Page 7

KabarSumatera

JUM’AT, 11 RABIUL AKHIR 1434 M 22 FEBRUARI 2013 H

POLITIK & HUKUM

Lintas

7

Caleg Tak Boleh Berpoligami JAKARTA | KS Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok, meminta partai politik bisa mendorong agar caleg-caleg parpol tidak berpoligami. Hal ini menyusul banyaknya kisruh percecokan rumah tangga para caleg. "Caleg tidak boleh ganggu istri orang lain, sekarang ini banyak muncul di permukaan caleg berpoligami, kalau memiliki istri dua. Otomatis, caleg harus memenuhi kebutuhan dua keluarga," tutur Jamil dalam diskusi 'Tahun Politik: Lunasi atau Ingkar Mandat?' di Bakoel Cafe, Menteng, Jakpus, Kamis (21/2). Selain itu, partai politik harus mendesak agar caleg tidak mengonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan. "Semua caleg harus di test urin, caleg juga tidak mabuk-mabukan," ucapnya. Seorang caleg juga harus terbebas dari pelanggaran HAM. "Caleg harus terbebas dari pelanggaran HAM, kami mendorong kepada setiap partai," tuturnya. Dia juga mengkritisi kinerja KPU. Menurut dia, KPU jangan hanya menjadi petugas administrasi saja. "KPU jangan hanya verifikasi administrasi semata, tapi verifikasi secara kualitas, karena pertaruhannya calon tidak miliki kredebilitas sia-sia," tambahnya. l Teks : inilah.com

Parpol Maksimal Ajukan 560 Caleg JAKARTA | KS Persaingan menjadi caleg DPR RI semakin sengit. UU Pemilu Legislatif memaksa parpol mengurangi jumlah caleg yang berlaga di Pemilu 2014.Bab V UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengatur jumlah kursi dan daerah pemilihan. Pasal 21 mengatur jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560. Pada Pemilu 2009 lalu, setiap parpol boleh mengajukan caleg sebesar 200 persen atau dua kali lipat dari kursi DPR. Untuk saat ini parpol hanya boleh mengajukan 100 persen kursi atau maksimal 560 caleg untuk DPR RI. Aturan ini juga berlaku untuk caleg DPRD provinsi dan DPRD kab/kota. Pasal 54 UU No 8 Tahun 2012 membatasi jumlah caleg yang diusulkan di Pemilu 2014. Pasal 8 berbunyi "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan." Pasal 55 mewajibkan parpol memuat paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Perubahan aturan ini dinilai anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain sebagai hal positif. Pertama, hanya sedikit caleg yang ikut Pemilu 2014. "Bisa lebih mudah mengatur desain kertas suara," kata Malik yang juga mantan anggota Pansus revisi UU Pemilu, Kamis (21/2). Tentu saja seleksi caleg menjadi semakin ketat. "Partai tidak bebas lagi menentukan caleg," tegasnya. l Teks : detik.com

Alat Kampanye Cawako-Cawawako Bertebaran PALEMBANG | KS Janji Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang, yang memastikan Kamis (21/2) tidak ada lagi atribut kampanye, alat sosialisasi dan alat peraga milik pasangan calon wali kota (cawako)-calon wakil wali kota (cawawako) Palembang terpasang semua sudut kota ternyata tidak terbukti. Teks : Dicky Wahyudi FOTO : bAGUS kURNIAWAN Editor : Imron Supriyadi

Sebab sampai kemarin, masih banyak bertebaran atribut kampanye milik pasangan calon. Pantauan Kabar Sumatera, hampir di semua sudut kota berbagai ukuran dan bentuk atribut kampanye atau alat sosialisasi tersebut masih terpasang. Di Jalan Demang Lebar Daun, misalnya. Tak jauh dari Perpustakaan Daerah (Pusda) Sumsel, atribut kampanye milik pasangan cawako-cawawako masih terpasang dengan ukuran yang besar. Tidak hanya satu atribut saja, tetapi ada lebih dari tiga atribut yang belum dilepaskan. Begitu juga di Jalan R

Soekamto, Jalan Jaksa Agung R Soeparto dan beberapa jalan protokol lainnya. Sementara di jalanjalan alternatif, justru lebih ramai lagi terpasang berbagai atribut kampanye milik pasangan calon itu mulai dari spanduk, baleho, poster maupun lainnya. Di Jalan Letnan Simanjuntak, Kelurahan Pahlawan misalnaya. Di jalan itu, dua baleho ukuran besar milik pasangan Romi Herton-Harnojoyo dan Sarimuda-Nelly Rasdiana terpasangan berdampingan. Di sejumlah tiang listrik pun, alat sosialisasi dengan ukuran kecil bertebaran.

