Page 1

BULETIN DPRD KABUPATEN MURUNG RAYA

EDISI JANUARI - MARET 2016

INISIASI DPRD MENGUNDANG PUJI DILEMA LISTRIK DI LUMBUNG ENERGI

APBD UNTUK RAKYAT


PENGANTARREDAKSI Sidang Pembaca,

DITERBITKAN BERDASARKAN SK SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MURUNG RAYA NO. 175/98/SEKWAN/2016

PENANGGUNG JAWAB Rusine, M.Pd REDAKTUR Budi Susetyo, S.Sos Wandato, SE Hendry Januardi, SE PENYUNTING/EDITOR Taufik Nurrahman, S.Kom, M.AP Leony Agustina, S.Sos Sahbudin, S.IP DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER Nur Arifin, SH Timbang Ugita, SH STAF REDAKSI Sungkowo Edi, SE Dewi Sinta Ayu, SE Supriaten, S.Sos Mahyuddin Iselmiadi Artis Jaya Rimbawan Ida Susanti, SE Indrawaty Kristina, S.Pd Dedi Agustra Wirawan, S.Hut DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya ALAMAT REDAKSI Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya Jl Gatot Subroto No. 91 Telp (0528) 31731 Fax (0528) 31728 Puruk Cahu - 73911

2

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

M

elalui perjalanan panjang, rapat yang melelahkan, APBD Murung Raya tahun anggaran 2016 disahkan. Kita patut bersyukur, penetapan Perda sesuai dengan waktunya. Kesediaan anggota DPRD Mura meng­ hilangkan kesempatan menikmati pergantian tahun demi mengetuk palu Perda APBD, patut kita apresiasi. Perda menetapkan APBD Mura tahun 2016 sebesar Rp1,4 triliun. Terjadi kenaikan cukup tajam dibandingkan tahun lalu. Tentu saja kita berharap, meningkatnya anggaran pembangun­ an, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada ujungnya. Kita pun sepakat dengan sejumlah anggota DPRD, bahwa kenaikan anggaran takkan berarti apa-apa jika tak dimanfaatkan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Adalah pada tempatnya jika para legislator meng­ ingatkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai pengguna ang­ garan tidak menyia-nyiakannya dan segera beraksi agar bisa berdampak pada tingginya tingkat penyerapan anggaran. Penetapan Perda APBD 2016 ini menjadi bahasan kami pada edisi kali ini. Selain APBD 2016 yang kami tempatkan pada laporan utama, kami juga punya kisah tak kalah menarik yang kami posisikan sebagai laporan khusus: 10 Raperda inisiatif DPRD. Perda inisiatif adalah bentuk perjuangan wakil rakyat untuk konsti­ tuen yang mereka wakili. Ini juga sebagai bantahan terhadap pandangan publik soal produktivitas dan kualitas lembaga legistaltif dalam meng­ inisiasi aturan perundang-undangan. Sejauh ini, kita sudah melihat dan merasakan betapa efektifnya perdaperda inisiatif yang dibuat DPRD. Di Murung Raya, misalnya, kini per­usahaanperusahaan swasta besar dan investor yang masuk, harus menghormati atur­an bahwa 80 persen pekerjanya adalah penduduk lokal. Sebagian besar Raperda inisiatif ini akan bersentuhan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Salah satu yang urgen, menurut kita, adalah Raperda tentang standar, kasifikasi, dan pemenuhan kebutuhan kayu untuk pembangunan. Ini dimaksudkan agar masyarakat tak mengha­ dapi masalah lagi jika hendak menggunakan kayu sekadar untuk mem­ bangun rumah, sesuatu yang terasa menyesakkan dada selama ini. Selain itu, ada pula Raperda tentang tanggung jawab sosial dan ling­ kungan perusahaan, Raperda tentang hak masyarakat hukm adat, dan tak kalah pentingnya adalah Raperda tentang keterbukaan informasi publik serta Raperda tentang pengelolaan pelayanan publik. Akhirnya, kami berharap agar kehadiran media ini dengan sejum­ lah isunya, bisa membawa pencerahan buat kita semua. Selamat membaca. (*)


LAPORANUTAMA 04-05 |

MENJELANG PERGANTIAN TAHUN

06-07 |

APBD UNTUK RAKYAT

DPRD Murung Raya mengesahkan APBD

APBD Kabupaten Murung Raya 2016 sudah disahkan. Perlu

2016. Defisit Rp66,96 miliar.

perhatian terhadap sektor nonprioritas utama.

ANGGARAN

KESEHATAN

PEMERINTAHAN 28-29 |

MENUJU PURUK BONDANG KECAMATAN Laung Tuhup terlalu luas. Demi kemudahan administratif dan percepatan pembangunan, Puruk Bondang layak jadi kecamatan.

10

|

BERGERAK OPTIMALKAN PAD

24-25 |

MURUNG Raya memiliki banyak potensi yang bisa menghasilkan PAD. Tapi, kenapa pendapatan daerah dari pos itu masih rendah? 12

|

PENGALAMAN GURU TERBAIK

TAK PERLU ADA RELOKASI JILID II TAHUN ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puruk Cahu. DPRD siap mengawalnya.

LAPORANKHUSUS 30-31 |

KELUHAN masyarakat tentang inisiatif Dewan menyusun regulasi sudah jadi pemandangan umum. Tapi, di Murung Raya itu tak terjadi.

SOSIAL

MURUNG Raya bukan Seruyan. Serapan anggaran masih lumayan. Tapi, masih perlu didongkrak lagi.

INISIASI MENGUNDANG PUJI

ENERGI

ASPIRASI 16-17 |

TAK JADI PENONTON DI NEGERI SENDIRI

26-27 |

KENAPA RUSAK FASILITAS RAKYAT? SEJUMLAH fasilitas umum rusak. Sebagian karena tak dirawat, ada pula yang sengaja dirusak oknum. DPRD pun bereaksi..

38-40 |

DILEMA LISTRIK DI LUMBUNG ENERGI

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

3


LIPUTAN UTAMA

4

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA


LIPUTAN UTAMA

Menjelang Pergantian Tahun

M

DPRD Murung Raya mengesahkan APBD 2016. Defisit Rp66,96 miliar.

alam mulai larut di Murung Raya. Seba­ gian besar warga, mencoba menahan kantuk. Maklumlah, ini malam pergantian tahun. Hanya dalam hitungan jam, tahun 2015 akan berganti 2016. Di beberapa titik keramaian, war­ ga terus berkumpul. Beberapa kem­ bang api sudah mulai naik ke langit kelam. Hiburan rakyat yang digelar Pemerintah Kabupaten Murung Raya pun terus dibanjiri pengunjung. Di gedung itu, pergulatan masih terus terjadi. Itulah Gedung Wakil Rakyat. Anggota DPRD Murung Raya, sementara, harus melupakan perayaan malam pergantian tahun. Mereka bergulat, berkejaran dengan waktu, untuk pengesahan RPABD 2016 menjadi APBD 2016. Dua pekan sebelumnya, Murung Raya termasuk salah satu kabupaten yang mendapat sentilan dari Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah, Hadi Prabowo. Sebab, sampai sejumlah daerah lain menerima DIPA, Murung

Raya belum juga mengesahkan Per­ aturan Daerah APBD 2016. Selain Mura, daerah lainnya adalah Kabu­ paten Sukamara, Gunung Mas, dan Kapuas. “Mohon maaf manakala pada tahun ini dalam penyerahan DIPA, kami tidak bisa secara bersamaan menyerahkan DPA 2016 karena saat ini masih dalam proses percepatan pembahasan dengan DPRD Provinsi Kalteng,” ujar Hadi Prabowo. Dia pun mendorong agar daerah-­ daerah yang belum menetapkan Perda APBD, agar segera menyelesai­ kannya. Sebab, kalau sampai terlam­ bat, daerah tersebut bisa dikenakan sanksi. Peringatan itu pulalah yang mem­ buat DPRD Mura berpacu dengan waktu. Menjelang pergantian tahun, melalui sidang paripurna pengesah­ an RAPBD 2016 menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2016, akhirnya membuahkan keputusan. Rapat paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Mura Gad F Silam, SH. Dua wakilnya, Likon dan Rejikinoor mendampingi Gad. Bupati

Mura, Perdie M Yoseph dan Wakil Bupati Darmaji pun ikut menong­ krongi rapat tersebut. Pengesahan APBD Kabupaten Murung Raya 2016 itu tertuang dalam keputusan pimpinan DPRD Mura nomor 03/KEP-DPRD/MR/2015 ten­ tang penepatan rancangan angga­ ran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2016 menjadi Perda Kabupaten Murung Raya yang diba­ cakan oleh Sekretaris DPRD Murung Raya. Pengesahan RAPBD Tahun 2016 ini setelah ada keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/775/2015 tang­ gal 30 Desember 2015 tentang evalu­ asi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016 dan Rancangan Per­ aturan Bupati Murung Raya tentang penjabaran RAPBD 2016. Anggaran pendapatan dan belan­ ja daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2016 telah dilakukan penyem­ purnaan antara rapat tim anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemda Kabupaten Murung Raya pada 31 Desember 2015 .

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

5


LIPUTAN UTAMA

APBD untuk Rakyat APBD Kabupaten Murung Raya 2016 sudah disahkan. Perlu perhatian terhadap sektor nonprioritas utama.

R

ejikinnor S.Sos heran tiada kepalang. Murung Raya kabupaten yang luas. Tanahnya pun tiada tan­ dus. Tapi, pembangunan sektor pertanian belum menunjukkan tren positif. Jalan di tempat. Kalau­ pun melangkah, menginjitinjit, laksana semut. F a k ­ tanya, hasil pertanian yang diper­ jualbelikan di pasar

tradisional di Murung Raya masih dipasok dari luar daerah. Dengan biaya transportasi yang cukup tinggi, tiadalah mengherankan jika harga-har­ ga hasil pertanian menjadi tinggi. “Saya tidak tahu, apakah memang Mura belum mampu memproduksi sendiri hasil pertanian atau memang kalah bersaing harga. Namun kondi­ si demikian tentu tidak mengun­ tungkan perekonomian daerah dan masyarakat,” katanya. Padahal, dengan kawasan yang demikian luas, Mura potensial berkem­ bang jadi salah satu lumbung pan­ gan. Bila dikembangkan secara tepat, de­ngan teknologi yang sederhana saja, sektor pertanian –termasuk peternak­

Saya tidak tahu, apakah memang Mura belum mampu memproduksi sendiri hasil pertanian atau memang kalah bersaing harga. Namun kondisi demikian tentu tidak menguntungkan perekonomian daerah dan masyarakat.”

6

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

an—punya peluang besar menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. “Daging ayam potong, daging sapi, daging kambing, dan unggas lainnya, juga masih dipasok dari daerah lain. Ini harus menjadi perhatian peme­ rintah daerah. Pemerintah harus lebih serius mengembangkan sektor-sektor terse­ but,” tambahnya. Sejauh ini, Pemkab Mura memang menetapkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan. Namun Kinoi, sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Kabu­ paten Mura itu, berharap sektor lain­ nya tidak diabaikan. Sepatutnya itu juga tergambar dalam APBD. Sektor pertanian, perkebunan, sosial, ekonomi, olahraga, pariwisata dan budaya juga menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. “Sektor lain, selain ketiga sektor pri­ oritas, juga harus mendapat porsi yang seimbang agar program pembangun­an tidak njomplang,” katanya. Politisi Partai Persatuan Pembangun­ an (PPP) itu mengaku memahami kalau anggaran yang dimiliki pemerintah daerah setempat sangat­terbatas untuk membagi secara merata kepada semua sektor. Namun setidaknya, sektor nonprioritas juga memperoleh porsi yang proporsional.


