Jambi Independent
SELASA, 18 AGUSTUS 2009
Sudiro Tutup Perusahaan --------------------------------------------------------------------------------------------- dari hal 9 Ada sejumlah kisah yang diungkapkan Sudiro dalam pertemuan itu. Dia menceritakan harus kehilangan enam usaha yang sudah dia rintis. Dia pun h a r u s m e m b e r h e n t i kan 70 karyawannya karena usaha itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sudah 3,5 tahun dia menjalani masa hukuman di Lapas Jambi yang terletak di Jalan Pattim u r a , K o t a J a m b i . Tahun ini, dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-64, dirinya mendapat remisi selama empat bulan. Tampaknya dia sangat bersyukur dan tidak mau putus asa. “Enam perusahaan dan sedikitnya 70 karyawan tutup karena kasus yang tidak pernah saya lakukan. Saya
tetap jalani,” tuturnya. Mengisi hari-hari di lapas tidak semudah menjalani hari di luar. Kebebasan mereka harus direnggut untuk sementara waktu. Selain mengikuti kegiatan di lapas, Sudiro kini lebih mendekatkan kepada Tuhan. Cara bicaranya tetap santai dan sopan. “Sekarang saya lebih banyak di gereja. Saya masuk sejak 2006 , m u d a h - m u d a h a n akhir tahun ini atau awal tahun depan bisa bebas. Jalani dengan santai,” ujar pria yang kini tampak lebih gemuk itu. Soal berat badannya, ia berseloroh, “Gimana enggak gemuk, kerjanya makan, tidur, makan, tidur.” Selain Sudiro, Taslim Moe
dan istrinya, Susi Elfrida Lasma Marpaung tampak sibuk membantu penyelenggaraan acara. Taslim Moe tahun ini mendapat remisi selama lima bulan. Dan pada 2011 nanti, dia baru bisa menikmati udara bebas. Sementara sang istri sedang menjalani hukuman subsider selama enam bulan. “Saya dapat remisi lima bulan dan ini yang ketiga kali,” ujarnya yang hari itu sedang menjalankan puasa sunat. Taslim Moe adalah terpidana 14 tahun penjara kasus perbankan senilai Rp 610 miliar. Bos PT Indonex Mitra Globalindo telah menjalani masa tahanan selama 4,5 tahun. Kini dia menjalani sisa harinya dengan berbagai aktivitas, mulai mem-
bantu administrasi Lapas Jambi, menjadi khatib, guru, dan motivator warga binaan. Kemarin Taslim dibekali satu kamera digital. Dia pun ikut membantu persiapan lainnya seperti surat-menyurat. Sedangkan Susi membantu menyiapkan makanan di meja prasmanan bersama napi dan petugas lainnya. “Alhamdulillah sehat,” jawab Susi singkat. Dia pun kembali menyiapkan kembali sajian makanan di meja itu. “Sejak pemberitaan di Jambi Independent tentang peluncuran buku saya, Ketika Penjara
Tak lagi Terelakkan cukup diminati dan habis. Dua hari berikutnya ditambah lagi sebanyak 500 eksemplar,” ujarnya semangat. Napi lainnya yang dapat remisi adalah I j a l , t e r p i d a n a enam tahun karena kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja 160 kg. Saat in i d i r i n y a h a n y a menjalankan sisa hukum a n s e l a m a t i g a bulan. “Saya belum tahu mau berbuat apa nanti kalau bebas. Yang pasti berbuat baik dan mungkin mengadu nasib ke Jakarta,” tuturnya. (*)
Pemkot. Selain Dispenda, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehtan (Dinkes) lebih dulu kosong. Bahkan Bappeda dan Dinkes telah empat bulan tak memiliki kepala. Sayang, soal kekosongan itu, Bambang belum memberi pernyataan tegas. Ditanya target agar jabatan itu segera terisi, Wali Kota yang juga dokter itu t a k m e n y e b u t waktu. “ N a n ti kita konsultasikan dulu,” katanya. Padahal , k e k o s o n g a n i t u menganggu jalannya birokrasi. “Bukan sedikit, tapi banyak mengganggunya kekosongan kepala dinas,” kata Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Fahmi. Ia mengaku kekosongan tersebut membuat pekerjaan men-
jadi terkendala. Ia juga mengatakan bahwa pengisian itu akan ditangani Baperjakat. Sekda Kota Kailani yang juga ketua Baperjakat saat dikonfirmasi menolak diwawancara. Ditemui di acara yang sama, ia mengelak agar wartawan mewawancarainya di kantor. Dicecar jika Pemkot kekurangan figur untuk mengisi kekosongan itu, Bambang menjawab dengan tertawa. Sebelumnya, desakan agar Wali Kota segera mengisi jabatan kosong disampaikan Ketua DPRD Kota Jambi Zulkifli Somad. Ia menilai, Dispenda merupakan dinas yang sangat vital. “Kita minta agar Wali Kota segera mengisi jabatan yang kosong,” kata dia.(*)
Penerima Remisi ---------------------------------------------- dari hal 9 Saat ini di wilayah Kanwil Depkumham Jambi terdapat 1934 warga binaan yang tersebar di delapan unit pelaksa-
na teknis (UPT). 1.903 berstatus narapidana, 625 berstatus tahanan. “Tahanan ini ada yang me-
rupakan titipan pengadilan atau yang sedang menjalani masa persidangan kasus mereka,” kata Lukman.(viz)
Desak Dicairkan Sebelum Puasa KOTA JAMBI – DPRD Provinsi Jambi menyesalkan pembayaran insentif bagi honorer di sekolah luar biasa/sekolah dasar luar biasa (SLB/SDLB) se-Provinsi Jambi yang telat. Selama delapan bulan, insentif guru dan pegawainya tak kunjung dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi. “Saya minta Dinas Pendidikan harus membayarkan insentif itu sebelum puasa. Pasalnya, honorer tersebut pasti sangat memerluan biaya, apalagi insentif itu sudah delapan bulan belum dibayarkan,” pinta anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Henri Masyhur kemarin. Ia menyatakan dana tersebut sudah dianggarkan di APBD.
