Jambi Independent
Sabtu, 30 Oktober 2010
Ditunggu Gebrakan Dewan Soal Jalan Lingkar Jalan Lingkar Selatan (Jalinsel) kini sudah menjadi sorotan tajam, dan bahkan beberapa minggu ini dijadikan sebagai objek pariwisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dan pejabat lainnya. Akan tetapi, objek wisata yang dimaksud bukan sesuatu peman dangan yang indah, melainkan kondisi jalan yang bisa dikatakan tidak layak dilewati lagi. Nah, dengat hati yang miris jika melihat kondisi jalan tersebut, apakah semestinya para wakil rakyat yang duduk di gedung mewah itu harus berdiam diri. Jangan hanya melihat dan mendengar informasi yang berkembang, semestinya harus ada gebrakan atau terobosan, jangan berdiam diri. Ocha, Paal Merah Tanggapan : AR Syahbandar, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Prinsipnya kita selaku wakil rakyat tetap peduli apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari awal, kami terus berusaha sesuai dengan kapasitas yang ada, dan terus intens melakukan koordi nasi dengan Komisi V DPR RI. Disamping itu, kita masih dalam posisi menunggu, terkait hasil kesepakatan antara pemerin tahan dan pihak perusahaan. Dari hasil kesepakatan itu, kita meminta agar tim teknis dari Kimpraswil untuk dilibatkan, karena ini sangat membantu terkait teknis yang dibutuhkan di lapa ngan. Dan kami juga berkomitmen secara bersama-sama untuk mengatasi masalah AR Syahbandar dan ini merupakan bukti kami untuk segera mengatasi jalan lingkar tersebut. Kalau untuk anggaran, kita melihat semua anggaran yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan untuk rakyat, hanya saja tinggal proses penyerapan dan atau realisasi anggaran tersebut. (roz)
Tolong Diserap Aspirasi Rakyat Para wakil rakyat yang sedang duduk di gedung mewah yang berasal dari uang rakyat, hendaknya harus cepat tanggap dengan apa yang menjadi keluhan rakyatnya. Hampir setiap harinya, gedung mewah itu selalu didatangi para pendemo, ini mengindikasikan masih kurang tanggapnya para wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi yang muncul. Ade Putra, Telanaipura Tanggapan : Effendi Hatta, Ketua DPRD Provinsi Jambi Sudah sepantasnya rakyat untuk menya lurkan aspirasinya. Silahkan menyalurkan aspirasi yang sopan dan beretika. Prinsipnya, semua aspirasi yang disampaikan akan men jadi bahasan kami untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kita berharap, kepada semua masyarakat untuk saling tukar informasi apa yang menjadi persoalan di lingkungan masyarakat. Kita sebagai wakil rakyat, tentunya mempunyai keterbatasan dalam menampung dan mencari informasi yang ada di masyarakat. Untuk itu, apa yang Effendi Hatta menjadi keluhan silahkan sampaikan, dan sebagai wakil rakyat akan membuka pintu kepada masyarakat yang datang untuk menyalurkan aspirasinya. (roz)
Syahirsah dan Hamdi Belum Daftarkan Gugatan Deadline ke MK hingga Senin
BATAS waktu penyampaian gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Batanghari hingga Senin (1/11) mendatang. Dan hingga kini, Syahirsah dan Hamdi Rahman masih mengulur waktu untuk mendaftarkan gugatan. Ketua KPUD Batanghari Sanusi, mengatakan, berdasaran undang-undang, penyampaian gugatan paling lambat tiga hari setelah penetapan calon terpilih oleh KPUD. “Tiga hari yang dimaksud adalah tiga hari kerja. Berarti Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Jadi sampai Senin,” katanya, kemarin (29/10). Lebih lanjut, kata dia, bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima laporan tentang adanya kandidat yang mendaftarkan gugatannya ke MK. “Makanya kita tunggu sampai Senin saja,” sambungnya, lagi. Ketika disinggung soal materi gugatan yang yang tidak terkait dengan hasil pilkada, kata dia, bahwa dalam prosedur di MK, lembaga ini hanya menerima gugatan terkait dengan perselisihan hasil pemilu yakni penetapan perolehan suara hasil pemilu kepala daerah. “Kalau mereka tidak mempersoalkan hasil, sepanjang yang kami ketahui dalam undang-undang tidak menjadi wewenang MK,” katanya. Menurutnya, pelanggaran yang sifatnya indikasi pidana pemilu diproses
