jumlah sekolah harus pula diukur kompetensi SDM yang dihasilkannya."Persepsi di Indonesia itu masih persepsi bahwa kalau sudah bikin sesuatu sudah beres, nggak benar ini . Kalau bikin sesuatu maka hasilnya pun harus bisa bersaing dengan luar negeri . Boleh saja misalnya anda bikin 100 Universitas di Samarinda, tapi hasilnya semua

Wardiman Djoyonegoro mahasiswa setingkat luar negeri, jangan dibalik misalnya anda telah melaksanakan pendidikan dan bikin 10 universitas tapi kualitas yang dihasilkan bagaimana," katanya. Mantan pejabat negara ini cukup antusias memperhatikan program pendidikan di Kaltim. Wardiman menyatakan salutnya kepada Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak yang mencanangkan visi dan misi bidang pendidikan dengan jangkaun jauh kedepan."Saya terkesan dengan gubernur Awang Faroek yang memiliki apresiasi tinggi terhadap pendidikan . Kalau pendidikan di Kaltim maju maka maju pula perekonomian daerah ini . Untuk itu visi dan misi pendidikannya harus bermutu," tuturnya. (ar)


SAMARINDA

KALPOST Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

7

Ja'ang Cetuskan Ide Bangun Jembatan Mahakam Kembar

Saharie Jaang

SAMARINDA, Kalpost - Wakil walikota Samarinda Syaharie Ja,ang yang saat ini juga sedang digadanggadang untuk dicalonkan sebagai Walikota pada pemilihan kepala daerah Samarinda tahun 2010, saat berkunjung ke kantor Redaksi Kalpost mengeluarkan ide-ide brilian yang belum terdengar masyarakat sebelumnya tentang berbagai macam masalah yang di hadapi kota ini. Mulai masalah klasik, banjir hingga masalah kemacetan lalu lintas. Ia berpikir jauh kedepan terutama menyangkut lalu lintas. Karena disadarinya bakal semakin banyak jumlah kendaraan. Artinya, gambaran kemacetan sudah terlihat termasuk bagaimana untuk mengen-dalikannya juga sudah tertanam dalam pikirannya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kemacetan, menurut Jaang adalah perlunya dibangun jembatan Mahakam kembar. Jembatan tersebut tidak hanya mengura-ngi kemacetan lalu lintas, tapijuga untuk mendekatkan jarak antara Samarinda kota dengan Samarinda Seberang sehingga pembangunan tidak terkon-sentrasi di kota dan utara. Selain itu juga untuk keindahan kota dan menarik investor agar tertarik menanamkan modalnya di

Samarinda. Bagi sebagian orang mungkin wacana tersebut dianggap mengadaada karena dengan telah dibangunnya dua jembatan Mahakam di Samarinda yang saat ini sudah berfungsi yakni jembatan Mahakam dan jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) sudah cukup karena semua itu juga tak lepas dari biaya perawatan dan pemeliharaan yang juga memakan anggaran tidak sedikit. Bahkan pembangunan jembatan Mahakam Kota (Mahkota) 2 yang pembangunannya sudah dimulai beberapa tahun lalu hingga sekarang belum tersambung dan tampak terbengkelai, hal itu dijelaskan Ja'ang bukan tanpa alasan tapi karena adanya proyek pembuatan pelabuhan peti kemas di Palaran untuk memin-dahkan pelabuhan peti kemas yang ada di Jl Yos Sudarso sekarang ini. Dengan adanya pelabuhan peti kemas itu diharapkan lalu lintas kota khususnya seputar Pasar Pagi dan Jl Yos Sudarso tidak semrawut seperti sekarang ini. Jadi tertundanya penyelesaian jembatan Mahkota bukan karena Samarinda tak mampu lagi merampungkan proyek tersebut, dan saat ini wakil wali kota malah punya ide baru lagi membangun jembatan mahakam kembar yang letaknya jelas tidak berjauhan dengan jembatan Mahakam lama yang sudah ada sebelumnya. Hal itu katanya demi kemajuan kota

Samarinda ini, karena kedepan bukan mustahil kemacetan akan terjadi di mana-mana walaupun sudah ada jembatan Mahulu dan Mahkota 2 yang letaknya berjauhan dengan jembatan Mahakam. Yang diperlukan sekarang dan masa mendatang adalah jembatan yang mampu mengatasi kesemrawutan lalu lintas di kota, dimana daerah kota dekat jembatan Mahakamlama yang adalah daerah padat penduduk dan jembatan Mahakam masih menjadi pilhan masyarakat dalam masalah penyebe-rangan baik menuju Samarinda kota maupun sebaliknya ke Samarinda seberanag. "Ini masih berandai-andai kalau saya nanti jadi Walikota Samarinda. Bukan mustahil akan saya bangun jembatan Mahakam kembar guna mengatasi kemacetan lalu lintas dan menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Samarinda setelah melihat lancarnya sarana transfortasi dan tidak menjadi kendala lagi bagi mereka karena alasan jauhnya jarak antara Samarinda kota dengan Seberang, apalagi kalau masih dibayangi kemacetan", jelasanya. Jika nanti bisa terealisasi pembangunan jembatan Mahakam kembar, maka tidak mustahil orang tertarik invest di Samarinda setelah melihat kelancaran lalu lintas, karena perkembangan ekonomi tidak bisa lepas dari pembanngunan sarana infra struktur seperti jalan dan jembatan. "Soal ide pembangunan jembatan

20 Folder Akan Dibangun Di Samarinda KAWASAN banjir di kota samarinda

Wawali Buka - Bukaan Soal Banjir di Samarinda SAMARINDA, Kalpost - Teriakan berbagai kalangan dari komponen masyarakat atas kondisi banjir di kota Samarinda dengan berbagai tudin-gan negatif yang ditujukan sebagai bentuk kelemahan Pemerintah Kota Samarinda . Wawali Syaharie Ja'ang pun dengan lugas menjawab masalah tudingan miring tersebut, bahkan Jaang secara vulgar memberikan tanggapan masalah tersebut. Menurutnya banjir yang terjadi di Samarinda jangan hanya "mengkambing hitamkan" peme-rintah kota secara keseluruhan, tetapi sebaiknya persoalan ini dilihat secara utuh dan dengan hati nurani. " Banjir yang terjadi dikota Samarinda sangat banyak penyebabnya, saya bukan bermaksud untuk membela diri. Fakta ini bisa kita lihat setiap hari , berapa banyak masyarakat atau warga Samarinda yang melakukan semenisasi halaman rumahnya, anda harus tahu dengan semenisasi seperti itu tidak ada resapan air dan bila hujan cukup lebat berakibat air sangat deras mengalir ke drainase kota dan pada akhirnya tidak mampu menampung dan meluap kejalan atau kerumah.Belum lagi warga kita yang tidak disiplin membuang sampah. Semua pihak harus jujur melihat masalah banjir ini," tutur Jaang saat berkunjung ke dapur redaksi Harian Pagi Kalpost. Warga Samarinda bisa berpartisipasi membantu peme-rintah dalam menangani masalah banjir dengan disiplin membuang sampai pada tempatnya dan warga merubah semenisasi halaman dengan pola lainya yang memudahkan resapan air dalam

berbagai bentuk, misalnya taman rumput yang indah di depan rumah. " Warga Samarinda kan bisa membuat taman di halaman rumah dengan tidak melakukan semeni-sasi halaman dan itu bagian partisipasi mengatasi masalah banjir, termasuk tidak buang sampai sembarangan. Sekarang coba kita hitung berapa jumlah masyarakat yang melakukan semenisasi halaman rumah dan berapa panjang serta luasnya, kalau dihitung hitung bisa mencapai sekian kilo meter. Dampak semenisasi itu sangat tidak baik terhadap resapan air, apa yang saya sampaikan ini fakta," tegasnya lagi Jaang juga secara jujur mengakui bahwa dirinya juga pernah di demo oleh para ibu dengan memakai baju daster terkait masalah banjir di Kota Samarinda . Berbagai upaya dilaku-kan pemerintah kota untuk mengen-dalikan masalah banjir ini, namun kebijakan dan upaya pemkot tidak bisa berhasil secara maksimal bisa semua pihak termasuk masyarakat kurang berpartisipasi dalam membantu mengatasi soal banjir. "Untuk mengatasi masalah banjir di Samarinda tidak bisa hanya dibebankan pada pemkot, tetapi juga menjadi bagian dari tanggungjawab semua masyarakat. Begitu juga pemprov harus membantu, karena Samarinda ibukota provinsi," papar Jaang sambil memaparkan strategi kedepan dalam membangun Samarinda (.az)

SAMARINDA, Kalpost-Pemerintah kota Samarinda untuk mengatasi persoalan banjir merencanakan akan membangun sebanyak 20 penampugan air yang terdiri dari folder, embong, bendali dan kolam retensi. Dengan demikian, dari jumlah tersebut saat ini sudah 7 buah yang dalam proses pembangunan dengan luas lahan yang diperlukan sedikitnya 10 hingga 18 hektare untuk setiap penampungan.Sejumlah lahan yang akan digunakan untuk folder dalam waktu dekat yaitu Suryanata, Damanhuri dan Sempaja. Ketiganya telah memasuki tahap penyelesaian Design Engineering Detail (DED) dan akan dilanjutkan dalam proses lelang. "Idealnya kita memerlukan 20 penampungan air, untuk tiga itu tinggal menunggu pembebasan lahannya dan di Damanhuri tahun ini dilelang," ungkap Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan, Dadang Airlangga beberapa waktu lalu kepada wartawan. Selain itu, daerah lainnya yang saat ini juga dalam perencanaan atau

merupakan bagian dari 7 folder tersebut yakni, Gunung Lingai dan Bengkuring. Perencanaan untuk pembangunan folder didua tempat tersebut, Dadang mengatakan tahun ini akan dapat diselesaikan. "Gunung Lingai dan Bengkuring dalam proses perencanaan dan September ini selesai," ujarnya. Dadang juga mengatakan, pembangunan folder di Samarinda juga akan mendapatkan bantuan melalui sharing anggaran dengan pemerintah provinsi Kaltim. "Suryanata dan Sempaja akan sharing dengan pemprov," katanya. Terkait pembebasan lahan, pihaknya belum dapat memastikannya. Pasalnya, pembebasan lahan dinilai tahapan yang paling penting mengingat hal itu menyangkut dan melibatkan masyarakat banyak. Sehingga direncanakan pemkot akan melakukan pembebasan lahan secara berhati-hati untuk memperlancar pembangunannya.

Mahakam kembar ni sebenarnya sudah beberapa kali saya paparkan dalam rapat di Pemkot, tapi rupanya masih ada pejabat terkait yang tidak sepaham dengan ide saya itu, karena untuk pembangunan jembatan Mahakam kembar ini mungkin tidak akan ada pembebasan tanah berbeda dengan pembanguan jembatan di lokasi lain seperti selama ini pemerintah selalu saja dibebani masalah pembebasan tanah yang memakan anggaran besar",tandas-nya dengan nada sindiran. Menurutnya mungkin karena itulah instansi terkait belum tertarik untuk membangun jembatan Mahakam kembar dekat jembatan Mahakam lama, padahal menurutnya justru jembatan kembarlah yang sangat diperlukan masyarakat bukan untuk saat ini saja tapi sampai beberapa tahun mendatang, "Tapi ya itulah sekarang kalau proyek pembanguan tidak ada pembebasan tanahnya kan dirasa kurang menarik, kalau saya sih mau ada pembebasan tanahnya atau tidak itu bukan alasan, saya tidak berharap sesuatu dari yang namanya pembebasan tanah, yang penting rakyat sejahtera perekonomiannya maju, dan para investor tertarik menanamkan modalnya sehingga turut andil dalam memajukan kota Samarinda ini, itu saja,"tegasnya.(jb)

"

Idealnya kita memerlukan 20 penampungan air, untuk tiga itu tinggal menunggu pembebasan lahannya dan di Damanhuri tahun ini dilelang,

"Pembebasan lahannya jangan diumumkan sekarang, nanti harganya tanahnya tambah tinggi. Jadi yang penting proses pembangunannya tetap jalan," pungkasnya.hms

PKL Tepian Mahakam Minta Dipertahankan SAMARINDA, Kalpost - Intruksi gubernur Kaltim Awang Farouk terkait kawasan tepian Mahakam Jalan Gajah Mada (depan kantor gubernur) yang harus bersih dari Pedagang Kaki Lima (PKL) mendapat perlawanan ratusan PKL sekitar tepian. Pasalnya, Awang Farouk dinilai hanya dapat memberikan intruksi tanpa memberikan solusi bagi PKL. Perlawanan tersebut mereka sampaikan ke DPRD kota Samarinda untuk meminta agar mereka tetap diperbolehkan berjualan. Ketua Komisi III DPRD kota Samarinda, Aidil Fitri yang menemui ratusan PKL tepian tersebut mengatakan, akan menjamin PKL

untuk tetap dapat berjualan sore hari hingga malam. "Pemprov kan kerjanya hanya sampai sore, jadi kami jamin PKL mulai berjualan sejak jam enam sore. Di luar itu kita minta untuk ditertibkan," kata Aidil usai berdialog dengan ratusan PKL di gedung DPRD kota Samarinda. Dilanjutkannya, PKL yang berjualan di atas trotoar juga akan ditertibkan. "Jadi yang jualan helm atau stiker di atas trotoar di sana tidak ada kompromi. Karena tidak boleh," jelasnya. Terkait rencana pemkot Samarinda menarik investor untuk penataan tepian Mahakam? Aidil mengatakan, pada prinsipnya PKL tepian tidak ada masalah.

