RADAR TEGAL RABU, 25 JUNI 2014
BREBES 7
website: radartegal.com, epaper: epaper.radartegal.com
RT-RW Diajak Jaga Kondusifitas RSUD Brebes
(0283) 671431
RSU Bhakti Asih
(0283) 671279/673481
RSIA Mutiara Bunda Tanjung Brebes
(0283) 877222
RS Dera As Syifa Banjarharjo Brebes
(0283) 889588/ 889548
RS Amanah Mahmudah Sitanggal - Brebes RS Dedy Jaya Jl. A. Yani No. 57 Brebes - IGD/Ambulance
(0283) 6183504 (0283) 672145 (0283) 672525
Jelang Pelaksanaan Pilpres BUMIAYU - Sebanyak 672 Ketua RT-RW di Kecamatan Bumiayu, mendapat bantuan intensif dari Pemerintah Kabupaten Brebes, bantuan yang sama juga disampaikan kepada 729 orang yang terdiri dari Imam Masjid (Mushola), Dai Daerah, Pengasuh Ponpes, dan Guru Madin.Penyerahan secara simbolis dilakukan olah Bupati Brebes Hj
Idza Priyanti SE, masing-masing digelar di Aula Kantor Kecamatan Bumiayu dan Aula Kantor Desa Dukuhturi, Selasa (24/6). Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa intensif yang diberikan merupakan betuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Brebes, kepada para ketua RT maupun RW, sebagai garda terdepan yang turut serta mensukseskan programprogram pemerintah. “Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, maka ketua RT maupun Ketua RW me-
miliki andil didalam membantu Pemerintah menjalankan program untuk dilaksanakan,” jelas Idza. Salah satu upaya Pemerinha Kabupaten Brebes yang saat ini diterapkan adalah, upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai implementasi program tersebut, telah terbit Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2013 tentang Pelimpahan jenis-jenis perijinan kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes, melalui program
PNS NETRAL PNS Diminta Netral BREBES - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Brebes mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subiyanto-Hatta Radjasa pada Pilpres 2014. Deklarasi ini diikuti pengurus MPC dan PAC Pemuda Pancasila. mereka bersepakat memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut satu dinilai lebih berkomitmen dalam membangun bangsa. “Keputusan kami mendukung tersebut diambil setelah ada intruksi, garis komando organisasi dari Provinsi dan Pusat, satu suara sebagai bentuk sukarelawan dan tidak berambisi memiliki kepentingan apapun, namun dukungan yang dilandasi semangat ingin memiliki pemimpin yang mampu bisa merubah bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan disegani oleh bangsa lainnya,” tandas Ketua MPC PP Brebes, Wahyudin Nooraly. Goyud berharap agar pelaksanaan Pilpres jujur dan mertabat. Pihaknya mengingatkan kepada para PNS dilingkungan Pemkab Brebes untuk bersikap netral dan berharap tidak ada mobilisasi meski kepala daerah saat ini adalah ketua pemenangan salah satu capres untuk tingkat Kabupaten Brebes. “Kami berharap agar jangan ada politisasi birokrasi di Brebes, kami akan memantaunya. Pihak terkait, seperti Panwaslu juga harus bekerja secara profesional sesuai aturan main,” katanya. (ism) M SAEKHUN/RATEG
SEMINAR OJK - Ikuti seminar sosialisasi UU Otoritas Jasa Keuangan, yang dilaksanakan IMTB.
IMTB Gelar Sosialisasi OJK
TEGUH SUPRIYANTO/RADAR BREBES
SAMPAIKAN ARAHAN - Kepala UPTD Pendidikan didampingi Camat Tonjong menyampaikan arahan dalam pelatihan Implementasi Kurikulum 2013.
