Issuu on Google+

Rp. 3.000,- Klik www.issuu.com/jembataninformasi

EDISI 255 Thn VI, selasa, 7 MEI 2013

Terkait Laporan Dugaan Perbuatan Asusila H Herman Deru Feri Kurniawan Ketua LSM UGD :

Pilkada Jalan Proses Hukum Harus Tetap Jalan surat kabar umum

H Herman Deru Pilkada Jalan Proses Hukum Harus Tetap Jalan

Feri Kurniawan PALEMBANG, JI- Adanya kesepakatan antara empat pasangan calon Gubernur Sumsel dengan Kejaksaan dan Polri untuk tidak memproses pengaduan terhadap calon gubernur dalam pikada Sumsel, mendapat reaksi keras dari Feri Kurniawan Ketua LSM UGD.

Oooh!!! Begitu Ya Proyek Instalasi PAM Telan Dana Rp. 4 Miliar Lebih Terkesan Mubazir Dana Miliaran Habis, Masyarakat Minum Air Sungai

Erwin

Menurut Feri tidak ada seorangpun warga Negara di Republik ini yang kebal hukum, apalagi menjadikan alasan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur atau walikota dan wakil walikota dalam Pilkada. hal ini dikatakannya ketika mendatangi redaksi Surat Kabar Umum Jembatan Informasi Baca halaman 11

Warga Minta n Lokasi KTM Sei Rambutan OI Proyek Jalan Talang Proyek Instalasi PAM Telan Dana Rp 4 Miliar Lebih Akar Diusut Terkesan Mubazir

Jalan Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Rusak Parah PALI, JI---Banyaknya kejanggalan dalam proyek jalan di Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi,Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sepanjang 6 km membuat masyarakat setempat meminta tim kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap proyek jalan yang memakan anggaran Rp 9 miliar. Dari catatan Tim Sebelas (Pemantau Pelaksana),beberapa kejanggalan dalam proyek jalan ini,yang disampaikan angg otanya,Sugiharsono,dibin cangi kemarin,diantaranya pemenang tender yang dimenangkan PT.Wirabuana, akan tetapi fakta dilapangan bukan dikerjakan langsung oleh pihak pemenang. Melainkan diserahkan kepada rekanan yang tidak memiliki keterkaitan dengan proyek yang ditenderkan. "Dalam hal ini diserahkan kepada pihak Yit Ayam sebagai pelaksana lapangan, seharusnya perusahaan pemenang tenderlah yang mengerjakan proyek jalan ini.Seperti dijual lagi proyek

ini,"tukas dia. Kemudian kejanggalan lainnya,lanjut dia,pihak pelaksana lapangan tidak berkerja sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).Kondisi ini bisa dilihat dari pengerjaan jalan yang memiliki kelebaran yang tidak sesuai dengan RAB.Dan terakhir yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tidak memiliki Asphalt Mixing Plant (AMP),yakni standar kepemilikan alat berat yang diwajibkan dalam tender proyek jalan dengan proyek skala besar. Sugiharsono, mengungkapkan selain terhambatnya lalu lintas jalan karena proyek jalan ini,juga sisa-sisa jalan proyek jalan ini bisa menyebabkan rawan kecelakaan.Terbukti beberapa waktu lalu,pernah terjadi kecelakaan terbaliknya truk di sekitar jalan tersebut. "Sebenarnya tidak ada motif lain dari keluhan kami ini,yang penting jalan bisa selesai seperti yang kami mintakan dan dijanjikan pihak pertamina sehingga warga bisa

Baca halaman 11

PALEMBANG, JI- Proyek Instalasi Air Bersih PU Cipta Karya Sumsel Tahun Anggaran 2011, di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sei Rambutan Kabupaten Ogan Ilir yang menelan dana Rp 4 Miliar lebih terkesan mubazir, pasalnya ketika wartawan Koran ini mendatangi lokasi Rabu (1/5), melihat kondisi instalasi air bersih tersebut sangat memprihatikan. Dari pantauan di lokasi terlihat rumput hampir menutupi tempat pengolahan air bersih tersebut, bahkan sudah ada kaca jendela yang pecah dan dilihat dari kondisi bangunan fisiknya sudah banyak retak-retak, ruangan mesin pengolah jebol, bak penampungan retak, ruangan penyimpan barang obat-obatan untuk pengelolaan air bersih berantakan, tidak ada pemeliharaan dalam instalasi proyek air bersih ini, proyek tersebut seperti ditinggalkan begitu saja. Padahal proyek instalasi air bersih ini bertujuan untuk masyarakat yang ada di Baca halaman 11

Tampak dari depan instalasi air bersih yang dibangun PU CK Sumsel ditutupi semak belukar

Salah satu ruangan berantakan

Kondisi fisik bangunan retak

Dindin ruangan mesin jebol, kaca pecah

Warga Keluhkan Gerusan Air Campur Lumpur Dari Meppogen

Warga menunujukkan lokasi air campur lumpur dari Meppogen

MUARA ENIM, JI – Warga Desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujan Mas, Muara Enim mengaku sangat mengeluhkan atas gerusan air yang bercampur lumpur turun dari proyek PT Meppogen dan juga adanya dugaan limbah dari air yang dibuang ini. Buktinya, adanya kolam warga yang ikannya mati dan juga pendangkalan air sungai. Atas hal ini, warga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, apabila ada perhatian dari pihak Perusahaan tentu hal ini dapat diatasi, jangan sampai pengaruh dari proyek yang ada dari perusahaan sampai berimbas ke lingkungan msyarakat. Hal ini diakui oleh salah seorang warga Harun (53). “Kita tidak tahu, kalau memang ada perhatian kita terima, tetapi sekarang kita hanya melihat saja,� ungkap Harun. Baca halaman 11


2

SELASA, 7 MEI 2013

O pini

jembaran Informasi

Mencari Caleg Berkualitas Oleh: Joko Wahyono

Pasca pengundian nomor urut partai politik (parpol) peserta pemilu 2014, suhu politik di negeri ini mulai memanas. Ini merupakan momentum dimulainya pertarungan politik bagi parpol untuk memperebutkan kembali simpati dan kepercayaan publik. Masing-masing dari mereka mulai pasang kuda-kuda untuk mengatur strategi dalam rangka memenangi pemilu yang tak lama lagi akan digelar.

S

elain tentunya gencar menjual brand image sebagai bentuk pencitraan kepada publik, kini parpol juga tengah berlomba membuka lebar-lebar lowongan calon legislatif (caleg) "baru" demi mendapat posisi strategis pada pemilu legislatif mendatang. Bahkan, perburuan caleg eksteral dari luar parpol ini dinyatakan secara terbuka melalui media massa, kegiatan temu kader dan sosialisasi visi-misi partai. Artinya, lowongan caleg ini membuka kesempatan bagi siapa saja yang memiliki potensi dan kesiapan untuk menghadirkan perubahan bagi bangsa ini. Mereka tentu bisa berasal dari berbagai kalangan dengan bermacam latar belakang, seperti akademisi, aktivis organisasi, pembisnis atau pengusaha, buruh, tokoh-tokoh ormas, seniman, bahkan artis. Perburuan kader ini juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk mengakomodasi sejumlah politisi terbaik dari partai yang berstatus disqualified dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara publik belum mengenalnya. Karena biar bagaimana pun, kualitas tanpa popularitas menjadi suatu kelemahan paling mendasar. Apalagi tidak memiliki kendaran penopang (baca: parpol) dan kekuatan finansial memadai, padahal kualitas mereka baik. Mereka ini bisa dibilang sebagai kekuatan civil society yang selama ini tak terfasilitasi oleh parpol langganan peserta pemilu. Bagi parpol, perekrutan caleg ini tentu tidak akan merugikan, apalagi membahayakan eksistensinya. Parpol akan mengusung caleg yang diharapkan bisa mendongkrak citra dan mendulang banyak suara. Jadi faktor popularitas

menjadi pertimbangan utama. Sementara, soal kinerja bisa dipoles setelah lolos menjadi anggota DPR. Tak heran jika kalangan artis masih menjadi bidikan utama parpol. Pasalnya, popularitas artis melebihi kepopuleran profesi lainnya. Memang ada sejumlah artis yang memiliki kemampuan sebagai wakil rakyat. Namun, fenomena artis yang hanya menjadi vote getter demi memenangi kursi parleman juga tak bisa dielakkan. Namun, jika tidak hati-hati, bukan tidak mungkin parpol akan ditinggalkan oleh konstituen yang kini semakin cerdas dalam menentukan pilihan. Pengabaian kualitas caleg juga akan memperburuk citra parlemen. Pengalaman pemilu legislatif sebelumnya cukup memberi bukti betapa buruknya kinerja anggota dewan di perleman. Kita tentu masih ingat tentang produktivitas DPR dalam mengesahkan UU. Dari 69 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2012, DPR hanya mengesahkan 30 UU saja. Sementara, sepanjang 2012 MK menangani 169 perkara pengajuan UU, di mana 97 diputus, 30 dikabulkan, 3 ditolak, 30 tidak diterima, 5 ditarik kembali, dan 72 perkara masih dalam penanganan. Ini menunjukkan bahwa kinerja anggota dewan dalam menghasilkan produk legislasi baik secara kuantitas maupun kualitas masih jauh dari harapan. Persoalan lain yang tak kalah buruk adalah korupsi. Baru-baru ini KPK menahan 7 anggota DPRD Riau, karena tersangkut dugaan korupsi pembangunan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. Sementara, Kemendagri mencatat selama 2004-2012, ada sekitar 710 anggota DPRD terseret korupsi, di mana 349 DPRD Kabupaten/Kota, 381

DPRD tingkat I. Demikian pula Indonesian Couraption Watch (ICW) merilis bahwa sepanjang 2012, ada 44 kader parpol korupsi, 21 anggota dan mantan anggota DPR/DPRD, 21 kepala daerah dan sisanya pengurus parpol. Buruknya kinerja anggota dewan ini berawal dari kegagalan parpol dalam mensuplai caleg berkualitas dan memiliki spirit pengabdian yang tinggi. Jangan Diobral Sebenarnya, langkah parpol menggaet caleg eksternal ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk mendobrak sistem oligarki-transaksional parpol. Karena sistem ini menyumbat kekuatan civil society untuk tampil ke depan, sehingga hanya sejumlah elite partai saja yang memonopoli kekuasaan. Lebih-lebih sistem demokrasi memberikan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk

memilih dan dipilih. Namun sayangnya proses konsolidasi demokrasi yang selama ini tengah berjalan belum bisa menciptakan pola kaderisasi yang terlembagakan dalam sebuah partai. Akibatnya, parpol mengalami krisis regenerasi keder. Nama-nama caleg yang beredar acap kali lebih sekedar "daur ulang" dari wajah-wajah lama. Untuk itulah, ketika parpol membuka lowongan caleg eksternal, kualitas dan track record pendaftar harus menjadi perhatian serius. Parpol harus jeli melihat branding yang tidak sekedar political look, melainkan yang terpenting adalah political performance. Jangan sampai lowongan caleg ini diobral murah, perekrutannya hanya berorientasi pada kerja "hiburan" demi menyenangkan basis konstituen sesaat. Jika demikian, parpol tidak akan memiliki yang benar-benar mengakar di

tengah masyarakat. Semua hanya kader musiman yang muncul setiap lima tahun sekali. Mereka adalah para politisi instan tanpa modal pengalaman baik di tingkat lokal maupun nasional. Kemunculan para politisi seperti itu pada akhirnya tentu saja akan melahirkan sistem politik yang bersifat artifisial. Dalam kondisi ini, visi - misi dan program kerja tentu saja tidak akan pernah menyentuh kebutuhan mendasar (basic needs) masyarakat sesungguhnya. Selain itu, masyarakat yang memiliki hak pilih juga harus didorong untuk tidak asal memilih wakil mereka di perlemen. Peran KPU dan media massa sangat besar dalam memperkenalkan caleg agar masyarakat tidak milih (lagi) kucing dalam karung. Penulis adalah peneliti pada Center for Indonesian Political Studies (CIPS) Yogyakarta. . (***)

Sekolah Merampas Dunia Anak? Oleh: Zulfikri Anas

Membaca tulisan Alfie Kohn (2009) dalam bukunya, “Memilih Sekolah Terbaik untuk Anak”, akan mengagetkan banyak orang. Pasalnya, sekolah unggulan yang selama ini diburu banyak orang karena dianggap sekolah terbaik, ternyata pilihan terburuk bagi keberlangsungan pendidikan jangka panjang anak.