"Itu kan baru rencana, kalau ada investornya ya kita bicarakan lagi. Sebenarnya tidak ada masalah, PKL inikan karena tidak diperhatikan dan tidak dicarikan tempat," ujar Aidil. Sementara itu, Ketua Forum PKL provinsi Kaltim, Bambang, kepada media ini menegaskan, PKL tepian Mahakam yang beroperasi dari pukul enam sore hingga tengah malam berkomitmen untuk tidak menjual miras dan membuka warung remangremang. "Sebenarnya kami hanya minta waktu tiga bulan untuk pilot project menjadikan tepian sebagai wisata kuliner. Dan selama tiga bulan itu kami menjamin tidak ada lagi miras dan warung remang-remang," pinta Bambang.(djo)


C

8

M

Y

K

KALPOST

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Iklan

Grace Joselini. C .Setiawan. S.Ked

C

M

Y

K


C

M

Y

C

K

Iklan

M

Y

K

KALPOST Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

"Saya menyambut positif terbitnya Koran Harian Pagi Kalpost yang menurutnya sangat diperlukan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi kondisi daerah, baik mengenai pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Apalagi, di jaman teknologi seperti sekarang ini, media sangat dibutuhkan. Terbitnya Kalpost, akan melengkapi media-media lain yang sudah eksis terlebih dahulu. Saya juga mengharapkan agar Kalpost memberi manfaat bagi masyarakat Kaltim, dan menjadi media independent dan dipercaya masyarakat".

H. Awang Faroek Ishak

Gubernur Kaltim

"Kami berharap dengan hadirnya media Kalpost yang menyatakan media yang berani dan edukatif agar selalu menyuguhkan dan menyuarakan berita sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan fakta-fakta tanpa ada pembohongan publik. Sukses buat Kalpost semoga menjadi media yang selalu pro rakyat,".

Sholihin Asy'arie

Presiden BEM STAIN Samarinda

"Semoga dengan terbitnya Kalpost akan menambah perkembangan demokrasi. Terutama dapat membantu memberikan pencerahan informasi kepada masyarakat Kaltim,".

Ali Wardana Presiden BEM Unmul "Diharapkan seimbang dalam pemberitaan dan memberitakannya secara benar. Jangan sampai publik dibuat bingung dalam pemberitaan yang selalu dibesarbesarkan. Tapi kalau ada kebijakan yang perlu dikritisi silahkan saja dengan kritikan yang membangun,"

Alfian Noor wakil ketua DPRD Samarinda

"Saya respon baik penerbitan koran Harian Pagi Kalpost dengan fokus ke kriminal politik,koran ini juga teman Dewan untuk bersama - sama membangun Kaltim yang lebih baik ke depan. Saya berharap koran ini menjadi mitra dewan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi legislatif"

Yahya Anja Wakil ketua DPRD Kaltim

" Harian Pagi Kalpost ini positif sekali bagi pencerahan demokrasi, politik dan kontrol. Berita yang disajikan kita harapkan tidak hanya kritis, tetapi juga adanya sisi pendidikan politik dan demokrasi. Melalui fungsi kontrol yang mendidik, Saya ucapkan selamat atas penerbitan perdana Harian Pagi Kalpost"

Hatta Zainal Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim "Kalpost layak di baca oleh politisi dan para pengambil kebijakan, berita yang disajikan tidak hanya bicara politik dan kebijakan, tapi juga berani mengungkap fakta kasus korupsi. Dapur redaksi yang mayoritas kalangan muda profesional akan membawa warna tersendiri bagi pemberitaan. Saya berharap berita yang dibuat fakta dan bukan gosip politik murahan. Selamat atas penerbitanya semoga sukses selalu"

Kasypul Anwar As'ad "Sebagai suatu media yang melakukan kontrol, baik dieksekutif maupun dilegislatif dalam hal melaksanakan fungsi dan tugas masing - masing. Dalam hal publikasi membuat beritanya ada keseimbangan. Kalau ada kritik harus pula dibarengi dengan solusi yang ditawarkan, apakah dalam rubik tertentu atau semacam editorial dari dapur redaksi.Koran baru ini kami harapkan menjadi peran mitra pemerintah dan dewan. Kami sambut baik dan memang masih diperlukan media kontrol, apa yang kita lakukan dalam membangun daerah hanya berbeda tugas."

Fachruddin Djaprie Sekwan DPRD Kaltim C

M

Y

K

C

M

Y

K

9


10

KALPOST

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

WISATA DAN BUDAYA

Wisata Kotaraja Tenggarong Tenggarong, Kalpost - Salah satu obyek wisata bersejarah di kota Tenggarong yang saat ini masih menjadi primadona pariwisata Kutai Kartanegara adalah Museum Mulawarman. Setiap hari libur, bekas keraton atau istana Kesultanan Kutai Kartanegara ini tak pernah sepi dari kunjungan para wisatawan lokal maupun mancanegara. Bangunannya yang megah dan didominasi warna putih menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk selalu menyempatkan diri berpose didepan keraton yang dirancang dengan gaya arsitektur kolonial ini. Bangunan ini sendiri dirancang oleh Estourgie dari Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) yang dibangun pada tahun 1936 tepat pada masa pemerintahan Sultan Adji Mohamad Parikesit.Begitu memasuki ruang pertama Museum, kita dapat melihat benda-benda bersejarah peninggalan

Kesultanan Kutai Kartanegara seperti singgasana Sultan Kutai yang diapit dua arca Lembu Swana, sementara di latar belakangnya terdapat dua mozaik gambar Sultan Kutai Kartanegara ke-17 AM Soelaiman dan Sultan Kutai Kartanegara ke-18 AM Alimoeddin. Selain itu ada pula lukisan Sultan AM Parikesit, payung kebesaran Kesultanan serta tiga buah patung perunggu dari Eropa. Masih banyak lagi koleksi benda-benda peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara yang dapat dilihat melalui Museum Mulawarman, misalnya lemari kristal yang didalamnya tersusun rapi seperangkat alat upacara Pangkon Perak, perhiasan, keris dan tombak, kursi santai yang biasa digunakan Sultan untuk beristirahat, ada pula rehal atau alas kitab suci Al Qur’an dan kursi yang terbuat dari tanduk rusa Siberia dan tanduk rusa lokal yang biasa digunakan

keluarga Sultan untuk mengaji. Memasuki bagian dalam Museum, koleksi yang disajikan makin beragam. Ada bendabenda arkeologi berupa prasasti dan arca-arca peninggalan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yakni Kerajaan Kutai Martadipura yang terkenal dengan rajanya Mulawarman. Selain itu, ada pula koleksi hasil tenunan dari suku Dayak Benuaq yang dikenal dengan nama ulap doyo lengkap dengan alat tenun tradisionalnya. Ada pula koleksi ukiran-ukiran khas dari suku Dayak Kenyah, Benuaq, Busang, Modang, Punan dan etnis Dayak lainnya. Sementara pada ruang bagian belakang, kita dapat menyaksikan minirama mengenai lahirnya Aji Batara Agung Dewa Sakti yang kemudian menjadi raja Kutai Kartanegara pertama, lahirnya Puteri Karang Melenu yang kemudian menjadi permaisuri raja Kutai Kartanegara

Museum Mulawarman

pertama, ada pula minirama pertambangan batubara, industri kayu, tanaman khas Kalimantan, Pesut Mahakam dan masih banyak lagi.Selain itu, terdapat pula koleksi uang kuno yang pernah beredar

Kawasan Pampang Yang Menarik SAMARINDA, kalpost Kawasan Pampang yang terletak sekitar 20 km dari kota Samarinda merupakan kawasan wisata budaya yang menarik untuk menyaksikan kehidupan suku Dayak Kenyah. Obyek wisata budaya ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor melalui jalan poros Samarinda-Bontang. Kampung budaya ini terletak 5 km dari jalan

Kawasan Pampang

poros dan jalan menuju kampung budaya ini sementara diperlebar. D a y a ta r i k y a n g d a pa t disaksikan adalah Lamin atau rumah adat suku Dayak serta tarian dan upacara adat Dayak Kenyah. Setiap hari Minggu ada acara budaya yang dapat disaksikan oleh para pengunjung, acara dimulai jam 14.00 siang sampai selesai. (hms)

pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Jepang hingga Indonesia merdeka. Sebelum keluar dari Museum Mulawarman, pengunjung terlebih dahulu melewati ruang bawah tanah yang menyajikan koleksi ratusan keramik kuno buatan Cina, Thailand, Vietnam, Jepang, Eropa dan masih banyak lagi. Sajian koleksi Museum Mulawarman ditutup dengan benda-benda koleksi nusantara seperti pakaian adat tiap provinsi di Indonesia, miniatur candi Borobudur dan Prambanan, tenunan dari daerah Sumatera, senjata tradisional serta alat musik tradisional.Begitu keluar dari Museum Mulawarman, pandangan kita akan tertuju

pada sebuah bangunan kayu yang tak lain adalah kompleks makam Sultan dan para kerabat Kesulta-nan Kutai Karta-negara. Disini-lah dapat dijumpai makam pendiri kota Tenggarong Aji Imbut gelar Sultan AM Musli-huddin, makam Sultan AM Sulaiman dan Sultan AM Parikesit. Bagi pengunjung yang ingin melepas lelah, di kompleks Museum Mulawar-man juga terdapat warung-warung yang menyajikan aneka makanan dan minu-man. Tak hanya itu, kios-kios cenderamata juga tersedia bagi para wisatawan yang ingin membawa pulang kenang-kenangan khas Kalimantan Timur . (hms)

Berau, Supermarket Wisata Kalimantan Timur Berau, Kalpost - Supermarket Wisata Kalimantan Timur Matahari hampir tenggelam di balik gunung di Kampung Long Ayap, hulu Sungai Segah, pedalaman Berau. Dari tempat itu, sesekali terlihat dermaga Museum Sambaliung dan tulisan Museum yang dibentuk dari bilah-bilah papan yang berada di seberang tepian sungai. Masa lalu kerajaan dan sejarah Berau terhampar di sana, juga di Museum Gunung Tabur. Saksisaksi bisu itu akan menuturkan banyak hal tentang masa lampau. Jauh dari keramaian kota, nun di pulau kecil berpasir putih, menjelang matahari terbenam, para penyelam turun dari motor boat seraya memperbincangkan hasil temuan mereka hari itu. Mereka kemudian membersihkan diri dan masuk ke cottage-cottage kayu yang diletakkan berpencar sekitar pantai bersiap-siap untuk melakukan nite dive di sekitar Pulau Sangalaki atau Kepulauan Derawan. Menurut mereka, pemandangan taman batu karang, ikan-ikan, penyu, manta ray pada malam hari tidak kalah indah daripada menyelam pada siang hari. Bahkan lebih sensasional. Itulah Berau, matahari terbenam dan senja bisa dinikmati dari berbagai tempat yang menarik. Hutan dan sungai, kota dan sungai, pulau dan bawah laut. Tak berlebihan rasanya jika Kabupaten Berau disebut supermarket wisata. Kabupaten Berau yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur, sejak abad XIII sudah memiliki pusat

permukiman yang disebut Banua. Setiap Banua dipimpin oleh seorang kepala adat atau kepala suku sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin adat dan agama. Memasuki abad XIV, semua banua yang ada di wilayah ini sepakat untuk mempersatukan wilayahnya di bawah pimpinan seorang raja. Maka berdirilah kerajaan Berau dengan Baddit Dipattung yang bergelar Aji Raden Surya Nata Kesuma dan istrinya bernama Baddit Kurindan yang bergelar Aji Permaisuri sebagai raja dan ratu Kerajaan Berau pertama. Berau yang memiliki wilayah seluas 24.201 kilometer persegi dengan ibu kota Tanjung Redeb dan bisa dijangkau dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda dengan jalan darat dalam waktu sekitar 12 jam ini, juga punya wisata kota yang cukup lengkap. Bagi yang ingin menyaksikan perkampungan suku asli Kabupaten Berau, yaitu Suku Banua yang berada di desa Bangun dan Bebanir, silakan berkunjung ke tempat yang berjarak sekitar 10 kilometer dari ibu kota kabupaten. Dengan menggunakan kendaraan darat waktu tempuhnya sekitar 15 menit. Kalau mau lebih asyik lagi, lebih baik menggunakan ketinting, karena kita akan dibimbing melalui Sungai Berau dan Sungai Bangun. Nah, kampung suku Banua itu berada di Sungai Bangun. Di tempat ini, kita bisa menyaksikan dan kalau mau menikmati kehidupan ala suku Banua yang masih bersahaja. Terdapat juga berbagai

