Page 13

KABUPATEN TEGAL

SABTU 22 FEBRUARI 2014

13

RADAR TEGAL

SATPOL

MUHAMAD FATKHUDIN/RADAR SLAWI

TERTIBKAN - Satpol PP menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) di sejumlah lokasi di Kota Slawi.

JelangPemilu,SatpolPPTertibkanAPK SLAWI - Menjelang hajatan Pemilihan Umum tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tegal menertibkan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) disejumlah jalan protokol Kota Slawi dan sekitarnya, Rabu (19/2). Pasalnya, pemasangan dan penempatan APK tersebut melanggar aturan. Sebanyak dua tim diturunkan untuk menyisir sejumlah jalan protokol dan ruang publik diantaranya Jalan Dr Soetomo, Jalan Gajah Mada, Jalan KS Tubun, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Jendral Sudirman dan beberapa area di Kota Slawi. Dalam penertiban itu, Petugas Satpol PP dibantu oleh sejumlah anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Tegal. Kepala Satpol PP Kabupaten Tegal Zaenal Arifin SH MM melalui Kepala Seksi Operasi dan Penindakan (Opsdak) Pekik Yulianto SIP mengatakan penertiban APK mendasari peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampaye, Perda tibum Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 tahun 2013 tentang Pemasangan APK Pemilu di Kabupaten Tegal. “APK yang kami copot yang menyalahi aturan dan tidak berijin,” katanya. Menurut Pekik, sesuai aturan, APK dilarang dipasang didepan kantor pemerintahan, tempat ibadah, sekolah dan fasilitas umum lainnya seperti ruang publik, jembatan dan lainnya. Pemasangan APK juga dilarang dipaku, diikat atau menempel dipohon. “APK harus dipasang berdiri sendiri diatas tanah dengan menggunakan tiang. Jika melanggar seperti menempel pohon, ya kami copot,” ujarnya. Bahkan, lanjut Pekik, banyak atribut yang pemasangannya membahayakan. Seperti atribut bendera Parpol dipasang nyaris menempel pada kabel listrik milik PLN. Ada juga yang dipasang dipucuk pohon yang menjulang tinggi. “Mestinya tim kampanye tidak asal pasang. Jika kayunya patah dan menimpa orang itu kan bisa timbul masalah,” tegasnya. (muh)

BANTUAN

MUHAMAD FATKHUDIN/RADAR SLAWI

SALURKAN BANTUAN - Relawan PMI menyalurkan bantuan untuk korban banjir Wotgalih, Kecamatan Jatinegara.

PMI Salurkan Bantuan Korban Banjir JATINEGARA - PMI Kabupaten Tegal kembali menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam. Bantuan kali ini diberikan kepada warga yang terkena bencana banjir di Desa Wotgalih Kecamatan Jatinegara. Paket bantuan PMI yang disalurkan berupa beras 90 kilogram dan puluhan dus mie instan diserahkan oleh relawan PMI, Taryono mewakili Ketua PMI Kabupaten Tegal. Ketua PMI Kabupaten Tegal Haji Iman Sisworo melalui stafnya Taryono mengatakan penyerahan bantuan dilakukan diluar TKP/ lokasi bencana. Hal itu karena, jalan menuju lokasi bencana kondisinya rusak dan tidak bisa dilalui kendaraan. “Belum lagi jarak dari tempat penyerahan bantuan ke TKP kurang lebih 4km. Namun warga dengan senang hati tetap datang untuk menerima bantuan di tempat yang ditentukan,” katanya. Mewakili warga, Kepala Desa Wotgalih Tarmojo menyampaikan terima kasih atas respon dan kepedulian PMI dengan memberikan bantuan kepada waraganya yang tertimpa bencana banjir. “Terimakasih kepada PMI atas bantuannya. Saya juga menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran sungai untuk selalu waspada barangkali terjadi banjir susulan,” ungkapnya. Sebelumnya kejadian banjir bermula pada Minggu (16/2), dimana wilayah wotgalih diguyur hujan lebat. Warga yang mayoritas petani sebagian melakukan aktifitas seperti biasa dan sebagian tetap tinggal dirumah. Hujan hari itu tidak seperti biasanya, hujan sangat lebat hingga sore. Menurut penuturan Kades Wotgalih Tarmojo sungai Logeni yang lebarnya sekitar 3 meter meluap sejak pukul 15.00 WIB. Mengetahui situasi itu, warga diperintahkan bersiap-siap mengungsi bila terjadi luapan banjir yang besar. Pada pukul 18.00 warga Dukuh Karangsari yang tinggal di bantaran sungai logeni mulai mengungsi di SDN Wotgalih 3, diperkiran ada 60 jiwa mengungsi. (muh)

