Jambi Independent
Kamis, 20 Januari 2011
nasional
Koalisi LSM Surati Pimpinan DPR JAKARTA - Pembangunan gedung baru DPR terus menuai kritik. Koalisi LSM pemerhati parlemen menagih pernyataan pimpinan DPR, bahwa pembangunan gedung DPR akan batal jika ada satu fraksi yang menolak. Koalisi LSM menyurati pimpinan DPR, dengan membawa lampiran penolakan gedung baru dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya. “Kami menagih komitmen pimpinan DPR untuk merealisasikan janjinya itu,” kata Roy Salam, aktivis koalisi LSM dalam keterangan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (19/1). Menurut Roy, data dan fakta penolakan fraksi Hanura dan Gerindra akan dilampirkan dalam surat penolakan itu. Fraksi Hanura, secara lisan telah menyatakan menolak pembangunan gedung baru DPR berdasarkan rapat internal tanggal 26 Oktober 2010. Sementara Gerindra, telah mengirimkan surat penolakan fraksinya kepada pimpinan sebanyak dua buah surat. Dengan mengabaikan dua surat ini, kata Roy, berarti pimpinan DPR telah bersikap arogan. “Ada diskriminasi untuk mengabaikan aspirasi fraksi di DPR sebagai representasi,” jelasnya. Jika dinyatakan, unsur fraksi sudah menyatakan persetujuan, seharusnya itu tidak menjadi dasar. Aktivis koalisi LSM lainnya, Ray Rangkuti menyatakan, terjadi pengabaian atas surat penolakan yang telah diajukan oleh Gerindra pada 1 Oktober 2010. Pimpinan DPR nampaknya lebih condong berpegang pernyataan lisan salah seorang anggota Gerindra yang ada di BURT. “Kalau ada surat maka lisan bukan acuan sehingga pernyataan Pius harus diabaikan,” ungkap Ray. Anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menyatakan, ada pelanggaran kesepakatan yang dilakukan pimpinan DPR. Penolakan Gerindra atas pembangunan gedung baru seharusnya menjadi pertimbangan untuk membatalkan kesepakatan fraksi. Dia menegaskan, jika satu saja fraksi menolak, maka pembangunan gedung baru akan dibatalkan. “Kami (Gerindra) sudah menolak itu jauh sebelum rapat konsultasi digelar,” kata Martin di tempat yang sama. Martin menuturkan, penolakan dari Gerindra ini tidak akan sendiri. Dia menjanjikan bahwa fraksinya akan melakukan pembicaraan dengan beberapa fraksi lain untuk menggalang kekuatan lebih besar terkait penolakan gedung baru. “Kami ingin melakukan langkah persuasif untuk menolak,” tandasnya. (jpnn)
KPU Tunggu Jawaban Parpol Dukungan Ganda kepada Cabup dan Wabup Muarojambi SITI MASNIDAR, Jambi Dukungan ganda yang terjadi pada dua kandidat, mengancam salah satu pasangan calon tidak bisa bertarung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Muarojambi. Saat ini, KPUD Muarojambi masih melakukan verifikasi terhadap partai politik yang bersangkutan. Ada tujuh partai politik yang ganda mengusung pasangan Masnah Busro-Ahmad Arifin dan Asnawi AB-Idi Irwansyah. Ketujuh parpol yang sama dan jika ditotalkan memiliki 5,34 persen tersebut yakni PPIB, PDK, Pakar Pangan, PMB, PDS, PISS, dan Partai Buruh. “Kami sudah verifikasi. Tapi dari beberapa partai minta waktu menjawab. Karena akan berkoordinasi dengan yang dibawah,” kata Ja’far Ahmad, Koordinator Divis Pencalonan KPU Muarojambi, kemarin (19/1). Namun yang jelas, KPU tentu hanya mengakui satu dukungan. Karena itu, jika nantinya ada dukungan yang dianulir dan mengurangi jumlah dukungan minimal yang disyaratkan maka otomatis bisa saja ada kandi-
Foto: eddy djunaedi/jambi independent
MASIH DIPERSOALKAN dat yang tidak lolos. “Tapi kita lihat nanti. Karena hasil verifikasi akan dibawa ke pleno,” katanya. Selain itu, soal dukungan parpol ganda, KPU saat ini juga sudah melayangkan surat konsultasi terkait pemberian duku ngan partai tambahan setelah pasangan cabup mendaftar. “Dua hari lalu sudah diserah-
Masnah Busro-Ahmad Arifin usai pemeriksaan kesehatan Selasa (18/1) lalu. Parpol pe ngusung Masnah-Ahmad Arifin dan Asnawi AB-Idi Irwansyah masih dipersoalkan.
kan. Tinggal menunggu jawaban tertulis,” katanya. Seperti diketahui ada parpol yang tidak menyerahkan dukungan saat mendaftarkan cabup yakni PBB dan PPP. “Di KPU, kedua partai tidak terdaftar sebagai parpol pengusung,” katanya. Makanya, jika kemudian partai ini memberikan du-
kungan, maka KPU belum bisa memastikan apakah bisa masuk atau tidak. “Makanya, ini yang kita konsultasikan. Karena dalam undang-undang setelah cabup mendaftar, parpol tidak bisa lagi memberikan dukungan,” katanya. Mengenai verifikasi ijazah, Jafar mengaku sejauh tidak
ada masalah. Karena sebagian besar juga sudah berulang kali diteliti ijazahnya. “Sejauh ini tidak ada indikasi masalah. Karena sebagian besar calon memang sudah sering ditelit ijazahnya,” katanya. Saat ini, fokus KPU masih menyelesainya mencair kebenaran terhadap dukungan ganda ini. (*)
Wazirman : Kita Siap Back Up KPUD Kota Dokumen Pilwako Putaran II Diserahkan
Foto: ARUNDONO/JPNN
TOLAK GEDUNG BARU: Konfrensi pers mengenai penolakan gedung baru DPR yang dihadiri beberapa narasumber :Jerry Sumampaow, Arief Nur Alam, Ray Rangkuti, Martin Hutabarat, Roy Salam, Rabu, 19 Januari 2011.
