Page 1

Media Dari Desa Untuk Indonesia Merdeka

Edisi : 002 / Tahun I / Desember 2011 Dwiminggu Pertama / harga Rp. 5.000,(luar jawa tambah ongkos kirim)

l a n Jur www.desamerdeka.com

Masyarakat Desa Cerdas, Aparat Desa Profesional

KOMITE NASIONAL MASYARAKAT INDONESIA Jl Tebet Utara III no 7 - Tebet - Jakarta Selatan. Tlp. 021- 835 2470 Fak. 021 - 831 1238 Email : dpp.knmi@yahoo.com

b

Desa Harus Dikelola Profesional

b

Pemda Harus Bertanggung Jawab Membangun Perdesaan

c Mayjen TNI (Purn)

M. Djali Yusuf

Demonstran Harus Waspadai Free Rider

“Demo aparat desa ke Jakarta adalah hal yang wajar karena menuntut kesejahteraan dan pembangunan desa, saya harap tuntutan mereka tidak berlebihan. Saya percaya, mereka tulus berjuang untuk kesejahteraan desa, mungkin karena Bupati dan Gubernur yang kurang mampu memfasilitasi ”

d

Keterisolasian Informasi di Desa Harus Dibuka

Membaca Asa “demonstran” desa.. Terbuka kesempatan untuk memiliki dan mengelola surat kabar online dalam server dan jaringan Desa Merdeka Informasi lebih lanjut silahkan klik www.desamerdeka.org/mitramedia

Gedung Relawan Bangsa - Jl. Dr. Saharjo No. 40 Manggarai Jakarta Selatan – 12870 Telp. (021) 83785495 – Faks. (021) 83791376 - homepage : www.desamerdeka.org


b

Opini Pemda Harus Bertanggung Jawab Membangun Perdesaan oleh : Drs. John Quartus Rahawarin

Membangun desa dalam tanaman pangan harus ada koordinasi hulu dan hilir, harus melalui satu system yang konfrehensif. Dalam proses pembangunan sering terjadi putus komunikasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagai contoh, Departemen pertanian tidak ada komunikasi dengan dinas pertanian didaerah sehingga kebutuhan dari masyarakat untuk membangun pertanian (usaha tanaman pangan) menjadi tidak semestinya, tidak tepat sasaran sehingga tidak tercapai tujuan

peningkatan perekonomian masyarakat. Diperlukan organisasi yang mampu menjadi perantara, komunikator antara pemerintah pusat (hulu) dengan pemerintah daerah (hilir). Untuk itu, KNMI merasa punya kewajiban untuk bersedia menjadi komunikator dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan program pertanian masyarakat. Program untuk mensukseskan tanaman pangan pada masyarakat berdasar informasi dari dirjen pertanian tanaman pangan (kementrian pertanian), KNMI telah mengambil peran tersebut. 2000 H tanah di daerah Kabupaten Garut bagian Selatan, dengan komunikasi yang dilakukan oleh KNMI degan Petani, Kepala Desa sampai Camat, akhirnya mereka bersedia untuk bersama membangun tanah tersebut dijadikan menjadi sawah produktif. Dengan kehadiran KNMI, maka Bupati Garut bersama kepala dinas berperan aktif dan memahami persis tugas dan fungsi dewan pertimbangan otonomi daerah baik dipusat

Pernyataan Keberatan Iklan XL

“Akhirnya Tukul dan XL Menggunakan kata KUNO” Jakarta : Dalam hasil rapat Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, disepakati untuk melayangkan surat keberatan atas iklan “Super Ampuh 24 Jam” versi Tukul dari XL. Surat yang dikirim kepada Komisi Penyiaran Indonesa (KPI) dan PT XL Axiaat Tbk (XL) akhirnya mendapat tanggapan. Tanggapan XL diterima pada tangga14 Oktober 2011 ditandatangi olah Febriati Nadira, Head of Corporate Communication PT XL Axiaat Tbk (XL). Dalam tangapan tersebut disampaikan permohonan maaf jika iklan tersebut tidak berkenan bagi masyarakat desa Terkait dengan keberatan pengurus RPDN atas iklan tersebut, XL menyampaikan sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan harkat dan martabat masyarakat pedesaan atau pihak