LIPUTAN UTAMA

Menurut Kinoi, semua sektor pembangunan harus berjalan seim­ bang dengan porsi sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus jeli dan merumuskan secara kompehensif segala program yang dijalankan. “Semua sektor pembangunan sama penting dan saling menunjang. Tidak hanya kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, juga sektor lain­ nya seperti pertanian, sosial, ekonomi,

olahraga, pariwisata dan budaya,” tuturnya. Ihwal ini pula yang diungkapkan Likon, SH, MM, Wakil Ketua DPRD lainnya. Dia mengakui, Pemkab Mura sudah melakukan percepatan di bidang infrastruktur. Jalan dan jembat­ an dibangun di mana-mana, terutama di kawasan pedesaan. Desa-desa kini punya keleluasaan karena mendapatkan dana melalui program Rp1 miliar 1 Desa/Kelurahan. Hampir semua desa dan kelurahan menggunakannya untuk pembangun­ an infrastruktur. Tidak ada yang salah. Tapi, tidak pula sepenuhnya tepat. Sebab, infrastruktur bukan satu-satunya kebu­ tuhan. Masih ada sektor lain yang bisa didongkrak dengan memanfaatkan

program andalan Pemkab Mura itu. Dia menyebut pembangunan pendidikan, kesehatan, dan tentu saja ekonomi. “Program bidang infrastruktur jalan dan jembatan sudah berjalan baik, tapi program selain itu juga harus mendapatkan porsi,” sebutnya. Menurutnya, program pendidik­ an, kesehatan, pariwisata dan sosial kemasyarakat yang juga harus mendapat perhatian secara serius. De­ngan begitu, program pembangun­ an bisa berjalan beriringan dan si­nergis de­ngan apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu. Banyaknya usulan dari desadesa yang didominasi program pembangun­ an jalan dan jembatan, tentu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bagaimanapun, desa dan kelurah­ an membutuhkan aksesabilitas yang kuat. Tapi dia juga berharap kebutuh­ an di bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi kerakyatan juga disertakan.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

7


LIPUTAN UTAMA

Kalau Hanya Menunggu Bola

P

APBD Murung Raya melonjak jadi Rp1,4 triliun. Jangan sampai terjadi lagi daya serap yang rendah.

eringatan itu datang dari Gad F Silam, SH. Tak lama setelah mengesahkan Ran­ cangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD, dia meng­ ingatkan agar semua proses pelaksanaan program pem­ bangunan bisa berjalan sesuai rencana. “Hendaknya seluruh proyek yang ada dapat dikerjakan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada proyek yang belum terselesaikan di awal tahun

8

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

depan,” katanya. Berkaca dari tahun lalu, masih ada beberapa proyek yang belum selu­ ruhnya selesai ketika tahun anggaran 2015 berakhir. Proyek-proyek tersebut, hampir kesemuanya, proyek fisik. Dia pun mengingatkan agar Sat­ uan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki anggaran pembangun­ an, te­ rus memantau pekerjaan yang dilakukan mitra pemerintah. SKPD tak boleh menunggu bola, melainkan ikut terjun ke lapangan memantau sejauh mana pekerjaan yang dilakukan mitranya. Penyelesaian proyek yang tepat waktu dan tepat sasaran, tentu saja akan memaksimalkan penyerapan anggaran tahun 2016. Penyerap­ an anggaran yang maksi­ mal mengindikasikan program pemban­ gunan terlaksana de­nganoptimal. “Selama

ini penyerapan anggaran tak pernah maksimal. Bahkan ada kegiatan pem­ bangunan yang sampai batal dilak­ sanakan. Hal seperti ini tak boleh teru­ lang pada tahun anggaran 2016 ini,” tegas Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Mura Doni, SP, M.Si. Doni sangat menyayangkan tak optimalnya penyerapan anggaran yang ditandai dengan adanya proyek pem­ bangunan yang mangkrak. Apalagi­ sampai batal dilaksanakan gara-gara lemahnya kinerja SKPD. Padahal, jika para aparaturnya yang tentu saja di­mulai dari pimpinannya serius be­kerja, niscaya seluruh kegiatan akan terlaksana sesuai dengan harapan. Doni mengultimatum SKPD yang tak maksimal menyerap anggaran tahun 2016 ini. Bagi SKPD yang penye­ rapan anggarannya di bawah standar, maka pihaknya akan berpikir dua kali mengetok anggaran yang diminta oleh SKPD tersebut pada tahun anggaran berikutnya.


LIPUTAN UTAMA

Tinggalkan Pola Lama

P

engalaman adalah guru ter­ baik. Anggaran Rp1,4 triliun takkan membawa manfaat maksimal dengan pola-pola lama. Dalam pandangan H. Barlin, SE, nilai rapor Pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun lalu tidaklah buruk. Pembangunan yang dilaku­ kan cukup sukses. Banyak program yang rampung dan kini dinikmati masyarakat. Tapi, pencapaian itu masih jauh dari sempurna. Masih banyak yang bisa dilakukan agar program pem­ bangunan bisa berjalan lebih baik. “Salah satu yang perlu dibenahi ialah proses perencanaan. Proses ini hendaknya dilakukan dengan cepat dan akurat, sehingga tidak mem­ pengaruhi proses pelelangan yang kemudian bisa berimbas pada penye­ lesaian proyek,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Itu sebabnya, dia meminta Pem­ kab mengevaluasi kegiatan tahun lalu. Dari evaluasi, akan teridentifi­ kasi di mana titik lemah yang harus diperbaiki. Salah satu kelemahan yang terli­ hat, menurutnya, adalah ihwal peren­ canaan. Karena ini pula, pelelangan hingga pelaksanaan kegiatan men­ galami keterlambatan. Ironisnya, ini berulang setiap tahun. “Belum ada formulasi ampuh untuk mengatasi keterlambatan pro­ gram pembangunan dari pemerin­ tah daerah, khususnya proyek fisik,”

sebutnya. Karena itu pula, Barlin berharap tahun 2016 ini jadi tahun berbenah bagi Pemkab Mura. Keterlambatan pelaksanaan proyek biarlah menjadi masa lalu. “Jangan sampai hal terse­ but terulang lagi sehingga proyek bisa selesai tepat waktu,” katanya. Soal perencanaan ini juga jadi sorotoan Wakil Ketua DPRD Mura, Rejikinoor, S.Sos. “Keterlambatan perencanaan dan pelelangan sela­ lu menjadi masalah klasik yang terus berulang dan berdampak kepada akselerasi kinerja pemerintah daerah. Polapola lama harus ditinggalkan sehingga masalah serupa tidak terus berulang. Kare­ na keterlambatan pemban­ gunan akan merugikan masyarakat,” katanya. Kinoi, sapaan akrabnya, mendesak Pemkab agar lebih fokus menuntaskan program pembangu­ nan. “Seluruh SKPD harus fokus melak­ sanakan program hingga tuntas supaya penyera­ pan anggaran lebih maksi­ mal,” tambah politisi Partai Persatuan Pembangun­ an (PPP) itu.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

9


ANGGARAN

Bergerak Optimalkan PAD

MURUNG Raya memiliki banyak potensi yang bisa menghasilkan PAD. Tapi, kenapa pendapatan daerah dari pos itu masih rendah?

10 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

A

ngka tak bisa mengabur­ kan fakta. Faktanya, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya secuil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya secara keseluruhan. Simak saja angka yang muncul pada APBD Perubahan Murung Raya Tahun Anggaran 2015. Pendapatan­ nya naik menjadi Rp1,10 triliun dibandingkan APBD 2015 yang Rp1,02 triliun. Terjadi kenaikan sebe­ sar Rp84 miliar. Berapakah pendapatan itu yang

dihasilkan dari pos PAD? Hanya Rp30,32 miliar. Angkanya sama, di APBD 2015 maupun APBD Perubahan 2015. Tak sampai 3% dari pendapatan daerah. Padahal, potensi untuk menggali PAD yang lebih besar lagi terbuka le­ bar. Karena itulah, Wakil Ketua DPRD Murung Raya, Rejikinoor S.Sos, mendesak agar jajaran pemerintahan kabupaten bisa mengoptimalkan pe­luang PAD. “PAD merupakan salah satu sum­ ber biaya pembangunan. Semakin besar PAD yang dihasilkan, tentu pembangunan akan semakin maju,”


ANGGARAN

ujar Kinoi, sapaan akrab Rejikinoor. Menurutnya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Murung Raya selama ini kurang pandai melihat berbagai peluang PAD. Padahal, daerah yang berjulukan Bumi Tira Tangka Balang itu kaya akan potensi PAD, namun belum tergali dengan optimal. Kinoi memberi contoh sektor pari­ wisata. Murung Raya tak kekurangan objek wisata yang bisa mendatangkan PAD. Objek wisata Pasir Putih, mis­ alnya, akan menjadi penghasil PAD

yang potensial jika dikembangkan dengan baik. Tentu saja, promosinya harus digencarkan, fasilitasnya harus dilengkapi, dan akses menuju obyek wisata harus dibenahi. Politisi Partai Persatuan Pemba­ ngun­ an itu berharap, jajaran ekse­ kutif menyadari bahwa PAD itu sangat­penting untuk menambah dan meningkatkan kondisi keuangan daerah, sehingga pembangunan bisa lebih dioptimalkan. Caranya de­ngan mengembangkan menggali dan

potensi-potensi PAD yang ada. Kinoi juga menyorot kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang merupakan leading sector dari opti­ malisasi PAD. Ia menuntut instansi itu bekerja lebih baik lagi pada tahun 2016. Dispenda diminta mampu menu­ naikan tugas yang diemban untuk mengoptimalkan PAD. Dan akan leb­ ih baik kalau realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu, Kinoi berharap, Dispenda jeli melihat peluang PAD dan kreatif dalam men­ ciptakan potensi PAD. “Salah satu sektor yang bisa dian­ dalkan untuk memak­ simalkan PAD adalah pariwisata. Maka, kelolalah sektor terse­ but dengan baik agar menambah pundipundi PAD,” tambah Kinoi. Pemkab Mura memang sudah memikirkan hal tersebut. Mereka berjanji akan terus membenahi­ sektor pariwisata yang ada untuk mendongkrak PAD. Kepala Dinas Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga (Disparsepor) Mura, Drs. Beng Petony, mengatakan pembenah­ an terhadap sejumlah objek wisata akan terus dilakukan. Tapi, tentu secara bertahap, tidak bisa sekaligus. Menurut Beng, pembenahan bukan hanya dilakukan terhadap objek wisata yang cukup potensial dan ramai dikunjungi di sekitar Kota Puruk Cahu. Dia juga memandang tak sedikit objek wisata lainnya yang berada jauh dari perkotaan yang juga harus dibenahi.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 11


ANGGARAN

Pengalaman Guru Terbaik MURUNG Raya bukan Seruyan. Serapan anggaran masih lumayan. Tapi, masih perlu didongkrak lagi.