kami. Jangan-jangan guru kami tidak punya apa-apa sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa buku-buku dan LKS itu? Padahal, alam dan berbagai peristiwa yang terjadi setiap hari merupakan salah satu sumber belajar yang aktual, faktual, dan dialami? Belajar dari pengalaman sangat menggairahkan kami karena pengalaman adalah guru terbaik!” “Setahu kami, untuk menarik kesimpulan yang bagus, kita harus mengmemberikan manfaat apa pun, bahkan Penyakit ini melanda sistem pengunakan referensi yang beragam dan sesungguhnya sangat berbahaya bagi didikan di hampir semua negara di membaca-baca buku di perpustakaan mereka. dunia. Kesalahan fatal adalah ketika atau di rumah saat kerja kelompok atau “Sebagus-bagusnya, nilai tes yang kita merasa peduli dengan pendidikan kerja mandiri sambil berlatih note taktinggi di suatu sekolah atau distrik, anak dengan membimbing mereka ing, membuat ringkasan, memberikan bisa jadi tidak ada artinya. Seburukmencapai titik atau posisi tertentu. pendapat dan sebagainya. “Kami memburuknya nilai tinggi sebenarnya berita Seharusnya, kita mendampingi mereka bayangkan di kelas kami akan berdisagar mampu terus belajar (dalam artian buruk karena cara pengajaran yang kusi dengan dukungan motivasi dan digunakan untuk menghasilkan nilai yang sesungguhnya) dengan cara yang wawasan yang luas dari guru. Betapa tersebut.” (Alfie Kohn, 2009: 157) kondusif bagi masing-masing anak unnyamannya ketika guru piawai sekali Bagi yang gagal remedial, bisa jadi tuk menemukan titik tak terhingga dan memancing dan mengendalikan kelas!” akan dikeluarkan dari sekolah karena mungkin sama sekali tidak ada dalam “Mohon maaf kepada bapak/ibu guru dianggap tidak mampu mengikuti pelabayangan kita saat ini. Demi menjaga kami, kami terpaksa bertanya. Ada apa jaran. Agar tidak demikian, anak dipaknama baik sekolah di suatu daerah, dengan bapak/ibu sehingga setiap hari sa belajar oleh orangtuanya. Bertepatan anak dipaksa mencapai nilai yang kami harus membawa banyak buku dengan Hari Pendidikan Nasional ini, tinggi, bagi yang gagal mencapainya, ke sekolah, apakah tidak ada cara lain menarik percakapan berikut sebagai mereka diberikan remedial. Di kelas dalam belajar? Apakah tidak ada buku remedial, mereka tidak dibantu belajar, cerminan bagaimana sekolah telah di perpustakaan, ataukah sesungguhnya merampas hak-hak anak. mereka hanya dibantu untuk mendabapak/ibu guru yang kami cintai tidak Suatu ketika, atas nama teman-temanpatkan nilai bagus. Cara ini tidak paham dengan fungsi dan tugas bapak/ibu yang sesungguhPenasihat/ Pelindung: Tanhar, pnit. Pemimpin Umum: Jhon Heri M.S.Sos, Pemimpin Perusahaan: Dra Farida Hanim Latif, Pemimpin nya sehingga Redaksi/Penanggung Jawab Umum: Jhon Heri M.S.Sos. Wakil Pimpinan Redaksi/Redaktur Pelaksana/Sekertaris Redaksi: Satria, Ka“kehadiran bag Sirkulasi, Layout: Bambang W, Palembang: Satria, Heri, OKI: Tommy Maryandi, Ogan Ilir: Prabumulih: Ali Hanafiah, Muara Enim: buku” justru Marsal Islam, PALI: Marwito, Lahat: Dafri, Fajri, Pagar Alam: Noprizal, Lekat, Didi Gumay, Empat Lawang: - Musirawas/ Lubuk/Linggau: lebih penting Iman Santoso, Noviansyah, OKU: Edi Nurbudi, OKU Timur:-, OKUS:-, Banyuasin: Nachung TJ, Musi Banyuasin: Charles (Kabiro), Tarif daripada keIklan: Sosial Rp 3000/mmk, Iklan Pendidikan: Rp 4.000/mmk, Iklan Umum: 6.000/mmk, Iklan Kavling BW Rp 190.000/kavling, Iklan Kavling hadiran bapak/ FC Rp 300.000/Kavling, Display Iklan Sosial Rp 4500/mmk, Iklan Lowongan Kerja, Rp 4500/mmk, Iklan Pendidikan Rp 6000/mmk, Iklan ibu? Mungkin Umum BW Rp 10.000/mmk, Iklan Umum FC 35.000/mmk, Iklan Umum FC Belakang Rp 25.000/mmk, Umum FC Dalam Rp20.000/mmk, masih banyak Iklan Baris Rp 3000/baris, Xpose halaman dalam Rp.8000/ halaman, halaman belakang 10 Juta Perhalaman*Harga belum termasuk PPN alasan lain 10 Persen. Alamat Redaksi: Jl. Supeno No 11 Palembang, Telp.0813-6763-6600-0821-7899-3388, Penerbit: CV. Doa Bersama. NPWP: yang kami 02.543.187.5306.000, SITU: No.A.000.8319-2006, Notaris: Syamsul Alam SH, AKTe NOTARIS No. 21/13-07-2006, Nomor Rekening tidak mengerBank Sumsel: 140-305-4905, Nomor Rekening Bank Mandiri: 1130007490109, Nomor Rekening Bank Mandiri: 1130007490216, Noti?” “Kami mor Rekening BCA: 0212592500, Percetakan: Sumeks Intermedia (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan). khawatir nya, seorang anak curhat kepada bapaknya. “Pa, sebelum aku masuk sekolah, aku membayangkan ketemu guru yang ceria, ramah, santun, menyenangkan, dan mampu menciptakan berbagai permainan tentang berbagai peristiwa alam. Suasana kelas kami akan meriah. Kami akan saling adu pendapat untuk melatih bagaimana cara menarik kesimpulan yang baik, mengungkapkan alasan yang logis dan ilmiah. Di antara kami juga akan mengeluarkan ide-ide kreatif, dan belajar berdebat secara santun.” Tapi, yang ditemui suasana monoton sepanjang hari. Kenapa setiap saat belajar harus di kelas dan selama di kelas siswa lebih banyak mendengarkan, menunggu perintah, harus membuka buku yang sama dari pengarang yang sama, penerbit yang sama dan halaman buku yang sama? Ketika guru menjelaskan, dalam kegiatan kerja kelompok, kerja mandiri, tiada hari tanpa membuka buku yang sama. Kalaupun ada variasinya, karena tersedia lembaran kegiatan siswa (LKS), namun LKS itu pun bukan hasil buatan guru. Semua mata pelajaran begitu strateginya. “Kami pun sempat berfikir, andaikan kami semua mogok dan tidak mau membawa buku dan LKS karena begitu berat jika dibawa, betapa paniknya guru

andaikan IPA dan IPSB SD tidak lagi menjadi mata pelajaran, adik-adik kami akan tetap berat barang bawaannya ketika ke sekolah karena buku Bahasa Indonesia, PPKn, dan Matematika akan jauh lebih tebal karena kemasukan materi IPA dan IPS, dan tentunya LKS-nya pun akan semakin banyak. Hal yang kami rasakan saat ini, kami membawa banyak buku bukan karena jumlah mata pelajarannya yang banyak, tapi karena guru kami yang kurang paham dengan dunia kami, bagaimana gaya dan cara kami belajar kami.” Begitu banyak hal yang tidak bisa kami pahami tentang orang dewasa di sekitar kami. Apakah memang kami yang harus memahami itu semua? “Pa, maafkan aku yang telah berani bicara lantang begini karena kami telah kehabisan tempat dan waktu untuk bicara. Apalagi, tempat serta waktu bermain kami telah tersita karena kami harus mengerjakan banyak PR? Kami juga harus mengikuti drilling sebelum UN, karena semua orang takut akan UN. Kami khawatir, justru setelah dewasa nanti, saat kami memegang tampuk kekuasaan, justru akan bermain-main dengan kewenangan yang kami punya sebagai upaya untuk menjemput kembali waktu bermain kami yang hilang sewaktu anak-anak dan remaja. Satu hal yang selalu ada dalam diri kami, kami ingin marah, tapi pada siapa? Akhirnya kami “marah” kepada sesama kami dengan melakukan ‘tawuran’.” “Pa, aku telah kehilangan banyak hal, bahkan kami telah kehilangan diri kami sendiri. Sekolah telah merampas semua itu dari kehidupan kami!” *** Penulis adalah praktisi pendidikan, kandidat doktor PPs Unnes Semarang, penggagas Teacher Learning Camp (TLC), Banten.


a dvetorial

jembaran Informasi

SELASA, 7 MEI 2013

3

Bupati Lahat Sukses Adakan Pertemuan Petani dari lokasi komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat ini. Namun pengelolahan kebun dengan luas Sembilan Hektar itu diserahkan sepenuhnya kepada petani yang ada di Kabupaten Lahat. Sementara, Ketua KTNA Sumatera Selatan Hermanto Msi mengaku keberhasilan pemerintahan yang dipimpin sosok Bupati seorang H. Saifudin Aswari Riva’i SE dalam membimbing semua lapisan masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya petani. Hermanto juga menjelaskan Peda KTNA salah satu bentuk kepedulian Pemkab Lahat membangun kinerja petani dan salah satu bukti dalam menggalakan dan memajukan sektor pertanian yang ada. “Masyarakat Kabupaten Lahat harus bangga mempunyai Bupati seperti H. Aswari ini, karena semua ilmu yang akan dilaksanakan selama Peda KTNA ini dapat dilaksanan setiap harinya” tambahnya yang disambut meriah tepuk tangan peserta Peda KTNA. (Adv/ Dafri/Haristian)

P

ertemuan Daerah (Peda) Kelompok Tani Nelayan Andalan (Peda KTNA) yang bertujuan sebagai media komunikasi dan silahturahmi petani dan nelayan belum lama ini diadakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat yang juga menggelar pameran teknologi pertanian dihadiri Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin, Ketua KTNA Sumsel dan peserta Peda KTNA Se-Sumsel Bupati Lahat, H. Saifudin Aswari Riva’i SE mengatakan dengan diadakannya Peda KTNA ini dapat membangun harga diri petani dengan memberikan perhatian kepada setiap lapisan masyarakat dalam hal ini ialah petani dan nelayan yang ada di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Lahat. Nanti, lanjutnya, kita akan membangun sebuah kebun buah yang berada tak jauh

Bupati Lahat Bersama Ribuan Masyarakat Khidmad Tabliq Akbar dan Pengobatan Gratis

Terik mentari di halaman parkir gedung kesenian tak menjadi halangan ribuan masyarakat Kabupaten Lahat belum lama ini untuk khidmad Tabliq Akbar dan Dzikir bersama Bupati H. Saifudin Aswari Rivai’i SE dan Ustad H. Haryono. Untuk menambah hikmad acara itu juga dilengkapi pengobatan gratis dengan metode Dzikir mengharapkan keridhoan dari Allah SWT. Bupati Lahat H Saifudin Aswari Riva’i, SE mengatakan bahwa melakukan dzikir dan doa bersama juga bisa membersihkan diri agar terhindar dari penyakit hati. Hal ini diupayakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, doa bersama ini bertujuan semoga apa yang diharapakan selama ini dapat dikabulkan oleh Allah SWT. “Banyaknya masyarakat yang hadir untuk sama – sama berdzikir dan berdoa mulai dari kota hingga kepelosok desa membuat Pemkab Lahat semakin optimis untuk berbuat lebih baik lagi,” tambahnya seraya mengatakan dengan kegiatan keagamaan seperti ini juga diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih taat menjalankan perintah Allah SWT dengan ibadah wajib shalat lima waktu serta dapat mewujudkan cita – cita untuk menjadikan kabupaten Lahat sebagai kota yang religius.

Untuk menambah hikmadnya acara tersebut Bupati yang mempunyai senyuman khas ini mengadakan door price yang berhadiah satu unit rumah di Perum Revari. Ustad H. Haryono mengaku kagum dan sangat apresiasi atas apa yang telah dilakukan Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai, SE untuk menjadikan Kabupaten Lahat sebagai kota yang religius. Banyaknya masyarakat yang hadir membuktikan bahwa jalinan silaturahmi antara Bupati dan masyarakat sangat dekat dan semoga dengan dilakukannya Dzikir akbar ini masyarakat Lahat kedepan dapat lebih taat beribadah. “Masyarakat yang datang begitu ramai untuk berdzikir bahkan berasal dari kota hingga pelosok desa, ini membuktikan bahwa kota religius yang dicita – citakan sudah terwujud,” pungkas Ustad. *Adv/Dafri/Haristian


4

SELASA, 7 MEI 2013

E ntertain

jembaran Informasi

Camelia Malik

Gugat Cerai Sang Suami

Jakarta - Badai perceraian kembali menghantam rumah tangga selebriti Indonesia. Kali ini, badai pun melanda rumah tangga artis senior Camelia Malik dan sang suami, Harry Capri. Camelia diketahui menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 April lalu. Gugatan itu tercatat dengan nomor perkara 1137/Pdt.G/2013/ PA.JS. Gugatan cerai Camelia itu pun terpampang jelas di website resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, sampai saat ini pihak Camelia atau pun Harry belum bisa dikonfirmasi atas gugatan cerai tersebut. Sebelum menikah dengan Harry, Camelia juga sempat menikah dengan Reynold Panggabean. Sayangnya, setelah 12 tahun menikah, mereka bercerai pada 1989 lalu. Setelah dua bulan bercerai dengan Reynold, Camelia menikah dengan Herry Capri. Dari 24 tahun pernikahannya itu, keduanya pun sudah dikaruniai dua orang anak. (detikhot.com)

n Lola Amaria

n Rianti Cartwright

2 Tahun Nikah, Tunggu Masa Kehamilan Tiba Jakarta - Mempunyai momongan sepertinya menjadi harapan dari setiap pasangan suami istri. Tak terkecuali pasangan Rianti Cartwright dan sang suami, Cas Alfonso. Pasangan yang menikah sejak Desember 2010 itu begitu menantikan kehadiran buah hati tercintanya. Meski pada awalnya, mereka justru ingin menikmati kehidupan rumah tangga mereka berdua. "Doain aja. Udah pengen sih. Kita nikah udah dua tahun. Awal-awal sih pengen berdua dulu menikmati. Tapi sekarang udah pengen. Tapi kan Tuhan yang atur. Tunggu aja," ungkapnya saat ditemui di Hotel Hyatt, Jumat (3/5/2013). Bintang film 'Jomblo' itu mengaku sampai saat ini masih berusaha agar bisa cepat punya anak. Tapi usahanya itu belum sampai datang ke dokter kandungan. "Sejauh ini belum ke dokter," ujarnya. (detikhot)

Soal Pasangan, Pentingkan Akhirnya, Raffi Ahmad Muncul ke Publik Isi Ketimbang Fisik

Jakarta - Masih bingung mau habiskan malam minggu dimana? Eits, konser penyanyi

Lenka seperti menjadi solusi tepat untuk habiskan malam minggu Anda.

