6
| kamis, 24 oktober 2013
SRAGEN & KARANGANYAR Lintas Lawu
Warga Dukung Proses Hukum Polisi Pemeras
Kapolres: Kami Tidak Main-main! Warga yang juga tetangga Aipda Siswoyo mendukung penuh dilanjutkannya proses hukum terhadap tersangka.
Kakek Tewas di Perkebunan Plosorejo KARANGANYAR—Sesosok mayat ditemukan di areal perkebunan di RT 3 RW V Dusun Nerang, Desa Plosorejo, Kecamatan Kerjo, Selasa (22/10) sore. Dari identitas yang ada, korban bernama Agus Sumadi (70), warga RT 7 RW III Dusun Pedakan, Desa Kwadangun, Kecamatan Kerjo. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Aji Pratama Heru Kristanto mengatakan awalnya jasad korban diketahui oleh warga setempat yang kemudian melaporkannya ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke kepolisian. Dari hasil visum yang dilakukan Puskesmas Kerjo yang disaksikan jajaran Muspika, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. “Karena identitas sudah diketahui akhirnya kita langsung serahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan pihak keluarga, korban sempat beberapa kali tidak pulang. Saat ditemukan tewas itu, korban sudah tidak pulang selama seminggu. Lokasi ditemukannya korban juga cukup jauh dari permukiman penduduk yakni sekitar 2 kilometer,” jelas Heru, Rabu (23/10). n Ahmad Rodif Hafidz
Yok
Joglosemar | Ahmad Rodif Hafidz
DIEVAKUASI—Jasad Agus Sumadi (70), warga RT 7 RW III Dusun Pedakan, Desa Kwadangun, Kecamatan Kerjo dievakuasi oleh personel BPBD Karanganyar, Selasa (22/10).
AKBP Dhani Hernando SRAGEN—Warga Perumahan Margoasri, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang utamanya di lingkungan RT 34 dan sekitar kediaman Aipda Siswoyo, mendukung proses hukum terhadap anggota Sat Binmas Polres Sragen tersebut. Sementara, Kapolres Sragen, AKBP Dhani Hernando men-
egaskan tidak akan main-main dan tetap memproses kasus pencurian dengan kekerasan (Curas) yang dilakukan oleh salah satu anggotanya itu. Salah satu warga di lingkungan RT 34 yang minta namanya dirahasiakan mendukung penuh proses hukum terhadap personel berpangkat Aipda itu. Pasalnya, selain tindakan pemerasan yang dilakukan terhadap Sri Lestari (28), warga Bangunrejo RT 24, Plumbungan, Karangmalang, Minggu (20/10) pukul 19.45 WIB lalu, selama ini tabiat yang bersangkutan juga dianggap kurang baik di lingkungan warga. Hal inilah yang dinilai sangat kontradiktif dengan profesi tersangka sebagai aparat pe-
ngayom dan pelindung masyarakat. “Orangnya memang pendiam tapi arogan, kadang kalau ada yang dianggap nggak sejalan, sikap arogannya muncul. Ini yang banyak dirasani tetangga. Informasinya dia juga sering dipindah-pindah tugas karena indikasinya memang nggak sekali ini berbuat seperti itu,” ujarnya, Rabu (23/10). Dukungan proses hukum juga disuarakan lantaran belakangan beredar kabar dari pihak kerabatnya yang sudah berkoar bahwa tersangka berpeluang bebas karena sudah berdamai dengan korbannya. Tokoh masyarakat setempat, Atik, tidak menampik jika
penggelembungan sekitar 23 suara yang mengakibatkan saya kalah empat suara dari calon yang menang. Makanya saya akan mengajukan gugatan ke PTUN,” ujarnya ditemui di sela-sela pengecekan dokumen. Dokumen menyangkut Pilkades yang disimpan dalam lemari bersegel tersebut dibawa dari Balai Desa Mojodoyong dengan dikawal aparat Polsek, Koramil, dan Satpol PP. Pembukaan lemari dilakukan oleh Kabag Hukum bersama Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mojodoyong, Isnadi Mochtari. Sementara, Ketua Panitia Pilkades, Sutarto tak hadir. Kabag Hukum, Yuli Wantoro mengatakan pembukaan dokumen tersebut dilaksanakan menindaklanjuti putusan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah yang memenangkan gugatan empat warga Mojodoyong atas permintaan dokumen Pilkades ke Pemkab yang berupa DPT dan arsip undangan kehadiran warga yang menggunakan hak pilih. Soal nihilnya lima bendel DPT dan rekapitulasi hasil pada lemari dokumen, hal itu sudah di luar wewenang Pemkab karena tanggung jawab dokumen berada di panitia Pilkades dan BPD. Begitu pula soal keinginan warga meminta rekapitulasi hasil perolehan suara tertulis yang diumumkan panitia, warga disarankan meminta ke panitia atau BPD yang memilikinya. Terkait keinginan calon kalah untuk mengajukan gugatan PTUN, pihaknya mempersilakan karena itu hak yang bersangkutan. n Wardoyo
Joglosemar | Wardoyo
CEK DOKUMEN—Kabag Hukum Setda Sragen, Yuli Wantoro (kiri) saat memimpin pengecekan dokumen Pilkades Mojodoyong, Kedawung di depan calon kalah, Sumadi (tengah kanan) dan beberapa warga serta saksi, Rabu (23/10).
