Page 1

Vol. III No.2 Oktober 2013

Sampul


Vol. III No.2 Oktober 2013


Vol. III No.2 Oktober 2013

ISSN 2088 3706

DEWAN REDAKSI Penerbit : Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Mitra Bestari : Prof. Dr. Faried Ali, SH, MS Dr. A. Syamsu Alam, M.Si Dr. A. Mappamadeng Dewang, M.Si Pemimpin Redaksi : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si Redaktur Pelaksana : Dr. Jaelan Usman, M.Si Andi Nuraeni Aksa, SH, MH Drs. Alimuddin Said, M.Pd Rudi Hardi, S.Sos, M.Si Bidang Usaha : Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Design Grafis : Andi Maddukelleng, S.IP Distribusi : Hardiansyah, S.Sos Jusri Adi, S.IP Percetakan : CV. Adi Perkasa Jl. Talasalapang Ruko BPH Makassar ALAMAT REDAKSI : Menara Al Iqra Lt. 5 Jurusan Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972 ext. 107 Fax. (0411) 865588 Email: jurnal@ip-fisipunismuh.info jurnalotoritas@gmail.com www.ip-fisipunismuh.info

DAFTAR ISI Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang ( Ariyawan Al Fayed Martmono1, Mappamiring1, Ihyani Malik2)

..................................................................................................................... Hal. 75 - 87 Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara ( Fahrul Rijal1, Muhlis Madani2, Fatmawati2 )

.................................................................................................................. Hal. 88 - 100 Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilu 2014 ( Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1 )

...................................................................................................................Hal. 101 - 113 Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar ( Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2 )

.................................................................................................................. Hal. 114 - 124 Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ( Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1 )

.................................................................................................................. Hal. 125 - 135 Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan Dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) ( Nurhidayah1, Mappamiring2, Burhanuddin2)

.................................................................................................................. Hal. 136 - 149 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Rappocini kota Makassar ( Nurhidayat M1, St. Nurmaeta1, Rudi Hardi1 )

.................................................................................................................. Hal. 150 - 162 Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 ( Suparto1, Muhammadiah2, Syamsir Rahim2 )

.................................................................................................................. Hal. 163 - 176

Ukuran kertas Jenis huruf Ukuran huruf

: A4 (210x297 mm) : Cambria : 12 point

Redaksi Jurnal OTORITAS menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat, format, dan tata tulis artikel dapat dilihat pada Petunjuk Penulisan Jurnal Ilmu Pemerintahan OTORITAS dilembaran belakang Jurnal ini. Artikel yang masuk ditelaah penyunting ahli untuk dinilai kelayakannya. Penyunting dapat memodifikasi artikel untuk keseragaman format, istilah dan kepentingan teknis lainnya tanpa merubah substansi artikel.


Vol. III No.2 Oktober 2013


Vol. III No.2 Oktober 2013

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM USAHA PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK (UPPO) DI DESA KOLAI KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. 0411-866972 ext. 107. Fax. O411-8655888

ABSTRACT This study aimed to determine the role of the sub-district government in managing the UPPO program. The results of this study were expected as the input for the Kolai sub-district government in performing their duties and functions as the spearhead of Indonesian government. Academically, the results of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific research, particularly the study under the problem of the role of sub-district government. This was a descriptive quantitative research, basically, this was a survey study and samples in this study were 35 people by purposive sampling technique . Data were collected by using techniques such as observation, questionnaires and developed interviews for the respondent . The data were analyzed by descriptive quantitatively, in which all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by the responds of respondents obtained from informants , interviews , and questionnaires . The results showed an active role of sub-district government in managing UPPO program that can influence the community participation in UPPO management. By the support and assist of the sub-district government, UPPO management program can run well. Moreover, the support and assist of the sub-district government towards UPPO program management were 1. Facilitate the UPPO program 2. Facilitate meetings between the representatives agricultural services and society as of manager UPPO program 3 . Carrying out training . Keywords : village governance, UPPO management 75


Vol. III No.2 Oktober 2013

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa kolai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pemerintahan Indonesia. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peranan pemerintah desa. Penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif, dasar penelitian yang digunakan adalah survey dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan peran aktif aparat pemerintah desa dalam pengelolaaan program UPPO dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa maka pengelolaan program UPPO dapat berjalan lancar. Adapun bentuk dukungan dan bantuan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO adalah (1). Memfasilitasi pengadaan program UPPO (2). Memfasilitasi pertemuan utusan dinas pertanian dengan msyarakat pengelola program UPPO (3). Melakukan pembinaan. Kata Kunci : pemerintah desa, pengelolaan UPPO

A. PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan salah satu upaya yang sistematis dalam rangka menghadapi perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental, karena hal tersebut menuntut perlunya suatu sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Dalam sistem tersebut, tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: 1. Penyusunan rencana, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian pelaksanaan rencana, 4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, maka yang dimaksud dengan Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia�. Dalam penyelengaraan urusan rumah tangga desa, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan atas inisiatif sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang diperlukan. Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan atau menentukan langkahlangkah yang akan dan harus ditempu dalam

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik� (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

76


Vol. III No.2 Oktober 2013 rangka kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Desanya. Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka kepala desa sebagai kepala pemerintahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Oleh karena itu faktor kemampuan Kepala Desa selaku aparat pelaksana dan merupakan pemimpin formal di Desa mempunyai peranan yang sangat sentral yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desanya. Karena dari kemampuan Kepala Desa yang memadai tersebut, akan memudahkan Kepala Desa yang bersangkutan di dalam mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Peranan Kepala Desa sangatlah menentukan bahkan menjadi kunci utama dapat tidaknya proses pembangunan itu berjalan secara baik dan lancar. Kehadirannya sangat diperlukan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. Dalam hubungan ini pemerintah sesuai perundangan yang berlaku berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pembicaraan dan bantuan dalam batas kemampuan yang tersedia disertai pengawasan yang intensif dan berkesinambungan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwujudkan dalam bentuk prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan dan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi juga dinamis serta berkelanjutan dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat. Pembangunan desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas prakarsa dan swadaya masyarakat. Pemerintah hanya memberikan stimulus yang bersifat perangsang untuk memancing swadaya masyarakat. Salah satu bentuk peran pemerintah desa adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan melalui peningkatan mutu atau kualitas pertanian salah satunya dengan pengadaan program UPPO. upaya peningkatan dan perbaikan kesuburan lahan pertanian melalui pengembangan usaha pengelolaan pupuk organik, dilaksanakan dengan cara pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan dari kegiatan tersebut disamping dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta mampu membuka lapangan kerja di pedesaan. Melalui program UPPO ini diharapkan masyarakat desa kolai mempu-nyai kemampuan untuk menghasilkan pupuk sendiri tanpa harus membeli pupuk lagi sehingga dapat meningkatkan kualitas pertanian dan taraf hidup masyarakat kolai. Namun pada kenyataannya keberadaan UPPO ini tidak terlalu berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaanya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendalakendala, seperti penyediaan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi dan kandang ternak sapi yang harus disediakan sendiri oleh kelompok tani tanpa ganti rugi tanah dan juga kelompok tani harus menyediakan sendiri biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak), semua dilakukan secara swadaya. Selain itu, terlihat juga masalah dengan pemanfaatan dan pengelolaannya yang kurang

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik� (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

77


Vol. III No.2 Oktober 2013 baik seperti pengelolaan dana yang tidak trasparan yang banyak di soroti masyarakat dan juga pembagian ternak sapi yang kurang merata. Memperhatikan berbagai hambatan, kendala dan kelemahan-kelemahan di atas, maka upaya yang dianggap sangat penting yaitu mendorong, meningkatkan, mengembangkan dan mengaktualisasikan kekuatan dan kemampuan yang bersumber di dalam masyarakat pedesaan itu sendiri. Melalui pemerintah desa di harapkan mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat secara partisipatif dalam pengelolaan program UPPO untuk mewujudkan atau ningkatkan taraf hidup masyarakat Kolai. Penulis tertarik meneliti terhadap persoalan di atas dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan hasil dan berguna bagi Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. B. KERANGKA TEORITIS Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak orang tahu, bahwa kata “peran”, atau role dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya, dengan alur ceritanya, dengan lakonnya. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan role expectation. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi

tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Suatu peranan paling tidak mencakup tiga hal berikut : Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Pemerintah Desa berdasarkan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. UndangUndang nomor 32 tahun 2004, megakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permusya-waratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peratuan Desa,

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik” (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

78


Vol. III No.2 Oktober 2013 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokokpokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Menrut Sutardjo Kartodikusumo bahwa Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri sedangkan R. Bintarto, Menurut tinjauan geografi yang dikemukakan, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat ikut serta dengan pemerintah memberi bantuan guna meningkatkan,memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan� atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama. Partisipasi diartikan sebagai prakarsa, peran serta dan keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana dan program pem-

bangunan yang dibutuhkan masyarakat setempat, implementasi dan pemantauan serta pengawasannya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meni-ngkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi partisipatif itu dimaksudkan sebagai suatu pendekatan pembangunan yang dilakukan dalam pembangunan pedesaan dan perkota-an, sering dikemukakan adanya pendekatan pembangunan desa terpadu dan pendekatan pembangunan desa berbasis kemandirian lokal. Prakarsa dan peran serta secara aktif anggota masyarakat berarti pelibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan masyarakat. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi identifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi masyarakat, penyusunan programprogram pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat lokal, implementasi program pembangunan dan pengawasannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diarahkan dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat pedesaan setempat berarti orientasi pembangunan adalah ke dalam, karena anggota masyarakat dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui potensi dan kondisi masyarakatnya. Partisipatif dapat pula digunakan atau diterapkan sebagai strategi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipatif sebagai pendekatan berarti sebagai suatu metoda yang digunakan untuk mengenal lebih dekat dan menganalisis lebih tepat, sedangkan partisipatif sebagai strategi kebijakan diartikan cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Partisipasi sebagai suatu pendekatan dan partisipasi sebagai suatu strategi kebijakan, keduaduanya adalah perlu diterapkan dan dilaksanakan, agar supaya segala sesuatu yang dihadapi dapat dikenali secara jelas dan penganalisaannya dapat dilakukan secara tepat, dan selanjutnya dapat ditentukan cara bagaimana pemecahannya dan tindakan pencapaian tujuan dan sasarannya dilakukan secara tepat dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik� (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

79


Vol. III No.2 Oktober 2013 Secara umum ada 2 jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat, menurut Soetrisno (1995:221), yaitu: 1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam defenisi ini pun diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan. 2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan masyarakat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola� (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu (Nugroho, 2003: 119). Banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda dalam pengkajiaannya, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pengelolaan merupakan suatu tindakan yang berupaya menata setiap pelaksanaan tugas terutama tugas-tugas pokok menuju suatu keteraturan yang baik dan saling berhubungan. Dengan adanya pengelolaan diharapkan dapat merubah suatu keadaan hingga menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya, dan bahkan dapat menjadi suatu yang baru, sehingga memiliki nilai-nilai yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pengelolaan juga mengandung makna sebagi pembaharuan, yaitu melakukan

usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. (Pamudji, 1985: 7). Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pengelolaan selalu didasari atas usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih bermanfaat dan faktor penting yang terdapat didalamnya adalah mengubah sesuatu menjadi baru atau memiliki nilai tinggi. Disamping itu pengelolaan sebagai pembaharuan dalam arti menjaga keseimbangan akibat tekanan-tekanan perubahan dan memelihranya agar cocok dengan kebutuhan yang lebih bermanfaat. Pengelolaan juga mencakup beberapa kegiatan yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem kegiatan yang bekerja menurut proses atau aturan yang berlaku. Adapun unsur-unsur kegiatan yang dimakasud adalah perencanaan, pengaturan atau prosedur pengawasan seperti yang dikemukakan oleh Wirasapoetra (1979: 21) yaitu pengelolaan adalah suatu proses atau pengembang yang mencakup urutan pengertian dan diawali dengan demikian, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan akhirnya mengembangkannya. Pengertian tersebut menekankan pengelolaan merupakan suatu rangkaian tindakan perencanaan, karena perencanaan memegang peranan penting. Dengan adanya perencanaan yang baik tindakan pengelolaan akan memperoleh hasil yang optimal. Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. satu yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Bila pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama dengan orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik� (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

80


Vol. III No.2 Oktober 2013 Menurut Widjaja (1987: 53) dikemukakan bahwa setiap kegiatan yang mempunyai tujuan dan sasaran yang sifatnya terarah dan khusus disebut program. Sedangkan menurut Hasibuan (2001: 100) Program adalah suatau rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret. Rencana ini konkret, karena dalam program sudah tercantum baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur,waktu maupun anggarannya. Jadi program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing. Program merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya dan elemen lain yang harus dilakukan berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Biasanya modal dan anggaran dipakai untuk mendukung program. (Hanafi, 1997: 126). Sedangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN bahwa “Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran�. Di dalam program terdapat rencanarencana jangka panjang atau pendek, rencana orientasi, rencana operasional, sasaransasaran kebijaksanaan dan prosedurprosedur. Namun demikian, istilah program digunakan secara berlainan di dalam literatur tentang perencanaan manajemen. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

Program UPPO adalah bantuan sosial yang di keluarkan oleh Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Aggaran 2011 (Ditjen PSP Ta.2011). Sasaran dari program UPPO adalah sentra produksi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan rakyat dan sentra peternakan, sebanyak 950 unit yang tersebar di 276 kabupaten di 32 propinsi. Adapun tujuan dari program UPPO yaitu : Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa naman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik). Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk, Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik, Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian, Meningkatkan populasi ternak, Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan, Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan, Melestarikan sumber daya lahan pertanian dan lingkungan. Perbaikan kesuburan lahan dengan penggunan pupuk organik perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, efisiensi dalam usaha tani, peningkatan aspek kesehatan serta terpeliharanya lingkungan hidup. Proses pembuatan pupuk organik dari bahan baku berupa limbah panen dan limbah peternakan apabila dilakukan secara alami memerlukan waktu cukup lama yaitu sekitar 1–2 bulan bahkan lebih. Apabila proses tersebut menggunakan alat bantu berupa APPO (alat pengolah pupuk organik) yang berfungsi sebagai pencacah dan penghancur bahan organik, maka waktu pengomposan menjadi lebih pendek yaitu sekitar hanya 2-3 minggu. Dalam skala kelompok tani/gapoktan, diperlukan Usaha Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO), yaitu berupa bangunan rumah kompos untuk penempatan mesin APPO, bak fermentasi, dilengkapi alat pengangkut kendaraan bermotor roda tiga agar lebih efisien, serta hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk organik. Lokasi penempatan UPPO diupayakan berada di

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik� (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

81


Vol. III No.2 Oktober 2013 dekat sumber limbah panen di sentra produksi tanaman, sentra peternakan, sehing-ga ketersediaan bahan baku pembuatan pupuk organik lebih terjamin. Oleh karena itu, penyediaan ternak sapi/kerbau dalam paket kegiatan pengembangan UPPO sangat mendukung tersedianya bahan baku tersebut. Upaya peningkatan dan perbaikan kesuburan lahan pertanian melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik, dilaksanakan dengan cara pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan dari kegiatan tersebut disamping dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta mampu membuka lapangan kerja di pedesaan. Good governance adalah suatu penyelenggaraan negara yang mengarah kepada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi, yang berlaku bagi semua orang di bawah sistem demokrasi (soelendro, 2000). Menurut Ibnu Rubiyanto 2001), dari segi aspek fungsi, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan�. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dengan adanya program UPPO diharapkan kemudian peran pemerintah desa sebagai pemimpin, pembina, pengayom dan pelayan masyarakat dapat di implementasikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan UPPO.

C. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dengan alasan bahwa desa kolai adalah salah satu desa yang menjalankan program UPPO (usaha pengelolaaan pupuk organik) dan juga merupakan tempat tinggal saya. Tipe dan Dasar Penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara lengkap mengenai masalah yang diteliti, berkenaan dengan bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan program pupuk organik di Desa Kolai sedangkan Dasar penelitian yang digunakan adalah survey yaitu metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan dari sejumlah informan dan responden yang di anggap mewakili seluruh populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berhubung karena penelitian ini saya lakukan di desa Kolai maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua aparatur desa dan masyarakat di Desa Kolai sebanyak 80 orang. Pengambilan sample dimaksudkan sebagai representative dari seluruh populasi. Sehingga kesimpulannya juga berlaku bagi keselurahan populasi. Dengan kata lain sample adalah bagian dari populasi. Jadi karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehing-ga tidak dapat mengambil sampel yang besar maka sampel yang digunakan adalah: Informan : Kepala desa 1 orang, Ketua penge-lola program UPPO 1 orang, Tokoh masyara-kat 2 orang, Penyuluh UPPO dari Dinas Pertanian Kab. Enrekang 1 orang. Responden : Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan UPPO sebanyak 30 orang. Jadi jumlah informan secara keseluruhan adalah 5 orang dan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dimana ditentukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan kebutuhan. Jadi sampel ini adalah untuk mengetahui pengelolaan program UPPO (Usaha Penge-lolaan Pupuk Organik) terhadap objek yang sedang diteliti yakni pihak yang

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik� (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

82


Vol. III No.2 Oktober 2013 terkait dengan pengelolaan Program UPPO (Usaha Pengelolaan Pupuk Organik) dalam hal ini adalah pemerintah desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Wawancara, Observasi dan Kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, tetapi cukup menggam-barkan suatu keadaan yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Program UPPO (usaha pengelola-an pupuk organik) di Desa Kolai Kec. Malua Kab. Enrekang dan Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angkaangka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer adalah data yang dipe-roleh secara langsung dari responden dan informan. Pengumpulan data dilakukan secara observasi langsung, wawancara dan kuesio-ner dan Data sekunder adalah data yang dipe-roleh melalui beberapa data yang tersedia sesuai dengan judul penelitian yang sifatnya melengkapi data primer, seperti laporan dan dokumen yang bersifat informasi tertulis ang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dan bantuan data kuantitatif dengan menggu-nakan tabulasi frekuensi dari data atau jawaban kuesioner. D. HASIL DAN PEMBAHASAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM UPPO DI DESA KOLAI Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelengara pemerintah desa. Sedangkan kepala desa adalah orang yang mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan, penyelengara dan sekaligus sebagai penaggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Pemerintah desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah pedesaan.

Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di pedesaan tergantung dari peran pemerintah desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan dengan penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipatif masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan. 1.

Peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi pengadaan program UPPO. Tanggapan responden mengenai peran pemerintah desa dalam memfasilitasi pengadaan program UPPO sangat berperan sangat karena tanpa bantuan pemerintah desa maka pengadaan program UPPO tidak akan berjalan lancar. Sehubungan dengan penjelasan di atas, berikut hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak Syukur, S.iP Kepala Desa Kolai, menyatakan: “Dalam hal pengadaan program UPPO, kami sebagai pemerintah desa sangat mendukung program ini dan saya sebagai kepala desa akan berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO dengan memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan UPPO (wawancara desember 2012)”. Sesuai dengan apa yang di ungkapkan kepala desa kolai bahwasanya peran pemerintah desa dalam pengadaan program UPPO sangat berpengaruh, tidak hanya mendukung pemerintah desa juga berusaha memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat pengelola UPPO. tanggapan responden

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik” (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

83


Vol. III No.2 Oktober 2013 mengenai manfaat program UPPO yaitu sangat sangat bermanfaat karna mayoritas pekerjaan warga kolai adalah petani jadi sangat cocok dengan program ini. Tanggapan responden mengenai keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan UPPO yaitu kurang terlibat dalam pengelolaan UPPO karena ada beberapa responden yang disibukkan dengan pekerjaan lain sehingga tidak bisa memfokuskan diri dalam pengelolaan UPPO sedangkan tanggapan responden mengenai program UPPO, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu sangat sesuai karena dengan program ini maka kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi. Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh UPPO dari dinas pertanian yang mengatakan: “Program UPPO ini sangat besar manfaatnya jika di kelola dengan baik, karena tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi petani tanpa harus membeli pupuk lagi, memperbaiki kesuburan lahan pertanian dan masih banyak manfaat lainnya. Kalau saya melihat desa kolai adalah tempat yang cocok untuk program ini karena sebagian besar masyarakat kolai bekerja sebagai petani maka secara otomatis masyarakat akan butuh pupuk (wawancara IS desember 2012)” Hal diatas menunjukkan betapa besar manfaat dari UPPO ini, sebagaimana tanggapan responden yang umumnya mengatakan program ini sangat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan memberi contoh atau lebih dikenal dengan keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi dan tugas bawahan/orang yang dipimpin sehingga dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat kita lihat dari peran kepala desa sebagai fasilitator, memfasilitasi pengadaan program UPPO. 2.

Peran Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Setiap Pertemuan Utusan Dari Dinas Pertanian Dengan Kelompok Tani

Tanggapan responden mengenai peran pemerintah desa dalam memfasilitasi setiap pertemuan utusan dinas pertanian dengan pengelola UPPO yaitu sangat berperan karena setiap akan diadakan pertemuan pak desa yang selalu menyediakan tempat pertemuan dan selalu menginformasikan ke masyarakat bahwa akan diadakan pertemuan. Tanggapan responden mengenai peran pemerintah desa untuk memberikan saran/ide-ide dalam setiap pertemuan pengelola UPPO yaitu Alasan responden mengatakan berperan karena kepala desa kolai sering memberikan saran/ide-ide dalam pertemuan pengelola UPPO. Tanggapan responden mengenai peran pemerintah desa dalam mendukung keputusan yang ditetapkan pada setiap pertemuan pengelola UPPO yaitu sangat berperan karena pemerintah desa selalu mendukung setiap keputusan yang di tetapkan dalam pertemuan pengelola UPPO. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menaruh perhatian yang besar terhadap UPPO terbukti dengan tanggapan responden mengenai apa yang dilakukan pemerintah desa yang selalu memfasilitasi pertemuan UPPO, selain itu dari tanggapan responden pemerintah desa juga sering mengikuti pertemuan UPPO, sering memberikan saran/ide-ide dan mendukung keputusan-keputusan hasil pertemuan. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan ketua pengelola UPPO yang mengatakan: ”Selama ini pemerintah desa memang sangat mendukung adanya program ini, salah satu bentuk dukungannya yaitu memfasilitasi pengadaan program UPPO dengan mengurusi persuratan atau administrasinya selain itu pemerintah desa juga memfasilitasi dalam pertemuan utusan dinas pertanian dengan pengelola UPPO dengan memberikan informasi dan menyediakan tempat pertemuan” (wawancara, L.ST desember 2012)”. Tanggapan responden mengenai peran kepemimpinan kepala desa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO yaitu lebih berpartisipasi apabila kepala desa dapat memperlihatkan teladan yang baik dalam masyarakat. Sedangkan responden yang menjawab kurang

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik” (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

84


Vol. III No.2 Oktober 2013 fisik (ide/pemikiran) yaitu berperan karena melalui bantuan ide dan pemikiran pemerintah desalah sehingga pengelola UPPO dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Dari pernyataan-pernyataan di atas, bahwa pemerintah desa sangat membantu dalam kelancaran pengelolaan UPPO dimana pemerintah desa sesuai tanggapan responden pernah memberikan bantuan dalam bentuk dana/materi. Dana yang dimaksud di sini adalah pemberian sejumlah uang untuk membantu kelompok tani dalam menyediakan dana awal dan juga untuk memancing swadaya masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan UPPO. Selain itu, pemerintah desa juga sering memberikan bantuan dalam bentuk non fisik (ide/pemikiran) seperti tanggapan yang dikemukakan oleh responden. Hal di atas senada dengan hasil wawanPeranan pemerintah desa sebagai fasilitator masyarakat dapat mendorong proses cara dengan salah satu tokoh masyarakat yang pembangunan ke arah lebih baik dengan juga ketua BPD mengatakan. “Menurut saya, pengaruh pembinaan yang memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di bidang pertanian menjadi lebih baik dari dilakukan oleh kepala desa sangat besar sebelumnya sehingga berimbas kepada terhadap partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan UPPO. Dengan dukungan dan kehidupan masyarakat yang sejahtera. adanya bantuan dari pemerintah desa itu sangat membantu dalam meningkatkan semangat dan 3. Peran Pemerintah Desa Dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Melakukan Pembinaan. Tanggapan responden mengenai peran UPPO” (wawancara, M.S desember 2012)”. pemerintah desa dalam memberikan dorongan Pemerintah desa sadar dan mengerti semangat bagi pengelola UPPO yaitu sangat berperan karena dukungan yang diberikan tentang pentingnya pembinaan masyarakat. pemerintah desa dapat menambah semangat Seperti yang termaktub dalam Peraturan masyarakat untuk mengelola UPPO. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tanggapan responden mengenai peran Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemepemerintah desa dalam memberi dana/materi rintahan Desa yaitu membina kehidupan yaitu sangat berperan karena dengan bantuan masyarakat dan membina perekonomian. dana yang diberikan pemerintah desa itu dapat Dalam hubungannya dengan pembinaan, memancing dan menumbuhkan swadaya Taliziduhu Ndraha (1991), mengungkapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bahwa yang menjadi sasaran pembinaan pengelolaan UPPO. Tanggapan responden khususnya dalam pembinaan masyarakat mengenai peran pemerintah desa dalam adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum memberi bantuan fisik/tenaga kerja yaitu sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai tidak berperan karena tidak ada satupun dengan pembangunan harus dirubah, yang aparat desa yang pernah ikut dalam kegiatan belum beres harus ditertibkan dan yang masih sehari-hari pengelola UPPO atau tidak pernah kosong harus diisi. Dari berbagai pernyataan di atas dapat ikut membantu dalam pengelolaanya. Tanggapan responden mengenai peran disimpulkan bahwa peranan pemerintah desa pemerintah desa dalam memberi bantuan non sebagi pembina masyarakat dapat mendoberperan karena menurutnya kepemimpinan kepala desa saat ini kurang baik. Hal di atas senada dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang juga ketua LKSMD yang mengatakan : “Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat memang dibutuhkan peran pemerintah desa terutama kepala desa dalam mempengaruhi, mendorong dan meningkatkan semangat masyarakat dalam berpartisipasi untuk pengelolaan UPPO. Dan saya melihat sejauh ini pemerintah desa telah memberikan dukungan dan bantuannya terutama kepala desa walaupun tidak sepenuhnya aparatur desa aktif melibatkan diri dalam program ini, karena saya melihat selama ini yang selalu perhatian terhadap UPPO ini hanyalah kepala desa saja” (wawancara, D. Jldn desember 2012).

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik” (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

85


Vol. III No.2 Oktober 2013 rong proses pembangunan ke arah lebih baik. Aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lebih bersifat penjelasan akan makna, maksud, tujuan, dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat dan kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga masyarakat kolai.

walaupun belum optimal. Belum optimalnya peran pemerintah desa dikarenakan tidak semuanya aparat desa terlibat dalam hal pengelolaan UPPO. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat dan kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga masyarakat desa Kolai.

DAFTAR PUSTAKA E. KESIMPULAN Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program UPPO, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu dukungan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO di desa kolai sangat berpengaruh, dimana dapat kita lihat dari adanya upaya aparat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO yaitu dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakat berkenaan dengan pengelolaan UPPO dan pemerintah juga sedikit membantu dalam hal materi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan UPPO. Dari hasil penelitian juga di simpulkan bahwa pemerintah desa hanya bisa mendukung, mendorong, memfasilitasi serta mendampingi dalam pengelolaan UPPO. Dalam usaha untuk mensejahterakan masyarakat pemerintah desa kolai bisa dikatakan telah sedikit memuaskan warganya karena dengan bantuan pemerintah desa sehingga pengadaan program UPPO dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar. Keberadaan pemerintah desa sangat berpengaruh terlihat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah desa kolai kepada masyarakat dalam hal ini yang terkait dengan program UPPO, serta bagaimana kepala desa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan lainnya yang menjadi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Jadi dapat kita saksikan betapa aparat pemerintah desa berperan aktif dalam mengayomi masyarakat

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian. Surabaya: Airlangga. Brata, I Nyoman, 1982, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia. Kementerian Pertanian, 2011. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO), Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Perkembangannya. Edisi ketiga. Jakarta: Rajawali Pers Mareng, Rahman, 2012. Demokratisasi Pembangunan Desa (StudI Kasus Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur), Skripsi, (Tidak Dipublikasikan) Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh Makassar Pusat Info Data Indonesia (PIDI). 2007. Peraturan tentang Desa dan Kelurahan, Jakarta: Pusat Data Info Indonesia. Sumaryadi, Nyoman. 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta : Citra Utama

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik� (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

86


Vol. III No.2 Oktober 2013 Syarifin Pipin, UU No.32 Tahun 2004 dan Pemerintahan Desa.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_ desa_info2128.html.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.

http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2166427 pengertian pemerintah/# ixzz1x7cTjU5L

Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta

http://carapedia.com/pengertian_definisi_ pengelolaan_info2163.html

Usman, Sunyoto, 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

http://publik.brawijaya.ac.id/simple/us/ jurnal/pdffile/Annisa%20partisipasi %20 politik 20dalam%20pembangu nan%20desa.pdf, 13 Desember 2008).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

DOKUMEN DAN SUMBER LAINNYA

Wijaya, HAW, 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang – Undang Dasar 1945.

WEBSITE

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2113811-pengertian-kinerja http://bayuonvixion.wordpress.com/2011/ 0 4 / 1 1 / p e n g e r t i a n - p e m e r i n ta h danpemerintahan/. http://rimaru.web.id/pengertian-kinerjamenurut-pendapat-para-ahli/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

*********

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan “Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik” (UPPO) di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Ariyawan Al Fayed Martmono 1, Mappamiring1, Ihyani Malik 2

87


Vol. III No.2 Oktober 2013

INTERAKSI AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadyah Makassar 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadyah Makassar Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar 90221 Tlp. 0411-866972 ext. 107. Fax. O411-8655888

ABSTRACT This study aimed at knowing how the interaction of the actors in policy formulation. The method used was quantitative descriptive supported by qualitative data in the form of frequency tables. 20 people of population in the study would be also as the sample. Techniques of Data Collection in this research would be observation, questionnaires and developed the interviews for the respondent. The data were analyzed quantitative descriptively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by responds of the respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. The results showed how the interaction of actors in policy formulation mining management by the following indicators: 1. Patterns of cooperation (bargaining), The relationship between Parliament and Local Government established and done well and successfully, 2. Persuasive models (persuasion), a). An accurate negotiation precision, b). Many of them had been agreed of the approval for the local government and parliament in compromising problems occurred. The factors that influence were supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors of the actors interaction and formulation of mining management policy in North Kolaka were: a). communication. b). Actors human resources. Factors inhibiting the interaction of actors in the formulation of management policies of mining management northern Kolaka. a). Commitment. b). Bureaucratic structure. Keywords: interaction, policy formulation, mining management. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dalam bentuk tabel frekuensi. Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 20 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan dengan indikator: 1. Pola kerja sama (bargaining), Hubungan yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah terjalin baik dan berhasil dilakukan, 2. Model persuasif (persuasion), a). ketepatan negosiasi tepat, b). persetujuan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi banyak yang setuju. Faktorfaktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung interaksi aktor dam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara ialah: a). komunikasi. b). sumber daya pelaksana. Faktor penghambat interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara. a). Komitmen. b). Struktur birokrasi. Kata kunci: interaksi, perumusan kebijakan, pengelolaan pertambangan. Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati 3

88


Vol. III No.2 Oktober 2013 Mekanisme interaksi antar aktor dalam perumusan kebijakan mempertemukan Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah kepentingan masing-masing aktor, berlangpenyerahan hak, wewenang, dan kewajiban sung sepanjang proses perumusan dan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah pelaksanaan kebijakan publik. Mekanisme tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan interaksi intensif inilah yang menyebabkan Perundang-undangan. Dengan dilaksanakannya peluang-peluang untuk saling mengakomoOtonomi Daerah berarti sebagian besar dasi kepentingan masing-masing aktor kewajiban Pemerintah Pusat kini telah menjadi menjadi lebih mudah terjadi. Faktor yang tanggung jawab Pemerintah Daerah, tentunya sangat penting dalam penyusunan sebuah dengan harapan dapat terlaksana secara lebih kebijakan yaitu isu-isu apa yang layak diangbaik dan terfokus atau tepat sasaran. Hal gap sebagai masalah, atau bagaimana isu tersebut sejalan dengan tuntutan pemberlakuan dirumuskan, bagaimana didefinisikan dengan Otonomi Daerah yang menginginkan peranan baik inti dari sebuah masalah, nilai-nilai dan daerah yang lebih besar dalam pelaksanaan etika apa yang menyertai tujuan, sasaran dan pemerintahan dan pembangunan di daerah. cara penyelesaiannya (Madani, 2011:3). Pembuatan sebuah kebijakan seringkali Posisi Pemerintah daerah lebih dekat sehingga mengetahui kondisi masyarakat di daerahnya dinyatakan dengan kata atau istilah yang lebih baik dibanding Pemerintah Pusat. Dengan berbeda-beda. Proses penyusunan kebijakan kewenangan Otonomi Daerah yang telah dibe- merupakan satu rangkaian aktivitas yang rikan, berbagai kendala pembangunan yang tidak terpisahkan dari sebuah proses selama ini ada akan bisa diatasi dengan meraih kebijakan, artinya suatu aktivitas yang berbagai peluang guna menyejahterakan berlasung secara simultan. Dalam proses penyusunan kebijakan terdapat proses tawar kehidupan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menawar (bargaining) yang terjadi antara tentang Pemerintahan Daerah telah mengu- aktor-aktor pembuat kebijakan dengan bah sistem pemerintahan di daerah dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi dilaksanakan bukan untuk menyinkronkan Daerah). Perubahan tersebut merupakan kepentingan rakyat namun digunakan untuk implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang- meraih kepentingan (interest) dan kekuasaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia (power) itu senndiri (Madani, 2010:9). Pasal Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa 24 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun “Pemerintah daerah provinsi, daerah 2004 disebutkan bahwa kepala daerah adalah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus pemimpin daerah. Dengan demikian, kepala sendiri urusan pemerintahan menurut asas daerah mempunyai kedudukan untuk memimpin daerah sebagai kesatuan masyaotonomi dan tugas pembantuan� . Sebagai penyelenggara pemerintah rakat hukum, yang didalamnya terdapat daerah, pemerintah daerah dan DPRD mem- pemerintah daerah dan komunitas-komunitas punyai kewenangan untuk mengatur dan otonom lainnya. Dalam sistem pemerintahan mengurus kepentingan masyarakat setempat. daerah menurut Undang-Undang No. 32 tahun Dalam melaksanakan kewenangan untuk 2004, DPRD adalah unsur penye-lenggara mengatur, pemerintah daerah dan DPRD perlu pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerinmerumuskan kebijakan publik. Berdasarkan Undang-Undang, proses perumusan kebijakan tahan daerah, kedudukan DPRD adalah sejajar dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. dan merupakan mitra kepala daerah, dengan Dalam proses perumusan kebijkan publik fungsi masing-masing. DPRD lebih banyak akan terjadi interaksi antara masyarakat menjalankan fungsi mengatur, dalam bentuk dengan penyelengga pemerintahan daerah dan membuat kebijakan berupa peraturan daerah. antara institusi penyelenggara pemerintahan Sedangkan kepala daerah lebih lebih banyak menjalankan fungsi mengurus, bentuk daerah. A. PENDAHULUAN

Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

89


Vol. III No.2 Oktober 2013 pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD. Pembahasan tentang kebijakan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari peranan pemerintah itu sendiri di dalam suatu kebijakan yang dikeluarkannya. Peran pemerintah sangat penting terhadap pertumbuhan pembangunan daerah Sulawesi Tenggara utamanya Kabupaten Kolaka Utara. Salah satu permasalahan di sektor pertambangan terkhusus di Kabupaten Kolaka Utara yaitu bahwasanya terdapat penambang-penambang liar yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah menyalahi aturan perundang-undangan yang berakibat pada kerusakan lingkunagan hidup. Hal ini tidaklah terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kolaka Utara. Kabupaten Kolaka Utara adalah merupakan daerah baru dengan Ibukota Lasusua. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disahkan dengan UU Nomor 29 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Daerah ini, memiliki posisi yang menguntungkan dalam berbagai kegiatan ekonomi, terutama pada sektor pertambangan. Dengan kondisi tersebut diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang maju dan mandiri melalui upaya percepatan pertumbuhan pembangunan, dengan menempatkan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama. Pesatnya pembangunan di segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah dapat menjangkau seluruh pelosok pedesaan. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara hingga ke pelosok pedesaan. Indikator pertumbuhan ini dilihat dengan semakin tingginya angka imigrasi penduduk ke Kabupaten Kolaka Utara. Sungguh pun demikian pergerakan perekonomian masyarakat Kabupaten Kolaka Utara sangat dinamis dan pluktuatif. Terjadinya pertumbuhan yang sangat berpluktuasi ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja yang terjadi bukan pada sektor formal, melainkan sektor non formal. Untuk memacu pertumbuhan Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

ekonomi yang lebih statis, maka ekonomi sektor formal perlu didorong. Karena itu kebijakan pemerintah dalam hal ini diarahkan untuk mendorong tumbuhnya sektor industri khususnya industri pendukung sektor pertanian dan industri pengelolaan tambang. Penulis tertarik meneliti terhadap persoalan di atas dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan hasil dan berguna bagi Kabupaten Kolaka Utara. B. KERANGKA TEORIS Pembahasan tentang kebijakan publik, aktor mempunyai posisi yang sangat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dalam kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas. Pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik. (Howlett dan Ramesh, Weimer dan Vining dalam Madani (2011:37). Secara lebih makro konsep Anderson dalam Madani (2011:37) adalah diungkap bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konsern terhadap kebijakan. Mereka dapat terdiri dari aktor individu maupun kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna aktor dalam katannya dengan kebijakan publik selalu terkait dengan pelaku dan penentu terhadap suatu kebijakan yang berinteraksi dan melakukan interrelasi di dalam setiap tahapan proses kebijakan publik. Anderson menegaskan bahwa proses bargaining dapat terjadi dalam tiga bentuknya yaitu negosiasi (negotiation), salaing memberi dan menerima (take and give) dan kompromi (compromise). Sesungguhnya penjelasan bargaining berakar pada istilah bahwa jika terdapat dua atau lebih aktor atau kelompok 90


Vol. III No.2 Oktober 2013 aktor yang masing-masing memiliki kewenangan dan posisi tertentu tetapi dapat melakukan penyesuaian (sharing) yang di harapkan dapat terbangun dalam sistem pembahasannya. Dengan demikian negosiasi menjadi langkah awal untuk membentuk opini dan mengarahkan aktor untuk melakukan langkah negosiasi. Setelah proses negosiasi antaraktor terjadi dalam posisi yang berbeda di antara aktor, maka prinsip saling memberikan dan menerima kemudian mewarnai proses pengambilan kebijakan yang di bahas dalam forum aktor yang terlibat. Pada akhirnya proses itu akan berujung pada proses kompromistik dimana masing-masing aktor saling melakukan penyesuaian dengan konsep atau ide aktor yang lainnya sehingga dapat di putuskan kebijakannya. Hal ini dalam pandangan Anderson di anggap sebagai bentuk bargaining dengan tipe yang ekspleisit. Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara atau yang disebut oleh Anderson (2006:46-67) sebagai pembuat kebijakan resmi (official policy-makers) dan peserta non pemerintahan (nongovernmental participants). Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Mereka ini menurut Anderson (2006:46-57) terdiri atas legislatif, eksekutif, badan administratif, serta pengadilan. Legislatif merujuk kepada anggota kongres/dewan yang seringkali dibantu oleh para staffnya. Adapun eksekutif merujuk kepada Presiden dan jajaran kabinetnya. Sementara itu, badan administratif menurut Anderson merujuk kepada lembagalembaga pelaksana kebijakan. Dalam konteks Amerika, aktor ini merujuk kepada sejumlah badan seperti misalnya Badan Penerbangan Federal (Federal Aviation Agency) serta Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency). Dipihak lain menurut Anderson, Pengadilan juga merupakan aktor yang memainkan peran besar dalam perumusan kebijakan melalui kewenangan mereka untuk mereview kebijakan serta penafsiran mereka terhadap undang-undang dasar. Dengan kewenangan ini, keputusan Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

pengadilan bisa mempengaruhi isi dan bentuk dari sebuah kebijakan publik. Pada pihak lain Thomas Dye dalam Subarsono (2005:2) merumuskan kebijakan publik sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (publik policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup suatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah mengalami suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkup pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat kebijakan baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik. Menyangkut kebijakan publik ini, Anderson (2006:10-17) membaginya kedalam empat kategori dari kebijakan publik, yakni: kebijakan substantif dan prosedural; kebijakan distributif, pengaturan, pengaturan sendiri, dan redistribusi; kebijakan material dan simbolik; serta kebijakan yang melibatkan barang kolektif atau barang privat. Kategori kebijakan yang terakhir menurut Anderson adalah kebijakan yang melibatkan penyediaan baik arang-barang kolektif maupun barangbarang privat. Barang-barang kolektif adalah barang-barang yang harus disediakan kepada semua orang, sementara barang privat adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh individu tertentu saja. Contoh barang kolektif adalah pertahanan, sementara barang privat adalah pengumpulan sampah. Proses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. Pemahaman terhadap proses 91


Vol. III No.2 Oktober 2013 pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besaran pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik menarik diantara berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Menurut Sidney dalam Fischer, Miller and Sidney (2007:79), tahap perumusan kebijakan melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan; serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir. Selanjutnya, menurut Sidney alternatif akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat perangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan. Tahap perumusan juga melibatkan proses penyusunan draft peraturan untuk setiap alternative yang isinya mendeskripsikan diantaranya mengenai sanksi, hibah, larangan, hak serta mengartikulasikan kepada siapa atau kepada apa ketentuan tersebut akan berlaku dan memiliki dampak. Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn (1998:24) adalah sebagai berikut: Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakandan Penilaian/ Evaluasi Kebijakan. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbarui (non-reneweble), mempunyai resiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat di perbaharui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (proven reserves) baru. Hal lain yang masih dipertentangkan adalah berapa bagian keuntungan pemerintah dari usaha pertambangan tersebut. Penjelasan dari pemerintah mengenai kontrak emas dan pertambangan umum lainnya (tertuma mengenai pembangian keuntungannya) yang berlaku di Indonesia, perbandingan kontrak tersebut dengan yang berlaku Negara-negara lain, keuntungan (rate of return) rata-rata usaha tersebut di Indonesia perlu di berikan untuk mengetahui apakah keuntungan pemerintah tersebut memadai atau tidak. Mungkin perlu juga di pikirkan kebijakan pajak yang berbeda untuk ukuran cadangan yang berbeda karena keuntungannya pun berbeda. Perlu dicatat bahwa beberapa Negara memperlakukan kontrak pertambangan yang berbeda bagi BUMN, swasta nasional, dan swasta asing. Akan lebih baik lagi apabila imformasi tersebut di sertai dengan biaya pengusahaan pertambangan untuk berbagai kondisi tambang terutama yang terjadi terhadap pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara. Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan Kabupaten Kolaka Utara adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pelaksana-annya mungkin dapat dipertimbangkan hal-hal berikut ini: 1. Kita baru akan mengundang perusahaan asing apabila bangsa Indonesia tidak berani mengambil resiko atau tidak menguasai tekhnologi untuk bidang pertambangan tersebut. Alasannya, apabila dana tersebut dikeluarkan oleh pengusaha asing, tentunya dana tersebut akan kembali kenegara dimana pengusaha tersebut berasal, tetapi akan lebih menguntungkan apabila dikerjakan oleh pengusaha Lokal. 92


Vol. III No.2 Oktober 2013 2. Apabila resikonya tidak besar, serta teknoginya di kuasai dan permasalahannya hanya modal, maka dana dapat di kumpulkan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut : a). Sebagian pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan umum yang sudah memberikan keuntungan banyak (misal: batu bara). Pendapatan tersebut dapat di gunakan untuk ekplorasi dan investasi pada sektor-sektor pertambangan lainnya. Hal yang sama dapat di perlakukan untuk migas, sehingga sebagian pendapatan pemerintah dari migas dapat digunakan untuk eksplorasi dan investasi untuk energy lain yang lebih bersih lingkungan, seperti pasan bumi dan tenaga air. Sebagai perbandingan , pada sektor kehutanan terdapat dana reboisasi. b). BUMN yang terkait dapat mengumpulakan dana dari saham masyarakat yang sebesarnya tergantung pada kepercayaan masyarakat pada hasil usaha di bidang tersebut. c). Swasta nasional yang berminat berusaha dibidang tersebut (baik sendiri maupun konsorsium) diikutsertakan dalam usaha tersebut. d). Apabila sumber di atas dana tidak cukup maka baru diusahakan modal asing 3. Aspek lingkungan baik fisik maupun sosial harus di pertibangkan dalam setiap kontrak pertambangan dan pengusaha pertambangan harus menyediakan biaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. 4. Apabila kontrak bagi hasil untuk pertambangan umum lebih menguntungkan dibandingkan kontrak karya (dengan pengertian juga tidak kontraktor jera), maka tentunya yang lebih menguntungkan masyarakat perlu di berlakukan.

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai desentralisasi. Akan tetapi, rancangan tersebut belum dapat disesuaikan dan diserahkan ke parlemen, sehingga terdapat kekosongan peraturan perundang-undangan, yang saat ini diambil alih oleh berbagai peraturan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah tingkat dua. Akibatnya, muncul ketidakpastian dan resiko. Peraturan di tingkat daerah ini menyebabkan munculnya ketidakpastian dan meningkatkan resiko, terutama berkaitan dengan interprestasi dan implementasi berbagai peraturan tersebut. Hal ini membuka kemungkinan korupsi dan menyebabkan lemahnya penegakan hukum. 1.

Mengisi kekosongan hukum Masalah inkonsistensi aturan perundangan bukanlah masalah yang hanya terjadi di sektor pertambangan. Pada sektor ini permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan mengeluarkan sebuah UndangUndang baru mengenai pertambangan. Para investor hanya akan bersedia menanamkan modal secara besar-besaran, jika terdapat kepastian mengenai masa operasi mereka. Hal ini membutuhkan peraturan local yang konsisten, dapat diprediksi, tidak tumpang tindih dan di berikan secara eksklusif. Selain itu, proses Undang-Undang tersebut harus menjelaskan proses penutupan dan rehabilitas pertambangan, dan tidak adanya perlakuan yang berbeda antara investor asing dan investor domestik.

Peraturan perlindungan lungkungan hidup tidak mencukupi Investor yang serius menginginkan peraturan yang jelas dan di jalankan secara konsisten di seluruh sektor. Investor yang serius menginginkan adanya kebijakan lingkungan hidup, keselamatan, dan kesehatan Tiga tahun belakangan ini, pemerintah kerja yang jelas, konsisten, dan realistis. Ini pemerintah berusaha mempersiapkan tercermin dalam berbagai peraturan yang Undang-Undang baru mengenai sektor per- dapat di terapkan. Tidak adanya persyaratan tambangan karena ketidakjelasan kerangka lingkungan hidup yang kelas membuat para hukumnya. Undang-Undang baru ini mem- investor sulit mendapatkan dana di pasar bahas peraturan perizinan baru yang modal internasional. Hal tersebut juga akan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 32 membuat investor harus menerima kritik Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

2.

93


Vol. III No.2 Oktober 2013 karena di anggap tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kenerja yang uruk dari aktivitas penambangan kecil dan illegal akan membuat seluruh sektor mendapat kecaman.

C. METODE PENELITIAN Penelitian ini mengambil lokasi pada kantor Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alasan bahwa untuk mengetahui bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Deskriptif Kuantitatif yang dikombinasi dengan data Kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha untuk menggambarkan secara jelas tentang interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menemukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif. Mengingat fokus dari penelitian ini adalah interaksi aktor dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara, maka yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Badan Perencanaan pembangunan daerah (bappeda), Dinas Pertambangan, Energy dan Sumber Daya Mineral dan Badan Lingkungan Hidup. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purvosive sampling bertujuan untuk memilih responden dan informan secara sengaja yang dianggap tahu pasti tentang Interaksi Aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara yaitu sebanyak 20 orang. Responden: Komisi III DPRD Kolaka Utara sebanyak 5 Orang, Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) sebanyak 5 Orang, Dinas pertambangan, energi dan sumber daya mineral sebanyak 5 Orang dan Tokoh masyarakat sebanyak 5 Orang. Informan: Bupati Kolaka Utara, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Kepala Badan PerenInteraksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

canaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pertambangan, Energy dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Dewan, Tokoh Masyarakat dan LSM. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan : Observasi, Wawancara dan Kuesioner. teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelola data adalah teknis analisis deskiptif Kuantitatif dari data hasil observasi, wawancara dan kuesioner. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis data melalui tabel frekwensi dan dari data wawancara.

Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Melihat interaksi antara aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara di lihat dari tiga cara yaitu pola kerja sama (bargaining), model persuasif (persuasion) dan pengarahan (commanding). 1. Pola Kerja Sama (Bargaining) Tabel 1 : Tanggapan responden tentang hubungan yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah. No.

Kategori Jawaban

1.

Sangat Terjalin

7

35 %

2.

Terjalin

11

55 %

3.

Kurang Terjalin

2

10 %

4.

Tidak Terjalin

-

0%

Jumlah

Frekuensi

Persentase (%)

20

100%

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2012

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 7 responden (35 %) yang menyatakan sangat terjalin, 11 responden (55%) yang menya94


Vol. III No.2 Oktober 2013 takan terjalin dan 2 responden (10 %) yang menyatakan kurang terjalin. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya responden yang mengatakan bahwa hubungan yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah sudah terjalin. “Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD di lihat dari relitasnya bahwasanya memang pernah tidak sejalan dan ini dikatakan tidak baik, tetapi hanya pada saat Pilkada berlangsung, tetapi setelah Pilkada berakhir hubungan keduanya pun kian membaik�. (Wawancara, S, kamis- 07-2012) Tabel 2: Tanggapan Responden tentang keberhasilan pola kerja sama yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pertambangan tentang persoalaan hak kepemilikan tanah warga yang masuk dalam area pertambangan. No.

Kategori Jawaban

1.

Sangat berhasil

4

20%

2.

Berhasil

9

55 %

3.

Kurang berhasil

5

25 %

4.

Tidak berhasil

2

10 %

20

100%

Jumlah

Frekuensi

Persentase (%)

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2012

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pola kerja sama yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pertambangan tentang persoalaan hak kepemilikan tanah warga yang masuk dalam area pertambangan. Adapun yang menyatakan sangat berhasil yaitu 4 responden (20%), 9 responden yang menyatakan berhasil (55%), dan 5 responden yang menyatakan kurang berhasil (25%), dan 2 respondden yang mengtakan tidak berhasil (10%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya responden yang mengatakan kurang berhasil maka kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah belum dapat di katakan berhasil. 2. Persuasi (Persuasion) Model persuasi (persuasion) ialah adanya polarisasi kelompok dalam perumusan kebijakan, yang di maksudkan polarisasi Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

kelompok adalah adanya kelompok aktor yang menyebabkan aktor lain mengubah keputusan mereka ini bisa di lihat dari adanya negosiasi dan kompromi yang di lakukan oleh aktor perumus kebijakan, baik ke arah yang lebih teliti, atau lebih mengandung resiko dengan mengumpulkan pendapat kelompok aktor sampai tahap penentuan suatu kebijakan. Tabel 3 : Tanggapan responden tentang ketepatan negosiasi yang di lakukukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan. No.

Kategori Jawaban

1.

Sangat Tepat

2

10%

2.

Tepat

11

55 %

3.

Kurang Tepat

6

30 %

4.

Tidak Tepat

1

5%

Jumlah

Frekuensi

20

Persentase (%)

100%

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2012

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang negosiasi yang di lakukukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan, 2 responden (10%) mengatakan sangat tepat, 11 responden (55%) mengatakan tepat, 6 responden (30%) mengatakan kurang tepat, dan 1 responden (5%) mengatakan tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya responden yang mengatakan tepat, maka negosiasi yang di lakukukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan sudah tepat. Hal ini senada dengan yang dikatakan, bahwa : “Perumusan suatu kebijakan memang butuh proses dan waktu yang tidak sedikit, moment ini yang digunakan oleh pemerintah untuk bernegosiasi dalam menetapkan kebijakan yang tepat. (Wawancara , S, Rabu07-2012). Tabel 4 : Tanggapan responden tentang persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

95


Vol. III No.2 Oktober 2013 Tabel 4 : Tanggapan responden tentang persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi tampa mengabaikan kepentingan masyarakat. No.

Kategori Jawaban

1.

Sangat setuju

3

15%

2.

Sutuju

11

55 %

3.

Kurang setuju

4

20 %

4.

Tidak setuju

2

10 %

20

100%

Jumlah

Frekuensi

Persentase (%)

manding). Pola hubungan dan interaksi antara aktor pada model ini adalah berkaitan dengan pola perumusan kebijakan yang sangat struktural, dimana satu kelompok aktor menjadi superordinat dan kelompok yang lain tentu saja menjadi subordinat. Tipe pengambilan kebijakan menempatkan posisi ini mirip dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga perumus pengelolaan sumber daya alam daerah dalam bentuk kebijakan. Tabel 5 : Tanggapan responden tentang tahap-tahap proses perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan yang di lakukan oleh aktor perumus kebijakan.

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2012

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi tampa mengabaikan kepentingan masyarakat. Adapun yang menyatakan sangat setuju yaitu 3 responden (15%), 11 responden (55%) yang menyatakan setuju, 4 responden (20%) yang menyatakan kurang setuju, dan 2 responden (10%) yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa adanya responden yang mengatakan bahwa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi tampa mengabaikan kepentingan masyarakat ini kurang setuju dan hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam fungsinya untuk mensejahtrakan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang informan dalam wawancara penulis bahwa : “Banyaknya permasalahan yang terjadi terutama di daerah yang lokasinya dekat tambang terutama masyarakat yang tanahnya masuk dalam area penambangan ini dalam hal ganti rugi atas tanah yang dimilikinya yang di olah oleh pihak penambang belum dapat terselesaikan.� (Wawancara, A. Kamis, 072012). 3. Pengarahan (Commanding) Proses pengambilan kebijakan publik dengan menempatkan adanya pola hierarki yang berlaku antara aktor satu dengan aktor yang lain disebut sebagai pengarahan (comInteraksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

No.

Kategori Jawaban

1.

Sangat Bertahap

3

15%

2.

Bertahap

14

70 %

3.

Kurang Bertahap

2

10 %

4.

Tidak Bertahap

1

5%

20

100%

Jumlah

Frekuensi

Persentase (%)

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2012

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang tahap-tahap proses perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan yang di lakukan oleh aktor perumus kebijakan. Adapun tanggapan responden yaitu 3 responden (15%) yang menyatakan sangat bertahap, 14 responden (70%) yang menyatakan bertahap, 2 responden (10%) yang menyatakan kurang bertahap, dan 1 responden (5%) yang menyatakan tidak bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya responden yang mengatakan kurang bertahap bahkan tidak bertahap maka pengarahan yang terjalin antara aktor satu dengan yang lain dikatakan kurang efektif. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara. 1. Pengarahan (Commanding) Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan, dalam hal ini terutama hubungan atau interaksi antara aktor perumus kebijakan dan yang menetapkan kebijakan. 96


Vol. III No.2 Oktober 2013 Tabel 6 : Tanggapan responden tentang keharmonisan komunikasi yang terjalin antara aktor kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara. No.

Kategori Jawaban

Frekuensi

Persentase (%)

1.

Sangat harmonis

4

20%

2.

Harmonis

14

70%

3.

Kurang harmonis

2

10%

4.

Tidak harmonis

-

0%

20

100%

Jumlah

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2012

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang keharmonisan komunikasi yang terjalin antara aktor kebijakan dalam perumuan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara. Adapuntanggapan responden yaitu 4 responden (20%) yang menyatakan sangat harmonis, 14 responden (70%) yang menyatakan harmonis, 2 responden (20%) yang menyatakan kurang harmonis, dan tidak ada responden (10%) yang menyatakan tidak harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan komunikasi yang terjalin antara aktor perumus kebijakan pengelolaan pertambangan sangat baik dan ini menunjang keberhasilan dari kebijakan yang di keluarkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang informan dalam wawancara penulis bahwa : “Keharmonisan komunikasi yang terjalin antara DPRD dan Pemda dalam perumusan kebijakan ini tidak lain baaiman pemerinrah daerah kabupaten kolaka utara lebih mementingkan apa yang di butuhkan demi menunjang pembangunan daerah dan apa yang di butuh kan masyarakat, serta tugas dan fungsi yang dipahami Oleh kedua lembaga tersebu.� (Wawancara, A. Kamis, 07-2012). Komunikasi yang harmonis akan menciptakan hubungan kerja yang juga harmonis. Komunikasi Legislatif dan Eksekutif daerah yang terganggu akan berdampak kurang baik pada kinerja kedua lembaga tersebut. 2. Sumber Daya Pelaksana Peningkatan sumber daya masyarakat yang sejalan dengan ketersedian lapangan kerja. Melalui sumber dayanya diharapkan Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

perusahaan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia di dinas pertambangan sangat penting mengingat target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan daerah kabupaten kolaka utara. Tabel 7: Tanggapan responden tentang Peningkatan sumber daya masyarakat yang sejalan dengan ketersedian lapangan kerja. No.

Kategori Jawaban

1.

Sangat baik

5

25%

2.

Baik

11

55%

3.

Kurang baik

3

15%

4.

Tidak baik

1

5%

20

100%

Jumlah

Frekuensi

Persentase (%)

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2012

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peningkatan sumber daya masyarakat yang sejalan dengan ketersedian lapangan kerja adalah 25% responden mengatakan sangat baik, sedangkan 55% responden yang mengatakan baik, sedangkan yang menyatakan kurang baik hanya 15% dan responden yang mengatakan tidak baik sebanyak 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya responden yang mengatakan sangat baik maka Peningkatan sumber daya masyarakat yang sejalan dengan ketersedian lapangan kerja dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal ini senada dengan hail wawancara, bahwa : “Pemerintah daerah berusaha meningkatkan sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu hal ini didukung dengan usaha peningkatan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan ini di lihat dari banyak nya perusahaan pertambangan yang ada di Kolaka Utara.� (wawancara, H M, Selasa, Rabu 07-2012 ) Ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat ini tidak terlepas dari bagaimana peran pemerintah daerah dalam program pembangunan di sektor pertambangan. Program pemerintah ini dilakukan dalam semua tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari semua kebija97


Vol. III No.2 Oktober 2013 kan dan program pembangunan. Peningkatan sumber daya manusia/pelaksana menjadi begitu penting dalam pelaksanaan program pembangunan terutama di sektor pertambangan. Faktor penghambat interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara.

gar komitmennya dalam meruskan kebijakan yang di keluarkannya, karena dengan demikian hal ini dapat berdampak pada kurang kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi keterlambatannya proses kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah.

Faktor penghambat interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara.

2. Struktur Birokrasi Masalah yang nampak adalah kapasitas birokrasi dari aktor perumus kebijakan belum mampu dalam melakukan analisis permasalahan yang terjadi dan belum dapat mengintegrasikan isu yang ada. Dominasi dari para pemangku kebijakan masih dirasakan begitu kuat dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan.

1. Komitmen Komitmen masing-masing aktor dalam mewujudkan perumusan kebijakan publik, khususnya aktor pemerintah yang selama ini merasa mendominasi proses perumusan kebijakan tersebut. Kedua, mekanisme pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersifat proyek, terkendala oleh berbagai keterbatasan seperti waktu, dana, mekanisme pengelolaan dan tata aturan yang sangat teknis dan mekanistis. Tabel 8 : Tanggapan responden tentang komitmen pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan pertambangan yang efektif dan efisien. No.

Kategori Jawaban

Frekuensi

Persentase (%)

1.

Sangat Komitmen

-

0%

2.

Komitmen

2

10%

3.

Kurang Komitmen

15

75%

4.

Tidak Komitmen

3

15%

20

100%

Jawaban

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2012

Pada tabel di atas, dapat dilihat penilaian responden tentang komitmen pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan pertambangan yang efektif dan efisian, yang mana menunjukkan bahwa 2 respoden menilai dengan persentase 10% yang menyatakan komitmen, sebanyak 15 orang atau 15% yang menyatakan kurang komitmen, dan ada 3 orang atau 15% yang menyatakan Tidak komitmen. Maka dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintah tidak baik dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan pertambangan. Upaya untuk mewujudkan produk kebijakan yang efektif dan efisien pemerintah kabupaten kolaka utara tidak seharus melangInteraksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

Tabel 9 : Tanggapan responden tentang kapasitas birokrasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan. No.

Kategori Jawaban

1.

Sangat Berkapasitas

2

10%

2.

Berkapasitas

3

15%

3.

Kurang berkapasitas

12

60%

4.

Tidak berkapasitas

3

15%

20

100%

Jumlah

Frekuensi

Persentase (%)

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2012

Berdasarkan pada table di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang kapasitas birokrasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan dengan persentase 10% yaitu 2 responden mengatakan sangat berkapasitas, 3 responden (15%) mengatakan berkapasitas, 12 responden (60%) mengatakan kurang berkapasitas dan 3 responden (15%) mengatakan tidak berkapasitas. Maka dapat dikatakan bahwa dengan persentase 15% menyatakan berkapasitas dinilai tidak mencapai memenuhi harapan. Hal yang ini juga dikatakan oleh informan kami dalam wawancara, bahwa : “Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah terkesan dipaksakan, dengan kondisi dan situasi dari dinas-dinas pemerintahan.� (Wawancara, Rosniati , Senin 12 Maret 2012). Upaya peran aktor perumus kebijakan, dilakukan peningkatan dalam berbagai bidang 98


Vol. III No.2 Oktober 2013 termasuk pemerintahan. Dalam upaya ini, diperlukan suatu reformasi birokrasi yang mengarah pada pencapaian kesetaraan masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparat dan kapasitasnya dalam birokrasi.

E. KESIMPULAN Dilihat dari segi efektifitas serta efesiensinya cukup padu dalam setiap adanya kebijakan serta jika ada kebijakan baru yang memungkinkan untuk dikelola bersama khususnya kebijakan pengelolaan pertambangan. Kualitas dari kebijakan sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi antar aktor untuk saling memahami kepentingan masing-masing pihak sehingga formulasi kebijakan publik merupakan hasil negosiasi dari antar aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Ini semua dapat terjadi sebab Mekanisme interaksi antar aktor dalam perumusan kebijakan mempertemukan kepentingan masing-masing aktor, berlangsung sepanjang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Mekanisme interaksi intensif inilah yang menyebabkan peluang-peluang untuk saling mengakomodasi kepentingan masing-masing aktor menjadi lebih mudah terjadi. Faktor pendukung interaksi aktor dam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara ialah: komunikasi, hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan, Komunikasi yang harmonis akan menciptakan hubungan kerja yang juga harmonis. Komunikasi Legislatif dan Eksekutif daerah yang terganggu akan berdampak kurang baik pada kinerja kedua lembaga tersebut. Sumber daya pelaksana, Peningkatan sumber daya masyarakat yang sejalan dengan ketersedian lapangan kerja. Faktor penghambat interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara. Komitmen, upaya untuk mewujudkan produk kebijakan yang efektif dan efisien pemerintah kabupaten kolaka utara tidak seharus melanggar komitmennya dalam meruskan kebijakan yang di keluarkannya, karena dengan demikian hal ini Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

dapat berdampak pada kurang kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi keterlambatannya proses kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah. Struktur birokrasi, upaya peran aktor perumus kebijakan, dilakukan peningkatan dalam berbagai bidang diperlukan suatu reformasi birokrasi yang mengarah pada pencapaian kesetaraan masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparat dan kapasitasnya dalam birokrasi. DAFTAR PUSTAKA Abidin, S. Zaenal, 2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Pancar Siwah, Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Anderson, James E, 2006, Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company. Anderson, James E, 1984. Public Policy-Making, Thirds Edition, Holt, Rinehart and Winston, New York Prees. Danim, Sudarman. 2005. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta : Sinar Grafika. Edward III, George C,1980, Implementing Public Policy, Washington DC: Congressional Quarterly Press. Fischer, Frank, Gerald J. Miller and Mara S. Sidney (Eds.). 2007. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, Boca Raton: CRC Press. Hill, Michael & Peter Hupe , 2006, Implementing Public Policy, London : Sage. Jones, Carles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta : Rajawali Press Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, Yogyakarta : Graha Ilmu 99


Vol. III No.2 Oktober 2013

Nugroho D, Riant, 2003, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo. Prasetyo, Budi. 2010. “Orientasi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik� Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Vol. III (3) Hal. 23-39 Subarsono, AG, 2005. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, CV Bandung : Alfabeta Suryabarata Sumajdi, 1985, Metode Penelitian, Jakarta : Rajawali Press Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta : Sinar Grafika. Wahab, A. Solichin. 2008. Pengantar analisis kebijakan. Malang : UMM Press. William, N Dunn, 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Dokumen-Dokumen

http://id.shvoong.com/social-sciences/politic a l- s c i e n c e / 2 1 6 7 3 5 7 - p r o s e s kebijakan-publik/ h ttp : / / i d. w i k i p e d i a . o r g / w i k i / Kebijakan_Publik http://pengantarmanajemen.com/tahaptaha-perumusan-kebijakan-publik/ Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka Kolaka Utara Regency In Figures. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2009. Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Profil Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Buku Kerja) Tahun 2010.

*********

Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara - Fahrul Rijal 1, Muhlis Madani2, Fatmawati2

100


Vol. III No.2 Oktober 2013

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 Ishaq 1, Jaelan Usman 1, Andi Luhur Prianto 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar 90221 Tlp. O411-866972 ext. 107. Fax. O411-8655888

ABSTRACT

This study aimed to describe the recruitment pattern of candidates for the legislative Democrats DPC Polman, West Sulawesi province, as well as describe the steps taken by the DPC in the determination of the Democratic Party legislative candidates in Polman, West Sulawesi province. The research methods used by the author in this study is descriptive qualitative using two kinds of data, namely, primary and secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected subsequent authors and presented in the form of frequency tabulation equipped with informants responses obtained from interviews and questionnaire results obtained from 30 respondents. The results showed that the recruitment of candidates for the legislative pattern used by Democrats DPC is an open recruitment. The steps taken by the DPC Democrats are: Preparation, at this stage, the Democratic Party to set up some things for recruitment legislative candidates, such as team building and tasks of the team themselves. Announcement, the Democratic Party announced the registration of legislative candidates. Registration, registrants at this stage were distributed forms to be filled out and returned with all the files required. Verification, at this stage all applicants files were selected as required by the Democrats party. Special selection, at this stage, the party gave fit and proper test. Tasking, at this stage all candidates are given the task on the field to socialize directly to the public. Evaluation and final assessment, at this stage, the candidates were given the final assessment to determine the legislative candidates. Determining legislative candidates, at this stage, to establish a working meeting party legislative candidates to be submitted to the Commission. Keywords: recruitment patterns, legislative, general elections.

101


Vol. III No.2 Oktober 2013 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola rekrutmen calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, serta menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu, data primer dan data skunder. Data tersebut dianalisis secara deskripti kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diperoleh dari 30 responden. Hasil penelitian menujukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legisltif yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat adalah rekrutmen terbuka. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat yaitu: Persiapan, pada tahap ini Partai Demokrat menyiapkan beberapa hal untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, seperti pembentukan tim dan tugas-tugas tim itu sendiri. Pengumuman, dalam Partai Demokrat mengeluarkan Pengumuman mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. Pendaftaran, pada tahap ini pendaftar dibagikan formulir untuk diisi dan diserahkan kembali beserta berkas-berkas yang harus dilengkapi. Verifikasi, pada tahap ini semua berkas pendaftar diseleksi kembali sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Partai Demokrat. Seleksi khusus, pada tahap ini Partai melakukan penyeleksian melalui uji kepatutan dan kelayakan. Penugasan, pada tahap ini semua bakal calon diberikan tugas dilapangan untuk terjun langsung ke masyarakat. Evaluasi dan penilaian akhir, pada tahap ini diberikan penilain akhir untuk menetapkan calon anggota legislatif. Penetapan calon anggota legislatif, pada tahap ini dilakukan rapat kerja partai untuk menetapkan calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU. Kata kunci: pola rekrutmen, anggota legislatif, pemilihan umum.