Penyanyi asal Australia itu akan tampil untuk ketiga kalinya di panggung Indonesia pada Sabtu (3/5/2013) di Skenoo Hall, Gandaria City. Di penampilan ketiganya itu, ia pun akan membawakan 14 lagu. Tak kurang dari 14 lagu akan dibawakan Lenka, termasuk dari album baru yang segera rilis, ‘Shadows’. Penyanyi asal Australia itu pun berjanji akan memberikan penampilan yang spesial. “Nanti akan menyanyikan sekitar 14 lagu. Ada lagu baru, spesial kolaborasi dan beberapa lagu cover. Ada panggung yang sangat bagus besok,” ungkap Lenka saat menggelar jumpa pers di Crowne Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2013). Saat ditanya apakah akan memakai batik seperti penampilannya pada 2011 lalu, Lenka tak bisa memastikan. Tapi, ia berharap ada orang yang memberinya baju batik hingga bisa dipakai saat tampil nanti. “Saya nggak punya baju batik, nggak sempat belanja kemarin. Tapi, kalau ada (yang memberi) boleh juga,” selorohnya seraya tertawa. (detikhot.com)

Jakarta - Setelah sekian lama tak muncul di layar kaca, Raffi Ahmad akhirnya kembali. Raffi muncul untuk pertama kalinya di sebuah acara musik di sebuah stasiun TV Swasta setelah ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Januari lalu. Raffi terlihat menggunakan jaket hitam paduan warna orange dengan celana jeans biru tiba-tiba masuk saat acara tengah berlangsung. Alhasil, para pembawa acara seperti Olga Syahputra, Denny ‘Cagur’ dan Ayu Dewi terlihat kaget melihat kedatangannya. Tak hanya itu, sang ibunda Amy Qanita pun terlihat hadir bersama Raffi. Olga sendiri terlihat langsung memeluk Raffi dan langsung menangis. Tak hanya dari pembawa acaranya, para penonton yang hadir pun terlihat spontan memeluk mantan kekasih Yuni Shara itu. Pria asal Bandung itu terlihat beberapa kali mengusap air matanya yang mengalir dari matanya. Tak hanya itu, ia pun terlihat

gugup saat berada di hadapan kamera. “Jujur banget ini grogi banget. Deg-degan banget,” ungkap Raffi terbata-bata. Raffi memang akhirnya dibebaskan dengan status penangguhan penahan. Ia

sempat dititipkan di Pusat Rahabilitasi Lido, Raffi Ahmad akhirnya diperbolehkan pulang. Pria kelahiran 17 Februari 1987 tim BNN bersama 16 orang rekannya pada tanggal 27 Januari 2013 lalu. Raffi ditangkap di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ia dipindahkan ke Lido pada 18 Februari 2013 silam. Raffi dinyatakan positif mengkonsumsi zat metilon yang diketahui memiliki efek samping adiktif, sama dengan sabu atau heroin. (detikhot.com)


p eristiwa

jembaran Informasi

SELASA, 7 MEI 2013

5

Tronton Ubeb Adera Terpuruk, Warga Resah Jalan Hancur Total PENDOPO, JI- Akibat mobil Tronton milik Ubeb Adera Terpuruk di jalan Dusun Tiga Sebadak Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI, menbuat masyarakat resah, akses jalan putus total, masyarakat setempat minta agar pihak Ubeb Adera mengeluarkan mobil tronton yang terpuruk, serta segera memperbaiki kerusakan jalan di desa mereka. Kadus Sebadak Muhamad, Desa Sinar kecamatan Talang Ubi Pendopomengatakan, kepada wartawan Jembatan Informasi Jumat malam ( 02/5 ) menyatakan kekesalannya terhadap perusahaan Ubeb Adera yang lambat memperbaiki jalan hancur sehingga aktivitas masyarakat desa setempat jadi terganggu, karena jalan dihadang mobil Tronton, Muhammad selaku wakil masyarakat meminta agar pihak perusahaan Ubeb Adera segera turun kelapangan memperbaiki jalan tersebut, katanya dengan nada kesal. Sementara Kholik Humas

Ubeb Adera saat dikonfirmasi via ponsel (03/5) sedang tidak aktif, Abdul Gopur Humas Legal Ubeb Adera Saat dikonfirmasi koran ini menbenarkan adanya mobil tronton milik perusahaan terpuruk di Dusun Sebadak, menurut Gopur bahwa pihak Ubeb Adera sudah turun kelapangan guna mengeluarkan tronton tersebut serta memperbaiki kondisi satu titik jalan yang hancur, kemungkinan kata Gopur kondisi jalan sudah diperbaiki, karena dirinya belum tahu pasti keadaannya, sebab pada saat mobil terpuruk ,” saya kata Gopur sedang di Muara Enim.*wit

Kabupaten Banyuasin Belum Miliki UMK BANYUASIN, JI- Kabupaten Banyuasin salah satu dari Kabupaten di Sumatera Selatan yang belum memiliki Upah Minimum Kabupaten (UMK) Akibatnya, sistem pengupahan di daerah tersebut mengacu pada upah minimum provinsi (UMP). Kadisnaker Kabupaten Banyuasin Iskandar DM melalui Kabid Industri Pengawasan dan Perlindungan Pekeja, Matnursan mengatakan, kalau faktor penyebab tidak adanya UMK tersebut karena belum terbentuk Dewan Pengupahan Daerah. “Dari 15 Kabupaten/Kota yang memiliki UMK hanya Kota Palembang, karena di Banyuasin sendiri belum terbentuk Dewan Pengupahan Daerah.”Katanya Meski belum memiliki UMK, namun Matnursan menghimbau agar pengusaha/ Perusahaan harus mematuhi aturan pengupahan dengan mengacu pada UMP mulai tahun ini. Apalagi ia mengaku dari 18.000 Buruh dan 274 lebih perusahaan di Kabupaten Banyuasin, tidak ada yang mengajukan penangguhan pembayaran upah.”Saya minta perusahaan harus patuhi UU No. 13 Tahun 2003 yakni pihak perusahaan tidak boleh membayar dibawah UMP yang berlaku. Tapi jika ada kesepakatan antara pihak manajemen dan perusahaan sah-sah saja selagi itu sesuai aturannya yang sudah tetapkan UU tahun 2003. Urainya Berdasarkan data saat ini di Sumsel kabupaten/ kota, baru kota Palembang yang Upah minimum Kota/ Kabupatennya maupun upah minimum sektoral Kabupaten yang sudah di SK kan. Dari data tersebut UMK masih berdasarkan surat edaran Gubernur Sumsel sebesar Rp 1.630 juta per bulan dan terendah Rp 1.040.000 per bulan. “Surat Edaran Gubernur Sumsel No.560/1104/ Disnakertran/2013 mengenai perubahan dari Edaran SK Gubernur No.107/KPPS/ Disnakertran/2012, dimana UMP dari Rp.1.350.000 menjadi Rp.1.630.000.”Jelasnya Jadi, sambung Matnursan, UMP saat ini mengalami kenaikan 20 persen dari tahun sebelumnya, itu adanya gugatan pihak Apindo yang belakangan ini melakukan aksi gugatan atas SK tersebut. “Gaji buruh mengalami kenaikan 20persen perbulan berdasarkan UMP yang ditetapkan.”{ntj)

Wisnu Oemar Gugat Praperadilan Kejaksaan

PALEMBANG, JI-Akibat dihentikannya penyidikan kasus korupsi Kejaksaan dipraperadilankan oleh Advokat M Wisnu Oemar SH, sesuai surat permohonan Praperadilan atas penghentian penyidikan pengaduan tindak pidana korupsi secara tidak sah oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel. Surat permohonan praperadilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 30 april 2013 lalu, menggugat termohon I Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan termohon II Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik indonesia Cq Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan termohon III Pemerintah Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, beralamat di Jl. Ade Irma Nasution No. 14, Palembang. M. Wisnu Oemar, SH Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara H. M. Oemar Hasan, SH beralamat di Jalan Kolonel H. Barlian No. 1845 Km. 9 Palembang bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya Ahmad Gunadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/MWO/A/SKK/ I/2013 tanggal 19 Januari 2013 Menurut Wisnu Permohonan PraPeradilan ini diajukan, atas dasar hal-hal sebagai berikut Bahwa pemohon telah mengajukan pengaduan atas diduga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pekerjaan tahun anggaran 2011 pekerjaan sebagaimana surat perjanjian pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/13/SPPKF/APBU/PU-BM/PAKET.VI/2011, Nomor : 31/TB/VI/2011 tanggal 06 juni 2011, pekerjaan peningkatan jalan jurusan Mekar Jaya (A.3) Dusun VI Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Biaya Rp. 1.121.300.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pengaduan tersebut sebagaimana di dalam surat Nomor : 19/MWO/SP/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada Termohon III tanggal 27 Maret 2013. Masih menurut Wisnu pengaduan ini diajukan oleh pemohon kepada termohon atas dasar Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 KUHAP, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) KUHAP karena kewajibanya mempunyai wewenang. Pasal 7 Ayat (1) hurup (a) KUHAP : menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Bahwa berdasarkan Pasal 6 KUHAP Kejaksaan merupakan Penyidik pegawai negeri sipil yang

diberi wewenang berdasarkan wewenang khusus oleh Undang-Undang Untuk menyidik Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan Wisnu bahwa pada tanggal 16 april 2013 pemohon telah mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mempertanyakan proses hukum pengaduan pemohon sebagaimana surat nomor : 19/ MWO/SP/2013 tanggal 26 maret 2013 dan juga telah disampaikan kepada termohon III tanggal 27 maret 2013. dan pemohon mendapat jawaban dari termohon III melalui Asmadi, SH. MH selaku Kabag TU Kejati Sumsel, dengan jawaban pengaduan pemohon

tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tanpa melampirkan bukti-bukti oleh karenanya hanya diberkaskan atau filekan saja, oleh karenanya termohon III telah diduga menghentikan penyidikan pengaduan permohon secara tidak sah sebagaimana surat nomor : 19/MWO/ SP/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada termohon III tanggal 27 Maret 2013. Masih menurut Wisnu bahwa termohon III di dalam melaksanakan tugasnya menerima dan memproses pengaduan pemohon diduga tidak sebagaimana kehendak Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, karena pemberantasan korupsi harus dipercepat dan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit karena seandainya pengaduan pemohon belum cukup bukti sebagaimana Surat Nomor : 19/MWO/ SP/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada Termohon III tanggal 27 Maret 2013, maka hendaklah termohon III memberi kabar dan meminta pemohon menyerahkan bukti-bukti. Memang ada bukti-bukti yang tidak dilampirkan oleh pemohon dalam surat pengaduan dimaksud dikarenakan takut disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diduga untuk memeras. Maka penghentian penyidikan oleh termohon III dengan dalih tidak cukup bukti akan tetapi tidak meminta bukti dari pengadu/pemohon,

secara fakta hukum diduga merupakan penghentikan penyidikan secara tidak sah. Wisnu juga menambahkan bahwa Termohon I dan Termohon II telah menerima tembusan surat pengaduan sebagaimana yang telah diterima oleh termohon III, yaitu Surat Nomor : 19/ MWO/SP/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada termohon III tanggal 27 Maret 2013, akan tetapi Termohon I dan Termohon II sepengetahuan

pemohon diduga tidak melakukan fungsinya sebagai institusi/instansi atasan dari termohon III, seharusnya Termohon I dan Termohon II memerintahkan atau memberi petunjuk kepada Termohon III segera menindak lanjuti pengaduan pemohon tersebut, dengan demikian termohon I dan termohon II diduga tidak proaktif dalam menindak lanjuti pengaduan tindak pidana korupsi, maka Temohon I dan Temohon II diduga tindakannya bertentangan dengan kehendak Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang harus menjadi perioritas penanganannya di republik Indonesia ini khususnya oleh pihak Kejaksaan, sebab tindak pidana korupsi sangat merusak sistem pemerintahan atau sistem negara, dan sangat merusak moral bangsa, akan tetapi pihak Termohon I, Termohon II dan Termohon III, sampai saat didaftarkan permohonan Pra-Peradilan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang diduga belumlah terlihat menindak lanjuti pengaduan Pemohon sebagaimana Surat Nomor : 19/MWO/ SP/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada termohon III tanggal 27 Maret 2013. Maka telah cukup alasan hukum bahwa Termohon