Dhani Hernando menegaskan jika proses penyidikan kasus Aipda Siswoyo terus berlanjut sesuai dengan mekanisme. Ia juga menggaransi proses hukum akan tetap ditegakkan sekalipun yang bersangkutan adalah polisi. Ia meminta masyarakat mempercayakan proses hukum kepada yang menangani dan tidak begitu percaya dengan rumor di luar. “Lha yang menyidik itu kan saya sama Kasat Reskrim. Percaya saja, kami tidak main-main dan akan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tegasnya. Senada, Kasat Reskrim Yohanes Trisnanto juga mengatakan proses penyidikan kasus tersebut tetap jalan terus. Tersangka akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun. n Wardoyo
Empat Wajah Baru Dobrak Dinasti KPU
Calon Kalah Pilkades Mojodoyong Siapkan Gugatan SRAGEN—Calon kalah dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Sumadi menegaskan sudah bulat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait indikasi ketidakberesan di Pilkades yang dihelat 6 Maret silam. Gugatan itu diajukan karena ia melihat sejumlah kejanggalan, yang salah satunya terlihat dari tidak adanya lima bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan rekapitulasi hasil perolehan suara pada lemari dokumen. Nihilnya lima bendel DPT dan rekapitulasi itu terungkap ketika dia dan tiga perwakilan warga diberi kesempatan melihat dan mengecek dokumen Pilkades di Kantor Bagian Hukum Setda Sragen, Rabu (23/10). Dalam pengecekan yang dipimpin Kabag Hukum Yuli Wantoro, Kapolsek Kedawung AKP Sugiyarto dan Danramil tersebut, bendel DPT di lima RT diketahui tidak ada. Lima RT yang tidak ada dokumen DPT-nya itu yakni RT 5, 21, 22, 23, dan 24. Menurut Sumadi, hilangnya DPT itu makin menguatkan kecurigaannya akan adanya kejanggalan dan indikasi rekayasa. Sebab keberadaan DPT menurutnya sangat krusial karena menjadi dasar pencocokan berapa jumlah undangan yang beredar dengan pemilih yang datang. “Kalau DPT-nya tidak ada bagaimana kita bisa ngecek berapa yang hadir dan menggunakan hak suara. Sejak awal pas diumumkan hasilnya itu saya juga sudah curiga, ada
perangai arogan tersangka memang banyak dikeluhkan warga. Oleh karenanya, tak sedikit warga yang mendorong agar proses hukum benar-benar ditegakkan, sekalipun yang bersangkutan adalah polisi. Tersangka memiliki tiga anak dengan istri yang berprofesi sebagai wiraswasta. “Kalau kemarin maling onthel di pasar saja dihajar dan langsung dihukum, masa aparat yang seharusnya melindungi masyarakat dan mengayomi tapi sudah meresahkan bisa begitu saja dibebaskan,” tegasnya. Sementara, Ketua RT 34, Lukman Farid mengatakan tidak begitu mengenal detail perilaku tersangka karena rumahnya agak jauh. Ia hanya tahu ketika tersangka menghadiri acara pertemuan RT dan menurutnya tersangka cukup aktif di pertemuan RT. Kapolres Sragen, AKBP
Joglosemar | Ahmad Rodif Hafidz
TERTIMPA POHON—Sebuah pohon durian roboh dan menimpa rumah milik Ny Broto (65), warga Dusun Mendalan RT 2 RW V, Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Karanganyar, Rabu (23/10), akibat disapu puting beliung. Berita di halaman 1.
