Page 1


Majalah INOVASI ISSN: 0917-8376 Volume 13/XXI/Maret 2009 No. Hal EDITORIAL Pemilu dan Kedewasaan Berdemokrasi (Murni Ramli)

1

TOPIK UTAMA 1.

Menuju Pemilu yang Efisien dan Efektif

(Nurfrans Wira Sakti & Erkata Yandri)

2.

Bisakah Pemerintahan Hasil Pemilu 2009 Lebih Ramping, Efisien dan Gerak Cepat Dengan Integrated Project Management (Erkata Yandri)

3

9

IPTEK & INOVASI 1.

Kerentanan Masyarakat Pesisir Indonesia terhadap Perubahan Iklim Laut (Agus Supangat)

2.

15

Alat Ukur Sederhana untuk Mengukur Kemiringan Bidang: Sebuah Inovasi dari Jawa Tengah (Tim Redaksi)

20

KESEHATAN 1.

Teknik Anterior Transpetrosal untuk Lesi pada Fossa Media dan Posterior: Studi

23

Literatur dan Diseksi Mikroanatomi (Agung Budi Sutiono, Takeshi Kawase, Takashi Horiguchi, Moh. Zafrullah Arifin, Beni Atmadja, dan Kahdar Wiriadisastra)

NASIONAL 1.

Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Azhar)

33

CATATAN RISET 1.

Hubungan Verba dan Partikel: Sudut Pandang Pembelajar dari Indonesia (Roni)

2.

Recruitment Network of Trainees to Japan in Indonesia - For Industrial Training and Technical Internship Program - (Lusiana Prabandari)

3.

51

Children’s Participation for Protection: Learning from Burmese Refugee Children (Galih Ramadhita)

4.

43

59

Public Debt Sustainability in Asian Emerging Market Economies (Muhammad Cholifihani)

66

5.

Mengamati Perubahan Gunung Api di Indonesia dengan Metode InSAR (Agustan)

72

6.

Genetic Transformation of the Wild Orchid Phalaenopsis Amabilis for Plant


Micropropagation (Endang Semiarti, Ari Indrianto, Azis Purwantoro, Sulastri Isminingsih, Nilo Suseno, Yasunori Machida, Shoko Kojima, Chiyoko Machida) 7.

78

Estimation for Elasto-Plastic Buckling Loads of Two-Way Single Layer Lattice Dome with Nodal Eccentricity Using Concept of Column Buckling (Eka Satria & Shiro Kato)

82

LIPUTAN 1.

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Nasional dan Swasembada Pangan yang Berkelanjutan (Subejo & Muhamad Nasrul Pradana)

2.

88

Laporan Hasil Studi Banding di Sentra Industri Belut, Kota Hamamatsu, Jepang (Dodik Kurniawan, Wempi Saputra, Yusuf Arif Setiawan, Nelfa Desmira)

Sisipan: Iklan Lomba Karya Tulis Industri Tepat Guna 2009 Tim Redaksi Inovasi Guidelines Penulisan Naskah untuk Inovasi Online

94


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

EDITORIAL

PEMILU 2009 DAN KEDEWASAAN BERDEMOKRASI Murni Ramli Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Japan E-mail:moernier@gmail.com

Pada tanggal 9 April 2009 kembali rakyat Indonesia menyelenggarakan pesta rakyat terbesar. Hingga tahun 2009, Indonesia tercatat telah menyelenggarakan sembilan kali Pemilu yang dapat dikatakan sebagai perjalanan panjang penerapan demokrasi yang telah dijalani oleh bangsa Indonesia. Pembahasan tentang Pemilu sebagai sebuah parameter untuk menilai penerapan demokrasi sebuah negara dapat dilakukan dengan sudut pandang yang beragam.

Apabila kita coba analisis dari sisi kuantitas partai peserta Pemilu, dapat dikatakan bahwa jumlah partai adalah sebuah hal yang relatif untuk menyimpulkan efisiensi dan efektivitas Pemilu. Berawal dari Pemilu pada masa Orla tahun 1955 yang diikuti sebanyak 30-an partai, terlihat kecenderungan perampingan partai peserta Pemilu pada masa Orba. Tercatat 10 partai politik berpartisipasi pada Pemilu 1971, yang kemudian mengerucut menjadi tiga partai dengan diberlakukannya UU No.3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golkar.Sejak saat itu, Golkar yang disebut-sebut sebagai partainya PNS, mendominasi perolehan suara.

Penyederhanaan jumlah partai peserta Pemilu menjadi tiga saja selama beberapa periode dapat dikatakan efisien dari segi biaya administrasi penyelenggaraan Pemilu, tetapi menjadi

relatif

demokratis apabila dilihat dominasi suara Golkar yang berlanjut hingga Pemilu 1997. Dengan kata lain, efisien dari segi pembiayaan tidak selalu dapat disejajarkan dengan pelaksanaan demokrasi yang bersih. Pembatasan tiga partai di negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, dapat dikatakan sebagai pelaksanaan demokrasi yang ‘tertekan’.

Gelombang reformasi pada era 1997-1998 mendorong terurainya simpul-simpul keinginan untuk berbicara, berkelompok, berpartai, dan berpolitik, yang menyebabkan lahirnya 141 partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM pada tahun 1999. Dari keseluruhannya hanya 48 partai yang terseleksi sebagai partai peserta Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004 kembali terjadi perampingan jumlah partai peserta Pemilu, yaitu sebanyak 24 partai. Dan pada Pemilu 2009 kali ini, terdapat 38 partai yang tersaring untuk mengikuti Pemilu dari sebanyak 73 partai yang mendaftar.

Peningkatan jumlah peserta Pemilu sejak masa reformasi dapat diinterpretasikan sebagai sebuah semangat dan keinginan rakyat untuk berpolitik yang semakin tinggi. Tetapi fluktuasi yang ada dan besarnya jumlah partai yang tidak terseleksi juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk keinginan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

1


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

berpolitik yang belum dewasa. Kedewasaan berpolitik yang dimaksudkan di sini adalah partisipasi rakyat dalam bidang politik yang didasari kepada sebuah keinginan untuk memberikan kontribusi yang baru dan dengan visi dan misi yang mengedepankan pembaharuan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan pembangunan bangsa yang lebih memihak kepada rakyat. Dengan kata lain, Pemilu tidak saja merupakan pengejawantahan demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi sebagai sebuah bangsa yang memegang tinggi nilai-nilai kearifan, Pemilu harus mengedepankan nilai moral dalam berpolitik yang ditunjukkan oleh partai-partai yang terlibat. Banyak partai politik yang secara alami hilang atau tersingkir dari proses seleksi karena tidak membawa dan memiliki konsep, visi, dan misi yang signifikan.

Inovasi kali ini mengangkat tema Pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi dengan paparan dan usulan efisiensi dan efektivitas Pemilu melalui Key Performance Indicator, yang mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. Tulisan terkait adalah perlunya perbaikan pendekatan percepatan pembangunan di daerah melalui Integrated Project Management, yang dapat menjadi salah satu model untuk menyusun rencana pembangunan yang sejalan dengan otonomi daerah oleh wakil-wakil terpilih dalam Pemilu 2009.

Seperti biasa, artikel-artikel terkait bidang iptek, hukum, kesehatan, dan humaniora juga melengkapi edisi kali ini. Bersinergi dengan pelaksanaan Temu Ilmiah PPI Jepang Wilayah Chubu yang berlangsung pada tanggal 21 Maret 2009, edisi kali ini juga diperkaya dengan tulisan-tulisan ilmiah yang kami tampilkan dalam Rubrik Catatan Riset. Pemunculan rubrik ini sebagai langkah awal INOVASI ONLINE menuju Jurnal Ilmiah Terakreditasi.

Liputan Seminar on Agricultural Science (SAS-2009) yang diselenggarakan oleh Indonesian Agricultural Science Association (IASA) Pusat Jepang bekerjasama dengan KBRI Tokyo dan Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), yang mengangkat tema Pemanfaatan Sumber Daya Nasional dan Swasembada Pangan yang Berkelanjutan, mengisi Rubrik Liputan disertai dengan Laporan Kunjungan Tim Working Group for Technology Transfer (WGTT) dan KBRI Tokyo, Atase Perindustrian ke Industri Kecil dan Menengah di bidang perikanan yang berlokasi di daerah Hamamatsu, Jepang.

Selamat membaca.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

2


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

UTAMA MENUJU PEMILU YANG EFISIEN DAN EFEKTIF Nufransa Wira Sakti Graduate School of Society and Modern Science, Niigata University, Japan E-mail: franns1108@yahoo.com

Erkata Yandri Solar Energy Research Group - Dept. Vehicle System Engineering Faculty of Creative Engineering - Kanagawa Institute of Technology, Japan E-mail: erkata_yandri2003@yahoo.com

1.

Pendahuluan

1.1. Sekilas Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 Pasca reformasi 1998, Indonesia telah melaksanakan dua kali Pemilu, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2004 dan akan menyelenggarakan pemilu yang ketiga pada tahun 2009. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai dari 148 partai yang mendaftar, dan Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai dari 200 partai yang mendaftar. 34 partai ditambah 6 partai lokal di Aceh dari 66 partai yang mendaftar akan bertarung pada Pemilu 2009. Pada pemilu 1999 diperebutkan 500 kursi DPR dan pada saat itu PDI-P keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 33.8% atau berhak atas 153 kursi di DPR. DPR hasil Pemilu 1999 masih memberikan kursi secara otomatis kepada TNI sebanyak 38 kursi. Walaupun keluar sebagai partai pemenang, PDI-P hanya berhasil menempatkan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden akibat kekuatan yang digalang oleh Poros Tengah yang digagas oleh Amien Rais yang berhasil mendudukkan Abdul Rahman Wahid sebagai Presiden. Abdul Rahman Wahid akhirnya dilengserkan pada tahun 2001 oleh kekuatan Poros Tengah dan akhirnya kursi Presiden dikembalikan kepada Megawati. Hamzah Haz yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat diangkat sebagai Wakil Presiden. Pemilu 2004 dimenangkan oleh Partai Golkar yang mendapatkan 21.6% suara dengan 127 kursi dari 550 kursi yang disediakan. Sesuai dengan hasil agenda kesepakatan reformasi, maka TNI sudah tidak mempunyai kursi lagi di DPR. Berbeda dengan Pemilu 1999, Pemilu 2004 juga menerapkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan terobosan baru dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Pasangan Soesilo Bambang Yoedoyono Muhammad Jusuf Kalla akhirnya berhasil menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden setelah pada putaran kedua berhasil mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri – Hasyim Muzadi dengan perbandingan suara 60.9 % : 39.1% [KPU, 2004].

1.2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu 2009 Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh suatu badan resmi yang bernama Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU. Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis pasca reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat, yang dilantik tanggal 23 Oktober 2007 [KPU, 2008]. Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemilu, maka KPU mempunyai misi, yaitu: 1). membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum, 2). Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

3


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab, 3). meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif, 4). melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5). meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis [KPU, 2008]. Sedangkan tanggung jawab KPU secara khusus mencakup: 1). menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh tahapan Pemilu; (2) menentukan apakah partai politik dan para calon memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu; (3) menentukan batas-batas daerah pemilihan; (4) menetapkan alokasi kursi dalam daerah pemilihan; (5) mengesahkan dan mengumumkan hasil Pemilu. KPU pada tingkatannya yang berbeda didukung oleh sekretariat yang merupakan pegawai negeri sipil di daerah mereka masing-masing. Ada dua tahapan pemilihan yang dilalui pada Pemilu 2009, yaitu pada bulan April diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota legislative (DPR) dan awal Juli dilaksanakan pemilihan langsung pasangan Presiden dan Wakil Presidien. Pemerintah, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menyiapkan berbagai macam perangkat baik hukum, aturan main maupun fasilitas yang diperlukan untuk berlangsungnya pesta demokrasi tersebut. Sosialisasi kepada masyarakatpun dilakukan secara berkala baik di dalam maupun luar negeri [KPU, 2008].

2.