Kedaton Kutai Kartanegara

Pulau Derawan

invertebrata termasuk biota yang dilindungi, yaitu lima jenis kima, dua jenis penyu (hijau dan sisik), ketam kelapa, ikan duyung. Bahkan lima pulau kecil yang tak berpenghuni ini menjadi tempat bertelur penyu hijau yang terbesar di Asia Tenggara. Tak heran bila kemudian di setiap titik penyelaman, para penyelam mengatakan, mereka menemukan taman karang. Tempat wisata bawah laut di Kabupaten Berau yang juga wajib dikunjungi adalah perairan Sangalaki dan sekitarnya. Pasalnya, yang menurut para ahli ekologi kelautan, keindahan taman laut dengan keanekaragaman biota laut yang hidup di sini termasuk nomor tiga di dunia. Apalagi di pulau Sangalaki yang luasnya hanya sekitar dua kali luas lapangan bola terdapat Sangalaki Dive Resort serta stasiun monitoring penyu sebagai bagian dari program

pelestarian penyu.Kalau Anda masih punya waktu, berkunjung ke Pulau Kakaban yang merupakan laguna dari sebuah atol–terbentuk dari karang lebih dari dua juta tahun lalu–rasanya harus masuk agenda wisata Anda. Soalnya, di tempat ini kita bisa menyaksikan gua-gua batu karang yang dimanfaatkan oleh burung-burung walet sebagai rumahnya, hasil proses geologis ribuan tahun serta danau yang airnya tidak seasin air laut di sekitarnya. Danau Kakaban merupakan “saudara” dari danau yang ada di Palau, Kepulauan Mikronesia. Bedanya, jumlah dan jenis spesies biota yang dikandung Danau Kakaban lebih beraneka ragam dan istimewa.(qr/br)

Kedaton Kutai Kartanegara TENGGARONG, Kalpost - Kedaton terletak di pusat Kota Tenggarong, terletak di belakang Museum Mulawarman dan di depan Monumen Pancasila Tenggarong atau Jalan Monumen barat. Dan letaknya tidak jauh dari Museum Mulawarman, Planetarium Jagad Raya dan Masjid Jami’ Adji Amir Hasanoeddin. Dibangun pada tahu 2001 dan sejarah dibukanya objek wisata ini adalah untuk melestarikan budaya Kutai. Pihak Kesultanan membuat Lembaga Adat dan Dewan Adat di setiap daerah-daerah yang merupakan wilayah Kerajaan Kutai sebagai wadah untuk melestarikan budaya, fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari Kesultanan Kutai. Arsitektur Kedaton Kutai Kartanegara merupakan perpaduan gaya modern dan gaya istana Kerajaan Kutai Kartanegara. R u a n g a n i s ta n a n a m pa k m e g a h d a n m e w a h dengan tatanan Singgasana Sultan di kelilingi oleh kursi yang terbuat dari emas. Di sebelah kiri Singgasana terdapat gamelan Jawa. Didalam Kedaton juga terdapat banyak ukiran yang berciri khas adat Kutai, Dayak dan Jawa untuk menunjukkan bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara memiliki hubungan sejarah yang erat dengan suku Dayak dan Kesultanan Jawa. (hms)


BISNIS Jamsostek Harapkan Mobil Toilet SAMARINDA, Kalpost Kepala PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) wilayah Samarinda, Suparwi mengharapkan mobil toilet yang disediakan Jamsostek pusat untuk kota Samarinda dapat terealisasi tahun ini. Sebab, mobil tersebut sudah tersedia di Palembang (Karoseri) dan tinggal proses pengambilan. Di samping itu, Suparwi pastikan bahwa seluruh harga maupun biaya angkut dari karoseri hingga Samarinda ditanggung Jamsostek sebagaimana keluarnya persetujuan Jamsostek pusat mengenai bantuan mobil toilet

tersebut. Kini tergantung Pemkot melalui DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Samarinda. DKP ini mewakili pemerintah daerah dalam pengajuan permohonan bantuan mobil dimaksud. Mengingat barang sudah ada, Suparwi mengharapkan segala sesuatunya dapat diselesai-kan sehingga mobil dapat segera tiba. “Saya justru berharap tahun ini bisa direalisasikan,” sebut Suparwi saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini. Mobil toilet dinilai memberi manfaat besar bagi masyarakat Samarinda terutama pada momen-momen tertentu

KALPOST Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

dan di lapangan terbuka, misalnya upacara atau acara lain yang menggunakan fasilitas lapangan. Pada saat seperti itu dipastikan banyak orang yang memerlukan kamar kecil, seperti yang tersedia dalam mobil toilet tersebut. “Jadi, saya yakin akan mobil itu akan bermanfaat bagi masyarakat banyak,” tuturnya. Di Kalimantan,Timur bentuk bantuan sejenis yang dikelurkan Jamsostek baru untuk Samarinda. “Sementara ini baru bisa satu unit saja,” tukas Suparwi.Di lain pihak, Plh Kepala DKP, Hj Ida Nursanti menyam-

but positif ter-hadap kebijakan Jamsostek yang dinilai peduli terhadap kebersihan daerah. Malah ia mengharapkan perusahaan-perusahaan BUMN juga bisa mengambil kebijakan yang sama demi kemajuan daerah. Sedangkan, kapan mobil itu bisa didatangkan, Ida tidak bisa memastikan. Hanya disampaikan su-rat permohonan sudah diproses dan diajukan ke Jamsostek melalui Jamsostek Samarinda.(maw)

Suparwi

Kemasan Produk Makanan Belum Mampu Bersaing

Amanullah Ramli

Kaltim

SAMARINDA, Kalpost Potensi usaha di Kaltim yang belum semuanya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu contoh di bidang usaha produk makanan kecil. Sejauh ini baru amplang yang sudah dikenal masyarakat luas, tetapi produk makanan kecil lainnya belum mampu mengejarnya. Apalagi, untuk bersaing di tingkat nasional masih perlu ditingkatkan, khususnya bentuk kemasan produk. Sejumlah makanan kecil yang dimiliki usaha kecil menengah (UKM) di daerah ini masih terlalu sederhana dan belum mampu menarik pasar. Padahal sesungguhnya, kualitas makanan tidak kalah

Rintis

SAMARINDA, Kalpost Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kaltim mulai mencoba mengembangkan sayap pasarnya. Setidaknya, pengembangan jaringan pasar di kalangan UMKM sudah mulai dirintis pemerintah menyusul hadirnya 10 UMKM asal Jawa Barat (Jabar) di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Kaltim jelang akhir pekan lalu (23/10). Kehadiran pengusaha yang dipilih untuk mewakili Jabar itu berlangsung selama sehari. Mereka membawa berbagai macam produk khas Jabar yang kemudian dipamerkan di halaman tengah Disperindagkop dan UMKM Kaltim itu. Rombongan UMKM Jabar itu dipimpin langsung Kabid Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jawa Barat, Indriati. Kabid Koperasi dan UMKM, Disperindagkop dan UMKM Kaltim, Amanullah Ramli, menyebutkan

bagusnya dibanding dengan produk dari daerah lain. Hanya faktor kemasan itulah yang kini menjadi tantangan besar UKM agar mampu merebut pasar. Hal itu diakui, Kabid Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Kaltim, Amanullah Ramli. Ia menyebutkan kemasan memang masih memerlukan upaya untuk ditingkatkan agar mampu menyedot konsumen tingkat nasional. Namun, dari segi kualitas makanan diyakininya tidak kalah bersaing dengan produk-produk asal daerah lain. “Kalau kualitas makanan sesung-

guhnya cukup bagus. Hanya saja, bentuk kemasanya yang memang masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya kepada Kalpost di ruang kerjanya, kemarin (23/10). Dia mencontohkan amplang yang sudah mampu merebut pasar nasional bahkan internasional. Sedangkan produk makanan lain seperti kripik nangka diarahkan mampu merebut pasar. Namun, menurut Ramli bentuk kemasan itu masih perlu ditingkatkan agar mampu menarik konsumen lebih luas. “Kripik nangka ini sedang diupayakan berkualitas,” sebutnya.(maw)

Jaringan UMKM dengan Pengusaha Jabar

bahwa instansinya memfasilitasi sarana pameran UMKM Jabar yang akan mengembangkan jaringan usaha di daerah ini. Akan tetapi, menurut Ramli moment tersebut sangat positif juga bagi pengusaha di Kaltim untuk membuka jaringan kerja sama usaha dengan pengusaha di propinsi Jabar. "Bisa saja kedepan Jabar menjadi pangsa pasar produk kita," sebut Amanullah saat ditemui Kalpost di ruang kerjanya Jumat (23/10). Ia membenarkan bahwa produk UMKM Kaltim belum memiliki jangkauan hingga ke provinsi tersebut. Kecuali produk makanan jenis amplang sudah dikenal masyarakat luas. Hal yang sama disampaikan Indriati. Disebutkan kehadiran pengusaha asal Jabar itu dalam rangka upaya mengembangkan jaringan usaha di daerah ini. Di mata

Indriati, Kaltim menjadi daerah potensial sebagai pangsa pasar produkp r o d u k J a b a r. O p t i m i s t i s d i a didasarkan pada berebutnya konsumen di Kaltim baik Samarinda maupun Balikpapan terhadap produk yang dibawanya. Khususnya produk makanan kecil sampai kehabisan stok. "Sudah terjual habis di Balikpapan. Tak ada sisa yang kami bawa ke sini (Samarinda, red)," tutur Indriati. "Potensi pasar sangat besar sekali," tambahnya. Moment tersebut dinilainya positif sebagai awal membuka kemitraan antara pengusaha di Kaltim dengan Jabar. Menurut Indriati, kedepan perlu ditindaklanjuti agar tercipta kemitraan usaha yang saling menguntungkan bagi pengusaha dua daerah itu. "Produk daerah Kaltim bisa dipasarkan di daerah kami, begitu juga sebaliknya," tukas Indriati. Dijelaskan, terdapat 10 jenis produk

Indriati yang dibawa tour ke Balikpapan dan Samarinda itu. Selain produk makanan kecil khas Jabar, beberapa di antaranya jenis fashion, interior dan kaos kaki.(ar)

Bea Masuk Barang ke Indonesia Sudah Nol Persen SAMARINDA, Kalpost Dalam aktivitas pasar bebas dikawasan ASEAN, Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas dan mutu barang yang diproduksi mampu bersaing di pasar bebas. Pasalnya, dalam perdagangan di pasar bebas, setiap negara telah menghapus bea masuk barang hingga 0 persen. Di Indonesia hanya produk-produk pertanian yang masuk masih diberlakukan bea masuk. "Pasar bebas sudah lama berjalan, setiap negara 0 persen bea masuk dan di Indonesia tinggal pertanian saja yang belum. Jadi keunggulan komperatif dan kompetitif yang masih diperlukan," ungkap Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UMKM (Disperindakop) provinsi Kaltim, M Yadi Sabianoor kepada media ini belum lama ini. Lebih lanjut, kata dia, Indonesia terutama Kaltim dalam perdagangan pasar bebas masih memiliki sejumlah keunggulan dibanding dengan negaranegara ASEAN lainnya. Seperti Kaltim masih mampu bersaing dengan produksi sumber daya alamnya yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. "Kalau kita masih memiliki keunggulan dengan barang yang

Pelabuhan peti kemas

Pelabuhan Peti kemas lebih spesifik, seperti batu bara dan migasnya," jelasnya. Meski demikian, Yadi Sabianoor juga mengatakan, dalam arena perdagangan pasar bebas terutama di kawasan ASEAN yang segera menerapkan sistem perdagangan ASEAN Single Window, Indonesia masih harus memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kualitas

barang-barang yang akan dijual di pasar bebas. "Sehingga itu tadi, masih diperlukan keunggulan komperatif dan kompetitif. Seperti barang-barang elektronik yang masuk ke Indonesia itu sudah menggunakan 0 persen bea masuk," ujarnya. Ditambahkannya, untuk mem-perkuat perdagangan dalam negeri, setiap

11

daerah harus menjalin kerjasama yang baik dalam per-dagangan untuk memenuhi ke-butuhan daerah masingmasing. "Kecuali perdagangan dalam negeri, kalau dalam negeri atau a n ta r p r o v i n s i s a j a m a s i h m e merlukan maka tidak perlu kita melakukan ekspor," imbuhnya. (djo)