Salam Redaksi Sejarah terbentuknya negara Indonesia adalah dibentuk dari beberapa kerajaan yang dijajah oleh bangsa asing, jadi bangsa ini ada sebelum ada negara Indonesia. Keberadaan bangsa / kerajaan yang dijajah ini telah pula terbangun kelompok masyarakat yang dalam kesatuan wilayahnya di sebut desa (di Jawa ), kampung (di Papua) , Nagari (di Sumatera) atau sebutan sebutan lainnya. Kini tatanan desa telah diseragamkan karena telah terbentuk negara Republik Indonesia, tetapi hal ini tidak kita harus dengan serta merta mematikan kearifan lokal dan budaya yang telah tumbuh dimasyarakat. Hal ini memungkinkan dilakukan karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Penerbit : Media Desa Merdeka Website: http://www.pasardesa.com/ Email : admin@pasardesa.com/ Alamat :Jl Saharjo No 40 - Jakarta Selatan

manapun. Disampaikan dengan iklan tersebut justru XL ingin mengajak semua kalangan masyarakat, termasuk kalangan menengah ke bawah untuk tidak

sehingga mampu untuk menyelesaikan pembangunan tersebut diwilayah nya. Berdasarkan Peraturan Presiden no 28 tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah disebutkan bahwa Pimpinan Dewan Pertimbangan Otonomi daerah bersama anggotanya menyampaikan usulan kepada presiden apabila pembangunan diwilayah tersebut yang menyangkut kegitan-kegiatan tersebut diatas ada kekurangan dana, maka tim tersebut menyampaikan hal ini pada Presiden untuk membicarakan lebih lanjut demi suksesnya kegiatan tersebut diatas. Karena KNMI memahami persis tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pro rakyat yang dimaksud dengan Presiden Republik Indonesia, maka KNMI mampu menjadi agen dalam proses pembagunan daerah Adalah Ketua DPP KNMI Bidang Kebudaya & Pariwisata, Ketua Biro Kekuatan Dephan DPP Partai Demokrat

Kabar RPDN ragu lagi memanfaatkan layanan internet untuk mendukung berbagai aktivitas serta meningkatkan produktivitas. Penggunaan Kata “Ndeso” bertujuan marketing dan menghibur, dan XL berharap iklan ini juga sekaligus mampu menginspirasi masyarakat. Atas tanggapan tersebut PP RPDN tetap mengajuakan keberatan dan meminta iklan tersebut dicabut dan diganti dengan materi yang lebih mendidik buak memperolok keadaan. KPI pun akhirnya pada Jumat, 28 Oktober 2011 00:00 mengeluarkan himbauan kepada seluruh stasiun TV untuk tidak menayang iklan XL "ndeso" tersebut. Dari hal tersebut maka akhirnya kita tidak lagi melihat iklan dengan kata “ndeso”. Iklan versi tukul kemudian menggunakan kata “kuno” untuk mengganti kata “ndeso”. (rpdn)

Desa Harus Dikelola Profesional oleh : Ir. H. M Suaib Didu MM

tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari hal tersebut maka diharapkan kita mampu menghidupkan kembali kearifan lokal yang dahulu pernah ada dalam komunitas masyarakat pedesaan yang dapat mendukung Pembangunan Nasional, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat pedesaan, gunan memperkokoh ketahanan desa menuju desa mandiri dan sejahtera dalam negara kesatuan Republik

Indonesia Semangat kerelawanan harus dikembangkan dan dipertahankan yang dalam karakteristiknya, masyarakat desa sangat menjujung tinggi kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Profesionalisme Pengelolaan Desa perlu dipahami sebagai bentuk penanganan sesuai bidang dan keahliannya dan penghargaan atas profesi tidak harus dalam kerangka materialistik. Sudah saatnya Desa dikelola oleh aparatur desa yang profesonal dan dihargai secara proporsional dalam sistem pemerintahan.