S

erapan anggaran APBD Murung Raya tahun 2015 masih jauh dari sempurna. Namun, tidak pula bisa dikatakan terburuk di Kalimantan Tengah. Posisi terendah diduduki Kabupaten Seruyan. Meski bukan terburuk, kalangan anggota DPRD Murung Raya berharap tahun anggaran 2016 ini, pemerintah kabupaten bisa melakukan penyerapan yang lebih baik. Penyerapan angga­ ran yang baik adalah indikasi awal berjalannya program pembangunan pemerintah secara optimal. “Selama ini, penyerapan anggaran tak pernah maksi­ mal. Bahkan ada kegiatan pembangunan yang sampai batal dilaksanakan. Tahun anggaran ini, hal tersebut tak boleh terulang lagi,” ujar Doni, SP, M.Si. Banyak hal yang menjadi penyebab lemahnya serapan anggaran. Dia bisa berasal dari kurang baiknya perencanaan program. Atau, bisa pula karena kurang maksimalnya integritas program. Yang pasti, penyerapan anggaran yang lemah juga membuktikan lemahnya kinerja pemerintah kabupaten, termasuk Satuan Kerja Perangkat Dae­ rah (SKPD). Doni, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Murung Raya, menyayangkan tak optimalnya penyerapan anggaran yang ditandai dengan ada­ nya proyek pembangunan yang mangkrak, apala­ gi sampai batal dilaksanakan gara-gara lemahnya kinerja SKPD tertentu. Padahal, jika para apara­ turnya serius bekerja, seluruh kegiatan akan ter­ laksana sesuai dengan harapan. Hal-hal semacam itulah yang tak boleh ter­

12 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA


ANGGARAN

jadi pada tahun anggaran ini. Sebab, lemahnya penyerapan anggaran juga akan berbuntut pada menurun­ nya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu, dia pun mengultima­ tum SKPD yang tak maksimal menye­ rap anggaran tahun 2016 ini. Bagi SKPD yang penyerapan anggaran­ nya di bawah standar, pihaknya akan berpikir dua kali mengetok anggaran yang diminta oleh SKPD tersebut pada tahun anggaran berikutnya. “Sebaliknya, bagi SKPD yang penyerapan anggarannya kami ang­ gap maksimal, maka akan kami apre­ siasi dalam bentuk pengalokasian anggaran yang lebih besar,” ujarnya. Tak cukup sampai di situ, Doni juga mendesak Bupati Perdie M Yoseph, untuk mengevaluasi kinerja seluruh SKPD secara komprehensif. SKPD yang faktanya lemah dalam penyerapan anggaran, sepatutnya menjadi bahan pertimbangan untuk menilai pimpinannya. “Tak ada gunanya pejabat yang demikian itu dipertahankan,” sebutnya. Tak hanya di level SKPD, Ketua DPRD Murung Raya, Gad F Silam, SH, juga menyorot soal lemahnya penyerapan anggaran pada program Rp1 Miliar untuk Satu Desa/Kelurah­ an. Menurutnya, penyerapan ang­ garannya pun sepatutnya bisa lebih maksimal. “Saya harap, penyerapan ang­ garan program Rp1 Miliar 1 Desa/ Kelurahan dimaksimalkan. Penggu­ naannya untuk hal-hal yang bersen­ tuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa,” tegasnya. Gad menilai, implementasi dari program Rp1 Miliar 1 Desa/Kelu­ rahan tersebut cukup membantu masyarakat yang tinggal di desa/kelu­ rahan di Bumi Tira Tangka Ba­lang.

Program tersebut, menurutnya, memiliki multi efek. Selain mampu membangun infrastruktur yang dibu­ tuhkan masyarakat pedesaan dan kelurahan, juga bisa menyerap tena­ ga kerja lokal. “Bila proyek tersebut cepat dilak­ sanakan, tentu serapan anggarannya juga baik. Begitu pula sebaliknya. Bila proyek itu lambat, tentu akan mengu­ rangi daya penyerapan anggaran,” ujarnya. Tentu saja, cepatnya pelaksanaan proyek, tak bisa dilakukan dengan grasa-grusu. Proyek yang diselengga­ rakan seharusnya memenuhi unsur kebutuhan penting masyarakat. Selain itu, akuntabilitas pelaksanaan proyek juga harus menjadi perhitung­ an agar tak memunculkan masalah di kemudian hari.

Dalam konteks percepatan penye­ lenggaraan proyek inilah, Gad minta instansi teknis, terutama Dinas Pekerjaan Umum, agar lebih awal melakukan lelang proyek. Dengan begitu, banyak waktu yang dimiliki saat pelaksanaannya. “Sudah sering kami sampaikan permintaan semacam ini. Mudahmudahan saja kali ini bisa terlak­ sana,” tambahnya. Dalam kaitan ini, Doni minta pe­ rencanaan kegiatan di seluruh SKPD dilakukan lebih awal. Itulah salah satu cara agar pelaksanaan ke­giatan bisa tepat waktu. “Pengalaman sudah menunjuk­ kan kepada kita untuk memper­ baiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pengalaman adalah guru yang terbaik,” pungkasnya.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 13


EKONOMI

Tak Boleh Menari di Atas Penderitaan

HARGA BBM turun. Tapi, harga sembako justru bergerak liar. Pemerintah diharapkan mengendalikannya.

L

ilis tersedak. Baru saja tadi malam kupingnya mende­ ngar, pemerintah menu­ runkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga pre­ mium turun sebesar Rp350. Tapi, di Murung Raya, kenya­ taan yang dia hadapi beda. Saat mengisi premium di sepe­ da motornya di Kota Puruk Cahu, pengecer masih menarik harga Rp10 ribu/liter. “Kenapa harganya masih tinggi? Bukannya harga BBM turun? Ada apa ini? Pemerintah harus peka terhadap kondisi ini,” katanya. Belum hilang kagetnya, di pasar dia menemukan fakta lain yang menyesakkan dada. Harga bahanbahan kebutuhan pokok bukannya ikut turun, malah merangkak naik. Lilis pun pusing tujuh keliling. Lilis tak sendirian pusing meng­ hadapi kenyataan ini. Ada lagi Santi, seorang ibu rumah tangga di Puruk Cahu. Logika ekonomi yang dia pakai sama seperti yang lainnya, harga kebutuhan pokok akan ikut turun karena biata produksi dan biaya ang­ kut menjadi lebih ringan. Harga kebutuhan pokok sama saja seperti saat harga BBM belum ditu­ runkan. Beberapa komoditas malah justru melambung.

14 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

“Pedagang beralasan barang yang dijual merupakan stok lama. Jadi, harganya belum turun mengikuti harga BBM. Tapi sampai kapan stok lama itu habis. Nanti keburu naik lagi harga BBM,” keluh Santi.

Sebagai warga, Santi merasa diperlakukan tidak adil. Saat BBM naik, pedagang langsung menggerek harga barang-barang jualannya. Saat harga BBM turun, “Lambat sekali mereka menurunkan harga barang,”


EKONOMI

tambahnya. Anggota DPRD Murung Raya, Aning Gengsi Rakyati HS, SH, menye­ salkan kondisi ini. Terlebih, kondisi perekonomian sebagian masyarakat masih jauh dari pulih menyusul ban­ yaknya perusahaan pertambangan yang berhenti beroperasi dan ribuan karyawan terpaksa dirumahkan. “Banyak warga yang mengeluh dengan kondisi perekomonian di daerah ini. Kehidupan masyarakat semakin sulit, apalagi ditekan oleh mahalnya harga sembako,” kata Aning. Hal serupa dikemukakan Ketua DPRD Murung Raya, Gad F Silam, SH. Dia mendesak pemerintah me­lakukan intervensi pasar agar para pedagang segera menyesuaikan har­ ga barang dengan penurunan harga BBM. “Terutama mengintervensi harga sembako. Jangan selalu berlindung di balik alasan stok lama,” tegas Gad. Sebab, sambung Gad, harga sem­ bako kini masih bertahan dengan har­ ga lama. Padahal, harga BBM sudah diturunkan pemerintah. Ia khawatir ada oknum pedagang yang memper­ mainkan harga sehingga masyarakat yang dirugikan. Gad meminta agar pemkab setem­ pat meneliti penyebab lonjakan har­ ga sembako, “Tindak tegas oknum pedagang yang sengaja menari di atas penderitaan orang lain,” tambahnya. Selain intervensi pasar, menurut Aning, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengatasi perso­ alan yang kini membelit masyarakat di sektor ekonomi. “Stabilisasi harga kebutuhan pokok hanya bersifat jang­ ka pendek. Pemerintah juga perlu memprogramkan untuk jangka pan­ jang,” sebutnya. Program jangka panjang di bidang ekonomi, kata Aning, salah

satunya dengan membuka lapangan pekerjaan. Bukan hanya di sektor pertambangan yang selama ini men­ jadi andalan, namun di sektor lain seperti pertanian dan perkebunan. Apalagi, di Mura masih tersedia lahan yang luas untuk mengembangan sek­ tor pertanian dan perkebunan. “Sektor ekonomi kreatif juga tak kalah menjanjikan di daerah ini. Ha­nya saja sejauh ini potensi itu belum dilirik,” beber Aning. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya, M Syahrial Pasaribu, S.Sos, M.Si tak menampik kalau kondisi perekonomian masyarakat sedang surut. “Terutama di dae­ rah pedalaman se­perti Desa Tumbang Tohan, Kecamatan Seribu Riam. Kondisi masyarakat setem­ pat kini tengah kesu­ litan ekonomi dan hampir tidak mam­ pu lagi membeli kebutuhan hidup,” katanya. K o n d i s i masyarakat semakin ter­ puruk akibat cuaca yang tidak menentu sehingga ha­sil pertanian sudah tidak bisa lagi dian­ dalkan. Belum lagi serang­ an hama yang meru­ sak ladang padi milik masyarakat.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 15


EKONOMI

Tak Jadi Penonton di Negeri Sendiri Ke depan, desa akan menjadi tombak pembangunan. DPRD pun merasa perlu ada pengawasan terhadap dana pembangunan desa.

D

i Aula Gedung A Peme‑rintah Kabupaten Murung Raya, pertemuan itu berlangsung. Siang sudah menjelang. Tak bu­ tuh waktu lama, karena peserta rapat di ruangan itu, sudah memahami

regulasi. Di ruang itu, ada Bupati Murung Raya, Perdie, tuan rumah utama. Ada pula Ketua DPRD Gad F Silam, SH, Wakil Kapolres Kompol M Fadli, Kepala Kejari Freddy Daniel Siman­ djutak, SH, M.Hum, tak ketinggalan pula M Syahrial Pasaribu, S.Sos, M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja, Trans­ migrasi, dan Sosial Murung Raya. Di sebelah mereka, ada dewan direksi PT Pama Persada Nusantara. Agenda mereka adalah membi­ carakan soal Peraturan Daerah Kabu­ paten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Lokal. Pasal 25 Perda itu menyebutkan perusahaan yang membuka usaha di Murung Raya harus mempekerja­ kan tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen dari jumlah tenaga kerja di perusahaan.

16 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

Pada prinsipnya, dewan direk­ si PT Pama setuju dengan Perda tersebut terkait komposisi tenaga kerja lokal. Mereka akan segera menindaklanjutinya. Perda tersebut memang diran­ cang agar masyarakat Murung Raya tak hanya jadi penonton dalam aktivi­ tas ekonomi, terutama pada sektor eksplorasi tambang, perkebunan, dan kehutanan. Masyarakat harus bisa merasakan manfaat kehadiran perusahaan. Hemat anggota DPRD Mura, Drs Rimluk S Buhoy, MH, Perda tersebut harus dipertahankan dan dijalankan. Meskipun belum ada suara-suara desakan agar Perda direvisi, apalagi dicabut, jika pun harus melakukan revisi, maka itu harus dengan tujuan yang sama: kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Perda yang ini kita prakarsai beberapa tahun silam bersama ang­ gota dewan lainnya seperti Rah­ manto. Berdasarkan evaluasi sudah cukup memuaskan,” ujarnya, ter­ masuk dalam pelaksanaan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap kepada perusahaan-perusa­

haan yang ada di Mura agar konsisten dan bisa mempertahankan aturan tersebut. Artinya, sistem perekrutan tenaga kerja lokal harus menyesuai­ kan dengan pendidikan masyarakat yang melamar pekerjaan. Dengan pola perekrutan 80 per‑sen tenaga kerja lokal, menu­ rut Rimluk yang hobi olahraga tenis meja ini, semua pihak diuntung­ kan. “De­ ngan banyaknya tenaga kerja lokal di perusahaan tentunya mengu­ rangi konflik antara perusa­ haan dengan masyarakat sekitar. Juga mengurangi pengangguran bagi masyarakat,” jelasnya. Kalau hal tersebut sudah ter­ capai, menurutnya, otomatis juga menambah pendapatan daerah serta menjamin stabilitas keamanan. Peru­ sahaan bisa dengan aman tanpa kon­ flik untuk berproduksi, masyarakat juga sejahtera dengan kurangnya pengangguran. Perusahaan, dalam pan­ dangannya, sepatutnya tidak hanya melakukan perekrutan, tapi juga ikut meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu­ nya bisa saja memberikan pelatihan


EKONOMI

atau menyertakan tenaga kerja lokal dalam pendidikan. Termasuk pula membangun calon tenaga ker­ ja lokal yang berkualitas. Dengan me­nunjukkan peran dalam dunia pendidikan, mi­salnya. “Ke depan, perusahaan harus ikut andil meningkat­ kan SDM masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Perusahaan sebaiknya memberi beasiswa bagi pelajar yang berkeinginan untuk melanjutkan studi ke ting­ kat yang lebih tinggi,” pinta Rimluk. Hal itu, menurutnya, agar ke depan pimpi­ nan di masing-masing perusahaan yang ada, sudah ada putra daerah asli Bumi Tana Malai Tolung Lingu. “Kalau masyarakat hanya ulu­ san SMA, mungkin kariernya kerja di peru­ sahaan juga tidak bisa mengisi posisi yang penting,” tambah Rimluk. Hebatnya, langkah DPRD Mura mela­hirkan Perda tentang Tenaga Kerja Lokal, bakal diikuti pula oleh sejum­ lah daerah lain di Kalimantan Tengah. Salah satunya di Kabupaten Gunung Mas. DPRD setempat telah menggagas inisiasi untuk melahirkan Raperda yang me­nyangkut tenaga kerja lokal pula.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 17


PERUSDA

Serius Siapkan Masa Depan HANYA ada satu syarat bagi Murung Raya untuk melangkah maju lebih cepat: lebih serius membenahi pendidikan. Perlu pemerataan guru.