Pertamina Jajaki Bangun SPBU di Australia SYDNEY-Kalpost Setelah berhasil memperkenalkan produk pelumasnya Fastron di pasar Australia. PT Pertamina (Persero) berniat menjajaki pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di negeri Kangguru tersebut. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal mengata-kan saat ini pihaknya akan melakukan feasibility study terkait rencana tersebut. Jika hasil study menunjukan layak secara ekonomis maka pembangunan SPBU Pertamina di Australia, sangat mungkin terlaksana dalam waktu dekat. “Kita akan lakukan survey, kalau ekonomis maka kita akan buka di sini,” kata Faisal saat ditemui di selasela peluncuran OliMart Pertamina di Sydney Sabtu(24/10/2009). Dikatakannya, potensi bisnis SPBU di Australia memang terbuka lebar. “Kita rencanakan buka SPBU dengan memasukan unsur outletoutlet produk Indonesia di sini, sambil memperkenalkan produk nasional,” ungkapnya. Selain perhitungan pasar, pihaknya juga mempertim-bang-kan aspek pembangunan brand image produknya di Australia, karena itu sangat penting untuk menunjukan kalau perusahaan plat merah Pertamina bukan hanya jago kandang saja. “Untuk BBM-nya kita beli disini, sedangkan pelumasnya produk kita bawa dari produk kita dan kita buat khusus outlet produk Indonesia,” jelas Faisal. Ia menyatakan untuk merealisasikan rencana bisnis tersebut, perseroan harus ekstra hati-hati mengingat pengalaman membangun SPBU di Myanmar pernah dilakukannya beberapa waktu lalu, namun akhirnya ditutup. Di Australia sendiri, Pertamina bakal bersaing ketat dengan pemain SPBU seperti Castrol dan Shell. “Kita jangan hanya jago kandang, makanya kita akan coba jajaki pembukaan SPBU di sini,” sergahnya. Ia menjelaskan pembangunan SPBU di Australia tidak sulit, dengan perkiraan investasi per satu buah SPBU untuk bangunan saja hanya Rp 5 miliar, dan lokasi tanah hanya menyewa. Ia mencontohkan salah satu ritel mini market 7-Eleven juga melaku-kan bisnis SPBU di negeri kangguru tersebut. Sementara itu, Exclusive Distributor of Pertamina lubricants Managing Director Sukendro Darmanto mengatakan pembu-kaan SPBU Pertamina di Australia sangat potensial dan baik dalam pengembangan brand image. “Ini langkah positif disamping bisa membangun image, Pertamina juga bisa berkompetisi di luar. Feasibility study sedang dalam tahap pen-jajakan,” tambah Sukendro.(dtc)


12

TENGGARONG

KALPOST

Selasa, 27 Oktober 2009 . Edisi 01

Pilbup Maju, Aktifitas KPUD Kukar Meningkat tercatat sekitar 18 Kecamatan sudah dilakukan sejak 20 Oktober hingga 28 Oktober 2009 mendatang. Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kukar, Junaidi Samsuddin membenarkan hal tersebut. Menurutnya sosialisasi yang dilakukan sejak tanggal 20 Oktober 2009 tersebut memang cukup menguras tenaga. “Semakin terasa memang tingkat aktifitas kita, terlebih mendekati hari-H nanti,” ungkapnya saat ditemui Kalpost diruang kerjanya Jumat (23/10) lalu.

TENGGARONG, Kalpost Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) yang dimajukan menjadi bulan Mei 2010 mendatang kian terasa dekat. Kesibukan penyelenggara pilkada (KPUD Kukar,red) pun mulai memasuki titik tertinggi. Terlebih saat ini KPUD Kukar sedang menggelar program Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kukar yang dilakukan pada seluruh Kecamatan di Kukar yang

Tercatat lanjutnya, sejak 20 Oktober hingga 25 Oktober 2009 sudah 12 Kecamatan yang secara bergiliran mendapatkan kegiatan Sosialisasi dari KPUD Kukar. “Tiap daerah koordinasi (Dapil Kukar 1-5 ,red) masing-masing mendapatkan empat materi, seperti Undang-Undang RI No.12 tahun 2008, Tahapan-Tahapan Pilkada, Program dan Jadwal Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih, hingga Pencalonan Perseorangan (Independent), yang dibawakan secara bergantian sesuai

Dana KPUD Kukar Cair Rinda: k e 2 tak ke mace macett lagi TENGGARONG,Kalpost Walau sempat tersandung krikil lantaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) belum kunjung mencairkan dana, akhirnya Komisi Pemili-han Umum Daerah (KPUD) Kukar dapat bernafas lega. Tanggal 16 Oktober 2009 lalu Pemkab Kukar mencairkan dana sebesar Rp5,2 milliar dari total dana yang diajukan KPUD Kukar sekitar Rp74 milliar. Cairnya dana tersebut memang cukup membantu KPUD Kukar dalam mengantisipasi kebutuhan, khusunya untuk program Pemilihan Bupati Kukar yang telah berjalan sejak Oktober 2009 hingga Mei 2010 mendatang. "Dananya memang sudah dicairkan sekitar tanggal 16 OKtober lalu, yang jelas sangat membantu untuk menunjang program kita," jelas Rinda Desinaty,Ketua PKUD Kukar yang dihubungi Kalpost via telpon selularnya belum lama ini. Dana Rp5,2 milliar tersebut memang terbilang kecil, namun Desi menambahkan bahwa nantinya masih ada dana lanjutan yang akan dikeluarkan Pembkab Kukar secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan pengajuan yang disampaikan piihak PKUD. "Insya Allah yang kedua ini tidak akan macet lagi, yang jelas itu kan keluar secara bertahap, dan disesuaikan dengan kebutuhan KPUD, dan kendala yang terjadi beberapa waktu lalu hanya terhambat pada faktor administrasi saja," terang Rinda optimis. Ditambahkan, Anggota KPUD KUkar, Junaidi Samsuddin yang ditemui Kalpost diruang kerjanya, Jumat (23/10) lalu, mengungkapkan bahwa dalam proses pencairan dana tersebut harus mencantumkan tanda tangan Bupati Kukar dan harus sesuai dengan besaran hono-

daerah koordinasi yang telah ditetapkan,” terang Junaidi. Program Sosialisasi tahapan Pilkada tersebut akan berakhir 28 Oktober mendatang dan masih menyisakan enam kecamatan seperti Kota Bangun, Muara Wis, Tabang, dan Marang Kayu. Sedangkan besok, (hari ini) Senin, tanggal 26 Oktober 2009 jadwalnya pada Kecamatan Muara Kaman dan Samboja. (msm)

Junaidi.S

PKL Menjamur, Pemkab Siapkan Strategi Gimin:Merek a juga mencari nafk ah Gimin:Mereka nafkah

Sri Wahyuni

Rinda Desianti

"

Dananya memang sudah dicairkan sekitar tanggal 16 OKtober lalu, yang jelas sangat membantu untuk menunjang program kita RINDA DESIANTI

rarium, hal tersebut telah diikuti dan dilakukan. "Tehambatnya dana kemarin kan hanya pada proses realisasinya saja, karena pihak KPUD menggunakan Permen-dagri, kalau tidak salah Pasal 30 Nomor.44, sedangkan Pemkab Kukar memakai Permendagri Nomor 13," terang Junaidi. Dalam Permendagri Pasal 30 Nomor 44 secara garis besar berbunyi jika dana tersebut memang belum dianggarkan atau sudah dianggarkan tapi tidak masuk dalam APBD, maka dapat didahulukan dan bersifat hibah. Jadi tak lewat Bansos atau yang lain. Realisasinya pun tidak sulit, cukup hanya dengan tanda tangan Bupati dan penerima hibah (Ketua KPUD Kukar). "Sedangkan Permen-dagri Nomor 13 itu harus masuk di APBD dulu dan setelah disahkan baru dapat diguna-kan," urai Junaidi. Secara terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Kukar, Sri Wahyuni mengatakan bahwa dana Rp5,2 milliar yang digelontorkan Pemkab Kukar

"

beberapa waktu lalu merupakan tahap petama terhitung dari bulan Oktober hingga Desember. "Proses pencairan ini kan bertahap, sehingga kemarin itu terhitung dari bulan Oktober sampai bulan Desem-ber, dan tahap kedua terhitung dari Desember nanti, yang besarannya saya masih belum tahu, karena dana tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan KPUD," jelasnya pada Kalpost melalui telpon selulernya, Sabtu (24/10) lalu. Tahapan Pilgub sendiri dari data yang dihimpun Kalpost. KPUD Kukar diantaranya tanggal 20 Oktober hingga 28 Oktober 2009 adalah Program Sosialisasi Pilbup ke-18 Kecamatan se-Kukar. Pada hari Selasa (27/ 10) pelantikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dilakukan di Kantor KPUD Balikpapan. Sedangkan pada tanggal 02 November 2009 pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seKukar yang menandakan bahwa proses tahapan Pilbup Kukar sudah mulai berjalan.(msm)

TENGGARONG, Kalpost Feno-mena menjamurnya Peda-gang Kaki Lima (PKL) memang sudah menjadi momok sebagian besar daerah di Indonesia. Termasuk diantaranya Kabupaten Kutai Kertanegara (Tenggarong), yang makin ditumpahi para PKL. Maraknya PKL dapat dilihat, seperti di Jln.Maduningrat dan disebagian wilayah tepian mahakam. Hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar masih mencari solusi guna merelokasi para PKL tersebut. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kukar, Gimin mengatakan, dalam Pera-turan Daerah (Perda) No. 08 tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memang melarang adanya PKL yang berjualan pada daerah tertentu seperti di areal taman dan sebagainya

yang dikelola oleh Pemerintah. “Kita ini serba salah, satu sisi kita menjaga keindahan dan kebersihan kota, tapi disisi lain mereka adalah warga kita yang bekerja mencari nafkah,” ungkap-nya yang ditemui Kalpost diruang kerjanya belum lama ini. Dalam Undang-Undang (UU) dan Perda lanjutnya, sudah jelas terdapat sanksi bagi yang melanggar. Sanksi Administrasi berupa pembongkaran dan penyitaan barang (rombong, red), jika para PKL masih enggan mentaati Perda No.08 tersebut. Dan sanksi Pidana berupa kurungan selama enam bulan penjara dan denda Rp5 juta. “Nah, kalau PKL yang dibawah Jembatan Kukar tersebut ada pengecualian, mereka (PKL) diperbolehkan menggelar lapak pada pukul 16.00 wita hingga pukul 24.00 wita,” jelasnya. Lantas, apakah ada wadah untuk menampung para PKL???

Jamaah Calhaj Kukar Diberangkatkan ke Tanah Suci TENGGARONG, Kalpost. Sebanyak 320 orang jamaah calon haji (calhaj) asal Kutai Kartanegara (Kukar) dilepas keberangkatkannya dari Tenggarong menuju Balikpapan, Minggu (25/ 10) kemarin. Para jamaah calhaj Kukar yang tergabung dalam Kloter 3 Embarkasi Balikpapan ini menjalani pemondokan selama semalam di Asrama Haji Balikpapan, sebelum diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi, malam ini pada pukul 22.15 WITA. Pemberangkatan jamaah calhaj Kukar kemarin dilepas oleh Asisten III Setkab Kukar AR Ruznie Oms usai pelaksanaan salat Dzuhur di Masjid Agung Sultan Sulaiman, Tenggarong. Suasana haru pun mewarnai pemberang-katan para jamaah calhaj Kukar tersebut ketika 5 buah bus yang membawa rombongan mulai bergerak meninggalkan halaman masjid terbesar di kota

Calon Independen Harus Kumpulkan 23.244 KTP TENGGARONG, Kalpost Selain melalui jalur partai politik, pasangan Calon Bupati (Cabup)-Calon Wakil Bupati (CawabuP) yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga dapat menempuh jalur independen.Hanya saja, pasangan calon independen yang ingin bertarung di Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) 2010 tersebut wajib mengantongi dukungan minimal 4% dari jumlah penduduk Kukar saat ini. "Jika mengacu pada jumlah penduduk Kukar yang hingga 9 Oktober ini mencapai 581.108 jiwa, maka pasangan calon independen harus memiliki 23.244 dukungan dalam bentuk fotokopi KTP," kata Ketua KPU Kukar, Rinda Desianti. Dari 23.244 dukungan KTP

tersebut, lanjut Rinda, sebaran dukungan minimal 50% dari total jumlah kecamatan di Kukar. "Karena di Kukar ada 18 kecamatan, paling tidak dukungan tersebut menyebar di 9 kecamatan. Tidak masalah jika dukungan itu banyak terkonsentrasi di 1 kecamatan, kemudian di kecamatan lain hanya 1-2 orang,” kata Rinda. Menurut Rinda, ada beberapa kriteria untuk pendukung pasangan calon independen. Di antaranya adalah warga Kukar yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, terdaftar sebagai pemilih tetap dan tak memberi dukungan kepada lebih dari pasangan calon. Ditambahkannya, petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) akan turun langsung ke lapangan untuk