Permasalahan

Seperti layaknya sebuah hajatan besar, panitia dan orang-orang yang berkepentingan dengan Pemilu sibuk serta menyiapkan dirinya masing-masing. Ada empat stakeholder yang mempunyai peranan cukup besar dalam Pemilu di Indonesia, yaitu Pemerintah (yang diwakili oleh KPU dan KPUD), Partai Politik (sebagai peserta Pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu, sebagai institusi yang mengawasi jalannya pemilu), dan masyarakat (sebagai pemilih). Tiga elemen pertama harus melakukan koordinasi dan kerja sama agar masyarakat sebagai stakeholder utama merasakan sebuah pesta rakyat yang dapat berlangsung dengan sukses dan aman dengan kualitas dan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebenarnya yang terkandung dalam misi KPU tersebut. Beranjak dari hal itulah, maka artikel ini mencoba membahas secara singkat apa yang sudah dicapai KPU selama ini dan perbaikan apa seharusnya yang akan dilakukan agar pencapaiannya menjadi lebih baik dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Sesuai dengan judul artikel ini, maka titik berat pembahasan lebih kepada keefisienan dan keefektifan dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Berbicara tentang efisien dan efektif tentu tidak jauh-jauh dari masalah sumber daya yang dihabiskan dan hasil yang dicapai. Sumber daya utama berjalan pemilu adalah dana atau biaya itu sendiri. 3.

Analisa Anggaran dan Key Performance Indicator (KPI) untuk Pemilu

3.1. Analisa Anggaran Pemilu Pelaksanaan sistem pemilu yang dianut setelah reformasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai perbandingan, dana untuk pemilu 2004 adalah sebesar Rp. 55.909.579.616.000, yang berasal dari dua sumber, yaitu APBN dan APBD yang ditanggung oleh tahun anggaran 2003 dan 2004. Adanya tanggungan dari APBN dan APBD bisa dimengerti karena adanya KPU Pusat di Jakarta dan KPU Daerah yang berada di masing-masing daerah. Perbandingan dana pemilu dari APBN dan APBD adalah 12.5% berbanding 87.5%. Pemilu 2009 memerlukan dana sedikit di bawah dana pemilu 2004, yaitu sebesar Rp. 47.941.202.175.793, yang juga bersumber dari APBN dan APBD yang turun pada tahun 2008 dan 2009 dengan perbandingan 46.7% untuk APBN dan 53.3% untuk APBD, sebagaimana terperinci secara lengkap pada Tabel 1. Dengan asumsi tidak ada faktor non teknis yang melatar belakangi pembagian dana pemilu tersebut, maka presentasi antara APBD dan APBN tersebut dapat diduga sebagai proporsi alokasi tanggung jawab dana yang wajar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

4


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Tabel.1. Perbandingan dana Pemilu 2004 dan 2009 dari APBN dan APBD [KPU, 2008] Pemilu

2003 2004

2009

APBN

Anggaran

2004 Total 2008 2009 Total

APBD

Rp

%

APBN + APBD

Rp

%

Rp

%

2,373,603,768,000

12.5%

16,615,226,376,000

87.5%

18,988,830,144,000

100.0%

4,615,093,684,000 6,988,697,452,000 8,284,306,314,748 14,110,083,760,955 22,394,390,075,703

12.5% 12.5% 44.5% 48.1% 46.7%

32,305,655,788,000 48,920,882,164,000 10,326,576,850,000 15,220,235,250,000 25,546,812,100,000

87.5% 87.5% 55.5% 51.9% 53.3%

36,920,749,472,000 55,909,579,616,000 18,610,883,164,748 29,330,319,010,955 47,941,202,175,703

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Khusus untuk alokasi dana pemilu 2009 yang bersumber dari APBN, maka akan terlihat jelas pengeluaran yang dilakukan sesuai tahun pengeluarannya, seperti terlihat pada Tabel 2. Dari dana yang dikeluarkan oleh APBN sebesar Rp. 22.394.390.075.702, sekitar 37% diturunkan pada tahun 2008. Sisanya yang jauh lebih besar karena semakin mendekati pemilu, yaitu sebesar 63% diturunkan pada tahun 2009. Bila dianalisa per alokasi anggaran, maka dapat diketahui beberapa alokasi anggaran mempunyai persentasi yang sangat besar, seperti Komisi Pemilihan Umum (18.2%), Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (23.8%), Anggaran PPS (20.2%), dan Aggaran KPPS (19.7%), yang untuk semua alokasi anggaran tersebut sudah mencapai 82%, atau sebesar Rp. 18.357.156.507.428. Tabel.2. Alokasi dana Pemilu 2009 dari APBN tahun 2008 dan 2009 [KPU, 2008] No.

Alokasi Anggaran

1

Komisi Pemilihan Umum Logistik Tahapan dan penunjang Pemilu Jumlah 2,298,785,208,856 Komisi Pemilihan Umum Propinsi Logistik Tahapan dan penunjang Pemilu Jumlah 526,382,226,899 Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Logistik Tahapan dan penunjang Pemilu Jumlah 2,344,423,278,993 Anggaran PPK Anggaran PPLN Anggaran KPPSLN Anggaran PPS Anggaran KPPS Petugas Pemutakhiran data Pemilih Lain-lain

2

3

4 5 6 7

Total

2008 Jumlah Anggaran

2009 %

1,505,988,974,547 792,796,234,309

% (total)

2008 + 2009

Jumlah Anggaran

% (total)

Total

% (total)

65.5% 34.5% 27.7%

1,784,494,310,819

12.6%

4,083,279,519,675

18.2%

6.4%

793,905,341,375

5.6%

1,320,287,568,274

5.9%

437,672,700,000 43,884,000,000

28.3% 5.3% 0.5%

2,153,675,000,000

26.0%

2,978,527,058,760 367,678,800,000 143,520,000,000 11,748,000,000 2,379,150,000,000 4,418,101,650,000 479,483,900,000 753,474,700,000

21.1% 2.6% 1.0% 0.1% 16.9% 31.3% 3.4% 5.3% 100.0% 63.0%

5,322,950,337,753 805,351,500,000 187,404,000,000 11,748,000,000 4,532,825,000,000 4,418,101,650,000 958,967,800,000 753,474,700,000

23.8% 3.6% 0.8% 0.1% 20.2% 19.7% 4.3% 3.4%

380,852,226,899 145,530,000,000

1,397,938,594,949 946,484,684,044

72.4% 27.6%

59.6% 40.4%

479,483,900,000

5.8% 100.0% 37.0%

8,284,306,314,748

14,110,083,760,954

22,394,390,075,702

100.0%

Tabel.3. Perhitungan data serba-serbi data Pemilu [KPU, 2008] Perincian Pemilih terdaftar (eligible) Pemilih menggunakan hak pilih Pemilih tidak memilih Pemilih/TPS TPS KPPS/TPS KPPS Honor/KPPS Honor KPPS (total) Perhitungan Hasil Pemilu Legislatif

Perhitungan Hasil Pemilu Presiden (putaran -1)

Perhitungan Hasil Pemilu Presiden (putaran -2) Biaya Pemilu (total)

Unit suara suara suara orang / TPS TPS orang / TPS orang Rp / orang Rp tanggal mulai tanggal selesai hari tanggal mulai tanggal selesai hari tanggal mulai tanggal selesai hari Rp

Pemilu 1999 (estimasi)

0

7 0 0 0 7 Juni 1999 26 Juli 1999 50

0

Pemilu 2004 (aktual) 148,000,369 9 124,449,038 23,551,331

7 0 50,000 0 5 April 2004 5 Mei 2004 30 5 Juli 2004 26 Juli 2004 21 20 September 2004 4 Oktober 2004 14 55,909,579,616,000

Pemilu 2009 (rencana)

300 581,367 7 4,069,569 300,000 1,220,870,700,000 9 April 2009

8 Juli 2009

8 September 2009

47,941,202,175,703

Tabel 3 adalah kompilasi beberapa laporan KPU yang digunakan sebagai bahan analisa untuk KPI Pemilu dari pemilu 1999 (estimasi), pemilu 2004 (aktual) dan pemilu 2009 (rencana). Beberapa data dapat dikembangkan untuk mengontrol kualitas pemilu berdasarkan efektifitas dan efisiensinya. Untuk selanjutnya diperlukan langkah agar data-data tersebut dapat menjadi sebuah indikator guna mengevaluasi kinerja inti dari suatu organisasi. Indikator inilah yang Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

5


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

dijadikan KPI nantinya. Mengingat sulitnya mendapatkan data dari KPU secara langsung, data yang dapat dianalisa adalah data yang dipublikasikan di media dan situs resmi KPU.

3.2. Menentukan Key Performance Indicator (KPI) untuk Pemilu Kesuksesan suatu pemilu tergantung dari bagaimana mengimplementasikan suatu sistem yang sudah dirancang dari awal agar menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja, dalam merancang sistem tersebut banyak melibatkan pihak-pihak tertentu dalam bentuk suatu koordinasi yang erat mulai saat berlangsungnya suatu pemilihan dan sampai perhitungan suara selesai. Kesuksesan sebuah pemilu hanya bisa diukur dari apa-apa yang sudah ditetapkan atau direncanakan dari awal dan dibandingkan dengan apa yang sudah dicapai dalam pelaksanaannya. Sistem evaluasi ini harus mampu menghasilkan suatu kinerja yang efisien dan efektif. baik dalam prosesnya maupun dalam pemanfaatan sumber dayanya. Dalam pelaksanaannya, yang dimaksud dengan efisien adalah upaya mendapatkan hasil yang maksimal melalui penghematan pemakaian sumber daya. Sedangkan suatu kinerja akan berjalan efektif bila suatu aktifitas tujuannya tercapai dengan tepat. Untuk mengevaluasi suatu sistem, maka diperlukan beberapa parameter penting atau indikator tertentu. Parameter atau indicator ini disebut Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja kunci. KPI adalah alat yang tepat untuk mencapai maksud di atas. KPI bukanlah suatu alat observasi yang sederhana, tetapi mempunyai efek normatif yang sangat dalam, yang mampu membentuk perilaku organisasi dan mempengaruhi keputusan [Franceschini et al., 2007]. KPI harus dapat mengukur secara kualitas maupun kuantitas. KPI mewakili sejumlah pengukuran yang fokus kepada aspek kinerja suatu organisasi yang paling kritis untuk kesuksesan saat sekarang dan masa depan organisasi. Dengan adanya sistem pengukuran ini, konsep peningkatan yang berkesinambungan (continuous improvement) akan bisa dijalankan agar kualitas pelaksanaan pemilu meningkat dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Yang dimaksud dengan kualitas di sini diindikasikan dengan adanya peningkatan kualitas baik dari segi hasilnya maupun dalam segi biayanya. Untuk itu, akan dikaji sistem pelaksanaan pemilu melalui beberapa indikator kerja untuk mendapatkan pelaksanaan pemilu yang baik secara efektif dan efisien yang tanggung jawabnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, potensi peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu akan lebih tepat apabila dilakukan analisa terhadap KPU itu sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang proses kerja yang terjadi di KPU. Analisa secara umum, proses kerja KPU dapat dibagi atas persiapan, pelaksanaan, dan finalisasi pelaporan yang membutuhkan dana untuk melengkapi alat-alat pendukung pemilu dan menggaji orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam hal persiapan, mencakup dari persiapan struktur organisasi, administrasi, sampai ke alat-alat kelengkapan pemilu atau logistik. Dalam hal pelaksanaan tercakup di dalamnya mulai dari pengawasan pemilu sampai ke pengiriman data hasil pemilu ke pusat. Finalisasi dan pelaporan lebih banyak ke masalah pengolahan data akhir dan mengumumkan hasil pemilu. Semakin jelas ketiga proses utama tadi akan semakin besar pula peluang untuk menganalisa keefisienan dan keefektifan pelimu tersebut. Dari analisa angka-angka tersebut di atas akan timbul pertanyaan apakah dana yang telah dan akan dikeluarkan dapat dihemat untuk pemilu selanjutnya? Jika tidak ada evaluasi kenerja maka akan susah sekali menilai apakah susah baik atau belum. Evaluasi kinerja akan berjalan dengan baik jika sudah ada sistem kontrol manajemen di dalamnya. Berdasarkan sistem kontrol manajemen yang mendukung proses peningkatan yang berkesinambungan (continuous improvement atau kaizen dalam istilah yang dipakai oleh orang Jepang) maka jawabannya adalah bisa. Di dalam industri manufaktur dan jasa, prinsip ini sudah terkenal dengan istilah “cost reduction� (pengurangan biaya). Sudah pasti, tujuannya adalah untuk menambah nilai saing suatu produk atau jasa dalam harga. Dalam hubungannya dengan dana pemilu yang dikelola oleh KPU adalah dalam rangka mewujudkan salah satu misi penting KPU, yaitu: “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif�. Untuk dapat melaksanakan cost reduction tersebut, ada 8 (delapan) langkah yang harus dilakukan, yaitu: 1). Menyetujui keinginan untuk mengatur biaya melalui analisa rantai aktifitas yang ada, 2). Melakukan identifikasi biaya yang kritis dalam suatu rantai kegiatan, 3). Mengukur Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