I

ni fakta yang tak terbantahkan. Sebab, ada dalam pemandangan sehari-hari warga. Bandingkan­ lah kualitas kondisi sarana pen­ didikan antara pelosok dengan daerah perkotaan. Bagai langit dan bumi. Tak sedikit bangunan sekolah di pelosok yang kondisi­

18 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

nya memprihatinkan. Cukup? Belum. Tak hanya soal sarana, tapi juga tenaga pendidik. Di pelosok, seorang guru mengajar 2-3 mata pelajaran adalah pemandangan sehari-hari. Kadang, pengetahuan pendidik tentang mata ajarannya, jauh dari kualitas. Tapi, dia harus

melakoninya karena jumlah tenaga pendidik yang minim. Sudahlah mi­ nim, ada saja guru-guru yang malas datang ke sekolah di pelosok. “Pemkab Mura harus lebih serius membenahi sektor pendidikan, khu­ susnya di daerah pelosok. Jangan sampai terjadi ketimpangan terlalu


PENDIDIKAN

dalam antara pendidikan di perko­ taan dengan pedesaan,” ujar Sirajul Rahman, S.Hut, M.Ikom, anggota DPRD Murung Raya. Dalam pandangannya, Pemkab sepatutnya bisa menata sektor pen­ didikan lebih baik lagi. Gedung dan sarana penunjang harus memadai. Pun, ada keseimbangan fasilitas dan jumlah guru di perkotaan dan pedesaan. Pembenahan sektor pendidikan ini menjadi bagian yang penting. Pendidikanlah yang memiliki peran besar menentukan arah bangsa ke depan, termasuk arah Murung Raya. Sebab, di dunia pendidikan akan ditempa sumber daya manusia yang berkualitas. Bagaimana mungkin mengharapkan SDM berkualitas jika sektor pendidikan tak dikelola den­ gan sebaik-baiknya. “Jika sektor pendidikan kita lemah, daerah ini akan sulit berkem­ bang, apalagi bersaing dengan daerah lain yang sudah lebih maju. Makanya, menjadi keniscayaan bagi peme­ rintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya,” ujar Sirajul. Dari sisi anggaran, tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sebenarnya sudah memadai. Sebab, para wakil rakyat di lembaga legis­ latif Murung Raya sudah menyetu­ jui alokasi anggaran 20 persen dari APBD tahun anggaran 2016 untuk sektor pendidikan. Jadi, tidak ada ala­ san lagi bagi Pemkab Mura untuk tak membenahi sektor pendidikan. “Sekarang tinggal keseriusan pemda untuk membenahi sektor pendidikan. Kalau daerah mau maju, maka sektor pendidikan tak boleh diabaikan,” kata Sirajul. Tidak hanya pemerintah kabupa­ ten, pemerintah pada level terendah sekalipun wajib memberi perhatian

serius terhadap pendidikan. Salah satunya, menurut Wakil Ketua DPRD Murung Raya, Likon SH, MM, adalah dengan mengalokasikan anggaran program Rp 1 Miliar 1 Desa untuk pendidikan. Likon menyebutkan, program Rp1 Miliar 1 Desa saat ini menjadi program andalan pemerintah. Dari program ini diharapkan terjadi percepatan pembangunan di bidang infrastuktur, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan di pedesaan. Hanya saja, selain infrastruk­ tur, masih banyak sektor pem­ bangunan lain yang juga harus mendapatkan perhatian. Pen­ didikan termasuk salah satu­ nya di samping kesehatan dan pengembangan ekonomi. Likon berkisah, pada setiap Musyawarah Perencanaan Pem­ bangunan (Musrenbang), usulan terkait pembangunan infrastruk­ tur jalan dan jembatan masih domi­ nan. Hanya sedikit desa yang mem­ beri porsi layak untuk pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. “Program infrastruktur jalan dan jembatan itu sangat baik. Tapi, pro­ gram selain itu juga harus menda­ patkan porsi,” sebut Likon. Menurutnya, pada tahun 2016, program pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sosial kemasyarakatan lainn­ ya, juga harus mendapatkan perhatian serius. Dia ber­ harap program infrastruk­ tur bisa beriringan dan ber­ jalan sinergis de­ ngan apa yang sesungguhnya dibu­ tuhkan masyarakat saat ini. Pendidik­an, dia sebut, ada­ lah salah satu kebutuhan yang penting itu. “Jangan hanya terpaku kepada program infrastruk­

tur. Program lainnya harus mendapat porsi. Oleh sebab itu, saya berharap kepada masyarakat, khususnya di pedesaan, dalam merumuskan usul­ an program untuk memperhatikan bidang lainnya selain infrastruktur,” tutur politisi Partai Nasdem ini.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 19


Mereka di Tengah Sorotan GURU dan tenaga medis kembali jadi sorotan. Masih banyak yang malas-malasan. Masih banyak yang ogah bertugas di pedesaan. 20 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

L

aporan itu masih sering mampir ke Gedung Wakil Rakyat. Ada sekolah-se­ kolah yang terpaksa me­ mangkas jam belajar kelas tertentu di hari tertentu karena ketiadaan guru. Bu­ kan tiada guru, melainkan tersebab sang pendidik tak berada di tempat. Laporan serupa juga muncul soal tenaga medis di pedesaan, baik di Puskesmas maupun Puskesmas Pem­ bantu. Warga yang hendak berobat,

terpaksa mengurungkan niat karena tenaga medis entah kemana. Tentu saja, ini fakta yang menye­ dihkan. Sekolah dan Puskesmas/Pus­ tu adalah satu-satunya harapan bagi masyarakat di pedesaan mendapat­ kan kesejahteraan jiwa. Tapi, impian mereka, kadangkala terkendala, kare­ na aparatur negara yang setengah hati menjalankan kewajibannya. Itulah sebabnya, anggota DPRD Murung Raya, Rahmanto Muhidin, SHI, MH, angkat bicara. Dia minta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehat­


ANGGARAN

an, leading sektor di kedua bidang itu, turun tangan. Sebab, keduanyalah yang punya rentang kendali terhadap guru dan tenaga medis tersebut. “Kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu harusnya bisa me­ lakukan optimalisasi fungsinya. Mereka hendaknya lebih serius lagi dalam melakukan pengawasan ter­ hadap jajarannya yang bertugas di lapang­an. Jadi, jangan hanya konsen pada hal bersifat program pemba­ ngunan saja,” ujarnya. Faktanya, dia sebutkan, pela­ yanan terhadap masyarakat di ke­ dua sektor itu masih belum ber­ jalan mulus. “Memang, bila dilihat dari jumlahnya, keluhan pelayanan, baik di sektor pendidikan maupun ke­ sehatan, lebih sedikit dari tahun lalu. Tentu kita apresiasi. Ada kema­ juan di situ. Tapi, tetap Itu harus men­ jadi perhatian dan perlu ada pene­ gakan disiplin dan perbaikan sistem pelayanan secara terus-menerus,” sebut Rahmanto. Dia berharap, utamanya terhadap jajaran guru, untuk serius menjalan­ kan tugasnya. “Jangan sering bolos mengajar karena masyarakat seka­ rang sudah cerdas dan peduli. Apabi­ la ada guru yang tidak disiplin, pasti akan segera dilaporkan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Dinas Pendidikan, kata Rahman­ to, hendaknya juga bersikap tegas dan melakukan upaya nyata dalam hal penegakan disiplin. Memberlaku­ kan aturan harus lebih tegas. Jika tidak, maka ini akan dijadikan kesem­ patan oleh para oknum guru untuk tidak menjalankan tugas de­ ngan baik. “Pelayanan pemerintah kepada masyarakat tahun ini harus lebih optimal, mengingat hak-hak aparatur terkait kesejahteraan atau tunjangan

dirasa sudah memadai,” tuturnya. Hal serupa pun menjadi perhatian anggota DPRD lainnya, Sirajul Rah­ man, S.Hut, M.Ikom. Dia meminta pemerintah Murung Raya me­lakukan langkah konkret terhadap kondisi di dunia pendidikan ini. Salah satu tugas penting peme­ rintah, menurutnya, adalah memas­ tikan jangan sampai terjadi keko­ songan tenaga guru di sekolah, khususnya di wilayah pedalaman. Kondisi semacam itu bisa beraki­ bat tak maksimalnya pendidikan di kawasan pelosok. Politisi PKS tersebut menjelas­ kan, kekosongan tenaga guru di sekolah pedalaman saat ini masih terjadi. Apalagi, proses mutasi dan kepindahan guru dari desa ke kota masih terjadi. Dan hal itu menjadi wewenang dinas pendidikan. “Kami berharap jangan sam­ pai terjadi kekosongan tenaga pengajar di sekolah pedalam­ an. Dampakmya aktivitas pendidikan tidak maksimal. Siswa didik pun menjadi terlantar,” terang Sirajul. Karena itu, Dinas Pendidikan, menu­ rutnya, harus bisa berikap lebih profe­ sional dan propor­ sional. Disdik dituntut mem­ beri perhatian de­ngan seksama soal mutasi para guru tersebut. Jangan hanya karena hubung­ an kedekat­an atau alasan lain usulan guru yang ingin pin­ dah tugas ke kota dikabulkan dan

mengorbankan kebutuhan guru di pedalaman. “Yang lebih diutamakan ada­ lah komitmen menyukseskan program pendidikan. Sehingga apa yang diputuskan merupa­ kan upaya untuk meningkatkan dunia pendidikan di Mura agar lebih baik lagi,” katanya.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 21


FOTO

22 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA


FOTO

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 23


KESEHATAN

Tak Perlu Ada Relokasi Jilid II

TAHUN ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puruk Cahu. DPRD siap mengawalnya.