Mardjani dan Sitanggang ---------------------------------- dari hal 9 Hanya saja Firdaus menyatakan bahwa hal tersebut adalah hak Wali Kota dan Pemprov akan menilai sesuai peraturan. “Tidak masalah jika mau mengajukan nama tersebut, yang terpenting Wali Kota harus mengajukan tiga nama yang telah tertera di dalam undangundang dan dari tiga nama tersebut akan kita lihat dan nilai terlebih dahulu. Kita lihat saja nanti,” ujarnya usai upacara 17 Agustus. Pernyataan lebih tegas datang dari Kabag Humas Setda Kota Subhi. “Sudah diajukan lagi kok nama Mardjani dan Sitanggang begitu SK itu dicabut,” kata Subhi kemarin. Pencabutan SK tersebut otomatis menambah kekosongan seju m l a h k e p a l a d i n a s d i
Dewan Soroti Keterlambatan Insentif Guru SLB Karena itu, jika Diknas beralasan pembayaran molor karena administrasi, Henri meminta hal itu segera diselesaikan. “Tapi Diknas harus lebih terbuka soal insentif. Keterlambatan disebabkan urusan administrasi atau penyebab lain. Seharusnya Diknas memberikan penjelasan kepada pegawai honorer yang bersangkutan,” kata politikus dari PKS itu. Sebanyak 40 honorer di SLB/ SDLB mengeluh lantaran sejak Januari lalu insentif, termasuk gaji mereka, belum dibayarkan. Padahal gaji yang kini Rp 1 juta per bulan itu sebelumnya tidak pernah telat. Diknas Provinsi Jambi berdalih keterlambatan terjadi karena adanya kesalahan nomor rekening honorer. Kasi Bina Perguruan Tinggi Diknas, Hafis berjanji akan mencairkan dana tersebut besok (19/8).(wra)
ALDINO/JAMBI INDEPENDENT
KHIDMAT: Gubernur Jambi menyerahkan bendera merah-putih untuk dikibarkan pada upacara 17 Agustus kemarin.
Ibu-ibu Tak Mau Kalah ---------dari hal 9 Dari pantauan koran ini, sekira 20-an peserta lebih memilih menepi dari lapangan upacara. Beberapa diantaranya mahasiswa dari IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, pramuka, dan organisasi kepemudaan lainnya.
Selain ada yang pingsan, banyak peserta memilih duduk di belakang barisan. Termasuk peserta PNS. Meski lagi “Indonesia Raya” dikumandangkan, mereka memilih menepi. Patutlah kita bertanya, sejauh mana nasionalisme kita? (dra)
Belum Ada Rencana Relokasi Lapas Walau Kelebihan Kapasitas KOTA JAMBI - Ketika masih menjabat wakil gubenrur Jambi, Anthony Zeidra Abidin sempat berwacana soal relokasi Lapas Kelas II A Jambi. Saat menghadiri pemberian remisi 17 Agustus beberapa tahun lalu, ia menyatakan Pemprov siap menyediakan lahan. Meski tak gampang, kini wacana relokasi dipastikan tidak terwujud. Setidaknya d a l a m w a k t u dekat. Sekda Provinsi AM Firdaus yang menghadiri pemberian remisi bagi narapidana Lapas Jambi menyatakan demikian. “Hingga saat ini kita belum mendapatkan laporan atau usulan tentang pembangunan lapas yang baru dari pihak lapas sendiri. Jikapun ada, pemerintah akan siap membantu dan mengusulkan anggarannya,” kata Firdaus kemarin (17/8) siang. Firdaus mengaku, Kepala Kanwil Departemen Hukum
dan HAM (Depkumham) Jambi Lukman Bratamidjaja sempat berbincang soal relokasi kepadanya. “Kata beliau, kalau bisa minta bantuan Pemda,” ujarnya menirukan Lukman. “Saya bilang, ajukan saja. Kita akan bicarakan hal itu pada panitia anggaran dewan dan pihak eksekutif,” ujarnya. Untuk diketahui, Lapas Jambi sejak lama selalu kelebihan penghuni. Daya tampung dan jumlah warga binaan tidak ideal. Saat ini penghuni Lapas Jambi tercatat sebanyak 821 orang. “Padahal idealnya 218 orang,” kata Kalapas Jambi Bowo Nariwono. Menanggapi lemahnya keamanan dan tidak seimbangnya jumlah antara petugas dan narapidana yang ada, Firdaus menyatakan, Pemprov tidak bisa membantu secara langsung untuk jumlah petugas ataupun masalah lainnya. “Sebenarnya ketentuan untuk membantu secara vertikal tidak b o l e h . Ta p i k i t a l i h a t l a h nanti,” kata mantan Kadispenda Provinsi itu. (viz)
ALDINO/JAMBI INDEPENDENT
WARGA BINAAN: Warga binaan Lapas Jambi saat mengikuti acara penyerahan remisi 17 Agustus. Sejak lama, daya tampung Lapas Jambi tidak sesuai dengan jumlah penghuni.