Penerima Beasiswa Supersemar , Ketua Dewan Masjid Indonesia, tinggal di Adalah : Ketua Umum Relawan Bangsa, Jakarta Sekjen Keluarga Mahasiswa dan Alumni

Pendiri / Pemimpin Umum : Suryokoco Suryoputro; Dewan Redaksi : Mayjen (Pur) TNI M. Djali Jusuf, Ir. HM Suaib Didu MM, H. Ponmei Siregar, Ir. Ugik Kurniadi, Ir. Faisal Reza Yoenoes, Bambang Dwi Rachmat S, Ir. Usman Asri, Rangga Joni Pemimpin Redaksi : Suryokoco Suryoputro; Sekretaris Redaksi : Surya Artamura; Biro : Rahmi Fajri, Zulfahmi S (Aceh), Ayi Sumarna, Dudung Hidayat, Nana Supriatna, Daryoko, Eriek Nugraha Ramdan (Jabar), Dwi Gatno, Toying, Fathkul muin, Johan Irawan, Santoso, Moh Tahril, Ady Sriyono, Samingun, Aref Gunawan, Lasiman, Taufan (Jateng), Sandi Yudha, Akhmad Mulyadi, Sunandar (Jatim), Mukhlisin (Sulsel) Pemimpin Perusahaan : Afif Fauzi Alamat Redaksi dan Usaha : Jl Tebet Utara III no 7 - Tebet - Jakarta Selatan. Tlp./Fak. 021 - 831 1238 email: redaksi@desamerdeka.com


c

Fokus Siti Zuhro : Demonstran Harus Waspadai Free Rider Jakarta – DMC : Demonstrasi dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa adalah sesuatu yang langka. “Demo dilakukan oleh apratur pemerintahan desa adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya (reformasi-red). Menurut saya ini tidak bisa dilepaskan karena adanya demokratisasi multi partai yang berlaku di Indonesia” kata Siti Zuhro Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI ini. Desa telah bergeser dari entitas sebuah satuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. ”Desa sekarang sepertinya telah bergeser dari sebuah kesatuan hak asal usul dan adat istiadat. Desa telah terbawa dalam fragmentasi politik, dan ini adalah konsekwensi dari pola demokratisasi dengan multi partai. Dulu Golkar dengan kekuatan birokrasi mampu melakukan penetrasi politik desa, sekarang semua partai ”bermain” untuk mendapatkan dukungan politik di massa pemilih yang banyak tinggal di desa desa” tegas Zuhro. Materi tuntutan demonstran lebih pada kepentingan kekuasaan dan kesejahteraan elit desa, bukan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

”Apabila dilihat materi yang diusung dalam demonstrasi adalah urusan kekuasaan yang cenderung mendukung pro status qou dan kesejahteraan elite desa semata. Mereka berharap masa jabatan kades yang lebih panjang dan tidak dibatasi, dana langsung ke desa dengan besaran tertentu, berharap semua perangkat desa diangkat PNS jelas bukan bahasa kepentingan masyarakat desa secara langsung.” lanjutnya saat menerima desamerdeka di ruang tunggu RRI Jakarta (3/12). Demonstrasi memiliki sisi positf dan negatif. ”Demonstrasi positif dalam kerangka demokratisasi, tetapi apabila tidak berhati hati dalam membawa kepentingan demonstran maka sangat mungkin akan ada free rider (pendompleng kepentingan – red). Dan free rider ini adalah politisi dengan kepentngan politik praktisnya karena melihat desa sebagai komoditas politik yang menarik untuk diperebutkan. PDIP perjuangan dengan mas Budiman Sujatmiko mengambil peran pendidikan politik, Golkar mengambil posisi penguatan ekonomi, nanti Demokrat dengan sisi lainnya dan semua partai akan sangat mungkin mengambil simpati dengan cara yang lain” jelasnya.

Tidak ada konsep otonomi tingkat III dalam RUU Desa. ”Dari RUU Desa yang saya tahu, pemerintah tidak merancang otonomi tingkat III, artinya demontrasi yang ada tidaklah efektif, dan sangat mungkin hanya akan menjadi komoditas bagi elite semata baik elite desa maupun partai politik” demikian Zuhro menutup pembicaraan . (DSA)