Hingga kini tambah Gimin, pihaknya masih mencarikan solusi. “Kita bisa saja melarang, tapi kita harus siapkan dulu solusinya. Termasuk saya sudah konsultasi dengan Dinas Pasar, dan mengharapkan adanya bangunan pasar yang baru untuk dapat menampung para PKL,” terangnya sambil mengatakan bahwa memberdayakan PKL tak semudah seperti menegur orang yang tidak mengu-nakan helm saat berkendara. Sementara itu, Iyan, salah seorang PKL yang berdagang Jus di sekitar Jembatan Kukar mengakui adanya aturan yakni buka pukul 16.00 hingga 24.00 wita tersebut. “Yang jelas kami disini taat pada atu-ran, dan Alham dulillah pihak Pemkab member ijin, termasuk kami juga wajib menjaga kebersihan sekitar sini,” terangnya saat ditanya Kalpost. (msm)

melakukan verifikasi faktual. Mereka akan memeriksa apakah yang bersangkutan benar-benar memberikan dukungan terhadap pasangan calon independen. Jika warga tak mengakui dukungan tersebut, maka nama yang bersangkutan akan langsung dicoret. "Seorang pendukung juga hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon independen. Jadi jika nama pendukung itu sudah terdaftar di pasangan calon lain, maka dukungan tersebut akan dicoret," tegasnya. Sekedar informasi, KPU Kukar akan membuka pendaftaran pasangan calon independen mulai 26 Desember 2009 hingga 1 Januari 2009. Penyampaian dukungan tersebut diserahkan dalam bentuk hard copy dan

soft copy. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi faktual oleh anggota PPS mulai tanggal 2 hingga 16 Januari 2010. Selanjutnya secara bertahap, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) maupun KPU Kukar akan melakukan verifikasi jumlah dukungan dan membuat rekapitulasinya. Lantas, KPU Kukar akan menyampaikan berita acara kepada pasangan calon independen pada tanggal 31 Januari 2010. Jika ada pasangan calon independen yang kekurangan dukungan akibat pencoretan dalam verifikasi faktual, KPU Kukar memberikan kesempatan selama 1 minggu untuk memperbaikinya.(qr/ktc)

Tenggarong itu. Dikatakan Ruznie Oms, ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang kompleks, yang memerlukan pengorbanan yang cukup besar dari segi biaya dan tenaga. "Juga diperlukan kebugaran fisik dan ketahanan mental yang prima. Oleh karena itu, para jamaah harus menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci," ujarnya. Ruznie juga berharap agara jamaah calhaj Kukar dapat cepat beradaptasi dengan kondisi cuaca maupun keadaan sosial kemasyarakatan di Tanah Suci yang sangat berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia. "Kemampuan dari aspek batin berkaitan dengan kesiapan mental rohani kaum Muslimin untuk memantapkan niat inipun perlu kita jaga. Karena dengan ketulusan niat serta kesucian hati, niscaya kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal lain yang nantinya akan mengurangi nilai ibadah selama di Tanah Suci," imbuhnya. Ditambahkannya, jamaah haji merupakan tamu Allah di Tanah Suci. Oleh karena itu, dia berharap agar jamaah calhaj Kukar dapat berbuat selayaknya tamu yang baik, yang menghormati tuan rumah. "Terlebih berkunjung ke Baitullah di Makkah. Disanalah tempat segala permohonan dikabulkan Allah SWT," katanya lagi. Ruznie juga meminta kepada para jamaah untuk dapat terus membangun komunikasi dan tidak segan-segan untuk bertanya, baik dengan petugas haji maupun dengan sesama jamaah. "Sehingga tetap mendapat petunjuk, arahan serta bimbingan dalam pelaksanaan ibadah maupun keperluan lainnya selama berada di Tanah Suci," katanya.Sekedar informasi, jamaah calhaj Kukar akan dipimpin langsung Kepala Kantor Deparemen Agama (Kandepag) Kukar H Djamaluddin HD. Selama di Tanah Suci, para jamaah calhaj Kukar didampingi 5 petugas haji. Mereka adalah Sumarno, Jurhanisasi, dr Agus Jati Waluyo, Dhesy Eka Santi dan Yanto Hermansyah.( qr/hms)


LINTAS KABUPATEN

KALPOST

13

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

Lihatlah! Banyak TKI Gila di Nunukan Nunukan, Kalpost - Hingga kini masih banyak tenaga kerja Indonesia (TKI), yang dideportasi dari Malaysia beberapa tahun lalu kemudian menjadi gila, masih berkeliaran di Kabupaten Nunukan. TKI yang mengalami gangguan jiwa itu, berdasarkan bahasa dan logat yang digunakan, adalah mereka yang berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kami tidak tahu persis berapa jumlahnya, yang jelas mencapai puluhan orang,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Nunukan Supardi di Nunukan, pekan kemarin. Dalam mengatasi permasalahan itu, pihaknya telah beberapa kali melakukan tindakan, di antaranya adalah dengan terapi yang dikirim ke RS Jiwa Samarinda. Selain itu, memulangkan ke daerah asal mereka berdasarkan identitas yang diketahui. Jumlah orang gila yang telah diterapi

di RSJ Samarinda dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing bekas TKI itu mencapai 40 orang. Namun, hingga kini masih ada puluhan orang gila lagi yang masih berada di Nunukan. “Sebenarnya kami masih ingin memulangkan atau melakukan terapi terhadap puluhan mantan TKI yang mengalami gangguan jiwa itu, namun karena kami tidak memiliki anggaran, jadinya hal itu tidak bisa kami lakukan,” katanya. Menurutnya, munculnya sejumlah orang yang mengalami gangguan jiwa itu diperkirakan sejak adanya deportasi TKI dari Malaysia tahun 2002 sampai dengan beberapaa tahun selanjutnya. Sejak itulah banyak ditemukan orang gila berkeliaran di Nunukan.Adapun sebab mereka menjadi gila, diduga lantaran ketika di Malaysia mendapat siksaan dan dipenjara petugas setempat. Ada pula sebab menjadi gila lantaran mengalami impitan ekonomi yang membuat seseorang menjadi stres

pasca-deportasi. Orang gila di Nunukan ini kerap dijumpai di jalan-jalan di Nunukan, bahkan beberapa di antaranya seolah sudah memiliki tempat khusus, seperti di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Di lokasi ini, ada dua orang gila yang masih bisa diajak berkomunikasi, walau terkadang tidak menyambung. Ada juga yang sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Ada juga seorang wanita yang masih bisa menjadi tukang parkir di samping Pelabuhan Tunon Taka. Wanita ini mengaku dari Sulawesi Selatan. Ketika gambar penderita gangguan jiwa itu akan diambil, orang tersebut menatap kamera dengan ekspresi yang seolah ketakutan. Orang tersebut kemudian menundukkan kepala di hadapan kamera yang selanjutnya bersujud seolah meminta ampun.kcm Ilustrasi

Bontang Canangkan 10 Ribu Sumur Biopori BONTANG, Kalpost - Pembuatan lubang resapan atau sumur biopori, adalah satu cara yang ditempuh Pemkot Bontang untuk mengatasi dan mencegah krisis air serta meminimalisasi dampak pema-nasan global. Bahkan, Wali Kota Sofyan Hasdam telah mencanangkan pembuatan 10 ribu sumur biopori tahun ini. “Banyak negara yang akan mengalami krisis air. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, lubang biopori ini saya harap bisa menghindarkan Indonesia, khu-susnya Bontang dari krisis air. Apalagi, sumber air kita hanya mengandalkan air bawah tanah. Untuk itu, sosialisasi sumur resapan ini harus kita tingkatkan terus agar masyarakat semakin sadar manfaatnya,” kata Sofyan Hasdam belum lama ini. Bersama elemen masyarakat Tanjung Laut Indahmembuat sumur biopori. Dalam waktu 3 jam, puluhan sumur biopori berhasil dibuat di sepanjang Jalan Tongkol Kelurahan

Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan. “Kalau dikerjakan ramai-ramai, pasti jumlahnya bisa lebih banyak. Lihat saja, hari ini sudah puluhan sumur biopori yang kita buat,” kata Sofyan seraya terus memutar alat yang digunakan untuk membuat sumur biopori. Untuk mencapai target pembuatan sepuluh ribu sumur biopori, masingmasing kelurahan pun diwajibkan membuat sumur biopori lingkungan masing-masing. “Target pembuatan sumur biopori untuk masing-masing kelurahan, sebenarnya hanya sekitar 725 sumur biopori. Tapi di Kelurahan Tanjung Laut Indah, kami sudah membuat sekitar 800 sumur biopori. Hari ini saja, ada sekitar 60 sumur biopori yang kami buat. Alhamdulillah, hari ini Pak Wali dan Bu Wali juga hadir. Jadi masyarakat makin semangat membuat lubang biopori,” jelas Rasyid Syarif, Ketua LPM Tanjung Laut Indah. Menurut Rasyid Syarif, selain

Sofyan Hasdam

Malinau, Kalpost - Terkait formasi jabatan sekdes untuk 87 sekdes yang belum berstatus CPNS sebagaimana diusulkan Tata Pemerintah (Tapem), Kabid Umum Pegawai Yunus menjelaskan, usulan yang pernah diajukan Tapem tersebut tidak bisa direalisasikan. Pihaknya, sambung dia, pernah mengajukan usulan tersebut ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN). Hasilnya, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Men-PAN menolak pengajuan tersebut. Dengan keputusan Menpan ini, lanjut Yunus, maka status ke-87 sekdes tersebut tetap non PNS. “Kita memang berharap itu terealisasikan. Namun karena dari Men-PAN keputusannya begitu, ya mau bagaimana lagi,” ujarnya. Namun demikian, imbuhnya, tahun ini masih diberi kesempatan terakhir pengangkatan sekdes menjadi PNS yaitu untuk 4 sekdes. Antara lain, Bilung Usat Sekdes Long Uli, Daya Lapang Sekdes Long Bena Pujungan, Merdi Sekdes Lidung Keminci Mentarang dan Pilandar, Sekdes Desa Taras Malinau Barat. (hms)

pembuatan sumur biopori, warga Tanjung Laut Indah juga secara rutin menggelar bakti sosial dengan membersihkan lingkungan sekitarnya.(hms)

Pegawai Malas Berpenghasilan Kecil

Pilkada Bulungan Dianggarkan Dua Putaran Bulungan, Kalpost - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan mulai menyusun anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Bulungan pada 2010 mendatang.Ketua KPU Kabupaten Bulungan Drs Yahdian Noor MSi mengatakan, diperkirakan akhir Oktober ini penyusunan draf anggaran untuk Pilbup 2010 sudah selesai, dan akan segera disampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk selanjutnya diajukan ke DPRD. Ditanya soal besarnya anggaran yang diajukan, Yahdian belum berani menyebutkan. Karena hingga saat ini masih tahap penyusunan, dan dimungkinkan masih ada perubahanperubahan. “Yang jelas kita usulkan anggaran untuk pelaksanaan Pilbup 2 putaran. Ini untuk antisipasi, kalau-kalau nanti terjadi dua putaran,” kata Yahdian, di ruang kerjanya, pekan kemarin. Dia mengungkapkan, apabila mengacu pada aturan yang ada tahapan Pilbup Bulungan seharusnya sudah dimulai pada Desember nanti. Yaitu dengan perhitungan, tahapan pilkada dimulai 210 hari (kurang lebih 7 bulan) sebelum pelaksanaan. “Apabila pelaksanaan direncanakan pada akhir Juni, maka paling tidak pertengahan Desember tahapan sudah dimulai,” ujarnya. Sementara ini, tahapan Pilbup sendiri sudah mulai disusun oleh KPU. Hanya saja, untuk memulai tahapan, masih menunggu surat pengajuan dari

DPRD soal permintaan untuk penyelenggaraan Pilbup Bulungan. “Memang dalam aturannya paling lambat lima bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Tapi,

agar dalam pelak-sanaannya tidak terlalu mepet, lebih baik surat dari DPRD diajukan lebih awal,” ungkap Yahdian lagi. Jika menengok pada Pilbup 2005 lalu, pelaksanaan Pilbup 2010 di Bulungan sendiri diperkirakan akan digelar pada akhir Juni. “Sekarang kita belum bisa menyusun tahapan secara resmi, karena surat dari DPRD belum ada. Melalui surat tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi KPU untuk membuat tahapan Pilkada,” urainya. Lebih lanjut dikatakan, jumlah pasangan calon yang akan”bertarung” pada Pilkada atau Pilbup Bulungan 2010 mendatang diprediksi akan lebih

Menpan Tolak Pengangkatan 87 Sekdes

banyak dibanding pada Pilkada tahun 2005 silam. Yahdian mengatakan, sesuai dengan ketentuan yaitu berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa syarat untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah memiliki 15 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 15 persen dari suara yang sah pada Pemilu DPRD kabupaten.Jika melihat ketentuan tersebut, lanjut dia, maka bisa ada 5 pasangan calon. Dengan asumsi, setiap pasangan calon memiliki dukungan 4 sampai 5 kursi. Selain diusung oleh parpol, pada Pilbup Bulungan mendatang juga akan mengakomodasi calon independen. Berdasarkan ketentuan, calon independen bisa mengajukan diri sebagai calon dalam pilkada jika mendapat dukungan 6,5 persen jumlah penduduk. “Ini karena penduduk Bulungan masih di bawah 250.000 jiwa. Kalau di atas itu (250.000) dukungannya harus 6,5 persen,” terang dia. Dengan perhitungan jumlah penduduk 100.000 lebih atau jumlah pemilih 70.000-an, dari calon independen diperkirakan bisa mencapai 10-an pasangan (satu calon cukup 6500-7000 dukungan). “Jadi bisa ada 15 pasangan calon. Tapi ini masih sekedar gambarangambaran saja,” ulasnya.hms