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 TONJONG - Dalam rangka pelaksanaan kurikulum 2013, berbagai pelatihan digelar untuk pembekalan para guru agar dalam pelaksanaan di sekolah yang sekarang tengah berjalan bisa berjalan lancar sesuai harapan. Hal ini seperti dilakukan UPTD Pendidikan Kecamatan Tonjong, dengan menggelar Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 dengan sasaran guru Kelas I, II, IV dan V, bertempat di SDN Tonjong 01 Kecamatan Tonjong. Pelatihan guru sasaran Kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah dasar ini diikuti sejumlah 188 guru. Diselenggarakan oleh LPM (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan), berjalan selam 5 hari, di pandu langsung oleh Tim dari LPMP sejumlah dua orang instruktur Nasional. Kuwat Slamet SPd Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tonjong yang juga Ketua Panitia Tempat Penyelenggara Kegiatan mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan segera, karena dalam kegiatan belajar mengajar Tahun 2014 Kurikulum 2013 sudah berjalan. “Untuk itu, para guru agar segera membekali diri agar nantinya bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai apa yang telah digariskan oleh kurikulum tersebut,” ungkapnya, Selasa (24/6). Sejumlah materi yang akan disajikan kepada para peserta pelatihan diantaranya, Rasional dan Elemen Perubahan Kurikulum 2013, strategi implemmentasi kurikulum, pendekatan pembelajaran Tematik Terpadu, Saintifik dan Penilaian Autentik serta lainnya yang terkandung dalam kurikulum 2013. “Untuk itu, diharapkan guru agar bisa mengikuti implementasi ini dengan baik. Sehingga nantinya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik bisa berjalan sesuai harapan, untuk mencetak anak didik yang cerdas secara intlektual dan berkarakter,” terangnya. Sementara Achmad Tarmudi salah satu instruktur Tim Teknis LPMP mengatakan bahwa pelaksanaan di Kecamatan Tonjong ini merupakan TPK (Tempat Penyelengara Kegiatan) putaran ke 4. “Melalui pelaksanaan pelatihan ini, akan membantu para guru didalam penerapan kurikulum 2013, sehingga akan berjalan sukses,” ucapnya. (pri)
Daerah, Pengasuh Ponpes, dan Guru Madin. Khususnya didalam menjaga kondusifitas lingkungan terutama menjelang pelaksanaan pesta Demokrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang. “Keberadaan para Imam Masjid, Dai, Pengasuh Ponpes, dan Guru Madin ditengah masyarakat, diharapkan mampu meredam suasanya yang tidak diinginkan,” harap Bupati. Selain Kecamatan Bumiayu, kegiatan yang sama juga dilaksanakan di Kecamatan Paguyangan. (pri)
279 Desa Nihil Forum Anak
(0283) 3287503
PELATIHAN
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). “Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pada gilirannya akan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, efektif, mudah dan murah. Disini peranan ketua RT maupun RW sangat diharapkan, dengan membantu warga yang membutuhkannya,” terang Idza. Hal yang sama juga disampaikan Bupati dihadapan para Imam Masjid (Mushola), Dai
UNTUK memberikan pemahaman dan informasi yang utuh, terkait pengetahuan, tujuan dan urgensi dibentuknya Undan-undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Ikatan Masyarakat Tegal Brebes (IMTB), menggelar seminar sosialisasi UU OJK dengan tema ‘OJK, antara harapan dan tantangan dalam melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat’. Selain dihadiri anggota IMTB, kegiatan seminar Sosialisi UJK juga dihadiri Ketua DPP IMTB IMTB Ahmad Tarkalil ST, Pembina IMTB dr H Abdal Hakim Toharo MARS, Kepala OJK Tegal AY Eka Putra BAC SE MHum, serta Kepala Cabang BNI Tegal Himawan dari OJK Tegal dan dari akademisi UPS Tegal Dr Roberto Akyuwen. Ketua Umum IMTB, Achmad Tarkalil ST, mengatakan, IMTB adalah sebuah organisasi primordial ayau kedaerahan yang mempunyai tujuan membangun talisilaturahmi antar generasi untuk kemajuan daerah dengan visi ‘bersama masyarakat daerah membangun Bangsa Dan Negara’. Besar harapan kita, kehadiran IMTB mampu memberikan harapan dan manfaat tersendiri buat masyarakat sekitar ataupun masyarakat perantau yang berasal dari Tegal dan Brebes. Hal ini bisa dirasakan langsung oleh anggota IMTB yang ada di perantauan, utamanya di Jakarta dan sekitarnya ketika Pemda DKI akan memberlakukan Perda tentang Pa-