6


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

biaya sekunder dan tertier (biaya tambahan) dalam suatu rantai kegiatan, 4). Mendefinisikan penggerak biaya utama dan selanjutnya mengembangkan beberapa pilihan strategi, 5). Mengurangi, merubah atau bahkan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang selalu menimbulkan efek biaya, 6). Mengimplementasikan suatu rencana tindakan yang merupakan suatu hal yang sangat kritis sekali dalam strategi suatu organisasi, 7). Selalu memonitor pencapaian dengan membandingkan antara rencana biaya tadi dengan hasil yang dicapai, 8). Memperluas jangkauan ke kegiatan yang lain dan tidak pernah berhenti untuk itu [Anklesaria, 2008]. Proses continuous improvement pada sistem pemilu hanya akan bisa dilakukan jika sudah mempunyai KPI. Dalam hal ini, KPI dapat bersifat biaya (untuk mengontrol biaya), bersifat waktu (untuk mengontrol kinerja berdasarkan waktu pencapaian), bersifat efisiensi atau efektifitas (untuk mengontrol pencapaian dari sesuatu yang sudah direncanakan). Syarat dari KPI ini adalah harus berprinsip SMART, yang merupakan singkatan dari: Specific (jelas dan tertentu), Measurable (terukur), Attainable (bisa dicapai), Realistic (tidak muluk-muluk tetapi harus menantang), Trackable (mudah untuk diikuti perkembangannya). KPI untuk KPU dengan mudah bisa dibuat dari pengembangan beberapa laporan dan data yang sudah ada. Tabel.4. Key Performance Indicator (KPI) untuk Pemilu Key Performance Indicator (KPI) Penggunaan hak pilih Golongan tidak memilih Biaya Pemilu / Pemilih berhak Waktu perhitungan legislatif / Juta suara Waktu perhitungan presiden (putaran 1) / Juta suara Waktu perhitungan presiden (putaran 2) / Juta suara

Unit % % Rp / suara hari / Juta suara hari / Juta suara hari / Juta suara

Pemilu 1999 n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Pemilu 2004 (aktual) 84.1% 15.9% 377,766 0.241 0.169 0.112

Pemilu 2009 n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Tabel 4 adalah beberapa perhitungan KPI dari memanfaatkan data yang berasal dari Tabel 3 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa KPI, seperti penggunaan hak pilih dan golongan tidak memilih yang mewakili KPI bersifat kualitas. KPI yang bersifat biaya dapat diwakili dengan biaya pemilu / pemilih berhak. KPI yang bersifat waktu diwakili dengan waktu perhitungan legislatif/ juta suara, waktu perhitungan hasil pemilihan presiden (putaran 1) / juta suara, dan waktu perhitungan hasil pemilihan presiden (putaran 2) /juta suara jika terjadi pemilihan presiden sampai dua kali putaran. Untuk Pemilu 2004, dapat diketahui bahwa pencapaian penggunaan hak pilih adalah 84.1% dengan golongan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 15.9%. Biaya yang dikeluarkan untuk satu suara adalah Rp. 377.766. Waktu yang diperlukan untuk menghitung sejuta suara pada pemilihan anggota legislatif adalah 0.241 hari. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menghitung sejuta suara pada pemilihan presiden putaran pertama adalah 0.169 hari dan 0.112 hari pada pemilihan presiden putaran kedua. Jika data yang tersedia semakin lengkap, maka KPI yang dipakai tentu akan semakin lengkap yang diharapkan semakin lebih terkontrol. Sebagai tambahan, khusus untuk KPI yang berhubungan dengan biaya, sangat disarankan sekali dengan melakukan koversi rupiah ke kurs mata uang asing yang lazim dipakai pada masa pelaksanaan pemilu tersebut. Begitu juga dengan KPI yang berhubungan dengan waktu, perlu dilakukan suatu konversi dengan teknologi yang ada dan dipakai pada saat itu. Hal ini dimakasudkan agar penilaian lebih bersifat fair, akurat dan tidak bias. 4.

Kesimpulan

KPU sebagai pemegang tanggung jawab pelaksanaan pemilu, belum begitu fokus dalam mewujudkan salah satu misinya, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif. Hal ini ditandai dengan belum adanya suatu mekanisme sistem kontrol berdasarkan dari evaluasi kinerja yang sudah ada dari pemilu-pemilu sebelumnya. Efisiensi dan efektif hanya dapat dilakukan melaui suatu sistem yang terukur dan berkelanjutan. Sistem itu harus mempunyai KPI agar lebih terkontrol untuk mencapai perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Dari data-data pemilu yang dimiliki oleh KPU, baik yang mempunyai dimensi unit waktu, kuantitas, dan biaya, sebenarnya tidak sulit dalam mewujudkan misi tersebut. Sayang sekali data untuk Pemilu 1999 tidak lengkap sehingga tidak dapat dipakai sebagai bahan analisa

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

7


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

dengan baik. Sebaiknya KPU tidak perlu takut mempublikasikan datanya sehingga dapat dimanfaatkan oleh yang berkepentingan untuk perbaikan KPU ke depannya. Kebiasaan mengevaluasi kinerja untuk setiap pelaksanaan pemilu akan memberikan tantangan bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya yang lebih efektif dan efisien, baik dalam hal waktu, biaya, maupun kualitasnya. 5. 1. 2. 3.

Daftar Pustaka Franceschini, Fiorenzo., Galetto, Maurizio., Maisano, Domenico., Management by measurement : Designing Key Indicators and Performance Measurement Systems, Springer, 2007 Anklesaria, Jimmy., Supply Chain Cost Management: The AIM & DRIVE process for Achieving Extraordinary Results, AMACOM: American Management Association, 2008 Komisi Pemilihan Umum – Republik Indonesia, situs resmi KPU : http://www.kpu.go.id

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

8


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

UTAMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN INTEGRATED PROJECT MANAGEMENT Erkata Yandri Solar Energy Research Group - Dept. Vehicle System Engineering Faculty of Creative Engineering - Kanagawa Institute of Technology, Japan E-mail: erkata_yandri2003@yahoo.com 1. Latar Belakang Masalah Ketertinggalan Pembangunan di Indonesia Setidaknya sudah ada dua angka yang dikeluarkan oleh dua badan internasional untuk menilai posisi suatu negara dalam hal pencapaian kesejahteraan pembangunan dan kesiapan infrastruktur pembangunan, yaitu Human Development Index (HDI) dan Competiveness Index (CI). Terlepas dari setuju atau tidaknya dengan angka tersebut, tentu yang menarik di sini adalah mengetahui bagaimana posisi Indonesia dibandingkan dengan negara lain di dunia. Setidak-tidaknya hal tersebut bisa menjadi suatu acuan dan penambah semangat untuk mencapai keadaan masa depan Indonesia yang lebih baik dari saat ini. Berdasarkan angka HDI yang dikeluarkan oleh United Nation on Development Program [1], pada tahun 2005, Indonesia menduduki posisi ke 107 dari 177 negara. HDI Indonesia yang mencapai 0.728 menyebabkan Indonesia dikategorikan sebagai negara menengah (Medium Human Development). Posisi Indonesia itu dua urutan di bawah Vietnam dengan HDI sebesar 0.733 dan persis di bawah Palestina di urutan 106 dengan HDI mencapai 0.731. Sementara itu, Malaysia digolongkan sebagai negara yang sudah maju (High Human Development) dengan HDI yang mencapai 0.811, menempati posisi ke 63. Apabila mengikuti trend peningkatan HDI Indonesia sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2005, maka Indonesia diproyeksikan akan menyamai HDI yang sudah dicapai Malaysia pada tahun 2010 nanti. Ini artinya, Indonesia sudah ketinggalan 5 tahun dari Malaysia jika berpatokan pada angka HDI tersebut. Sekedar gambaran UNDP mendasari perhitungan HDI dengan mempertimbangkan beberapa index yaitu, tingkat harapan hidup (life expentancy), tingkat kemampuan baca tulis (literacy), tingkat pendidikan (educational attainment), dan tingkat pendapatan per kapita (GDP per capita). World Economic Forum mengeluarkan angka Competiveness Index (CI) yang dihasilkan dari perhitungan data yang tersedia secara publik dan survey opini dari para eksekutif yang dilakukan oleh World Economic Forum bersama-sama dengan institusi rekanannya yang meliputi beberapa institusi bisnis yang terkenal di dunia [2]. Dalam laporan itu, Indonesia menduduki peringkat 55 dengan CI sebesar 4.25. Dua negara ASEAN berada jauh di atas Indonesia yaitu Malaysia menduduki peringkat 21 dengan CI sebesar 5.04 dan Thailand pada ranking 34 dengan CI sebesar 4.6. Dengan kata lain, Malaysia dan Thailand jauh lebih kompetitif dari Indonesia. Apakah kondisi ketertinggalan di atas mampu diperbaiki oleh pemerintahan pasca Pemilu 2009 nanti akan dianalisa dalam tulisan ini dengan menggunakan pendekatan Integrated Project Management (IPM). Mengejar Ketertinggalan Pembangunan Daerah Luar Jawa Ketertinggalan pembangunan Indonesia sebenarnya sudah disadari jauh sebelum era reformasi 1998. Yang sering dipermasalahkan waktu itu adalah kesenjangan pembangunan antara daerah di Jawa dengan luar Jawa. Kebijakan orde baru di bawah mantan Presiden Soeharto yang lebih memilih strategi pembangunan sentralisasi daripada desentralisasi (otonomi) dianggap mempunyai andil besar akan lambannya pembangunan di daerah. Selama Orde Baru banyak daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tetapi tidak menikmati keuntungan dari pembangunan karena pajak kekayaan alamnya dikeruk oleh pemerintah pusat. a. Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

9


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Pada tanggal 7 Mei 1999 Pemerintahan BJ. Habibie mengesahkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai konsekuensi dari tuntutan reformasi. UU tentang otonomi daerah ini memberikan kesempatan kepada daerah yang selama ini tidak diperlakukan secara adil terutama tentang distribusi pendapatan yang memicu keinginan membentuk pemerintahan baru dan memisahkan diri dari NKRI. Salah satu cara untuk mempercepat pembangunan daerah adalah dengan mewujudkan pemekaran daerah secara baik dan terkontrol. Pada dasarnya, pemekaran ini bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat ekonomi pembangunan, mempercepat proses demokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan pada waktu yang bersamaan dengan membawa pemda yang baru untuk lebih dekat dengan rakyat. Dari sisi politik, tujuan pemekaran adalah untuk mengakhiri sistem sentralisasi serta mempercepat tuntutan proses demokratisasi melalui sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah pemisahan menurut hukum antara wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kewenangan dalam porsi lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya daerah dan membuat keputusan persoalan publik. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan situasi wilayah masing-masing. Pemekaran daerah diharapkan akan lebih mensejahterakan daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah, dan mendorong pemerintah pusat untuk berkonsentrasi membantu daerah yang kekurangan sumber daya alam dengan Dana Perimbangan.

b. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Agenda reformasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan juga dilakukan dengan membentuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada Kabinet Indonesia Bersatu. KPDT ini adalah kelanjutan dari Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KPPKTI) dari Pemerintahan Abdurahman Wahid dan kemudian dilanjutkan oleh Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Agenda utama Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 mencakup empat hal yang difokuskan untuk pencapaian: Aman (Peace), Adil (Justice), Demokratis (Democracy), dan Sejahtera (Prosperity). Masing-masing agenda utama tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam kerangka prioritas yang menjadi landasan penyelenggaraan program kerja dari seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu pada lima tahun ke depan. 1. 2. 3. 4. 5.