Tarakan, Kalpost - Pegawai di lingkungan pemkot Tarakan akan diberikan sanksi berupa pemotongan penghasilan bagi pegawai yang terlambat atau jarang berada dikantor saat jam kerja. Asisten Administrasi Kota Tarakan, Drs. H. Masdar Zemy, M.Si, mengatakan akan ada peningkatan penghasilan bagi para pegawai namun bagi pegawai yang jarang ada di kantor atau yang sering ngelayap di luar jam kerja akan diberikan Punishment (sanksi) berupa pemotongan penghasilan sesuai yang diperbuatnya. Dicontohkannya, bila seorang pegawai datang terlambat 1 jam maka yang bersangkutan akan dipotong 1%, bila terlambat 2 jam maka akan dipotong 2%. “Jadi kedepan akan terlihat mana pegawai yang rajin dan pegawai yang malas, indikasinya bisa dilihat dari penghasilan yang diterima setiap bulannya,” ujar Masdar baru-baru ini. Bila Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ini diberlakukan maka honor-honor yang selama ini diterima akan di hapus, seperti honor lembur. “Saya mengharapkan seluruh kita agar belajar professional, dimulai dari yang kecil seperti kehadiran apel pagi ini,” harap Masdar sebelum membubarkan apel pagi.hms

Pegawai Lebih Nyaman Pakai Batik Penajam Paser Utara, Kalpost Sejumlah pegawai mengaku lebih nyaman menggunakan pakaian batik saat ngantor. Pakaian batik diwajibkan setelah pemerintah wewajibkan seluruh pegawai negeri menggunakan batik. Agus, salah satu pegawai di lingkungan pemkab mengaku cukup nyaman memakai batik dan dirinya merasa lebih bebas berekspresi. “Enak memakai baju batik, nyaman dan tidak terlalu terlihat kaku,” katanya. Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Penajam Paser Utara, Tohar, mengatakan, pemakaian batik juga berlaku bagi tenaga honorer. ”Sudah ada edaran mengenai pemakaian batik dilingkungan pemerintahan, dan ini juga berlaku untuk seluruh PNS dan juga Pegawai Tidak Tetap (PTT) daerah yang ada di Penajam Paser Utara,” katanya. Tohar juga mengungkapkan ini

merupakan salah satu agenda yang akan dilaksanakan berke-lanjutan, karena sebagai salah satu wujud berbangga dengan kebudayaan bangsa. “Kami ikut bangga dengan pengukuhan batik oleh dunia. Saat ini sedang digodok mengenai hari pengenaan batik untuk pegawai yang ada dilingkungan pemerintah dan instansi di bawahnya, seperti guru dan pegawai lain,” terang Tohar. Ditanya mengenai tidak adanya keseragaman penggunaan motif batik di lingkungan Pemkab,Tohar menambahkan, perlu proses, dan jika memang tidak seragam tidak menjadi masalah. “Nanti akan dibahas mengenai hal tersebut, apakah ada alokasi dana dan anggaran untuk pakaian batik,” pungkas Tohar.hms


14

SELEBRITI

KALPOST

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

Dari Panggung Hiburan ke Senayan JAKARTA, Kalpost - Pesona selebritas dalam mendulang suara pada pemilihan umum legislatif 2009 mungkin tak bisa hanya dipandang sebelah mata. Terbukti, sejumlah selebritas yang menjadi calon legislator dari partai-partai besar meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Bahkan, di beberapa dapil, perolehan suara mereka mengungguli sejumlah tokoh politik kawakan. Di dapil Jawa Barat II, misalnya, aktris Rieke Dyah Pitaloka calon legislator (caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak. Perolehan suara pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri itu mengalahkan suara Taufiq Kiemas politikus ulung yang juga suami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Selebritas lain yang mengeruk suara lumayan besar adalah Nurul Arifin. Aktris film yang menjadi caleg Partai Golkar ini meraih suara

GEDUNG DPR/MPR RI. Artis juga tidak salah menjadi anggota DPR, cuma tinggal kita lihat benarkah mereka berjuang untuk rakyat ? terbanyak di dapil Jawa Barat VII. Nurul, yang pernah membintangi film Nagabonar, mengungguli perolehan

suara politikus kawakan Partai Golkar, Ade Komarudin. Dengan memakai sistem suara

Nurul Akhirnya Duduk di Kursi DPR JAKARTA, Kalpost, Aktris Nurul Arifin sukses mendulang suara di dapil Jawa Barat VII, akhirnya membawanya ke kursi wakil rakyat meliputi Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Perolehan suaranya menempati urutan pertama dari calon legislator Partai Golongan Karya lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun tim sukses Nurul, hingga Kamis lalu total perolehan suaranya mencapai 121.788. Sejarah seolah berulang bagi Nurul. Pada pemilu legislatif 2004, ia juga berlaga di dapil yang sama dan meraup suara terbanyak. Hanya, waktu itu ia gagal melenggang ke Senayan karena menggunakan sistem nomor urut. Nurul, yang bukan di nomor urut satu, tidak lolos. Menurut Nurul, yang mendorong dia kembali berlaga di arena politik adalah minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Sebetulnya, sejumlah partai berebut meminangnya menjadi caleg. Tapi pilihannya jatuh ke partai beringin. "Golkar yang saya masuki bukan

VENA MELINDA

Golkar zaman orde lalu," katanya. Begitu namanya resmi tercantum dalam daftar caleg tetap, Nurul segera membentuk tim sukses di setiap kecamatan. Di tiap kecamatan ada tiga kelompok, yang masing-masing beranggotakan 50-60 orang warga setempat. "Mereka inilah yang mengetahui isu-isu lokal," ujarnya. Selain mengandalkan tim sukses, Nurul turun langsung ke daerah pemilihan begitu masa kampanye dimulai. Ia berdiskusi menyerap aspirasi rakyat. Meski menolak menyebut angka, Nurul mengaku banyak mengeluarkan dana selama masa pencalonan. Seluruh tabungan dia kuras, ditambah bantuan dari sanak saudara. Tapi tak s a m p a i menggadaikan rumah. "Ya, ratusan juta, tapi tidak sampai satu miliar," kata Nurul, yang ingin

JAKARTA, Kalpost - Sebetulnya, pada pemilu legislatif 2004, pemain sinetron Vena Melinda sempat ditawari menjadi caleg Partai Demokrat. Tapi saat itu Vena belum bisa mening-galkan dunia hiburan. "Saya belum berani," katanya. Dan pertengahan 2008, tawaran dari Partai Demokrat kembali datang. Kali ini Vena tak menolak setelah mengamati kinerja partai tersebut. "Demokrat me-ngembangkan politik san-tun. Ini saya banget," tutur None Jakarta 1993 itu berse-mangat. Vena melangkah bersama sang suami, Ivan Fadilla, dan ibunda, Made Ayu Rachmawati, ia berkeli-ling ke kantor DPC-DPC Partai Demok-rat di daerah pemilihannya. Vena membentuk tim sukses, yang anggotanya dari pengurus ranting dan DPC. Mereka bertugas membuat posko-posko di ranting-ranting. Tapi, tutur Vena, tim sukses yang sesung-guhnya hanya dua orang: suaminya

duduk di Komisi Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR.

dan ibunya. Ivan menjadi tempat Vena berkonsultasi tentang strategi kampanyenya. Adapun sang ibu sebagai penerjemah dan penghu-bung ke majelis pengajian ibu-ibu. Maklum, kendati berdarah Jawa Timur, Vena tak bisa berbahasa Jawa. Ibunya jugalah yang mengatur penampilan Vena saat berkampanye, dari gaya rambut hingga busana yang akan ia kenakan. "Kebetulan ibu saya gemar mendadani." Kepiawaian Vena senam aerobik, menari salsa, dan dansa juga dimanfaatkannya untuk menarik massa. Dalam setiap kunjungannya ke rantingranting, tak ketinggalan Vena mengajari warga yang hadir senam aerobik, salsa, maupun dansa. "Sambutannya luar biasa," katanya. Hanya, Vena enggan menyebut dana yang telah dikeluarkannya sepanjang masa kampanye lalu. Menurut dia, seluruh dana yang digunakannya berasal dari tabungan pribadinya, tak mengambil simpa-nan keluarga atau perusahaan suaminya. "Jumlahnya ratusan jutalah." Yang jelas, jika benar-benar duduk sebagai anggota Dewan, Vena ingin di Komisi Pendidikan, Pariwisata, dan Olahraga. "Saya punya kapabilitas di bidang itu," ujar perempuan 36 tahun ini.

diperkirakan bakal menghiasi Dewan Perwakilan Rakyat lima tahun ke depan. Ya, dari pentas hiburan, mereka melenggang menduduki kursi Dewan. Sebetulnya, fenomena selebritas menjadi anggota Dewan bukan baru kali ini saja. Nama-nama selebritas, seperti aktor Sophan Sophiaan (almarhum), raja dangdut Rhoma Irama, pelawak Komar, Adjie Massaid, dan Angelina Sondakh, tercatat pernah duduk sebagai anggota parlemen. Dalam pemilihan umum legislatif 2009, fenomena itu kian mencuat. Sejumlah partai merangkul para selebritas sebagai calon legislatornya. Mereka, antara lain, Rachel Maryam, Marini Zumarnis, Wanda Hamidah, Tamara Geraldine, Maylaffayza, Jeremy Thomas, Adrian Maulana, Primus Yustisio, dan Eko Patrio. (kt/kp)

terbanyak, para selebritas itu sangat berpeluang melenggang ke Senayan. Suka atau tidak, wajah selebritas

Rachel Maryam Berhasil Melenggang Ke DPR JAKARTA, Kalpost - Rachel Maryam Sayyidina termasuk salah satu caleg yang beruntung. Meski hanya mendulang 29 ribu suara di dapil Jawa Barat II, Rachel berhasil menjadi anggota Dewan dan sudah dilantik. Dari data yang dihimpun tim sukses Rachel, Partai Gerindra di dapil Jawa Barat II meraup suara sekitar 90 ribu. Setelah dilakukan perhitungan, partai ini diuntungkan oleh akumulasi sisa suara. Gerindra dapat satu kursi. Dan di Dapil itu perolehan suara Rachel menempati urutan teratas. Menurut Rachel sebelumnya, kalau tak ada pencurian suara, dia optimistis bisa melenggang ke Senayan. Dan akhirnya berhasil duduk di kursi wakil rakyat. "Saya ingin duduk di Komisi Pendidikan dan Kebudayaan," kata aktris yang berencana kuliah lagi untuk meraih gelar sarjana S-1 itu. Rachel menuturkan, ia tak menerapkan kiat khusus sepanjang berkampanye. Malah ia baru mulai terjun ke ranting-ranting tiga bulan menjelang pemilu legislatif digelar. "Enam bulan sebelumnya saya cari modal," ujarnya. Untuk dana kampanye, Rachel merogoh koceknya sekitar Rp 100 juta. "Duit itu dipakai untuk kepentingan promosi". Perempuan 29 tahun itu tak memungkiri bahwa perolehan suaranya ditunjang oleh popularitasnya sebagai artis. "Ya, tidak bisa dimungkiri," katanya. "Tapi saya tetap harus door to door." (kt/kp)

Eko Patrio Sumbangkan Gaji Pertama DPR untuk Padang Jakarta, Kalpost - Bencana gempa bumi di Sumatera Barat dan Jambi menyeruak di tengah hiruk-pikuk pelantikan calon anggota dewan. Tak tanggung-tanggung, dampaknya parah. Artis Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio yang akan dilantik menjadi Anggota DPR 2009-2014, Kamis (1/ 10) yang lalu, berjanji menyumbangkan gaji pertamanya sebagai anggota dewan untuk para korban gempa ini. "Saya pribadi menyumbangkan gaji pokok saya sebagai anggota DPR yang bulan Oktober untuk korban yang terkena gempa di Padang dan Jambi," tutur Eko kepada media sebelum mengikuti acara pengam-bilan sumpah atau janji anggota dewan di Gedung Nusantara MPR/DPR RI. Seperti diberitakan sebelumnya,

gaji anggota dewan per bulan mencapai Rp40-60 juta sebulan. Eko juga mengatakan akan mengajak rekanrekannya sesama anggota dewan dan juga yang berasal dari kalangan artis untuk turut memberikan bantuan yang signifikan kepada korban dan bagi upaya penanganan bencana. Secara khusus, Eko menyampaikan ucapan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya bagi para keluarga korban yang ditinggalkan. Diperkirakan, di Padang sendiri, korban mencapai 200 orang. "Saya turut berduka sedalam-dalamnya. Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan," tutur pria yang mengenakan setelan jas hitam seragam anggota dewan. (kps/kp)


Sambungan BENARKAH?