Saat Anggota DPR Mau Naik Gaji

Pendiri Partai NasDem Mundur JAKARTA | KS Gelombang pengunduran diri anggota Partai Nasional Demokrat (NasDem) terus terjadi. Bahkan, kini pendiri Partai NasDem ikut mundur juga. Hamdani HB, pendiri dan juga anggota Partai NasDem Kalimantan Timur memilih keluar dan mundur dari partai besutan Surya Paloh tersebut. "Iya, Hamdani HB, beliau pendiri dan juga kader NasDem Kaltim," ujar mantan Sekjen DPP NasDem Ahmad Rofiq, Kamis (21/2). Alasan mundurnya Hamdani ini juga hampir sama dengan ribuan kader partai yang sebelumnya sudah mundur. Namun, alasan pasti Hamdani mundur, Rofiq belum mau membeberkannya. "Nanti beliau konfrensi pers di kantor DPW NasDem di Samarinda jam 2 siang," kata Rofiq. Kemana ribuan kader yang sudah mundur ini akan berlabuh lagi? Mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini mengaku kalau semuanya yang mundur akan mengikuti jejak Hary Tanoesoedibjo. Rofiq memastikan, akan masuk ke Hanura. Untuk kepastiannya, dia berjanji akan terjadi dalam waktu dekat ini. "Pada akhirnya juga begitu (Masuk Hanura, red). Secepatnya diumumkan," tegas Rofiq. Sebelumnya, ribuan kader NasDem memilih mundur setelah kecewa dengan sikap DPP. Perpecahan sudah terlihat sebelum Kongres pada akhir Januari 2013 lalu. Ketika Ketua Dewan Pakar Hary Tanoe dan Sekjen DPP Ahmad Rofiq memilih mundur dan keluar dari Partai NasDem. l Teks : inilah.com

Ketua Panwaslu Kota Palembang, Amrullah sebelumnya mengatakan terhitung sejak Kamis (21/2), metropolis akan steril dari berbagai atribut kampanye milik pasangan cawakocawawako. "Semua atribut itu, harus diturunkan oleh masingmasing tim pemenangan pasangan calon. Jika tidak, itu sudah kita anggap sebagai bentuk pelanggaran aturan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)," kata Amrullah. Setiap pelanggaran sambungnya, bisa dikenakan sanksi. Namun sanksinya tergantung tingkat kesalahan. "Sanksinya akan kita

JAKARTA | KS Tidak hanya bupati di Indonesia saja, yang meminta kenaikan gaji. Anggota DPR dan MPR pun ternyata minta kenaikan gaji. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini masih membahas mengenai mekanisme kenaikan gaji tersebut. Padahal saat ini saja sesuai dengan Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/ DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay), yang dibawa pulang seorang anggota DPR-RI, yang merangkap sebagai Ketua Alat Kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan penghasilan untuk seorang anggota DPR RI, yang merangkap sebagai Anggota Alat Kelengkapan adalah Rp 51,5 juta. Jika ditambahan dengan biaya tunjangan, biaya reses dan gaji ke-13 maka setiap anggota DPR RI bisa membawa pulang penghasilan Rp1 miliar pertahun.

Adapun gaji rutin anggota DPR RI setiap bulannya terdiri gaji pokok Rp 15.510.000, tunjangan listrik Rp 5.496.000, tunjangan aspirasi Rp 7.200.000, tunjangan kehormatan Rp 3.150.000, tunjangan komunikasi Rp 12.000.000, tunjangan pengawasan Rp 2.100.000. Sehingga setiap bulannya penghasilan yang diterima mencapai Rp 46.100.000 atau Rp 554.000.000 per tahun. Namun, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, kenaikan gaji anggota DPR RI itu mengikuti kenaikan gaji yang dimintakan bupati/ wali kota di Indonesia. Sebab jelas Gamawan, anggota DPR, MPR, DPD, bupati dan wali kota adalah pejabat publik, sehingga ketika ada kenaikan gaji pejabat publik otomatis ada juga kenaikan gaji anggota dewan. "Karena ini kan menyangkut dengan pejabat negara, bukan hanya bupati saja, tapi juga mulai dari MPR, DPR, DPD, secara menyeluCMYK

ruh jangan ada yang terlalu jomplang antara gaji pejabat negara yang satu dengan pejabat negara yang lain," jelasnya, Kamis (21/2) di Jakarta. Gamawan masih belum mengetahui kapan tepatnya realisasi kenaikan gaji itu akan dilakukan. Sebab, wacana ini masih harus disampaikan lagi kepada Presiden SBY untuk pandangan akhir nanti. "Kami sudah membahas di tempat Pak Wapres mudah-mudahan rapat pembahasan ini akan terealisasi dalam bentuk keppres," kata Gamawan.