Bidang Ekonomi Bidang Politik Bidang Hukum Bidang Iptek Bidang Sarana

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Staf Ahli

SekretarisMenteri

Inspektorat Biro Umum Sub. Bag. Tata Usaha

Biro P.K.L.N

Biro Hukum

Pejabat Fung. Auditor

Deputi I Bidang Pengembangan Sumber Daya

Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur

Deputi III Bidang Pembinaan Ekonomi dan Bidang Usaha

Deputi IV Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya

Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Khusus

Asdep Urusan Sumber Daya Manusia

Asdep Urusan Infrastruktur dan Transportasi

Asdep Urusan Investasi

Asdep Urusan Pembinaan Lembaga Pemuda dan O. Raga

Asdep Urusan Wilayah Perbatasan

Asdep Urusan Sumber Daya Hayati

Asdep Urusan Infrastruktur Telkom Informasi

Asdep Urusan Kelembagaan Ekonomi

Asdep Urusan Pembinaan Lembaga Adat dan Budaya

Asdep Urusan Daerah Rawan Bencana

Asdep Urusan Sumber Daya Mineral dan Energi

Asdep Urusan Infrastruktur Sosial

Asdep Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Asdep Urusan Lembaga Pend. Luar Sekolah & Kes.Mas

Asdep Urusan Pengembangan Pedesaan

Asdep Urusan Lingkungan Hidup

Asdep Urusan infrastruktur Ekonomi

Asdep Urusan Kemitraan Usaha

Asdep Urusan Lembaga Pemb. Perempuan

Asdep Urusan Daerah dan Pulau Terpencil

Asdep Urusan Teknologi

Asdep Urusan Infrastruktur Energi

Asdep Urusan Pendanaan

Asdep Urusan Pembinaan Lembaga Pemerintahan

Asdep Urusan Kerjasama Antar Daerah Regional

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal [KPDT] Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

10


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Pembentukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk mempercepat pencapaian sasaran agenda utama di atas. Sebagai lembaga kementerian yang baru, maka terlebih dahulu perlu didukung dengan penyusunan rencana strategis (renstra) yang menjabarkan strategi pembangunan Daerah Tertinggal dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan.Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten, sedangkan Pemerintah berfungsi sebagai, motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan pada daerah tertinggal. Namun demikian, pembangunan daerah tertinggal tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kerja keras para pemangku kepentingan (stakeholders). KPDT melakukan fungsi fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan akselerasi pembangunan daerah tertinggal. Untuk itu diperlukan penyamaan persepsi dan langkah yang dapat disepakati oleh seluruh stakeholders.Tugas-tugas yang dimaksud di antaranya adalah, a). perumusan kebijakan nasional di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal; b). koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal; 3). pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 4). pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 5). penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Dilihat dari struktur organisasi yang ada di KPDT (Gb 1), Menteri PDT dibantu oleh 5 orang Deputi dan masing-masing Deputi mempunyai 5 orang Asisten Deputi. Tidak hanya sampai di situ, Menteri PDT juga dibantu oleh Staf Ahli yang berjumlah 5 orang, yang terdiri dari Staf Ahli bidang Politik, Ekonomi, Hukum, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Sarana dan Prasarana Umum [3].

2. Permasalahan Sejak diberlakukan hingga saat ini UU otonomi daerah telah melahirkan sebanyak 7 propinsi baru dan 173 daerah otonom baru. Namun, setelah berjalan sekian tahun, dari hasil evaluasi Depkeu terhadap 145 daerah otonomi baru menunjukkan sekitar 80% tidak berdampak positif, baik dalam konteks pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat. Dampak buruk lainnya adalah sangat memberatkan APBN. Sebanyak 86% dari wilayah yang dimekarkan itu menggantungkan 53% pendapatannya dari APBD Propinsi yang berasal dari dana perimbangan yang dialokasikan Depkeu. Dana yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan ternyata menempati porsi yang paling kecil yaitu 21%, lebih rendah daripada biaya kepegawaian yang mencapai 58%. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemekaran wilayah hanya mensejahterakan elit lokal tanpa adanya perbaikan yang berarti dalam peningkatan kesejarteraan rakyat [4]. Begitu halnya dengan KPDT, tidak adanya indikator kinerja yang secara terbuka disampaikan kepada publik menyebabkan kesulitan publik untuk menilai kinerja KPDT secara terbuka dan bertanggung-jawab. Tetapi terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa KPDT tidak berhasil dalam menjalankan amanat pembangunan. Hampir bisa dipastikan bahwa berat sekali bagi KPDT mengemban amanat mengejar ketertinggalan pembangunan daerah tertinggal jika tidak terjun langsung dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan daerah tertinggal tersebut. Pelaksanaan tentu semakin susah dengan koordinasi yang hanya bertumpu dari pusat, Jakarta. Sudah bisa diprediksi hasil yang akan dicapai dengan biaya dan waktu yang sudah dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggakan sebuah KPDT tentu tidaklah murah. Mengandalkan percepatan pembangunan nasional pada otonomi/desentralisasi dan KPDT adalah suatu kesalahan besar dan harus segera dipikirkan cara lain untuk menggantikannya. Otonomi/desentralisasi sudah seharusnya dihentikan dan masing-masing daerah sudah harus berpikir lebih fokus dalam membangun daerahnya secepat mungkin. KPDT juga sudah seharusnya dibubarkan karena tidak berjalan secara efektif dan sangat memakan biaya dan waktu. Untuk itu, perlu dipikirkan suatu cara lain yang mampu menggenjot proses percepatan pembangunan nasional khususnya di luar Jawa dan mengabaikan urusan per propinsi. Pembangunan nasional adalah suatu pembangunan yang terintegrasi secara luas, merupakan suatu paket lengkap dan tidak sepotong-sepotong yang mencakup suatu kawasan yang luas pula. Dalam hal ini hendaknya pagar-pagar administrasi dicabut dan dibuang dulu agar lebih jelas dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan itu. Konsep itulah yang dinamakan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

11


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Manajemen Proyek Terpadu atau Integrated Project Management yang lebih terkenal dengan singkatan IPM. 3. Percepatan Pembangunan dengan Konsep Integrated Project Management (IPM) 3.1. Pengertian Integrated Project Management (IPM) Sebelum membahas lebih lanjut tentang Integrated Project Management (IPM) sebagai pendekatan percepatan pembangunan, terlebih dahulu harus dibahas apa itu proyek dan pekerjaan rutin. Proyek adalah pekerjaan yang bersifat tidak rutin, dikerjakan dan harus diselesaikan dalam suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pekerjaan rutin adalah pekerjaan yang biasa dikerjakan sehari-hari. Karena sifat pekerjaannya yang tidak rutin dan jangka waktu penyelesaiannya itulah maka pekerjaan proyek harus ditangani dengan manajemen yang bagus agar selesai sesuai dengan yang direncanakan. Dari situlah berkembang ilmu Manajemen Proyek atau Project Management (PM). Proyek kecil yang tidak begitu banyak melibatkan pihak lain cukup ditangani dengan PM biasa saja dengan struktur proyek yang sederhana pula tentunya. Jika sudah melibatkan faktor luar, maka sebaiknya sudah harus dengan IPM. PM tidak hanya dipakai untuk pelaksanaan proyek oleh swasta di sektor konstruksi, industri, atau Informasi teknologi, tetapi sangat disarankan juga untuk dipakai oleh pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kepada publik [5]. IPM adalah suatu manajemen yang mengintegrasikan segala hal yang berhubungan dengan kesuksesan suatu proyek, seperti memanfaatkan sumber daya yang ada, memantau kemajuan proyek, melaporkan kejadian dan kemajuan proyek, masalah keuangan dan pendanaan yang berhubungan dengan proyek, mencakupi juga aspek teknis dan informasi produk untuk menghasilkan suatu “Deliverables� [6]. Deliverabales atau hal-hal yang harus dicapai dalam penyelesaian akhir suatu proyek harus mencakup tiga aspek yaitu, aspek waktu (waktu penyelesaian proyek), aspek biaya (biaya yang dihabiskan sesuai atau tidak melebihi yang sudah dianggarkan, aspek kualitas (kualitas yang merujuk kepada fungsi akhir dari suatu proyek tersebut. IPM terfokus pada bagaimana mengefektifkan integrasi dari sekian banyak proses dalam suatu manajemen proyek yang memerlukan pencapaian tujuan proyek dalam sebuah prosedur organisasi yang terdefinisi dengan jelas. 3.2. Aplikasi Integrated Project Management Dalam Percepatan Pembangunan Luar Jawa Menyadari begitu luasnya wilayah Indonesia dengan medan yang cukup sulit untuk dijangkau, jauhnya ketertinggalan daerah yang harus ditangani, dan sempitnya waktu yang harus dipakai untuk mempercepat proses, maka diperlukan stategi IPM untuk beberapa kawasan dengan struktur organisasi seperti yang terlihat pada Gambar 2. Kawasan IPM itu bisa dibagi atas IPM Sumatera, IPM Kalimantan, IPM Sulawesi, IPM Maluku, IPM Papua. Masing-masing IPM dikepalai oleh seorang Regional Project Integration Manager (RPIM) yang langsung bertanggung jawab kepada para Gubernur yang berada di kawasan yang dikerjakannya sebagai Province Project Owner (PPO). Steering Committee (SC) dari IPM ini adalah Presiden, Wakil Presiden, Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, dan Menteri terkait lainnya. SC sangat penting sekali dalam menentukan keberhasilan suatu proyek dengan keterlibatan mereka yang aktif dalam memberikan arahan agar proyek tetap berjalan sesuai “track�nya [7]. Masing-masing RIPM dibantu secara langsung oleh beberapa orang Project Manager (PM) yang bertugas menangani beberapa proyek di suatu propinsi. Tentu saja PM harus mampu menangani berbagai proyek di berbagai sektor. PM dibantu oleh beberapa Site Manager (SM) yang langsung mengepalai suatu proyek. Oleh karena proyek pembangunan Indonesia merupakan suatu kesatuan utuh dari rencana pembangunan nasional, maka para RIPM dan PPO haruslah saling berkoordinasi yang tujuannya untuk meningkatkan sinergi dan meminimalkan waktu dan biaya. RIPM harus menetap di pulau yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan secara langsung kemajuan proyeknya kepada PPO dan SC dalam suatu jangka waktu yang sudah disepakati dari awal. Pendek dan panjangnya waktu perioda pelaporan harus diperhatikan dengan serius karena akan berdampak langsung kepada arah kemajuan proyek. Proses yang terlalu cepat akan membebani dalam pelaporan, sedangkan proses yang terlalu lama juga akan bermasalah dalam

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

12


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

mengembalikan proyek ke jalur yang benar jika mendapatkan suatu masalah dan lambat dalam mengambil tindakan. SteeringCommittee (SC) Presiden, Wakil Presiden, Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, dan Menteri terkait lainnya

Province Project Owner (PPO) Sumatera

Province Project Owner (PPO) Kalimantan

Province Project Owner (PPO) Sulawesi

Province Project Owner (PPO) Maluku

Province Project Owner (PPO) Papua

Regional Integrated Project Manager (RIPM) Sumatera

Regional Integrated Project Manager (RIPM) Kalimantan

Regional Integrated Project Manager (RIPM) Sulawesi

Regional Integrated Project Manager (RIPM) Maluku

Regional Integrated Project Manager (RIPM) Papua

Province Project Manager (PPM)

Province Project Manager (PPM)

Province Project Manager (PPM)