melalui panwas. Panwas kemudian meneruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jika memenuhi syarat nantinya disidangkan di pengadilan negeri. “Tapi pihaknya tetap menunggu MK. Karena bisa jadi penafsirannya berbeda,” cetusnya. Saat ini, KPUD sendiri masih menunggu apakah ada kandidat yang me ngajukan gugatan. Jika memang ada, maka penyampaian hasil pleno penetapan cabup terpilih ke DPRD akan menunggu hasil di MK. “Biasanya waktunya adalah 14 hari,” terangnya. Terpisah, Hamdi Rahman mengaku sudah mendatangi MK. Namun karena batas waktu gugatan hingga Senin, berkas belum didaftarkannya. “Karena masih ada waktu, berkas saya tarik untuk memperbaiki materi gugatan,” katanya. Sementara, Ketua Tim Pemenangan Syahirsah-Erpan, Ahmad Fithoni mengaku belum bisa memastikan kapan akan mendaftarkan gugatan. “Belum tahu, tapi Insya Allah kita pasti mendaftar,” ungkapnya. Bagaimana dengan tanggapan oleh pasangan kandidat yang memenangkan hasil pilkada tersebut, menurut Ketua Tim Pemenangan Fattah-Sinwan, Jasasila bahwa pihaknya tidak khawatir dengan adanya rencana gugatan dua kandidat. Saat ini, pihaknya memang berada di Jakarta tapi bukan untuk memantau laporan di MK. “Kita ingin melaporkan hasil pilkada kepada semua partai pengusung,” katanya. Kalaupun mereka menggugat, pihak yang dilawan bukan pemenang, tapi lembaga KPUD selaku lembaga penyelenggara. (*)
SUNGAIPENUH – Zona kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Sungaipenuh hingga saat ini belum ditentukan. Pasalnya, KPUD Kerinci masih
SITI MASNIDAR, Batanghari
dok/jambi independent
AJUKAN GUGATAN
Pasangan kandidat Syahirsah-Erfan yang didampingi Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi Zoerman Manap pada saat kampanye beberapa waktu lalu.
KPUD Provinsi Ikut Mem-Back Up JAMBI – Sementara, terkait adanya rencana pasangan kandidat pada pilkada di Kabupaten Batanghari dan Tanjab Barat, untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata juga membuat KPUD Provinsi Jambi tidak tinggal diam. Anggota KPUD Provinsi Jambi Nuraida Fitri Habi menyatakan, pihaknya memastikan ikut membantu KPUD kabupaten/kota sekiranya gugatan tersebut memang resmi didaftarkan. “KPUD Provinsi siap untuk mem-back up. Pokoknya semua hal akan kita bantu,” tegasnya, kemarin. Seperti diketahui, di Pilbup Batanghari dan Tanjab
Barat yang baru saja selesai penghitungan hasil suara diwarnai dengan adanya rencana untuk menggugat. Di Tanjab Barat, dari informasi yang diperoleh rencananya akan dilakukan
menunggu pertemuan antarlembaga untuk membahas kepastian dan lokasi yang akan ditetapkan. Namun, pihaknya sudah me rancang ada lima lokasi yang direncanakan, yakni Kecamatan Sungaipenuh, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Pesisir Bukit, dan Kecamatan Hamparan Rawang. Ketua KPUD Kerinci Wazirman mengatakan, dimana direncanakan kepastian zona
lembaga,” ujar kampanye akan Wazirman. ditetapkan daLebih lanjut, lam pertemuan kata dia peryang diikuti Panwaslu Kota Su temuan itu sen ngaipenuh, Ke diri, akan dilaksbangpolinmas, sanakan pada Polres Kerinci, Sat tanggal 07 NoPol PP dan tim vember menkampanye masingdatang dan soal masing pasangan lokasi pertemuan calon wali kota. belum ditetapWazirman “Direncanakan kan. “Jika tidak di akan diputuskan soal zona KPUD, pasti tempatnya di kampanye dengan beberapa panwaslu,” tegasnya. (ian)
Nuraida Fitri Habi
pasangan Safrial-Yamin. Sementara di Batanghari, rencananya akan dilakukan pasangan Syahirsah-Erfan dan Hamdi Rahman-Juhartono. Lebih lanjut, Fitri—sapaan akrabnya menyatakan, apa yang dilakukan KPUD Provinsi Jambi memang sangat penting. Ini mengi ngat gugatan tersebut terkait dengan nama baik institusi KPU. “Berbagai segi kita siap back up (sokong). Di antaranya dalam hal konsultasi ataupun membantu KPUD setempat untuk menyiapkan apa saja berkas yang sekiranya diperlukan. Kita akan ikut bantu hal tersebut,” sebutnya. (roz)
Zona Kampanye Belum Ditentukan