Vol. III No.2 Oktober 2013 Sebagaimana yang dijelaskan pada kerangka konseptual bahwa upaya meningkatkan produktifitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan oleh para anggota birokrasi pemerintahan kepada masyarakat harus pula dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan para anggota birokrasi tersebut. Artinya, rendahnya produktifitas kerja dan mutu pelayanan tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan dan prilaku yang disfungsional akan tetapi sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang diemban anggota birokrasi. Pada gilirannya, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah berkaitan pula dengan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi yang bersangkutan. Misalnya, apabila proses rekruitmen dan seleksi tidak dilakukan dengan baik, akibatnya ialah bahwa yang diterima menjadi pegawai bukanlah tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi sesuai dengan tuntutan tugasnya. Segi lain ialah, penempatan yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objektif dan rasional, seperti latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman, minat dan bakat pegawai. Salah satu akibatnya adalah potensi yang terdapat dalam diri pegawai tidak dikembangkan dan tidak pula dimanfaatkan sebagaiman mestinya. Masalah pengetahuan dan keterampilan menjadi semakin rumit, apabila dalam birokrasi tidak terdapat program pendidikan dan pelatihan yang betul-betul dikaitkan dengan tuntutan tugas dan tantangan yang diperkirakan akan dihadapi oleh birokrasi. Dalam hal demikian, produktifitas kerja dan mutu pelayanan akan menjadi rendah karena para pegawai sering melakukan kesalahan. 1. Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu dari beberapa faktor yang berada dalam diri setiap manusia yang di dapat dari proses pembelajaran. Kebutuhan akan pendidikan terutama bagi aparat pemerintah adalah sesuatu yang mutlak. Kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan pendidikan non ormal, sehingga mampu mendorong dan mengembangkan kecerdasan seseorang dalam memahami fenomena-fenomena yang timbul sesuai bakat dan karakter. Pendidikan pegawai sangat perlu untuk diperhatikan agar prinsip the right man on the right please dapat diterapkan dalam kehidupan suatu organisasinya pada umumnya para pegawai tentunya mengharapkan agar mereka ditemptkan sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang diikutinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai melalui latihan dan pendidikan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui bangku pendidikan. Oleh karena itu pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia, termasuk bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Namun dalam upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan tidak hanya pendidikan formal saja yang dibutuhkan, akan tetapi pendidikan non formal yang relevan dengan bidang tugas yang akan digelutinya juga sangat diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu staf di kabag pemerintahan: “Sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai disekretariat daerah di kabupaten bantaeng masih tergolong rendah itu bisa dilihat dari pendidikan formal pegawai di secretariat daerah kabupaten bantaeng. Apabila tingkat pendidikan yang rendah sangat menberikan pengaruh negative sebab kurangnya pengetahuan tentang tugas kerjanya� (wawancara,NS, 9 Oktober 2012). Berdasarkan hasil observasi peneliti kenyataan yang dilihat di lapangan masih banyak pegawai yang tingkat pendidikannya rendah, kemudian masih banyak yang tidak sesuai dengan job decription atau masih banyak pegawai yaqng tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang diembannya semua hanya karena faktor kedekatan dengan pimpinan. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu kabag umum :
Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2
143