24 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

T

idaklah mungkin mengem­bangkan RSUD Puruk Cahu jika masih bertahan di lokasi seperti sekarang ini. Ketika per­ tama kali dibangun, dia memang hanya disiapkan untuk rumah sakit berke­

las D. Kini, kebutuhan terhadap la­yanan rumah sakit terus meningkat. Tidak lagi cukup bertahan dalam posi­ si rumah sakit berurusan sedang untuk melayani masyarakat Murung Raya yang makin melek terhadap kesehatan. Itulah sebabnya, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, sudah

cukup lama berniat melakukan relokasi terhadap RSUD Puruk Cahu. Dia harus segera dipindahkan ke tem­ pat yang lebih luas, lebih mungkin untuk melakukan pengembangan, dan yang terpenting tetap mudah dijangkau masyarakat luas. Kebijakan ini pun mendapat dukungan penuh dari kalangan ang­ gota DPRD Murung Raya. Mereka menyatakan siap mengawal prog­ ram relokasi ini karena menya­ dari lokasi yang ada sekarang tak memungkinkan untuk melakukan pengembangan. Salah satu bentuk dukungan itu disampaikan Johansyah, SE. Ang­ gota DPRD Murung Raya ini meng­


KESEHATAN

ingatkan agar pemilihan lokasi yang baru harus menjadi pilihan yang tepat. Dengan begitu, perencanaan­ nya mutlak harus jauh ke depan agar nantinya tak lagi terjadi relokasi se­perti sekarang ini. “Relokasi tentu saja membutuh­ kan biaya yang tidak sedikit. Maka­ nya, menurut saya, pemilihan lokasi jangan sampai keliru sehingga tidak ada lagi relokasi rumah sakit jilid II,” ujar anggota Komisi C ini. Itulah sebabnya, dia meminta pemerintah serius melakukan survei terhadap lokasi pembangunan RSUD Puruk Cahu yang baru. Lokasi yang dipilih, menurutnya, harus tepat dan strategis. Jika perlu, disarankan pula ada uji kelayakan. Dengan begitu, keputusan apapun yang diambil, tak menyisakan penyesalan di kemudian hari. “Membangun RSUD bukan se­ perti membangun fasilitas umum lainnya seperti perkantoran atau sarana olahraga. Dalam membangun rumah sakit harus dipertimbangkan matang-matang ketepatan lokasinya. Harus ada analisis mengenai dampak

lingkungan (amdal) karena RSUD juga memiliki limbah yang berba­ haya bagi kesehatan masyarakat dan berdampak terhadap lingkungan,” tuturnya. Tidak hanya itu, politisi Par­ tai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga mengungkapkan lokasi RSUD yang baru juga harus benarbenar representatif dan strate­ gis. Dengan begitu, masyarakat yang berada dalam kondisi apapun, bisa mudah menjangkau fasilitas keseha­ tan tersebut. “Yang pasti lokasinya harus dekat dan mudah dijangkau, baik mela­ lui jalur darat maupun jalur sungai,” ujarnya. Dekat dengan sungai dia mak­ sudkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi riil masyarakat yang ada saat ini. Dia menyadari, di Bumi Tira Tangka Balang ini masih banyak warga dari daerah pedesaan yang mengandalkan jalur sungai sebagai sarana transportasi. “Kami harap pemerintah daerah melibatkan lembaga legislatif untuk membahas lokasi relokasi rumah

sakit­agar tak keliru,” imbaunya. Di tengah rencana relokasi, RSUD Puruk Cahu terus bergerak mening­ katkan kualitas. Salah satu yang kini sedang diburu adalah upaya pening­ katan dari rumah sakit bertipe D ke tipe C. Belum lama ini, misalnya, RSUD Puruk Cahu menggelar bimbingan akreditasi rumah sakit program khu­ sus di Aula Hotel Putri Kota Puruk Cahu. Bimbingan ini digelar untuk meningkatkan pelayanan, keselamat­ an dan perlindungan pasien, hingga Sumber Daya Manusia (SDM). Direktur RSUD Puruk Cahu, drg. Marthin Maha, Sp.Ort mengatakan untuk meningkatkan tipe D ke tipe C tidaklah semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan kesiapan yang matang, baik dari lingkungan, materil, per­ sonil, dan manajemen. “Untuk itu saya imbau seluruh jajaran RSUD Puruk Cahu untuk saling bekerja sama, baik antara pemerintah daerah, manajemen RSUD, staf medis/non medis fung­ sional serta dengan masyarakat seki­ tar,” katanya.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 25


SOSIAL

Kenapa Rusak Fasilitas Rakyat? SEJUMLAH fasilitas umum rusak. Sebagian karena tak dirawat, ada pula yang sengaja dirusak oknum. DPRD pun bereaksi.

J

embatan Merdeka di Kota Pu­ ruk Cahu, Murung Raya, se­ perti hendak menangis. Kein­ dahannya tercoreng. Pot-pot bunga yang berada di sekitar jembatan, pecah dan rusak. Padahal, pot-pot bunga itu berada di dalam taman yang diharapkan bisa mempercantik jem­ batan yang jadi pintu masuk ke Puruk Cahu itu. Rusaknya pot-pot di Jembatan Merdeka adalah potret tak terpelihara­ nya sejumlah fasilitas umum di Murung

26 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

Raya. Tak hanya Jembatan Merdeka, tak sedikit pula fasilitas umum di tempat lain yang kondisinya menyedihkan. Alun-alun Jorih Je­rah juga terlihat kurang dipelihara dengan baik. Hal itu terlihat dari ba­ nyaknya sampah yang berserakan, rumput ilalang yang tidak dipelihara, dan ada kerusakan pada bebera­ pa bagian bangunan. Padahal, alun-alun terse­


SOSIAL

but merupakan ikon Kota Puruk Cahu yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi maupun olahraga. Kalau tidak dipelihara dengan baik, maka tentu alun-alun itu tidak akan menarik lagi bagi masyarakat dan ditinggalkan. Wakil Ketua DPRD Murung Raya, Likon, SH, MM, terkesima melihat fakta ini. Dia mengakui, pemerintah sudah berbuat banyak, membangun bera­gam fasilitas umum untuk warga. Hanya saja, pembangunan itu tak seimbang dengan pemeliharaan dan perawatan. “Saya melihat banyak fasili­ tas umum yang kurang mendapat perawat­ an dengan baik sehingga dalam waktu yang singkat sudah rusak. Ada juga yang sengaja dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ten­ tu pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan,” ujar Likon. Dia melihat, ada dua faktor penyebab rusaknya beragam fasilitas umum tersebut. Salah satunya, peng­ rusakan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab seperti yang terjadi di Jembatan Merdeka. Tapi, tak sedikit pula yang terke­ san sengaja

tidak dipelihara alias ditelantarkan. Itu sebabnya, dia meminta Pemkab Murung Raya untuk melakukan sistem pemeliharaan fasilitas umum. “Sayang sekali, fasilitas (umum) megah, tapi tidak dipelihara dengan baik. Bahkan ada kesan ditelantarkan. Pemerintah daerah jangan hanya bisa memba­ ngun, tapi juga harus bisa memelihara dan merawat fasilitas dengan baik,” ujar Ketua DPC Partai Nasdem Murung Raya itu. Ihwal rusaknya pot bunga pada taman di Jembatan Merdeka, juga di­sesalkan legislator asal Partai Persa­ tuan Pembangunan (PPP), Johansyah, SE. Adanya dugaan pengrusakan itu membuktikan ada oknum tidak ber­ tanggung jawab yang tidak mau be­kerja sama dengan pemerintah dalam upaya penataan Kota Puruk Cahu. “Kita menduga pelakunya tidak suka dengan taman itu sehingga diru­ sak seperti itu. Ini tentu sangat disa­ yangkan karena jelas-jelas taman itu untuk mempercantik wajah jembatan dengan adanya penghijauan,” kata Johansyah. Ia berharap kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Mura supaya

bisa memelihara fasilitas umum dan taman yang sudah dibangun pemerintah. “Taman itu dibuat untuk kepen­ tingan semua. Uang yang dipakai untuk membiaya itu semua juga dari masyarakat. Hasilnya pun kembali kepada masyarakat pula. Lalu, kenapa harus dirusak?” tanya Johan. Masyarakat, sebutnya, sudah sepatutnya ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah. Salah satu ben­ tuk tanggung jawab itu adalah dengan memelihara dan mengawasi seluruh fasilitas yang ada. “Tolong, janganlah dirusak lagi fasilitas umum yang ada. Semua itu dibangun pemerintah untuk semua masyarakat juga. Cukuplah peris­ tiwa ini yang terakhir kali terjadi,” tambahnya. Dalam konteks itu, Likon berharap semua pihak memberi perhatian pada fasilitas umum, termasuk Satuan Ker­ ja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “SKPD yang mengelola harus bertang­ gung jawab dan melakukan pemeli­ haraan dengan baik. Jangan ditelantar­ kan, apalagi diabaikan,” katanya.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 27


PEMERINTAHAN

Menuju Puruk Bondang KECAMATAN Laung Tuhup terlalu luas. Demi kemudahan administratif dan percepatan pembangunan, Puruk Bondang layak jadi

28 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

P

erjuangan H, Barlin, SE, tak pernah berhenti. Soal rencana peme­ karan Kecamatan Puruk Bondang dari Lahung Tuhup, politisi Par­ tai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak pernah su­ rut. “Semua demi kesejahteraan masyarakat juga,” katanya. Perjuangannya kembali men­ dapat ruang karena pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Murung Raya mulai menetapkan agenda pembahasan anggaran dan sejumlah rancangan peraturan dae­ rah. Termasuk di antaranya 10 Rap­ erda inisiatif yang berasal dari wakil

rakyat. Saat ini, salah satu Raperda yang dia harapkan bisa lolos tahun ini ada­ lah soal rencana pemekaran sejum­ lah wilayah kecamatan di Murung Raya. Ada dua kecamat­an yang dise­ but-sebut layak dimekarkan. Kecuali Kecamatan Laung Tuhup, ada pula kelurahan Beriwit dimekarkan lagi menjadi kelurahan Musak. Barlin mengatakan, akan mem­ perjuangkan rencana pemekaran itu. Dia berharap, pemekaran itu bisa direalisasikan. Salah satu syaratnya tentu penetapan mela­ lui peraturan daerah Kabupaten Murung Raya. “Dalam rapat beberapa waktu


PEMERINTAHAN

lalu, saya sudah tekankan agar Raper­ da terkait dengan pemekaran desa dan kelurahan mendapat prioritas untuk dibahas tahun ini,” katanya. Anggota Komisi C DPRD Mura itu berharap Raperda pemekaran kecamatan, terutama pembentuk­ an Kecamatan Puruk Bondang, bisa disetujui dan direalisasikan. “Pemekaran merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama ditunggu jawabannya,” tambah Barlin. Usulan pemekaran Kecamatan Laung Tuhup menjadi dua kecama­ tan, sudah lama disampaikan masyarakat. “Pemekaran Kecamatan Puruk Bondang sangat layak. Lihat saja luasan wilayah, jumlah pen­ duduk, sebaran desa dan juga jum­ lah desanya. Saat ini, di Kecamatan Laung Tuhup terdapat 27 desa. Apa­ bila dimekarkan, maka kecamatan tersebut akan melingkupi 12 desa dari 27 desa,” papar Barlin. Pun Kelurahan Beriwit. “Kelura­

han ini juga sangat luas dan memang tepat kalau dimekarkan. Jumlah penduduknya pun termasuk yang ba­nyak,” ucapnya. Menurut Barlin, masyarakat ratarata mengaku belum puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Sebab, daya jangkau masyarakat menuju ibukota kecamatan relatif jauh. Namun dengan pemekaran wilayah, ia yakin pelayanan dari pemerintah semakin dekat. Dan hal itu dipastikan akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. Ia menegaskan, dirinya adalah salah satu orang yang akan memperjuang­ kan disetujuinya pemekaran Kecamat­ an Puruk Bondang tersebut. Dampak positif dari adanya pemekaran ada­ lah jangkauan pela­yanan pemerintah akan lebih baik. Masyarakat juga akan lebih mudah berurusan ke kecamatan karena jarak yang tidak terlalu jauh, dibanding saat ini.

Selain itu, menurut Barlin, prog­ ram pembanguna di desa juga akan lebih optimal dengan adanya peme­ karan lecamatan. Termasuk nanti akan berdampak terhadap ekonomi, aktivitas sosial dan aktivitas lainnya di masyarakat. Barlin menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar, khususnya masyarakat yang berada di pesisir sungai Laung, agar wilayah mereka dimekarkan menjadi kecamatan. “Apalagi usulan tersebut sudah di­ sampaikan sejak beberapa tahun lalu. Masyarakat juga sudah terlalu lama menunggu usulan mereka dapat dikabulkan pemerintah daerah,” katanya . Laung Tuhup memang terlalu luas untuk ukuran kecamatan. Bayang­ kan, luas wilayahnya saja mencapai 1.611 km2. Pusat pemerintahannya berada di Muara Laung I. Kecamatan ini total memiliki tiga kelurahan dan 23 desa.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 29


PENDIDIKAN

Inisiasi Mengundang Puji

KELUHAN masyarakat tentang inisiatif Dewan menyusun regulasi sudah jadi pemandangan umum. Tapi, di Murung Raya itu tak terjadi.