Gedung DPR Sepi

Namun di saat wakil rakyat tersebut menuntut kenaikan gaji, Gedung DPR tempat para wakil rakyat berkantor terlihat sepi. Panggota dewan yang seharusnya berkantor, tetapi akhir-akhir ini jarang ditemui di tempatnya. Mereka meninggalkan tugas yang diduga untuk kepentingan Pemilu 2014. Bahkan dari pantauan, beberapa ruang rapat komisi DPR tampak terlihat sepi

pengunjung. Hal itu menunjukkan bahwa tahun 2013 sebagai tahun politik cukup terlihat. Para politikus di Senayan itu kembali melakukan manuver politiknya di daerah pemilihan (dapil). Jika tahun sebelumnya para anggota dewan lebih memilih pelesiran ke luar negeri, namun kini mereka kembali tebar pesona ke dapilnya masing-masing. Hal itu mengingat bahwa Pemilu 2014 sudah diujung tanduk. Oleh sebab itu, para anggota DPR itu kembali melakukan pencitraan kepada para konstituennya di daerah. "Temu konstituen, temu karang taruna, temu LSM, tebar pesona. Yang selama ini tidak turun, selama ini tidak peduli sekarang peduli," tandas Ketua Fraksi PPP di DPR, Hasrul Azwar. Menurut Hazrul, DPR tampak terlihat sepi karena memang agenda rapat sedang sepi. Namun demikian, dia mengakui bahwa tahun ini adalah tahun pencitraan para politikus. "Kalau memang tidak ada kegiatan, mending ke dapil. Ini kan tahun politik," tambahnya. l

Teks : inilah.com/okezone.com

lihat dulu, bentuk pelanggaran. Jika pidana, kita serahkan ke kepolisian. Namun jika administrasi, sanksinya kita rekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang," bebernya. Amrullah berharap masing-masing tim pemenangan pasangan cawakocawawako ada kesadaran sendiri, untuk menurunkan alat kampanye, peraga dan sosialisasi milik jagoan mereka. "Semua alat kampanye, peraga dan sosialisasi itu baru boleh dipasang lagi saat memasuki tahapan kampanye yakni tanggal 21 Maret sampai 3 April. Itu pun tidak di semua sudut kota, melainkan dibeberapa tempat yang akan kita tentukan," tukasnya. l

Golkar, Grup Band Besar Vokalis Kurang JAKARTA | KS Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menganalogikan pertarungan politik 2014, sebagai ajang lomba band (kelompok musik) dan penyanyi. Partai politik sebagai grup band dan capres sebagai penyanyinya. "Golkar kan bandnya besar. Tapi penyanyinya harus latihan vokal terus. Kualitas suaranya harus diperbaiki terus," ujar JK. Hal ini disampaikan JK dalam acara peluncuran buku berjudul "Perang Bintang 2014" karya Burhanudin Muhtadi di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jalan Djuanda, Tangerang Selatan, Kamis (21/2). Tak hanya Golkar, JK juga coba menganalisis posisi 'band' lainnya seperti PDIP dan Partai Demokrat. "PDIP, bandnya , penyanyinya perlu pendamping. Demokrat, bandnya kecil dan penyanyinya nggak ada," lanjutnya. Sedangkan partai-partai kecil, bagi JK hanya pemusik tanpa penyanyi. Sementara JK masih melihat beberapa penyanyi, termasuk dirinya, masih belum memiliki band. "Kalau Rhoma, kayak saya, Bang Mahfud, penyanyi ada tapi bandnya nggak ada," tutur JK yang disambut tawa para hadirin. JK juga menegaskan dirinya, siap menjadi 'penyanyi' jika pendengar atau masyarakat masih mau mendengarkan nyanyiannya. "Penyanyi kan tahu, (dirinya) masih disenangi atau tidak," ucapnya. l Teks : okezone.com

kabar sumatera  

kabar sumatera

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you