KALPOST

15

Rabu, 28 Oktober 2009 . Edisi 01

Dalam pernyataan pers Senin (26/10) kemarin, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Maksiat menyayangkan kehadiran dua sosok yang diduga kuat melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur, pada tahun 2005, di dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. “Pada saat SBY mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II kami terkejut. Dua nama Helmy Faisal Zaini dan

Suharso Manoarfa disebut. Padahal, bagi kami mereka adalah orang-orang yang terlibat skandal seks terhadap gadis di bawah umur pada waktu mereka di acara pertemuan anggota parlemen se Asean di Kamboja. Mulanya ini hanya isu namun lama-kelamaan kebenarannya semakin menguat,” kata jurubicara aliansi, Kamal, saat dihubungi sesaat lalu (Senin, 26/10). Menurut Kamal, SBY seharusnya tidak sekedar menguji profesionalitas dan kesehatan mental dan fisik calon

menterinya, namun juga harus mencermati latar belakang moral dan sejarah hidup orang yang bakal diangkat untuk jabatan menteri. “Pada sisi itu, SBY tidak melakukan pengujian. Pada waktu SBY mengatakan mereka yang terpilih adalah orang yang berakhlak mulia, maka itu kebohongan. Seharusnya tim kecil SBY, Sudi Silalahi dan Hatta Radjasa melihat hal ini,” ujar Kamal Menurut Kamal, dalam beberapa

hari ke depan, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Maksiat akan menindaklanjuti isu ini dengan melakukan aksi demonstrasi dan meminta klarifikasi soal skandal itu ke kantor dua menteri terkait dan Istana Negara. Seperti diketahui, beberapa waktu sebelum Presiden SBY mengumumkan susunan menteri KIB II, Rabu (21/10) malam, mencuat isu bahwa di dalam susunan kabinet baru

terdapat dua orang yang pernah terlibat skandal asusila terhadap gadis di bawah umur di Kamboja empat tahun silam, tepatnya saat pertemuan organisasi antarparlemen ASEAN yang membahas upaya-upaya untuk mempromosikan wisata budaya dan lingkungan di negara-negara ASEAN yang berlangsung pada 20-24 Juli 2005. (kps/rmo)

JAKARTA, Kalpost. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku sudah mengklarifikasi adanya transkrip percakapan yang diduga Anggodo Widjojo kepada Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. Dalam transkrip yang diperoleh VIVAnews, Senin 26 Oktober 2009, mantan petinggi Kejaksaan berinisial

WS juga disebut-sebut. "Saya baru klarifikasi ke Waja (Wakil Jaksa Agung Ritonga)," kata Hendarman kepada wartawan, Senin 26 Oktonber 2009. Apa saja hasilnya? "Masih klarifikasi. Masa klarifikasi saya kasih tahu jawabannya," tambah Hendarman. Sebelumnya, Ritonga tampak

terburu-buru memasuki ruang kerja Jaksa Agung, siang tadi sekitar pukul 11.45 WIB. Saat ditanya wartawan, Ritonga hanya melambaikan tangan saja. Ajudan Ritonga meminta wartawan tidak menanyai Ritonga dulu. "Sudah ditunggu Bapak (Hendarman)," kata ajudan itu. (kps/vnc)

INVESTIGASI SAMBUNGAN DARI HAL 1

merupakan bagian dari pencairan 18,5 M. Selanjutnya Khairudin bersama Dedi Sudarya dan Muhamad Iskandar membagikan uang itu secara tunai dan cek multi dengan menggunakan tanda terima. Sedangkan sisa dana bansos Rp2.125.000.000 yang diserahkan Muhamad Iskandar kemudian Khairudin menyerahkan ke Setia Budi di ruang kerjanya. Selanjutnya Setia budi menelpon Khairudin meminta agar diibuat pertanggungjawaban penggunaan uang senilai Rp18,5 M Dalam kasus bansos ini Khairudin, Setia Budi , Dedi Sudarya dan Siti Aidi pernah melakukan pertemuan di Hotel Lesung Batu untuk membahas pertanggjawaban fiktif penggunaan dana Rp18,5 M. Khairudin juga mengi-kuti pertemuan di Hotel Sahid Jakarta yang juga diikuti Setia Budi, Basran Yunus, Siti Aidi, Dedi Sudarya dan Fajri Tridalaksana yang membahas pertang-gungjawaban penggunaan dana itu. Khairudin juga menandatangani surat kuasa 7 organisasi seakan - akan memberikan hak pada dirinya untuk menandatangani bonggol cek Rp19,7 M............bersambung

SAMBUNGAN DARI HAL 1

FD SESAK

Dalam SK Menhub poin 4 disebutkan pelaksanaan pembangunan bandara umum dapat dicabut apabila pemegang keputusan pelaksanaan pembangunan.

SAMBUNGAN DARI HAL 1

a. Pertama tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun setelah SK pelaksanaan pembangunan bandara umum diberikan. b. Tidak dapat menyelesaikan pembangunan bandara udara umum dalam jangka waktu 3 tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan diberikan. c. Melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana diatur dalam keputusan ini dan peraturan perundangan -undangan yang berlaku di bidang penerbangan.

" Keputusan pelaksanaan pembangunan bandara umum dapat dicabut apabila pemegang keputusan pelaksanaan pembangunan tidak dapat menyelesaikan pembangunan bandara umum dalam jangka waktu 3 tahun sejak keputusan dilaksanakan pembangunan diberikan", tegas Hatta Rajasa melalui SK Menhub nomor KP 223 tahun 2005 saat itu. Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek menyatakan bahwa pembangunan BSB tersebut berdasarkan temuan audit BPKP ditemukan adanya beberapa penyimpangan , ujar Awang saat paripurna DPRD Kaltim periode 20042009. "Misalnya Proyek BSB melalui Penunjukan Langsung, pekerjaan mendahului kontrak, lelang terbatas dan PL ini direkayasa yang bertentangan dengan Kepres 80

PENYIDIK

SAMBUNGAN DARI HAL 1

"Penyidik sudah mengirim surat ijin ke PN untuk proses penyitaan barang bukti dalam perkara ini, kami lakukan agar nantinya tidak bolakbalik jadi sekali saja membuat surat ijin, "tegasnya. Perlunya evaluasi terhadap hasil pemeriksaan untuk dapat melihat perlu apa tidaknya penambahan saksi atau alat bukti lainnya. "Gunanya evaluasi itu untuk melihat apakah perlu penambahan saksi atau alat bukti lain nantinya, "imbuhnya lagi. Disinggung soal penahanan 3

MENENGOK SAMBUNGAN DARI HAL 1 Kalpost terkait kebijakankebijakan pemkot Samarinda selama empat tahun terakhir. Untuk itu, Ja’ang berharap kepada Kalpost agar menjadi media yang dapat memberikan kritikan yang bersifat konstruktif demi membangun kota Samarinda. “Jadi saya sangat menyambut baik dengan munculnya Kalpost, dan harapan saya Kalpost dapat menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat dan menjadi mitra pemerintah dalam membangun Samarinda. Apalagi saya lihat di Kalpost penuh dengan

sumber SK Menhub No.KP 223 Tahun 2005

tahun 2003 dan PT.NCR juga tidak memenuhi syarat membangun bandara, "papar Awang kala itu. Secara terpisah Bowo ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim meminta pemprov untuk menyerahkan hasil audit itu pada Dewan, hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk memudahkan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan. " Kita meminta hasil audit BPKP yang kini ada dipemprov diserahkan juga ke Dewan,kemudian bisa tersangka yang sebelumnya dilakukan penyidik. Pidsus dan Humas mengungkapkan bahwa penahanan belum dilakukan, karena 3 tersangka masih kooperatif dalam proses penyidikan. "Sampai saat ini belum ada penahanan untuk 3 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena penyidik masih menggap tersangka masih kooperatif dalam penyidikan. Soal tahan menahan itu beda persoalan, misalnya alat bukti sudah kuat maka bisa dilakukan penahanan, menahan orang tersebut bukan perkara mudah, takutnya nanti bukti lemah dan tersangka bisa bebas,"paparnya. anak-anak muda, walaupun saya lebih tua sedikit,” ujar Ja’ang berharap. Dalam situsi bincang-bincang santai, Ja’ang juga menyinggung langkah-langkah praktis pemkot Samarinda dalam usaha meraih Adipura 2010 yang kini menurutnya sudah masuk tahap penilaian. “Penialain Adipura pada Saat ini tengah dalam P1, artinya penilaian tahap satu sejak tanggal 19 Oktober. Persoalan Adipura ini tidak menyangkut masalah banjir, tapi menyangkut persoalan keberseihan, hijau dan teduh. Adipura itu ada dilingkungan perumahan, sekolahan, pasar, terminal dan perkantoran, nah ini

disampaikan ke publik , karena bandara itu juga menyangkut kepentingan publik. Apa yang dilakukan fraksi ini sambil menunggu alat kelengkapan terbentuk.Mengapa sekarang ini Demokrat fokus dikomisi I , karena ingin memaksimalkan fungsi pengawasan.Walau pun dikomisi I dianggap kurang "basah","ujarnya Bowo Handoko pada Kalpost di ruang wakil ketua Dewan baru - baru ini.az

Lebih lanjut, ditegaskannya kalau barang bukti yang disita sesuai dengan hasil penyidikan KPK. "Semua barang bukti yang tercantum dalam hasil penyidikan KPK yang diterima penyidik Kejati, soal adanya dugaan 37 Anggota DPRD Kukar yang terlibat pihaknya menyerahkan ke proses p e n g a d i l a n , a pa k a h n a n t i n y a tersangka akan bertambah atau bagaimana, kita lihat saja lah nanti, untuk sementara 3 tersangka ini d u l u y a n g k a m i l i m pa h k a n k e pengadilan, selebihnya menunggu proses pengadilan, "tandasnya mengakhiri pembicaraan.(qr)

yang dinilai. Kalau persoalan banjir itu persoalan ain,” ujarnya menjelasnkan. Diakhir perbincangan, Ja’ang berharap kepada seluruh masyarakat agar disiplin dan mentaati peraturan. Tanpa kedisiplinan dan kerjamasa semua pihak Samarinda sebagai ibu kota provinsi Kaltim dapat lebih dibanggakan. “Jadi itu yang penting, jadi daerah lain jangan merasa ada kesenjangan. Kalau Samarinda bagian prioritas pembangunan dan anggaran, persoalan Samarinda sebagai ibu kota provinsi lebih kompleks dengan segala kekurangannya bila dibandingkan dengan pendapatan daerah,” pungkasnya.(djo)

RI-Australia Tingkatkan Kerjasama Pertahanan JAKARTA, Kalpost, Pemerintah Indonesia segera meningkatkan kerjasama pertahanan dengan pemerintah Australia. Kerjasama itu akan dituangkan dalam sebuah kesepakatan kerjasama pertahanan secara menyeluruh. "MoU sedang digodog oleh Dephan yang bekerjasama bidang pertahanan

berani dan edukatif

secara menyeluruh," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat jumpa pers usai pertemuan dengan perwakilan pemerintah Australia di kantor Dephan, Jakarta, Senin 26 Oktober 2009. Menurut dia, peningkatan kerjasama pertahanan itu sebagai tindak lanjut dari pembicaraan yang telah dilakukan oleh

pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia pada tahun 2006 lalu. "Ini sebagai mandat dari Lombok Treaty," kata dia. Purnomo mengatakan salah satu kerja sama yang akan ditingkatkan adalah masalah penanganan penyelundupan manusia (people smugling). "Sebagai Leading Sektor itu Deplu, tadi sudah

Khairudin di Hotel Lesung Batu Bahas Pertanggungjawaban Fiktif Rp18 M Khairudin saat itu anggota DPRD Kukar periode 2004 - 2009 dengan jabatan sekretaris Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan (PURT), Khairuddin menceritakan bahwa dirinya pernah diajak Setia Budi menemui Basran Yunus 23 Nopember 2005 dan mengantarkan permohonan biaya operasional DPRD Kukar sebesar Rp18,5 tanggal 21 Nopember 2005 dan tidak ada hubungannya dengan jabatan sebagai sekretaris PURT. Khairudin juga menjelaskan bahwa dirinya diminta Setia Budi untuk mengikuti Siti Aidi (bendahara bansos) dan memaraf bonggol cek sebesar Rp19,7 M yang rencananya digunakan sebagai dana untuk dibagikan pada anggota DPRD. Khairudin juga mengaku sering memberikan uang pada Muhamad Iskandar . Khairudin meminta Fajri Tridalaksana untuk menghubungi Iskandar sehubungan dengan penempatan dana sebesar Rp16.M yang

POKJA TUDING SAMBUNGAN DARI HAL 1 "Ukuran kooperatif itu apa? alasan itu menurut saya tidak rasional, apalagi hanya 3 orang Anggota DPRD Kukar yang tidak menerima dana bansos itu. Artinya ada 37 orang yang menerima aliran dana bansos, ini ada kesan memperlambat penanganan kasus, sementara dari 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu ada yang jadi anggota DPRD aktif kan, "imbuhnya. lanjutnya, dengan dikeluarkan surat ijin penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri Tenggarong oleh Kejati, menurut Tuah dikembalikannya kerugian negara, bukan berarti tindak pidananya hilang justru aksi seperti itu yang tidak kelihatan dilakukan kejati sejak ditetapkan jadi