Kuota K2 30 Persen Belum Bisa Dipastikan SRAGEN—Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen mengaku belum bisa memastikan mekanisme kuota pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer kategori 2 (K2) yang akan digelar 3 November mendatang. Mengenai kuota 30 persen yang banyak muncul di informasi internet, hal itu tidak serta merta bisa dijadikan pedoman ketika belum ada keputusan tertulis dari pusat. “Sampai sekarang kami belum bisa memastikan bagaimana teknis pengangkatannya dan kuota yang diangkat nanti berapa. Kalau ada yang bilang 30 persen, memang beberapa informasi di internet segitu. Tapi kami belum bisa matur kalau belum ada petunjuk teknis secara resmi,” papar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Sragen, Tugi-
yono, Rabu (23/10). Tidak hanya kuota, hingga kini petunjuk yang mengatur teknis pengangkatan apakah ditentukan lewat pemberian kuota ke daerah atau menggunakan standar passing grade nilai minimal, juga belum diketahui. Pihaknya masih menunggu petunjuk yang nanti diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Karena belum ada informasi jelas soal teknis, pihaknya berharap para honorer K2 tidak terlalu mempercayai dengan informasi yang belum valid. Tugiyono memastikan jika nanti sudah ada Juknis (petunjuk teknis) resmi maka BKD juga akan mengumpulkan seluruh honorer K2 untuk diberikan sosialisasi terkait hal itu. Selain penjelasan terkait
Juknis, lewat pengumpulan itu juga akan disampaikan imbauan-imbauan kewaspadaan terkait beragam modus penipuan dan maraknya praktik makelar yang belakangan semakin liar. Dengan adanya pemahaman dan imbauan, diharapkan honorer tidak tergiur dengan tawaran atau iming-iming dari oknum manapun yang menawarkan bantuan meluluskan K2 dan biasanya ditumpangi tarif. Mengenai jadwal pelaksanaan seleksi, Tugiyono menambahkan sudah tertera di kartu peserta yang dibagikan beberapa waktu lalu. Untuk seleksi K2 nanti, di Kabupaten Sragen akan diikuti 2.107 orang honorer K2 dengan lokasi ujian disebar di lima sekolah yakni SMAN 2, SMAN 3, SMKN 2 Sragen, SMPN 5 dan SMPN 6 Sragen. n Wardoyo
Petugas Pencatat Meteran Mogok Kerja KARANGANYAR—Merasa nasib dan kesejahteraannya terabaikan, petugas pencatat meteran PLN wilayah Karanganyar melakukan aksi mogok kerja, Rabu (23/10). Rencananya mereka akan mogok kerja sampai seminggu ke depan atau hingga tuntutannya menjadi karyawan tetap terpenuhi. “Mulai hari ini (kemarin) kami akan mogok kerja sampai tanggal 30 Oktober nanti,” ungkap koordinator petugas pencatat meteran PLN Karanganyar, Gembul (42). Bersama dengan puluhan rekannya, di hari kerja kemarin ia malah duduk-duduk santai di sebuah rumah di Tegalasri, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar Kota. Gembul menerangkan, dirinya yang sudah bekerja puluhan tahun, sampai saat ini sta-
tusnya masih sebagai karyawan outsourcing. Ia pun meminta agar segera diangkat menjadi karyawan tetap. Saat ini ada 65 orang petugas pencatat meteran di seluruh Karanganyar. “Tuntutan kami cuma satu, segera angkat kami jadi karyawan tetap. Itu saja. Kami tidak mau kalau harus terus-terusan tiap tiga bulan tanda tangan kontrak. Di sini ada yang sudah 26 tahun hingga 37 tahun jadi outsourcing, tapi belum juga diangkat jadi karyawan tetap. Padahal mereka kan punya tanggungan anak istri,” tutur Gembul. Selain menuntut agar diangkat jadi karyawan tetap, Gembul juga membeberkan jika selama ini pembayaran gaji tidak transparan, sehingga ia semakin kesal. “Pembayaran gaji tidak transparan. Bilangnya Rp 1,7 juta tapi yang
dibayarkan tidak sampai segitu. Kami juga tidak tenang karena sewaktu-waktu bisa diputus tanpa pesangon,” ungkapnya. Terkait langkah berikutnya jika tuntutan tetap tidak terpenuhi, Gembul mengaku akan berkoordinasi terlebih dulu dengan petugas meteran dan serikat pekerja. “Kami akan lihat dulu nanti seperti apa. Kita akan berkoordinasi dengan temanteman dulu,” tandasnya. Sementara itu, Supervisi Petugas Pencatat Meteran, Dwi Nurhidayat (31) mengatakan mogoknya para pencatat meteran dipastikan bakal berdampak pada data yang dikirimkan ke PLN. “Kalau petugas pencatat meterannya mogok, otomatis tidak ada data yang masuk dan bisa dikirimkan ke PLN,” jelasnya. n Ahmad Rodif Hafidz