I, Termohon II dan Termohon III diduga menghentikan penyidikan tindak pidana korupsi secara tidak sah sebagaimana pengaduan Pemohon tersebut. Bahwa apabila tidak ditindak lanjuti atau dihentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana pengaduan pemohon didalam Surat Nomor : 19/MWO/SP/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada termohon III tanggal 27 maret 2013 dan tembusannya telah disampaikan kepada Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya pemohon sebagai warga negara republik indonesia mempunyai hak dan kewajiban membuat pengaduan dan laporan tentang diduga terjadinya tindak pidana korupsi, oleh karenanya tentu menimbulkan kerugian moril dari pemohon yang merasa haknya tidak dihargai oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III, maka dengan demikian pemohon telah merasa dirugikan secara moril apabila dinilai dengan nominal uang kerugian tersebut selayaknya dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliyar rupiah). Dan layak ditanggung oleh Termohon I Termohon II dan Termohon III secara tanggung renteng dan dibayar tunai lunas seketika atau tidak mencicil. Atas dasar point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diatas dengan ini mohon Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut Mengabulkan seluruh permohonan Pra-Peradilan ini, menyatakan perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan perbuatan melawan hukum, menyatakan Termohon III telah menghentikan penyidikan Tindak Pidana Korupsi secara tidak sah sebagaimana Surat Nomor : 19/MWO/ SP/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada termohon III tanggal 27 Maret 2013. Menghukum Termohon III untuk melanjutkan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana pengaduan pemohon dalam Surat Nomor : 19/MWO/SP/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada termohon III tanggal 27 Maret 2013. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk memerintahkan Termohon III melanjutkan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana pengaduan pemohon dalam Surat Nomor : 19/ MWO/SP/2013 tanggal 26 Maret 2013. Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III membayar kerugian moril kepada pemohon secara tanggung renteng, tunai dan tidak dicicil sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah). Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, kami mohon Putusan Yang benar dan adil, jelas Wisnu.***


6

SELASA, 7 MEI 2013

s umsel

jembaran Informasi

Gubernur Sesalkan Kejadian Muara Rupit

PALEMBANG, JI- Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin menyesalkan kejadian yang terjadi dua hari lalu di Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas (Mura) hingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. “Peristiwa kemarin sudah menjadi pembicaraan di tingkat nasional bahkan di Internasional dan membuat rating Sumatera Selatan turun lagi. Bersama-sama kita telah dengan susah payah membangun Sumsel, menjaga Sumsel dan menjadikan Sumsel di posisi ke-2 daerah yang paling diminati untuk investasi namun dirusak oleh kita sendiri,” tegas Alex pada forum Rapat Paripurna XXXVII, DPRD Sumsel dengan agenda dukungan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Kikim Area-Lahat dan Pantai Timur –OKI, Rabu (1/5). Lanjutnya, kejadian dua hari terakhir di Kabupaten Musirawas sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab proses pemekaran Muratara sudah mencapai titik akhir/tahap final hanya perlu menyempurnakan atau melengkapi peta batas. Peta batas dengan Musirawas sudah selesai, dengan Muba juga sudah diselesaikan, termasuk dengan Provinsi Bengkulu pun sudah selesai. ‘’Cuma dengan Provinsi

Jambi saja yang masih belum selesai tapi finalisasinya adalah tanggal 3 pada hari Jumat yang akan datang di Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi dan antara Muratara dengan Kabupaten Soro Langun,’’ ujar Alex yang berhasil membujuk warga sekaligus mengakhiri konflik yang terjadi di Mura. Karena itu, lanjutnya, kita akan selesaikan masalah ini secepatnya. ‘’Lalu kalau selesai peta batas ini, maka kita lengkapi surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Komisi II DPR RI yang sekarang sedang reses dan akan melanjutkan sidang lagi mulai tanggal 13 Mei sampai bulan Juli. Kita usahakan agar pembahasan Muratara bisa dilaksanakan pada awal sidang-sidang pembukaan,” tutur Alex yang juga siap menanggung biaya pendidikan para anak korban konflik itu hingga perguruan tinggi.

Jangan Korbankan Masyarakat Untuk Muratara Musi Rawas, JI - Tokoh Akademisi sekaligus Pengawas Eksternal Polda Sumsel, Prof Amzulian tokoh dan politisi ini mengatakan jangan memanfaatkan moment Muratara untuk mengorbankan masyarakat. “Saya lihat ada yang bermain disini dan mengorbankan masyarakat untuk kepentingannya sendiri. Sehingga dibenturkan antara masyarakat dan Polri,” tegas Amzulian. Menurut Amzulian, kenapa tidak bisa seperti DOB PALI yang kompak dan lengkap sisi administrasikan. Sehingga, seluruh komponen mendukung pemekaran Muratara. “Saya minta jangan ada korban sia-sia naik itu polisi maupun masyarakat. Apalagi kejadian ada indikasi politisir kuat. Tarik kiri kanan sehingga rakyat dikorbankan,” jelas dia. Amzulian menjelaskan, jabatan Bupati/Walikota dan Gubernur hanya lima tahun. Tetapi, apakah nyawa melayang tidak bisa dikembalikan selama lima tahun jabatan. “Berpolitiknya yang santun. Jangan ada kepentingan dan masyarakat dikorbankan,” ungkapnya. Selain itu, sambung dia, Polri secara internal polri intropeksi. “Apakah sudah jalankan protaf dalam melakukan penindakan massa? Kapan mengeluarkan tembakan, dan peluru apa yang digunakan itu harus diselesaikan,” ungkapnya. Sedangkan eksternal juga dilakukan siapa yang berprovokasi pasti ada di belakangnya. Dan membela sebelah pihak. Misalnya ada massa hentikan Jalan Trans Sumatera. Polri pasti menjalankan tugasnya. Ada tahapan yang dilakukan. Sudah sering terjadi dibenturkan antara masyarakat dan Polri. Sehingga masyarakat sendiri menjadi korban. Sebab, siapapun yang melakukan aksi unjukrasa boleh tetapi jika menggangu ketertiban tentunya alat perlengkapan negara yakni Polri yang diturunkan. Nah, mereka orangorang terlatih tentunya masyarakat tidak bisa mengimbangi. Terpisah, Asisten I Pemkab Mura, Ali Sadikin mengatakan, pihaknya mengintruksikan para camat yang ada diwilayah tersebut tetap berada ditempat. Dan memberikan pemahaman untuk jaga kondusi dimasyarakat. Namun tetap mengedepankan musyawarah dan mengajak masyarakat bertanggung jawab bersama menciptakan kantibmas kondusif. “Segera mengambil langkah sesegera mungkin memusyawarahkan dengan tokoh masyarakat jika ada indikasi yang tidak biasa di wilayah itu,” kata Ali. Dia menambahkan, para camat dan kepala desa terkait segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Kita juga harapkan masyarakat untuk menyerahkan seluruh masalah kepada

aturan perundangan yang berlaku. Pemerintah siap membantu mediasi di masyarakat,” pungkasnya. Seperti diketahui Kondisi diwilayah Kecamatan Rupit sempat mencekam. Buntut dari aksi pemekaran wilayah Musi rawas Utara (Muratara) 30 April 2013 , Massa beringas dan merusak fasilitas umum seperti jembatan dan memblokir akses jalan umum serta jalinsum. dari informasi yang dihimpun saat itu seluruh akses jalan keluar masuk kewilayah tersebut diblokir. Sehingga terjadi kemacetan di jalinsum mulai dari Kecamatan Karang Jaya hingga Karang Dapo. Konsentrasi ribuan massa pecah, hingga mengauasi beberapa titik lokasi dan meluas kewilayah Kecamatan Karang Dapo serta Karang Jaya. Beberapa instansi pemerintahan seperti Kecamatan, Kelurahan, Desa bahkan pendidikan lumpuh dan tidak beraktifitas. Termasuk dengan beberapa kantor Polsek dan sekitar pukul 11.00 WIB, massa membakar kantor Polsek Karang Dapo. Akibat peristiwa ini, seluruh pejabat pemerintahan maupun aparat Polisi telah ditarik dari lokasi. Sedangkan aparat TNI yang diperbantukan dari Curup dan Sorolangun, Jambi sebanyak 2.000 anggota telah diturunkan ketitik lokasi berkumpulnya massa. Sedangkan pasca bentrok warga yang menuntut segera dibentuknya pemekaran Muratara diakses jalinsum, KM72, Kecamatan Rupit, Kabupaten Mura dengan Polisi hingga memakan korban jiwa membuat sejumlah perkantoran pemerintahan dijaga ketat. Terpisah dikantor Pendopo Bupati Mura, dan sejumlah pejabat Pemkab menggelar pertemuan dengan jajarannya ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa guna memantau serta memintai informasi perkembangan dilokasi kejadian. Termasuk dengan Kapolda Sumsel, Irjen Saud Usman Nasution, Kapolres Mura M Barly Ramadhani dan Dandim 0406 Mura-Lubuklinggau, Letkol CZI Widyo. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan (Sumsel), Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, Saud Usman Nasution turun langsung ke Kabupaten Musi Rawas (Mura). Kapolda langsung melakukan rapat internal dengan unsur muspida di Pendopoan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Mura. Kapolres Mura, AKBP M Barly Ramadhany mengatakan dirinya meminta masyarakat tenang dan siap menjalani proses hukum yang ada. “Saya siap berdialog dan saya segera melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang tidak melakukan tindakan sesuai prosedur yang ada. Termasuk penggunaan peluru tajam dilokasi unjukrasa,” tegas Barly. *man/nov

Alex juga menjelaskan, dirinya bersama Pangdam II Sriwijaya masuk langsung ke lokasi Muara Rupit dengan berganti berbagai kendaraan karena setiap jembatan itu di blokade. Di lokasi, Gubernur dan rombongan menghadapi ribuan massa yang masih marah. ‘’Namun alhamdulillah, kami berhasil meredakan amarah warga dan membuka portal,’’ ujarnya. “Saya katakan kalau kita ada permintaan tidak boleh dengan memaksa, memblokir Jalan

Lintas Sumatera sehingga mengganggu jalur lintas ekonomi Sumatera dan itu satu hal yang sangat tidak terpuji dan merugikan kita sendiri. Saya minta blokade itu dibuka. Saya bersyukur rakyat masih percaya kepada Gubernurnya sehingga pada saat itu blokade sudah mulai dibuka dan lalu lintas mulai lancar,” tambahnya. Tak hanya itu saja, selaku Gubernur, Alex Noerdin juga akan menulis surat peringatan

kepada Kepala Daerah bersangkutan agar berada di tempat jika ada masalah dan konflik warga. “Sebab setiap kepala daerah harus bertanggung jawab, terhadap apapun masalah yang ada di wilayahnya. Mari dengan kejadian kemarin, hikmah buat kita semua bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan bukan bagi hanya daerah ini saja. Marilah belajar dari kejadian kemarin, agar ke depan kita bisa lebih bijaksana lagi,” papar Alex,

yang saat berada di lokasi juga menyempatkan diri untuk membesuk warga yang tengah dirawat. “Ada 4 orang yang meninggal pada kejadian 2 hari yang lalu. Mari kita doakan semoga diterima di sisi Allah SWT dan pada keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan lahir dan batin. Pada korban luka 8 orang yang sekarang masih dirawat di RS Sobirin Lubuk Linggau, kita doakan semoga lekas sembuh,” tandas Alex.*ril