Province Project Manager (PPM)

Province Project Manager (PPM)

Site Manager (SM)

Site Manager (SM)

Site Manager (SM)

Site Manager (SM)

Site Manager (SM)

Gambar 2. Struktur organisasi IPM untuk percepatan pembangunan Indonesia luar Jawa Struktur IPM tersebut secara langsung akan mengeliminasi KPDT. Beberapa elemen fungsi di dalamnya bisa dikembalikan ke kementerian yang lain, seperti Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bappenas, dan Pemerintahan Propinsi. Struktur IPM ini juga berpotensi untuk menghilangkan kementrian lainnya seperti kementerian Pengembangan UKM, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Wanita, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan lainnya. Tentu hal ini dibutuhkan analisa yang lebih mendalam lagi. Semakin lama dan banyak proyek yang ditangani oleh para RIPM, PM, dan SC, merupakan suatu tantangan tertentu dalam sistem kaderisasi untuk mencari pemimpin masa depan, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. SC yang berpengalaman dapat diarahkan menjadi Pimpinan di Kabupatan/Kotamadya atau pimpinan Kementerian tertentu untuk tingkat kabupaten/kotamadya. Begitu juga dengan PM yang berpengalaman, dapat menjadi calon Gubernur atau Pimpinan dari instansi Kementerian tertentu untuk tingkat propinsi. RIPM yang berpengalaman menjadi calon yang sangat handal untuk dipromosikan sebagai Menteri, seperti menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Dengan cara ini, tidak ada calon pemimpin yang tidak tahu dengan daerah yang akan dipimpinnya atau pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya nanti karena waktu dan lapangan sudah menguji mereka. 4. Kesimpulan Untuk mengejar ketertinggalam pembangunan Indonesia, khususnya daerah di luar Jawa, sudah saatnya Indonesia mengubah strategi pelaksanaan pembangunannya dengan memanfaatkan gaya manajemen modern dan terpadu. Manajemen modern ini adalah Integrated Project Management (IPM). IPM sudah banyak dipakai dalam pelaksanaan proyek skala besar di berbagai sektor. IPM sudah terbukti di berbagai negara yang mampu mengelola sumber daya dan rencana pembangunan dengan struktur organisasi yang kuat sampai ke lapangan yang memastikan segala apa yang direncanakan berjalan dengan benar di lapangan. Aplikasi IPM dalam pemerintahan akan berdampak besar dengan semakin rampingnya kabinet, meningkatkan koordinasi, sebagai akibat dari keterlibatan yang semakin tinggi dari para menteri dalam proyek IPM yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di daerah luar Jawa. Dampak lainnya dari pengurangan departemen atau kementerian pembantu Presiden adalah akan membuat anggaran pemerintahan semakin efisien. Jadi, pemerintahan hasil Pemilu

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

13


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

2009 mempunyai peluang besar untuk menerapkan IPM jika benar-benar mempunyai visi yang kuat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan Indonesia. Mau atau tidak mau di sinilah tantangan “kompromi politik”. 5. Daftar Pustaka [1] United Nation Development Program, Human Development Report 2007-2008 – Fighting climate change: Human solidarity in a divided world, First Published in 2007 by Palgrave Macmillan, NY http://hdr.undp.org [2] World Economic Forum (WEF), The Global Competiveness Report 2008 – 2009, http://gcr.weforum.org/gcr/ [3] Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2009 (KPDT, situs resmi) http://www.kemenegpdt.go.id/page.asp?id=110001 [4] Media Indonesa Online (MIOL) edisi cetak: http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/02/06/ArticleHtmls/06_02_200 9_001_010.shtml?Mode=1 [5] Crawford, L.H., Helm, J., Government and Governance: The value of Project Management in the Public Sector, Project Manajemen Journal, Vol.40, No.1, 73-87, 2009, www.interscience.wiley.com [6] Barkley, B.T.Sr, Integrated Project Management, McGraw-Hill Companies, 2006 [7] Lechler, T.G., Cohen, M., Exploring the role of steering committees in realizing value from the project management, Project Management Journal, Vol. 40.No.1,42-54, 2009, www.interscience.wiley.com

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

14


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

IPTEK & INOVASI KERENTANAN MASYARAKAT PESISIR INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM LAUT Agus Supangat Peneliti Oseanografi di Badan Riset Kelautan dan Perikanan E-mail : agussup@dkp.go.id 1. Pendahuluan Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.504 dan panjang garis pantai 81000 km, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Nicholls, dkk. (2000) memetakan daerah rentan terhadap kenaikan muka air laut setinggi 45 cm pada tahun 2080 (Gambar 1). Prediksi terakhir yang dibuat oleh Working Group I Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim pada bulan Februari 2007 yang berhubungan dengan laut menunjukkan bahwa tingkat muka air laut naik rerata sebesar 2,5 mm/tahun dan diperkirakan akan terus mencapai 31 mm pada dekade berikutnya. Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim dalam laporannya mengupas secara tajam dampak dan kerentanan secara regional.

Caribbean Pacific Oc ean SMALL ISLANDS

A C

PEOPLEATRISK (millions per region)

A

> 50 million

B

10 - 50 million

C

< 10 million

C

B

Indian Oc ean SMALL ISLANDS

region boundary vulnerable island region

Gambar 1 Peta Daerah Rentan dengan Asumsi Kenaikan Muka Air Laut 45 cm pada Tahun 2080 (Nicholls dkk., 2000) 2.

Dampak Perubahan Iklim Laut di Indonesia

Berikut beberapa catatan tentang kemungkinan dampak perubahan iklim laut yang akan menimpa Indonesia. 1. Wilayah yang paling rentan dan sekaligus paling parah mengalami dampak perubahan iklim adalah negara-negara kepulauan. Meningkatnya tinggi muka laut dan suhu air laut akan meningkatkan erosi, mengurangi daya tahan alami bakau dan terumbu karang, dan pada gilirannya menghantam industri pariwisata. Tanpa peningkatan kemampuan beradaptasi negara kepulauan akan mengalami peningkatan suhu udara dan akan menderita lebih parah lagi karena berkurangnya produksi pangan dan pasokan air bersih. 2. Dalam waktu kurang dari lima puluh tahun, sebagian terbesar daratan Asia hampir dipastikan akan mengalami dampak yang hebat dari banjir, kekeringan, dan kelaparan. Dampak ini menimpa lebih dari satu miliar penduduk Asia. Angka ini sangat fantastis karena dalam 10 tahun mendatang jumlah penduduk yang akan terpengaruh baru sepersepuluhnya.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

15


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

3. Peningkatan tinggi muka air laut yang akan menggenangi kawasan yang dihuni jutaan manusia di delta dan daerah aliran sungai-sungai besar seperti Musi, Mahakam, Ciliwung, Cimanuk, Citarum, Bengawan Solo, dan Memberamo. 4. Mengenai variabilitas iklim, kondisi dan prediksi IOD (Indian Ocean Dipole) + El Nino, belakangan ini memang agak unik. Di Samudra Hindia terjadi fenomena IOD positif, sementara di Samudra Pasifik terjadi fenomena La Nina. Gabungan IOD positif dan La Nina ini sangat jarang terjadi. Terakhir muncul 40 tahun yang lalu, yaitu tahun 1967-1968. Dengan melemahnya fase p-IOD di Samudra Hindia dan menguatnya sinyal La Nina di Samudra Pasifik, maka terjadi hujan di berbagai kawasan sebelah barat Samudra Pasifik, termasuk Indonesia. BMG mencatat terjadi peningkatan curah hujan yang cukup signifikan di sebagian besar wilayah pulau Jawa jika dibandingkan dengan periode yang sama untuk bulan-bulan sebelumnya. Dampak dari kenaikan curah hujan, khususnya di wilayah Jakarta sudah dirasakan penduduk di kawasan langganan banjir 5. Tentang pengaruh Pemanasan Global terhadap badai tropis : menurut penelitian Vecchi dan Soden (2007), badai semakin intens di Samudra Pasifik (Juni-November) dan di Samudra Hindia (Desember-Mei). Bahkan Professor Yamagata pada bulan Oktober 2007 di Hiroshima menerangkan bahwa ada evolusi El Nino menjadi El Nino Modoki (pseudo) sebagai penyebab badai Katrina di Amerika beberapa waktu yg lalu. 6. Gejala munculnya badai tropis disekitar wilayah Indonesia lebih disebabkan oleh induksi akibat rotasi siklonik badai tropis yang masih berpengaruh sampai lintang 5° LU (Ahrens, 1993), sementara wilayah selatan yang dibatasi garis lintang 11° LS berada diluar kisaran. Badai tropis ini melepas energinya lewat angin yang bertiup kencang disepanjang perairan yang dilewatinya. Laut akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk gelombang yang menjalar mengikuti kontur batimetri dan teredam di perairan pantai akibat efek kedangkalan. 7. Energi besar yang disalurkan tersebut menyebabkan volume air didorong ke pantai meningkat dengan tajam (storm surge). Dan apabila hal ini bersamaan waktunya dengan saat pasang tinggi (high tide), maka badai pasang ini akan melanda wilayah pantai dan sekitarnya. Gelombang Pasang ini dikenal sebagai Tidal Bore, menjalar dari lepas pantai masuk ke mulut sungai dengan kecepatan sekitar 5 m/detik (10 knot) dan tinggi 2,5 m. Pada wilayah perairan Indonesia yang mempunyai muara sungai yang cukup banyak dan dipengaruhi oleh gaya pasang surut serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, tersimpan peluang sering terjadinya fenomena Tidal Bore.

3. Masyarakat Pesisir Paling Rentan Karena pentingnya dampak dan kerentanan tersebut, Universitas Columbia menerbitkan sebuah peta yang menunjukkan bahwa daerah pantai pada ketinggian kurang dari 10 meter diatas permukaan air laut dengan kepadatan penduduk lebih dari 1.000/km² yang rentan terhadap kenaikkan permukaan air laut di Indonesia (gambar 2), seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya adalah kota yang diperkirakan akan mengalami dampak paling parah akibat kenaikan permukaan air laut (CIESIN, 2007). Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 41,6 juta penduduk Indonesia tinggal didaerah dengan ketinggian 10 meter diatas permukaan air laut. Artinya, mereka merupakan penduduk Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan permukaan air laut (IIED, 2007).

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

16


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Gambar 2 Daerah pantai pada ketinggian kurang dari10 meter diatas permukaan air laut dengan kepadatan penduduk lebih dari 1.000/km² (IIED, 2007).

4.