Jali Yusuf : Wajar Aparat Desa Demo Ke Jakarta

Jakarta – DMC : Mayjen TNI (Purn) Jali Yusuf Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Masyarkat Indonesia (DPP KNMI), memandang demo aparatur desa adalah sebuah kewajaran. “Ya kalau jalur komunikasi berjenjang ke Bupati Walikota dan Gubernur sudah dilakukan dan tidak ada jalan keluar, maka demo perangkat desa ke Jakarta adalah sebuah kewajaran” kata Jali Yusuf saat menerima desamerdeka (6/12). Demo perangkat desa harus dilihat sumber masalahnya. ”Demo, baik perangkat desa atau siapapun jangan hanya dilihat demonya, tapi harus dicari sumber masalahnya. Perangkat desa menginginkan kesejahteraan adalah hal yang

wajar karena mereka adalah wajah pemerintahan paling depan dari negara ini. Berhasil tidaknya pembangunan dan besar kecilnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan perangkat desa lah kuncinya. Kepala desa adalah tokoh panutan yang sangat berperan penting dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.” jelas mantan staff khusus Kepresidenan bidang komunikasi politik ini. Tuntutan pendemo diharapkan tidak berlebihan, harus melihat kemampuan pemerintah. “Saya selalu merinding kalo bicara desa, karena desa adalah kekuatan utama bangsa ini. Tentang tuntutan perangkat desa selayaknya juga melihat pada kemampuan pemerintah dan mengikuti kaedah pemerintahan yang ada. Jangan berlebihan dalam tuntutan dan jangan anarkhis dalam aksinya” harap Jali Yusuf. Perangkat desa tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik bila mereka tidak memiliki kesejahteraan. “RUU desa saya harapkan mampu mengakumudir harapan masyarakat desa dan kesejahteraan apratur desa. Kita di KNMI mendukung perjuangan kesejahteraan perangkat desa. Bagaimana mungkin mereka bekerja dengan baik kalo perut lapar. Makanya beberapa kali KNMI juga menyediakan tempat teman teman PPDI untuk sekedar menginap di sekretariat saat mereka ada

agenda di Jakarta” jelas Jendral purnawira yang pernah bertugas di Aceh sebagai Pangdam Iskandar Muda. Demo perangkat desa menunjukkan Bupati dan Gubernur tidak mampu menjebatani harapan mereka. “Saya percaya, mereka tulus berjuang untuk kesejahteraan desa, mungkin Bupati dan Gubernur nya saja yang kurang mampu memfasilitasi harapan mereka ke Pemerintah Pusat. Dengan adanya asosiasi Bupati, asosiasi Gubernur itu adalah indikasi kelemahan mereka dalam melakukan fungsi koordinasi antar mereka. Jadi layaklah kalo perangkat desa melakukan hal yang sama untuk keperluan memperjuangkan hak mereka. Bupati Gubernur harus lebih anggap atas permasalahan perangkat desa. Perangkat desa itu kan aparat yang yang harus mereka bina, lindungi dan diberi apresisasi atas kerjanya” kata Jali Yusuf. Diharapakan tidak ada muatan politik dalam demo aparat desa. ”Ketulusan memperjuangkan hak, harus diikuti dengan kehati hatian pendemo dalam bergerak. Jangan sampai ada kepentingan politik yang menunggangi. Kalau sampai ada kepentingan politik yang menunggangi bisa dipastikan perjuangan tidak akan mulus. Pasti akan ada tarik menarik kepentingan dan berujung pada tidak lagi solid dalam perjuangan” kata Jali Yusuf menutup pembicaraan. (SAA)

Budi Hutomo Putro, S.S : Yang Diperlukan Desa adalah Infrastruktur Jakarta – DMC : Kapala Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kulonprogo Budi Hutomo Putro mengatakan desa masih sangat butuh dana besar untuk infrastruktur. “Desa memang sangat memerlukan dana yang besar untuk pembangunan infrastrur, sehingga wajar bila desa berharap untuk ada alokasi dana khusus ke desa, meskipun memang memerlukan pendampingan dalam pengelolaan” kata Budi yang baru baru ini menerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dalam kategori pembina ketahanan pangan tingkat nasional. Desa Sidoarjo yang dipimpinan Budi Hutomo juga mendapatkan penghargaan dalam bidang Desa mandiri pangan kategori pengguna kreatif teknologi. PNPM adalah model yang sudah cukup baik dalam pembangunan di desa. “Memang tidak harus blockgrant, dengan meningkatkan besaran