Anggaran BPJS Butuh Rp 25 Miliar SLAWI - Pemkab Tegal membutuhkan biaya sekitar Rp 25 miliar untuk membayar premi warga miskin dan rentan miskin dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kepala Bappeda Kabupaten Tegal Ir Suharmanto mengatakan rancangan biaya sebesar itu untuk mengcover warga miskin dan warga rentan miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ”Peserta jamkesda/jamkesmas yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN yaitu sebanyak 660.939 orang. Sedangkan warga rentan miskin sebanyak sekitar 61.000 orang dan warga miskin 37.000 orang,” ujar Harmanto didampingi Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Dessy Arifianto saat berkunjung ke Bojong. Suharmanto menjelaskan warga rentan miskin sangat rentan terkena dampak, apabila terjadi gejolak ekonomi/ sosial. Karena itu, mereka harus dilindungi lewat jaminan kesehatan. Adapun premi yang harus dibayar per bulannya sebesar Rp 19.225 per orang. Suharmanto menegaskan, besaran biaya Rp 25 miliar masih sebatas rencana yang masih perlu dimatangkan. Selain itu, perlu jalinan komunikasi dengan instansi terkait, terutama dengan legislatif karena berkaitan dengan alokasi ABPD. ”Untuk saat ini kita fokuskan sosialisasi kepada warga yang sudah terdaftar di JKN, yaitu mereka para peserta jamkesmas/jamkesda,” lanjutnya. Terpisah, Kasi Pemerintahan Desa Tembongwah Kecamatan Balapulang Karomallah mengatakan, saat ini banyak

MUHAMMAD FATKHUDIN/RADAR SLAWI

SAMBUTAN - Kepala Bappeda Kabupaten Tegal Ir Suharmanto sedang memberikan sambutan pada Musrenbang Bojong.

warganya yang belum tahu informasi tentang BPJS. Karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak, alangkah baiknya program ter-

Dana PDPM 100 Juta Per Desa SLAWI - Pemerintah Kabupaten Tegal untuk anggaran tahun 2014 meluncurkan program yang mengadopsi dari sistem PNPM yaitu Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM). Setiap desa/kelurahan mendapat alokasi Dana PDPM sekitar Rp 100 juta. Menurut Kabid Perencanaan dan Penganggaran Program Bappeda Kabupaten Tegal Drs A. Uwes Qoroni MT dalam penjelasannya bahwa latar belakang dari kegiatan ini adalah bahwa Kabupaten Tegal memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja di desa. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Mulai Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Tegal mencanangkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM). PDPM merupakan program unggulan untuk mempercepat tercapainya visi dan misi Pembangunan Kabupaten Tegal yang mengadopsi mekanisme program PNPM Mandiri. Ia juga menjelaskan bahwa PDPM memusatkan kegiatan di tingkat desa. Setiap desa disediakan dana kegiatan sebesar Rp.100.000.000. Dalam pelaksanaan PDPM peran serta masyarakat sangat dominan dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelestarian kegiatan yang dibantu pendamping PD PM untuk membantu masyarakat yang dituangkan dalam RPJM-Des. Program PDPM di-

sebut bisa secepatnya disosialisasikan kepada warga. ”Dari pengalaman, ada beberapa program kesehatan misalnya jampersal yang terlambat disosialisasi-

kan kepada warga. Sekarang jampersal sudah tidak berlaku dan ada program baru lagi, tetapi sosialisasi belum sampai ke warga desa,” ungkapnya. (muh)