SUNGAIPENUH- KPUD Kota Sungaipenuh mulai bergerak untuk menggelar Pilwako putaran II. Hal itu ditandai dengan penyerahan segala bentuk dokumen Pilkwako putaran I oleh KPUD Kabupaten Kerinci pada Desember lalu. Penyerahan secara simbolis tersebut dilakukan kemarin (19/1) di Kantor KPUD Kota Sungaipenuh.
“Segala bentuk dokumen pada putaran I kita serahkan hari ini. meski secara sim bolis, namun kita berharap itu mencerminkan apa yang kita maksudkan,” kata Ketua KPUD Kabupaten Kerinci, Wazirman S.Ag MM Menurutnya, penyerahan dokumen tersebut dilakukan agar pertanggungjawaban admi nistrasi hukum bisa dipertanggungjawabkan pada putaran II nanti. “Intinya, serah terima ini merupakan serah terima pungsi tanggung jawab kepada
UU Parpol Digugat, Verifikasi Tetap Jalan JAKARTA - Keberadaan Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik tengah diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Proses uji materi itu bersamaan dengan sudah dibukanya verifikasi parpol untuk mendapatkan status badan hukum baru. Kementrian Hukum dan HAM menegaskan, proses verifikasi parpol tetap dibuka meski gugatan di MK juga tetap berjalan. “Undang Undang nomor 2 tahun 2011 itu sah, makanya verifikasi saat ini jalan dulu,” kata Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM kepada
wartawan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (19/1). Perlu diketahui, uji materi UU Parpol yang baru itu diajukan oleh gabungan 29 parpol kecil yang menamakan diri Forum Persatuan Nasional. Gugatan yang diajukan terkait beratnya syarat verifikasi di UU Parpol baru. Termasuk keberatan gabungan parpol itu terkait pencabutan status badan hukum, jika tidak memenuhi syarat verifikasi. Menurut Patrialis, uji materi sebuah UU adalah praktek yang harus dihormati. Uji materi menunjukkan suara
masyarakat yang tidak puas atas ketentuan UU. Namun, pemerintah tentu wajib melaksanakan sebuah mekanisme UU yang sudah sah. Karena itulah, keputusan untuk tetap membuka verifikasi parpol murni berdasarkan ketentuan UU Parpol. “Kalau (verifikasi) tidak jalan, nanti klaimnya pemerintah tidak melaksanakan UU,” kata Patrialis. Keputusan apapun yang akan dihasilkan MK nantinya, akan menjadi kewajiban pemerintah dan DPR untuk melaksanakan. Menurut Patrialis, jika memang ada penyesuaian, tentu harus
dilakukan. Pemerintah nantinya yang akan mengajukan hasil perubahan berdasarkan keputusan MK nantinya ke DPR. “Tapi kalau tidak ada perubahan, ya berjalan apa adanya,” tegasnya. Membeberkan rencana verifikasinya, Patrialis menyatakan bahwa pemeriksaan nantinya tidak sebatas dokumen. Desakan agar digelarnya verifikasi faktual akhirnya dilakukan. Namun, tidak semua dokumen akan diverifikasi faktual. “Ada sebagian yang dokumen, ada yang sampel diperiksa faktual,” ujarnya. (jpnn)
KPUD Kota untuk menyelenggarakan pilwako putaran II yang telah dirancang pada tanggal 17 Februari mendatang,” sebutnya. Lebih lanjut, ia mengatakan, meski telah dilakukan serah terima tanggung jawab tersebut, namun KPUD Kerinci siap untuk memberikan bantuan moril jika nanti diperlukan. “Kita siap back up jika nanti diperlukan,” tukasnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua KPUD Kota Sungapenuh, Raisul. Ia ber-
harap pada putara II nanti, Pilwako Sungaipenuh dapat berjalan dengan aman, damai, dan berkualaitas. “Kita masih banyak membutuhkan informasi dari KPUD Kerinci yang telah sukses melaksanakan putaran pertama, baik informasi mengenai anggaran, tekhnis, dan lainnya,”tukasnya. Ditanyai mengenai jadwan dan tahapan pilwako putaran kedua, Raisul me ngatakan, hal tersebut akan diputuskan oleh pihaknya
pada sidang pleno yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan. Namun untuk saat ini pihaknya masih berpegang pada randangan yang telah ditetapkan sebelumnya. “Untuk sementara masih sesuai dengan rancangan sebelumnya. Mengenai pleno, kita akan konsultasi terlebih dahulu dengan KPUD Provinsi. Begitu juga dengan tahapan putaran kedua, kita akan tetapkan pada pleno tersebut,” tukasnya. (ian)