alokasi untuk PNPM menurut saya juga sudah cukup. Saat ini kesiapan dana PNPM belum mampu memenuhi usulan musrenbang desa yang telah disepakati” kata kepala desa berprestasi ini saat dihubungi desamerdeka di jakarta (7/12). Jabatan Kepala Desa memang tidak cukup 6 tahun dan pembatasan lebh baik dengan umur. “6 tahun menjabat itu efektif hanya ada waktu 3-4 tahun membangun, karena pada 2—3 tahun pertama masih dalam proses pengonsolidasian masyarkat yang sempat renggang karena pilkades, dan pembatasan dua periode berakibat pada adanya potensi kades muda yang tidak bisa mencalonkan lagi sementara dia masih dikehendaki masyarkat” jelasnya saat menanggapi usulan teman temannya yang berdemo. Demo perangkat desa yakin tidak ada muatan politik. “saya yakin demo teman teman tidak ada

muatan politik, kalau ada oknum yang memanfaatkan mungkin ada tapi tidak banyak” katanya. (atmr)


Adi Sasono Ketua CO-OP Indonesia Foundation

Keterisolasian Informasi di Desa Harus Dibuka Jakarta – DMC : Ketika berbicara tentang desa, maka yang pertama kali terpikir oleh Adi Sasono, Ketua COOP Indonesia Foundation adalah kemandirian desa pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. “Dulu desa itu mandiri, bahkan saat kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, desa desa itu secara rutin menyerahkan upeti raja kaya, sebagai bentuk penghormatan terhadap raja mereka” katanya membuka pembicaraan dengan desamerdeka. Saat ini salah satu permasalah desa adalah keterbatasan akses informasi. “Desa telah terisolasi informasi, ini membuat masyarakat desa tidak mampu melihat peluang dan mengembangkan potensi yang dimiikinya dengan baik. Mereka terjebak dengan sistem ijon dan permainan tengkulak dalam hal menjual bahkan memproduksi hasil pertaniannya” lanjut mantan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Reformasi Pembangunan ini. Memberi akses internet adalah cara menyelesaikan keterisolasian informasi di desa. “Kita harus memulai untuk memberikan kemudahan akses informasi pada masyarakat desa, juga memberikan penyadaran pentingnya informasi

Reza Trianto, SH, M.Hum

internet bagi mereka. Dengan internet, masyarakat dapat melakukan efisiensi biaya ekonomi dalam hal ini pemotongan jalur distribusi. Petani bisa langsung berhubungan dengan end user, mencari solusi untuk permasalahan pertaniaanya, mendapatkan supplier dan mtra untuk keperluan usaha taninya juga bisa juga mendapatkan solusi untuk pembiayaan yang dihadapi” terangAdi Sasono dengan semangat. Coop Indonesia Foundation sebagai organisasi non goverment , sedang mencoba ikut terlibat aktif dalam rangka pengembangan teknologi informasi ini. ”Ada enam hak dasar masyarakat yaitu : pangan, air, energi, papan, kesehatan dan pendidikan, adalah konsentrasi dari coop Indonesia. Dan pengembangan teknologi informasi adalah salah satu yang akan dkembangkan untuk mendukung penyelesaian masalah enam hak dasar masyarakat tersebut” katanya menutup pembicaraan. (SKSP)

Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Komite Nasional Masyarakat Indonesia

Pembelaan Hukum Untuk Desa Adalah Panggilan Malang – DMC : Desa, baik masyarakat dan aparat pemerintahannya adalah komunitas yang rentan dengan permasalahan hukum. “Keterbatasan informasi dan pemahaman hukum masyarakat dan perangkat desa terkadang mereka menjadi korban dalam permasalahan hukum” kata Reza Trianto SH. M.Hum, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Komite Nasional Masyarakat Indonesia (MPO KNMI). Membela orang desa adalah sebuah keterpangilan bagi pengacara yang tinggal di Malang Jawa Timur ini.”Buat saya membela kasus hukum yang menimpa perangkat desa dan masyarakat desa adalah sebuah keterpangilan tersendiri. Dan menjadi kepuasan tersendiri untuk saya ketika bisa melakukan pembelaan pada mereka” katanya. Pembelaan terhadap kepala desa adalah salah satu yang pernah dilakukan Reza. “Kasus penerbangan pohon jati milik warga desa sesuai krawangan & letter C ternyata diklaim Perhutani, yang sebenarnya perkara