SRAGEN—Setelah melalui proses panjang, KPU Provinsi Jawa Tengah akhirnya mengumumkan lima nama anggota komisioner KPU terpilih Kabupaten Sragen periode 20132018. Dari lima nama itu, empat orang merupakan wajah baru yang sekaligus mendobrak dinasti KPU yang selama satu dekade terakhir hampir selalu dikuasai nama-nama yang jarang tersentuh pergantian. Dari Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU periode 2013-2018 No 1204/KPUProv-012/09/X/2013 yang dilansir dari situs resmi KPU Provinsi Jateng, Kamis (23/10), diketahui lima nama terpilih itu masing-masing Ngatmin Abbas, Ibnu Prakoso, Roso Prajoko, Dyah Nur Widowati, dan Dodok Sartono. Dari lima nama itu, empat terakhir merupakan wajah baru dan hanya Ngatmin Abbas yang merupakan calon berstatus incumbent. Ibnu Prakoso diketahui berprofesi sebagai pendidik, lantas Dodok Sartono saat ini diketahui menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sragen, Dyah Nur Widowati adalah staf Bagian Hukum Setda Sragen, dan Roso Prajoko adalah mantan Ketua Panwascam Kecamatan Ngrampal. Sementara, Ngatmin Abbas merupakan satu-satunya anggota KPU periode 2008-2013 yang lolos
dari empat calon yang kembali mendaftar. Ketua KPU Provinsi Jateng, Joko Purnomo mengatakan kelimanya dinyatakan terpilih karena menempati lima rangking teratas dari 10 calon yang lolos di tahapan terakhir. Menurutnya, penentuan kelulusan didasarkan hasil akumulasi nilai dari seluruh tahapan ditambah hasil fit and proper test yang digelar Sabtu (19/10) lalu. “Hasil ini sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Harapan kami mereka yang terpilih setelah dilantik nanti bisa segera bekerja, mengingat banyak tugas yang harus segera ditangani seperti penetapan DPT dan lain-lain,” ujarnya, Rabu (23/10). Selain menjaga independensi dan integritas, mereka juga diingatkan untuk berpegang pada kode etik mengingat kinerja KPU sekarang tidak mudah dan sangat rawan untuk terjungkal ketika terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dari lima nama yang terpilih, lolosnya Ngatmin Abbas memang cukup mengejutkan banyak pihak, mengingat ia tercatat sebagai incumbent KPU. Namun saat fit and proper test lalu, ia mengakui sempat ditanya Timsel soal kubu-kubuan di KPU dan ia yakinkan jika selama lima tahun jadi anggota KPU, dirinya memang berdiri netral dan tidak ikut kubu-kubuan yang muncul di KPU. n Wardoyo
Bebas DB, Desa Ngasem Jadi Percontohan KARANGANYAR—Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu akan dijadikan desa percontohan dalam mencegah penyakit demam berdarah (DB). Pasalnya, sejak awal tahun 2013 lalu, Desa Ngasem menjadi satu-satunya desa yang bebas dari kasus DB. Menurut Kabid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan (Dinkes) Karanganyar, Fatkhul Munir, Kecamatan Colomadu merupakan wilayah dengan endemik DB paling tinggi dibanding kecamatan yang lain. Dari 450 kasus DB di seluruh Karanganyar, sebanyak 50 persennya terjadi di Kecamatan Colomadu, kemudian disusul Kecamatan Jaten, dan Karanganyar Kota. “Kasus DB di Colomadu masih tinggi kecuali Desa Ngasem. Di Ngasem ini masih nol, tidak ada kasus. Vektornya juga nol. Padahal tahun 2012 sampai awal 2013 di sana itu ekstrem, jumlah penderitanya sampai 40 orang,” jelasnya. Fatkhul menjelaskan, selama ini masyarakat Desa
Ngasem sudah proaktif turut mendukung program pemerintah dalam mencegah penyakit DB yang mematikan itu. Menurutnya, perilaku masyarakat seperti ini sangat berpengaruh dalam mendorong kesadaran masyarakat lain agar menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya. “Saat kasus DB di Ngasem masih tinggi, kita datangi tiga kali sekitar Januari-Februari 2012. Kita tunjukkan dampaknya dan kasih informasi ke masyarakat. Untungnya masyarakat di sana peka dan mau bersama-sama melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan,” ujar Fatkhul kemarin. Ia berharap perilaku masyarakat Desa Ngasem bisa ditiru masyarakat daerah lain yang endemik DB-nya masih tinggi. “Untuk Kecamatan Jaten dan Karanganyar Kota yang endemiknya masih tinggi, kita akan terjunkan 50 petugas untuk melakukan sosialisasi bahaya DB. Demam berdarah tak bisa diselesaikan perorangan, tapi harus bersama-sama,” pungkasnya. n Ahmad Rodif Hafidz