REKOMENDASI SAMBUNGAN DARI HAL 1

"Masalah ini sudah pernah diseriusi pansus, tapi sayangnya banyak kendala, memang yang menjadi pertanyaan salah satunya bunga Rp583,1 M dalam bentuk SBI kemudian dibayarkan untuk bunga pihak ketiga Rp530 M . Apakah dana itu murni di bayarkan ke pihak ketiga, kemudian apakah sisa dana sekitar Rp52 miliar juga murni menjadi keuntungan BPD. Saat itu pansus sangat sulit mendapatkan data - data karena BPD kurang transparan dengan alasan kerahasiaan bank," ujar Syahrul Edy mantan ketua pansus DPRD Kaltim periode 20042009 di kantor redaksi Kalpost baru - baru ini Hasil pansus sendiri menurut Syahrul diserahkan pada pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang telah dibuat pansus melalui hasil penyelidikan dan kajian. "Rekomendasi pansus saat itu sangat jelas meminta hasil kinerja pansus diserahkan pada pihak berwenang, apakah itu kepolisian, ditunjuk Wamenlu," kata dia. Dalam pertemuan ini, Purnomo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Australia. Menurut Purnomo, Australia telah banyak membantu indonesia, baik dalam memerangi

tersangka. "Nah, dengan dikembalikannya kerugian negara, bukan berarti tindak pidananya hilang, justru aksi seperti itu yang tidak kelihatan dilakukan kejati sejak ditetapkan jadi tersangka, bukankah sudah seharusnya dilakukan? Saya juga mempertanyakan peran Parpol dalam pemberantasan korupsi di Kaltim yang masih absen, "jelas Tuah dengan nada tinggi. Secara tegas Pokja melalui Tuah kembali mengatakan jika pemberan-tasan korupsi yang dilakukan kejati stagnan. "Pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejati jalan ditempat, bahkan mundur. Tetapi saya dan teman-teman akan membuat pemantauan sampai bulan November nanti, hasilnya akan saya bagi dengan Pers, "papar Tuah mengakhiri pembicaraan.(qr)

kejaksaan atau KPK. Pansus menemukan beberapa hal yang masih belum jelas karena bank tidak transparan, saya tidak tahu apakah pimpinan dewan menyerahkan ke pihak berwenang atau tidak," tegasnya lagi Ketika disinggung kasus bunga Bankaltim yang kini diselidiki KPK, mantan wakil sekretaris komisi I ini menegas-kan mendukung langkah tersebut. " Saya kira positif itu,agar semua kecurigaan yang ada pada saat itu bisa terungkap, apakah ada penyimpangan ataukah memang tidak ada penyim-pangan. Saya mendukung kasus itu diusut penyidik," tegasnya Sedang pihak BPD sendiri melaporkan bunga SBI dalam tahun 2006 sebesar Rp583.185.553.972,48. Biaya bunga dana pihak ketiga terdiri atas giro, tabungan dan deposito tahun 2006 sebesar Rp530.352.341.960,35 penjelasan pihak Bankaltim ini tertuang dalam surat No.491/BPD-TSR/VIII/2007 dan ditandatangani direktur utama Aminuddin dan Amiruddin Shahak direktur umum .(az) kelompok teroris maupun penanggulangan korban bencana Terkait penyelundupan manusia, Indonesia jadi pintu masuk para pencari suaka yang mengincar Australia (.kps/vnc)

SUSUNAN REDAKSI KALPOST: Pemimpin Umum: Sonny Setiawan, Pemimpin Redaksi: Sonny Setiawan, Redaktur Pelaksana: Fauzi Noor, Redaktur: Arief Waluyo, Herry Koeswoyo, Taufik Qurahman, REDAKSI: Mukhasan Ajib, Mustari, Kepala Biro: Fajar Fahruddin, Biro Kutai Kartanegara: M. Shahibul Muttaqin, Biro Bontang: Cholis, Biro Kutai Timur: Novi Mirnani, Lay outer: Ayatullah Chumaeni, Norman, Baharuddin, Leona. Kantor Pusat Redaksi Kalpost : Jl. KH Mas Mansyur, No.03 Rt.01 Lantai II, kode pos :75126 Samarinda-Kalimantan Timur-Indonesia Email : kalpostkalpost@gmail.com : Fax : +62541 273106 (wartawan ini dilengkapi kartu pengenal dan tercantum dalam boks redaksi)


C

M

Y

C

K

M

Y

K

KALPOST Rabu, 28 Oktober 2009 . EDISI 01

VS 'Setan Merah' Tumbang, Chelsea Ke Puncak LIVERPOOL, Kalpost, Liverpool adalah seteru berat Manchester United. Maka usai menelan kekalahan atas 'Si Merah', ruang ganti 'Setan Merah' pun langsung dipenuhi nuansa kelabu. Lawatan ke Anfield, Minggu (25/09) lalu , tidak berakhir baik untuk MU. Sepasang gol untuk tuan rumah yang dicetak Fernando Torres dan David Ngog bikin Wayne Rooney cs harus pulang dengan tangan hampa

dan tertunduk lesu. "(Kalah dari Liverpool) adalah rasa sakit terbesar yang bisa Anda derita jika bermain untuk MU. Ada keheningan luar biasa di ruang ganti usai pertandingan dan kami akan butuh beberapa hari untuk pulih dari kekecewaan yang juga pasti dirasakan oleh staf dan fans," aku Patrice Evra di situs MU. Secara keseluruhan, Eurosport

Fergie Kritik Wasit Lagi Akui Liverpool bermain lebih baik LIVERPOOL, Kalpost, Sir Alex Ferguson telah mengakui bahwa Liverpool memang bermain lebih baik kala menundukkan timnya. Tetapi, manajer Manchester United ini kembali melontarkan kritik terhadap wasit. Padahal belum lama ini ia juga sempat mengkritik wasit setelah MU bermain 2-2 dengan Sunderland di awal bulan ini. Fergie membuat pernyataan ke publik tentang wasit Alan Wiley. Ia mengatakan bahwa si wasit tidak dalam kondisi fit saat memimpin pertandingan. Pria asal Skotlandia itu kemudian memang telah meminta maaf, tetapi tetap saja tak akan menghindarkannya dari kemungkinan bakal mendapat sanksi dari FA. Ada kemungkinan FA bakal menghukumnya dengan sanksi lima laga. Usai laga melawan Liverpool, Minggu (25/09) malam WIB, Fergie kembali melontarkan kritiknya terhadap wasit yang bertugas, Andre Marriner. Apa yang menjadi sorotannya adalah sejumlah insiden selama laga tersebut berlangsung. Fergie mengklaim timnya berhak mendapatkan penalti ketika Jamie Carragher menjatuhkan Michael Carrick di kotak penalti. Ia juga merasa Carragher seharusnya diberi kartu merah kala menjatuhkan Michael Owen, yang kala itu tengah berusaha menembus kotak penalti The Reds. "Peraturan pertandingan ada untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Jika Carragher keluar-pemain terbaik mereka, kapten mereka--maka pertandingan akan berbeda. Liverpool bisa saja berada dalam tekanan," ujarnya seperti dilansir situs resmi klub. "Dan sepanjang pengetahuan saya, Michael Carrick harusnya mendapatkan penalti. Jami Carragher C

M

Y

K

Alex Ferguson tidak menyentuh bola. Jika itu berada di luar kotak penalti, maka akan menjadi tendangan bebas dan mungkin bakal ada kartu kuning keluar. Tetapi kejadian itu terjadi di dalam kotak penalti dan tidak ada hukuman apa-apa." "Saya tak mencoba untuk mengkritik apa pun dari Liverpool--mereka bermain lebih baik. Tetapi begitu banyak kejadian kontroversial yang terjadi dan kami merasa diperlakukan kurang adil," tukasnya. Baik MU atau Liverpool mengakhiri laga dengan 10 pemain. Marriner mengeluarkan akhirnya kartu merah kepada Nemanja Vidic dan Javier Mascherano. Khusus untuk Vidic, hal ini membuatnya hat-trick kartu merah kala berhadapan dengan Liverpool .(qr/dtc)

mencatat bahwa MU dan Liverpool sudah bersua 35 kali di Liga Primer. Hasil di Anfield tersebut menjadi kemenangan nomor 10 Liverpool, sementara 18 laga lain dimenangi MU dan tujuh partai sisa berakhir imbang. Kekalahan yang baru dialami MU ini juga menjadikan mereka selalu kalah dari Liverpool dalam tiga laga terakhir di Liga Primer, mengingat musim lalu dua pertandingan selalu

JAKARTA, Kalpost Hasil buruk yang dituai Liverpool beberapa laga belakangan membuat Rafael Benitez selaku manajer menuai banyak kritikan. Untungnya, pada laga ke-200, awan kelabu tersibak. Pada tahun 2004 silam, Benitez datang ke Anfield. Entrenador asal Spanyol itu direkrut 'Si Merah' dari klub Liga Spanyol Valencia, di mana Senor Rafa punya CV mengilap dengan keberhasilan mengantarkan 'Kelelawar' menggondol dua titel juara La Liga dan satu Piala UEFA. Di musim pertamanya, Benitez langsung sukses besar. Liverpool saat berhasil dia bawa untuk sampai ke final Liga Champions dan menjadi juara setelah menekuk AC Milan di partai puncak. Seiring dengan berjalannya waktu, Benitez kian mantap saja di Liverpool, terlebih setelah musim lalu dia membawa timnya jadi penantang serius gelar Premiership. Trofi itu belum pernah dimenangi Liverpool yang kali terakhir jadi juara di liga tahun 198990, ketika format Liga Primer belum dipakai. Bertolak dari capaian tadi, ekspektasi di musim ini tak ayal meninggi. Namun, performa Liverpool belakangan justru kurang sejalan dengan keinginan mereka jadi jawara Liga Primer. JAKARTA, Kalpost Manchester United selalu kalah atas Liverpool di tiga pertemuan terakhir Liga Inggris. Khusus Nemanja Vidic, ada hantu lain bernama kartu merah yang selalu menggentayanginya. Bertandang ke Anfield di pekan 10 Liga Inggris, MU dipaksa menelan kekalahan keduanya musim ini. Gol Fernando Torres dan David Ngog memaksa "Setan Merah" pulang tanpa hasil karena tumbang 0-2. Ada dua kartu merah dikeluarkan

berhasil dimenangi timnya Rafael Benitez. Meski demikian, kekalahan yang baru saja dirasakan juga bisa dipandang positif oleh MU. Alasannya, meski ditekuk Liverpool dua kali musim lalu, di akhir musim mereka tetap bisa keluar jadi kampiun Liga Primer. "Sekarang saya pikir kami harus melakukan apa yang kami buat

Benitez Dua kekalahan beruntun di tangan Chelsea dan Sunderland menggenapi catatan kekalahan mereka di liga musim ini menjadi empat --musim lalu mereka cuma kalah dua kali. Ditambah dengan sepasang kekalahan di Liga Champions, 'Si Merah' bahkan sudah setia dengan kekalahan di empat laga berturut-turut. Dengan hasil buruk itu, Benitez pun jadi sasaran kritik. Meski wasit dalam laga tersebut masingmasing untuk Vidic dan Javier Mascherano. Namun yang paling menarik adalah kartu merah buat sang bek "Setan Merah" karena ini merupakan kali ketiga secara beruntun dia diusir dari lapangan dalam laga kontra The Reds. Begitulah faktanya, saat MU dua kali ditundukkan Liverpool di musim lalu, Vidic dua kali dapat kartu merah. "Tradisi" tersebut berlanjut beberapa jam lalu setelah dianggap melanggar Dirk Kuyt dan dapat

musim lalu, memenangi liga setelah kalah dari Liverpool. Kami juga harus memastikan bahwa kami menunjukkan MU sejati di Old Trafford nanti," tegas Evra. Musim lalu MU dipermalukan 14 oleh Liverpool di Theatre of Dreams, setelah pertemuan sebelumnya di Anfield berkesudahan 1-2.(qr/dtc)

mungkin belum akan dilengserkan dari posisinya karena pertimbangan finansial, fans tetap mulai menunjukkan ketidakpuasan. Liverpudlian sempat mencemooh Benitez ketika melakukan pergantian pemain di laga Liga Champions. Dengan kondisi kepayahan seperti itu, Liverpool dan Benitez justru harus berjumpa Manchester United, seteru berat mereka yang juga juara bertahan Liga Primer. Hasil buruk di Anfield, tempat duel sengit itu hari Minggu (25/09), jelas akan kian memojokkan posisi sang manajer. Akan tetapi, laga itu lantas berakhir manis untuk Benitez dan Anfield Gang. Sepasang gol dari Fernando Torres dan pemain yang menggantikannya, David Ngog, berhasil merobohkan 'Setan Merah', menghentikan hasil buruk Liverpool dan melahirkan tiga angka. Momen itu jadi sangat spesial untuk Benitez yang sudah genap menjalani 200 laga Liga Primer bersama Liverpool, dengan catatan 114 kemenangan, 46 seri dan kalah 40 kali, sebagaimana catatan Eurosport. Di laga nomor 200, Rafa pun bisa bernafas sedikit lebih lega dari sebelumnya.(qr/dtc)

kartu kuning kedua di menit 90. Rangkaian hat-trick kartu merah Vidic atas Liverpool bermula saat The Red Devils tumbang 1-2 di Anfield pada September 2008 lalu. Saat itu Vidic diusir di menit 90 setelah dapat kartu kuning kedua karena dianggap melanggar Xabi Alonso saat berduel di udara. ( qr/dtc)

C

M

Y

K


kalpost