Rizal Junaidi SE

Perdata, kades mendapat perlakukan tidak adil yaitu dikriminalisasikan dan ditahan. karena dianggap terlibat dalam kasus ilegal logging. Ini adalah salah satu contoh lemahnya desa dan aparat desa dalam pemahaman hukum yang kemudian dengan mudah di didholimi oleh pihak diluar desa” jelas Reza yang menyelesaikan pendidikan magister hukum di Universitas Merdeka Malang ini. Saat ini Reza juga sedang malakukan pembelaan terhadap warga desa Petaling Muaro Jambi yang tanahnya diserobot perusahaan asing, serta memperjuangan hak 800 ha tanah warga desa Telogo Blitar. “Komitmen saya terhadap desa karena desa adalah ujung tombak pemerintahan” kata Reza yang sejak tahun 2004 mengibarkan bendera pelayanan hukum dengan nama “REZA & Associates”. “Meskipun saya sibuk, saya selalu berusaha untuk bisa membantu desa” kata Advokad DPP IKADIN yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial politik dan juga berkantor di Jakarta ini. (Afif Fauzi)

Kapala Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Besar

Lebih Tertarik Koperasi Desa Ketimbang BUMDes Jakarta – DMC : Di Aceh dikenal dua daerah dengan perbedaaan karakteristk masyarakat menurut Rizal Junadi SE Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Besar. “Di Aceh saya mengelompokkan daerah pemberdayaan menjadi dua yaitu daerah pasca tsunami dan pasca konflik. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, dan untuk mengajak partisipasi masyakat membangun daerah atau desanya, saudara kita di daerah pasca konflik lebih memiliki partisipasi aktif” kata Rizal saat ditemui desamerdeka disela sela mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jakarta (8/12), Koperasi di Maheng adalah bentuk koperasi yang murni partisipasi aktif masyarakat dan terbukti mampu tumbuh berkembang. “Di Maheng, saya pribadi dan beberapa teman melakukan pembinaan dan pelatihan perkoperasian pada masyarakat tanpa ada dukungan dari APBD. Terbukti dengan pelatihan seminggu sekali dalam dua bulan, masyarakat mampu mendirikan dan mengembangkan usaha koparasi. Bahkan saya tidak percaya ketika mereka mampu menghimpun simpanan pokok sampai Rp 400.00,- tiap anggota “lanjutnya

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu kebesaran tekad aparat, partisipasi masyarakat dan keterbukaan. “Pertama saya sampaikan kepada masyarakat di Maheng, kami siap memberikan pelatihan tanpa “uang bensin” dan jangan berharap bantuan dari pemerintah untuk awal pendirian . Dan ketika mereka menyatakan ketertarikannya kami memulai meski tidak ada anggaran dari APBD untuk acara itu. Saya sangat memberikan apresiasi pada mereka karena pelatihan yang kita laksanakan dari jam 9 pagi sampai menjelang dhuhur dengan hanya fasilitasi air minum, tidak ada satu pesertapun yang meninggalkan tempat pelatihan” kenangnya saat menemui desamerdea. Lamteuba adalah sasaran target berikutnya yang akan mendapat pembinaan dari Diperindagkop UKM Aceh besar. “Kedepan kami akan melakukan hal serupa di Lateumba, dan kami akan coba hidupkan kembali Koperasi Unit Desa yang sempat tidak aktif” kata Rizal. Untuk Desa di Aceh Besar lebih tepat mengembangkan Koperasi dari pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Sampai saat ini kami lebih tertarik mengembangkan koparasi dari pada BUMDes karena,

beberapa KUD masih berjalan dan yang sudah tidak jalanpun beberapa masih memiliki asset. Kalo kami kembangkan BUMDes khawatir malah terjadi persaingan usaha dengan KUD.” tandas Rizal menutup pembicaraan. (rgjn/sk)

edisi 002/des2011  

Jeunal Desa Merdeka, Dari Desa Untuk Indonesia Merdeka