Sosialisasi Pemilu Siswa SMA

Tujuan umum PDPM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat di dusun dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan,” Drs A. Uwes Qoroni MT MUHAMMAD FATKHUDIN/RADAR SLAWI

laksanakan dibawah binaan bupati, wakil bupati, DPRD, sekretaris daerah dan dinas Instansi terkait. “Tujuan umum PDPM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat di dusun dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan,” jelasnya. Terkait dengan PDPM Drs A. Uwes Qoroni menjelaskan bahwa keluaran program ini diharapkan akan terjadi peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelestarian. Terlembaganya system pembangunan partisipatif di desa dan antar desa. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PDPM bagi masyarakat. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar dusun dalam pengelolaan pembangunan. “Sasaran PDPM meliputi seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tegal,” ungkapnya. Drs A. Uwes Qoroni menambahkan bahwa kegiatan yang didanai dari PDPM adalah pembangunan/perbaikan infrastruktur sarana prasarana publik skala kecil (sarpras air bersih, jalan setapak, got/drainase, rehab jembatan gantung, tiang listrik dan sarpras ekonomi. (muh)

SOSIALISASI - Pemateri sedang memperagakan tatacara mencoblos pada pemilu legislatif ke siswa SMA/SMK.

SLAWI - Tren angka golput dari beberapa Pemilu belakangan semakin meningkat, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal melalui relawan demokrasinya lebih mengintenskan sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilu 2014. Salah satu sasaran untuk sosialisasi tersebut yaitu pemilih pemula di tingkat SMA. Koordinator relawan demokrasi dari segmentasi pemilih pemula Husni, Jum’at (21/2) kemarin terjun ke SMK NU Slawi untuk memberikan wawasan terkait pelaksanaan Pemilu dan cara menjadi pemilih yang baik. “Tujuan kita mengadakan sosialisasi kepada siswa SMA itu untuk mengurangi angka golput yang ada. Kita juga ingin mendidik para siswa agar mulai muncul kesadaran berpolitiknya,” ungkap Husni. Di depan sekitar 300 siswa

SMK NU Slawi yang ikut dalam sosialisasi tersebut, Husni mensinyalir kesadaran politik bagi pemilih pemula bakal semakin meningkat. Hal itu dibuktikan dengan antusiasme yang ditampilkan oleh para siswa tersebut. Dengan itu, angka golput pun diharapkan bisa semakin menurun. “Mereka antusias ikut sosialisasi. Banyak yang tanya, terutama seputar DPT (daftar pemilih tetap). Bagi mereka yang sudah punya KTP tapi belum terdaftar di DPT, kita arahkan untuk melaporkan ke RT setempat biar diurus,” lanjutnya. Disinggung terkait keapatisan dari para pemilih dalam Pemilu 9 April mendatang akibat kepercayaan kepada para caleg yang kian memudar. Relawan demokrasi memiliki strategi untuk menanggulangi keapatisan tersebut. Yakni dengan mengajak pemilih untuk mengakses langsung

di website KPU Pusat agar melihat visi dan misi dari setiap caleg yang akan bertarung dalam gelaran Pileg nanti. “Kita mengajak pemilih itu untuk melihat visi dan misi para caleg. Jadi mereka bisa menilai sendiri agar tidak salah memilih,” kata Husni. Semakin mendekati pelaksanaan Pemilu, kata dia, KPU bersama relawan demokrasi akan semakin sering terjun ke lapangan guna mensosialisasikan tentang Pemilu. Baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat umum. “Secara bergiliran kita akan terus datangi sekolah-sekolah dan masyarakat agar Pemilu nanti bisa lebih baik dari sebelumnya,” imbuhnya. Peserta siswa SMK NU untuk acara sosialisasi Pemilu tersebut Dwi safitri (17) mengatakan materi sosialisasi yang disampaikan oleh relawan demokrasi cukup mudah dipahami. Kebingungan seputar Pemilu yang selama ini menghantui para siswa pun kini bisa terpecahkan. “Kebanyakan tanya soal DPT. Soalnya masih pada bingung. Tapi sekarang sudah paham karena sudah dijawab sama relawan demokrasi,” kata siswa kelas XII ak ini. Dari sosialisasi tersebut, kata dia, para siswa juga diminta relawan demokrasi untuk menularkan pengetahuannya tentang Pemilu kepada siswa lain dan lingkungan tempat tinggalnya agar kesadaran untuk menggunakan hak pilih semakin meningkat. “Setelah kita pilih nanti, harapannya para pemimpin terpilih itu bisa mengemban amanah dan bekerja untuk rakyat. Jangan korupsi lagi,” harapnya. (muh)

Radar Tegal 22 feb 2014  

Radar Tegal 22 feb 2014

Radar Tegal 22 feb 2014  

Radar Tegal 22 feb 2014

Advertisement