Penutup

Dampak perubahan iklim laut merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Tulisan ini akan memaparkan beberapa langkah yang diperlukan, antara lain : 1. Perumusan upaya mengurangi kerentanan kota pantai akibat dampak fenomena perubahan iklim laut, seperti Gelombang Pasang (Tidal Bore), Gelombang Badai (Storm Surge), Alun (swell), Rob (Coastal Inundation), IOD, El Nino/La Nina dan perubahan paras laut memang diperlukan sedini mungkin. 2. Upaya utama yang patut segera dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Laut di Indonesia. Indonesia memiliki panjang pantai sekitar 81.000 km, dengan muara sungai yang cukup banyak dan sekitar 41,6 juta penduduk Indonesia tinggal didaerah dengan ketinggian 10 meter diatas permukaan air laut. Artinya, mereka merupakan penduduk Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan permukaan air laut (IIED, 2007). Karena itu, pemetaan daerah rentan dan perhitungan dampak ekonomisnya di Indonesia menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. 3. Identifikasi tingkat kerentanan berbagai unsur ekosistem untuk berbagai Tipe Pantai baik itu Rona Lingkungan Pantai Alami dan maupun Rona Lingkungan Binaan (Kota/Desa) sangat diperlukan untuk menghadapi dampak perubahan dan variabilitas iklim laut. 4. Menentukan pengurangan dampak bukan hanya terhadap unsur prasarana dan sarana, dan /atau sumberdaya alamnya, melainkan juga risikonya terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Karena itu, penangannya bukan hanya melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan/Sumberdaya Alam di Pantai dan Laut, melainkan juga penanggulangan terhadap Populasi di Kota Pantai, baik sebelum kejadian tiba, maupun selama dan pascakejadian. 5. Penentuan dampak perubahan dan variabilitas iklim laut di Indonesia harus mempertimbangkan 4 langkah analisis, yaitu zonasi, penentuan tingkat perlindungan, penentuan teknologi perlindungan, dan penentuan biaya perlindungan berdasarkan skenario yang dipilih.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

17


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Saran 1. Dampak perubahan iklim laut seperti kenaikan muka air laut, Gelombang Pasang (Tidal Bore), Gelombang Badai (Storm Surge), Alun (swell), Rob (Coastal Inundation), sudah sangat terasa di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan proporsi penduduk yang sangat besar di wilayah pesisir, sangat penting untuk segera dilakukan observasi dan pemetaan daerah rentan dan perhitungan dampak ekonomis yang akan timbul. 2. Hasil observasi dan pemetaan daerah rentan dan perhitungan dampak ekonomis akan sangat membantu dalam alokasi dana pembangunan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif, adil, dan berkelanjutan akan terwujud. 5. Daftar Pustaka ADB. 2005. Climate Proofing: A Risk-based Approach to Adaptation. Asian Development Bank Pacific Studies Series. Philippines. http://www.adb.org/Documents/ Reports/Climate-Proofing/climate-proofing.pdf> Ahrens, Donald C. 1993. Essentials of Meteorology : An Introduction to Atmosphere. West Publishing Company, New York, Los Angeles. San Francisco. Bindoff N L, Willebrand J, Artale V, Cazenave A, Gregory J, Gulev S, Hanawa K, Le Quéré C, Levitus S, Nojiri Y, Shum C K, Talley C K and Unnikrishnan A. 2007. Observations: Oceanic Climate Change and Sea Level. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S, Qin D, Manning M, Chen Z, Marquis M, Averyt K B, Tignor M and Miller H L (eds)]. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Christensen J H, Hewitson B, Busuioc A, Chen A, Gao X, Held I, Jones R, Kolli R K, Kwon W-T, Laprise R, Magaña Rueda V, Mearns L, Menéndez C G, Räisänen J, Rinke A, Sarr A and Whetton P. 2007. Regional Climate Projections. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S, Qin D, Manning M, Chen Z, Marquis M, Averyt K B, Tignor M and Miller H L (eds)]. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Cruz R V, Harasawa H, Lal M, Wu S, Anokhin Y, Punsalmaa B, Honda Y, Jafari M, Li C and Huu Ninh N. 2007. Asia. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Parry M L, Canziani O F, Palutikof J P, van der Linden P J and Hanson C E (eds). Cambridge University Press. Cambridge, UK. pp. 469 – 506. Church, J.A., N.J. White, and J.R. Hunter, 2006: Sea-level rise at tropical Pacific and Indian Ocean islands. Global Planet. Change, 53, 155–168. Church, J.A., et al., 2001: Changes in sea level. In: Climate Change 2001: The Scientifi c Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, J.T., et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 639–693. Church, J.A., et al., 2004: Estimates of the regional distribution of sea-level rise over the 1950 to 2000 period. J. Clim., 17(13), 2609–2625. CIESIN, 2007. http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/lecz.jsp Darwin, R.F. and R.S.J. Tol. 1999. Estimates of the economic effects of sea level rise. IVM Discussion paper D98/11 Dasgupta, S., B. Laplante, C. Meisner, D. Wheeler, J. Yan, 2007. The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries : A Comparative Analysis. World Bank Policy Research Working Paper 4136. Deke, Oliver, Kurt Georg Hooss, Christiane Kasten, Gernot Klepper, Katrin Springer. 2001. Economic Impact of Climate Change: Simulation with a Regionalized Climate-Economy Model. Kiel Working Paper No 1065. Kiel Institute of World Economics. Kiel Germany. Gibbs, Michael J. http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/UniqueKey/Lookup/SHSU5BPJ6J/$File/chapter7. pdf

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

18


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

IIED,2007. Climate Change : study maps those at greatest risk from cyclone and rising seas. http://www.iied.org/mediaroom/release/ Ilman,M. 2007. Berbagai Pendekatan dalam Pendugaan Dampak Ekonomi Kenaikan Muka Air Laut Akibat Perubahan Iklim IPCC 2001. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge University Press. Manurung, L. 2008. Komunikasi Personal. Nicholls Robert J. and Frank M.J. Hoozemans. 2000. Global Vulnerabilty Analysis. Encyclopedia of Coastal Science. Kluwer Academic Publisher. Nicholls R J. 2004. Coastal flooding and wetland loss in the 21st century: changes under the SRES climate and socio-economic scenarios. Global Environmental Change. 14: pp 69 â&#x20AC;&#x201C; 86 Nordhaus, William D. 1999. The Economic Impacts of Abrupt Climatic Change. Paper prepared for a Meeting on Abrupt Climate Change: The Role of Oceans, Atmosphere, and the Polar Regions, National Research Council, United State of America Susandi, Armi. Dampak Kenaikan Muka Laut, Resonansi, HAGI, edisi 7. http://www.hagi.or.id UNFCCC, 2007 CLIMATE CHANGE : IMPACTS, VULNERABILITIES AND ADAPTATION IN DEVELOPING COUNTRIES Vecchi, G.A. and Soden, B.J.. 2007. Increased tropical Atlantic wind shear in model projection of Global Warming. Geophysical Research Letters, 34 : L08702 World Bank. 2004. http://www.worldbank.org .

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

19


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

IPTEK & INOVASI ALAT UKUR SEDERHANA UNTUK MENGUKUR KEMIRINGAN BIDANG: SEBUAH INOVASI DARI JAWA TENGAH Tim Redaksi Inovasi Online E-mail: inovasionline@gmail.com Kalau seseorang ingin mengukur atau mengetahui berapa derajat sudut kemiringan suatu bidang, alat apakah yang bisa digunakan secara langsung tanpa perlu menghitung? Sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi, barangkali para pengajar belum pernah menunjukkan sebuah alat sederhana untuk mengetahui kemiringan sebuah bidang. Seorang praktisi di lapangan, Bapak Canggra Hwiriyanto asal Jawa Tengah, telah mengembangkan sebuah teknik sederhana untuk mengukur kemiringan bidang. Teknik ini pertama kali dikembangkan pada bulan Juli tahun 1999, dan secara sederhana dapat dipergunakan untuk mengukur derajat kemiringan suatu bidang yang hasil pengukurannya dapat teramati secara langsung.

Prinsip Kerja G1 Sudut alpha2 N

G sudut alpha1

Gb.1. Dasar Teori Pengembangan Alat

Gambar di atas adalah sesuai dengan teori, bahwa gaya gravitasi G selalu akan tegak lurus dengan bidang datar, dan gaya Normal N selalu tegak lurus dengan bidang miring. Berdasarkan penggambaran tersebut, dapat dipahami bahwa sudut alpha 1 selalu sama dengan sudut alpha 2. Alat ini akan membaca pergeseran antara gaya G dan gaya N, sehingga jika sudut alpha 1 membesar atau mengecil, sudut alpha 2 secara otomatis akan selalu akan mengikuti perubahan tersebut. Sudut alpha 2 inilah yang ditetapkan dengan skala 0 derajat sampai dengan 90 derajat, dan dipergunakan sebagai dasar pembacaan kemiringan suatu bidang.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

20


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Gb.2

Alat Pengukur Sudut Bidang Miring

Gb.3. Contoh Pengukuran Kemiringan pada Belt Conveyor

Menurut paparan beliau, dengan penggunaan alat ini, kemiringan sebuah bidang dapat terlihat pada alat, dan tidak diperlukan lagi langkah menghitung sudut kemiringan sebuah bidang dengan menggunakan rumus trigonometri.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

21


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Keuntungan dan Nilai Lebih Alat Bapak Canggra lebih lanjut menuturkan bahwa keuntungan dan nilai lebih alat ukur sederhana ini cukup banyak, di antaranya sebagai berikut: 1. Prinsip kerja menggunakan â&#x20AC;&#x153;gaya gravitasiâ&#x20AC;? (bisa juga menggunakan prinsip â&#x20AC;&#x153;gaya ke atasâ&#x20AC;? dengan pelampung). 2. Dapat digunakan untuk menentukan sudut kemiringan suatu alat kerja yang akan dipasang dengan sudut kemiringan tertentu, misalnya Belt Conveyor yang harus dipasang dengan sudut kemiringan yang telah ditentukan. 3. Dapat digunakan sebagai alat peraga dalam bidang pendidikan.terutama saat menerangkan tentang gaya gravitasi (G) dan gaya normal (N). 4. Mudah digunakan karena tidak perlu menghitung, cukup membaca angka yang tertera dalam piringan (disk scale). Sehingga siapapun yang menggunakan alat ini pasti bisa membaca dan menentukan derajat kemiringan suatu bidang secara langsung. Hanya saja, meski temuan ini pernah tercatat pada Museum Rekor Indonesia (MURI) tahun 1999, alat sederhana ini memang belum pernah diverifikasi,. sehingga masih diperlukan uji validasi dengan membandingkan akurasi terhadap gold standar alat sejenis sebelum dapat digunakan untuk pemakaian yang lebih luas. Untuk masa yang akan datang, Bapak Canggra dan kita semua tentu berharap bahwa inovasi baru berupa alat sederhana ini dapat dipergunakan dalam keperluan praktis baik di dunia industri, di bidang pengajaran dan juga kehidupan sehari-hari. Catatan: Bapak Canggra Hwiriyanto K dapat dihubungi di e-mail: Canggra@gmail.com

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

22


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

KESEHATAN TEKNIK ANTERIOR TRANSPETROSAL UNTUK LESI PADA FOSSA MEDIA DAN POSTERIOR: STUDI LITERATUR DAN DISEKSI MIKROANATOMI Agung Budi Sutiono 1,2, Takeshi Kawase1, Takashi Horiguchi1, Moh. Zafrullah Arifin2, Beni Atmadja2, Kahdar Wiriadisastra2 1 2

Neurosurgery Department Keio University Hospital, Tokyo Japan

Neurosurgery Department Padjadjaran University Hasan Sadikin Hospital, Indonesia agungbudis@gmail.com

1. Pendahuluan Secara umum ada 4 macam teknik bedah saraf yang telah dikenal untuk mengakses lesi di daerah petroclival atau lesi pada daerah prepontine, yaitu: 1) suboccipital, 2) fossa cranialis media, 3) transpetrosal dan 4) translabirin. Pada teknik anterior transpetrosal (ATP) ini dapat memberikan lapang pandang bedah yang cukup luas untuk mengangkat tumor di daerah petroclival, dan fungsi pendengaran pasien dapat dipertahankan dengan cara hanya melakukan reseksi pada bagian anteromedial pyramid. Reseksi di bagian posterior perlu dibatasi sampai pada daerah segitiga Trautman (presigmoid approach) yang akan memberikan akses pada clivus bagian distal, akan tetapi akses pada clivus seperdua bagian distal ini terhalang oleh eminentia arcuata. Komplikasi perdarahan vena yang disebabkan oleh diseksi yang terlalu luas pada sinus sigmoid dan regangan pada vena labbe merupakan masalah yang cukup signifikan pada teknik presigmoid. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan kraniotomi pada dua pertiga posterior os temporalis untuk mengakses fossa media yang kemudian dilanjutkan dengan mereseksi bagian anterior pyramid os petrosus untuk mengakses fossa posterior (gambar.1).

Middle fossa

Posterior fossa

Sumber: Kawase T

Gambar 1. Posisi reseksi pada pyramid dilihat dari superior (gambar dot).