BANYUASIN, JI - Maraknya sekolah yang sering melakukan pungutan liar, membuat Kepala Dinas Pendidikan bertindak tegas bagi kepala sekolah yg menyalahi aturan dengan melakukan pungutan liar. Salah satu sekolah negeri yang diduga melakukan pungutan liar yakni sekolah TK Plus Pangkalan Balai, TK yang memiliki murid 112 orang diantaranya dua kelas nol kecil sisanya nol besar. Kepala Sekolah TK Plus Pangkalan Balai Ernidayati mengatakan, kalau Sekolah gratis tidak pernah berlaku untuk TK Negeri, sebab TK Negeri sudah ada anggarannya dari dana APBD. “ Khusus untuk TK Plus ini memeng tidak dapat dana BOS, dana bos itu hanya berlaku untuk sekolah dari tingkat SD sampai SMA saja. Hanya untuk TK saja yg tidak dapat bantuan dana bos tersebut,”kata Ernidayanti, kemarin (1/5). Masih dikatakan Erni, TK plus ini

sudah mendapat anggaran dari Diknas, sementara untuk biaya operasional kita seperti, untuk gaji guru honor, bayar ofice boy dan lain-lainnya kita hanya mengandalkan uang dari SPP murid-murid disini saja. “TK kita sudah ada anggarannya pertahun. Sementara untuk biaya opersiaonal kita disini kita hanya mengandalkan uang dari SPP murid,”ujarnya. Isu kalau TK plus ada pungutan liar itu tidak benar, bantah Erni, itu bukan pungutan liar melaikan iuran untuk perpisahan murid yang hendak masuk SD, biaya buat Ijazah, baju toga dan masih banyak lagi keperluan lainnya. “Iuran tersebut sebelumnya sudah kita rapatkan dengan wali murid itu sendiri, hasilnya sudah kita sepakati untuk satu murid yang hendak lulus kita kenakan biaya Rp 230 ribu, itupun atas persetujuan mereka bukan kita memaksa merekan dan kitapun sudah rapat

dengan komite. Jadi tidak ada pungutan liar seperti yang masyarakat tuduhkan,”cetusnya. Erni menambahkan, untuk SPP perbulan kita kenakan satu murid Rp 30 ribu, sebelumnya kita pernah meminta iuran untuk pakaian batik dengan murid sebesar Rp 90 ribu, berhubung kita dapat bantuan dari Dinas pakaian batik, jadi uang Rp 90 ribu itu kita kembalikan. Untuk murid baru yang hendak masuk ke TK Plus kita kenakan biaya sebesar Rp 600 ribu uang pendaftaran. “Rp 600 ribu itu untuk mahasiswa baru yang hendak mendaftar, dari uang Rp 600 ribu tersebut sudah termasuk pakaian seragam empat stel, majalah 1 tahun, buku pelajaran selama 1 tahun, serta untuk keperluan alat-alat tulis selama 1 tahun,”bebernya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Merki Bakri mengatakan, TK memang

tidak ada biaya sekolah gratis, kedepan akan kita buat aturan biar diknas bisa mengontrolnya. Tapi kalau memang sudah ada kesepakatan dari wali murid atas iuran tersebut tidak ada masalah. “Kalau memang sudah kesepakatan ya kita aminkan saja. Terlepas memang sudah ada persetujuan dari wali murid dak komite,”kata Merki. Masih dikatakan Merki, kalau sekolah negeri mereka harus melapor ke Diknas apapun kegiatan sekolah termasuk masalah iuran, kalau untuk sekolah swasta mereka harus melapor ke yayasan sekolah itu sendiri. “Yang idealnyo setiap sekolah yang melibatkan masalah keuangan harus izin diknas karena ada anggaran APBDnya. Namun terlepas dari itu Kabupaten sudah nyiapkan Bidang Pendidikan Non Formal (PFN) yang membidangi permasalahan tersebut anggaran,”pungkasnya.*cung

lam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan ke masyarakat. “Harapan saya, ikuti rakor ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab agar manfaatnya dapat diterapkan dalam lingkungan kita bekerja,”haraf Muzakir Masih menurut Muzakir Selain itu dalam rakor juga membahas tentang berbagai permasalahan baik yang disampaikan oleh para asisten maupun yang disampaikan oleh peserta rakor itu sendiri, dengan dmeikian Pemkab

Muara Enim dan jajaran dinas instansiterkait sedini mungkin dapat mencari solusi pemecahan masalah sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di tambahkannya, Melalui rakor ini juga diharapkan pula para peserta dapat menyamakan persepsi yan selaras dan seimbang demi mengemban visi dan misi dari Pemkab Muara Enim guna pelaksanaan tugas, sehingga lebih mampu mengantisipasi permasalahan d dinas/instansi dan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Rakor yang dilaksanakan di tiap kecamatan merupakan kesempatan yang berarga untuk menyerap inspirasi dan masukan dari masyarakat terutama permasalahan yang menyangkut pelaksanaan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sehingga pokok permasalahan dapat dipecahkan bersama-sama. Ungkapnya.*Msa

TK Negeri Tidak Gratis

Bupati Buka Rapat Koordinasi

MUARA ENIM, JI, - Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar membuka Rapat Koordinasi antar dinas/instasi se-Kabupaten Muara Enim pada pelaksanaan Triwulan I Tahun 2013 yang dilaksanakan di wilayah Zona I yang meliputi, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Benakat, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, dan Kecamatan Belimbing di Kantor Camat Ujan Mas kemaren (29/4) lalu. Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar mengatakan Tujuan dilaksanakan

rakor ini untuk meningkatkan tali silaturahmi antar pejabat pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan aparatur kecamatan, desa/kelurahan dan tokoh masyarakat, serta membangun sinergi antar lembaga dan perangkat daerah untuk menjalankan Program Pemerintah dan juga mengidentifikasi permasalahanpermasalahan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Adminstrasi dan kemasyarakatan baik tingkat kabupaten dan desa sehingga mendapatan titik pandang yang sama da-


s umsel

SELASA, 7 MEI 2013

jembaran Informasi

7

Gubernur Minta Presidium Kompak n DPRD Rekomndasikan Pembentukan Kabupaten Pantai Timur dan Kikim Area

PALEMBANG,JI- Jika Kabupaten PALI sudah terbentuk, sementara Kabupaten Muratara terus digodok untuk pengesahannya, maka 2 kabupaten baru di Sumsel yakni Pantai Timur dan Kikim Area sedang diajukan ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Demikian yang terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Rabu (2/4). Dimana DPRD Sumsel telah sepakat mengeluarkan rekomendasi untuk Kabupaten Pantai Timur, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan pembentukan Kabupaten Kikim Area, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat. Juru bicara Komisi I DPRD Sumsel Bihaqie Soefyan mengatakan, pemekaran dua kabupaten itu dilakukan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. “Dari hasil kajian Komisi I, pembentukan Kabupaten Pantai Timur sudah memenuhi syarat sesuai UU No 32 tahun 2004 dan PP 78 tahun 2007,” tegas Bihaqie. Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, Pantai Timur mencakup lima kecamatan yakni lima 91 desa dan 1 kelurahan dan 5 kecamatan yaitu Pangkalan Lampan,

Selapan, Sungai Menang, Cengal dan Air Sugihan. Dengan calon ibukota Tulung Selapan. Begitu juga dengan Kabupaten Kikim Area, yang memiliki lima kecamatan yakni Kikim Tengah, Kikim Selatan, Kikim Barat, Kikim Tengah, dan Pasemah Air Keruh (Pseksu). ‘’Kedua calon kabupaten itu, diyakini bisa mandiri mengingat potensi yang dimiliki. Namun untuk dua tahun awal pemerintahan, akan dibantu dari APBD Sumsel sebesar Rp 10 miliar selama dua tahun dan bantuan dana untuk pelaksanaan pemilukada pertama Rp 7,5 miliar,’’ tegas Bihaqie. Sementara itu Gubernur Sumsel H Alex Noerdin minta agar kedua calon kabupaten tersebut dapat segera disahkan sebagaimana harapan warga selama ini. ‘’Jika terbentuk Kabupaten Pantai Timur akan mempunyai luas 13.289,5 kilometer persegi. Itu sangat luas,

karena hampir sama dengan Provinsi Bengkulu. Sedangkan Kikim Area, luasnya 14.944,1 kilometer persegi,” jelas Alex. Gubernur juga meminta presedium pembentukan dua kabupaten itu, kompak.”Saya minta masyarakat kompak dan bersatu, jangan ribut di internal. Jangan dulu ributkan

siapa calon bupati, jangan demo. Percayakan dengan pemprov. Jadikan pengalaman yang ada, sebagai pengalaman berharga,” pesan Alex. Sedangkan Ketua Presedium Pantai Timur, Azhari dibincangi di tempat yang sama yakin dengan potensi yang dimiliki,

Bazda Mura Bagikan 700 Paket Sembako Untuk 9 Desa dan 2 Kelurahan

MUSIRAWAS, JI –Badan Amil Zakat Daerah ( Bazda ) Musirawas kembali membagikan Paket Sembako untuk warga yang kurang mampu yang ada di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musirawas.Paket sembako yang

dibagikan kali ini sebanyak 700 paket untuk 9 desa dan 2 kelurahan yang ada di kecamatan Megang Sakti yakni Desa Megang sakti I.Desa Megang Sakti II.Desa Megang Sakti III,Desa Megang sakti IV,Desa Wonosari,Desa Sumberejo,Desa Pagar ayu,Desa Mulya Sari,Desa Tri Sakti Kelurahan talang Ubi dan Kelurahan Muara Megang. kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan sepak bola Desa Megang sakti II,Selasa (30/4). Acara tersebut dihadiri Ketua Bazda Mura H.A.Dahlan,Camat Megang Sakti Achmad Zulkarnain,Tim Relawan, Insan Pers dan sejumlah kepala Desa serta warga yang menerima bantuan. Ketua Bazda Mura H.A Dahlan dalam kata sambutannya mengatakan, Paket sembako yang dibagikan ini berasal dari zakat mal Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Pemkab Musirawas yang menyisihkan penghasilannya tiap bulan sesuai dengan instruksi Bapak Bupati Musirawas H Ridwan Mukti. “Paket sembako yang dibagikan

ini untuk warga yang kurang mampu yang telah memenuhi delapan Asnaf yakni Fakir Miskin,Fisabillillah,Musafir, Mualaf,Orang yang dimerdekakan dari perbudakan,Orang yang terlilit hutang dengan dijalan allah dan Panti Jompo

merupakan zakat mal PNS yang ada di musirawas mulai dari golongan II dipungut 5 rb,Golongan III 10 rb dan PNS Golongan IV sebesar 15 rb per bulannya,”Ujar Dahlan. Ditambahkan Dahlan, Paket sembako yang telah dibagikan untuk warga yang kurang mampu sebanyak 11 Ribu paket sembako di 19 Kecamatan.dan dalam penyalurannya Bazda Mura dibantu oleh tim relawan yaitu bapak T Masri,Heri Kusnadi serta Indra Wijaya yang merupakan para Insan Pers yang bertugas di Musirawas dan Kota Lubuklinggau. Tim relawan inilah yang bekerja untuk mengcroscek kebenaran data yang diberikan Kades,Kadus,RT kepada pihak bazda sebelum paket sembako tersebut dibagikan.”jelas Dahlan. Sementara itu Camat Megang Sakti Achmad Zulkarnain dalam kata sambutannya mengatakan, Dirinya beserta masyarakat disini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para PNS dan bapak Bupati Musirawas H Ridwan Mukti yang sudah mem-

berikan infak dan sadakohnya kepada masyarakat kami disini,begitu juga kepada pihak Bazda,TIM Relawan dan Insan Pers yang telah bersusah payah datang ketempat kami disini. “Saya beserta masyarakat mengu-

capkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Musirawas H Ridwan Mukti serta PNS atas bantuannya,hanya Tuhanlah yang bisa membalas kebaikan semuanya,”Jelasnya. Ditambahkannya, Paket sembako yang diberikan oleh Bazda Mura sebanyak 700 paket untuk 9 Desa dan 2 Kelurahan,selanjutnya 10 Desa yang belum mendapatkan bagian paket sembako tersebut agar bisa bersabar,mudah-mudahan minggu depan akan dibagikan kembali,”Harapnya. Ditempat yang sama Ibnu Husin Kepala Desa Pagar ayu saat dibincangi Koran ini mengatakan, Dirinya selaku kepala desa beserta masyarakat desa Pagar ayu mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya,karena masyarakat disini sangat membutuhkan mudah-mudahan kedepannya desa kami ini terus mendapat perhatian dari Pemerintah.dan saya atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak Bupati Musirawas H Ridwan Mukti yang telah memberikan bantuannya,”katanya. *man/nov

Pantai Timur bisa menjadi kabupaten yang mandiri guna mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain. “70 persen wilayah Pantai Timur adalah perairan. Potensi ekonominya, mulai perkebunan dan perikanan, dan lainnya,” tukasnya.*ril