A. PENDAHULUAN Tonggak demokrasi di Indonesia resmi ditancapkan. Pergolakan massa yang dimotori mahasiswa pada waktu itu membuat semuanya berubah. Jatuhnya rezim orde baru, bukan saja telah membuka peluang bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, tetapi juga menum-buhkan hasrat para tokoh politik untuk dapat menggapai kekuasaan lewat partai politik. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya babak baru kehidupan politik di negeri ini. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang demokratis begitu kuat menancap dibenak publik. Secara legal formal, orde baru tumbang dan berganti suatu sistem baru bertajuk “Reformasi�. Pada masa reformasi ini, pembatasan selama puluhan tahun mereduksi aspirasi politik ke dalam tiga partai poltik, yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tak mampu lagi dipertahankan. Euforia politik yang mewarnai masa-masa itu diwujudkan melalui pendirian partai politik yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

Maka, kehidupan politik pun memasuki babak baru yang penuh gairah. Hanya waktu satu tahun, sebanyak 181 partai politik hadir dan menyatakan diri siap mengikuti pemilihan umum 1999. Semua berlomba untuk mengisi kevakuman pemimpin nasional (Tobing, 2009 : 1). Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 pasal 2 tentang pembentukan partai politik perubahan atas UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 yang menyatakan Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit tiga puluh orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit lima puluh orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan tiga puluh perseratus keterwakilan perempuan. Akta notaris harus memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. 102


Vol. III No.2 Oktober 2013 Partai politik dimasa reformasi ini telah membuka peluang masyarakat mendirikan partai, sehingga menghadapi tiga pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis (tahun 1999, 2004 dan 2009) yang telah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik. Partai yang besar kuat akan tetap hidup sementara yang kecil dan lemah akan tersingkir dengan sendirinya. Terbukti pada pemilu 2009 yang lalu, dari puluhan partai politik yang ada, hanya ada beberapa partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan. Partai Golkar, Gerindra, Hanura, PPP, PKB, PAN, PDIP, PKS dan Partai Demokrat adalah partai politik yang berhasil yang mendominasi peta politik nasional di badan legislatif dan eksekutif. Satu lagi perubahan besar pada perpolitikan Indonesia adalah dengan adanya sistem pemilu yang diadakan secara langsung. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Selain merekrut, di dalam tubuh partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kaderkader politiknya. Rekrutmen ini dikatakan sebagai persoalan penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Dalam sistem kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik. Tugas utama yang diemban oleh partai politik dalam hal ini adalah menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan ‘diadu’ dengan partai lain melalui mekanisme pemilu. Untuk itu, sangat perlu bagi partai politik, terutama para ketua umumnya, untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik di dalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi nasional (Firmanzah, 2011 : 71-72). Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Nomor 8 Tahun POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

2012 Pasal 51 tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tegaskan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratanpersyaratan yang terdapat didalamnya.Partai politik tanpa sistem rekrutmen tidak berarti apa-apa, hukum alamnya setiap manusia akan mengalami tua dan penurunan daya kemampuan, begitu juga dengan partai politik, ia membutuhkan regenerasi. Regenerasi pasti dilakukan tetapi untuk memperoleh hasil regenerasi yang baik, maka dibutuhkan proses rekrutmen yang sistematis dan penanganan yang khusus. Apabila proses rekrutmen ini macet, maka transfer kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda akan macet. Proses rekrutmen dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam di banyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana perseorangan di tengah keinginan kolektif untuk membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memposisikan partai politik sebagai satusatunya agen perubahan. Untuk itu partai politik dalam merekrut seorang calon anggota legislatif menetapkan beberapa persyaratan dan kriteria tersendri sesuai dengan ideologi partai masing-masing. Seperti halnya partai politik pada umumnya, Partai Demokrat dalam hal memilih calon anggota legislatif haruslah seorang yang mengerti tentang azas, ideologi, peraturan partai dan juga merupakan orang yang benarbenar dikehendaki oleh rakyat. Hal ini dapat dimengerti karena seorang calon anggota legislatif jika terpilih nantinya harus memperjuangkan kepentingan partai yang mengusungnya. Dengan demikian, ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan Partai Demokrat dan Partai Demokrat juga terhindar dari para kutu loncat/oportunis partai. Namun pada kenyataannya, ada beberapa calon anggota legislatif dari Partai Demokrat 103


Vol. III No.2 Oktober 2013 untuk daerah pemilihan Polewali Mandar (Polman) bukanlah seorang kader atau anggota Partai Demokrat, tetapi berasal dari partai lain. Dari kejadian seperti ini terlihat bahwa rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrat disinyalir tidak dilakukan atas dasar peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan ini juga membuktikan bahwa pola rekrutmen Partai Demokrat masih tergolong lemah. Hal ini tentu akan merusak pola rekrutmen dan kaderisasi Partai Demokrat dan akan memunculkan kecemburuan pada kader sejati Partai Demokrat. Penulis tertarik meneliti terhadap persoalan di atas dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan hasil dan berguna bagi Kabupaten Polman.

B. KERANGKA TEORITIS Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, partai politik memiliki program-program politik yang dilakukan dengan bersama-sama dari setiap masing-masing anggotanya, serta memiliki tujuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan. Menurut Palombara dan Weiner (dalam Sitepu, 2012 : 185), ada tiga teori yang dapat menjelaskan asal usul dan pertumbuhan politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada keterhubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Dengan semakin meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu sisi dan pemerintah disisi lainya. POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

Secara umum pengertian partai politik didefenisikan sebagai kumpulan orang yang membentuk sebuah partai yang bertujuan merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan cara yang legitimasi melalui pemilihan umum. Menurut Budiardjo (2008 : 403-404) partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakankebijakan mereka. Sementara itu, Ranney dan Kendal (dalam Firmanzah, 2011 : 69) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Definisi partai politik yang hampir serupa juga diberikan Crowe dan Mayo (dalam Firmanzah, 2011 : 69), mereka mendefenisikan partai politik sebagai institusi yang mengaktifkan dan memobilitasi orang, kepentingan, menyediakan instrumen kompromi dari beragam pendapat, dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. Menurut Syafiie (2010 : 142), partai politik adalah sekelompok orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) negara. Neumann (dalam Budiardjo, 2008 : 404), partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) partai politik di defenisi104


Vol. III No.2 Oktober 2013 kan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagian besar partai politik memenangkan pemilu di Indonesia masuk ke dalam kategori partai Catch-all. Dalam hal ini Partai Demokrat termasuk ke dalam model partai Catch-all. Partai Catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa, partai Catch-all diartikan sebagai menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Sebagai partai Catch-all, Partai Demokrat memang hidup dengan tidak mengandalkan ideologi, namun penguatan pada kuantitas basis massa. Selama ini mekanisme sistem rekrutmen yang digunakan Partai Demokrat lebih banyak menghasilkan “tokoh karbitan� dan saat sekarang cara ini tidak sesuai lagi dengan tingkat pendidikan dan daya nalar para pemilih. Di samping itu, persoalan-persoalan yang muncul bermuara pada bagaimana mekanisme sistem rekrutmen tersebut. Menurut Rahman (2007: 104-105), klasifikasi partai politik dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dilihat dari: Partai massa: mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, Partai kader: ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan seleksi terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan. Setiap organisasi apapun pasti memiliki tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut akan menjadi penuntun serta pedoman ketika organisasi tersebut berjalan. Dalam mencapai tujuan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut, sehingga dalam pencapaian tujuan tersebut dapat membuahkan POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

hasil yang sempurna. Begitu pula dengan partai politik yang memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kekuasaan di dalam pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 10 tentang tujuan partai politik yang berbunyi; a. Tujuan Umum Partai Politik Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Tujuan khusus Partai Politik Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar tujuan partai politik dapat diwujudkan dengan baik maka partai politik harus berfungsi dengan baik. Beberapa fungsi yang umumnya dipandang sebagai serangkaian fungsi partai politik yang dikemukakan oleh Adham (2007 : 29-30) sebagai berikut: a. Sebagai sarana komunikasi politik Salah satu fungsi partai politik adalah menyalurkan aneka pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya agar kesimpangsiuran dalam masyarakat berkurang. b. Sebagai sarana sosialisasi politik Sosialisasi politik adalah proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi atas fenomena politik yang berlaku umum dimasyarakat. Ini mencangkup antara lain proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai sosial dari generasi yang lebih tua kegenerasi yang lebih muda. c. Sebagai rekrutmen politik Fungsi ini adalah fungsi pencarian dan pengajakan orang berbakat untuk turut 105


Vol. III No.2 Oktober 2013 aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Juga diusahakan menarik golongan muda yang memiliki kualifikasi tertentu untuk dididik sebagai kader guna menyosong kepemimpinan masa depan d. Sebagai pengatur konflik Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat adalah wajar. Tidak ada demokrasi tanpa persaingan dan perbedaan pendapat. Namun demikian potensi perkembangannya menjadi konflik tetap terbuka dan harus diantisipasi sebaik mungkin. Maka dari itu partai politik berfungsi mengatur persaingan dan perbedaan tersebut sedemikian rupa sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 tentang fungsi partai politik menegaskan adanya beberapa fungsi partai politik pada Pasal 11, sebagai sarana: 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara indonesia; dan 4) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Setiap organisasi tidak akan pernah terbentuk apabila tidak memiliki anggota, karena anggota merupakan penggerak roda setiap organisasi. Begitu pula dengan partai politik. Partai politik dituntut harus mampu melahirkan anggota-anggota legislatif yang berkualitas dan mengerti akan segala aspirasi masyarakat. Untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas tersebut, partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. Dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi bahwa parati POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

politik melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi : anggota partai politik; bakal calon anggota DPR dan DPRD: bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan pertimbangan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Penetapan rekrutmen sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART. Rekrutmen politik berasal dari dua kata yaitu rekrutmen dan politik. Rekrutmen berarti penyeleksian dan politik berarti urusan negara. jadi rekrutmen politik adalah penyeleksian rakyat untuk melaksanakan urusan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rekrutmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya (Rahman, 2007 : 246). Mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya caloncalon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupa-kan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan pengrekrutan terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural pengrekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. 106


Vol. III No.2 Oktober 2013 Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan.

cara pengelompokan data atau mengkategorisasikan data, yaitu data yang ada di tabulasi dengan memberikan bobot presentasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan memberikan uraian secara deskriptif sesuai dengan fakta atau keadaan yang ada di lokasi penelitian.

C. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Polman Propinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan asal daerah peneliti yang kemudian bertujuan untuk mengetahuai pola rekrutmen calon anggta legislatif yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mencoba mengungkapkan dan menggambarkan pola rekrutmen anggota legislatif DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah ditentukan secara Purposive Sampling atau bertujuan dimana peneliti memilih informasi dan responden secara sengaja, yaitu mereka yang dianggap berkompetensi atau dianggap tahu pasti tentang pola rekrutmen politik DPC Partai Demokrat. Adapun informan terdiri dari 5 orang dan responden terdiri dari 30 orang yang ditetapkan sebagai sampel Informan : Ketua DPC Partai Demokrat, Sekretaris DPC Partai Demokrat Anggoata legislatif DPRD kabupaten polman fraksi Demokrat, Ketua tim penjaringan dan Koordinator divisi kaderisasi, pendidikan dan pelatihan cabang. Sedangkan Responden Bakal calon anggota legislatif sebanyak 10 orang, Anggota tim penjaringan sebanyak 5 orang, Ketua DPAC sebanyak 5 orang dan Anggota DPC sebanyak 10 orang. Untuk memperoleh data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknis pengumpulan data sebagai berikut: Observasi, Kuesioner dan Wawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Partai Demokrat adalah sebuah partai yang merupakan institusi politik yang memiliki salah satu fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, guna menghasilkan caloncalon pimpinan politik, untuk dipersiapkan menduduki jabatan legislatif melalui pemilu. Melalui rekrutmen politik, juga akan menjamin kontinuitas partai politik, dan kelestarian partai politik. Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua mekanisme rekrutmen yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Dalam rekrutmen terbuka, syarat dan prosedur untuk penjaringan calon anggota legislatif dapat diketahui secara umum, baik itu dari kader partai itu sendiri maupun masyarakat luas. Sedangkan dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur penjaringan calon anggota legislatif hanya kader partai politik itu sendiri yang mengetahui. Hasil wawancara dengan Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman, mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif yang digunakan oleh Partai Demokrat: “Partai Demokrat, pada level Kabupaten/ Kota di Kabupaten Polman menggunakan pola rekrutmen terbuka, dalam rekrutmen terbuka, terdapat dua mekanisme yaitu: pertama, merekrut calon anggota legislatif dari internal Partai Demokrat. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi kader Partai yang menjadi pengurus Partai Demokrat, untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif. Kedua, merekrut calon anggota dari eksternal Partai Demokrat. Dalam mekanisme ini, Partai 107


Vol. III No.2 Oktober 2013 Demokrat mengakomodasi non kader partai, yang tidak menjadi pengurus partai untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif� (E K.25 Februari 2013). Pola rekrutmen terbuka yang digunakan oleh Partai Demokrat sesuai yang dikatakan oleh Ketua DPC Partai demokrat Kabupaten Polman. Dimana Partai Demokrat merekret calon anggota legislatif dapat diketahui secara luas baik dari kader partai maupun dari masyarakat. Sesuai yang dikatakan oleh Putra (2003:209), mengenai rekrutmen terbuka, yang dimana syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas, baik itu dari kader partai maupun dari masyarakat. Tabel No. 1: Tanggapan Responden Mengenai Pola Rekrutmen Terbuka yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman No.

KRITERIA

FREKUENSI

1.

Sangat baik

9

2.

Baik

11

3.

Kurang baik

4.

Hasil wawancara dengan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman, mengenai pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif: “Pelaksanaan rekrutmen ini diawali dengan membentuk tim penjaringan yang biasanya diketuai oleh BAPILU (badan pemenangan pemilu). Tim penjaringan disini membuat pengumuman di media cetak untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat dan memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh pengurus dan kader partai. Kemudian tim penjaringan menunggu pendaftaran dari semua bakal calon yang akan mendaftar. Semua berkas pendaftar akan diverifiksi dan diseleksi sesuai dengan persyaratan dari KPU. Pelaksanaan rekrutmen ini dilakuakan sesuai dengan petunjuk dari Juklak-Juknis yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat�. (H B.28 Februari 2013). Tabel No. 2 : Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

PERSENTASE 30 %

No.

36,66 %

1.

Sangat maksimal

2

6,66 %

6

20 %

2.

Maksimal

8

26,66 %

Tidak baik

4

13,33 %

3.

Kurang maksimal

11

36,66 %

JUMLAH

30

100 %

4.

Tidak maksimal

9

30 %

JUMLAH

30

100 %

Sumber : Hasil olahan kuesioner 2013

KRITERIA

FREKUENSI

PERSENTASE

Sumber : Hasil olahan kuesioner 2013

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai pola rekrutmen terbuka yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman, responden yang menyatakan sangat baik 30%, menyatakan baik, 36,66%, menyatakan kurang baik 20%, dan menyatakan tidak baik, 13,33%. Dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, DPC Partai Demokrat menggunakan pola rekrutmen terbuka dimana DPC Partai Demokrat mengyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian calon anggota legislatif. Pendaftaran calon anggota legislatif dibuka untuk internal dan eksternal partai yang berasal dari dalam dan luar Partai Demokrat. POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman, responden yang menyatakan sangat maksimal 6,66 %, menyatakan maksimal 26,66 %, menyatakan kurang maksimal 36,66 %, dan 30 % menyatakan tidak maksimal. Pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif masih kurang maksimal dikarenakan Partai Demokrat tidak melakukan rekrutmen secara sistematis. Partai lebih mengutamakan orangorang yang mempunyai pengaruh besar meskipun bukan kader partai sendiri. Hasil wawancara dengan anggota legislatif DPRD Kabupaten Polman Praksi Demokrat 108


Vol. III No.2 Oktober 2013 tentang masalah yang terjadi dalam pelasanaan rekrutmen: “Dalam melakukan perekrutan caleg masih didominasi oleh elit partai, Partai Demokrat tidak melakukan perekrutan calag secara sistematis, sehingga tidak mendapatkan caleg yang mempunyai kualifikasi berbeda-beda yang dibutuhkan untuk memperjuangkan program partai di parlemen, perekrutan caleg tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif” (S S, 5 Maret 2013). Untuk menjadi anggota legislatif, lebih ditentukan oleh mekanisme pasar politik. Dimana konstituen hanya memilih calon anggota legislatif yang akan mencukupi atau memuaskan kebutuhan politik mereka. Kebutuhan politik yang dimaksud adalah kemampuan dari calon anggota legislatif tersebut, untuk merealisasikan janji-janji politiknya kepada konstituen , ketika benar-benar terpilih dan duduk sebagai anggota legislatif. Maka dari itu, pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif ini harus lebih efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman, tentang efektifitas pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif: “Dibandingkan kepengurusan yang lalu pada tahun 2008, kepengurusan saat ini lebih proaktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerimaan calon anggota legislatif, tapi dalam situasi yang dialami Partai Demokrat pada akhir-akhir ini, banyak simpangsiur pemberitaan. Sehingga pada tahun 2013 ini kurang efektif dibandingkan pada tahun 2008 lalu. Pada tahun ini jumlah pendaftar bakal calon anggota legislatif lebih sedikit dibandingkan jumlah pendaftar pada tahun 2008 lalu. Tetapi dilihat sampai dengan sekarang ini pelaksanaan rekrutmen sudah cukup efektif karna semua dapil sudah terisi” (H B, 28 Februari 2013)

Tabel No. 3 : Tanggpan responden tentang efektifitas pola rekrutmen calon anggota legislatif oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman.

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

No.

KRITERIA

FREKUENSI

PRSENTASE

1.

Sangat efektif

5

16,66 %

2.

Efektif

8

26,66 %

3.

Kurang efektif

11

36,66 %

4.

Tidak efektif

6

JUMLAH

30

20 % 100 %

Sumber : Hasil olahan kuesioner 2013

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai efektifitas pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman, responden yang menyatakan sangat efektif 16,66 %, menyatakan efektif 26,66 %, menyatakan kurang efektif 36,66 %, dan 20 % yang menyatakan tidak efektif. Partai Demokrat menggunakan pola rekrutemen terbuka, dimana Partai Demokrat merekrut calon anggota legislatif bukan hanya dari kader partainya saja, Partai Demokrat juga merekrut dari luar partai, seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan bahkan pindahan kader partai lain. Maka dari itu, calon anggota legislatif yang akan maju pada pemilu 2014 nanti layak mandapatkan pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi pemilu 2014. Jadi Partai Demokrat seharusnya mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap calon anggota legislatif yang diusung untuk persiapan pemilu nanti. Hasil wawancara dengan Koordinator divisi kaderisasi, pendidikan dan pelatihan cabang DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman, tentang pendidikan dan pelatihan calon anggota legislatif: “Setiap calon anggoata legislatif dari Partai Demokrat tidak diberikan pendidikan dan pelatihan, namun sebelum terpilih menjadi calon anggota legislatif di Partai Demokrat. Para calon anggota legislatif ini akan diberikan pelatihan dan pembekalan selama 3 hari tentang beberapa hal” (S B, 9 Maret 2013). Tabel No. 4 : Tanggapan Responden Tentang Pelatihan Dan Pembekalan Calon Anggota Legislatif Yang Akan Maju Pada Pemilu 2014.

109


Vol. III No.2 Oktober 2013 Tabel No. 4 : Tanggapan Responden Tentang Pelatihan Dan Pembekalan Calon Anggota Legislatif Yang Akan Maju Pada Pemilu 2014. No.

KRITERIA

FREKUENSI PRSENTASE

1.

Sangat efektif

-

-

2.

Efektif

8

26,66 %

3.

Kurang efektif

12

40 %

4.

Tidak efektif

10

33,33 %

JUMLAH

30

100 %

Sumber : Hasil olahan kuesioner 2013

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai pelatihan dan pembekalan calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman, tidak ada responden yang menyatakan sangat efektif, yang menyatakan efektif 26,66 %, menyatakan kurang efektif 40 %, dan yang menyatakan tidak efektif 33,33%. Pelaksanaan pelatihan dan pembekalan calon anggota legislatif masih belum efektif dijalankan oleh Partai Demokrat. Pelaksanaan ini masih kurang efektif dikarenakan dalam Pelatihan dan pembekalan ini dilaksanakan hanya tiga hari dan hanya membahas mengenai platfrom partai, peta perpolitikan dan tata cara pemilihan umum. Seharusnya pelatihan dan pembekalan ini dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pemilu. Calon anggota legisltif seharusnya mendapatkan pendidikan politik yang lebih maksimal untuk menghadapi pemilihan umum legislatif. Dimana Partai Demokrat membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menghadapi pemilihan umum dalam melakukan kompetisi politik. Langkah-langkah yang Ditempuh Oleh DPC Partai Demokrat Dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Polman Propinsi Sulawesi Barat Proses rekrutmen dalam penetapan calon anggota legislatif dilakukan melalui beberapa langkah-lankah yaitu: 1. Persiapan Pada tahap persiapan ini kegiatan yang POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

dilakukan oleh partai Demokrat yang membentuk sebuah tim penjaringan. Tugas-tugas tim khusus rekrutmen calon anggota legislatif tersebut diantaranya, menjaring calon anggota legislatif dari internal maupun eksternal partai atas dasar usulan dari bawah,menyusun kriteria calon anggota legislatif terutama dari sisi kompetensi dan keahlian, menentukan perbandingan calon anggota legislatif internal dan eksternal partai politik, serta menentukan syarat-syarat calon anggota legislatif yang objektif bebeas dari korupsi, grafikasi, kolusi maupun nepotisme. Hasil wawancara dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman: “Kami selaku pengurus DPC telah mempersiapkan segala sesuatu dalam penjaringan calon anggota legislatif ini, dimana kami telah membentuk tim penjaringan disertai dengan tugas-tugas yang akan diembang oleh tim ini. Bukan hanya itu, kami lebih pro aktif untuk mengajak kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam proses rekrutmen ini” (E K, 12 Maret 2013). 2. Pengumuman Pada tahap pengumuman ini Partai Demokrat melakukan pengumuman pendaftaran untuk bakal calon serta terbuka yang diumumkan melalui media massa dan surat pemberitahuan kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Hasil wawancara dengan Ketua tim penjaringan calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman: “Ini adalah salah satu tugas kami sebagai tim penjaringan, disini kami harus pro aktif dalam mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh kader-kader Partai Demokrat tentang pendaftaran yang kami buka sejak pertengahan bulan februari kemarin. Kami juga terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak para tokoh-tokoh masyarakat yang kami anggap berkompeten”(A K, 18 Maret 2013). 3. Pendaftaran Pada tahap pendaftaran ini para calon anggota legislatif diberikan formulir pendaftaran untuk kemudian diisi sesuai dengan 110


Vol. III No.2 Oktober 2013 data-data informasi tentang calon anggota legislatif yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi. Hasil wawancara dengan Ketua tim penjaringan calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman: “Dibandingkan pada tahun 2008 yang lalu, jumlah pendaftar pada tahun 2013 ini lebih sedikit, ini dimungkinkan karna adanya masalah-masalah yang terjadi di internal Partai Demokrat. Tetapi sekarang ini hampir semua dapil sudah terisi, yang awalnya hanya empat dapil, kemudian diubah menjadi lima dapil” (A K, 18 Maret 2013) 4. Verifiksi Guna lebih menjamin berjalannya seleksi secara transparan atas dasar kriteria yang diterapkan Partai Demokrat, setiap pengurus partai pada masing-masing tingkatan partai yang memiliki kewenangan di dalam penjaringan. Pada tahap verifikasi ini kegiatan yang dilakukan adalah meneliti kebenaran dan keabsahan atau seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon anggota legislatif, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai Demokrat yang mengatur mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif. Hasil wawancara dengan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman: “Pada tahap verifikasi, bakal calon diseleksi melalui pemeriksaan berkas yang dipersyaratkan oleh Partai Demokrat. Persyaratanpersyaratan yang diterapkan oleh Partai Demokrat antara lain, mereka diwajibkan mengumpulkan 250 KTP pendukung, setelah itu ada persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan KPU berupa SKCK (surat keterangan catatan kepolisian), surat keterangan kesehatan, surat keterangan domisili, dan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih” (H B, 14 Maret 2013). 5. Seleksi Khusus Pada tahap seleksi khusus ini Partai Demokrat melakukan kegiatan survei dan pengkajian terhadap nama-nama bakal calon anggota legislatif yang telah terjaring tersebut oleh suatu lembaga pengkajian profesional dan independen yang ditunjuk oleh DPP Patai POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

Demokrat akan untuk melakukan Fit and Proper Test (uji kepatutan dan kelayakan) tarhadap calon anggota legislatif dalam rangka mengetahui tingkat elektabilitas seluruh bakal calon yang diusulkan. Hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Polman dari fraksi Demokrat: “Ditahap seleksi ini semua bakal calon yang lolos verifikasi diuji kembali, apakah dia layak atau tidak untuk ikut berkompetisi. Tetapi di DPC Partai Demokrat sendiri belum sepenuhnya menerapkan seleksi ini, karna Partai Demokrat masih mengutamakan merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai basis massa yang banyak tanpa melalui seleksi ini” (S S, 20 Maret 2013). 6. Penugasan Pada tahap penugasan ini Partai Demokrat akan memberikan penugasan kepada bakal calon anggota legislatif, antara lain meliputi pelaksanaan program: a Melakukan rekrutmen anggota partai melalui kegiatan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota. b. Membantu penyiapan tenaga saksi dan pelatihan saksi. c. Melakukan program pemberdayaan masyarakat dan konstituen sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat dan konstituen. Hasil wawancara dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman: “Semua bakal calon anggota legislatif diberikan tugas untuk turun langsung ke masyarakat untuk bersosialisasi dan melakukan rekrutmen anggota partai yang nantinya akan diberi penilaian tersendiri” (E K, 12 Maret). 7. Evaluasi dan penilaian akhir Pada tahap evaluasi dan penilaian akhir ini bakal calon anggota legislatif ditugaskan, memberikan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja bakal calon anggota legislatif. Hasil wawancara dengan Ketua tim penjaringan calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman: 111


Vol. III No.2 Oktober 2013 “Ditahap ini adalah penilaian akhir, dimana semua hasil kerja bakal calon anggota legislati dievaluasi kembali dan hail penilaian diserahkan sepenuhnya kepada pengus partai� (A K, 18 Maret 2013). 8. Penetapan calon anggota legislatif Penetapan calon anggota legislatif dilakukan melalui rapat kerja partai, yang terdiri atas rapak kerja cabang, rapat kerja daerah, dan rapat kerja nasional, yang diadakan untuk menyaring bakal calon yang telah dievaluasi. Dalam hal ini, pengambilan keputusan untuk menetapkan calon anggota legislatif dilakukan dengan: a. Pengambilan keputusan dalam rakercab, rakerda dan rakernas ditempuh melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. b. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. c. Seluruh peserta yang hadir dalam rakercab, rakerda, dan rakernas memiliki hak suara dengan ketentuan satu peserta satu suara. Partai Demokrat menetapkan calon anggota legislatif melalui beberapa langkahlangkah yaitu: persiapan, pengumuman, pendaftaran, verifikasi, seleksi khusus, penugasa, evaluasi dan penilaian akhir, dan penetapan calon anggota legislatif. Semua langkah-langkah yang ditempuh oleh Partai Demokrat ini berdasrkan peraturan Parta Demokrat yang mengatur mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif. Namun dalam langkah-langkah ini masih ada yang belum diterapkan sepenuhnya oleh Partai Demokrat seperti seleksi khusus. Partai Demokrat lebih mengutamakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai basis massa yang banyak tanpa melalui seleksi khusus ini.Dalam proses rekrutmen ini, Partai Demokrat dalam memilih dan menetapkan calon anggota legislatif, faktor yang paling dominan dalam merekrut calon anggota legislatif adalh faktor ketokohan dimana seorang calon anggota legislatif itu pada umumnya mempunyai basis massa yang banyak yang sudah dikenal oleh masyarakat luas dan mampu mendokrak suara partai pada saat pemilihan umum nanti. POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

E. KESIMPULAN Pola rekrutmen calon anggota legislatif oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat menggunakan pola rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen terbuka terdapat dua mekanisme : Pertama, merekrut calon anggota legislatif di internal partai. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi kadernya yang menjadi pengurus di partai untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif. Kedua, merekrut calon anggota legislatif di eksternal partai. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi non kader partai untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif, seperti tokoh masyarakat dan para simpatisan. Namun dalam sistem rekrutmen Partai Demokrat belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dengan masih adanya masalah-masalah yang terjadi dalam proses rekrutmen calon anggota legisltif. Adapun masalah yang terjadi dalam rekrutmen calon anggota legislatif yaitu melakukan perekrutan calon anggota legislatif masih didominasi elit partai. Partai Demokrat tidak melakukan perekrutan secara sistematis, sehingga tidak menadaptkan calon anggota legislatif yang mempunyai kualifikasi berbedabeda yang dibutuhkan untuk memperjuangkan program partai di parlemen. Perekrutan calon anggota legislatif tidak dilakukan secara trasparan, akuntabel dan partisipatif. Langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat yaitu persiapan, pengumuman, pendaftaran, verifikasi, seleksi khusus, penugasan, evaluasi dan penilaian akhir, penetapan calon anggota legislatif. Semua langkah-langkah ini berdasarkan peraturan Partai Demokrat yang mengatur mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif. Partai Demokrat masih belum maksimal dalam menjalankan langkah-langkah penetapan calon anggota legislatif. Proses rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrat lebih memperioritaskan tokohtokoh masyarakat yang mempunyai basis massa. Faktor ketokohan adalah faktor yang paling dominan dalam memasang seorang calon anggota legislatif yang pada umumnya calon ini sudah dikenal oleh masyarakat luas. 112


Vol. III No.2 Oktober 2013 DAFTAR PUSTAKA Adham, Noor, S.H., M.H. (2007). Sumbangan Perusahaan Untuk Partai – Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas. Bandung : Mandar Maju Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta : Gramedia Pustaka Ilmu, Firmanzah, Ph.D, 2011. Mengelola Partai Politik – Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ihsan, A. Bakri. 2012. Politik tak Hanya Kekuasaan – Sisi Lain Kepemimpinan Presiden SBY. Jakarta : Expose Kumpulan Sejarah. 2012. Sajarah Partai Demokrat. http://pacitan.demokrat.or.id/ sejarah//html. diakses 11okober 2012 Pramono, Agus, 2005. Elit Politik: Yang Loyo dan Harapan Masa Depan, Yogyakata : Pustaka Sinar Harapan Prudjung, Chang. 2010. Rekrutmen Politik. http://Rekrutmen-Politik.html. diakses 12 November 2012 Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syafiie, Kencana, M.Si. 2012. Etika Politik. Bandung : Pustaka Reka Cipta Syarbaini, Dr. Syahtrial. M.A. dkk. 2011. Pengetahuan Dasar Ilmu Politik, Bogor : Ghalia Indonesia. Tifiacerdikia. Learning. 2012. Pengertian RekrutmenPolitik. http://pengertian rekrutmenpolitik.html. di akses 12 November 2012. Tobing, S.G, Andika. 2009. Kaderisasi dan Penetapan Caleg Partai politik . Skripsi. (Tidak Dipublikasikan) FISIP Universitas Sumatra Utara Medan. Usman, Husain. & Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi Aksara DOKUMEN - DOKUMEN: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Rahman, A. H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia, .Yogyakarta : Graha Ilmu

Arsip DPC Partai Demokrat

Rumahpemilu. 2012. Calon Anggota Legislatif. Http://Calonanggotalegislatif//Html. diakses 26 september 2012

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Program Umum Partai Demokrat 2010 – 2015

Sitepu, P. Antonius. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta : Graha Ilmu

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak-Jukis) Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif (DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota) Partai Demokrat Periode 20142019

Syafiie, Kencana, M.Si & Azhari, SSTP. 2010. Sistem Politik di Indonesia Bandung : Refika Aditama

*********

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 - Ishaq1, Jaelan Usman1, Andi Luhur Prianto1

113


Vol. III No.2 Oktober 2013

KINERJA KOMISI PEMILIHAM UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN TAKALAR Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2 2

1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar 90221 Tlp. O411-866972 ext. 107. Fax. O411-8655888

ABSTRACT This study aims to determine the performance of the Takalar Electoral Commission in the implementation of Takalar General Election and to identify supporting and inhibiting factors of the performance of the Electoral Commission to success the election of Takalar. This research is a descriptive-quantitative, and the population in the study were also as the sample. Data were collected by observation, questionnaires and developed by interviewing the respondent. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by the respond of respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. Results showed performance of Electoral Commission In Takalar Election is considered less successful and influenced by several supporting and inhibiting factors. The supporting factors for enhancing the Electoral Commision performance , namely: (a) . Communication , dynamic relationship that is created between the policy and the environment as a form of policy. (b) . Financial Resources , the use of efficient and effective budget and open in order to improve the performance of the Electoral Commission. (c). Human Resources , Improvement of human resources in the Electoral Commission is very important in regard to the targets to be achieved by the Electoral Commission in the Election process, while that the inhibiting factors in Electoral Commission performance enhancement , namely: (a). Financial Resources, General Election in Takalar delayed because the Election Fund has not been given . (b) . Community activity, many of Takalar communities as fishermen who could not follow the General Election and blind-voter. Keywords: performance, election commission, local election ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam Pelaksanaan Pemilukada dan untuk mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam mensukseskan pemilukada di Kabupaten Takalar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kuantitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar dikategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Komunikasi, Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan. (b). Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya. (c). Sumber Daya Manusia, Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilukada, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Sumber Daya Keuangan, Pemilukada di Kabupaten Takalar tertunda karena Dana Penyelenggaraan Pemilu belum diberikan. (b). Aktivitas Masyarakat, Banyaknya masyarakat Takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti Pemilukada dan menjadi golput. Kata kunci: kinerja, komisi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah.