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

23


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

2. Indikasi Indikasi teknik anterior transpetrosal yaitu untuk mengangkat lesi di daerah proximal clivus, prepontine sebelah medial dari canalis auditorius internus, seperti petroclival meningioma, trigeminal neurinoma, clival chordoma dan prepontine epidermoid. Teknik ini juga merupakan indikasi untuk tumor yang terletak pada sebelah medial nervus trigeminus atau tumor yang meluas dari fossa medialis ke fossa posterior. Indikasi lainnya adalah untuk clipping aneurisma pada trunskus basilaris antara pituitary floor dan arteri carotis interna (aneurisma pada trunkus basilaris superior, arteri anteroinferior cerebelaris (AICA), dan vertebrobasilar junction. Pada aneurisma yang merupakan proyeksi dari batang otak teknik ini sangat berguna karena perforating artery disekitar aneurisma dapat terlihat. Pada petroclival tumor yang meluas ke arah lateral menuju IAC, perlu dilakukan partial labirintektomi. Tindakan zygomatic osteotomy dapat dikombinasi dengan teknik anterior transpetrosal (zygomatic transpetrosal approach) pada kasus-kasus tumor yang meluas kearah posterior processus clinoid dengan batas bawah sejajar midline, yaitu midclivus, setinggi verterbobasilar junction. Kombinasi teknik presigmoid atau transcondylar dapat dilakukan untuk melihat bagian yang lebih distal.

3. Persiapan Operasi Sebelum dilakukan operasi, perlu pemasangan spinal drainage untuk mencegah terjadinya tekanan tinggi intrakranial pasca operasi akibat kompresi pada lobus temporalis setalah dilakukan retraksi saat operasi. Pada kasus tumor yang cukup besar, trigonum ventrikel lateral dapat dilakukan puncture sebagai drainase likuor serebrospinal. Pasien dibaringkan dalam 0

posisi supine dengan bantal diletakan dibawah bahu dengan sudut 20 terhadap bidang horizontal pada sisi yang akan dilakukan operasi. Posisi kepala diputar kearah lateral dengan sumbu axis flexi kebawah. Posisi kepala kearah lateral sangat penting untuk mengidentifikasi anatomi os temporalis. Earphone dan sensor electroda dapat dipasang jika memiliki alat monitor auditory brain stem response (ABR). Telinga dapat dilipat dan dijahit sehingga menutupi meatus akustikus eksternus dan earphone. Demikian pula intra operative facial nerve monitoring dapat dipasang jika diperlukan. Untuk kasus aneurisma pada trunkus basilaris, intravascular balon kateter dapat dimasukan pada kedua sisi arteri vertebralis jika terjadi ruptur aneurisma.

4. Teknik operasi 4. 1.

Kraniotomi

Insisi berbentuk U di atas telinga (gambar. 2a), dengan insisi lurus di bagian anterior untuk menghindari terpotongnya nervus fascialis. Batas atas dibuat sedemikian rupa mengikuti garis sphenotemporalis agar fascia dapat digunakan sebagai flap untuk menutup duramater setelah selesai operasi. Jika teknik ini dikombinasi dengan teknik pterional atau dengan melakukan osteotomi pada tulang zigoma (zigomatic transpetrosal approach), sebaiknya menggunakan

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

24


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

insisi question mark.

Sumber: AB Sutiono, Keio University

Gambar 2a. Insisi U shape pada anterior transpetrosal approach.

M. temporalis Fascia temporalis

a.

b.

Burrhole di tiga titik

M. temporalis dilipat ke arah anterior

c.

d. Sumber: AB Sutiono, Laboratorium neuroanatomi klinik Keio University

Gambar 2b. Insisi fascia, diseksi m. temporalis dan posisi burr hole untuk dilakukan kraniotomi.

Selanjutnya fascia muskulus temporalis dipisahkan dengan meninggalkan pedicle di bagian

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

25


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

inferior sedemikian rupa sehingga muskulus temporalis diretraksi ke arah anterior. Tiga buah titik perforator untuk melakukan kraniotomi yaitu di bawah arkus zigomaticum, perpanjangan garis vertikal yang melalui meatus akustikus eksternus dan berpotongan dengan sutura skuamosa dan batas posterior sutura skuamosa. Kraniotomi diarahkan kebawah mendekati mandibular joint dan meatus auditorius eksternus kemudian dilanjutkan ke batas luar sutura skuamosa sedemikian rupa sehingga sinus sigmoid tidak perlu dibuka. Di bagian anteroinferior karniotomi kemudian dilakukan drilling agar foramen spinosum dapat terlihat (gambar 2b).

Drilling segitiga Kawase

Sup petr sinus

a.mening.media

Post fossa dura GSPN

b.

a.

Batas drilling pada ATP Eminentia arkuata

Tentorium

Petrous apex

Trig.impress Sup petr sinus diligasi

c.

GSPN

d. Sumber: AB Sutiono, Laboratorium neuroanatomi klinik Keio University

Gambar 3: Diseksi kadaver ATP kiri, a. Tampak arteri meningeal media dan GSPN estela diseksi duramater, b. Drilling pada segitiga Kawase sampai tampak posterior fossa dura, c. Insisi duramater pada lobus temporales dan ligasi sinus petrosus superior sebelum di potong, d. Batas drilling segitiga Kawase.

Pyramid os petrosus akan terlihat setelah duramater dipisahkan dari dasar fossa medialis sehingga petrous rim juga dapat terlihat dengan jelas. Drainase likuor serebrospinal dengan memasang spinal drain perlu dilakukan untuk mencegah tekanan tinggi intrakranial akibat retraksi lobus temporalis setelah operasi selesai. Pada gambar 3, foramen spinosum akan terlihat di bagian dasar fossa medialis posterior dari foramen ovale, kemudian arteri meningeal media dipotong setelah dikoagulasi. Perdarahan vena disekitar foramen ovale dapat dihentikan

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

26


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

dengan menggunakan oxycellulose. GSPN (Great superior petrosal nerve) dapat terlihat pada adesi duramater di daerah pyramid di sebelah posterior foramen spinosum, sepanjang eminantia arkuata. Lakukan diseksi secara hati-hati pada duramater yang melekat di sebelah lateral GSPN. Perhatian, GSPN jangan ditarik terlalu kuat karena nervus fascialis di pyramid dapat terganggu. Kemudian periosteal dura di insisi karena GSPN terletak pada interdural space sehingga meningeal dura dipisahkan dapat dipisahkan dari periosteal dura.

Sumber: AB Sutiono, Laboratorium neuroanatomi klinik Keio University

Gambar 4: Posisi anatomi secara ekstradural.

Retractor sugita digunakan untuk meretraksi duramater agar apex pyramid os petrosus dapat terlihat. Mikroskop diarahkan ke bagian anterior pyramid. Pada permukaan pyramid akan tampak 2 tanda, yaitu eminentia arkuata dan trigeminal impression. Arteri carotis interna berada persis di sebelah anterior eminentia arcuata, dengan kedalaman kira-kira 7 mm dari permukaan tulang. Pada gambar 4 tampak hubungan posisi anatomi ganglion geniculatum yang terletak di perpanjangan garis GSPN, pada persilangan antara meatus auditorius interna dan eksterna. Cochlea terletak diantara sudut kedua garis tersebut. Dari arah operator, arteri karotis interna dan tuba eustachius terletak di sebelah lateral GSPN. Batas maksimal untuk reseksi tulang agar struktur pendengaran tidak terganggu yaitu di medial GSPN, anterior eminentia arkuata dan superior canalis auditorius internus. Reseksi dalam di posterior harus hati-hati dilakukan dengan menggunakan diamond burr sehingga tidak menembus duramater pada portal arteri karotis interna. Reseksi tulang tempat masuknya nervus trigeminus pada trigeminal impression penting dilakukan untuk memudahkan mobilisasi nervus trigeminus kearah inferior. Nervus VII, VIII dapat terlihat setelah dilakukan reseksi pada bagian posterior segitiga Kawase dan mikroskop diarahkan ke posteromedial.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

27


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

4. 2. Insisi dura Buat insisi apertura pada duramater di fossa posterior dengan microknife sehingga vena petrosus dan AICA (anterior

inferior cerebellar

artery akan tampak pada

sisterna

cerebellopontine angle (CPA). Pada tumor-tumor yang terletak pada petroclival, sisterna umumnya bersatu dengan tumor. Selanjutnya basal dura pada fossa medialis di insisi sepanjang 2 cm mengikuti sinus petrosus superior, lalu insisi T diperluas sepanjang sinus, setelah retraktor otak diletakan pada lobus temporalis. Ligasi dilakukan 2 kali dengan jahitan pada sinus petrosus superior, yang telah dilepaskan dengan menggunakan gunting (gambar 3c). Vena petrosus harus masuk ke bagian posterior sehingga peredaran darah vena tetap bisa dipertahankan. Tahap ini diikuti dengan insisi pada tentorium sehingga akan tampak seperti pada gambar 5.

AICA

a. Basilaris

N VI Pons

Meckelâ&#x20AC;&#x2122;s Root entry zone N V

Cave

N. Trigeminus Tentorium

SCA

Sumber: AB Sutiono, Laboratorium neuroanatomi klinik Keio University

Gambar 5: ATP kiri setelah dilakukan insisi tentorium

Meningioma pada petroclivus, insisi dura dilakukan sedekat mungkin dengan bagian posterior tumor yang melekat pada sisi tulang. Perhatikan N IV pada tepi medial tentorium, saat memotong tentorium karena letaknya sangat dekat sekali sehingga sering terpotong. Kedua sisi tepi tentorium disisihkan dengan cara menarik benang ligasi pada sinus petrosus superior. Setelah tentorium dipotong maka NV akan tampak pada bagian tengah lapang pandang bedah, dan di sebelah anterior, NV terfiksasi pada meckelâ&#x20AC;&#x2122;s cave. Dura pada tentorium di insisi sepanjang 1 cm ke posterior untuk memudahkan mobilisasi N V, sehingga N VI dan trunkus basilaris dapat terlihat.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

28


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

5. Beberapa contoh kasus 5. 1. Aneurisma pada trunkus basilaris Hubungan antara nervus cranialis dan aneurisma bergantung pada letak aneurisma tersebut. Aneurisma pada trunkus basilaris superior terletak diantara N IV dan N V, sehingga pada posisi ini N V dapat digeser ke arah inferior. Aneurisma pada bifurcation AICA biasanya terletak diantara N VI dan N VII sehingga N V dapat digeser kearah superior. Aneurisma pada vertebrobasilar junction akan tampak pada posisi terendah dari reseksi tulang diantara N VI dan N VII (gambar. 6).

Sumber: Kawase T.

Gambar 6. Letak aneurisma dan nervus kranialis

Batang otak tidak boleh di retraksi ke arah anterior sedemikian rupa agar aneurisma terlihat. Pada aneurisma di bagian posterior, pons dapat dilindungi dan dikelilingi dengan perforator seperti tampak pada aneurisma di bifurcatio basilaris. Pertahankan arteri perforator pada waktu dilakukan klipping.

5. 2. Tumor petroclival Meningioma pada petroclival, posisi nervus cranialis dapat berbeda-beda pada tiap kasus, sehinga dapat dikelompokan menjadi: 1.

Terletak di atas clivus

2.

Terletak pada sinus cavernosus

3.

Tereletak pada tentorium

4.

Terletak pada apex petrosus

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

29


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Sumber: Kawase T

Gambar 7. Meningioma di tengah nervus trigeminus

Tumor yang terletak pada clivus bagian atas dan sinus cavernosus, posisi N. trigeminus bergeser kearah lateral (gambar. 7), dan sebaliknya N. trigeminus akan bergeser ke arah medial jika tumor terletak pada tentorium dan apex petrosus. Meningioma yang berada pada petroclival biasanya perlekatan meluas kearah tentorium pada 50% kasus dan tumor menginvasi meckelâ&#x20AC;&#x2122;s cave. Sehingga tentorium harus dipotong pada batas perlekatan tumor. Jika tumor meluas ke fossa media, tumor harus diangkat sebelum tentorium diinsisi. Hati-hati pada saat melakukan insisi jangan sampai melukai N trigeminus yang melekat dibawah sinus petrosus superior. Pada banyak kasus, N III dan N IV bergeser ke arah superior. Pengambilan tumor dimulai dari meckelâ&#x20AC;&#x2122;s cave untuk memudahkan mobilisasi N V, akan tetapi perlu diingat bahwa N V bercabang menjadi 3 di dekat cave dan tertutup oleh tumor. Setelah mengeser N V ke arah inferior dan N IV kearah superior dengan melepaskan tentorium selanjutya tumor di diseksi dari clival duramater.