Disbun Perketat Izin Usaha Perkebunan

MUARA ENIM, JI-- Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim lebih selektif dalam memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada investor, yang akan membuka usaha bidang perkebunan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini untuk mencegah terjadinya penjualan lahan yang dilakukan oknum investor yang nakal dalam bentuk penjualan surat berharga Hak Guna Usaha (HGU) kepada pihak lain. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim Ir Mat Kasrun kepada wartawan,Kamis (25/4). Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim Ir Mat Kasrun Merngatakan apa yang dilakukan Disbun, bukan berarti menolak datangnya investor bidang perkebunan di Bumi Serasan Sekundang. Namun sebaliknya sangat menerima.Dengan catatan lebih selektif saja, mereka serius atau tidak, bagaimana janji untuk plasma dan lainnya. Sebab kita tidak ingin, msayarakat dirugikan. . di Khawatirkan investor tersebut tidak mampu membangun perkebunan yang dijanjikan. “Kita lakukan terus sosialisasi ini kepada masyarakat,dan tentunya kami (Disbun) sangat selektif dalam pemberian izin usaha perkebunan sawit.Perusahaan yang kita terima tentunya perusahaan yang mampu memberikan bonafit, dan yang telah memiliki pengalaman dengan track record baik yang pernah berkecimpung di perkebunan sawit sebelumnya,” terangnya. Untuk mengembangkan usaha bidang

perkebunan sawit, urai Mat Kasrun,Disbun sangat memperhatikan hal - hal yang menjadi dasar tumbuhnya usaha perkebunan sawit.Seperti,lahan yang memadai dan juga surat perijinan lahan yang sah. Dengan rincian pembagian lahannya, misalnya 70 persen lahan inti untuk investor, 30 persen untuk plasma (masyarakat), atau menggunakan system 60:40. Sementara untuk IUP sendiri diberikan izin untuk luas lahan 100 hektar keatas. Sedikit gambaran,saat ini di Kabupaten Muara Enim memiliki 20 IUP tanaman sawit yang produktif, 5 diantaranya masuk dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Setelah mendapat izin, tambahnya, perusahaan sawit tersebut secara berkala akan dilakukan evaluasi oleh Disbun Muara Enim terhadap kinerjanya produksinya. Contohnya,dari IUP yang diberikan seluas 5000 hektar bila dalam masa waktu tertentu (2-3 tahun),tidak berjalan sama sekali maka akan dicabut IUP nya.Namun bila dari luas areal lahan dimaksud baru berjalan 2.500 hektar, saat dilakukan evaluasi akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya hingga rampung. Tambahnya. “Selektifnya terhadap investor yang berminat dalam usaha membuka perkebunan sawit di Muara Enim. Diharapkan bisa mencegah terjadinya penjualan sertifikat HGU lahan yang sebelumnya jelas peruntukannya,” ungkapnya. *Msa

MUARA ENIM, JI - Sebanyak 8 Rancangan Peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan eksekutif dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, jum at (3/5) masih di protes. Hal ini terbukti adanya pandangan umum dari fraksi dewan yang menolak mengenai usuluan beberapa Raperda. Fraksi yang melakukan protes terhadap beberapa usulan dari eksekutif ini yaitu fraksi PKS yang dibacakan oleh H Muktilah Muktar. Pihaknya meminta untuk meninjau ulang Raperda perubahan mengenai Dinas PPKAD. Untuk dijadikan dua dinas yg diantaranya Dinas Pendapatan dan Dinas Keuangan. Selain itu juga memberikan pandangan terhadap adanya Perda mengenai penyuntikan dana pada PDAM Lematang Enim. Yang dananya dari pinjaman bank dunia. Dana tersebut diharapkan untuk dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan air bersih pada masyarakat Muara Enim, sebab dana tesebut pemda akan menyicil selama 24

tahun. Ke 8 Raperda yang diajukan tersebut, diantaranya, 1 Raperda mengenai Perubahaan organisasi dalam struktur organisasi, 2 tentang perubahan Organisasi Inspektorat dan Sat Pol PP. 3 Raperda Retribusi mengenai Pengendalian Alat Komunikasi, 4 Raperda tentang Izin Usaha Kontruksi, 5 Raperda Perubahan tentang Perubahan Pajak Daerah. 6 Raperda Standarisasi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 7 Raperda tentang Penambahan Modal Pada PDAM Lematang Enim dan 8 Raperda Retrebusi pekerja tenaga asing. Ditambahkanya, pihaknya juga meminta pada Bupati Muara Enim untuk mengevaluasi setiap kepala SKPD, sebab menurutnya banyak kepala SKPD yang mengurusi organisasi yang bukan topoksinya. Dan dalam pengangkatan kepala SKPD juga untuk tidak memperanjang Kepala SKPD yang sudah masuk masa pension. Protesnya. *Msa

Delapan Raperda Diprotes


8

SELASA, 7 MEI 2013

T

EKHNO

Smkn Sumsel Uji Coba Mobil Pemadam Kebakaran Palembang- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan melakukan uji coba mobil pemadam kebakaran hasil rakitan siswa-siswi sekolah tersebut selama enam bulan. Mobil dengan kapasitas air sebanyak 1.000 liter tersebut meluncur dari Balai Pelatihan Teknik menuju Kantor Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang, Rabu untuk melakukan simulasi pelaksanaan pemadaman kebakaran. Namun, mobil bekas yang dirangkai dalam perjalanan mengalami kendala karena terjadi kerusakan roda. Gubernur Sumsel Alex Noerdin merasa bangga atas karya siswa siswi SMKN tersebut karena sudah berhasil merangkai dengan baik. Namun, kata dia, mengenai adanya kendala kerusakan pada bagian roda itu hal biasa, karena semua alatnya menggunakan barang bekas. Hal yang wajar bila ada kendala karena peralatan mobil tersebut bekas dan ini juga uji coba. Jepang saja pernah gagal dalam memproduk mobil, namun sekarang karyanya sangat berkualitas. Jadi dengan adanya uji coba tersebut maka kedepannya produk siswa-siswi Sumsel diharapkan semakin berkualitas. Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo mengatakan, memang perangkaian mobil pem-

adam kebakaran itu sebelumnya dilakukan enam orang. Namun, untuk mempercepat penyelesaian ditambah menjadi 14 orang. Mengenai terjadinya kendala dalam perjalanan, dia mengatakan, memang roda mobil

itu bukan standar karena diganti dengan ban bekas. Jadi kekuatannya tidak maksimal sehingga menjadi kendala, dan alat-alatnya juga menggunakan barang bekas. Mobil itu sendiri sebelumnya te-

lah dilakukan uji coba, tetapi hanya kemampuannya dalam menyemprotkan air saja. Air yang disemprotkan bisa mencapai 40 meter ke atas dan mobil itu mampu melewati lorong kecil, tambah dia. (AntaraSumsel.Com)

Acer Rilis “Ultrabook Convertible” Aspire P3 TAIWAN - Perangkat Ultrabook memang selama ini bukan lagi menjadi sebuah barang yang mengejutkan. Akan tetapi, sebuah perangkat laptop yang memiliki label “Ultrabook Convertible” tentunya merupakan sebuah perangkat dengan ide yang baru untuk pasar teknologi. Kini Acer, secara resmi mengklaim bahwa perusahaannya telah meluncurkan sebuah Ultrabook Convertible dengan nama Aspire P3. Berdasarkan informasi yang beredar, kabarnya Ultrabook Convertible merupakan sebuah perangkat tablet yang disematkan dock keyboard dan akan menggunakan sistem operasi Windows 8 dengan prosesor inti i3/i5. Secara tidak langsung kehadiran Aspire P3 mengingatkan kita tentang Surface yang telah meluncur sebelumnya. Perusahaan asal

Taiwan ini dengan percaya diri mengklaim bahwa Aspire P3 merupakan sebuah perangkat yang sempurna untuk daya tahan serta kreatifitas dari penggunanya. Selain itu, Aspire P3 akan dilengkapi layar High Definition (HD) berukuran 11,6 inci, dengan berat 3,06 pound. Acer dengan percaya diri menjanjikan kepada konsumen bahwa daya tahan dari baterai Aspire P3 ini adalah sekira 6 jam, dan juga telah dibekali sistem boot yang cepat. Berdasarkan informasi yang beredar, Aspire P3 akan dijual oleh Acer dengan banderol USD799,99. Meski perangkat “Ultrabook Convertible” ini terkesan berat dan cukup mahal, namun kita tunggu saja bagaimana sepak terjangnya pada pasar dunia. Demikian diilansir dari Theverge, Sabtu (4/5/2013). (amr)

jembaran Informasi

Terungkap, Detil Permainan ‘Rambo: The Game’

LONDON - Studio pengembang permainan, Reef Entertainment baru-baru ini mengungkap detil mengenai judul permainan Rambo: The Game. Studio asal Inggris ini tidak hanya mengungkap kehadiran gameplay dari permainan, bahkan Reef juga memunculkan sebuah gambar terkait judul permainan baru tersebut. Rambo: The Game merupakan sebuah judul permainan hasil adaptasi dari waralaba klasik bergenre aksi. Menghadirkan mode Shoot Out, pemain akan ditawarkan petualangan yang akan membuat mereka memiliki perspektif sendiri dalam usaha menyelamatkan diri dari musuh yang ada di sekitar. Dengan membuat kehancuran dalam lingkungan permainan, pemain akan mendapatkan akses yang mudah menuju senjata-senjata berat dan peledak berbahaya. Hal tersebut sengaja dihadirkan oleh Reef Entertainment agar pemain memiliki senjata tambahan saat melawan musuh yang tidak terduga. Selain menggunakan senjata, pada mode QTE Fight pemain juga dapat merasakan pertarungan tangan kosong seperti yang terjadi dalam film aslinya. Tidak hanya itu, mode Fixed Gun & Vehicle akan mengakomodasi pengguna untuk mengambil alih beberapa senjata dan peluncur roket. Secara keseluruhan, judul permainan yang mengadaptasi seri film Rambo dengan pemeran Sylvester Stallone ini kabarnya akan meluncur pada konsol Xbox 360, PlayStation 3, dan Personal Computer (PC) pada tahun ini. Demikian dikutip dari Digitalspy, Sabtu (4/5/2013). (okezone.com)

Ini Smartphone Tertipis di Dunia

Apple dan Samsung Kapalkan 110 Juta Tablet Tahun Ini

CALIFORNIA - Selama bertahun-tahun dua perusahaan teknologi besar, Apple dan Samsung memang sering berselisih dengan beberapa alasan. Namun dibalik kabar persaingan tersebut, kali ini kedua perusahaan teknologi besar itu berencana mengapalkan tablet secara bersamaan sekira 110 juta unit. Berdasarkan informasi yang dihimpun Digitimes, persaingan antara dua perusahaan besar ini sedikit dibawa pada hal yang berbeda, dan tidak hanya sekedar permasalahan paten teknologi. Apple memang memimpin pasar pada perangkat tablet dengan iPad, namun Samsung juga merupakan pemasok tablet Android terbesar saat ini. Dikutip dari Softpedia, Sabtu (4/5/2013), berdasarkan informasi yang beredar, rencananya kedua perusahaan besar yang menjadi rival

ini berencana mengapalkan bersama perangkat tablet besutannya sekira 110 juta unit. Hal ini jelas mengejutkan jika kembali melihat persaingan paten yang dilakukan oleh Apple dan Samsung. Sebelumnya, kedua perusahaan tersebut kabarnya tengah bergembira. Hal ini disebabkan karena kedua perusahaan tersebut akan memperoleh sertifikasi keamanan untuk produk iPhone dan beberapa perangkat Galaxy dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) di Pentagon. Tentunya kabar ini menjadi sebuah keputusan penting bagi kedua perusahaan. Selain mendapat kepercayaan dari salah satu lembaga tinggi di Amerika Serikat, kedua perusahaan inipun mengharapkan keputusan tersebut mampu mendongkrak penjualan dari produk yang digunakan. (amr)

CALIFORNIA - Bukan hanya beradu gahar, para vendor juga nampaknya berpacu untuk menciptakan smartphone yang lebih tipis. Nah, produsen ponsel asal China berhasil menelurkan handset Android tertipis dengan ketebalan 5.6mm. Handset yang mengusung nama X5 ini bisa dibilang menjadi smartphone tertipis di dunia. Beberapa gambar yang tersingkap memamerkan ketipisan serta kata “Brand” dan kamera lengkap dengan flash LED pada bagian belakang. Demikian dikutip dari Pocket-lint, Sabtu (4/5/2013). Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy S4 memiliki ketebalan 7.4mm. Kemudian Huawei P6-U06 yang disebut sebagai perangkat tertipis memiliki ketebalan 6.18mm. Nah, bila menilik dari berbagai ukuran tersebut, maka X5 merebut tahta smartphone tertipis. X5 ini nampaknya akan mengusung layar di kisaran 4 inci, namun belum ada informasi lebih lanjut perihal jeroan perangkat ini. (amr)


jembaran Informasi

PSSI Harap AFC Restui Indonesia Jakarta - Pencapaian wakil Indonesia, Semen Padang, di Piala AFC diharapkan PSSI dapat menjadi bahan pertimbangan AFC untuk dapat memberikan kembali jatah Liga Champions Asia (LCA) musim depan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Bidang Kompetisi Erwin Dwi Budiawan, Sabtu (4/5/2013). Ia mengaku bangga atas hasil pencapaian Semen Padang di Piala AFC yang lolos ke babak 16 besar usai jadi juara grup dengan rekor tak terkalahkan (lima menang dan satu seri). ‘’Kami berharap dapat slot lagi di LCA. Karena Indonesia sebenarnya selalu dapat jatah, tapi karena konflik kemarin kami tidak dapat lagi,’’ ujarnya. Menurut Erwin kans Indonesia untuk tampil di LCA kembali terbuka menyusul tuntasnya konflik sepakbola Indonesia. Untuk itu, pihaknya berencana mengirim wakil Indonesia ke LCA setelah AFC tentunya memberi restu untuk itu. ‘’Masalah ini akan segera kami bicarakan. Bagaimana agar slot itu kembali. Mudah-mudahan dengan kiprah dan keberhasilan klub Indonesia bisa menjadi pertimbangan,’’ Indonesia tidak mengikuti LCA musim lalu akibat kompetisi yang tak berjalan dengan baik karena adanya dualisme kompetisi. Tahun lalu Indonesia hanya memiliki poin tak lebih dari 286. Padahal, untuk bisa tampil di LCA, minimal Indonesia harus punya lebih dari 400 poin. Musim ini Indonesia hanya masuk Piala AFC dengan Semen Padang dan Persibo Bojonegero sebagai wakilnya. (detiksport)