114


Vol. III No.2 Oktober 2013 A. PENDAHULUAN Dalam Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundansgan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Penyelenggaraan PEMILU yang bersifat LUBER JURDIL hanya dapat terwujud apabila penyelenggara PEMILU mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara PEMILU yang lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas. Berbeda pada Komisi Pemilihan Umum yang sebelumnya, saat itu Komisi Pemilihan Umum beranggotakan para fungsionaris peserta pemilihan umum yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena publik melihat begitu banyaknya unsur kepentingan yang mewaranai setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan Komisi Pemilihan Umum harus menghadapi situasi rumit yang tidak dapat terselesaikan. Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 15 tahun 2011, yang bunyinya “Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya�. Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU No. 15 tahun 2011 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU Pusat dan KPU Daerah. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 15 tahun 2011 “Dalam

menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat. Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu Sekretariat Jenderal (Setjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, Setelah terbentuk, PPS membentuk kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain PPK dan PPS, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN adalah menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selanjutnya, PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Hakekat Pemilukada adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan secara LUBER JURDIL. Sesuai dengan Undang- Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, terjadi perubahan dalam hal wewenang terkait regulasi yang mengatur tentang Pemilu. Dalam undang undang tersebut terjadi perubahan istilah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) menjadi Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Hal ini karena semua peraturan mengenai Pemilu di daerah berada pada kewenangan KPU Pusat, sedangkan KPU Kabupaten/ Kota tidak berhak mengaturnya. Jadi pada ranah dan rezim Pemilu kali ini istilah tersebut diganti dengan Pemilukada. Pemilu dan Pemilukada Kabupaten Takalar merupakan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Takalar sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional. tatap. dan mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan, dan professional berdasarkan azas-azas pemilu demokratik dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

115


Vol. III No.2 Oktober 2013 Sifat nasional KPU karena strukturnya ada di tingkat nasional (Pusat) kemudian ditingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ kota begitu juga Sekretariat Jenderal KPU di pusat kemudian di sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ kota. Sebagai sarana untuk perwujudan kedaulatan rakyat, Pemilukada merupakan agenda strategis demokratisasi di tingkat daerah yang nantinya diharapkan dapat membawa perbaikan-perbaikan dalam hal tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Jika melihat pada capaian yang tercatat di beberapa daerah, terutama sejak dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah, peran Kepala Daerah dalam mendorong inovasi program program pembangunan di daerah terasa demikian strategis dan signifikan. Semakin terlihat jelas bahwa peran Kepala Daerah dalam praktek politik yang demokratis dan mengkaitkannya dengan agenda-agenda perbaikan kesejahteraan masyarakat demikian kuat. Pada komisi pemilihan umum akan menggelar Pemilukada secara langsung, Setelah sebelumnya, yaitu tahun 2002 hajatan Pemilukada secara langsung telah dilaksanakan. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Takalar untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilukada Takalar. Masih tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan Pemilukada terkait dengan faktor teknis dan faktor non teknis. Maka, pada tahun 2007 tersebut terjadi pengunduran pelaksanaan Pilkada yang membuat kondisi di masyarakat tidak menentu, sehingga tingkat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu sebesar 167.143 dengan persentase 46,68 %,3 Menyikapi hal tersebut menjadikan KPU Kabupaten Takalar dituntut bekerja lebih optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilukada Tahun 2012. Untuk itu pada tahun 2012, KPU Kabupaten Takalar berusaha menciptakan iklim Pemilukada yang damai, sportif dan berbudaya. Mencermati dari tahapan Pilkada tahun 2007 silam hanya meliputi dua tahapan saja yaitu masa pelaksanaan dan tahap penyele-

saian. Namun Pemilukada Kabupaten Takalar pada tahun 2012 ini ada tiga macam tahapan kegiatan Pemilukada yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian, tentu merupakan sebuah tugas yang amat rumit dan memerlukan banyak strategi bagi KPU Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tata kerja program dan kegiatan dari ke tiga tahapan Pemilukada tersebut. Yang pada akhirnya nantinya diharapkan dengan ketiga tahapan tersebut akan diperoleh hasil yang maksimal dalam Pemilukada. Penulis tertarik meneliti terhadap persoalan di atas dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan hasil dan berguna bagi Kabupaten Takalar. B. KERANGKA TEORITIS Kinerja berasal dari kata Job performance yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang. Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja,pencapaian kerja atau hasil kerja, penampilan kerja (Lembaga Administrasi Negara ; 1992), Sedangkan menurut anwar prabu (2004 ; 67) pengertian kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitias yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam melakukan suatu pekerjaan, seorang pegawai hendaknya memiliki kinerja yang tinggi. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dicapai, bahkan banyak pegawai yang memiliki kinerja yang rendah atau semakin menurun walaupun telah banyak memiliki pengalaman kerja dan lembaga pun telah banyak melakukan pelatihan maupun pengembangan terhadap sumber daya manusianya, untuk dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja pegawainya. Kinerja pegawai yang rendah akan menjadi sutau permasalahan bagi sebuah organisasi atau lembaga, karena kinerja yang dihasilkan pegawai tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Untuk memberikan gambaran tentang kinerja pegawai, berikut ini adalah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan kinerja pegawai.

Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

116


Vol. III No.2 Oktober 2013 Dalam kamus bahasa inggris (Melinda ; 2005) kinerja diartikan sebagai “Performance is ability to perform, capacity achieve and desired result (Webster third). (New International dictionary ; 1966)”. Kinerja didalam kamus bahasa Indonesia (1994 ; 503) dikatakan bahwa kinerja merupakan : (1) sesuatu yang dicapai (2) prestasi yang diperlihatkan (3) Kemampuan kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau karyawan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Grounlud dalam bukunya “human competence engineering worthly performance” memberikan pendapatnya seperti yang dikutip oleh arif rahman (1997; 26) “kinerja adalah penampilan perilaku kerja yang ditandai oleh keluwesan gerak, ritme atau urutan kerja yang sesuai dengan prosedur sehingga diperoleh hasil yang memenuhi syarat berkualitas, kecepatan dan jumlah”. Untuk mengukur kinerja, dapat digunakan beberapa ukuran kinerja. Beberapa ukuran kinerja yang meliputi; kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja. Ukuran prestasi yang lebih disederhana terdapat tiga kreteria untuk mengukur kinerja, pertama; kuantitas kerja, yaitu jumlah yang harus dikerjakan, kedua, kualitas kerja, yaitu mutu yang dihasilkan, dan ketiga ketepatan waktu, yaitu kesesuaiannya dengan waktu yang telah ditetapkan. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prsetasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistimatis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian adalah proses penaksiran atau penentuan nilai, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang ataupun sesuatu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam

suatu periode tertentu. Prestasi yang dimaksud adalah efektifitas operasional organisasi baik dari segi manajerial maupun ekonomis operasional. Dengan kinerja kita dapat mengetahui sampai seberapa besar peringkat prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalan seseorang karyawan dalam menjalankan amanah yang diterimanya. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten/Kota dan diatur secara khusus dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu telah berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan suatu sistem politik. Dalam sebuah negara yang menganut demokrasi. Pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemilu merupakan wujud paling nyata daripada demokrasi. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena pemilu merupakan wujud dari pelaksanaan

Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

117


Vol. III No.2 Oktober 2013 demokrasi. Pemilu merupakan komponen penting di dalam negara demokrasi yang menganut system perwakilan sebab berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikuspolitikus yang akan mewakili suara rakyat di lembaga perwakilan. Pemilu pada dasarnya adalah sarana untuk membangun kelembagaan politik yang demokratis. Pemilu sesungguhnya digelar untuk menjamin proses kompetisi dan pergantian kekuasaan yang dapat berjalan dengan aman, damai, dan professional. Penyelenggaraan Pemilukada harus dilasanakan berdasarkan prinsip prinsip demokrasi sehingga prinsip demokrasi didalamnya harus ditegakkan dalam rangka menyelenggrakan Pemilukada. Pemilukada adalah instrument demokrasi dan hanya dengan Pemilukada pergantian kepemimpinan dapat berlangsung sesuaidengan prosedur demokrasi yang benar. Artinya, tidak ada mekanisme selain Pemilukada untuk memfasilitasi terjadinya pergantian kekuasaan secara damai dan demokratis. Dalam sejarah demokrasi, Pemilukada yang teratur merupakan cara yang damai dalam mengganti pemerintahan. Dengan demikian, Pemilukada menghindarakan penggunaan kekerasan dalam menggantikan pemerintahan yang tidak dikehendaki oleh rakyat lagi. Didalam pelaksanaan pemilu kepala daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan (aparat) pelaksana KPU itu sendiri, khususnya yang telah berlangsung pada masa pergeseran dari rezim pemilihan kepala daerah ke rezim pemilihan umum. Untuk itu, pencermatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemilu kepala daerah senantiasa dan diawali dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalan pemilu dari tanah air beserta penyelenggara atau pelaksanaanya yang untuk waktu yang lama di jalankan oleh pemerintah. Baru beberapa tahun dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat mandiri. Mencermati pelaksanaa pemilu yang berlangsung ditanah air selama ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu itu berbeda-beda di setiap masa. Berbeda dalam hal sistemnya maupun legitimasi formal yang di kandung dalam Undang-Undang sebagai dasar pelaksanaanya. Hal dapat dipahami sebagai Refleksi dari pergeseran dinamika dan perkembangan

masa yang terus berubah dan hal itu sudah mestinya diikuti oleh sistem sosial masyarakat yang juga terus berkembang dinamis dari waktu ke waktu dengan mengakomodsikannya dalam bentu hukum, khususnya UndangUndang. Didalam pelaksanaanya, penyelenggara pemilu oleh pemerintah itu secara teknis diselenggarakan oleh kementerian dalam negeri, yang kedudukannya sebagai pembantu presiden. Netralitasnya ketika peran pemerintah pada bidang politik begitu besar karena kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan tadi. Bahkan sebelum pemilu dilaksanakan pun sudah dapat ditebak bahwa pemenangnya adalah partai pemerintah dengan pemenang mutlak pula. Peran serta masyarakat direkayasa sedemilkian rupa sehingga mencerminkan suara yang sangat besar sebagai bagian dari upaya menamkan kesan bahwa pemenangnya benar-benar legitimate dan memperoleh dukungan sangat kuat dari rakyat. Pada perkembangan berikutnya setelah sekurangnya empat kali penyelenggara pemilu, dibentuk Ksomisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga yang pada awal pembentukanya beranggotakan orang-orang yang non partisan dan kebayakan dari kalangan pengurusan Tinggi Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM). Kewenanganya boleh disebut cukup besar, pada awal meneyelenggarakan Pemilu. Namun pada waktu itu, terutama substansi yang berhubungan dengan dengan orientasi baragam dari parpol pemilu dapat diselasaikan dengan baik. Bahkan perkembangan berikutnya terjadi pelenggaran hukum oleh Anggota KPU yang membawa tindak pidana korupsi. Suksesnya Penyelenggaran pemilu tidak cukup untuk menutup cacat hukum yang membawa beberapa anggotanya ke penjara. Sebuah pengalaman berharga yang membawa persepsi beragam tentang modus tindakan korupsi pada lembaga penyelenggara pemilu. Berbagai dari yang disampaikan untuk menghindarkan diri ternyata kandas karena beberapa anggota KPU harus menerima kenyataan bahwa mereka terindikasi, dan akhirnya terbukti secara yuridis melakukan tindak pidana dan untuk itu harus menjalani hukuman.Sejak awal

Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

118


Vol. III No.2 Oktober 2013 pembentukan KPU untuk pemilu tahun 1999, mengemuka berbagai permasalahan. Pada satu sisi hal ini dapat dimaklumi karena lembaga tersebut baru saja dibentuk dan masih mencari style kinerja yang mapan dan terukur. Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional bahwa penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota adalah satu kesatuan organisasi berjenjang walaupun telah ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing masing oleh undangundang. KPU provinsi adalah organ dari KPU yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, pedoman, dan program dari KPU, terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Di sisi lain, KPU provinsi harus mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/kota. Di berbagai Negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat nasional dan Panitia Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negaranegara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan. Namun para perancang undang-undang pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu eksis, karena karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundangundangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang luber dan jurdil. Potensi kisruh akibat ketidak akuratan DPT akan tetap ada selama basis data yang digunakan untuk menyusun DP4, DPS dan DPT ini juga masih lemah. Dengan tingkat persebaran penduduk yang tidak merata, mobilitas yang tinggi di perkotaan, serta

tingginya biaya untuk melakukan verifikasi, maka asumsi yang harus digunakan adalah bahwa daftar pemilih tidak pernah tetap. Padahal data pemilih disusun berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali. Maka tidak ada pilihan lain selain melakukan perbaikan administrasi kependudukan agar menjadi lebih modern. Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang sudah dimulai digunakan pada Pemilu 2009, musti di dalam bentuk data digital yang tersentralisir sehingga mudah diverifikasi. Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penulis yang penulis lakukan. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota harus bisa menjaga ekspektasi masyarakat terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu. Materi hasil Bimbingan Teknis hendaknya dijadikan pedoman pengawasan Pemilu agar anggota Panwaslu Kada bisa bekerja dengan baik. Inti dari kegiatan Bimbingan teknik ialah Bawaslu dan Panwaslu bisa bekerja secara sinergis, saling memberi masukan satu sama lain. Dan yang terpenting adalah membentuk integritas individu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Kada sehingga selalu ada kesadaran untuk bekerja dengan baik. Berkenaan dengan pembentukan danpenetapan Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pembekalan bagi Panwaslu yang telah terbentuk yang melaksanakan Pemilu yang telah terbentuk yang melaksanakan Pemilu Kada Kabupaten/ Kota Tahun 2012. Pembekalan ini akan sangat bermanfaat bagi setiap Anggota Panwaslu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,�. Kepala Sekretariat Bawaslu mengatakan bahwa tujuan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan serta menanamkan nilai-nilai integritas, dan soliditas, netralitas Anggota Panwalu Kada dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekurangan dalam kinerja KPU yang sudah dibahas sebelumnya, kiranya dapat

Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

119


Vol. III No.2 Oktober 2013 diukur melalui membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS. Tugas KPU adalah mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum dari tingkat pusat hingga TPS di berbagai daerah seluruh Nusantara. Melihat kenyataan yang ada, nampaknya memang kinerja KPU dapat ditetapkan sebagai sebuah kegagalan, mengingat kisruh penetapan DPT dan pelaksanaan PEMILU yang mengakibatkan “menurun�nya tingkat partisipasi politik. Hal tersebut menjadi kegagalan KPU dalam melaksanakan membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS. C. METODE PENELITIAN Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada di Kab. Takalar. Dasar penelitian adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Mengingat fokus dari penelitian ini adalah kinerja komisi pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Takalar, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tim sukses para kandidat, Tokoh Masyarakat (LSM), Panwaslu, dan Calon Kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjumlah 42 Orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sampel kuota mengingat jumlah populasi yang telah kami tentukan, maka seluruh populasi adalah sampel jenuh yaitu sebanyak 42 orang Responden, terdiri dari: Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 5 orang, Tim sukses para Kandidat, sebanyak 7 orang, Tokoh Masyarakat,

sebanyak 13 orang, Panwaslu, sebanyak 10 orang dan Calon Kandidat, sebanyak 7 orang, informan: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Tokoh Masyarakat, Calon Kandidat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas : Data kualitatif serta kualitatif serta sumber data terdiri dari atas : Data primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data : Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (library study), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari studi lapang (field Research) Studi lapang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: Observasi, Wawancara dan kuesioner. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelola adalah teknis analisis deskriptif kuantitatif dari data hasil kuesioner yang diedarkan dan didukung oleh hasil observasi dan wawancara informan setelah itu dikumpulkan kemudian dianalisis dan diolah melalui tabel frekuensi. D. HASIL DAN PEMBAHASAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN TAKALAR Dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum tentunya dengan memperhatikan tahapan-tahapan kerja yang telah terstruktur yaitu Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyelesaian. 1. Persiapan Berikut wawancara penulis dengan Informan mengenai persiapan KPU sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang anggota KPU Kabupaten Takalar bahwa: “KPU Kabupaten Takalar telah membuat persiapan yang matang dalam pesta demokrasi rakyat yaitu Pemilukada, dimana kami semua para pemangku amanah yang dipercayakan

Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

120


Vol. III No.2 Oktober 2013 untuk menyelenggarakan pemilu telah bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan prosedurnya secara bertanggung jawab dan profesional”. (Wawancara, Hj. A. TC S, , 13 Desember 2012) Persiapan yang dilakukan oleh KPU saat ini berjalan dengan baik meskipun ada beberapa masalah yang muncul pada persoalan teknisnya. Namun menurut penulis bahwa persiapan yang dilakukan KPU belumlah cukup untuk penyelenggaraan Pemilukada dari segi pendataan daftar pemilih tetap. KPU perlu lebih meningkatkan kinerja secara profesional dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghasilkan pemilukada yang baik. 2. Pelaksanaan Berikut wawancara penulis dengan Informan mengenai pelaksanaan KPU sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang anggota KPU Kabupaten Takalar bahwa: “Kami bekerja semaksimal mungkin dalam pelaksanaan Pemilukada ini dengan menjalin komunikasi yang baik mulai dari Ketua KPU hingga Ketua KPPS dimana segala bentuk masalah sekecil mungkin akan kami atasi secepatnya, proses kerja kami terstruktur dengan baik, dengan proses penentuan Ketua KPPS dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman sebelumnya agar pelaksanaan Pemilukada di TPS dapat berjalan lancar dan baik”. (Wawancara, A N, 13 Desember 2012). Hasil kerja secara kualitas dan kuantitias yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berhasil akan tetapi menurut penulis jangan hanya menentukan Ketua KPPS dari sisi pendidikan dan pengalamannya akan tetapi juga menganalisa dari sisi kenetralan individu yang akan menjadi Ketua KPPS. 3. Penyelesaian Berikut wawancara penulis dengan Informan mengenai persiapan KPU sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Takalar bahwa:

“Terjadi sengketa pemilu dari kandidat nomor urut 4 yaitu H. Syamsari Kitta, S,pt, MM, dan Ir. H. Hamza Barlian, MS dan yang di usung partai politik PKS,PKB,dan PDIP. dan nomor urut 6 yaitu Drs. H. Andi Makmur A,S, dan H. Nashar A.Baso, SH,M,si yang di usung partai politik PPK,PDK,PKNU, dan PARTAI DEMOKRAT. Hasil yang menang tidak cukup dari 30% dan juga permasalahan di TPS yang terdapat anak-anak yang belum cukup umur terdaftar sebagai pemilih, serta pemilih yang bukan orangnya dalam daftar ikut memilih (Joki pemilih). Prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menjelaskan di atas penyelesaian Pemilukada di Kabupaten Takalar telah mencapai target, Menurut penulis walaupun kadangkalanya dalam suatu kompetisi pasti ada yang kalah dan ada yang menang, maka dari itu KPU dalam penyelesaiannya harus mampu mengembil sikap dalam penyelesaian sengketa yang terjadi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan telah disepakati bersama agar mewujudkan proses demokrasi yang baik. FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDUKUNG KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN TAKALAR Dari hasil kuesioner dan wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar. Faktor Pendukung Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Takalar yaitu sebagai berikut: 1. Komunikasi Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan, dalam hal ini terutama hubungan atau interaksi antara penyelenggara-penyelenggara kebijakan dan yang menetapkan kebijakan. Banyaknya responden yang mengatakan sangat baik maka interaksi antara penyelenggara Pemilihan Umum dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal ini sependapat

Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

121


Vol. III No.2 Oktober 2013 dengan yang dikatakan dengan informan kami dalam wawancara yang kami lakukan, bahwa: “Hubungan yang terjalin antara Komisi Pemilihan Umum dengan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini sangat baik. KPU berusaha sangat tanggap dalam menjalin komunikasi dalam proses penyeleksian dan pelaksanaan dengan tujuan agar informasi dalam bentuk peraturan KPU yang berlaku dapat tersosialisasi semaksimal mungkin�. (Wawancara, Agsl,19 Desember 2012). Pencapaian tujuan peningkatan Negara yang berdemokratis yang dituangkan dalam proses Pemilihan Umum untuk menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara jujur, adil, terbuka, efektif dan profesional. Menurut saya bahwa pada dasarnya, ketika suatu proses demokratisasi tidak berjalan sesuai dengan tujuannya, maka yang menjadi masalah adalah pola komunikasi informasi yang seiring tidak dikomunikasikan dengan baik kepada peserta Kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk itu diharapkan adanya perbaikan pola komunikasi kebijakan yang lebih baik. 2. Sumber Daya Finansial Pada kenyataan, sumber daya finansial memainkan peranan yang sangat penting untuk menggerakkan lembaga/organisasi dalam suatu kegiatan. Banyaknya responden yang mengatakan sangat penting maka dalam meningkatkan Kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sangat ditunjang oleh sumber daya finansial, sebagaimana diutarakan oleh Sekretaris KPU Takalar bahwa: Dengan melihat pertambahan penduduk sekarang ini yang semakin meningkat pesat, sangat diperlukan adanya pendanaan yang memadai untuk memaksimalkan kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilukada, maka dari itu anggaran yang diperlukan juga semakin bertambah. Penetapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 12 Juli 2012 ditunda ke tanggal 04 Oktober 2012 dikarenakan dana yang akan digunakan belum diturunkan ke KPU Kabupaten Takalar. (Wawancara, Agsl, 25 Oktober 2012).

Sarana dan prasarana KPU sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu. Namun yang perlu diperhatikan menurut saya adalah penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kemaksimalkan kerjanya dan tidak terlalu merugikan sumber keuangan Negara. Anggaran Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Takalar sudah lebih dari yang diharapkan karena proses pemilukada hanya dilaksanakan dalam satu putaran saja yang hanya menghabiskan Rp. 6.999.840.838 dan putaran kedua tidak dilaksanakan jadi sisa anggaran KPU yang tidak dipergunakan sebanyak Rp. 1.999.264.680. 3. Sumber Daya Manusia Sumber daya yang paling utama dalam menjalankan suatu Lembaga/Organisasi adalah sumber daya manusia karena organisasi tidak digerakkan oleh mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian, cara organisasi dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal manajemen Lembaga/Organisasi. Melalui sumber dayanya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi semua masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. banyaknya responden yang mengatakan sangat baik maka peningkatan sumber daya masyarakat yang sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja dapat dikatakan sudah sangat baik. Dalam wawancara kami dengan Ketua KPU, bahwa: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berusaha meningkatkan sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menunjang kinerja KPU. Tentu hal ini didukung dengan usaha membuka peluang bagi masyarakat takalar untuk mendapatkan kesempatan lapangan pekerjaan. (Wawancara, FA,17 Oktober 2012). Peningkatan Kinerja adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan dalam memperlancar

Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

122


Vol. III No.2 Oktober 2013 Aktivitas masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup baik itu primer maupun sekunder. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Takalar berprofesi sebagai nelayan dilihat dari letak geografisnya yang tinggal dipesisir untuk itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka pergi melaut. Kendala yang dihadapi KPU Takalar saat ini masyarakat tidak dapat mengikuti Pemilukada pada bulan juli karena pada bulan juli masyarakat pergi FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR mencari ikan di laut dan mempengaruhi jumlah peserta wajib pilih yang akan datang memberikan partisipasi politiknya maka dari 1. Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan merupakan hal itu diundurlah pemilihan umum kepala dan esensial untuk menjamin aktivitas kerja Ko- wakil kepala daerah pada bulan oktober. misi Pemilihan Umum. Peran dan konstribusi pernyataan informan kami dalam wawancara, daya ini penting sekali, mengingat hampir bahwa: “Banyak masyarakat yang tidak dapat setiap ruang gerak kerja membutuhkan pendanaan. Mulai dari sewa gedung kantor dan mengikuti Pemilukada pada bulan Juli 2012 pemeliharaannya, serta peralatan kantor, karena pergi melaut mencari ikan sebagai rapat-rapat kerja, dan gaji pegawai. Sumber sumber pendapatannya ini mengakibatkan daya keuangan sangat diperlukan dalam pro- jumlah pemilih berkurang dan menghambat ses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten proses sosialisasi yang dilakukan KPU dalam Takalar karena segala bentuk aktivitas apabila partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.� tidak di dukung oleh pendanaan maka kerja (Wawancara, Tjdn, 14 November 2012). yang akan dilakukan tidak dapat berjalan lancar Dalam upaya peran dan partisipasi masyakarena semuanya memerlukan biaya. Mengenai hal ini informan kami yaitu salah satu pegawai rakat dilakukan peningkatan sosialisasi oleh KPU. Menurut saya bahwa dalam upaya ini KPU dalam wawancara mengatakan bahwa: “Penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten diperlukan suatu pola yang tepat pada sasaran Takalar tertunda dikarenakan dana pemilu- dan tenaga yang ahli dalam bidangnya, agar kada belum turun sehingga jadwal pelaksanaan- tujuan sosialisasi yang ingin dicapai KPU nya yang semestinya dijadwalkan tanggal 12 dapat maksimal dan efektif. Juli 2012 diundur pada tanggal 04 Oktober E. KESIMPULAN 2012. (Wawancara, Sl ,14 November 2012). Berdasarkan hasil penelitian pada bagian Sumber daya keuangan merupakan hal esensial untuk menjamin aktivitas politik yang sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan berkelanjutan, konstribusi sumber daya ini bahwa: Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam penting sekali. Akan tetapi menurut penulis walaupun anggaran yang dipersiapkan untuk Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Takalar menyelenggarakan Pemilukada banyak tetapi dapat meningkatkan proses demokrasi di Inapabila anggota KPU tidak mampu untuk donesia dengan efektifitas proses pelaksanaan mengelolanya dengan baik maka hasilnya pun yang lebih baik. Namun di sisi lain kinerja KPU akan tidak baik, maka dari itu KPU harus ini masih perlu di tingkatkan dalam hal ini mampu mengelola keuangan yang ada secara persiapan yang lebih baik karena masih ada terjadi permasalahan yaitu proses penyelengefektif dan efisian. garaan Pemilukada masih belum optimal dari keakuratan daftar pemilih yang di dalamnya 2. Aktivitas Masyarakat proses pelaksanaan pemilihan umum. Menurut saya Kinerja KPU Kabupaten Takalar dilakukan dalam semua tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian dari semua tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar. Peningkatan sumber daya manusia/pelaksana menjadi begitu penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU.

Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

123


Vol. III No.2 Oktober 2013 terdapat pemilih yang masih tergolong anakanak yang belum memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, dan juga di temukan di TPS peserta pemilu yang bukan orang sebenarnya yang telah terdaftar. Untuk itu dalam meningkatkan kinera KPU perlu adanya sistem pelaksanaan yang lebih profesional dan sistem pengawasan yang lebih baik. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Takalar yaitu: (a). Komunikasi, (b). Sumber Daya Finansial, dan (c). Sumber daya manusia. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Kinerja KPU adalah (a). Sumber daya keuangan. (b). Aktivitas Masyarakat.

Meyer, Thomas. 2002 Demokrasi; Sebuah Pengantar untuk Penerapan. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung. Nuridin, Rachamad K. Dwi Susilo, Tri Sulistyaningsih, 2006, Kebijakan Elitis Politik Indonesia, Malang : Penerbit Pustaka Pelajar-FISIP UMM Prihatmoko, Joko. 2005. Pilkada Langsung. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Rakhmat, Jalaluddin. 1993. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya Ramlan Surbakti dkk, 2008, Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Partnership for Governance Reform Indonesia

DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Nadir, 2005, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Malang : Penerbit Averroes Press Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta : Rineka Cipta,

Rauf Maswadi, dan Nasrun Mappa. 2005. Indonesia dan Komunikasi Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sarundajang, 2012, Pilkada Langsung Problematika dan Prospek, Jakarta : Kata Hasta Pustaka

Bratakusumah, Dedy S, dan Solihin, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Salossa, Daniel. 2005, Pilkada Langsung. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo

Budiardjo, Miriam. 1996. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Utama.

Soehartono, Irawan. 2004. Metode penelitian Sosial. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Duverger, Maurice. 1998, Sosiologi Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tim Edukasi, 2005, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Yogyakarta : Pondok Edukasi,

Faisal Sanifah,1990. Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasinya. Malang: YA3 Fathurrohman, Deden & Sobari,Wawan. 2002. Pengantar Ilmu Politik. Malang:UMM Press Hikam, M.A.S. 2007, “Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik� Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta : PPW LIPI & Sinar Grafika.

Tricahyo, 2009, Reformasi Pemilu, Malang : In-Trans Publishing Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Wahidin, 2008, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

********* Kinerja Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 di Kabupaten Takalar - Muhammad Fajri Ichsan1, Muhajirah Hasanuddin1, Syamsir Rahim2

124


Vol. III No.2 Oktober 2013

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA Muh. Arifin 1, Alimuddin Said 1, Andi Nuraeni Aksa 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. 0411 – 866972 ext. 107 Fax. 0411 – 865588

ABSTRACT The purpose of this study was to analyze the role of the government in Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa Regency, as well as the factors of social welfare improvement in Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency. Type of this research was survey study which was direct to the object of the research descriptively by the informants that had been determined in advance. The data collected primarily and secondarily by data collection techniques as follows: observation, and in-depth interviews to the informants and the last five years secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively. Based on the research results showed that the Government's role in improving public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency, from those, it can be concluded that the implementation of the government's role could be seen from the organizers of the event of sub-district government, community empowerment, community services, the implementation of public peace and order, and maintaining public service infrastructure and facilities were not maximum, it was proved by the activities and urban government programs did not run optimally, empowerment and improving the welfare of the people in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency. Factors affecting the public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency included internal factors and external factors. Internal factors were income, education, and employment, while external factor was the ease. Keywords: role of government, public welfare. ABSTRAK Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan faktor-faktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Keurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. jenis penelitian adalah penelitian survey langsung ke objek penelitian dengan tipe deskriptif dengan informan yang telah di tentukan. Data dalam penelitian ini di kumpul dengan data prime dan sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa ; observasi, dan wawancara secara mendalam terhadap informan dan data sekunder lima tahun terakhir. Data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mnnjukan bahwa peran Pemerintah kelurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah kelurahan dilihat dari penyelenggara kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeilharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, belum maksimal, seperti kegiatan dan program pemerintah kelurahan tidak berjalan secara maksimal, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ; pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternal seperti kemudahan. Kata kunci: peran pemerintah, kesejahteraan masyarakat.

125


Vol. III No.2 Oktober 2013 A. PENDAHULUAN Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan instrumen utama bagi pemerintah Indonesia. Selama 60 tahun, UUD 1945 ini telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara mendasari cara negara (pemerintah) dalam mendefinisikan perannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Apakah negara harus terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, ataukah negara hanya melibatkan diri sebatas pada bidang-bidang diluar kemampuan masyarakat? Apakah segala urusan harus dikendalikan pemerintah pusat, atau sejauh mungkin dilaksanakan oleh pemerintah lokal, kecuali hal-hal fundamental yang menyangkut kepentingan umum masyarakat negara? Hal-hal tersebut merupakan persoalan-persoalan yang signifikan. Penyelenggaraan pemerintahan di indonesia diarahkan untuk menjadi mewujudkan tujuan nasional (National Goal) yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi pemerintahan pada umumnya berupa penyediaan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan fungsi pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosio-kultural, kesatuan dan pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila serta menjaga tegak, lestari dan utuhnya Negara Republik Indonesia. Dilihat dari fungsi dan tugas pemerintah seperti teridentifikasi di atas, maka dalam mengoptimalkan penyelenggaraannya diperlukan

penerapan good governance sebagai suatu tata pemerintahan yang baik yang di dalam pelaksanaannya didukung tiga pilar utama yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta. Prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut : akuntabilitas, Transparansi, Rule of law,. Kapabilitas, Responsif. Pemerintahan Umum adalah suatu sistem yang dikembangkan dalam rangka memeliahara persatuan dan kesatuan seluruh elemen pemerintahan melalui asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Pemerintahan umum bertujuan untuk memelihara keutuhan negara yang apa pada umumnya dilakukan secara seragam melaui standarisasi yang rasional dan didasarkan pada kepentingan negara. Dalam menjalankan peranannya, pemerintah umum dapat memilah-milah kewenangan dan bahkan dapat mendistribusikan kewenangan secara rasional dan hierarkis kepada pemerintahan bawahan melalui suatu sistem dan perangkat birokrasi yang efisiensi. Pada zaman modern ini, sistem pemerintahan umum dihadapkan pada suatu fenomena politik dimana kekuasaan sentral tersebut dituntut untuk dibagikan seleluasa mungkin kepada unit-unit pemerintahan di daerah dengan alasan-alasan efisiensi dan menyesuaikan kebijaksanaan negara pada kebhinekaan pemerintahan di daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap faktorfaktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

126


Vol. III No.2 Oktober 2013 menyeluruh keseluruh pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kerangka sistem Pemerintahan di Indonesia, peran dan fungsi pemerintah Kelurahan merupakan bagian penting dan menentukan, terutama bila dikaitkan dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi pelayanan masyarakat yang selama ini menjadi permasalahan dan keluhan masyarakat pada kenyataannya belum memenuhi harapan masyarakat. Kedudukan Kantor Lurah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Baik buruknya pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan merupakan cerminan dari Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah Kelurahan harus benarbenar menampilkan sosok sebagai instansi Pemerintah yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, dengan kualitas pelayanan yang baik, sehingga mampu menampilkan citra positif dari Pemerintah secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan mengapa negara ini terbentuk. Kesejahteraan masyarakat akan berimbas pada politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat bisa diartikan sebagai pilar utama dalam bangunan yang bernama

negara. Tanpa kesejahteraan masyarakat sebuah negara akan jalan di tempat. Jika merujuk teori motivasi Maslow. Rumah adalah kebutuhan utama yang harus terpenuhi sebelum menginjak tangga selanjutnya. Memiliki rumah berarti memiliki tempat bermukim. Bisa dibayangkan jika kehilangan rumah. Menjadi gelandangan, numpang, dan sewa rumah adalah pilihan utama. Pendidikan adalah kunci untuk menjadi sejahtera. Pendidikan yang dienyam oleh warga menjadi ukuran kesejahteraan. Terbukti bahwa kebanyakan warga Indonesia tidak bisa mengenyam perguruan tinggi. Mayoritas masyarakat mandek di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kesejahteraan tidak bisa dilihat sebagai angka dan data semata. Namun, secara riil mesti diamati. Kenyataannya, kesenjangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin benar ekstrem. Masyarakat telah mengartikan sifat dalam kesejahteraan masyarakat sangat kualitatif, yakni ada jaminan kemanan untuk mengamankan harta tapi mereka sehingga hidupnya tenang, akan tetapi negara justru sebaliknya, yakni pertambahan ternak sapi mereka yang diperoleh secara kredit sebagai indikasi semakin sejahtera hidup mereka. Sejahtera ditangkap sebagaimana memahami kemiskinan, yang diartikan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Pertanyaannya, apakah ketidaksejahteraan masyarakat itu identik dengan kemiskinan? Kelihatannya ada asumsi menyamakan keduanya, meskipun kemiskinan itu dapat merupakan salah satu indikasi ketidaksejahteraan. Akhir dari semua jawaban ini adalah peningkatan pendapatan perkapita, meskipun indikasi mutakhir tidak hanya dilihat pendapatan perkapita, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan hidup minimum seperti kemampuan mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemenuhan nutrisi. Adapun upaya pemerintahan kelurahan dalam rangka memenuhi dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan adalah dengan memperbaiki sarana-sarana pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Perbaikan layanan kantor kelurahan mencakup sarana fisik yang langsung berhubungan dengan fasilitas pendukung layanan sebagai tempat atau lokasi

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

127


Vol. III No.2 Oktober 2013 waktu melayani kebutuhan masyarakat, maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pegawai kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik peningkatan kemampuan secara kepribadian/ psikologis yang biasa berhadapan langsung dengan masyarakat maupun keahlian yang bersifat teknis yang dapat mendukung mendukung terhadap kelancaran proses pelayanan. Kantor Kelurahan sebagai suatu unit fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangun publik, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang publik serta pusat pelayanan kebutuhan tingkat pertama, memiliki tujuan dan cita-cita yang sangat besar. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan peran pemerintah yang bekerja untuk perbaikan kehidupan masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan semua sumbar daya yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan sesuai visi dan misi pembangunan Pelayanan Publik. Kelurahan Mataallo sebagai salah satu unit pelayanan publik yang terdepan juga harus memiliki pemimpin yang berorientasi pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Kelurahan Mataallo dengan jumlah pegawai (staf ) sebanyak 7 orang yang terdiri dari Pegawai Kelurahan Pegawai Negeri sipil (PNS) 4 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 3 orang. sangatlah tidak mudah untuk mengakomodir semua keinginan-keinginan masyarakat, untuk itulah peran pemerintah harus benar-benar dibutuhkan, sehingga kerjasama dan partisipasi aktif dari masyarakat guna mencapai visi dan misi serta tujuannya ingin dicapai oleh Kelurahan Mataallo. Penulis tertarik meneliti terhadap persoalan di atas dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan hasil dan berguna bagi di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penulis tertarik meneliti terhadap persoalan di atas dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan hasil dan berguna bagi Kabupaten Maluku Utara. B. KERANGKA TEORIS Peran merupakan suatu perilaku yang penting bagi struktur sosial (Soekamto,

1983:146). Sedangkan menurut Biddle dan Thomas, mendefinisikan peran sebagai: ”Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu (Sarwono, 1991: 243) ”Ada pula yang mendefinisikan peran sebagai berikut : ”Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama terjadi dalam suatu hal atau peristiwa (Purwanto,1994)” Melihat dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh seorang individu ataupun kelompok merupakan suatu cermin dari sebuah harapan dan tujuan yang akan dicapai terhadap perubahan perilaku yang menyertainya. Berhubungan dengan program promosi kesehatan yang dijalankan pemerintah adalah sebuah program yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai hal paling utama dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Akan tetapi program promosi PHBS ini tidak akan berjalan jika tidak adanya peranan dari tokoh masyarakat ataupun kelompok yang ada di dalamnya. Peranan merupakan suatu konsep mengenai hal ikhwal yang dilakukan oleh individu dan masyarakat sebagai suatu rangkaian organisasi. Peran juga dapat dilihat dari partisipasi seseorang atau organisasi terhadap lingkungan sosial dimana ia berada. Dalam teori partisipasi menurut Ndraha, ”Partisipasi adalah merupakan keikutsertaan seseorang atau organisasi dalam berbagai hal secara tanggung jawab denga penuh kemurnian dan inisiatif dalam kegiatan kelompok yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan” (dalam Ndraha, 1987: 10). Seseorang yang beradadi dalam masyarakat adalah individu ataupun kelompok yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan program promosi PHBS. Karena mereka selain berfungsi sebagai komunikasi dan edukasi juga merupakan sumber informasi bagi khalayak masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompokkelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi per-

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

128


Vol. III No.2 Oktober 2013 sonal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu : Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : 1). Social kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.2). Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat dan 3). Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004). Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan Untuk mencapai penyesuian diri yang baik khusus-

nya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu, Schneiderman (1972) mengemukakan tiga tujuan utama dalam sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982). Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain : Fungsi pencegahan (Preventive), Fungsi penyembuhan (Curative), Fungsi Pengembangan (Development) dan Fungsi Penunjang (Supportive) Untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan telah berkembang sebagai hasil dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu sejarah yang berbeda-berbeda dan dipenngaruhi berbagai konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab kemasyarakatan ataupun politis. Banyak Negara pada awalnya mendasarkan kesejahteraan sosial pada konsep residual yang ditandai oleh setiap program-program tambal sulam. Landasannya adalah asumsi yang menyatakan bahwa kewajiban sosial hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan darurat dari sebagian rakyat dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri melalui saranasarana tradisional dari pasar dan keluarga. kesejahteraan sosial menjalankan fungsi garis depan dari suatu masyarakat industri yang modern dengan tujuan untuk (1) menjamin stabilitas ekonomi dan politik, (2) menyediakan sumber-sumber penunjang utama bagi warga Negara, (3) memeratakan kesempatan, (4) memeratakan penghasilan dan kekuasaan. Pandangan ini merupakan bagian dari upaya untuk menemukan dan memberikan bagian

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

129


Vol. III No.2 Oktober 2013 yang sama kepada semua warga Negara sehubungan dengan hak-hak dan kewajibankewajiban terhadap masyarakatnya. Adanya konflik diantara ketidaksamaan antar golongan dan persamaan kewarganegaraan merupakan suatu faktor utama yang mendorong terjadinya demokratisasi amal dan terciptanya pandangan yang lebih positif tentang kesejahteraan sosial. C. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang terletak di JL. Poros Limbung, Desa Jatia. Yang dimana lokasi ini menjadi objek penelitian kami mengingat peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan mataallo menjadi keinginan terbesar masyarakat kelurahan mataallo dan ingin diketaui bagaimana peran pemerintah di kelurahan mataallo dalam memberdayakan masyarkatnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umun berbagai macam data yang di kumpulkan dari lapangan secara objektif berkaitan dengan objek penelitian tentang peran pemerintah kelurahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tipe penelitian ini adalah peneltitian secara survey, yakni suatu bentuk penelitian dalam pengumpulan data dengan melihat dan mendatangi langsung objek penelitian. Penelitian ini menggunakan informan dengan sampel informan yaitu : lurah, Staf Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data menggunakanTeknik Observasi dan Teknik wawancara. Jenis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data berupa laporan yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar yang dijadikan dasar dalam memecahkan permasalahan yang ada. Data yang di peroleh dengan di analisis sedangkan penyajian data dalam bentuk narasi. Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari hsil wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan catatan lapangan

dan Mereduksi data dengan cara membuat rangkuman (inti dan proses pernyataan dari informasi). D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Kesejahteraan ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diiputi oleh rasa keselamatan, kesusialaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Kesejahteraan merupakan hal yang diinginkan semua orang, dimana tercapai dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memaksimalkan tanggung jawab dari pemerintah kelurahan dimana peran dan fungsinya merupakan hal yang penting dilakukan, diamana peranan itu berbentuk dalam sebuah program-program pemerintah di kelurahan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peran pemerintah kelurahan mataallo kecamatan bajeng kabupaten gowa, maka perlu dilakukan penilaian mengenai pelaksanaan peran yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka penilaian peran pemerintah pada kelurahan mataallo kecamatan Bajeng kabupaten Gowa ditekankan pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan pelaksanaan Kegiatan ketata-usahaan.