jak Warung atau Warteg. Kita berhasil memberikan advokasi warga Tegal sampai ke Komnasham, hingga akhirnya pajak warteg batal diterapkan. Menurut Tarkalil, elama ini bank bangkrut bukan karena kalah bersaing tetapi karena aji mumpung (moral hazard, red) oleh pemilik atau atau pengelola bank-nya. Data sejak 1990-an hingga saat ini, bank umum atau bank perkreditan rakyat yang ditutup meninggalkan ‘surat wasiat’ sama, yaitu penyalahgunaan oleh pemilik atau pengurus bank. Padahal, pengawas bank kian hari kian ketat. Juga cenderung tidak memberi ruang yang longgar bagi bisnis operasional bank. Namun, kegagalan bank masih saja berlangsung dan meledak ketika terjadi guncangan dipasar keuangan. “Atas dasar itulah kami bekerjasama dengan OJK untuk melaksanakan kegiatan seminar sosialisasi UU OJK,” kata Tarkalil. Dijelaskan Tarkalil, satu hal yang harus dihindari adalah intervensi politik dalam pengawasan dan pengaturan bank. Jangan sampai penyehatan bank jadi barang dagangan untuk politisasi sesaat. Sebab, jika politik terus masuk dalam pengawsan dan pengaturan bank, sesungguhnya kita sedang menggali sumur tanpa dasar dalam menyehatkan bank yang perlu dana tidak sedikit. Jadi, setidaknya seluruh elemen masyarakat mendukung terciptanya OJK yang
independen, berkarakter dan mampu menutup kelemahan pengawasan yang selama ini terjadi saat pengawasan berada di Bank Indonesia. Lebih dari itu OJK harus didorong ‘Karakter’ dan sosoknya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jangan sampai belum bekerja sudah ada lemparan bom dengan maksud menimbulkan ketidakpercayaan kepada lembaga OJK itu sendiri. “Kami harapkan dengan adanya seminar ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengetahuan, dan penguatan pengawasan perbankan di Tegal, Brebes dan sekitarnya,” jelasnya. (m saekhun)
BREBES - Mimpi Pemkab Brebes untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) secara maksimal masih jauh dari harapan. Selain mengalami penurunan peringkat dari Madya ke Pratama di tahun ini, instrumen pendukung terwujudnya Kabupaten Layan Anak juga masih belum dipenuhi. Misalnya, dari 297 desa dan kelurahan, baru 18 yang sudah memiliki Forum Anak. Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE yang mewakilkan kepada Kepala BKBPP Kabupaten Brebes, Drs H Chambali menyampaikan, saat ini memang baru ada 18 forum anak desa yang telah dibentuk, sedangkan 279 desa/kelurahan belum terbentuk. Pihaknya berencana akan membentuk forum anak di seluruh desa secara bertahap selama 5 tahun ke depan. Tidak hanya pembentukan forum anak di desa, komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Layan Anak, juga memerlukan dukungan faktor lain. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah di Kabupaten Brebes. Hak anak meliputi hak hidup, tumbuh kembang, per-
lindungan, dan partisipasi mutlak dipenuhi. “Perlu ada program yang terintegrasi dengan komitmen semua pihak, sehingga diharapkan SKPD pengampu kebijakan anak saling bekerjasama dan mencari strategi cara terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Brebes,” harapnya dalam kegiatan review program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Aula Pemkab Brebes, Selasa (24/6). Dalam kegiatan yang dihadiri unsur SKPD, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan dokter Indonesia (IDI), Camat, organisasi masyarakat, TP PKK, Forum Pendamping Anak, Forum Anak Brebes itu, menghadirkan sejumlah pengkaji. Kepala Bappeda Brebes, Ir Djoko Gunawan MT, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, BKBPP Brebes, Dra Rini Puji Astuti serta Armunanto dari Unicef Indonesiwa. Djoko menekankan, KLA perlu pelibatan semua pihak sesuai porsinya. Disdukcapil dan Catatan Sipil perlu menaikkan cakupan akte kelahiran agar semua anak 0-18 tahun memiliki akte. Begitu juga, Dinas Pendidikan juga harus menaikkan APK PAUD. (ism)
ISMAIL FUAD/RADAR BREBES
GELAR RAKOR - Pemkab Brebes menggelar Rakor, untuk mewujudkan program Kabupaten Layak Anak.