D

i ruang sidang DPRD Murung Raya itu, Dar­ maji tak kuasa menahan pujiannya. Bukan ka­ rena sedang berhadapan dengan wakil rakyat, Wakil Bupati Mura itu menunjukkan apresiasi­ nya. Baginya, inisiasi yang dilaku­ kan anggota DPRD itu terhitung istimewa. Inisiasi apa? Ini: DPRD Mura sedang menggarap dan membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang diajukan wakil rakyat. Istimewa karena bah­ kan di lembaga DPR sekalipun, kebanyakan undang-undang berasal dari inisiatif pemerintah. Darmaji, di hadapan rapat paripurna IV masa sidang I tahun sidang 2016, Rabu (24/2), menilai 10 Raperda inisiatif tersebut merupa­ kan gagasan cemerlang dan prestasi

30 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

membanggakan. Inisiasi tersebut sekaligus sebagai bentuk perhatian wakil rakyat atas kemajuan daerah Mura. “Eksekutif menyambut baik 10 Raperda ini karena berkaitan erat dengan masalah sosial kemasyaraka­ tan. Saya harap pembahasan dilaku­ kan sesegera mungkin agas bisa cepat disahkan menjadi perda,” tukas Darmaji tersenyum. Keseriusan DPRD Mura mem­ bahas 10 Raperda itu memang tak main-main. Akhir tahun lalu, DPRD bahkan menggelar uji publik ter­ hadap Raperda itu di Kantor Bupati Mura di Puruk Cahu. Ketua DPRD Gad F Silam, SH mengatakan kegiatan uji publik naskah akademik terkait 10 buah Raperda inisiatif itu sebagai pelak­ sanaan keputusan DPRD Mura nomor : 12/Kep.DPRD/MR/2014 tanggal 24 November 2014.

Dalam keputusan tersebut, di­amanatkan program legislasi inisi­ atif DPRD sebanyak 12 buah Raper­ da. Salah satunya, sudah dituntas­ kan dan menjadi Perda No 2 Tahun 2015 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Ang­ gota DPRD. Menurut Gad, ke-10 Raperda ini­ siatif tersebut terdiri dari Raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Raperda tentang standar, klasifikasi, dan pemenuhan kebutuhan kayu untuk pembangunan, Raperda tentang hak masyarakat hukum adat, Raper­ da tentang keterbukaan informasi pu­blik, dan Raperda tentang penge­ lolaan pelayanan publik. Selain itu ada pula Raperda ten­ tang rumah singgah atau barak, Raperda pembentukan kelemba­ gaan DAD, Raperda penjualan hasil usaha perkebunan yang dibawa ke


LAPORAN KHUSUS

luar daerah, Raperda partisipasi pihak ketiga, dan terakhir Raperda tentang limbah besi tua. Pengajuan 10 Raperda, menurut Gad, semata dalam rangka menyiap­ kan dan menyempurnakan perang­ kat hukum dari beberapa kebijakan pemkab yang bersifat mengatur dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Raperda itu, nantinya, akan dijadikan sebagai payung hukum dan dasar bertindak aparatur pemerintah. Dengan begitulah, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perda nantinya benarbenar menyentuh kepentingan masyarakat. “Perda yang akan dibuat, baik itu sebagai aturan atau kebijakan, merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat pemkab dalam produk hukum,”

Perda yang akan dibuat, baik itu sebagai aturan atau kebijakan, merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat pemkab dalam produk hukum.”

jelasnya. Secara khusus, Darmaji menang­ gapi Raperda tentang keterbukaan informasi publik dan Raperda ten­ tang pengelolaan pelayanan publik.­ Menurutnya, penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pemenuhan hak masyarakat. Pun demikian dengan informasi publik­ yang merupakan keterangan, pernya­taan, gagasan yang mengan­ dung nilai, makna dan pesan. “Sesuai dengan perkembangan zaman, baik pelayanan publik mau­ pun keterbukaan informasi publik adalah kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat,” tutur Darmaji. Ia berharap, 10 Raperda inisiatif tersebut dapat dibahas bersama oleh eksekutif dan legislatif seba­ gai inisiator. Sehingga bisa segera menjadi produk hukum daerah dan dapat diimplementasikan.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 31


LAPORAN KHUSUS

Jangan Warga Tertimpa Kayu KEHADIRAN Perda tentang standar dan penggunaan kayu penting untuk disegerakan. Agar jangan ada tikus mati terpenjara di lumbung padi.

32 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

I

ni peristiwa tahun lalu. Di Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupa­ ten Murung Raya, terjadinya. Di sana, polisi yang sedang menggelar Operasi Wanalaga Telabang, menangkap dua warga. Helminadi alias Ulus dan Tahrian alias Tatah. Keduanya, oleh polisi, ditang­ kap atas dugaan pelaku illegal log­ ging. Polisi menemukan kayu jenis meranti ukuran 3x5 sebanyak 40 pucuk, 5x7 sebanyak 14 pucuk, dan 5x10 sebanyak 8 pucuk. Diangkut menggunakan Ford Ranger! Betulkah illegal logging? Proses peradilan yang menen­

tukannya. Tapi, bukan peristiwa baru bahwa masyarakat Murung Raya, sebagaimana juga warga Kali­ mantan Tengah lainnya, kini ketarketir berurusan dengan kayu. Pada­ hal, ada saatnya mereka mengambil kayu hanya untuk membangun rumah sendiri. Kondisi inilah yang memicu rasa prihatin wakil mereka di DPRD Murung Raya. Mereka sadar, kadang-kadang masyarakat ber­ benturan dengan hukum akibat tak adanya pengetahuan soal itu. Tak jarang,


LAPORAN KHUSUS

masyarakat yang memanfaatkan kayu yang didapatkan dari hutan, ter­ jerat hukum atas dugaan illegal log­ ging. Karena itulah, DPRD kini meng­ godok Raperda tentang standar dan klasifikasi pemanfaatan kayu untuk pembangunan. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Mura, Rahmanto Muhidin, SHI, MH, mengatakan, ada 10 Raper­ da yang akan dibahas pihaknya pada tahun sidang 2016. Salah satunya tentang klasifikasi pemenuhan kayu lokal. “Kami melihat selama ini belum ada peraturan pemerintah dan per­ lindungan secara hukum terhadap masyarakat kita yang menggunakan kayu,” kata Rahmanto. Raperda ini, menurut Rahman­ to, berkaca pada beberapa kasus yang menyeret masyarakat ke meja hijau. Mereka menghadapi persoal­ an hukum setelah ditangkap aparat penegak hukum karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen. Padahal kayu tersebut digunakan mereka untuk membangun rumah mereka sendiri.

“Kebutuhan tersebut untuk piba­ di mereka sendiri. Buat membangun rumah, bukan untuk bisnis. Inilah yang akan kami atur dalam perda. Sehingga proses penegakan hukum di kepolisian maupun kejaksaan bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat di Kabupaten Mura ini,” ujar Rahmanto. Fenomena lain yang membuat Raperda ini menjadi keniscayaan adalah karena makin banyaknya masyarakat Mura yang dimanfaatkan sindikat bisnis kayu illegal. Meman­ faatkan ketidaktahuan masyarakat, pelaku bisnis illegal logging memo­ dali warga untuk menjarah kayu. Kayu-kayu tersebut yang dibeli para pengusaha itu dengan harga yang sangat rendah. Kayu meranti, mi­ salnya, dibeli pengusaha hanya Rp600 per meter kubik. Padahal, harga normalnya sampai Rp2 juta. Raperda ini, diharapkan, akan memperjelas aturan hukum ter­ hadap masyarakat yang betul-betul memanfaatkan kayu untuk kepen­ tingan pembangunan sendiri dengan mereka yang menjarah hutan. R a p e r ­

da soal kayu ini, menjadi satu dari empat Raperda penting yang penuntasan­nya sedang diuber DPRD Mura. Itulah prioritas utama dari 10 Raperda inisiatif DPRD Mura yang amat menyangkut hajat hidup warga kebanyakan. Rahmanto mengatakan keem­ pat Raperda yang dibahas adalah kewajiban investor terhadap Cor­ porate Social Responsibility (CSR), pembentukan kelembagaan Dewan Adat Da­yak Kabupaten Mura, retri­ busi rumah singgah, klasifikasi pemenuhan kebutuhan kayu untuk pembangunan. Rahmanto menjelaskan satu per­ satu persoalan yang muncul menge­ nai pembahasan berbagai macam masalah. Salah satunya, harus ada kerja sama antara pihak perusahaan bersama pemkab dalam pelaksanaan program CSR. “Sekarang dalam penerapan CSR sangat jarang sekali adanya ikut cam­ pur tangan pemerintah. Sehingga dalam penerapannya cenderung salah sasaran serta tidak bermanfaat. Ini terjadi di beberapa desa,” kata Rahmanto.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 33


LAPORAN KHUSUS

Agar Aspirasi Tak Tersumbat DPRD adalah penyambung lidah rakyat. Karena itu, produk-produk legislatif, termasuk Perda, harus selaras dengan keinginan rakyat.

O

ptimalisasi fungsi dan tugas rakyat, begitulah Gad F Silam, SH, me­ nyebutnya. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya itu sadar betul tugas dan fungsi lembaganya ada­ lah sebagai penyambung lidah rakyat. Karena itu, aspirasi dari rakyat, harus terserap sekaligus tersalurkan. “Kalau ada aspirasi yang tersum­ bat, yang ingin disampaikan, DPRD siap untuk menampung dan mende­ ngarkan. Silahkan temui kami dan sampaikan secara langsung,” tutur Gad. Saat ini DPRD akan selalu membuka diri dan siap melayani masyarakat. DPRD membuka pintu bagi masyarakat yang aspirasinya hendak dikaji untuk dijadikan aturan daerah. Juga bagi yang ingin meminta bantuan DPRD dalam menyelesaikan segala permasalahan. “Beberapa kali DPRD telah mem­ bantu menyelesaikan sejumlah per­ soalan di masyarakat, termasuk di tingkat tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Caranya, dengan

34 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

mempertemukan antara masyarakat dan pemerintah serta memfasilitasi mencari solusi terbaik,” katanya. Itu sebabnya, dia meminta masyarakat untuk tidak segan-segan menyampaikan bila ada aspirasi dan

keinginan yang hendak disampaikan kepada pemkab atau swasta yang terkait kehidupan masyarakat. Faktanya, tak sedikit persoalan yang bisa diselesaikan setelah wakil rakyat turun tangan. Ditemukan solu­


LAPORAN KHUSUS

si dan jalan keluar meski itu harus melalui pertemuan, hearing, atau dengar pendapat, melalui komisikomisi yang dimiliki DPRD. Tapi, Gad pun mengingatkan masyarakat untuk tidak sekadar mengadu bila membawa fakta-fakta yang meragukan. Apalagi fakta yang dibuat hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat banyak. Aspirasi, usulan, bahkan kritik sekalipun, harus disampaikan secara santun, beretika, dan yang tak kalah pentingnya bertanggung jawab. Han­ ya aspirasi seperti itu yang memung­ kinkan untuk dicarikan pemecahan masalahnya, tentu dengan mengede­ pankan musyawarah untuk mencari solusi. Hal serupa, menyerap dan men­ yalurkan aspirasi rakyat, menurut Ketua Komisi C DPRD, Doni SP,

M.Si, semestinya juga bisa dilaku­ kan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Aspirasi tersebut, terutama dari kalangan bawah, hendaknya menjadi prioritas bagi Pemkab. Menurutnya, menjadi tugas eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah, salah satunya, ada­ lah untuk mengetahui dan menga­ tasi aspirasi masyarakat. Apakah itu di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun bidang lainnya. “Masyarakat kurang mampu dari segi ekonominya harus menja­ di salah satu sasaran dalam musya­ warah perencanaan pembangunan. Seluruh aspirasi masyarakat itu harus diserap dan ditindaklanjuti,” tegas Doni. Dia mengatakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pihak eksekutif adalah sektor-sektor yang

digeluti masyarakat untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Dari tingkat kecamatan hingga ke wilayah desa/kelurahan. Apalagi, lanjut dia, ketika mengun­ jungi beberapa desa/kelu­ rahan yang ada di Kabupaten Mura, banyak keluhan dari masyarakat yang menyebutkan jika aspirasinya tidak pernah ditanggapi eksekutif. Bupati Mura Perdie M Yoseph mengatakan, program pemerataan pembangunan memang sudah men­ jadi hal yang diprioritaskan oleh pemkab. “Hal tersebut terwujud dengan dilaksanakannya program Rp1 mi­liar untuk 1 desa/kelurahan. Dalam pe­ rencanaannya, pemerintah desa setempat bersama masyarakat di dalamnya harus mengusulkan peker­ jaan apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu,” jelas Perdie.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 35