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

130


Vol. III No.2 Oktober 2013 1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Dalam melaksanakan peran oleh pemerintah kelurahan mataallo kecamatan bajeng kabupaten gowa, sebagai pelaksana kegiatan pemerintah kelurahan. Alasan dilakukan pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan adalah untuk menilai apakah pemerintah kelurahan telah melaksanakan kegiatan pemerintah dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya di kelurahan mataallo. Penilaian dalam melakukan kegiatan pemerintah kelurahan khususnya pada Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak kepala yaitu sebagai berikut : “Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan selama ini belum berjalan dengan baik, karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi di wilayah kelurahan ini� (Wawancara SH, 21 Januari 2013) Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan dengan beliau dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan belum efektif, penyebab dari kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan ini ialah dimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, persoalan ini membuat permasalahan-permasalahan terus terjadi seperti masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pembagian beras miskin (Raskin), dimana masih banyak masyarakat yang tidak dapat beras raskin dikarenakan. Padahal pembagian raskin merupakan program pemerintah dalam upaya pelayanan kepada masyarakat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan program raskin ini harus dibagi secara merata kepada masyarakat miskin. Kemudian wawancara dengan masyrakat setempat ;

“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kelurahan mataallo tidak mudah, butuh waktu panjang. Pemerintah harus lebih peka terhadap masalah sosial. Jadi pemerintah harus memperbanyak kegiatan dan program kelurahan dalam menunjang kehidupan masyarakat.� (wawancara DNG, 21 Februari 2013) Dari hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan dengan beliau dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah kelurahan mataallo dituntut untuk lebih peka terhadap masalah sosial, dan pemerintah kelurahan mataallo diharapkan dapat melaksanakan dan membuat program-program kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menunjang kehidupan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Program yang selama ini pemerintah kelurahan matallo selama ini belum maksimal, diantaranya pembagian raski, perbaikan jalan, dan membangun drainase. Pemerintah seharusnya memfasilitasi masyarakat dalam menyediakan modal dalam pengembangan usaha kecil masyarakat. Dengan itu masyarakat mampu menjalankan usaha tersebut secara aktif dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di kelurahan mataallo ada beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha rumput laut, tukang kayu, tukang ojek, dan pengendara ojek bentor yang dilakukan masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, ekonomi dan sosial masyarakat. 2. Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan Berdasarkan hasil penilaian mengenai peran pemerintah kelurahan mataallo maka selanjutnya adalah dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah kelurahan Mataallo kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. Dalam uraian tersebut diatas, maka di sajikan hasil wawancara dengan mengemukakan bahwa :

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

131


Vol. III No.2 Oktober 2013 “Pelaksanaan kegiatan ekonomi di kelurahan mataallo cukup aktif, diantaranya adanya PNPM Mandiri dimana masyarakat diberikan modal usaha kecil dalam bentuk kelompok, kredit KUR di BRI, dan untuk usaha tani dengan bentuk gabungan kelompok tani untuk usaha dibidang pertanian. Hal ini diupayakan untuk memperlancar sarana produksi pertanian, seperti pupuk racun dan bibit agar usha petani meningkat”. (Wawancara DS, 21 Februari 2013)

pembangunan hanya dilakukan di beberapa desa dan tidak menyentuh semua desa karena dalam lingkup pemerintahan yang namanya pembangunan tentunya bertahapa dan tidak sekaligus semua, makanya diperlukan waktu yang cukup panjang untuk menyentuh semua desa. Sehingga diharapkan pemerintah mampu memaksimalkan kegiatan ekonomi dan pembangunan secara merata ke seluruh desa. 3. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di kelurahan Mataallo sudah berjalan sebagaimana yang telah diuraiakn oleh informan diatas. Pemerintah berperan dalam kegiatan tersebut dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, seperti PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimana hal itu merupakan upaya pemerintah melakukan hal tersebut dalam pelayanan dan menyelenggarakan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang terealisasikan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan kelurahan. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan program-program pemerintah kelurahan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan program-program pemerintah kelurahan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan masyarakat sehingga dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dapat tercapai. Kemudian wawancara dengan salah seorang informan mengatakan bahwa : “Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan berjalan tidak maksimal, masih banyak desa yang belum disentuh oleh pemerintah sehingga tidak merata ke semua wilayah kelurahan”. (Wawancara SN, 22 Februari 2013) Dari hasil wawancara yang sebagaimana yang telah dilakukan ternyata dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di Keurahan Mata Allo, tidak maksimal. Dimana kegiatan-kegiatan ekonomi dan

Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Sebagai kegiatan dalam memberdayakan dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di masyarakat kelurahan mataallo, sehingga pemberdayaan ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Kemudian dari hasil wawancara dengan bernama Tawang dapat diuraikan sebagai berikut : “Pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan, adapun dalam pelaksanaannya belum maksimal”. (Wawancara, TW ,22 Februari 2013) Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa pemberdayaan masyarakat di kelurahan Mata Allo sudah terlaksana namun belum maksimal. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dikarenakan di Kelurahan Mata Allo fasilitas dan infrastruktur belum memadai. Adapun pemberdayan masyarakat yang dilakukan pmerintah kelurahan diantaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis, penambahan gizi dan penimbangan bagi balita di pusat pembantu (PUSTU), pembinaan kegiatan pemuda desa seperti karang taruna dan sanggar seni dalam melaksanakan kegiatan di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari upaya dalam meningkatkan taraf hidup dapat tercapai. 3. Pelayanan Masyarakat

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

132


Vol. III No.2 Oktober 2013 Fungsi pelayanan masyarakat merupakan hal yang paling penting dari tugas penyelenggara pemerintha dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan. Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak “Daeng Bani” dapat diuraikan sebagai berikut : “Masyarakat di kelurahan mataallo masih jauh dari yang namanya sejahtera. Karena rata-rata penduduk kelurahan mataallo adalah petani dan pedagang”. (Wawancara DB 23 Februari 2013) Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa usaha dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan mataallo belum tercapai, dominan masyarakat kelurahan mataallo masih belum termasuk kategori sejahtera. Masyarakat rata-rata hanya mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari, pemerintah diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Faktor Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

“Tingkat pendidikan masyarakat di kelurahan Mataallo baik, karena karena cukup banyak masyarakat yang sudah bergelar akedemi atau sarjana”. (Wawancara , yy 23 Februari 2013) Dengan hasil wawancara diatas, dengan beliau maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa bahwa masyarakat sudah banyak yang mengenyam pendidikan. Sehingga dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai. Tingkat pendidikan masyarakat sangat menentukan nasib dan harapan hidup masyarakat dalam kesehariannya. Karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan posisi dimasyarakat juga ditentukan oleh tingkta pendidikan seseorang. Namun disamping banyaknya masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan, akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan di Kelurahan Mata Allo ini. Karena menurut peneliti pendidikan bagi masyarakat itu sangat penting, karena pendidikan dapat memberikan sumbangsih besar terhadap kehidupan, sehingga tingkat pendidikan ini penting dalam kehidupan masyarakat.

b. Tingkat Pendapatan Pendapatan masyarakat juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga pendapatan ini yang mejadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Terkait pendapatan masyarakat, salah seorang informan menjelaskan : “Kalau mau dilihat-lihat masyarakat di kelurahan mataallo ini kebanyakan petani dan a. Tingkat Pendidikan Acuan peneliti dalam faktor internal ting- pedagang, jadi pendapatan sehari-harinya kat kesejahetraan masyarakat adalah faktor cukuplah untuk kebutuhan sehar-harinya” . yang berada di dalam masyarakat kelurahan (Wawancara CY 24 Februari 2013) Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat mataallo kecamatan bajeng kabupaten gowa. Dimana faktor internal ini akan sangat mem- dikemukakan bahwa, masyarakat di kelurabantu dalam peningkatan kesejahteraan ma- han mataallo memiliki pendapatan yang cukup syarakat. Jadi kesejahteraan suatu masyarakat memadai artinya cukup untuk kebutuhan ditentukan dari sejauh mana kebutuhan ma- sehari-hari, karena masyarakat kelurahan Mataallo lebih mendominasi yang berpengsyarakat mampu terpenuhi. Terkait faktor internal tingkat kesejah- hasilan sebai petani dan pedagang. Sekalipun ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai teraan masyarakat di Kelurahan Mata Allo : 1. Faktor Internal Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa narasumber, maka diperoleh penjelasan tentang faktor-faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupten Gowa :

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

133


Vol. III No.2 Oktober 2013 PNS akan tetapi tingkat pendapatan tidak mempengaruhi secara signifikan tingkat kesejahteraan masyarakat. c. Pekerjaan Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat sangat menentukan kesejahteraan. Dalam hal ini pekerjaan menjadi poin penting dalam indikator kesejahteraan masyarakat. Terkait pekerjaan yang menjadi poin penting dalam kesejahteraan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan : “Rata-rata pekerjaan masyarakat di kelurahan mataallo ini adalah petani dan pedagang yang menjadi aktivitas sehari-hari nya”. (Wawancara, SJ 25 Februari 2013) Dengan melihat yang pekerjaan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dominasi pekerjaan adalah petani dan pedagang, namun di Kelurahan Mataallo ini beragam pekerjaan masyarakat seperti, PNS (Guru, TNI, POLRI) buruh harian, tukang kayu, tukang ojek dan ibu rumah tanggga. Namun pekerjaan masyarakt belum mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Faktor Eksternal Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa narasumber, maka diperoleh penjelasan tentang faktor-faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupten Gowa : a. Kemudahan akses finasial pada lembaga keuangan Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak untuk mengakses finansial (uang) pada lembaga keuangan (Bank dan lain-lain). Sehingga masyarakat aktif dan berperan dalam membantu pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan pembagunan di-masyarakat. Terkait kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, infrorman menjelaskan : “Untuk mengakses financial pada lembaga keuanggan selama ini berjalan dengan baik,

masyarakat bisa dengan mudah mengakses uang melalui lembagaa keuangan tersebut”. (Wawancara,SYM 7 Februari 2013). Dengan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa bahwa masyarakat dengan mudah mengakses finasial melalui lembaga keuangan. Masyarakat bisa mengambil uang di lembaga keuangan seperti Bank, koperasi, dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya untuk dipinjam sebagai modal awal dalam membangun usaha. Seperti yang ada di kelurahan Mataallo diantaranya, PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diamana kedua hal ini dapat dengan mudah diakses masyarakat apabila menginginkan hal tersebut. Hal ini merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan usaha sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. b. Akses Bantuan Pemerintah Peran pemerintah sangat di butuhkan dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan usaha masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah di harapkan dapat menyediakan akses dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya peninggkatan kesejahteraan. Dalam memberikan akses dan bantuan pemerintah kepada masyarakat di kelurahan, informan menjelaskan : “Bantuan Pemerintah kelurahan selama ini sudah berjalan dengan baik, namum hal ini belum maksimal". (Hasil Wawancara, AD 1 Februari 2013) Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa dalam memberikan akses dan bantuan pemerintah di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sudah berjalan dan terlaksana. Namun dalam pelaksanaan itu belum maksimal. Pemerintah Kelurahan Mataallo telah melaksanakan program dalam upaya membantu masyarakat seperti, pembagian sembako, memberikan alat-alat tani seperti pupuk dan racun padi, dimana hal itu dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memaksimalkan usaha dan kerja keras masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya sehingga kesejahteraan tercapai.

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

134


Vol. III No.2 Oktober 2013 E. KESIMPULAN Peran pemerintah kelurahan dilihat dari penyelenggara kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat belum maksimal, seperti kegiatan dan program pemerintah kelurahan tidak berjalan secara maksimal, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti (a) pendapatan, (b) pendidikan, dan (c) pekerjaan, sedangkan faktor eksternal seperti (a) kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, dan (b) akses bantuan pemerintah.

Sinambela Lijan Poltak, dkk 2010. Reformasi Pela-yanan Publik, Jakarta : Penerbit Bumi aksara, Sudirwo Daeng. 1981. Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa, Bandung : Penerbit Angkas Syarifin Pipin, dkk, 2011 Pemerintah Daerah Indonesia, Bandung : Penerbit Pustaka Setia, http://translate.google.co.id/translate?hl=id& langpair=en|id&u=http://www. eldtrain.com.au/members/library/ sml03.htm Di Akses 10 oktober 2011 http://community.siutao.com/showthread. p h p / 1 6 8 4 - L e a de r s h i p -T e o r i Kepemimpinan"http://community. siutao.com/showthread.php/1684Leadership-Teori-Kepemimpinan Di Akses 10 oktober 2011

DAFTAR PUSTAKA Albrow Martin, 1989. Birokrasi, Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Fahrudin Adi, 2012, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung : Penerbit: Refika Aditama, Hakim Lukman, 2011, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Malang : Penerbit: Setara Press, Haryatmoko, 2011. Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Mas’oed Mohtar, 1994 Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

http://www.scribd.com/doc/15885060/TeoriKepemimpinan Di Akses 10 oktober 2011 http://www.UNISOSDEM.ORG/Investasi dan Peran Pemerintah/Henry F Noor. Di akses 12 oktober 2012 http://www.bigs.or.id/peneliti di bandung Institute Of Governance Studies/good governance dan kesejahteraan/Andriyansyah/ Di akses 29 november 2012 http//:www.pertahanannasional.com/Peran Pemerintah dalam Ekonomi/ Entrepreneur Muda Indonesia/Riskie Purnama Yulya dkk/Di akses 5 mei 2011

http://www.pajak.go.id. Nad_Nid_Nud’s Blogs/My Civics Education’s Blog/ Nurdjaman Progo, 2004. Pokok-Pokok nadyyaa/peranan pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, ekonomi pembangunan/Di akses 20 Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, november 2010. Depdagri.

*********

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa - Muh. Arifin1, Alimuddin Said1, Andi Nuraeni Aksa1

135


Vol. III No.2 Oktober 2013

KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG) Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar 90221 Tlp. O411-866972 ext. 107. Fax. O411-865588

ABSTRACT This study aimed at knowing the impact of the knowledge and skills problem in Secretariat of Bantaeng regency as a form of Bureaucracy Pathology. The findings of this study were expected to provide more information about the condition of bureaucracy in the secretariat of Bantaeng regency and its bureaucratic pathologies that have disturbed the function of the bureaucracy as a tool of society in achieving an ideal goal. Academically, the findings of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific studies, especially under the problem of bureaucratic pathology. The method used in this study was descriptive qualitative supported by quantitative data in the form of tables of frequency with library research (library research) and field studies (field research) as the techniques of data collection. Meanwhile, the sampling technique used in this research was the total sampling in which the samples were taken subjectively who considered representative for this study. The results showed how the problem of knowledge and skill under the indicators: 1). Level of education, 2). Training, 3). Experience gave a negative influence on the performance of civil servants. Finally, this influences the incompetence of bureaucratic to run the roles and functions or in term of Bureaucracy Inconsistency. Keywords: performance, local government bureaucracy ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk Patologi Birokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih tentang kondisi birokrasi di sekretariat daerah kabupaten Bantaeng serta patologi birokrasinya yang selama ini cukup mengganggu fungsi birokrasi sebagai alat masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah patologi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sample total yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana masalah pengetahuan dan keterampilan dengan indikator: 1). Tingkat pendidikan, 2). Pelatihan, 3). Pengalaman, memberi pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pada akhirnya pengaruh ini mengakibatkan ketidak mampuan birokrasi menjalankan peran dan fungsinya atau yang disebut dengan istilah Inkonsistensi Birokrasi. Kata Kunci: kinerja, birokrasi pemerintah daerah

136


Vol. III No.2 Oktober 2013 ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih. Adanya tantangan birokrasi di bidang penKecenderungan birokrasi dan birokratisasi pada masyarakat modern benar-benar dipan- didikan maka pengetahuan dan keterampilan dang memprihatinkan, sehingga digambarkan para birokrat sangat perlu untuk ditingkatkan adanya ramalan mengenai makin menggejalanya namun yang terjadi di Sekretariat Daerah dan berkembangnya praktek-praktek birokrasi Kabupaten Bantaeng ternyata timbul beberapa yang paling rasionalpun tidak bisa lagi dianggap penyakit birokrasi yang lebih akrab disebut sebagai kabar menggembirakan, melainkan dengan istilah patologi birokrasi. Salah satu justru merupakan pertanda malapetaka dan patologi birokrasi yang muncul ialah masalah bencana baru yang menakutkan (Blau dan pengetahuan dan keterampilan di mana para Meyer, 2000: 3). Menurut Islamy (1998:8), pegawai di kantor tersebut beberapa persen birokrasi di kebanyakan negara berkembang bukanlah tenaga-tenaga yang memiliki termasuk Indonesia cenderung bersifat patri- pengetahuan dan keterampilan tinggi sesuai monialistik : tidak efesien, tidak efektif (over dengan tuntutan tugasnya. Kemudian consuming and under producing), tidak obyektif, penempatan yang tidak didasarkan pada menjadi pemarah ketika berhadapan dengan pertimbangan-pertimbangan objektif dan kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada rasional seperti: latar belakang pendidikan, kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rak- pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman yat tetapi telah menjadi instrumen penguasa serta minat dan bakat pegawai yang dan sering tampil sebagai penguasa yang bersangkutan. Salah satu akibatnya adalah sangat otoritatif dan represif. Meskipun sudah potensi yang terdapat dalam diri pegawai tidak menjadi gejala yang sangat umum, ternyata dikembangkan dan tidak pula dimanfaatkan pada setiap konteks sistem budaya masyara- sebagaimana mestinya. Pada gilirannya, tingkat pengetahuan dan kat, secara empirik birokrasi dan birokratisasi keterampilan yang rendah berkaitan pula terlihat dalam pola perilaku yang beragam. Apabila ditelusuri lebih jauh, gejala pato- dengan berbagai aspek manajemen sumber logi dalam birokrasi, menurut Sondang P. daya manusia dalam birokrasi yang bersangSiagian (1989:30), bersumber pada lima kutan. Misalnya, apabila proses rekruitmen masalah pokok. Pertama, persepsi gaya mana- dan seleksi tidak dilakukan dengan baik, jerial para pejabat di lingkungan birokrasi akibatnya ialah bahwa yang diterima menjadi yang menyimpang dari prinsip-prinsip pegawai bukanlah tenaga-tenaga yang memidemokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk liki pengetahuan dan keterampilan tinggi patologi seperti: penyalahgunaan wewenang sesuai dengan tuntutan tugas yang dipercadan jabatan menerima sogok, dan nepotisme. yakan kepadanya. Segi lain ialah, penempatan Kedua, rendahnya pengetahuan dan keteram- yang tidak didasarkan pada pertimbanganpilan para petugas pelaksana berbagai pertimbangan yang objektif dan rasional, kegiatan operasional, mengakibatkan pro- seperti latar belakang pendidikan, pelatihan duktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, yang pernah diikuti, pengalaman, minat dan serta pegawai sering berbuat kesalahan. bakat pegawai yang bersangkutan. Salah satu Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar akibatnya ialah bahwa potensi yang terdapat hukum, dengan “penggemukan� pembiayaan, dalam diri para pegawai tidak dikembangkan menerima sogok, korupsi dan sebagainya. dan tidak pula dimanfaatkan sebagaimana Keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang mestinya. Masalah pengetahuan dan keterambersifat disfungsional atau negatif, seperti: pilan akan menjadi semakin rumit, apabila sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan dalam birokrasi tidak terdapat program diskriminatif. Kelima, akibat situasi internal pendidikan dan pelatihan yang betul-betul berbagai instansi pemerintahan yang berakibat dikaitkan dengan tuntutan tugas dan tantangan negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalan yang diperkirakan akan dihadapi oleh dan kondisi kerja yang kurang memadai, birokrasi yang bersangkutan. A. PENDAHULUAN

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

137


Vol. III No.2 Oktober 2013 Permasalahan lain yang laten dalam birokrasi adalah secara nasional sumber daya aparatur belum memiliki kualifikasi sebagaimana yang diharapkan. Salah satu indikasinya adalah tingginya ketidaksesuaian antara jenjang pendidikan yang ditempuh dengan tempat/posisi kerja. Penulis tertarik meneliti terhadap persoalan di atas dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan hasil dan berguna bagi Kabupaten Bantaeng. B. KERANGKA TEORITIS Istilah birokrasi mulai diperkenalkan oleh filosof Perancis Baron de Grim dan Vincent de Gournay dari asal kata “bureau” yang berarti meja tulis dimana para pejabat (saat itu) bekerja dibelakangnya (Budi Setyono, 2004 : 10). Secara etimologi istilah birokrasi berasal dari kata bureau (bahasa Perancis) yang berarti “meja tulis” dan kratos (bahasa Yunani) yang berarti “pemerintahan”. Pengertian yang demikian kemudian berkembang seiring dengan waktu (Sastroatmodjo, 1995 : 189). Menurut Taliziduhu Ndraha, istilah birokrasi berasal dari dua akar kata, yaitu bureau (burra, kain kasar penutup meja), dan –crazy, ruler. Keduanya membentuk kata breau-crazy. selanjutnya, pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah (M. Crozier dalam Riggs, 1971:97). Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berlikuliku, dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa (Kramer, 1977:88), dipertegas oleh Riggs sebagai bureaupothology. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Birokrasi dalam arti ini dianggap bermula dari teori yang dikemukakan oleh Max Weber tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif (Taliziduhu Ndraha, 2003 : 513). Konsepsi birokrasi dalam ilmu sosial merupakan usaha-usaha modern untuk mendorong ke arah proliferasi konsep lebih lanjut. Untuk menjaga perspektif perkembangan konsep birokrasi tersebut, penulisan tentang birokrasi modern akan ditelaah berdasarkan konsep yang telah biasa digunakan,

mengacu pada berbagai afiliasi bidang ilmu, kecendeungan teoritik dan strategi-strategi konseptual atau elaborasi dari pengertianpengertian birokrasi yang telah baku. Gagasan birokrasi yang memandang birokrasi sebagai suatu mekanisme sosial yang memaksimumkan efisiensi dan juga sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang memiliki ciri-ciri khas merupakan hubungan antara atribut-atribut suatu lembaga sosial dan akibatakibatnya, kemudian diarahkan pada pendefinisian birokrasi sebagai organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi yang selanjutnya digunakan secara netral untuk mengacu kepada aspek-aspek administrasif dari organisasi-organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Peter Blau (Albrow, 1989 : 83). Peter Leonard mendefinisikan birokrasi merupakan suatu hal yang sekedar mengacu pada susunan kegiatan-kegiatan yang rasional dan secara jelas yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Gagasan tenteng birokrasi ini bertolak belakang dengan konsep birokrasi pada umumnya yang identik dengan inefisiensi administrasi. Selanjutnya Herbert Simon menambahkan bahwa; “Gagasan rasionalitas yang bersifat heuristik dan normatif menerangkan kalau tidak mungkin untuk menetapkan prosedurprosedur apapun yang benar-benar selalu berasal dari gagasan efisiensi organisasi”. Hal demikian tidak berarti bahwa penelitian ke arah organisasi rasional di dalam masyarakatmasyarakat yang berbeda unyuk menemukan beberapa bentuk organisasi (Albrow, 1989 : 83-84). Max Weber menganggap bahwa birokrasi dianggap menjalankan peranan sebagai pahlawan. Dia menyatakan bahwa birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi dan bentuk administrasi yang paling rasional karena birokrasi merupakan pelaksana pengendalian melalui pengetahuan (Sastroatmodjo, 1995 : 190), Max Weber (1922) mengemukakan pemikirannya bahwa birokrasi rasional adalah sebuah konsepsi birokrasi yang muncul atas dasar kaidahkaidah otoritas hukum, bukan karena sebab lain, seperti otoritas tradisional maupun otoritas kharismatis (Budi Setiono,2003 : 39).

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

138


Vol. III No.2 Oktober 2013 Victor Thompson mengatakan bahwa “Birokrasi tidak mengenal belas kasihan. Tidak pula mengenal cinta kasih”. Dikatakan selanjutnya bahwa birokrasi itu bersifat “impersonalitas” (Miftah Thoha, 2002 : 52), begitu pula dengan H.J Laski (2000: 12) mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan penyebar penyakit rutin dalam administrasi, mengorbankan fleksibilitas demi peraturan yang kaku, mengulur-ulur proses pembuatan keputusan dan menolak melakukan eksperimen. Laski memandang bahwa birokrasi merupakan ancaman bagi pemerintahan demokratis. Kaum birokrat secara terus-menerus memperluas ruang lingkup kekuasaan mereka, sedangkan pengendalian terhadap mereka sulit untuk dilakukan (Sastroatmodjo, 1995 : 90). Karl Marx menganggap bahwa birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitir kelas proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletariat (Priyo Budi Santoso, 1999 : 16), Kemudian M. Crozier dalam penelitiannya tentang birokrasi di Perancis adalah sebagai berikut : “organisasi birokratik adalah suatu organisasi yang tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahan-kesalahan” (Priyo Budi Santoso, 1999 : 19), Kramer mengartikan birokrasi sebagai sifat atau perilaku pemerintahan , yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku, dan segala tuduhan negative terhadap instansi yang berkuasa (Taliziduhu Ndraha, 2003 : 513) Max Weber dalam Budi Setiyono (2004), memandang bahwa fenomena birokrasi dapat dilihat dalam konteks teori “social action”. Dimana menurut dia, semua aktivitas manusia pada dasarnya digerakkan oleh maksudmaksud tertentu (meanings). Supaya bisa dipahami suatu aksi atau aktivitas, maka maksud dan motivasi yang ada di belakang aktivitas itu harus pula dimengerti. Max Weber mengidentifikasi beberapa tipe-tipe aktivitas yuang dibedakan oleh maksud yang ada di belakangnya, yakni : Afektif (affective), Tradisional (traditional), Nilai rasional (value rational), Instrumental-rasional (instrumentallyrational). Setiap anggota dalam suatu birokrasi

tidak lepas dari kekuasaan dan kewenangan yang sifatnya warisan dari pendahulunya yang memiliki ikatan hubungan keluarga atau dengan kata lain memiliki hubungan darah dari pendahulunya yang mendapat pengakuan dan kekaguman dari pengikutnya pada khususnya dan anggota masyarakat luas pada umumnya. Otoritas kharismatik yang dimiliki oleh pemimpin suatu birokrasi akan menjadi suatu kekuatan apabila manusia yang memiliki kharismatik itu, juga memiliki kemampuan pengetahuan teoritis terutama di bidang kepemimpinan yang diperoleh melalui proses belajar. Demikian pula sebaliknya jika otoritas yang dimiliki oleh seseorang hanya mengandalkan kharismatik yang diwarisi oleh pendahulunya, maka akan memiliki kelemahan dalam rangka melaksanakan otoritas itu dalam suatu birokrasi ( Makmur, 2007 : 86 ). Max Weber memandang bahwa birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Diantara yang lainnya, proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip memimpin organisasi sosial. Dengan sendirinya hal tersebut memudahkan dan mendorong konseptualiasasi ilmu sosial dan bantuan konseptual teori Weber tentang birokrasi adalah terletak pada penjelasan ketika dia mendiskusikan tipe rasional yang murni. Dalam sejarahnya, patologi birokrasi (Bureaupathology) dikenal sejak hadirnya rutinitas kegiatan yang menyibukkan para birokrat itu sendiri dan menciptakan aktifitas yang berbelit-belit. Kemudian kondisi ini dikenal dengan istilah Red Tape (pita merah) Yakni birokrasi yang berbelit-belit sehingga menciptakan perilaku birokrasi yang sangat bertentangan dengan tujuan mulia kehadiran birokrasi itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Kajian dan eksprimen terhadap patologi birokrasi pun kian berkembang dan menghasilkan banyak pandangan atau teori tentang patologi birokrasi. pada kenyataannya negara berkembang telah menjadi ‘ruang dan tempat’ tumbuh suburnya patologi birokrasi. Seperti Indonesia sebagai negara berkembang masih dalam selimut patologi birokrasi, mulai

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

139


Vol. III No.2 Oktober 2013 dari birokrasi pusat hingga birokrasi di daerah. Bahwa ternyata desentralisasi atau otonomi daerah yang sedang dan terus dijalani bangsa ini belum mampu menyingkirkan patologi birokrasi, bahkan di beberapa daerah kita menyaksikan semakin mengukuhkan patologi birokrasi itu sendiri. Ciri ini dapat kita lihat, pertama betapa administrasi publik kita masih kerap bersifat elitis, otoriter, paternalistik, serta menjauh dari masyarakat dan lingkungannya. Bahwa keberadaan birokrasi belum menyatu dalam kehidupan masyarakat dan belum mengakomodir kolektifitas atau partisipasi semua unsur dalam agenda birokrasi. Kedua, birokrasi kita kekurangan sumber daya manusia (dalam hal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunan dan over (berlebih) dalam segi kuantitas. Fakta ini telah kita saksikan, birokrasi kita masih saja lemah secara sumber daya manusia dan sangat wajar lemah, karena dalam proses rekrutmennya selama ini bukan atas dasar kualitas, dan inilah salah satu produk patologi birokrasi tersebut. Secara kuantitas, jelas birokrasi Indonesia sangat gemuk dan over lembaga dalam menangani sektor-sektor yang pada dasarnya sama. Sehingga sering kita menyaksikan di kantor-kantor pemerintahan kita banyak aparatur yang tidak bekerja dan terjadinya tumpang tindih dalam penanganan masalah dalam memberikan pelayanan publik. Ketiga, birokrasi kita masih lebih berorientasi kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Telah menjadi sebuah realitas yang berkepanjangan bahwa mental dan kultur birokrasi kita masih berazas manfaat pribadi atau kelompok serta sangat pragmatis dan mengabaikan kehendak rakyat. Kenyataan ini dekat dengan kita, di mana para birokrat kita begitu kaya-kaya atau sejahtera secara materiil secara tidak layak bila dibandingkan gaji yang ditetapkan. keempat, birokrasi kita sering mengutamakan formalitas daripada substansi. Bahwa banyak penyelenggaraan birokrasi kita dalam melaksanakan pembangunan hanya bersifat sekedar tanpa mengoptimalkan sisi esensi, manfaat dan dampak positifnya jauh ke depan. Serta sering bersifat ceremonial. Kelima, birokrasi kita masih asik dengan jalannya

sendiri tanpa memperhitungkan atau mengakomodir aspirasi rakyat. Birokrasi kita, khususnya di daerah, masih jauh dari pengawasan yang seyogianya. Artinya, lepas dari proses politik dan pengawasan publik secara kuat. Menurut Mathis & Jackson (2001:102), competency is a base characteristic that correlation of individual and team performance acheivement. Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kemampuan (abilities). Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 ( 10 ) “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.� Menurut Watson Wyatt dalam Ruky (2003:106) competency merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Pengetahuan adalah hasil dari tingkah laku dan ini terjadi setelah seseorang melakukan suatu pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia yaitu indra penglihatan, penciuman, rasa, raba, dan pengucapan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Soekidjo Notoatmodjo, 2002: 3). Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian (Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2003). (Menurut Notoatmodjo , 2003 :6) Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan merupakan