BTN Siap Bantu Timnas Jakarta - Timnas U-23 tak perlu khawatir tidak dapat menggelar ujicoba sesuai target sebagai persiapan menuju SEA Games 2013. Pasalnya, Badan Tim Nasional (BTN) menegaskan akan membantu pembiayaan tim itu. ‘’Yang paling penting adalah pembiayaan. Bagaimana mempersiapkan dana untuk membiayai persiapan timnas SEA Games. Kami akan lihat dulu kemampuan Satlak bagaimana,’’ ujar Ketua BTN La Nyalla Mattalitti saat dihubungi, Sabtu (4/5/2013). Pelatih kepala timnas Indonesia Rahmad Darmawan telah menyatakan timnas harus melakukan banyak ujicoba maksimal 16 kali ujicoba untuk dapat memenuhi target juara. Akan tetapi, Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) selaku yang menangani khusus timnas SEA Games mengaku hanya mampu menggelar ujicoba sebanyak tiga kali, lantaran terbatasnya dana. Dikatakan La Nyalla, pihaknya akan berupaya membantu permasalahan dana tersebut jika Satlak Prima tidak mampu membiayai program ujicoba yang diinginkan tim pelatih. “Targetnya ini kan juara, pelatih bilang butuh banyak ujicoba. Kalau Satlak cuma bisa tiga kali, ya sisanya nanti PSSI yang menyiapkan,” Timnas Indonesia U-23 tengah mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2013. Meski belum resmi mengumumkan daftar nama pemain, tim pelatih sudah menyampaikan sejumlah program kepelatihan seperti ujicoba. Salah satu program ujicoba timnas adalah Islamic Solidarity Games pada Oktober mendatang. (detiksport)

O lahraga

SELASA, 7 MEI 2013

9

Sriwijaya FC Lebihi Target n Tekuk Persiram

Sriwijaya menjadi satu-satunya tim yang bisa menang di kandang Persiram di pu-

taran pertama ISL musim ini. Sriwijaya FC berhasil mengalahkan tuan rumah Persiram Raja Ampat 1-0 pada laga terakhir kompetisi Indonesia Super League (ISL), Kamis (2/5), di Stadion Wombik Sorong Papua Barat. Dengan kemenangan ini, Sriwijaya FC berhasil melebihi target. “Target awal kami adalah merebut empat poin dengan rincian, tiga poin dari Persidafon dan satu poin dari Persiram. Tapi ternyata kami berhasil meraih enam poin. Itu artinya kami berhasil melebihi tar-

get,” ujar Kas Hartadi, pelatih kepala Sriwijaya FC, Selain berhasil melebihi target, kemenangan atas Persiram juga mencatatkan Sriwijaya FC sebagai satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Persiram di kandangnya sepanjang putaran pertama. “Mereka kuat di kandang, namun dengan kerja keras dan kedisiplinan, kami berhasil memberikan kekalahan pertama bagi mereka di kandang sendiri. Kami menguasai jalannya pertandingan, namun sayang, lapangan yang becek dan berlobang membuat kami hanya berhasil mencetak satu gol melalui Hilton Moreira. Sebenarnya Hilton punya dua peluang emas, tetapi hanya satu yang menjadi gol,” ujar Kas. Dikatakan Kas, Sriwijaya FC terbiasa bermain dengan umpan pendek dari kaki ke kaki, karena itulah mereka kesulitan menciptakan lebih dari satu gol akibat buruknya stadion yang dalam keadaan becek dan berlobang. “Meskipun hanya mencetak satu gol, ini sudah cukup, karena kita berhasil meraih tiga poin. Tim lain sulit meraih tiga poin disini, sementara kita berhasil melakukannya. Mudah-mudahan konsistensi permainan seperti ini bisa dipertahankan hingga kompetisi berakhir,” ujar Kas. Curi Tiga Angka Di Dafonsoro Sebelumnya, Persidafon Dafonsoro dipaksa bertekuk lutut kala menjamu Sriwijaya FC Palembang

dalam laga lanjutan Indonesia Super League (ISL) (28/4). Skuat asuhan Kas Hartadi sukses mencuri poin penuh usai meraih kemenangan dengan skor 3-1 berkat gol yang dicetak oleh Eddie Foday Boakay, Ramdani Lestaluhu dan Tantan. Tim tuan rumah Persidafon sendiri sebenarnya mampu tampil lebih baik di babak pertama setelah mereka berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-22 melalui gol yang dicetak oleh Alan Arthur. Keunggulan satu gol tersebut mampu dipertahankan hingga jeda. Namun, di babak kedua, Sriwijaya FC berhasil bangkit dan mencetak tiga gol balasan. Baru lima menit berjalan, kedudukan sudah berubah menjadi imbang 1-1, usai tembakan keras Boakay dari luar kotak penalti tidak mampu diantisipasi kiper lawan. Sriwijaya kemudian berhasil membalikkan kedudukan di menit ke-72 melalui aksi mantan pemain Persija Jakarta Ramdani Lestaluhu. Seakan tidak puas, sepuluh menit kemudian, Tantan memastikan timnya menyegel tiga angka dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membawa Sriwijaya FC menggusur Persib Bandung dari posisi ke-empat klasemen sementara ISL dengan keunggulan dua angka. Namun, posisi mereka bisa saja kembali berubah jika Persib berhasil mengalahkan Persepam Madura United malam nanti. Sementara itu, tim tuan rumah Persidafon harus puas tertahan di posisi ke-17 atau di posisi zona degradasi. (goal.com)

Zah Rahan Selamatkan Persipura

Jayapura - Persipura Jayapura harus berterima kasih kepada Zah Rahan, yang berkat golnya menyelamatkan ‘Mutiara Hitam’ dari kekalahan di laga lawan Arema Indonesia. Skor akhir 1-1. Pada laga yang dihelat di Stadion Mandala Jayapura, Kamis (2/5/2013) sore WIT, Persipura lebih menguasai jalannya laga dan menciptakan beberapa peluang. Tapi tak satupun mampu menjbeol jala Kurnia Meiga. Babak pertama berakhir tanpa gol. Di babak kedua Persipura memasukkan Nelson Alom serta Lukas Mandowen untuk menambah daya gedor. Tapi alih-alih mendapatkan gol, publik tuan rumah justru terdiam setelah serangan balik cepat dari Greg Nwokolo berhasil menaklukan Yoo Jae Hoon di menit 76 dan tim tamu unggul 1-0. Tiga menit sebelum laga usai Persipura mampu menyamakan kedudukan sekaligus menyelamatkan muka di depan pendukung sendiri lewat gol Zah Rahan. Hasil ini tak merubah kedudukan klasemen sementara ISL dengan Persipura masih duduk di puncak dengan 41 poin sementara Arema setingkat di bawah dengan nilai 35. (detiksport).


10

SELASA, 7 MEI 2013

A dvetorial

jembaran Informasi


s ambungan

jembaran Informasi

Heri: Untuk Kemajuan Pali Kerjasama Masyarakat Dibutuhkan PALI, JI- Ir. Heri Amalindo latan,” kedepan ini ujarnya. Karateker Bupati Kabupaten Heri yang pernah menjabat PALI, mengajak segenap Kepala PU Bina Marga provinsi masyarakat untuk memajukan Sumatera Selatan ini, BerkeingiKabupaten PALI. Hal ini disamnan kuat untuk memperbaiki inpaikan pada saat pisah sambut sprastruktur “ seperti akses jalan Camat Talang Ubi di Gedung dari Linggau tembus Ke Talang Olahraga Arsendora. Heri sanUbi, maupun ruas jalan di kabugat bangga dan senang apapaten PALI ini, serta listrik dan Air bila masyarakat bisa bersama bersih. - sama memajukan Penukal Sementara itu, Irwan ST Tokoh Abab Lematang Ilir ( PALI) ini, Pemuda Kabupaten Pali dalam tentunya masyarakat juga mengkata sambutannya menyampaiharapkan hal yang sama untuk kan, bahwa Masyarakat PALI sanmembangun PALI dalam mengat membutuhkan sang pemimpin yang bertangan dingin, mudah capai kesuksesan kedepan ini, mudahan dibawah kepemimpinan jelas Heri Malindo dalam sambuIr. Heri Malindo membangun PALI tanya beberapa waktu lalu. serta menjalin hubungan kekeluMenurutnya, membangun argaan yang tinggi di kabupaten kabupaten PALI ini tidak bisa Ir. Heri Amalindo PALI, Mari kita jalin kebersamaan sendirian, Heri butuh bantuan untuk memajukan Kabupaten ini demi lebih cedari masyarakat, ia sangat yakin Kabupaten PALI merlang kedepan,” tukas Irwan. *wit bisa menjadi nomor tiga di Provinsi Sumatera Se-

89 Fasilisator Ikuti Pelatihan UPK dan PL

MUARA ENIM, JI - Sebanyak 89 peserta terdiri, 66 orang pengurus UPK di 22 Kecamatan, 22 orang pendamping lokal kecamatan, dan satu orang pendamping lokal kabupaten mengikuti pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pendamping Lokal (PL) PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM MPd Integrasi Sistem Pembangunan yang berlangsung 2-3 Mei di di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Drs Fajeri Erham mengatakan, PNPM Mandiri Perdesaan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dalam hal penanggulangan maalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. “Program ini merupakan penyempurnaan terhadap berbagai program BLM PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi sebesar Rp 5 Milyar dengan rincian APBN 3 Milyar, dan APBD 2 Milyar,”terangnya. Dilihat dari porsi anggaran tersebut APBN dan APBM ini lanjut Fajeri, pertanda bahwa perhatian Pemerintah

Pusat terhadap desa sangat lah besar, untuk mendukung komitmen dan pehatian pemerintah pusat tersebut pemerintah kabupaten Muara Enim dalam hal ini Bupati dan DPRD guna mendukung sepenuhnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Dimintanya kepada pelakupelaku PNPM Mandiri Perdesaan antara lain, Tim Koordinasi Kabupaten Muara Enim, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa agar sungguh-sungguh dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif (ISP2), laksanakanlah sesuai dengn petunjuk teknis yang ada sehingga semua kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran. “Harapan kita kepada fasilisator Kabupaten (Faskab) dan Fasilisator Kecamatan (FK) yang bertugas di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangnunan Partisipatif (ISP2) kabupaten Muara Enim agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai pendamping

Pilkada Jalan Proses Hukum.......... Sabtu (4/5). Menurut Feri, kesepakatan yang dibuat tersebut jelas tidak benar, sebab KPU sudah punya aturan tersendiri untuk pencalonan ini. Jadi menurut Feri seharusnya kepolisian dalam hal ini penyidik terus memproses kasus laporan terhadap Bupati OKU Timur H Herman Deru yang dilaporkan ke Polda beberapa waktu lalu dalam perkara dugaan perbuatan asusila terhadap pembantunya. “Saya minta kepada Kapolda untuk terus memproses pengaduan terhadap Bupati OKU Timur H Herman Deru, sebab dengan cepatnya proses kasus ini maka akan terungkaplah kebenaran,”tegas Feri. Jadi tambah Feri kalau saksi-saksi sudah diperiksa maka segeralah periksa Herman Deru untuk melakukan tes DNA, karena tanpa adanya tes DNA kasus ini akan sulit terungkap sebab kedua belah pihak sama-sama ngotot bahwa dirinya benar. Jadi sekali lagi ditegaskan Feri, tidak ada alasan calon gubernur dalam pilkada sumsel ini sepakat untuk menghentikan sementara proses hukum yang ada di penegak hukum, Karena hukum harus tetap dijalankan. “ini Negara hukum maka hukum itu harus tetap dijalankan sekaipun dalam keadaan darurat, kecuali siterlapornya

meninggal dunia karena perbuatan pidana itu tidak bias dialihkan ke orang lain,”jelas Feri. Hal Senada juga disampaikan Erwin Ketua LSM Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (KMAK), menurutnya kesepakatan tersebut jelas melanggar hukum. Jangan karena calon di Pilkada maka proses hukum bisa dihentikan sementara, “itu jelas tidak benar dan terlalu mengadaada, pihak penegak hukum harus tetap memproses laporan pidana terhadap calon pemimpin yang ikut Pilkada, karena dengan dihentikannya sementara proses hukum tersebut siterlapor bisa saja dengan leluasa melakukan perbuatan untuk menghilangkan bukti-bukti yang sudah ada,”jelas Erwin. Erwin juga meminta kepada penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan untuk tetap melakukan proses laporan terhadap calon pemimpin yang mengikuti atau mencalonkan diri dalam Pilkada.”enak saja mentang-mentang jadi calon laporan pidananya dihentikan sementara, ini jelas bahwa ada klas I dan kelas II dalam Negara ini,” jelas Erwin kepada wartawan Koran ini. Apalagi masalah kasus Bupati OKU Timur H Herman Deru yang dilaporkan melakukan perbuatan asusila terhadap pembantunya ANS, sekarang ini pihak penyidik