KEAGAMAAN

Menanti Kafilah Datang

S

TAHUN depan, Murung Raya jadi tuan rumah Seleksi Tilawatil al-Quran (STQ) Provinsi Kalimantan Tengah. DPRD ingin jadi sejarah.

ebuah beban sekali­ gus apresiasi kini ada di pundak Murung Raya. Ka­ bupaten paling utara Kali­ mantan Tengah itu diper­ caya jadi tuan rumah STQ Bumi Tambun Bungai tahun 2017. Ini saja sudah sejarah: untuk pertama kalinya, Bumi Tira Tangka Balang menjadi penye­ lenggara STQ. Tak cukup sampai di situ, Mura juga ingin mencatatkan sejarah lain. Apa itu? “Kami ingin Kabupaten Mura menjadi tuan rumah terbaik sepanjang sejarah STQ di Kalteng ini,” ujar Wakil Ketua DPRD Murung Raya, Rejikinoor, S.Sos. Menjadi yang terbaik tanpa ber­ buat apa-apa, ibarat pungguk merin­ dukan bulan. Mura tak ingin seperti itu. Karena itu, persiapan dilakukan jauh-jauh hari. DPRD pun memberi­ kan dukungan penuh. Salah satu bentuk dukungan riil lembaga legislatif adalah dengan mengetok anggaran Rp20 miliar yang dialokasikan untuk mensukseskan gelaran tersebut. “Sudah ada koor­ dinasi antara Pemkab dengan DPRD terkait kesiapan sebagai tuan rumah, termasuk soal anggarannya,” ujar Kinoi, sapaan akrab politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Dia pun berharap Pemkab terus mematangkan persiapan menyambut STQ Kalteng itu. Apalagi ini menjadi

36 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

Tentunya tatanan kota serta kebersihannya juga akan menjadi perhatiaan kita semua menjelang Mura menjadi tuan rumah STQ tingkat provnsi pada tahun 2017 nanti.” debut bagi daerah setempat. “Kesiapan panggung dan pemon­ dokan kafilah harus diperhatikan,” kata Kinoi yang juga didapuk menja­ di Wakil Ketua Panitia Penyelenggara STQ itu. Rejikinoor, S.Sos berharap, ditunjuk­ nya Mura sebagai tuan rumah STQ Kalteng 2017 menjadi momentum bagi pemerintah kabu­ paten untuk mempromosikan dae­ rah itu kepada daerah lain, termasuk potensi investasi dan pariwisata. Itulah sebabnya, kesiapan yang

harus dilakukan bukan hanya menyang­ kut panggung dan pemon­ dokan kafilah, melainkan juga pena­ taan Kota Puruk Cahu. Dia, antara lain, menyorot soal infrastruktur jalan, drainase, dan tata kota lainnya. Persiapan yang dilakukan jauh hari dinilai lebih efektif dan bisa meng­ evalusi nantinya hal apa saja yang menjadi kekurangan untuk pelaksana­ an STQ. “Artinya ketika kafilah dari 13 kabupaten dan kota ini berada di Puruk Cahu, mereka mendapat kesan yang indah dan dibuat berbeda dengan daerah lain ketika menjadi tuan rumah STQ,” tutur Kinoi. Pemkab sendiri sebenarnya juga sudah mulai bergerak. Mereka terus melakukan pembenahan wajah Kota Puruk Cahu dengan memperindah. Beragam aktivitas digelar, mulai dari bersih-bersih di lingkungan kantor hingga pemukiman warga. Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pajarudinoor, sebelumnya­ menyatakan pihaknya sudah me­ minta seluruh Satuan Kerja Per­ angkat Daerah (SKPD) untuk ikut dalam persiapan. Keikutsertaan yang paling mendasar adalah dengan membersihkan lingkungan kantor. “Tentunya tatanan kota serta kebersihannya juga akan menjadi perhatiaan kita semua menjelang Mura menjadi tuan rumah STQ ting­ kat provnsi pada tahun 2017 nanti,” katanya.


INFRASTRUKTUR

Belajar dari Pengalaman DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum Murung Raya meningkatkan kinerjanya. Salah satunya adalah membenahi manajemen pelaksanaan program.

P

engalaman adalah guru terbaik. Jargon ini berlaku buat siapa saja, termasuk Dinas PU Kabupaten Mu­ rung Raya. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, selayaknya tahun ini Sat­ uan Kerja Perangkat Dae­ rah (SKPD) yang berurusan dengan infrastruktur daerah ini bisa lebih moncer. Apa yang terjadi tahun lalu? Rah­ manto Muhidin, SHI, MH, punya ca­tatan. “Kegiatan malah menumpuk di triwulan IV sehingga harus kejar tayang. Tentu saja, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya. Politisi muda dari Partai Kebang­ kitan Bangsa ini menyebutkan, Dinas PU seharusnya memiliki target reali­ sasi. Dari situ bisa terukur soal kiner­ ja pencapaian target. Jika kinerja PU buruk dan banyak program pemba­ ngunan infrastruktur yang ternyata tak bisa dilakukan, yang dirugikan adalah daerah dan masyarakat. “Dengan pengaturan waktu pelak­ sanaan program per tiga bulan, tentu diharapkan hal itu tidak akan kembali terjadi,” tuturnya. Dikatakan, seharusnya pada tri­ wulan III nanti seluruh kegiatan beru­ pa fisik dan juga serapan anggaran­ nya harus sudah rampung. De­ ngan begitu, pada triwulan IV Dinas PU hanya berbicara terkait dengan gaji dan tunjangan PNS, termasuk

pengadaan barang dan jasa, bukan masalah fisik lagi. Dia mengakui, tidaklah mudah melakukan hal tersebut. Tapi, Rah­ manto meyakini, bila manajemen pelaksanaan program dapat diatur dengan baik, perwujudan pola se­perti itu bukan sesuatu yang mustahil. Kinerja Dinas PU yang baik akan berdampak positif terhadap ki­ nerja pemerintah daerah, terutama dalam hal capaian realisasi fisik dan keuangan yang diharapkan pada 2016 ini bisa lebih baik tahun-tahun sebelumnya. “Semua permasalahan dan ken­ dala yang terjadi di tahun 2015 lalu harus dijadikan pelajaran yang ber­ harga. Harus dibenahi agar tidak terus berulang demi maksimalnya

kinerja pemerintah dalam memberi­ kan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Rahmanto. Seruan serupa juga datang dari anggota DPRD lainnya, Johansyah, SE. Dia menuntut Dinas PU terus ber­ benah dan memperbaiki kinerja agar lebih maksimal lagi. Selain pelaksana­ an program, dia juga menyorot soal penyerapan anggaran. Dia menginginkan agar tak ada lagi proyek yang tak bisa diselesai­ kan tepat waktu, apalagi mangkrak. Sebab, infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk mem­ perlancar roda perekonomian. “Jajaran Dinas PU jangan lagi be­ kerja setengah hati. Jalankan amanah pimpinan semaksimal mung­ kin dan setulus hati,” sebutnya.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 37


ENERGI

Dilema Listrik di Lumbung Energi BYAR-PET masih kerap melanda Kabupaten Murung Raya. Apa sebenarnya yang terjadi? Begitu parahkah krisis energi di Bumi Tira Tangka Balang?

38 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA


ENERGI

H

ari-hari terakhir, telepon seluler Doni, SP, M.Si, kerap berbunyi. Pesan pendek (SMS) seperti tak pernah berhenti datang. Nomor penghubungnya ada yang dia kenal, ada pula yang tidak. Isinya senada: mengeluhkan pemadaman listrik yang sering terjadi di Murung Raya. “Sebenarnya listrik ini bukan urus­an pemerintah daerah. Itu urus­ an persero, PLN,” katanya. Tapi, anggota DPRD Murung Raya dari PDI Perjuangan itu tak bisa pula mengabaikan keluhan warga begitu saja. Apalagi, beberapa kali dia juga mengalami sendiri bagaimana rasa­ nya ketika rumahnya sendiri ikut pula terkena pemadaman. Kerapnya mendapat keluhan dari masyarakat itu membuat Doni gerah terhadap pelayanan PLN. Untuk itu, pihaknya berencana akan memang­ gil Kepala PLN Rayon Puruk Cahu. Pe­tinggi PLN itu akan diminta da­tang ke DPRD untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. “Tak habis pikir kita. Pemadam­ an begitu sering dilakukan PLN. Alasannya nyaris selalu seperti itu, kelemahan daya. Kita akan mengun­ dang pihak PLN nanti. Kita jadwal­ kan, kita minta penjelasan. Komisi C, khususnya, akan memanggil PLN. Itu masalahnya apa?” sergahnya. Doni ingin agar persoalan pema­ daman listrik ini bisa dibicarakan di antara tiga pihak: DPRD, PLN, dan pemerintah kabupaten. “Dalam waktu dekat, DPRD, Pemda, dan PLN akan mencari solusi ini. Infor­ masi yang kami terima, ini adalah masalah kemampuan daya listrik,” tambahnya. Bukan kali ini saja DPRD Murung Raya menyoal kinerja PLN menyedia­

Sebenarnya listrik ini bukan urusan pemerintah daerah. Itu urusan persero, PLN.” kan energi listrik buat masyarakat. Hal serupa pun terjadi pada akhir tahun lalu. Saat itu, kondisinya bah­ kan lebih parah. Menurut Doni saat itu, pem­ adaman listrik sering dikeluhkan masyarakat karena terganggunya aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, pemadaman mendadak juga mengakibatkan kerusakan peralatan elektronik milik warga. “Cukup banyak alat elektronik masyarakat yang rusak seperti per­ alatan dapur,” ujarnya. Reno, salah seorang warga Puruk Cahu, ketika itu mengaku cukup ter­ ganggu dengan kondisi listrik yang sering padam. Listrik sering padam tanpa mengenal waktu. “Bisa saja listrik tiba-tiba mati saat menjelang waktu magrib dan tengah malam. Hal itu tentu saja menggang­ gu kenyamanan kami selaku pelang­ gan PLN ini,” tuturnya. Bahkan, saat itu pemadaman yang berlangsung tak kira-kira. Sekali waktu, pemadaman listrik terjadi sampai 15 jam. Dari pukul 06.00 WIB hingga jam 21.00 WIB. Imbasnya, aktivitas sehari-hari warga pun menjadi terganggu. Yang paling dirasakan adalah kesulitan mendapatkan air bersih.

Yusira, warga Jalan Jendral Sudirman mengatakan akibat pema­ daman listrik dirinya kesulitan men­ dapatkan persediaan air untuk kebu­ tuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan air di rumahnya, sehari-harinya Yusi­ ra menggunakan sumur bor. Tetapi pemadaman membuat mesin penye­ dot air tidak bisa digunakan. “Terpaksa saya harus turun ke Sungai Barito untuk mengambil air. Karena persediaan air sudah habis, mesin penyedot air di sumur bor tidak bisa difungsikan,” tutur Yusira. Warga lainnya, Hendro, meng­ alami hal serupa. Dia mengaku sela­ ma listrik mati di hari tersebut tidak bisa mendapatkan air bersih karena semua penjual air isi ulang tidak berjualan. Permasalahan akibat pemadam­ an listrik tersebut berpengaruh ter­ hadap beragam usaha warga. Seperti usaha laundry, warnet, dan lainnya. “Padahal kalau hari Sabtu biasa­ nya ramai pengunjung ke warnet. Malah terjadi pemadaman. Otomatis berpengaruh terhadap pemasukan kami,” tutur Adi, penjaga di salah satu warnet. Tak hanya sering dan berlangsung lama, pemadaman juga sering dilaku­ kan secara mendadak. Akibatnya, warga yang sedang menggunakan peralatan elektronik, khawatir kalaukalau peralatan mereka rusak karena itu. Warga pun meminta agar PLN tidak sering melakukan pemadam­ an secara mendadak. Setidaknya, terlebih dahulu ada pemberitahuan di­sampaikan kepada warga. “Kalau bisa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau tiba-tiba ter­ jadi pemadaman, peralatan bisa rusak. Kalau sudah rusak, siapa yang bertanggung jawab,” tutur seorang warga.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 39


ENERGI

PLTD = Pembangkit Listrik Tanpa Daya KERUSAKAN mesin jadi alasan klasik PLN Rayon Puruk Cahu setiap terjadi pemadaman. Perlukah ditambah mesin PLTD?