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

140


Vol. III No.2 Oktober 2013 proses penyelenggaraan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan demikian kebijaksanaan peningkatan kinerja pegawai apakah melalui pendidikan dan pelatihan sekaligus juga merupakan upaya peningkatan sumber daya pegawai secara rasional. Hal ini berarti pula bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan karena sudah merupakan kebutuhan yang nyata bagi sumber daya aparatur. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional widyaiswara nomor 66 tahun 2005, Pendidikan adalah segala usaha yang bertujuan mengembangkan sikap dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dari pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut diklat PNS adalah proses penyelenggaraan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Menyadari betapa pentingnya peranan sumber daya manusia aparatur dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil dalam pembangunan, maka para pegawai perlu diberdayakan secara optimal lagi. Hal ini akan dicapai apabila pengetahuan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pembangunan yang diemban oleh para Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam rangka inilah diperlukan upaya pembinaan baik dalam karier maupun prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pada umumnya, metode pelatihan dikenal melalui jalan on-the job training, belajar sendiri, pelatihan yang diselenggarakan oleh

organisasi sendiri, seminar, lokakarya atau dengan mengundang konsultan pelatihan dari luar organisasi ( Syuhadhak, 1994:62 ). Hal ini berarti terdapat upaya internal organisasi untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam berbagai bentuk. Pelatihan melalui on-the job training dilakukan setiap hari dengan menjawab pertanyaan, mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan dilakukan dan memberikan pedoman kerja. Pelatihan dengan belajar sendiri dilakukan dengan menyediakan buku petunjuk terinci. Selanjutnya dalam organisasi sendiri dapat ditempuh melalui lokakarya atau pelatihan biasa. Harus dapat diupayakan memilih orang untuk mengikuti pelatihan dan penataran yang sesuai dan harus diyakini bahwa setelah pelatihan pengetahuan dan kemampuannya akan bertambah serta hasil kerjanya dapat meningkat. Dari pandangan tersebut, bisa dinyatakan bahwa upaya peningkatan kualitas kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan pelaksanaan tugas yang lebih baik serta menciptakan efektifitas pencapaian sasaran tugas yang ditentukan bagi setiap bagian dalam organisasi. Dalam sisi lain, konsultan pelatihan yang tersedia dalam masyarakat biasanya menyediakan berbagai paket pelatihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Hal ini diupayakan dengan harapan adanya dinamisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang lebih bersifat mengenal lingkungan internal masing-masing dan lingkungan eksternal dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan organisasi. Reinventing Goverment lahir pada puncak kejenuhan terhadap pola “Big Goverment� Clinton menyatakan bahwa masa organisasi hirarki telah lewat, sekarang sudah masanya small and effective organization. Bennis dalam Thoha (2003:3) meramalkan bahwa birokrasi weber sekitar 25-50 tahun yang akan datang (terhitung mulai tahun 1967) kita bersamasama akan menyaksikan jatuhnya birokrasi Weber dan digantikan dengan sistem sosial yang baru sesuai dengan kondisi masyarakat. Gagasan Reinventing Goverment mengglobal keberbagai belahan dunia tradisional

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

141


Vol. III No.2 Oktober 2013 yang hanya mulai dari Amerika Serikat, Selandia Baru, Inggris dan Australia serta Indonesia. Pemerintah wirausaha bersedia meninggalkan program dan metode lama. Ia bersifat inovatif, imajinatif, dan kreatif, serta berani mengambil risiko. Ia juga mengubah beberapa fungsi kota menjadi sarana penghasil uang ketimbang penguras anggaran, menjauhkan diri dari alternatif tradisional yang hanya memberikan sistem penopang hidup. Ia bekerja sama dengan sektor swasta, menggunakan pengertian bisnis yang mendalam, menswastakan diri, mendirikan berbagai perusahaan dan mengadakan berbagai usaha yang menghasilkan laba. Ia berorientasi pasar, memusatkan pada ukuran kinerja, memberi penghargaan terhadap jasa. Upaya meningkatkan produktifitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan oleh para anggota birokrasi pemerintahan kepada masyarakat harus pula dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan para anggota birokrasi tersebut. Artinya, rendahnya produktifitas kerja dan mutu pelayanan tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan dan prilaku yang disfungsional akan tetapi sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang diemban anggota birokrasi. Pada gilirannya, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah berkaitan pula dengan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi yang bersangkutan. Misalnya, apabila proses rekruitmen dan seleksi tidak dilakukan dengan baik, akibatnya ialah bahwa yang diterima menjadi pegawai bukanlah tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi sesuai dengan tuntutan tugasnya. Segi lain ialah, penempatan yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objektif dan rasional, seperti latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman, minat dan bakat pegawai. Salah satu akibatnya adalah potensi yang terdapat dalam diri pegawai tidak dikembangkan dan tidak pula dimanfaatkan sebagaiman mestinya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah kabupaten Bantaeng di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng Tipe Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang dikombinasi dengan data kuantitatif dan Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menemukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam lingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bantaengdan Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample total yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representative. Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (library Study), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari studi lapang (Field Research). Studi lapang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai obyek yang diteliti dengan menggunakan teknik Observasi,Wawancara dan Kuesioner. Jenis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu data窶電ata yang tidak berbentuk angka, tetapi cukup menggambarkan suatu keadaan yang berhubungan dengan patologi birokrasi pemerintahan daerah (studi kasus masalah pengetahuan dan keterampilan aparatur di sekretariat kabupaten Bantaeng). Dan data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari jawaban responden dalam bentuk angka-angka.Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelola data adalah teknis analisis deskiptif kuantitatif dari data hasil observasi, wawancara dan kuesioner setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis data melalui tabel frekwensi. D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

142


Vol. III No.2 Oktober 2013 Sebagaimana yang dijelaskan pada kerangka konseptual bahwa upaya meningkatkan produktifitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan oleh para anggota birokrasi pemerintahan kepada masyarakat harus pula dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan para anggota birokrasi tersebut. Artinya, rendahnya produktifitas kerja dan mutu pelayanan tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan dan prilaku yang disfungsional akan tetapi sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang diemban anggota birokrasi. Pada gilirannya, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah berkaitan pula dengan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi yang bersangkutan. Misalnya, apabila proses rekruitmen dan seleksi tidak dilakukan dengan baik, akibatnya ialah bahwa yang diterima menjadi pegawai bukanlah tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi sesuai dengan tuntutan tugasnya. Segi lain ialah, penempatan yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objektif dan rasional, seperti latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman, minat dan bakat pegawai. Salah satu akibatnya adalah potensi yang terdapat dalam diri pegawai tidak dikembangkan dan tidak pula dimanfaatkan sebagaiman mestinya. Masalah pengetahuan dan keterampilan menjadi semakin rumit, apabila dalam birokrasi tidak terdapat program pendidikan dan pelatihan yang betul-betul dikaitkan dengan tuntutan tugas dan tantangan yang diperkirakan akan dihadapi oleh birokrasi. Dalam hal demikian, produktifitas kerja dan mutu pelayanan akan menjadi rendah karena para pegawai sering melakukan kesalahan. 1. Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu dari beberapa faktor yang berada dalam diri setiap manusia yang di dapat dari proses pembelajaran. Kebutuhan akan pendidikan terutama bagi aparat pemerintah adalah sesuatu yang mutlak. Kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan

formal dan pendidikan non ormal, sehingga mampu mendorong dan mengembangkan kecerdasan seseorang dalam memahami fenomena-fenomena yang timbul sesuai bakat dan karakter. Pendidikan pegawai sangat perlu untuk diperhatikan agar prinsip the right man on the right please dapat diterapkan dalam kehidupan suatu organisasinya pada umumnya para pegawai tentunya mengharapkan agar mereka ditemptkan sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang diikutinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai melalui latihan dan pendidikan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui bangku pendidikan. Oleh karena itu pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia, termasuk bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Namun dalam upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan tidak hanya pendidikan formal saja yang dibutuhkan, akan tetapi pendidikan non formal yang relevan dengan bidang tugas yang akan digelutinya juga sangat diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu staf di kabag pemerintahan: “Sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai disekretariat daerah di kabupaten bantaeng masih tergolong rendah itu bisa dilihat dari pendidikan formal pegawai di secretariat daerah kabupaten bantaeng. Apabila tingkat pendidikan yang rendah sangat menberikan pengaruh negative sebab kurangnya pengetahuan tentang tugas kerjanya� (wawancara,NS, 9 Oktober 2012). Berdasarkan hasil observasi peneliti kenyataan yang dilihat di lapangan masih banyak pegawai yang tingkat pendidikannya rendah, kemudian masih banyak yang tidak sesuai dengan job decription atau masih banyak pegawai yaqng tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang diembannya semua hanya karena faktor kedekatan dengan pimpinan. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu kabag umum :

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

143


Vol. III No.2 Oktober 2013 “Pegawai di sekretariat daerah kabupaten bantaeng sudah dapat dikategorikan cukup baik dilihat dari penempatannya dengan latar belakang pendidikannya�. (wawancara, AN, 9 OKTOBER 2012). Berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak dikantor di setda Bantaeng yang penempatannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Seharusnya pegawai setda menerapkan prinsip the right man on the right please yaitu mengharapkan agar mereka ditempatkan sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang diikutinya Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil mempengaruhi di dalam memahami pelaksanaan dari tugas-tugas pokok yang dijalankannya. Oleh karena itu sebahagian besar pegawai yang ada di Sekretariat Kabupaten Bantaeng yang memiliki pendidikan formal yang memadai, dengan mudah memahami setiap pekerjaan atau tugas-tugas yang akan dilaksanakan, sehingga pengaruh pendidikan formal dalam melaksanakan tugas sangat dirasakan. Berbeda dengan para Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tingkat pendidikan Formal yang kurang memadai, dimana di dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugasnya masih kurang memahami sehingga dalam pelaksanaannya kadangkala tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tujuan dari pekerjaannya masih belum bisa tercapai. Oleh karena itu seorang pegawai tidak hanya dituntut untuk meningkatkan pengetahuannya melalui pendidikan formal saja, akan tetapi untuk dapat meningkatkan ketrampilan dan wawasan yang lebih baik diperlukan juga pendidikanpendidikan dan pelatihan-pelatihan terutama yang berkaitan langsung dengan pekerjaan dan pelaksanaan tugas-tugas pokoknya. Jarangnya Aparat Pemerintah mengikuti pendidikan non formal disebabkan karena para Aparat Pemerintah sendiri kurang membuat suatu program kegiatan untuk meningkatkan sumber daya Aparat Pemerintah berupa kursus-kursus singkat yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sehari-hari. Walaupun demikian tidak berarti para Aparat Pemerintah tidak seorangpun pernah mengikuti

kursus atau pelatihan, namun kursus atau pelatihan yang pernah diikuti oleh Aparat Pemerintah sangat terbatas pesertanya yang datang atau diundang, oleh karena penyelenggaranya hanya kerabat dekatnya saja, sehingga sangat sedikit para Aparat Pemerintah yang memperoleh kesempatan untuk menambah pengetahuan, ketrampilan dan wawasannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya. Pendidikan non formal juga membawa pengaruh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, sehingga persepsi yang dibangun sesama para Aparat Pemerintah dapat diimplementasikan dalam bentuk perubahan birokrasi yang lebih baik bukan pada bentuk timbulnya inkonsistensi birokrasi berupa munculnya penyakitpenyakit birokrasi. Pengaruh pendidikan non formal dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya dirasakan oleh para aparat pemerintah masih kurang berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh karena jarangnya mereka mengikuti pendidikan den pelatihan yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama dalam hal tugas-tugas pokok aparat diinterprestasikan secara berbeda-beda menurut pemahamannya masing-masing, sehingga sasaran yang ingin dicapai masih jauh dari harapan yang dikehendaki. Munculnya perbedaan dalam mempersepsikan suatu permasalahan di dalam pelaksanaan tugasnya terlihat dari pola tugas-tugas pokok yang dikerjakan dengan hasil yang telah ada. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan non formal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat pemerintah, sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal. Namun jika hal ini belum pula dilakukan maka akan tetap menjadi sebuah penyakit. 2. Pelatihan Pendidikan dan Latihan Teknis adalah pendidikan dan latihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan dan penguasaan pengetahuan bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

144


Vol. III No.2 Oktober 2013 mengikuti diklat 1 atau 2 kali itupun pada saat prajabatan. Hal tersebut perlu dicermati lagi oleh Pemerintah kabupaten Bantaeng untuk segera diupayakan peningkatan kuantitas pelaksanaan pendidikan pelatihan aparat yang idealnya dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Hasil observasi peneliti masih ditemukan adanya pegawai struktural yang tidak mengikuti diklat, sebagaimana yang telah dicantumkan pada tabel diatas. Berdasarkan dari hasil wawancara salah satu dari pejabat struktural sebelum menjabat kabag humas dia menjabat sebagai salah satu staf di PU. Dengan adanya gambaran di atas, dimungkinkan bahwa dengan mengikuti pendidikan dan latihan akan membuat aparat semakin mengerti dengan pekerjaan yang diberikan, Tabel 1 selain itu aparat juga semakin terdidik dan Pelatihan yang pernah diikuti aparat pemerintah disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. No. Pendidikan & Pelatihan Frekuensi Presentase Suksesnya pendidikan dan latihan ini diukur 1 Diklat Sispanas dengan hasil kerja keras para aparat yang telah 2 Diklat Spamen/Diklatpim Tk II 1 10% mengikuti pendidikan dan latihan kerja. 3 Diklat Spama/Diklatpim Tk III 4 40% Perlu diketahui bahwa Pendidikan dan 4 Diklat Adum/Adumla 2 20% Latihan Teknis memiliki manfaat yang begitu besar bagi aparat dalam melaksanakan tugas5 Diklat Manajemen Proyek tugas yang bersifat teknis di lapangan. Apabila 6 Diklat Bendaharawan 3 30% aparat menguasai berbagai pengetahuan yang 7 Diklat Lainnya berhubungan persoalan teknis di lapangan JUMLAH 10 100% maka akan membuat aparat lebih profesional Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng 2012 dalam melaksanakan tugasnya. Berhasil tidaknya Pendidikan dan Latihan Yang telah digambarkan pada tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 36 Teknis dapat diukur dari sejauh mana Pendidiresponden terdapat 18 (50 %) responden yang kan dan Latihan Teknis tersebut mempengatelah mengikuti pelatihan teknis walaupun ruhi pelaksanaan tugas-tugas pokok dari minimal diklat prajabatan tetapi diharapkan aparat yang bersangkutan dan dapat bermanmampu meningkatkan pengetahuan dan kete- faat bagi pengembangan kualitas dan kemamrampilan aparat sesuai dengan tujuan diklat puannya terutama yang mengenai hal-hal yang prajabatan yaitu memberikan pengetahuan bersifat teknis. Bersangkutan, lebih-lebih apabila pengetadalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri huan dan teknologi makin berkembang deSipil, disamping pengetahuan dasar tentang ngan pesatnya. Pada dasarnya pendidikan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan pelatihan itu merupakan proses yang bernegara, bidang tugas dan budaya organisasi- lanjut dan bukan proses sesaat saja. Munculnya, agar mampu melaksanakan tugas dan nya kondisi-kondisi baru sangat mendorong perannya sebagai pelayan masyarakat, dan pimpinan organisasi pendidikan yang condiharapkan lagi untuk mereka dapat melan- tinue serta semantap mungkin. Pendidikan dan pelatihan merupakan kejutkan ke jenjang dan pelatihan yang lebih tinggi. Namun, bila di perhatikan dari tabel 14 giatan pengembangan sumber daya manusia separuh dari keseluruhan responden hanya untuk meningkatkan kemampuan pegawai melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Pelatihan diberikan kepada pegawai dengan upaya peningkatan keterampilannya. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahliankeahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Untuk mengukur kualitas sumber daya aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng adalah keikutsertaan pegawai mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Dengan mengikuti pelatihan diharapkan para aparatur mampu meningkatkan keterampilannya guna menunjang aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat diliat dari tabel dibawah ini:

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

145


Vol. III No.2 Oktober 2013 atau aparatur di luar kemampuan di bidang pekerjaan atau jabatan yang dipegang, sebab pendidikan pegawai dirancang atau disesuaikan dengan posisi baru, dimana tugastugas dilakukan memerlukan kemampuankemampuan khusus yang lain dari yang mereka miliki sebelumnya, dengan demikian tujuan pendidikan pegawai yakni untuk mempersiapkan pegawai dalam menempati posisi atau jabatan baru, terutama dalam bidang pengelolaan kepegawaian yang professional. Uraian tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya peran pegawai atau aparatur sebagai sumber daya manusia dalam upaya mendukung keberhasilan organisasi. Namun masalahnya yang paling mendasar adalah masih lemahnya sumber daya manusia yang mampu mengelola pembangunan berbagai sektor berdasarkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat apalagi dibawah tekanan persaingan ekonomi global. Demikian halnya Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai suatu organisasi yang merupakan bagian dari pelaksaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng dituntut untuk meningkatkan aparaturnya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam lingkup Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng juga memiliki hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan organisasi yang tidak lain disebabkan oleh karena kualitas sumber daya manusianya yang tidak mendukung. Jika hal demikian terjadi maka sulit bagi organisasi tersebut mencapai visi dan misinya. Kantor Sekretariat daerah Kabuapten Bantaeng perlu untuk senantiasa memperhatikan pengemba-ngan aparaturnya secara keseluruhan yang dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka. Sehingga aparatur pemerintah dalam lingkup kantor tersebut seyogyanya dapat melaksanakan tugastugas dan kegiatan-kegiatan dengan baik dalam usaha yang bersangkutan demi menacapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Kenyataaan yang terjadi bahwa kualitas sumber daya manusia khususnya pegawai Sekretariat Daerah Bantaeng belum maksimal.

Hal ini di tandai dengan kurangnya disiplin kerja, masih kurang tingkat pendidikan, dan terdapat pegawai yang latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Dilihat dari hasil observasi sebelumnya, jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil tidak selamanya berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, misalnya fakta yang di temukan dilapangan bahwa ada lulusan teknik mesin yang bekerja di bidang administrasi dan masih banyak pegawai yang kurang mampu menyelesaikan tugas yang diembannya dengan baik karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kualitas kerja mereka karena dalam hal ini mereka tidak menguasai betul bidang pekerjaan yang digelutinya. 3. Pengalaman Pendapat Stephen p.robbins (1996:218) bahwa tingkat kinerja pegawai akan sangat bergantung pada faktor kemampuan pegawai itu sendiri seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman dimana dengan kemampuan yang semakin tinggi akan mempunyai kinerja semakin tinggi pula. Pengalaman menjadi salah satu faktor kemampuan pegawai yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Masa kerja, sebagian besar pegawai di Sekretariat daerah kabupaten Bantaeng memiliki pengalaman kerja yang pendek.Masa kerja PNS sangat mempengaruhi kematangan di dalam bekerja yang berimplikasi pada wawasan dan kematangan dalam bersikap, sehingga diharapkan dengan kematangan yang dimiliki mampu menjalankan tugastugas pokoknya atau yang telah diberikan kepadanya sehingga dalam memandang setiap permasalahan yang terjadi di dalam pekerjaannya dituangkan dalam bentuk kematangan bersikap bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa harus menghambat pekerjaannya yang lain atau meminta petunjuk kepada atasan. 4. Pemahaman pekerjaan Berhubungan dengan profesionalisme aparat, maka pemahaman pekerjaan dalam

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

146


Vol. III No.2 Oktober 2013 pelaksanaan tugas-tugas dari aparat pemerintahan sangatlah penting dimana adanya ketepatan waktu, ketetapan sasaran dan dengan biaya yang seminimal mungkin serta adanya keseriusan dalam melaksanakan tugas. Hal dikarenakan karena keberhasilan tugas dan fungsi aparat sangat berguna dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil pengamatan langsung di lapangan memperlihatkan bahwa banyak aparat yang tidak disiplin terhadap waktu. Banyak aparat yang masih terlambat datang ke kantor, tidak mengikuti apel pagi karena terlambat tiba di kantor atau tidak mengikuti apel sore karena pulang lebih awal. Ada juga yang hanya datang mengisi daftar hadir lalu pergi dan tidak kembali lagi ke tempat kerja atau bolos kerja. Bahkan dari hasil pengamatan lainnya yaitu ketika ada hari kerja yang terjepit dengan harihari libur pada awal atau akhir pekan. Pada situasi dan kondisi seperti ini masih ada sebagian aparat yang membolos. 5. Analisis Pekerjaan Analisis pekerjaan sangat penting dilakukan oleh aparat pemerintahan.ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakan analisis pekerjaan, yang juga merupakan tujuan dari dilakukannya analisis jabatan. hasil-hasil dari analisis pekerjaan seperti uraian dan spesifikasi pekerjaan akan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan evaluasi pekerjaan. berikut ini tanggapan responden dalam menganalisis suatu pekerjaan sebagai aparat pemerintahan. Indikator untuk mengukur kualitas sumber daya aparatur dalam menganalisis suatu pekerjaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng adalah kemampuan untuk menjalankan tugas. Kemampuan sangat diperlukan oleh pegawai untuk menjalankan tugas, karena dengan hal tersebut para pegawai akan lebih mudah dalam menjalankan tugas tugasnya. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi Patologi Birokrasi yaitu: Yang pertama, perlu

adanya reformasi administrasi yang global. Artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama intansi tertentu saja, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja namun juga reformasi yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, perbaikan moral, dan merubah cara pandang birokrat, bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan. Menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya demokrasi dan rasa ber-tanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin mudah untuk menyeleweng dari hal yang semstinya dilakukan. Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini. Pembentukan E-Government diharapkan mampu menambah transparansi sehingga mampu memperkuat akuntabilitas para birokrat. Untuk mewujudkan suatu birokrasi pemerintahan yang baik, selain dilihat dari aparat birokrasi pemerintahannya sebagai pelaksana jalannya suatu birokrasi juga diperlukan suatu kekuatan-kekuatan politik atau organisasi massa sebagai pengontrol jalannya birokrasi. Selain itu dalam melaksanakan pelayanan umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng, baik itu pelayanan perizinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk dari segala aspek kehidupan masyarakat, pemerintah senantiasa melayani dengan berorientasi pada prinsip-prinsip Good Governance. E. KESIMPULAN Aparat di Sekretariat kabupaten Bantaeng telah menimbulkan suatu patologi birokrasi pada organisasi pemerintahan ini, yaitu mengenai tingkat pendidikan yang rendah, dimana sebagian besar Aparat Pemerintah tidak pernah mengikuti pendidikan non formal yang berbentuk kursus atau pelatihan, dimana seharusnya bagi Aparat Pemerintah lebih banyak diberikan pendidikan-pendidikan non

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

147


Vol. III No.2 Oktober 2013 formal, sehingga sangat mempengaruhi kinerja dari Aparat Pemerintah itu sendiri, serta dalam pemahaman pekerjaan sebagian besar aparat tidak mengerjakan tugasnya dengan alasan tidak paham dengan tugas tersebut. Faktor-faktor yang menimbulkan patologi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya yang dilakukan dalam masalah pengetahuan dan keterampilan aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng. 1. Faktor-faktor yang menimbulkan patologi birokrasi pemerintahan daerah: tidak ada pegawai yang betul-betul tidak kompeten dalam segala hal, seseorang dapat menampilkan inkompetensi apabila penempatannya tidak tepat, penempatan yang tidak tepat merupakan akibat tidak sesuainya tugas pekerjaan seseorang dengan latar belakang pendidikannya, keterampilan khusus yang dimilinya, bakat serta minatnya, kepribadiannya, konfigurasi fisik dan mentalnya. 2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng yaitu perlu adanya reformasi administrasi yang global. Artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama intansi tertentu saja, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja namun juga reformasi yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, perbaikan moral, dan merubah cara pandang birokrat, bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA Albrow, Martin, 1989, Birokrasi, Yogyakarta : Tiara Wacana, Alfian dan Nasaruddin Syamsuddin, 1991, Profil Budaya Politik Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama, Grafiti.

Amirin Tatang, 1985, Menyusun Rencana Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall. W, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat. Gomes, Faustino Cardoso. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Andi Offset. Kartasasmita, Ginanjar 1995, Pembangunan Menuju Bangsa Yang Maju Dan Mandiri, Pidato Ilmiah Penerimaan Gelar Dr. HC dalam Ilmu Administrasi Pembangunan Dari Universitas Gajah Mada, 15 April 1995. Maso’ed, Mohtar dan Colin McAndrew, 1990, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Makmur H. 2007, Patologi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Bandung : PT Refika Aditama Nawawi, H, Haari. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Ndraha, Talidziduhu, 2003, Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, ---------------- 2003, Kybernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru ), Jakarta : PT. Asdi Mahasatya Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996, Mewirausahakan Birokrasi, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, Osborne, David dan Peter Plastrik, 2000, Memangkas Birokrasi, Jakarta: Penerbit PPM, Santoso, Priyo Budi, 1999, Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural, Jakarta : Rajawali Press,

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

148


Vol. III No.2 Oktober 2013 Setiono, Budi, 2002, Jaring Birokrasi, Bekasi : PT. Gugus Press, Siagian Sondang, 1989, Patologi Birokrasi. Jakarta : Bumi Aksara Notoatmodjo Soekidjo, 2002, http:// bejocommunity.blogspot.com

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 4901) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya

Syafiie. Kencana Inu, 2004, Birokrasi Pemerintahan Indonesia, CV. Mandar UU No. 13 /2003 Pasal 1 ( 10 ) Tentang Ketenagakerjaan Maju, Bandung. Syani Abdul, 2002, Sosiologi (Skematika, Teori dan Terapan), Jakarta : PT. Bumi Aksara, Syuhadhak, Mokhamad. 1994, Administrasi Kepegawaian Negara. Jakarta : Gunung Agung Thoha, Miftah, 2002, Persepktif Perilaku Birokrasi, Jakarta : PT. Raja Grofindo Persada, --------------- Birokrasi dan Politik di Indonesia, 2003, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. PERMENDAGRI No.4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. (http://pinterdw.blogspot.com/2012/03/ unsur-unsur-desa.html?=1diakses 26/ 06/2012 pukul 21.41 wita). (http://www.sloetan.com/2012/01/26/ pembentukan-desa/ diakses tgl 26/ 06/2012 pukul 21.32 wita).

Dokumen- dokumen Bahankuliah.blogsome.com File://C://Users/ Windows7/Dokuments/perpuhttp:// wardana-sl.blogspot.sains

Bintarto. http://id.shvoong.com/social-sciences/1995187-pengertian-desa-danciri-cirinya/#ixzz1yK421noq diakses tgl 01/07/2012 pukul 22.09 wita.

*********

Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Masalah Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng) - Nurhidayah 1, Mappamiring 1, Burhanuddin 2

149


Vol. III No.2 Oktober 2013

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Nurhidayat M1, St. Nurmaeta1, Rudi Hardi1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar 90221 Tlp. O411-866972 ext. 107. Fax. O411-865588

ABSTRACT This study aimed at knowing the Coordination of Inter-government institutions in Electronic ID-card Services as well as at knowing the supporting and obstacles factors of the Coordination of Inter-government institutions in the Electronic ID-card Services in Rappocini district of Makassar . This research was a descriptive – qualitative, the population in this research are also as sample of 31 people . Data were collected by observation , questionnaires and interviews developed by the respondent . The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all data collected by the authors, then presented in the form of frequency tabulation completed by respondents’ idea obtained from the informants , interviews , and questionnaires . The results showed the Coordination of Inter-Government institutions in Electronic ID-card service in the Rappocini district of Makassar categorized as less effective and influenced by several supporting and inhibiting factors. The inhibiting factor in Electronic ID-card services , namely : (a). Lack of computer facilities and infrastructure devices in regard to the number of mandatory for Electronic ID-card. (b). communities took low active role to queue for electronic ID-card service. (c). Less proposionality of the operator of Electronic ID-card in carrying on its duties and responsibilities. While the supporting factors in Electronic ID-card services, namely: (a). The presence of regulations on population policies in the service of Electronic ID-card, (b). The presence of a proportional local budget from the central government to distribute in any subdistricts in Makassar. Keywords: e-KTP services, inter-agency

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan Dalam Pelayanan EKTP serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 31 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor penghambat dalam Pelayanan e-KTP yaitu : (a).Kurangnya sarana dan prasaranan perangkat komputer di banding jumlah wajib e-KTP. (b).Rendahnya peran aktif masyarakat ikut antrian dalam pelayanan e-KTP. (c).Kurang proposionalnya operator e-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan e-KTP yaitu : (a).Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan dalam pelayanan e-KTP, (b). Adanya anggaran APBD yang proposional dari pemerintah pusat untuk distribusikan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kata kunci: pelayanan e-KTP, antar lembaga.

150


Vol. III No.2 Oktober 2013 Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi pengaduan berbasis ESaat ini, teknologi memiliki pengaruh Government adalah untuk menciptakan Cusbesar dalam berbagai bidang kehidupan tomer Online dan bukan in-line. E-Government masyarakat. Salah satunya adalah sistem bertujuan memberikan pelayanan tanpa birokrasi dan layanan publik. Perkembangan adanya intervensi pegawai institusi publik dan teknologi melahirkan konsep e-government, sistem antrian yang panjang hanya untuk sebuah praktik pemerintahan yang meman- mendapatkan suatu pelayanan yang faatkan perkembangan teknologi informasi sederhana. Selain itu E-Government juga berdan komunikasi untuk meningkatkan kualitas tujuan untuk mendukung Good Governance. layanan publik dan manajemen pemerintahan. Penggunaan teknologi yang mempermudah Pengembangan aplikasi e-government masyarakat untuk mengakses informasi dapat memerlukan pendanaan yang cukup besar se- mengurangi korupsi dengan cara meninghingga diperlukan kesiapan, baik sisi sumber katkan transparansi dan akuntabilitas lembaga daya aparat pemerintahan maupun kesiapan publik. E-Government dapat memperluas dari masyarakat. E-Government dapatlah partisipasi publik dimana masyarakat digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pertama adalah pemerintah mempublikasikan pengambilan keputusan/kebijakan oleh informasi melalui website. Tingkat kedua pemerintah. E-Government juga diharapkan adalah interaksi antara masyarakat dan kantor dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketiga birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan adalah masyarakat pengguna dapat melaku- ekonomi. Adapun konsep dari E-Government kan transaksi dengan kantor pemerintahan adalah menciptakan interaksi yang ramah, secara timbal balik. Level terakhir adalah nyaman, transparan, dan murah antara integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di- pemerintah dan masyarakat (G2C-Government mana masyarakat dapat melakukan transaksi to Citizens) pemerintah dan perusahaan bisnis dengan seluruh kantor pemerintahan yang (G2B-Government to Business Enterprises) dan telah mempunyai pemakaian database bersama. hubungan antar pemerintah (G2G-InterTransformasi traditional government men- Agency Relationship). E-Government dengan menyediakan jadi electronic government (E-Government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang pengaduan pelayanan baik melalui internet hangat dibicarakan saat ini. Di Indonesia E- maupun melalui alat eletronik pemerintahan Government baru dimulai dengan inisiatif yang yang lain (sms, telepon) dapat dibagi dalam direncanakan beberapa tahun lalu. Tulisan ini beberapa tingkatan yaitu penyediaan pengamencoba membahas proses pengelolaan duan, penyedian informasi, interaksi satu pengaduan pelayanan publik berbasis E- arah, interaksi dua arah, dan transaksi yang Government sehingga terciptanya efektivitas berarti pelayanan elektronik secara penuh. pengelolaan pelayanan publik berbasis E- Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas menGovernment. Berdasarkan definisi dari World Download informasi yang dibutuhkan. Bank, E-Government adalah penggunaan tekno- Penangan pengaduan secara Online merupalogi informasi oleh pemerintah (seperti: Wide kan contoh interaksi dua arah. Sedangkan Area Network, Internet Dan Mobile Computing) pelayanan Elektronik penuh berupa pengamyang memungkinkan pemerintah untuk men- bilan keputusan dan Delivery (pembayaran). transformasikan hubungan dengan masyarakat, Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan Edunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Government di Indonesia sebagian besar Dalam prakteknya, E-Government adalah barulah pada tahap publikasi situs oleh penggunaan Internet untuk melaksanakan pemerintah baru atau pada tahap pemberian urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan informasi. Akan tetapi perlu digaris bawahi publik yang lebih baik dan cara yang bahwa E-Government bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian berorientasi pada pelayanan masyarakat. A. LATAR BELAKANG

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

151


Vol. III No.2 Oktober 2013 pelayanan sampai dengan tahap Full-Electronic Delivery Service perlu diupayakan. Mencermati uraian di atas dan memperhatikan kondisi yang ada, pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis EGovernment di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan menghadapi beberapa tantangan khususnya yang dihadapi oleh organisasi pemerintah. Salah satu diantaranya adalah masalah sumber daya manusia yang belum memadai. Penerapan E-Government di kantor-kantor publik perlu didukung oleh pegawai yang mengerti mengenai teknologi. Yang juga diperlukan adalah pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi perubahan (Manage Change). Teknologi informasi berubah secara cepat sehingga kemauan belajar pun dituntut untuk dimiliki setiap pegawai lembaga publik. Selain itu pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis EGovernment memerlukan perubahan dalam organisasi dan dukungan ketrampilan baru. Organisasi pemerintahan di Indonesia perlu ditata ulang untuk dapat pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis E-Government secara efektif. KKN yang membudaya mempengaruhi kesiapan dalam mempermudah akses publik melalui informasi dalam melakukan pengaduan terhadap pelayan publik. Jika KKN tidak dituntaskan terlebih dahulu akan ada oknum yang akan mempergunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi dan proses pengaduan. Budaya korupsi perlu dihilangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan sehingga kemudahan yang dicapai dalam pengaduan berbasis E-Government dapat disediakan dengan tidak menimbulkan ongkos ekonomi yang lebih tinggi yang harus dibayar masyarakat. Perlunya diciptakan budaya yang menomorsatukan masyarakat dan budaya melayani. Infrastruktur yang belum memadai termasuk kurangnya tempat akses umum merupakan tantangan yang lain. Penyediaan pelayanan pangaduan melalui E-Government perlu didukung oleh tingkat penetrasi internet yang tinggi baik dari rumah tangga ataupun stand/kios umum. Sebagai gambaran pada tahun 2001 penetrasi internet baru mencapai 1,9 juta penduduk atau 7,6 persen dari total

populasi Indonesia. Pada tahun 2002 dengan 667.000 jumlah pelanggan internet dan 4.500.000 pengguna komputer dan telepon, persentasi penggunaan internet di Indonesia sangatlah rendah. Tingkat penetrasi yang rendah ini juga merupakan suatu kendala. (Sumber:Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII). Pemerintah kota Makassar terus melakukan terobosan dan inovatif. Terbosan yang kini tengah dilakukan Pemerintah Kota Makassar adalah menambahkan sidik jari dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP). Terobosan ini sebagai tambahan identitas seseorang di samping Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional. Pemerintah Kota Makassar berpendapat perlu menambahkan satu ciri untuk membedakan satu orang dengan yang lain. Tujuannya untuk memproteksi terhadap Identitas Penduduk, menghindari pemalsuan identitas penduduk, menghindari pemalsuan identitas kependudukan agar tidak terjadi identitas ganda. Ada tertib administrasi kependudukan juga memungkinkan Pemerintah Kota Makassar mengembangkan layanan public berbasis TI. Sejauh ini, layanan pembuatan E-KTP tersebut dapat diselesaikan dalam sehari. Syaratnya cukup dengan surat pengantar dari RT dan RW serta biaya administrasi sebanyak Rp 10.000. Adapun layanan sidik jari syaratnya berupa fotocopy KTP serta KK. Untuk itu, sejak awal tahun 2008 Pemerintah Kota menggelar kegiatan memindai sidik jari bagi warganya berusia 11 tahun ke atas yang berjumlah kurang lebih 3 juta jiwa. Hingga akhir November 2008 ini, telah terlaksana sekitar 75%. Cara pengumpulan sidik jari dilakukan dengan jemput bola ke setiap RW. Agar sidik jari terkumpul dengan cepat, Pemerintah Kota Makassar membuat inovasi dengan menyelenggarakan KTP online, khususnya layanan perpanjangan KTP dan sidik jari. Pemerintah Kota sudah menyiapkan konsep pengembangan sistem intergrasi dalam pemanfaatan E-KTP di samping sebagai identitas diri dapat juga dimanfaatkan sebagai integrasi untuk intervensi program pemerintah dan penggali potensi. Nantinya semua transaksi pelayanan masyarakat, intervensi

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

152


Vol. III No.2 Oktober 2013 program dan perizinan akan terintegrasi dengan databes kependudukan (NIK) melalui KTP yang telah terintegrasi tersebut akan dapat terdeteksi identitas penerima bantuan bagi keluarga miskin. Pada sektor pendidikan, dapat dimanfaatkan juga sebagai validasi pembayaran biaya sekolah dan penerima bantuan beasiswa. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. Koordinasi pokok Dinas dan Kecamatan (khusus menyangkut pelayanan) database kependudukan. Maksudnya yaitu : Setiap penyajian data harus melalui Database kependudukan, Kondisi menyangkut blangko dan formulir, Kondisi pada masalah pembayaran (jaringan kesalahan) dan Koordinasi Adminstrasi pendukung pelayanan penerbitan angka kependudukan. Penulis tertarik meneliti terhadap persoalan di atas dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan hasil dan berguna bagi Kota Makassar.