UPK dan TPK PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif (ISP2),”ungkap Fajeri. Demkian juga kepada dinas-dinas terkait hendaknya dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM mandiri Perdesaaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif di kabupaten Muara Enim gar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Kabid UEK dan Sosbud BPMPD Kabupaten Muara Enim, Drs Zulkopli menambahkan, tujuannya dilakukan pelatihan ini agar terlaksananya kegiatan Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan dan Pelatihan Lokal, tersedianya tenaga pengelola administrasi dan pelaporan dalam pemberdayaan masyarakat, dan tersedianya tenaga pelatih masyarakat untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan kelestarian. “Adapun materi pokok UPK dan PL antara lain, startegi penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri perdesaan,”urainya. *Msa

SELASA, 7 MEI 2013

Warga Minta Proyek Jalan.......... menikmati jalan bagus.Jika tidak, tidak ada jalan lain kami meminta kejaksaan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kejanggalan yang terjadi,"tandasnya. Senada diutarakan Kepala Desa Talang Akar,Rizal,dia mengakui bahwa warganya mengeluhkan adanya pengerjaan jalan proyek yang asal - asalan. Yang menjadi pertanyaan warga dan juga dia,yaitu kendala teknis menjadi alasan. Padahal,sebagai pemenang tender tentu memperhatikan detail apa yang dilakukan dilapangan. "Jalan merupakan sarana penting warga tolonglah segera dilakukan penyele-

dari halaman 1

saian secepatnya,"pintad Kades. Beberapa waktu lalu,keterangan dari pihak Humas Pertamina Pendopo Talang Ubi,melalui Asmen Legal Pertamina Field Pendopo,Haryono didampingi Humas,Turja Sari,membenarkan dan mengakui bahwa terjadi molornya pengerjaan proyek jalan tahun 2012 sejauh 6 km dengan pengerjaan 3 km / tahun yang dimenangkan PT.Wirabuana.Dan terpaksa dikerjakan kembali tahun 2013. Dari proyek jalan ini,terang dia,ada beberapa kendala seperti faktor eksternal meliputi cuaca,dan

Warga Keluhkan Gerusan.......... Menurut Harun, harapannya ingin memlihara ikan dari kolam miliknya tersebut tentu merasa sangat terganggu, karena gerusan air yang ada tersebut sering membuat air kolamnya menjadi keruh dan membuat ikan dalam kolamnya mati. Kalau dahulu ikannya banyak dipeliharannya, sekarang ikan yang ada hanya seadanya. “Kita sudah melaporkan pada Kades untuk meminta tindak lanjutnya, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak perusahaan,” tutur Harun. Sementara itu, Kepala

kekurangan peralatan mixer. Serta terkait adanya penalti dua kali kepada pihak perusahaan pemenang tender,Haryono mengklaim tidak ada aturan dan tidak menyalahi aturan memberikan kesempatan kepada perusahaan mengerjakan kembali proyek jalan meskipun telah terkena penalti.Padahal lebih parah lagi proyek hingga sekarang baru selesai sebesar 12,97 persen. Alasan lain disampaikan pihak pertamina yaitu,jika harus melakukan tender kembali akan memakan waktu dan biaya serta belum tentu mendapatkan rekanan yang lebih baik dari yang sudah ada.*Msa

dari halaman 1

Desa Ulak Bandung Nopiansyah SPd mengatakan, mengenai masalah ini ia sudah menegtahui dan dirinya sudah mengecek kelepangan. Menurutnya, adanya keluhan dari warga mengenai kolam ikan dan juga pendangkalan air sungai yang berada di pemukiman warga. “Sudah saya cek, masalahnya itu, mengenai kebun karet warga ada yang tertimbun. Ganti tuginya sudah diberikan pihak perusahaan,” jelasnya. Ditambahkan Nopi, ia telah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan, dan dikatakannya pihak perusa-

Proyek Instalasi PAM.......... KTM tersebut, tapi sangat disayangkan harapan hampir 1000 kepala keluarga terhadap proyek ini sirna sudah, karena sampai berita ini diturunkan masyarakat belum menikmati air bersih dari proyek yang menggunakan dana miliaran tersebut. Sementara ketika dikonfirmasi Kamis (2/5) di PU Cipta Karya Sumsel, Ir H Juhari Santosa sebagai Satker dari proyek ini yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris PU Cipta Karya Sumsel mengatakan, proyek instalasi air bersih yang berada di KTM Sei Rambutan sudah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, menurutnya proyek tersebut diserahkan pada tahun 2009, namun Juhari meralat keterangannya melalui Hand Phone bahwa proyek tersebut diserahkan pada tahun 2010 dengan Zulkarnain Direktur Tirta Ogan. Juhari mengakui bahwa proyek itu memang belum beroperasi karena belum ada listrik

11

haan akan menganggapi hal tersebut dan akan melaporkannya terlebih dahulu pada pimpinan perusahaannya. “Katanya, pihak perusahaan akan melaporkannya dahulu pada pimpinannya dahulu,” cetus kades ini. Selain itu, dari pihak PT Meppogen Chandra mengatakan, kalau pihaknya belum mengetahui hal ini dan akan kembali melakukan pengecekan atas adanya keluhan dari waga setempat ini. “Saya sedang berada di Yogja, nanti saya akan melakukan kros cek setelah pulang nanti,” kata Chandra.*Msa

dari halaman 1

tetapi pada waktu itu turut diserahkan satu unit jenset untuk mengoperasionalkan pengelolaan air bersih tersebut. Jadi tambah Juhari kalau proyek tersebut tidak beroperasi itu tanggungjawab Pemerintah Ogan Ilir dalam hal ini pihak PAM OI. Selain itu Juhari juga mengatakan di KTM itu wilayahnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir, dan proyek tersebut bukan pihaknya saja yang melaksanakannya ada instansi terkait seperti terkait PSDA. Ditempat terpisah ketika dikonfirmasi Wilson Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir mengatakan, belum ada serahterima proyek instalasi air bersih dari PU CK Sumsel ke dinasnya, “sampai hari ini belum ada berita acara penyerahan proyek isntalasi air bersih dari PU CK ke dinas kami,” jelas Wilson. Hal senada juga disampaikan Direktur PAM Tirta Ogan Zurkarnain, memang

proyek tersebut belum beroperasional sampai sekarang, mengenai serahterima memang pernah diajukan PU CK tapi tidak ditandatanganinya, karena belum ada listrik. “Bagaimana mau mengelolanya kalau listrik belum ada,”kata Zulkarnain ketika dikonfirmasi. Menurut masyarakat ketika ditemui di lokasi proyek mengatakan, sejak selesai dibangun proyek itu belum pernah operasi sampai saat ini kami masih menggunakan air sungai untuk dijadikan air minum. Kami sangat berharap dengan adanya proyek air bersih ini dapat menikmati air bersih yang sehat. Tapi sudah dua tahun proyek ini berdiri dan selesai di bangun namun sampai hari ini belum dioperasionalkan, entah apa sebabnya kami tidak tahu. Masyarakat juga mengatakan lokasi instalasi proyek air bersih tersebut terbengkalai tidak terlihat adanya petugas yang memelihara alat-alat dalam lokasi proyek tersebut.*Tim

dari halaman 1 telah memeriksa para saksi. Maka kasus ini akan dihentikan sementara karena Herman Deru menjadi calon gubernur Sumsel dalam Pilkada mendatang, ini jelas tidak benar, kata Erwin. Masyarakat Sumsel menunggu hasil penyidikan pihak Polda terhadap kasus ini, sebab untuk membuktikan benar atau tidaknya Herman Deru pihak kepolisian harus segera menuntaskan penyidikan kasus ini, jelas Erwin. Seperti yang sudah diberitakan, Bupati OKU Timur H. Herman Deru sekarang calon Gubernur Sumsel, yang terkena kasus dugaan pemerkosaan terhadap pembantunya Anis Sapiatul Azizah sampai punya anak, akhirnya persoalan ini dibawa ke ranah hukum. Hal ini terungkap ketika kuasa hukum korban yakni dari kantor hukum Firm Hukum M Kamal Singadinata dan rekan, Senin (11/3) melaporkan H. Herman Deru terkait kasus asusila ke Polda Sumsel. Sekitar pukul 12.30 Wib rombongan Kuasa Hukum dari Firm Hukum M Kamal Singadinata dan rekan mendampingi orang tua korban sekaligus sebagai pelapor Hamdani (61). Warga Dusun Karang Kemiri Barat Rt 003 Rw 001 Kel Karang Kemiri Kec Belitang Kabupaten OKU Timur, melaporkan H.Herman

Deru yang kini menjabat sebagai Bupati OKU Timur ini dilaporkan dengan Bukti Tanda Lapor Nomor : TBL/165/III/2013/SUMSEL berdasarkan laporan polisi nomor :LPB/165/III/2013/SUMSEL tertanggal 11 Maret 2013. Dengan tuntutan agar anak biologinya dengan korban diakui dan terlapor Herman Deru dijerat dengan UU Perindungan Anak yang tertuang dalam UU No 23 tahun 2002 Pasal 77 Jo Pasal 277 KUHP. Menurut pengakuan pelapor Bapak Korban Hamdani, menceritakan jika kejadian memalukan itu berawal dari tahun 2003 sampai 2004, kurang lebih 8 bulan korban Anis Sapiatul Azizah (27) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga Terlapor Herman Deru sekarang menjabat sebagai Bupati OKU Timur di rumah pribadinya di jalan Hang Jebat Talang Semut Palembang. Sedangkan korban sendiri, masih diceritakan pelapor Hamdani. Anaknya sudah bersuami dengan seorang laki-laki bernama Slamet dengan memiliki seorang anak bernama Anang Saputra yang kini pisah ranjang. “anak saya itu selama bekerja sebagai pembantu dirinya juga bertugas sebagai pemijat atau mengurut Herman Deru, hingga suatu saat terjadilan peristiwa persetubuhan diluar nikah itu” kata Hamdani. Alhasil, dari hubungan haram yang diduga terjadi dibulan juni 2004 oleh Terlapor

Herman Deru tersebut membuat korban Anis hamil 3 bulan. Mengetahui dirinya hamil, korban Anis Sapiatul Azizah pun mengakui kepada Terlapor Herman Deru dan Istrinya bahwa jika dirinya sudah hamil 3 bulan. Akan tetapi hal pahit pun harus diterima korban, oleh terlapor korban diberhentikan sebagai pembantu rumah tangga dan di pulangkan ke Belitang oleh Herman Deru beserta istri. Diantar didekat jalan kampung atau jalan Mangga, BK 8 dekat mesjid Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang OKU. Selama itu, lanjut bapak korban. Anis tinggal di rumahnya dan diurus sampai melahirkan, tepat 14 April 2005 sekitar pukul 01.30 wib, anak hasil hubungan haram itupun lahir dengan diberi nama AF. “waktu usianya AF 3 bulan kami mendatangi Herman Deru dan memperlihatkan foto dan mengatakan inilah hubungan bapak (Herman Deru) dengan Anis Sapiatul Azizah. Herman Deru terdiam dan menyuruh menemui Bapak Alip saat itu menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan OKU Timur di Martapura” tutur Hamdani. Kemudian saat usia AF 3 bulan, untuk menghilangkan status sang anak, AF diangkat anak oleh seorang bernama Iwan dia dibantu keluarga rahmat ayah mertua Iwan dengan dibuatkan-

nya akta kelahiran, di Muara Enim yang kini Af sudah duduk di kelas II SD. Akibatnya anak hasil hubungan haram tersebut tidak mendapat status yang jelas, hal ini diungkapkan langsung oleh Kuasa hukum pelapor M Kamal Singadirata, mengatakan “kita sudah resmi melaporkan ke SPK Polda Sumsel, dan kita minta keseriusan pihak Polda Sumsel untuk menindak lanjuti laporan kami, ini murni tindakan hukum tidak ada unsur politisnya.” Kata Kamal. Sedangkan tuntutan dalam laporan terlapor hanya satu selain kerugian materil dan moril hanya ada 1 tuntutan meminta status bagi kejelasan sang anak AF ini. “Saya berharap saksi-saksi ini kooferatif dengan pihak kepolisian untuk mengungkap jelas permasalahan ini agar status anak ini jelas, karena anak ini harus jelas statusnya sesuai dengan UU perlindungan anak. Anak itu hanya perlu status saja siapa bapak biologisnya.” Ungkapnya. Mengenai bolak balik saat hendak melapor, dijelaskannya “kita tadi diarahkan ke SPK lalu ke Unit PPA Polda Sumsel beberapa kali, UPPA akan tetapi ditolak lantaran belum memiliki tes DNA, rencananya jika tidak diterima maka kami akan ke Mabes apalagi Polda Sumsel ini sedang disorot.” Ungkapnya.***


12

SELASA

7 MEI 2013


jembataninformasi