M

engetahui banyak warga yang menge­ luh soal pemadam­ an listrik ke DPRD Murung Raya, Bu­ pati Perdie M Yoseph pun bergerak cepat. Langsung dia me­ lakukan inspeksi mendadak ke Pem­ bangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Muara Jaan, Kecamatan Murung. Rupanya, warga tak hanya me­ laporkan masalah ini ke DPRD. Pemerintah Kabupaten Murung Raya pun kerap menerima keluhan serupa dari masyarakat. Mereka mengeluhkan pelayanan PLN yang kurang memuaskan. Saat inspeksi mendadak itulah, Bupati Perdie meminta pengelola PLTD untuk segera cepat menangani persoalan listrik yang terjadi. “Kita dihadapkan dengan masalah ada satu mesin yang tidak bisa berope­ rasi. Sehingga jumlah mesin yang seharusnya bisa mencukupi kebu­ tuhan listrik terpaksa dioperasikan secara bergantian,” jelas Perdie. Untuk mencukupi kebutuhan

40 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

listrik, menurut Perdie, paling tidak pihak PLTD mengoperasikan lima buah mesin. Sedangkan yang terse­ dia saat ini hanya empat mesin. Itu­ pun kadang-kadang ada saja salah satu unit yang mengalami kerusakan sehingga daya yang tersedia melorot tajam. Kondisi serupa pun diakui Site Manager PLTD, Agus Rinawan. Menurutnya, seringnya terjadi gang­ guan layanan listrik karena adanya kerusakan yang tak bisa diperbaiki de­ ngan segera. Dari empat mesin yang ada, satu di antaranya meng­ alami kerusakan. Penjelasan Agus tak beda dengan akhir tahun lalu, saat terjadi pema­ daman yang cukup parah. “PLTD itu ada empat mesin dan salah satu mesin sedang mengalami kerusak­ an. Mesin yang rusak difungsikan sebagai cadangan saat beban puncak pada sore hari,” ungkap Agus. Karena itulah, saat beban pun­ cak, seperti sore hari sering terjadi pemadaman. PLN pun memberlaku­ kan pemadaman bergilir sejak sore hingga pukul 22.00 WIB. “Kita sudah berupaya meng­

klaim ke pihak asuransi agar mesin yang rusak bisa diperbaiki. Ini masih memerlukan upaya serta waktu,” tambahnya. Dalam perhitungan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distam­ ben), Ir. Suhardi Bohoy, MM, listrik di Mura sudah hampir mencapai batas kuota dari ketersediaan yang ada. Dari 3,8 megawatt (mw) tenaga yang dimiliki, 3,5 megawatt sudah terpakai. “Bisa dibilang tenaga listrik di Mura cukup kritis. Ditambah lagi belakangan ini ada beberapa gangguan sehingga diberlakukan pe­madaman bergilir dan listrik tibatiba mati di waktu yang tidak didu­ ga,” jelas Suhardi. Perlukah PLTD mendapatkan tambahan mesin? Perlu. Tapi, ten­ tu tak semudah membalik telapak tangan. “Dalam pertimbangan nanti apa­ kah pihak ketiga yang menyediakan mesin atau pemkab. Ini di samping memperbaiki layanan, juga diper­ siapkan menghadapi STQ Tingkat Provinsi Kalteng 2017 di Mura,”tambah Bupati Perdie pula.


ASPIRASI

Otokritik Wakil Rakyat TUGAS semakin padat dan berat. DPRD dituntut lebih taat jadwal dan agenda. Sebuah otokritik ala wakil rakyat.

B

iasanya, anggota legislatif kerap melontarkan kritik terhadap kinerja peme­ rintah. Tidak apa-apa. Normal. DPRD sedang menjalankan salah satu tugas dan fungsinya selain legislasi dan budgeting. Tapi, jika legislator mengawasi dan kemudian mengkritik kinerjanya sendiri? Inilah yang terjadi di DPRD Kabupaten Murung Raya. Otokritik, kadang-kadang, dibutuhkan untuk melecut semangat, mendongkrak kinerja. Otokritik itu mencuat pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I tahun sidang 2016 di Gedung DPRD Murung Raya. Ketua DPRD Murung Raya, Gad F Silam, SH, yang mem­ impin rapat paripurna itu menun­ tut para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif agar lebih disiplin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Apa pasal? Tahun 2016 akan semakin banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD memiliki tanggung

jawab untuk itu. “Tugas kita selaku wakil rakyat semakin padat dan berat. Untuk itu, mari kita bekerja secara optimal,” ajak Gad dalam forum rapat paripur­ na yang dihadiri Bupati Perdie M Yoseph bersama Wakil Bupati Dar­ maji tersebut. Dari sisi legislasi saja, DPRD kini dituntut menyelesaikan agenda pengesahan Raperda menjadi perda. Tak tanggung-tanggung, Raperda ini­ siatif yang berasal dari mereka, tahun ini jumlahnya mencapai 10 perda. Itulah sebabnya, politisi PDI Per­ juangan itu menyatakan tak ingin lagi ada jadwal dan agenda lembaga legislatif setempat yang terganggu hanya karena ketidakdisiplinan para pimpin­ an dan anggotanya. Sebab, terhambatnya agenda dewan akan berpengaruh terhadap laju pemba­ ngunan di daerah yang berjuluk Bumi Tira Tangka Balang tersebut. “Agenda yang sudah tersusun bukan sekadar seremoni. Saya harap agenda yang sudah terjadwal dengan baik dilaksanakan dengan optimal. Jangan sampai ada agenda dan kegiat­ an yang tertunda hanya gara-gara ketidakdisiplinan pimpinan dan anggota dewan,” tegas Gad. Gad menuntut selu­ ruh rekan sejawatnya berkomitmen mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang ditan­ dai dengan disiplin yang tinggi, profesionalisme dan kinerja yang baik. Kepada jajaran ekse­ kutif, Gad juga menyam­ paikan terima kasih atas

jalinan kerja sama yang baik selama pelaksanaan program tahun anggar­ an 2015 lalu, kendati tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Makanya, ia berharap, pihak eksekutif mengim­ bangi kinerja legislatif agar roda pem­ bangunan bergerak sesuai harapan. “Lembaga legislatif dan eksekutif merupakan mitra yang saling mem­ butuhkan dan saling bergantung. Makanya, jalinan kerja sama yang harmonis dan searah harus senan­ tiasa dipelihara agar roda pemba­ ngunan di daerah ini berjalan dengan baik,” katanya.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 41


HUKUM

Malam Minggu Panjang di Murung POLRES Murung Raya gencar menertibkan PETI. DPRD pun mendukung, terutama jika yang dikedepankan adalah pembinaan.

M

alam minggu itu tera­ sa makin panjang bagi aparat Polres Murung Raya. Mereka menyu­ sur Sungai Barito yang mengalir di kawasan paling ­utara Kaliman­ tan Tengah itu. Hari itu, Sabtu (31/1), mereka menggelar operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Operasi mereka lakukan setelah mendapat laporan masyarakat bah­ wa di wilayah Sungai Barito, aktivi­ tas PETI marak terjadi, mulai dari Kecamatan Murung hingga Permata Intan. Benar saja, di salah satu titik, mereka menemukan bukti itu. Tapi, tak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanya hanya peralatan tam­ bang dan kemah seadanya. Tak ayal, mereka pun menyegel lokasi dan per­ alatan penambangan itu. Kapolres Murung Raya, AKBP Roy HM Sihombing SIK, memang bertekad menertibkan PETI di Dae­ rah Aliran Sungai (DAS) Barito di Murung Raya. PETI, selain menyalahi regulasi, juga merusak lingkungan. Ketua DPRD Murung Raya, Gad F Silam, SH pun menyambut positif

42 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA


LIPUTAN KHUSUS

dan mendukung tindakan aparat kepolisian itu. PETI, menurutnya, jelas melanggar aturan. Karena itu, harus ada sanksi buat pelakunya. Menurut Gad, belakangan ini sebenarnya sudah ada toleransi dari Polres dan pemerintah yang cukup bagus untuk pelaksana. Yang pen­ ting masyarakat itu tidak melanggar besar-besaran dan hanya ada di tem­ pat tertentu. “Saat saya monitoring di DAS Barito musim kemarau lalu, memang aktivitas PETI ini cukup ramai. Seka­ rang ini air sudah pasang, tidak ada yang bekerja lagi serta tidak terlalu banyak dampak,” kata Gad. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut langkah pihaknya ada­ lah mendukung kerja sama pada bagian penindakan aparat kepoli­ sian. “DPRD hanya sebatas penga­ wasan. Kami medukung aparat untuk menjalankan tugasnya. Yang pen­ ting ja­ ngan sampai selalu menjadi masalah. Penting juga kita perhatikan dampak sosialnya,” terang Gad. Menurut Gad kondisi saat ini ber­ beda dengan kondisi beberapa waktu lalu, ketika karet, gaharu, sarang burung walet, masih dapat diidola­

kan. Kini lanjut Gad masyarakat kem­ bali melakukan aktivitas pertambang­ an kendati itu ilegal. “Artinya penegakan hukum bisa dilakukan karena penindakan itu memang tugas kepolisian. Kami di DPRD menjalankan fungsi penga­ wasan saja,” tambahnya. Dalam pandangannya, opsi pe­ nangkapan dan penenggelaman lanting sedot merupakan salah satu solusi. Tapi, bukan satu-satunya. Ada pendekatan persuasif yang bukan tak mungkin justru membuahkan hasil yang lebih baik. “Lebih baik dibina saja, beri pen­ jelasan supaya mereka jangan sampai melakukan hal itu. Lakukan pendeka­ tan dan pembinaan secara bertahap. Pekerjaan itu tidak boleh, segera ang­ kat alat sedotnya. Jika masih memban­ del nanti dijemput,” tukasnya. Kapolres Murung Raya, AKBP Roy Sihombing, melalui Kabag Operasional­Kompol Yoyo, mengakui tujuan operasi ini untuk memberi peringatan agar pekerja PETI jangan lagi mengulangi pekerjaan ilegalnya. Jika tetap mengulangi, pihaknya takkan segan-segan melakukan penindakan.

“Kita mendatangi lokasi mereka sekaligus memberi penjelasan atau mensosialisasikan jika kegiatan mere­ ka dilarang dan ancaman hukuman­ nya tidak main-main,” ungkap Yoyo. Dalam sosialisasi ini pihaknya mendata lokasi PETI mulai dari wilayah Murung hingga Permata Intan. Dalam penertiban kali ini, pihak kepolisian masih berpijak pada hati nurani Sebab para pemilik PETI mau­ pun pekerjannya tidak diamankan, tapi hanya diberikan peringatan agar ja­ ngan sampai melanjutkan peker­ jaannya lagi. Bila masih bandel, mereka akan langsung ditangkap. Kasat Reskrim Polres Murung Raya, AKP Amiruddin mengatakan dalam tahap penegakan hukum itu harus terlebih dulu melakukan sosial­ isasi berupa peringatan. Bila masih bersikeras, baru akan diberi sanksi. “Hampir semua alat untuk menambang berhenti beraktivitas. Mungkin tidak bekerjanya mere­ ka karena debit sungai tinggi atau kemungkinan karena operasi­ini bocor. Sebab hampir semua lokasi yang didatangi tidak ada orang yang kita temukan,” ungkapnya.

BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA 43


44 BULETIN DPRD KAB MURUNG RAYA

APBD UNTUK RAKYAT  

BULETIN DPRD KABUPATEN MURUNG RAYA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you