B. KERANGKA TEORITIS Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi terhadap sejumlah bagian-bagian yang besar pada setiap usaha yang luas dari pada organisasi demikian

pentingnya sehingga beberapa kalangan menempatkannya di dalam pusat analisis. Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi/manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator. Menurut Jame D. Mooney, mendefinisikan koordinasi yaitu sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Setelah mempelajari arti, definisi, dan ciriciri koordinasi, maka pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut : (Handayaningrat,1982): Koordinasi adalah akibat logis dari pada adanya prinsip pembagian habis tugas di mana setiap satuan kerja (unit), hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan, Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsional di mana setiap satuan kerja (unit), hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi, Koordinasi juga akibat adanya rentang/jenjang pengadilan (span of control), di mana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan di bawah wewenang dan tanggung jawabnya, Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan komplek, di mana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan (sinkron), Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan atas prinsip jalur ini dan staf, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi, Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik. Oleh karena itu komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang perana yang sangat penting tercapaianya koordinasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Koordinasi adalah hasil akhir dari pada hubungan kerja (Komunikasi) dan Pada

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

153


Vol. III No.2 Oktober 2013 hakikatnya koordinasi adalah perwujudan dari pada kerja sama, saling membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melaksanakan kegiatannya, tergantung atau interdepensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerja sama. Dalam administrasi Pemerintah, koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pimpinan dan kelompok pejabat pelaksana. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan kelompok pejabat baik pimpinan dan para pelaksanaan menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama. (Handayaningrat, 1982). Berdasarkan atas hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan dengan pejabat yang dikoordinasikan, maka dapat dibedakan 2 (dua) jenis koordinasi, yaitu: Koordinasi Internal dan Koordinasi Eksternal. Koordinasi Internal terdiri atas Koordinasi Vertikal, Koordinasi Horisontal, dan Koordinasi Diagonal dan Koordinasi Eksternal termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi Eksternal terdiri atas Horisontal dan Diagonal. Sekalipun pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi/managemen Pemerintah, tetapi kenyataan dalam praktek tidak jarang terdapat berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektif nya pelaksanaan koordinasi yang diperlu-kan, sehingga pencapaian sasaran/ tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapakan. (Handayaningrat,1982) Adapun berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut: (Handayaningrat, 1982): a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural). Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan, disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit) kurang jelas. b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional. Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional, baik yang horisontal

maupun diagonal, disebabkan karena antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hirarkhis (garis komando). Salah satu kewenangan penting dari Kepala Wilayah yaitu kewenangan untuk menjalankan koordinasi atau kegiatan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. (Soejito,1981) Betapa pentingnya arti koordinasi dalam pemerintahan dapatlah dirasakan bila kita perhatikan dalam pengaruh yang berbeda yang didapatkan dalam dinas-dinas umum, dan berapa banyak orang dinas itu terbagi biasanya sering kali adanya kepentingan dalam dinas itu yang nampaknya saling bertentangan. Akan tetapi orang sekaligus dapat mengerti pula bahwa masalah koordinasi itu merupakan salah satu dari problemaproblema pemerintahan yang sangat penting. Tugas koordinasi ini, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu sampai kini selalu diletakkan dipundak Kepala Wilayah yang tidak hanya bertugas untuk mengkoordinasikan antara Instansi Vertikal dan Dinas Daerah. Dalam mengkoordinasikan kegiatankegiatan Instansi Vertikal , begitu juga antara Instansi Vertikal dengan Pemerintahan Daerah, dan Kepala Daerah harus selalu memperhatikan dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berhubungan dengan diberikannya tugas koordinasi kepada Wilayah, maka Instansi Vertikal berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah selaku Wakil Pemerintah. Dalam hubungan itu, maka Instansi-instansi Vertikal wajib melaporkan segala rencana dan kegiatan untuk memberikan keterangan yang diminta dan mematuhi petunjuk-petunjuk umum yang diberikan oleh Kepala Wilayah. (Soejito,1981) Koordinasi Pemerintahan adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garisgaris besr haluan pembangunan baik untuk

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

154


Vol. III No.2 Oktober 2013 tigkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, Guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Yang dimaksud pengendalian disini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintahperintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakantindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan di pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionalnya dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya. Selama pekerjaan berjalan, pengendalian digunakan sebagai pejaga dan pengamanan. Dalam hal ini pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasionil, sehingga tujuan haluan tidak menyimpang dari rencana. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujun untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuantujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengatutran yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempuyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpangtindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Sinanmbela, 2008). Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (Public Services) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (Public Services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (Welfare State). Prinsipnya adalah layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses, dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Proses dan prosedur itulah yang harus disusun secara rapi dan teliti, disertai semua perangkat yang dituntut dalam proses itu. Prosedur itu harus terinci, dan harus diikuti, baik oleh yang melayani maupun oleh yang dilayani. Jadi yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga yang ingin dipuaskan. Pelaksanaan pelayanan sebagai suatu proses, unsur proses layanan terdiri atas : (1) tugas layanan, (2) prosedur layanan, (3) kegiatan layanan, (4) dan pelaksana layanan. Unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ke empatnya akan membentuk proses kegiatan. (Moenir, 2000:186). Supaya pelayanan umum dapat berfungsi perlu dilandaskan oleh kesadaran akan tugas, tanggung jawab dan timbang rasa yang tinggi, agar tugas layanan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Dalam hubungan ini khusus Pegawai Negeri akan kedudukannya dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat tergantung pada pemberian pelayanan tersebut, ini dapat dikaji melalui mutu dan kualitas layanan tersebut,

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

155


Vol. III No.2 Oktober 2013 mutu dan kualitas layanan biasanya dipengaruhi oleb beberapa faktor, diantaranya: a. Faktor Kesadaran. Kesadaran menunjukkan suatu keadaan jiwa seseorang, dengan adanya kesadaran terhadap tugas yang diemban, maka akan membawa seseorang kepada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pekerjaannya. Karena itu dengan adanya kesadaran pada pegawai, diharapkan mereka melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, dan disiplin. b. Faktor Aturan Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Dalam organisasi kerja aturan dibuat oleh manajemen sebagai pihak yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada di organisasi kerja tersebut. c. Faktor Organisasi Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, namun dalam penerapannya memiliki perbedaan sedikit, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks. Oleh karena itu organisasi yang dimaksud disni tidak semata-mata dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai. Karena organisasi adalah mekanisme maka perlu adanya sarana pendukung yang berfungsi memperlancar mekanisme itu. Sarana pendukung itu ialah sistem, prosedur, dan metode. d. Faktor Pendapatan Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan optimilisasi pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan, maka sulit diharapkan

mereka akan memberikan layanan yang maksimal jika tingkat pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan minimalnya. Artinya petugas dapat saja melalaikan tugasnya untuk mencari tambahan penghasilan lain, maka dengan demikian tugas pelayanan akan terabaikan. e. Faktor Kemampuan dan Keterampilan Kemampuan menunjukkan pada pengertian seseoarang dapat melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang di harapakan. Sementara keterampilan ialah kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia. Dengan pengertian tersebut dapat diperjelaskan bahwa keterampilan lebih banyak menggunakan unsur angota badan dari pada unsur lain. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan masyarakat adalah kepuasan masyarakat. Suatu sasaran yang cukup sederhana, mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk mencapainya, mengingat ukuran kepuasan setiap orang berbeda-beda. Namun demikian bukan berarti tidak ada indikator umum yang bisa dipakai untuk mengukur kepuasan masyarakat. Indikator itu adalah masyarakat dapat menerima perlakuan dan hasil layanan dengan kegembiraan dan keikhlasan. Dalam konteks ini kepuasan mempunyai dua komponen besar yaitu: komponen layanan dan komponen modul. Dalam komponen Iayanan, beberapa hal pokok yang harus diperhatikan untuk memberikan kepuasan adalah tingkah laku yang sopan, cara penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa diterima oleh orang yang bersangkutan, waktu penyampaian yang tepat serta keramah tamahan. Sistem kependudukan melalui E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk memberikan identitas kepada masyarakat. E-KTP memang merupakan cara jitu yang dilakukan pemerintah untuk membangun database kependudukan secara nasional. Dengan menggunakan sistim biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

156


Vol. III No.2 Oktober 2013 pemiliki E-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja. KTP Elektronik menggunakan sistem biometrik atau sidik jari, sehingga setiap warga hanya membutuhkan satu KTP saja yang dapat dihubungkan dengan database nasional, Pihak BBPT mengatakan bahwa pemerintah akan segera menerapkan teknologi yang siap pakai tersebut, untuk menggantikan sistem kependudukan konvensional yang sudah ada. (Ilham,2012) Program E-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Autentikasi Kartu Identitas (E-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada E-KTP yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari E-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. (Fradityadi, 2011). Data yang terpatri dalam chip E-KTP tentu merupakan bagian dari data yang ada dalam database. Yang jelas, data yang termuat dalam EKTP harus merupakan bagian dari informasi permanen termasuk kode identitas. Data inilah yang akan dijadikan sebagai kunci untuk mengakses database. E-KTP yang dipalsukan akan ketahuan karena ketika isinya digunakan untuk mengakses database, kuncinya tidak ditemukan dan akses ditolak. (Sudibyo,2011). Seharusnya penyelenggaraan E-KTP dan E-Government kita yang baru dimulai saat ini, mustinya lebih canggih ketimbang mereka yang sudah lebih dulu menyelenggarakan.

Mereka pada saat itu masih lebih banyak keterbatasan teknologi ketimbang saat ini. Sehingga mungkin E-Government diselenggarakan lebih dulu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah, dan E-KTP menyusul atau bahkan masih dalam proses penyelenggaraan. (Sudibyo,2011). Pemerintah kota Makassar terus melakukan terobosan dan inovatif. Terbosan yang kini tengah dilakukan Pemerintah kota Makassar adalah menambahkan sidik jari dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP). Terobosan ini sebagai tambahan identitas seseorang di samping Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional. Pemerintah kota Makassar berpendapat perlu menambahkan satu ciri untuk membedakan satu orang dengan yang lain. Tujuannya untuk memproteksi terhadap Identitas Penduduk, menghindari pemalsuan identitas penduduk, menghindari pemalsuan identitas kependudukan agar tidak terjadi identitas ganda. Ada tertib administrasi kependudukan juga memungkinkan Pemerintah kota Makassar mengembangkan layanan public berbasis TI.

C. METODE PENELITIAN Penelitan ini dilaksanakan dikantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar, karena belum ada Program E-KTP baru tentang pelajaran yang menyangkut masalah pengadaan EKTP dan memudahkan untuk mendapatkan data pemohon E-KTP yang berasal dari RW, Kelurahan, se-Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kuantitatif dalam bentuk wawancara kepada petugas yang terkait di Kecamatan, Kelurahan, dan RT/RW sehingga data yang di dapat pada kualitatif tersebut yang akurat (kuantitatif) dan merupakan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini di Kota Makassar. opulasi dalam penelitian ini sebanyak 31 orang yang terdiri dari Pegawai Kecamatan, Pegawai Kelurahan Rappocini Kota Makassar, RW, Pegawai Capil, dan tokoh masyarakat dan Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

157


Vol. III No.2 Oktober 2013 adalah Purposive Sampling yang bertujuan memilih responden secara sengaja, yaitu mereka yang dianggap berkompeten atau dianggap tahu pasti tentang Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP, Sampelnya terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 1 orang, Kepala Kantor Kecamatan 3 orang, Sekretaris Kecamatan 1 orang, Staf kantor Kecamatan 12 orang, Kelurahan Mappala 3 orang, RW 012 Tidung 1 orang, Tokoh Masyarakat sebanyak 10 orang, jadi jumlah keseluruhan sampel sebanyak : 31 orang yang terdiri dari aparat kecamatan dan tokoh masyarakat. Informan yang penuliasan wawancara : Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kepala Kantor Kecamatan, Sekretaris Kecamatan, Staf Kantor Kecamatan, Kelurahan Mappala, RW 012 Tidung dan Tokoh Masyarakat. Jenis Data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber Data yaitu Data dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Pengamatan (Observasi). Adapun teknik pengumpulan data penulis yang digunakan adalah mengelolah data teknik analisis data hasil wawancara dan observasi setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis data dengan menggunakan tabel frekwensi kemudian di deskripsikan secara kuantitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Pelaksanaan tugas untuk Penyelenggaraan E-KTP di Kecamatan Rappocini yang menentukan kebijakan baru pemerintah pusat di mana setiap penduduk yang ingin melakukan perekaman dalam pembuatan E-KTP, sebelum perekaman E-KTP masyarakat di wajibkan meminta surat keterangan dari kelurahan, sebab itulah persyaratan bila masyarakat ingin melakukan pembuatan E-KTP. Setelah itu masyarakat bisa membawa langsung dari kecamatan, maka di kecamatan akan dibuatkan database karena pemerintah harus memerlukan NIK masyarakat di mana NIK itu

gunanya untuk meminta identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. NIK ini bersifat unik dan tunggal untuk di berikan kepada setiap penduduk dan berlaku seumur hidup serta selamanya. Nik ini akan di berikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan di Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, khususnya Pasal 13 ayat (3), mengamanatkan bahwa NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polisi Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Hal ini di tujukan unutk mendapatkan kebenaran dan kepastian dokumen kependudukan dan dokumen lainnya bagi setipa penduduk. Program pelayanan dalam Pelaksanaan E-KTP di Kecamatan Rappocini itu, data-data di setiap penduduk yang melakukan perekaman E-KTP akan di verifikasikan jati diri seseorang agar database kependudukan bisa terdaftar pada Pencatatan Sipil. Sebagaimana yang di kemukakan oleh informan yaitu koordinator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: “Pelayanan dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Rappocini sementara proses pelaksanaannya, karena data penduduk yang sudah melakukan perekaman akan di bawa langsung ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Maka di situ akan di buatkan database, sudah itu langsung di kirim ke Jakarta dengan melalui jaringan satelit�. (Wawancara, Fny, 15 April 2013) Namun sampai saat ini pemerintah kurang pengawasan terhadap masyarakat, di mana pemerintah sudah membuat aturan bahwa membuat E-KTP hanya 1 kali saja yang berlaku seumur hidup. Namun di sisi lain banyak masyarakat membuat E-KTP 2 kali, karena pemerintah perlu verifikasi data sebelum membuat KTP Elektronik, agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam aturan yang sudah di buat oleh pemerintah.: “Mengenai pelaksanaan pelayanan E-KTP masih berada pada kategori kurang baik sebab saya melihat peralatan sistem untuk membuat

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

158


Vol. III No.2 Oktober 2013 Hal ini di kemukakan oleh Bapak Kecamatan Rappocini Kota Makassar, bahwa: “Peralatan yang diberikan kepada masingmasing Kabupaten Kota Makassar sama banyaknya yaitu 2 perangkat komputer untuk setiap Kecamatan, sehingga target penyelesaian pereFaktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi kaman tidak sesuai dengan hitungan-hitungan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam jumlah wajib E-KTP dengan jumlah waktu yang Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini disedia di tambah masih rendahnya peran aktif masyarakat untuk melakukan perekaman secara Kota Makassar. antrian sehingga masyarakat cenderung menunda-menundah kesempatan untuk 1. Faktor Penghambat Bahwa E-KTP itu dalah salah satu kebija- melakukan pere-kaman E-KTP. (Wawancara, kan, kemitraan dalam negeri melalui direktorat IS, 29 April 2013). jenderal kependudukan dan pencatatn sipil Dari Hasil wawancara ini dapat diketahui jabatan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda bahwa kurangnnya peralatan yang terjadi di Penduduk, berdasarkan nomor induk kepen- Kecamatan Rappoicini, sehingga terjadi dudukan secara nasional sebagaimana telah antrian yang sangat lama itu di sebabkan dilakukan perubahan bardasarkan peraturan kurangnya perhatian dari pemerintah, jadi itu presiden nomor 35 tahun 2010. Kota Makassar biasa di seabkan pelayanan E-KTP untuk melaksanakan penerapan E-KTP pada tahun masyarakat ini menjadi terlambat. Demi aspek SDM atau operator pelaksana 2011 mulai tanggal 15 september 2011. Sampai sekarang bersamaan dengan 197 Kabupaten perekaman tidak melakukan pekerjaan secara Kota di seluruh Indonesia sebanyak 500 cermat dan tepat berdasarkan S.O.P (Standar Operating Prosedur) Pelayanan E-KTP. Ini Kabupaten Kota. Adapun kendala-kendala yang dihadapi mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesadalam penerapan E-KTP bahwa karena peme- lahan penerbitan E-KTP yang tidak sesuai rintah Kabupaten Kota hanya melaksanakan dengan data yang di miliki, sebenarnya oleh dari aspek mobilisasi penduduk untuk masyarakat karena percetakan dilakukan di melakukan perekaman pada masing-masing pusat (E-KTP). Maka proses perbaikan data kecamatan yaitu 14 Kecamatan di mana E-KTP yang bersangkutan di terima kendala, sarana prasaranan peralatan E-KTP itu adalah karena diproritaskan bagi daerah yang akan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat melakukan E-KTP di tahun 2012. untuk diberikan kepada masing-masing Kabupaten Kota. Namun karena kabupaten b. Rendahnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Pelayanan E-KTP kota mempunyai potensi yang berbeda dari Rendahnya peran aktif masyarakat untuk jumlah penduduk atau wajib E-KTP sementara. ikut antrian dalam pelayanan E-KTP menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian dan a. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Pelaksanaan E-KTP pada tahun 2012 di ketiadaan anggaran yang cukup untuk memkabupaten/Kota, pada umumnya baru bisa biayai kegiatan yang menjadi tanggung-jawab dimulai antara bulan Maret dan April. Ini pemerintah daerah. Hal ini sesuai penelitian artinya pelaksanaan tersebut tidak tepat yang ada dilapangan dimana partisipasi waktu. Sampai saat ini kendala yang tak masyrakat sangan rendah terhadap E-KTP kunjung terselesaikan di antaranya adalah atau tidak berpartisipasi. terlambatnya pengiriman blanko dan alat, banyaknya alat yang rusak, listrik yang tidak c. Kurang Profesionalnya Operator EKTP Dalam Melaksanakan Tugas Dan tersedia dan jaringan komunikasi data yang Tanggung Jawab. belum tersedia. E-KTP banyak terkendala seperti perekaman data penduduk, sidik jari, melakukan foto, iris mata. Sebab itu bisa terjadi terlambatnya dalam pembuatan KTP Elektronik. (Wawancara, Us,22 April 2013)

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

159


Vol. III No.2 Oktober 2013 Pemerintah terlalu mengejar target padahal ketersediaan alat serta sumber daya manusianya yang belum memadai seperti kurang profesinalnya operator dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan adanya kelambanan dalam proses pembuatan E-KTP serta menyebabkan ketidaknyamanan warga negara. Jika warga negara sebagai konsumen dan pemerintah sebagai penyedia layanan jasa (produsen). Hal ini di perkuat pendapat salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Mappala Kota Makassar yang menyatakan, bahwa : “Seseorang masyarakat di Kecamatan Rappocini mengaku, dia diminta biaya saat pengambilan E-KTP. Biaya tersebut, dipinta untuk menjamu para operator E-KTP dari mulai makan, minum, rokok dan lain sebagainya."Padahal kemungkinan besar, dari masing-masing desa sudah mengalokasi dana untuk penjamuan para operator tersebut.” (Wawancara, Slh, 30 April 2013) 2. Faktor Pendukung Pemerintah merupakan salah satu unsur utama dari sebuah negara kesejahteraan (welfare state) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Untuk itulah maka diperlukan sinergitas antara kepentingan penduduk dengan kepentingan pemerintah. Salah satu bentuk sinergitas antara penduduk dan pemerintah adalah sinergitas dalam kebijakan kependudukan yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundangundangan. Adapun faktor pendukung terlaksananya E-KTP yaitu: a. Adanya Regulasi Tentang Kebijakan Kependudukan Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) E-KTP yang tercantum Nomor Induk Kepegawaian (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya

akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), PolisAsuransi, Sertifikat atas`Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006), Proyek E-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Menurut Informan Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rappocini menyatakan bahwa : “Adanya regulasi kebijakan tentang E-KTP Sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. (Wawancara, Az, 29 April 2013) b. Adanya Anggaran APBN Yang Proporsional Secara umum tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran Negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut informan Kasubag Keuangan dan Perlengkapan menyatakan bahwa : “Biaya paling murah, lebih ekonomis dari pada biometrik yang lain, Bentuk dapat dijaga, tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores, Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar. (Wawancara, Rswdy, 25 April 2013).

E. KESIMPULAN Pelaksanaan tugas untuk Penyelenggaraan E-KTP di Kecamatan Rappocini yang menentukan kebijakan baru pemerintah pusat di

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

160


Vol. III No.2 Oktober 2013 mana setiap penduduk yang ingin melakukan perekaman dalam pembuatan E-KTP, sebelum perekaman E-KTP masyarakat di wajibkan meminta surat keterangan dari kelurahan, sebab itulah persyaratan bila masyarakat ingin melakukan pembuatan E-KTP. Setelah itu masyarakat bisa membawa langsung dari kecamatan, maka di kecamatan akan dibuatkan database karena pemerintah harus memerlukan NIK masyarakat di mana NIK itu gunanya untuk meminta identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. NIK ini bersifat unik dan tunggal untuk di berikan kepada setiap penduduk dan berlaku seumur hidup serta selamanya. Nik ini akan di berikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan di Kabupaten/Kota. Bahwa E-KTP itu dalah salah satu kebijakan, kemitraan dalam negeri melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatn sipil jabatan. Berdasarkan peraturan presiden No. 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk, berdasarkan nomor induk kependudukan secara nasional sebagaimana telah dilakukan perubahan bardasarkan peraturan presiden nomor 35 tahun 2010. Kota Makassar melaksanakan penerapan E-KTP pada tahun 2011 mulai tanggal 15 September 2011. Sampai sekarang bersamaan dengan 197 Kabupaten Kota di seluruh Indonesia sebanyak 500 Kabupaten Kota. Beberapa Faktor yang mempengaruhi Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar diantaranya, Faktor Penghambat yaitu: Kurangnya sarana dan prasarana, Rendahnya peran aktif masyarakat dalam pelayanan E-KTP, Kurangnya propesional operator E-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sedangkan Faktor Pendukung yaitu: Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan, Adanya anggaran APBN yang proposional.

Abidin, Said Zaenal, 2004, Kebijakan Publik, Jakarta : Pancur Siwah, Basir Barthos, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro, Jakarta : PT. Bumi Aksara Husein Umar, 1997, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Irawan Soejito, 1981, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta: Bina Aksara Irman, 2013, Penerapan NIK Dan KTP Elektronik Di Indonesia, Kemetrian Dalam Negeri R.I, Jakarta. Manullang, M, 2002. Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Moenir, A.S. 2002, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara Syakhrani, 2009, Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sinanmbela LP, 2008, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi, Jakarta : Bumi Aksara Soewarno Handayaningrat, 1982, Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta : PT. Gunung Agung Salusu, J, 1996, “Pelayanan Berkualitas� Buletin Indikator Volume I No. 2. Pusat Studi Kependudukan UNHAS,

DAFTAR PUSTAKA

Sianipar, G, 1998, Manajemen Pelayanan Masyarakat, Lembaga Administrasi Negara R.I., Jakarta.

Agustino Leo, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta

Warta, 2010, Pengaplikasi E-Government, Jakarta : PT. Dian Rakyat,

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

161


Vol. III No.2 Oktober 2013 Ilham, 2012, Mengenal KTP Electronik Di Indonesia. (http://www.fahrinilham. blogspot.com/2012/02/mengenalktp-elektronik-di-indonesia.html) Dikunjungi21 Februari 2012

Dokumen Dokumen

Fradityadi, 2011, Apa dan Mengapa E-KTP. (http://www.ariefradityadi.com/2011 / 1 1 / i n de x . p h p ? n e w s & n i d = 6 ) Dikunjungi 28 November 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sudibyo, 2011, Menyimak KTP Elecktronik Di Indonesia. (http://www.deru.blogspot. com/2011/10/menyimak-e-ktp.html) Dikunjungi 04 Oktober 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan E-Government di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

*********

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar - NURHIDAYAT M1, ST. NURMAETA1, RUDI HARDI1

162


Vol. III No.2 Oktober 2013

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 Suparto1, Muhammadiah2, Syamsir Rahim2 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar 90221 Tlp. O411-866972 ext. 107. Fax. O411-865588 2

ABSTRACT This study aimed at describing the performance of the electoral commission in the North Luwu regency in updating the voters data on the election of Governor and Governor Deputy in 2013, and describing the supporting and obstacles factors of the implementation of the data updating for determining the voters. The research methods used by the author in this study was descriptive-qualitative by using two kinds of data, namely primary and secondary data. The data was analyzed descriptive qualitatively by analyzing all the data collected by the writer, then be displayed in sentences based on the interviews results from the informants who had been determined in advance. The findings showed performance of Electoral Commission of North Luwu regency in the context of updating voters data in the election of South Sulawesi Governor and Governor Deputy in 2013 had been running well but not fully effective. This is proved by many of northern Luwu communities should be registered as voters at the election, but did not get summons for the election, in contrary the number of summonses were realeased for the people whom their presence were not known by the local society, so that the summonses were useless. Moreover, human resources, Loyalty of PPDP members and staff, and cooperation were the supporting factors while the obstacles were the Data of Potential Population of Voters in Election, Lack of Public Participation, Budget, and the total area. Keywords: performance, electoral commission, data updating ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013, serta menggambarkan faktor yang mendukung dan menghambat dari pelaksanaan pemutakhiran untuk ditetapkannya sebagai pemilih. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriftif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumya telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam konteks pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 telah berjalan dengan baik namun sepenuhnya belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat luwu utara yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan, tidak mendapat surat panggilan untuk melakukan pemilihan, dan sebaliknya banyaknya surat panggilan yang ditujukan pada orang-orang yang keberadaannya dalam suatu daerah tidak diketahui oleh masyrakat setempat, sehingga surat panggilan tersebut tinggalah menumpuk dan tak dipergunakan. Sumber daya manusia (SDM), Loyalitas anggota PPDP dan staf serta Kerjasama selaku factor pendukung dan adapun sebagai Faktor Penghambat yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Luas wilayah. Kata kunci: kinerja, KPUD, pemutakhiran data

163


Vol. III No.2 Oktober 2013 A. PENDAHULUAN Sejak tanggal 1 juli 2005, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah atau populer dengan istilah pemilukada, baik untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Seluruh provinsi, kabupaten dan kotamadya. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 pada pasal 1 butir 4 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil kepala daerah adalah Pemilihan umum untuk memilih Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sarundajang, 2012: 2). Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, Undangundang Nomor 22 Tahun 2007 diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, yang di maksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, KPU di bantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang dan KPU Kabupaten/

Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. (Hadi, 2012: 91). Provinsi Sulawesi selatan, dalam hal ini akan melaksanakan penyelenggaraan pemilukada, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur. Dalam penyelenggaraan ini, KPU memiliki peranan penting demi terselenggaranya pemilihanKPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Merujuk pada hal demikian, kinerja KPU yang akan dikaji lebih dalam yaitu kinerja KPUD Kabupaten Luwu Utara dalam pemutakhiran data pemilih. Kinerja (performance) yang dimaksud yaitu tentang bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang di capai dari pekerjaan tersebut (Armstrong dan Baron, 1998:15). KPU, dalam penyelenggaraan pemilukada (Gubernur dan Wakil Gubernur) diharapkan mampu bekerja secara profesional dengan memperhatikan tugas dan wewenangnya sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Terkhusus KPU Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang bagaimana kinerja dari KPU tersebut dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, KPU Daerah Luwu Utara menemukan adanya data pemilih ganda sebesar 12.072 jiwa dari total pemilih sebanyak 250.751 jiwa di Daftar Penduduk Pemilih Pemilu Potensial (DP4), hal ini diprediksi dapat memicu konflik. Dari

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

164


Vol. III No.2 Oktober 2013 demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Menurut WJS Purwodarminto,dalam kamus umum bahasa indonesia(1986), kinerja adalah hasil kerja yang di capai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan pengertian kinerja pegawai menurut Bambang Kusriyanto yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam bukunya “Teori Administrasi Publik�, kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi (Pasolong, 2007:175). Adapun pengertian kinerja menurut Stephen Robbins yang diterjemahkan oleh Harbani Pasolong, kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Pasolong, 2007:176). Kinerja adalah hasil kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika (suyadi,1999:1). Ilyas (2001) mendefinisikan kinerja sebagai penampilan hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personil. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. B. KERANGKA TEORITIS Menurut Darokah dalam Ilyas (2001) Kinerja dari kata performance, sering kinerja adalah suatu catatan keluaran hasil diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi pada suatu fungsi jabatan kerja oleh seluruh kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai aktivitas kerja dalam periode waktu tertentu makna yang lebih luas, bukan hanya hasil Muchlas (1997) dalam Wulandari (2004) kerja, tetapi termasuk bagaimana proses menjelaskan bahwa meskipun seseorang pekerjaan berlangsung (Wibowo,2010:7). mempunyai kemampuan dan kemauan, tapi Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mungkin saja ada penghalang yang bisa mempunyai hubungan kuat dengan tujuan menghambat prestasinya. Jadi seseorang yang strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan menunjukan kinerja yang tidak baik, maka memberikan konstribusi pada ekonomi harus dilihat lingkungan luarnya apakah (Armstrong dan Baron, 1998:15). Dengan sudah cukup membantu, seperti apakah adanya hal demikian, KPU Luwu Utara dalam rapat Koordinasi di Aula Kantor KPU Luwu Utara, jalan simpurusiang, Masamba, Rabu (4/ 9/2012) menyepakati Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dipantau Panwaslu Kecamatan (Panwascam) turun langsung mengecek kebenaran data pemilih ganda tersebut. Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu menjadi permasalahan. Dengan adanya 12.072 pemilih ganda yang ditemukan pada DP4, Panwascam Luwu Utara memerintahkan pada seluruh panwascam diwilayah kerja masing-masing untuk mendampingi kerja PPDP yang akan bekerja memutakhirkan data pemilih. Dalam pemutakhiran data pemilih, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anggota PPDP yang nantinya akan melakukan pemutakhiran dilapangan yaitu usia pemilih yaitu 17 tahun atau sudah menikah, adanya perubahan status anggota TNI atau POLRI menjadi sipil atau sebaliknya, telah meninggal dunia, pindah domisili, dan yang sudah terdaftar tetapi belum memenuhi syarat. Setelah melakukan identifikasi secara menyeluruh, ketua KPU Luwu Utara, Muhammad Rajab, berbagai persoalan pelik menyangkut DPT, mulai dari yang ganda hingga yang sampai tidak ada orangnya karena sudah meninggal atau pindah domisili. Bukan hanya itu, bahkan ada beberapa nama yang telah lama bermukim di suatu desa ternyata belum memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK). Pasalnya, mereka tidak pernah melapor kepada pemerintah desa setempat.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

165


Vol. III No.2 Oktober 2013 memiliki kelengkapan peralatan dan bahan, kondisi kerja yang favorable, teman kerja yang membantu, peraturan yang mendukung dan prosedur kerja dengan alokasi waktu yang cukup. Jika semua tidak ada maka jangan diharapkan muncul suatu prestasi kerja yang minimal sekalipun. Hall TL dan Meija (1987) dalam Ilyas (2001) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: faktor internal individu yang terdiri dari: (1) karakteristik individu seperti umur, pendapatan, status perkawinan, pengalaman kerja dan masa kerja. (2). Sikap terhadap tugas yang terdiri persepsi, pengetahuan, motivasi, tanggungjawab dan kebutuhan terhadap imbalan, sedang faktor eksternal meliputi sosial ekonomi, demografi, geografi, lingkungan kerja, aseptabilitas, aksesabilitas, beban kerja dan organisasi yang terdiri pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitas. Menurut Wibowo (2010: 81), terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi, Konteks Organisasi, Desain Kerja, Fungsionalisasi dan Budaya. Budaya merupakan perekat yang mempersatukan organisasi dengan manajemen kinerja. Komponen budaya organisasi adalah nilai-nialai, norma-norma dan gaya manajemen. Nilai-nilai dinyatakan sebagai keyakinan tentang apa yang baik bagi organisasi dan perilaku seperti apa yang diinginkan. Normanorma adalah aturan tidak tertulis yang mendefinisikan harapan atas perilaku, seperti bagaimana manajer memperlakukan bawahan dan bagaiman bawahan berhubungan dengan manajer. Sedangkan, gaya manajemen menjelaskan bagaimana manajer berperilaku dan menjalankan kekuatan dan kekuasaannya. Pengukuran kinerja aktivitas didisain untuk menilai aktivitas tersebut dilaksanakan dan hasil yang diperoleh.Kinerja atau prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: a. Aspek Responsivitas Aspek Responsivitas disini adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan programprogram pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. b. Aspek Profesionalisme Aspek Profesionalisme menunujukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi karena semakin tumbuhnya kompleksivitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c.

Aspek Produktivitas Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. d.

Aspek Akuntabilitas (Accountability) Aspek ini di artikan sebagai pertanggungjawaban dari para aparatnya tentang apa yang telah dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah kepada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau memilki kepentingan. e.

Kerja Sama Dalam suatu organisasi berbasis tim, pencapaian kinerja organisasi sangat di tentukan oleh kinerja tim yang terdiri dari sekelompok orang dengan latar belakang budaya berbeda dan kompetensinya bervariasi, ditentukan oleh kemampuannya bekerja sama. f.

Aspek Kualitas Pelayanan Merupakan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi menyangkut aspek quality services (kualitas pelayanan).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi pemilihan umum, selanjutnya di singkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

166


Vol. III No.2 Oktober 2013 mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah penyelenggara pemilu di Provinsi atau Kabupaten/Kota.Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa rakyat menginginkan pemilihan umum saat ini dan kedepannya lebih berkualitas dari pemilihan umum sebelumsebelumnya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu saat ini dan kedepannya KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan asas-asas penyelenggara pemilu, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, propesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. KPU Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah lembaga negara yang menjalankan agendaagenda negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti Pemilihan Umum legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Pemutakhiran data pemilih adalah rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di bantu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemutakhiran data pemilih yaitu pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU Daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Pemutakhiran data pemi-lih ini memiliki dua jenis, yaitu pemutakhiran di belakang meja (on desk), dan verifikasi faktual. Pemutakhiran on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu

terakhir yang dimiliki KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari pemerintah/ pemerintah daerah. Pemutakhiran on desk dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap tahun), dan secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu. Pemutakhiran Verifikasi faktual (door to door) dilakukan dengan tiga cara. Pertama, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberikan tanda (stiker & formulir telah didaftar). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kab/Kota) di tandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Ketiga, DPT Pemilu terakhir diserahkan kepada pemerintah/ pemerintah daerah sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan. Pemilihan kepala daerah adalah upaya demokrasi untuk mencari pimpinan daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur dan adil. Pilkada menurut UU No. 32/ 2004 tentang pemeritahan daerah adalah “Bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya�. Dan pasal 56 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 berbunyi : kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilak-sanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lahirnya UU No.32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah merupakan proses penentuan pilihan masyarakat terhadap calon yang mereka akan angkat sebagai pemimpin daerah mereka. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini tetap dikemas dalam sebuah mekanisme sebagaimana pemilihan umum. Dalam pemilihan kepala daerah masyarakatlah yang kini memegang kunci. Mereka bisa menentukan dan sekaligus langsung untuk memilih calon yang mereka anggap paling tepat. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah momentum yang paling strategis untuk

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

167


Vol. III No.2 Oktober 2013 memilih kepala daerah yang berkualitas. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari proses penyelenggaraannya yang berlangsung lancar dan damai tetapi juga diukur dari hasil yang diperoleh, apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila pemilihan ini hanya dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya popular dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola daerah. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Derah (DPRD).Secara umum kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis.Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah (UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Semua tingkatan daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggungjawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas. Penilaian terhadap kinerja dalam suatu organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap organisasi artinya penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam waktu tertentu. Dalam penilaian yang dilakukan juga akan menjadi input untuk perbaikan serta peningkatan kualitas dalam suatu organisasi serta pelayanannya dalam masyarakat. Untuk itu peningkatan dalam pelaksanaan kinerja harusnya diperhatikan agar dalam pencapaian hasil kerja dapat lebih maksimal serta sesuai dengan harapan sebuah organisasi dan masyarakat pada umumnya. Guna mengukur tingkat pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara, kita dapat melihat bagaimana kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku ataukah menyimpang dari peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan

pengalaman, pengamatan, serta informasi yang ditemukan, menggambarkan bahwa kinerja KPU Daerah Kabupaten Luwu Utara belum sepenuhnya efektif. Di mana pada proses pemilihan sebelumnya masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pemilihan, hal ini di karenakantidak adanya kartu pemilih yang diterima, serta adanya kartu pemilih yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah meninggal dan belum wajib pilih. Adanya hal-hal seperti ini, walaupun relatif kecil di khawatirkan akan menghambat dan mengganggu pelaksanaan pemilu. Hal ini di khawatirkan menimbulkan kerawanan konflik di setiap daerah yang mengganggu pelaksanaan pemilu serta dapat merugikan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Keberhasilan sebuah kebijakan dalam pelaksaan kerja demi tercapainya kinerja yang baik, perlu dipertimbangkan beberapa indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran dalam penilaian. Indikator-indikator tersebut menjadi tolak ukur pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Luwu Utara pada pemilukada (Gubernur dan Wakil Gubernur) tahun 2013. Terkait dengan pemaparan tersebut, maka indikator yang dibutuhkan penyusun dalam penelitian ini adalah: (1) aspek responsivitas, (2) aspek profesionalisme, (3) aspek produktifitas, (4) aspek akuntabilitas, (5) aspek kerjasama, (6) aspek kualitas pelayanan.

C. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Luwu Utara khususnya pada KPU Daerah Kabupaten Luwu Utara. Lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan asal daerah penyusun yang kemudian bertujuan mengetahui kinerja dari KPU Kabupaten Luwu Utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilukadaProvinsi Sulawesi selatan. Jenis penelitain yaitu penelitian survei langsung ke objek penelitian dengan tipe deskriftif kualitatif yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual mengenai berbagai macam data yang telah dikumpulkan

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

168


Vol. III No.2 Oktober 2013 dari objek penelitian (Lapangan) yang berkaitan dengan masalah tentang kinerja KPU Kabupaten Luwu Utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi selatan Tahun 2013. Informan adalah penyidik dan pemberi infrmasi dan data. Dalam hal ini, informan yang dimaksud adalah orang yang dianggap banyak mengetahui tantang kinerja KPUD kabupaten Luwu Utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, baik yang melakukan pendataan atau pemutakhiran maupun masyarakat yang di data untuk ditetapkan sebagai pemilih pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.Adapun informan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, Panwaslu Kecamatan, Anggota PPDP Desa Baloli, Anggota PPDP Kelurahan Kappuna, Anggota PPDP Desa Laba, Anggota Partai Politik dan Tokoh Masyarakat. Jenis Data pada penelitian ini: kualitatif dan Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang kemudian diolah dan dibuatkan suatu interpretasi dalam upaya menjawab permasalahan yang ada. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder Teknik Pengumpulan Data: Studi Kepustakaan, Observasi dan Wawancara. Analisis data dari penelitian kinerja KPUD Kabupaten Luwu Utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi selatan tahun 2013, baik yang diperoleh dengan data primer maupun data sekunder dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan memperhatikan hasil wawancara dan dengan melihat hasil penetapan pemilih dari pemutakhiran yang dilaksanakan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Luwu Utara merupakan organisasi penyelenggara pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, presiden maupun kepala daerah, khusus-

nya di daerah kabupaten luwu utara. Namun saat ini penyelenggaraan pemilihan yang dimaksud adalah penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakilnya atau kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sulawesi selatan. Dimana KPUD Luwu Utara merupakan penyelenggara pemilihan umum daerah kabupaten dalam wilayah provinsi dengan memperhatikan keputusan KPU Provinsi. Dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU Kabupaten Luwu Utara melaksanakan pemilihan sebagaimana apa yang ada pada keputusan KPU Provinsi, mulai dari tahapan, program dan jadwal penyelenggaraannya. Sesuai dengan tahapan pelaksanaanya yang dikaji lebih dalam yaitu tentang pemutakhiran data pemilih, mulai dari tahapan, pelaksanaan hingga hasil pemutakhiran data pemilih dengan kata lain penetapan daftar pemilih tetap dalam pemilihan. Berdasarkan observasi di lapangan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih mulamula menentukan anggota atau siapa-siapa saja yang berhak melakukan pendataan pemutakhiran kepada masyarakat untuk ditetapkan sebagai pemilih. Sebelum melakukan pemutakhiran, terlebih dahulu KPU Kabupaten menentukan atau melakukan pemilihan, pengangkatan anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Setelah tahapan pembentukan dan pengangkatan anggota, kemudian diadakan pelatihan menganai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pendataan masyarakat yang berhak dan sudah wajib pilih untuk ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan. 1. Responsivitas Responsivitas merupakan kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat serta pengembangan pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi. Hasil wawancara penulis dengan Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, mengenai hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih: “Untuk melakukan pemutakhiran data, terlebih dahulu kami memberikan pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), setelah menerima DP4 dari pemerintah daerah kemudian kita menyusun

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

169


Vol. III No.2 Oktober 2013 data berdasarkan DP4 tersebut dan di buat sebanyak PPS dan RT/RW untuk di sampaikan kepada PPS, PPDP melalui PPK dalam melakukan pengecekan kepada masyarakat dari pintu ke pintu untuk di tetapkan sebagai pemilih. Namun, sebelum mengesahkannya sebagai pemilih tetap kita mengesahkannya sebagai pemilih sementara untuk menindaklanjuti apakah masih ada data tambahan atau tidak, intinya kita melaksanakan sesuai tahapan pelaksanaan�( M R.12 Desember 2012). Berdasarkan hasil wawancara, menggambarkan adanya responsivitas dari angggota KPU selaku penyelenggara pemilihan dimana pada wawancara menggambarkan adanya pelaksanaan berdasarka ketentuan dan ketetapan berdasarkan perundang-undangan yang sebelumnya ditetapkan untuk di jadikan pedoman pelaksanaan pemilihan. 2. Profesionalisme Terkait dengan hal ini, yang merupakan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis dalam melaksanakan pekerjaan, KPU serta pemerintah daerah memiliki predikat tersendiri karena mampu memilih anggota piawai dan mau bekerja untuk pemutakhiran data pemilih, serta ini dengan adanya bantuan dan bimbingan yang dilakukan sebelum melakukan pemutakhiran dilapangan. Hasil wawancara penulis dengan anggota PPDP Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara: “Saya melakukan pendataan berdasarkan TPS penempatan, mengunjungi rumah penduduk dengan memperhatikan usia dan status sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga, kemudian juga menanyakan apakah ada yang berubah status dalam KK, baik yang menjadi anggota kepolisian maupun yang sudah menikah. Bila ada, kita tetap mencatat namun dengan keterangan bahwa dia adalah anggota kepolisian. Setelah kita mendata laporan kemudian diserahkan kepada kelurahan untuk diteruskan ke kantor KPU� ( I K. 21 Desember 2012 ). Berdasarkan pendataan yang dilakukan anggota PPDP dalam melakukan pemutakhiran data dengan memperhatikan status masyara-

kat dan usia dari masyarakat yang di temui di rumah masing-masing, kemudian di data untuk ditetapkan dan digolongkan dalam nama-nama yang berhak dan termasuk dalam golongan pemilih untuk dilaporkan dan ditetapkan sebagai pemilih pada pemilihan. Hal ini dilakukan dan diperhatikan sesuai dengan ketetapan yang disampaikan dalam pelatihan dan bimbingan tekhis pendataan untuk pemutakhiran data. 3. Produktivitas Dengan melihat rekapitulasi daftar pemilih sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, kita dapat melihat produktifitas atau hasil dari adanya pelayanan KPU kabupaten dari adanya data yang dikelola berdasarkan kerja PPDP dalam melakukan pendataan demi terselenggaranya pemilihan. Hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Partai PKB Kabupaten Luwu Utara: “Mengenai produktivitas, kita belum bisa mengambil kesimpulan yang pasti, dimana produktivitas merupakan seberapa besar hasil pelayanan yang dilakukan.Saat ini selain data sementara yang saya ucapkan tadi, KPU juga sudah menetapkan data pemilih tetap.Namun, menjadi pertanyaan, apakah dalam pemilihan nanti, pemilih yang ditetapkan ini semua jelas adanya ataukah masih banyak data yang keliru yang ketepatannya belum tepat sasaran. Ini yang nanti kita akan ketahui saat pemilhan berlangsung. (R B. 27 Desember 2012). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota partai politik di daearah kabupaten luwu utara, menandakan adanya kekhawatiran dengan data pemilih yang telah ditetapkan oleh anggota KPU yang notebenenya dalam hal ini sebagai pemilih tetap dalam pemilihan pada 22 Januari. 4. Akuntabilitas. Dengan adanya rekapitulasi ini pula, kita dapat melihat bahwa inilah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kerja KPU baik kepada masyarakat maupun kepada calon yang akan dipilih dalam pemilihan nantinya. Sekalipun disadari ini hanya rekapitulasi yang sementara.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

170


Vol. III No.2 Oktober 2013 Namun, inilah kerja KPU dalam dan demi mensukseskan pemilihan. Dari rekapitulasi sementara, KPU juga menghimbau pada masyarakat agar kiranya yang belum terdaftar dalam rekapitulasi pemilih sementara agar kiranya melaporkan diri agar dicocokkan kembali dan dapat diperbaharui sebelum ditetapkannya daftar pemilih tetap. Hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Partai PKB Kabupaten Luwu Utara: “Terkait dengan adanya rekapitulasi pemilih sementara yang ditetapkan KPU, ini belum bisa dijadikan sebagai tolak ukur berhasilnya atau efektifnya kinerja KPU dalam melakukan pendataan atau pemutakhiran data pemilih. Namun harus diketahui bahwa inilah hasil kerja sementara yang juga merupakan bentuk pertanggung jawaban kerja demi tercapainnya data yang lebih valid, olehnya diharapkan pula partisipasi dari masyarakat, karena harus diketahui tanpa kerjasama kita semua, ini tidak akan berjalan dengan makasimal. (R B. 27 Desember 2012). Berdasarkan hasil weawancara, terkait tentang akuntabilitas atau pertanggungjawaban oleh anggota KPU dalam melakukan pendataan atau pemutakhiran data pemilih, salah seorang anggota partai politik PKB Kabupaten luwu utara saat ditemui menyatakan dan mengakui bahwa inilah bentuk kerja dari pada anggota KPU dalam pemutakhiran data, yaitu menetapkan pemilih yang nantinya akan menjadi seorang pemilih pada pemilihan. Namun, dari pernyataannya juga terlihat harapan besar kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi demi kelancaran dan kesuksesan pemilihan agar apa yang dikhawatirkan tidak terjadi dan pada saat pemilihan tidak terjadi pertikaian seperti halnya pada pemilihan yang sebelumnya.

pemilihan dilaksanakan. Namun, yang jauh lebih dalam yaitu dalam hal pemutakhiran data yang nantinya akan melakukan pemilihan pada 22 januari 2013. Terkait penulis meninjauh tentang bagaimana kinerja KPU dalam melakukan pemutakhiran data. Hasil wawancara penulis dengan Anggota panwas kecamatan Masamba terkait hubungan kerjasama dengan KPU Kabupaten Luwu Utara: “Hubungan kerjasama diantara kami selaku penyelenggara pemilu, panitia pengawas pemilihan dengan KPU sebenarnya baik, namun kurang komunikasi, dan juga ada sedikit kerancuan terkait dalam pengambilan data dikantor KPU. Dimana pada saat saya ke kantor untuk pengambilan data, KPU tidak langsung memberikan data yang kita inginkan, malahan kadang kita di suruh untuk menulisnya sendiri. Padahal sebenarnya rekapan tersebut sudah ada, ini juga mengenai UU Pemilu kurang tegas serta sosialisasi kurang, contohnya; banyaknya baliho yang terpasang tidak sesuai aturan.�(Y S. 07 Januari 2013). Dari hasil pengamatan dilapangan mengenai kerjasama antara KPU dan Panwas menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi selaku penyelenggara pemilu ini nantinya akan mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Penulis sendiri tidak mampu menarik atau memberi komentar terkait kurangnya komunikasi antara dua lemabaga tersebut. Namun dari hasil wawancara dengan salah seorang Anggota Panwas kecamatan menunjukkan benar adanya hal demikian.

6. Kualitas Pelayanan Kualitas pelayanan dalam hal ini kita maksudkan yaitu bagaimana keadaan dan pola perilaku anggota KPU beserta jajarannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang berkunjung ke kantor dan bagaimana perilaku 5. Kerjasama Berbicara mengenai kerjasama, yang angggota PPDP yang melakukan pendataan dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kepada masyarakat. Baik dalam bentuk penkerjasama antara KPU Kabupaten dan Panwas dataan untuk di daftar sebagai pemilih maudalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur pun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun terkait adanya Pemilihan Gubernur dan Wakil 2013 selaku penyelenggara pemilu. Yaitu, Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 22 mulai dalam tahap awal hingga usainya Januari 2013. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

171


Vol. III No.2 Oktober 2013 Hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat, desa rompu terkait pola perilaku anggota PPDP dalam melakukan pendataan: “Perilaku dari yang melakukan pendataan untuk ditetapkannya saya sebagai pemilih cukup baik, dimana saat iya datang menjelaskan apa tujuan kedatangannya kemudian meminta kartu keluarga untuk dilihat siapa-siapa yang akan nantinya terdaftar selaku pemilih”. (S B. 12 Januari 2013). Berdasarkan keadaan dilapangan selama penulis melakukan penelitian terlihat adanya keramahan dari anggota KPU beserta jajarannya, hal ini menggambarkan dari adanya beberapa masyarakat yang hadir di kantor KPU untuk beberapa keperluan serta penulis sendiri yang selama penelitian berlangsung berada di kantor KPU. Kualitas pelayanan, sebenarnya juga erat kaitanya dengan produktivitas dan akuntabilitas dimana produktivitas disini yaitu seberapa besar pelayanan itu memiliki hasil, adapun juga akuntabilitas yaitu, bagaimana pertanggungjawaban dari apa yang dilaksanakan kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini tidak hanya calon dan partai pengusung saja, namun sebenarnya yang utama adalah masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemutakhiran Data Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara. 1. Faktor Pendukung a. Sumber Daya Manusia (SDM) Hasil wawancara penulis dengan Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, mengenai faktor yang mendukung dalam pemutakhiran data pemilih: “Dalam pemutakhiran data pemilih yang mendukung yaitu SDM, namun ini juga menjadi penghambat, mendukungnya yaitu adanya staf yang sudah mahir dalam melakukan pemutakhiran yang sudah memiliki pengalaman kerja serta pendidikannya yang mendukung pula” (M R. 12 Desember 2012 ).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa dalam pemutakhiran data pemilih, Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang menjadi pendukung sekaligus menjadi penghambat, dimana mendukungnya yaitu adanya SDM yang sudah berpengalaman melakukan pemutakhiran dan adanya strata pendidikan yang tinggi. b. Loyalitas Anggota PPDP dan Staf Loyalitas angggota dan staf dalam melakukan pekerjaan baik yang berada di kantor KPU maupun yang bekerja dilapangan untuk pemutakhiran data pemilih, ini merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kerja KPU. Hasil wawancara penulis dengan anggota KPU Kabupaten Luwu Utara terkait hal yang mendukung pemutakhiran data: “Dalam pemutakhiran data pemilih, kita mengakui bahwa loyalitas anggota merupakan indikator yang menjadi pendukung dalam pemutakhiran data. Baik yang berada di kantor maupun yang bekerja dilapangan. Contohnya anggota PPDP yang dengan kerja kerasnya melakukan pemutakhiran dengan melakukan pendataan kepada masyarakat wajib pilih secara door to door”. ( S R. 18 Desember 2012). Hal ini menunjkkan adanya anggota KPU yang mengakui atas keloyalan anggota PPDP yang senantiasa bekerja kesar melakukan pemutakhiran data dilapangan demi terselenggaranya pemilihan dan ketepatan daftar pemilih yang akan meilih dalam pemilihan. c. Kerja sama Untuk mencapai sebuah hasil yang baik dalam pelaksanaan kerja yang berbentuk tim atau kelompok organisasi, kerjasama merupakan alat untuk memudahkan tercapainya hasil yang baik. Dalam pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Luwu Utara selaku lembaga Negara kerjasama antar Ketua, anggota dan staf serta pamwas merupakan faktor pendukung mutakhirnya data pemilih. Hasil wawancara dengan anggota KPU Luwu Utara terkait hubungan kerja sama antar anggota dan panwas: “Mutakhirnya data pemilih, ini Alhamdulillah berkat kerjasama antar anggota, ketua, staf

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

172


Vol. III No.2 Oktober 2013 serta panwas selaku pengawas dalam pemutakhiran. Tanpa adanya hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tugas, ini tidak akan terjadi. Artinya tanpa adanya pengawasan oleh panwas pemutakhiran dilapangan tidak akan berjalan secara maksimal dan juga tanpa kerja keras anggota PPDP, mutakhirnya data akan terhambat. (S R. 18 Desember 2012). Berdasarkan hasil wawancara, faktor kerjasama merupakan faktor penentu terselenggaranya pemilihan yang sebagaimana diharapkan bersama dimana hal ini merupakan hal yang dapat mempermudah dan meringankan kerja dalam pencapaian hasil yang maksimal. 2. Faktor Penghambat a. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia, sebagaimana menurut guess dalam Armstrong dan baron (1998:17) pada faktor pendukung di atas, telah dijelaskan tentang praktik kinerja tinggi manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui beberapa bagian. Hasil wawancara penulis dengan Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara: “Dalam pemutakhiran data pemilih, SDM seperti yang saya katakana tadi, merupakan faktor yang mendukung sekaligus menghambat. Mendukungnya ya, seperti apa yang tadi saya katakan. Adapun menghambatnya yaitu, ratarata pendidikan anggota PPDP itu hanya sebatas SMA, yang memiliki pengalaman kerja kurang. Namun sebelum terjun ke lapangan untuk pemutakhiran terlebih dahulu kita mengadakan bimbingan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemutakhiran. (M R. 12 Desember 2012) Berdasrkan survei dilapangan, anggota PPDP yang melakukan pemutakhiran data hanya sebagian kecil merupakan sarjana dan ahli madya.Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan dalam melakukan pemutakhiran, apalagi mayoritas dari anggota PPDP belum cukup memiliki pengalaman dan pemahaman terkait hal yang nantinya perlu diperhatikan dalam melakukan pemutakhiran, sekalipun diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan bimbingan.

b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dalam pemutakhiran data adanya penggunaan data penduduk yang baru merupakan faktor yang mempersulit atau menghambat untuk pemutakhiran data, dimana adanya perubahan jumlah penduduk dan perubahan status masyarakat yang sewaktu-waktu dapat berubah. Hasil wawancara penulis dengan ketua KPU Kabupaten Luwu Utara terkait dengan hal yang menghambat pemutakhiran data pemilih: “Kelemahan pemutakhiran data dalam pelaksanaan pemilihan baik pemilihan yang sebelumnya maupun pemilihan gubernur yang dilaksanakan pada 22 Januari, yaitu adanya data pemilih yang tidak digunakan secara berkelanjutan, melainkan kita melakukan pengolahan data baru, yang kesemuanya bercampur antara yang berhak memilih dan yang belum memenuhi syarat untuk menjadi pemilih pada pemilihan. �. (M R. 07 Januari 2013). Melihat dari hasil wawancara, ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah dan KPU kurang komunikasi dan yang memperlihatkan hubungan kerja sama yang kurang baik dalam pengolahan data yang nantinya akan ditetapkan sebagai pemilih pada pemilihan. c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam proses pemutakhiran data, kurangnya partisipasi masyarakat ini kemudian menjadi kendala diperolehnya data yang falid dan benar adanya. Hasil wawancara penulis dengan Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara terkait partisipasi masyarakat: “Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemilih. Misalnya, warga yang sudah meninggal dunia tetapi tidak pernah dilaporkan kepada pemerintah setempat sehingga namanya masih ada dalam DPT. Di sisi lain, tidak sedikit warga yang mengurus KTP hanya untuk suatu saat di suatu desa hinggga akhirnya menyebabkan jumlah data membengkak, sementara orangnya tidak berada di tempat. (M R. 07 Januari 2013).

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

173


Vol. III No.2 Oktober 2013 Berdasarkan hasil wawancara diatas, ini menggambarkan peran masyarakat serta pemerintah yang kurang berperan aktif, masyarakat misalnya, bila mana ada keluarga yang lahir atau meninggal tidak dilaporkan pada pemerintah setempat, namun bisa jadi pemerintah setempat yang tidak mensosialisasikan pada masyarakat bahwa hal demikian bila mana terjadi agar dilaporkan pada pemerintah setempat, agar jumlah penduduk dapat diketahui secara pasti. d. Anggaran Anggaran merupakan hal yang juga manjadi penghambat, dimana ini bagi anggota PPDP yang melakukan pendataan dilapakan yang hanya memperoleh honor yang minim, yang kemudian harus mendata masyarakat dari pintu kepintu. Dengan harus mendatangi masyarakat dari pintu kepintu, yang keberadaannya belum tentu berada di rumah masing-masing membuat lambatnya anggota PPDP melakukan pemutakhiran. Hasil Wawancara dengan anggota PPDP desa Laba, terkait kendala yang dilakukan dalam melakukan pendataan: “Terus terang dalam melakukan pendataan pada masyarakat honor buat kita, itu sangat minim. Padahal kita dari rumah kerumah, yang kadang, rumah yang kita kunjungi itu tidak ada orangnya, kita harus berulang-ulang untuk bertemu dengan dia, dan bahkan kita harus jalan malam untuk melakukan pendataan, berhubung pada siang masyarakat jarang dirumah karena bekerja (M D. 15 Desember 2012). Berdasarkan survei dilapangan melihat keadaan wilayah yang rumah penduduk jaraknya berjauhan hal ini menunjukkan bahwa anggota PPDP harus bekerja keras. Namun dengan mengatakan bahwa kurangnya honor buat mereka memang harus diperhitungkan. e. Luas Wilayah Kabupaten Luwu Utara diketahui memiliki Luas Wilayah yang cukup besar, dalam melakukan pendataan untuk pemutakhiran data pemilih ini sangat menghambat, karena data yang seharusnya diterima dalam sehari harus menjadi dua atau tiga hari.

Hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Luwu Utara: “Faktor wilayah merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam melakukan pemutakhiran data, dimana melihat daerah kabupaten luwu utara yang daerah desanya seperti rampi dan seko itu sangat jauh dan juga jaringan telekomunikasi untuk kesana sangat sulit.Ini kemudian menjadi salah satu penghambat kita dalam melakukan pemutakhiran data. Karena data yang seharusnya diterima hari ini itu karus diterima satu atau dua hari kedepan(M R. 07 Januari 2013). Berdasarkan survei dilapangan, melihat wilayah luwu utara, desa pedalaman dan lokasi kantor KPU itu sanga jauh, ini kemudian menjadi kendala bagi kepala desa atau anggota PPDP untuk melaporkan hasil pemutakhiran data pemilih menjadi sulit, ditambah sulitnya jaringan komunikasi di darah tersebut.

E. KESIMPULAN Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam konteks pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 telah berjalan dengan baik namun sepenuhnya belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat luwu utara yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan, tidak mendapat surat panggilan untuk melakukan pemilihan, dan sebaliknya banyaknya surat panggilan yang ditujukan pada orang-orang yang keberadaannya dalam suatu daerah tidak diketahui oleh masyrakat setempat, sehingga surat panggilan tersebut tinggalah menumpuk dan tak dipergunakan. Faktor pendukung dan penghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemutakhiran yaitu: Faktor Pendukung: Sumber daya manusia (SDM), Loyalitas anggota PPDP dan staf dan Kerjasama. Faktor Penghambat: Sumber daya manusia (SDM), Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran dan Luas wilayah.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

174


Vol. III No.2 Oktober 2013 DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar, 2011. Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia), Jakarta: Graha Ilmu. Armstrong, Michael and Angela Baron, 1998. Performance Management. London: Institute of Personnel And Development. As’ad, M., 2003, Psikologi Industri, Yogyakarta: Liberty. Gibson, J.L., J.M. Ivancevich, J.H. Donnelly, Jr., 1996, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, Jakarta: Bina Rupa Aksara Ilyas, Y., 2001, Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian, Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Pasolong, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Prawirosentana, Suyadi, 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan Yogyakarta : BPFE Purwodarminto, WJS., 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Robbins, Stephen, P. 2003. Organisasi Behavior. New Jersey : Prentice Hall.

Wahidin, Samsul. 2008. Hukum Pemerintahan Darah, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah. Malang: Pustaka Pelajar. Wibowo, M. 2010. Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Widjaja, HAW. 2001. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Wulandari,W., 2004. Kinerja Perawat Pada Unit BP Puskesmas di Kabupaten Lumajang, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Yacub, Dahlan. 2001. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola. http://seputar–indonesia.com/idisicetak/ 530060.html, di akses 28 september 2012. http://palopopos.co.id/pvi=detail&nid =53624.html, di akses 3 agustus 2012. http://kpu-lutrakab.go.id/indexphp?option. html, di akses 27 oktober 2012 http://kpu-lutra.g.id/inekxphp,panwasludan kpulutra-tindaklanjuti-pemilih-ganda? option.html, di akses 7 oktober 2012. Artikel

Sarundajang, H. 2012. Pilkada Langsung, Problematika dan Prospek. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Palopo Pos, Pemilih Ganda Rawan Picu Konflik, 04 September 2012,Masamba. Palopo Pos, KPU temukan akar masalah DPT, 27 Juli 2012, Masamba.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam RangkaOtonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Dokumen-Dokumen

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tunggal, Hadi Setia. 2012. Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta: Harvarindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Menggantikan UU

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

175


Vol. III No.2 Oktober 2013 No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/ Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Rekapitulasi Jumlah Desa/Kelurahan Pemilih dan TPS per Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara. Lampiran Surat No:607/KPU-Prov-025/IX/ 2012, Perihal Permintaan Data Personil PPK, PPS dan KPPS Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara.

*********

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 - SUPARTO1, MUHAMMADIAH2, SYAMSIR RAHIM2

176


Vol. III No.2 Oktober 2013


Vol. III No.2 Oktober 2013

Petunjuk Penulisan Jurnal OTORITAS Ilmu Pemerintahan ISI ARTIKEL Artikel yang dipublikasikan Jurnal OTORITAS Ilmu Pemerintahan meliputi hasil penelitian dan non penelitian (kajian analisis, aplikasi teori dan review) tentang masalah-masalah negara, masyarakat, dan lembaga intermediary, serta pemerintahan secara umum. Artikel yang dimuat dalam jurnal diprioritaskan artikel hasil penelitian dan belum pernah atau akan diterbitkan dalam media cetak lain. Isi artikel diketik spasi ganda dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dengan ukuran kertas A4 (21x29,7cm) minimal 15 halaman dan maksimal 25 halaman. Berkas naskah (file) dibuat pada program olah data Microsof Word dilengkapi dengan nama penulis, judul artikel, nama dan alamat lembaga, kode pos, beserta nomor telepon/faks.

Hasil Hasil (bersih) analisis data yang dilengkapi dengan illustrasi (gambar, foto, tabel, dan grafik). Pembahasan Menginterpretasikan hasil penelitian dan mengkaitkan dengan konsep dasar. Bandingkan dengan teori, hasil penelitian dengan orang lain yang relevan dan implikasi dan praktisnya. Dalam pembahasan diperlukan, ketajaman analisis dan sintesis secara kritis. Simpulan Ditulis dalam bentuk essay memuat esensi dari perpaduan antara hasil dengan pembahasan dan bukan hanya rangkuman.

ARTIKEL NON PENELITIAN Judul, nama penulis, abstrak, key word, sama dengan format hasil penelitian.

ARTIKEL HASIL PENELITIAN Judul Maksimal 14 Kata dalam Bahasa Indonesia atau 10 Kata dalam Bahasa Inggris, lugas dan menarik Nama Penulis Lengkapi dengan nama dan alamat lembaga tempat kegiatan penelitian, kode pos, telp/faks, dan telp/faks untuk koresponden dengan penulis. Abstrak Merupakan miniatur (segala sedikit) isi dari keseluruhan tulisan, meliputi masalah, tujuan, metode, hasil, simpulan dan signifikan maksimal 200 kata. Key Word (Kata Kunci) Memuat konsep yang terkandung dalam artikel terdiri dari 3 hingga 5 konsep. Pendahuluan (tanpa sub judul) Memuat latar belakang masalah penelitian, uraian dan fokus permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang nyata-nyata mendukung pemecahan permasalahan dan tujuan penelitian. Metode Menjelaskan bagaimana prosedur penelitian dilakukan design penelitian, populasi, sampel, instrumen, skala pengukuran, dan teknik analisis data.

Pendahuluan (tanpa sub judul) Sub Judul Sub Judul sesuai dengan kebutuhan Sub Judul

}

Tabel Angka dan huruf menggunakan huruf bertipe Times New Roman berukuran 10 point. Singkatan yang ada di dalam tabel diberikan kepanjangan singkatan tersebut dibawah tabel. Gambar Gambar grafik maksimun lebar 10,5 cm dibuat dalam program pengolahan data (Microsoft Office). Angka dan huruf keterangan gambar menggunakan huruf bertipe Arial berukuran 9 point. Daftar Pustaka/Rujukan Daftar Rujukan diharapkan lebih 80 % bersumber dari pustaka primer (Jurnal, hasil penelitian, disertasi, tesis, skripsi) dari pustaka skunder (buku, majalah) dan tahun terbitan lebih 80 % adalah 10 tahun terakhir, diurutkan secara alphabet dan kronologis. Kutipan dalam artikel Kutipan dalam artikel dapat berupa kutipan langsung atau tidak langsung. Yang penting setiap kutipan harus mencerminkan, nama pengarang, tahun terbitan dan nomor halaman.


Vol. III No.2 Oktober 2013


Vol. III No.2 Oktober 2013

Jurnal Otoritas Vol.III No.2 Oktober 2013  

Jurnal OTORITAS Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Unismuh Makassar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you