Sumber: Kawase T.

Gambar 8. Membebaskan a. tentorium diantara N IV dan N V.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

30


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Feeding arteri dikoagulasi (arteri tentorium) lalu dipotong antara N V dan N IV sehingga perdarahan berkurang pada saat melakukan dekompresi tumor (gambar. 8). Lapang pandang bedah harus tetap bersih untuk mengawasi arteri serebelaris superior (SCA) yang terletak dekat tumor. AICA dan arteri basilaris baru akan terlibat jika tumor tersebut sangat besar. Nervus abducens biasanya akan bergeser kearah medial dan terletak pada medioinferior dari N V setelah tumor diangkat. Bila telah dilakukan dekompresi tumor maka mulai dari N III â&#x20AC;&#x201C; N VII tidak teregang lagi. N IV dan N V akan menembus dura dan masuk kedalam tumor. Jika tampak periedema tumor dekat batang otak yang tampak pada MRI T2-weighted, bagian tumor yang menempel pada bantang otak harus ditinggalkan karena permukaan arachnoid tidak dapat diangkat yang terletak diantara tumor dan batang otak. Trigeminal neurinoma, chordoma, dan epidermoid bersifat tidak terlalu melekat pada nervus cranialis dan batang otak jika dibandingkan dengan meningioma. Posterior sinus cavernosus dapat dibuka jika diperlukan dengan melakukan insisi pada dinding medial meckelâ&#x20AC;&#x2122;s cave. Segitiga Parkinson dapat diperluas dengan menggeser N V ke inferior dan N IV ke superior dengan tentorium. Perdarahan dapat dirawat dengan memberikan oxycel pada sinus cavernosus dan inferior sinus petrosus. Carotid loop dan NVI yang melewati dorelloâ&#x20AC;&#x2122;s canal dapat terlihat dengan jelas. Meningioma pada sinus cavernosus lebih bersifat fibrous dan menempel pada struktur di sekitarnya. Sehingga identifikasi arteri karotis dengan Doppler microsonography dapat membantu.

5.

Menutup luka operasi

Apex petrosus ditutup dengan fascia temporalis dan diberi fibrin glue. Rongga mastoid juga dapat ditutup dengan fascia flap. Sedangkan rongga apex petrosus yang luas dapat ditutup dengan lemak yang diambil dari lemak di subkutaneus abdomen. Defek dura ditutup dan dijahit dengan fascia flap dan diberi fibrin glue untuk mencegah akumulasi dan bocornya cairan likuor cerebro spinal dibawah scalp (gambar. 9) kemudian kraniotomi ditutup.

Sumber: Kawase T.

Gambar 9. Menutup duramater dengan fascia temporalis

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

31


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

6. 1.

Daftar Pustaka Kawase T, Bertalanffy H, Otani M, et al. Surgical approach for vertebro-basilar trunk aneurysm located in the midline. Acta Neurochir 1996. 138: 402-410

2.

Kawase T, Shiobara R, Ohira T, et al. Developmental patterns and symptoms of petroclival meningiomas. Neurol Med Chir. 1996. 36: 1-6.

3.

Kawase T, Toya S, Shiobara R, et al.Transpetrosal approach for the aneurysm of the lower basilar artery. J Neurosurgery 1985. 63: 857-867

4.

Kawase T, Toya S. Anterior transpetrosal approach for basilar trunk aneurysm: further experience. In pasqualin A, Da Pian R (eds); New trends in management of cerebrovascular malformations. Austria, Sprienger-verlag. 1994. pp 255-260

5.

Kawase T, Shiobora R, Toya S: Anterior transpetrosal transtentorial approach for sphenopetroclival meningiomas: Surgical method and results in 10 patients. Neursurgery. 1991. 28: 869-876

6.

Kawase T, Shiobora R, Toya S: Middle fossa transpetrosal transtentorial approaches for petroclival meningiomas: Selective pyramid resection and radicality. Acta Neurochir. 1994. 129: 113-120

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

32


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

NASIONAL LUMPUR SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Azhar PPA, FBEPS, UBD Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya E-mail: aazhar_2000@yahoo.com 1. Pendahuluan Insiden Lumpur Sidoarjo, yang selanjutnya disingkat dengan “LUSI,” terus berlanjut hingga sekarang. Semburan lumpur mulai terjadi sejak tanggal 28 Mei 2006. Insiden ini terjadi akibat pengeboran gas yang diakukan oleh PT Lapindo Berantas sedalam 32 km yang menyemburkan gas bercampur lumpur yang ditengarai oleh beberapa pihak sebagai lumpur gunung berapi. Hingga saat ini lumpur terus menyembur dan berbagai cara telah ditempuh untuk menghentikannya, namun belum berhasil. Sebuah analisa yang didasarkan kepada foto satelit, meramalkan bahwa lokasi sekitar pusat semburan lumpur akan amblas/tenggelam, dan daerah sekitarnya dengan radius 10 km persegi kemungkinan akan tenggelam beberapa bulan yang akan datang atau beberapa tahun yang 1 akan datang [ ]. Perusahaan Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Bakrie Group, pimpinan Aburizal Bakrie, mantan Menteri Koordinator Perdagangan dan Industri yang sekarang menjadi Menteri Koordinator 2 Kesejahteraan Sosial[ ]. Akibat yang ditimbulkan oleh Insiden LUSI adalah kerugian yang sangat fatal bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kejadian. Penanganan kasus dan upaya untuk membantu masyarakat korban terus dilakukan baik dari segi kebijakan dan tindakan hukum. Aspek sosiologi yang ditimbulkan oleh peristiwa ini akan dibahas dari sudut pandang hukum dalam tulisan ini. Peraturan terkait, terutama UU tentang lingkungan hidup menjadi salah satu materi pembahasan. 2.

Penyebab Insiden Lumpur Sidoarjo

Adanya spekulasi bahwa gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, sehari sebelum tempat pengeboran gas yang dilakukan PT Lapindo Brantas, menyemburkan lumpurnya di Sidoarjo. Spekulasi tersebut mengatakan bahwa gempa di Yogyakarta mungkin meretakkan dasar tanah yang dibor, sehingga berpotensi menimbulkan saluran lumpur untuk menuju ke permukaan. Hal ini dikemukakan dalam workshop bertajuk "International Geological 3 Workshop on Sidoarjo Mud Volcano" di Jakarta pada tanggal 20-21 Februari 2007[ ]. Namun spekulasi tersebut telah dibantah oleh salah satu peserta workshop tersebut yaitu Profesor Jim Mori dari Lembaga Riset Tindakan Pencegahan Bencana, Universitas Kyoto, menegaskan bahwa lumpur Lapindo terlalu jauh dari episentrum gempa di Yogyakarta untuk dapat menimbulkan aktivitas gunung api lumpur. Karena episentrum gempa ke tempat pengeboran 4 berjarak sejauh 300 km dan getarannya hanya berkisar 2 Skala Richter di Porong [ ]. Selanjutnya Richard Davies, salah seorang peneliti dari Pusat Penelitian Sistem Energi Bumi (CeREES) dalam laporan pada tahun 2007 telah mengemukakan bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoarjo adalah kesalahan dalam proses pengeboran yang tidak menggunakan lapisan (casing). Dengan demikian argumen bahwa gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta adalah penyebab semburan lumpur panas di Sidoarjo telah terpatahkan karena berdasarkan perbedaan jarak waktu antara gempa bumi di Yogyakarta dan semburan lumpur di Sidoarjo, dan juga tidak adanya semburan lain di tempat lain kecuali tempat yang pengeboran, serta 5 berdasarkan data geologi yang ada [ ]. Selain tidak menggunakan casing dalam proses pengeborannya, prosedur pengeboran P.T Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

33


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Lapindo Brantas juga diduga menggunakan teknik pengeboran bertekanan rendah (a low pressure drilling technique) dan juga tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan serta Kementerian Lingkungan Hidup. Tanpa adanya lapisan pengaman (casing), benda cair dari 6 berbagai tingkatan dapat masuk lubang yang dibor dan menyembur ke permukaan[ ]. Dari hasil penyelidikakan pihak kepolisian juga ditemukan adanya kesalahan standar pengeboran dalam kasus ini. Menurut juru bicara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Besar Polisi Bambang Kuncoko, kebocoran selama pengeboran yang dilakukan oleh PT Medicitra Nusantara sebagai sub kontraktor dari PT Lapindo Brantas, terjadi pada 7 kedalaman 9,297 kaki di dalam sumur gas yang sedang dibor [ ]. Menurut Bambang Kuncoko baik sub kontraktor maupun kontraktor harus bertanggung jawab. Dicurigai adanya tekanan lapisan cairan yang berukuran lebih kurang 3 hingga 5 km di bawah tanah yang telah menyembur keluar. Menurut Bambang Kuncoko, Kepolisian Daerah Jawa Timur telah memanggil tiga orang dari PT Medicitra Nusantara untuk dimintai keterangan yaitu Rheinold, Slamet Riyanto dan Budi Susanto yang merupakan penanggung jawab proyek pengeboran tersebut. Disamping itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah menugaskan tim khusus dari Direktorat Tindak Pidana Khusus yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Suharto untuk membantu Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan penyidikan. Namun hingga saat ini tidak ada kabar berita tentang hasil penyelidikan dan penyidikan kasus LUSI. 3.

Dampak Lumpur Sidoarjo

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menyetop semburan lumpur di lokasi pengeboran di Sidoarjo ternyata hingga saat ini menemui kegagalan total termasuk usaha menutup sumur maupun usaha memasukkan bola-bola beton ke dalam lubang sumur. Dengan panas 60 derajat Celcius, lumpur tersebut terus menyembur bercampur dengan gas hidrogen sulphate. Lebih kurang 50,000 meter kubik lumpur panas telah menyembur setiap hari dari sumur pengeboran semenjak bulan Agustus 2006 hingga 2008. Hal ini terus bertambah, sejak September 2006 dengan jumlah dan intensitas semburan lumpur panas meningkat hingga 125,000 kubik meter per hari. Pada awal September 2006, seluas 25 km persegi daerah sumur pengeboran telah dibanjiri oleh lumpur. Penyelidikan yang dipublikasi pada bulan Januari 2007 melaporkan bahwa semburan lumpur panas bervariasi dan cenderung semakin meningkat 8 7,000 hingga 150,000 meter kubik per harinya [ ]. Semenjak Mei 2006, lebih dari 13,000 orang di wilayah Porong telah mengungsi dari delapan desa. Dua puluh lima pabrik harus ditinggalkan, hektaran sawah, tambak ikan dan udang telah musnah. Berbagai infrastruktur telah terganggu termasuk jalan tol, rel kereta api, saluran gas 9 dan minyak Pertamina[ ]. Pada tanggal 23 November 2006, telah terjadi sebelas ledakan yang fatal dari pipa gas yang kemungkinan besar disebabkan oleh lumpur panas. Dikawatirkan akan terjadi dampak terhadap lingkungan yang lebih besar apabila penyebaran lumpur panas melebar hingga ke Sungai Porong dan ke laut. Diramalkan bahwa lokasi di sekitar pengeboran akan tenggelam 10 bersamaan terbentuknya sebuah lubang [ ] . Di bidang ekonomi, produksi Indonesia mengalami penurunan karena sekitar 34 persen total produksi industri makanan dan minuman di Indonesia terkonsentrasi di Jawa Timur. Pabrikpabrik bertebaran di daerah pantai, seperti di Pandaan dan Pasuruan, yang merupakan lokasi pabrik susu Indomilk, industri pengalengan ikan tuna, kopi dan air mineral. Di Kejayan, Pasuruan terdapat pabrik pengolahan susu Nestle. Sebanyak 33 persen nilai ekspor nasional berasal dari Jawa Timur yang separuh dari angka tersebut berasal dari 30 pusat pengolahan udang yang berlokasi di Pandaan, Bangil, Situbondo dan Banyuwangi. Hasilnya berdampak juga pada penurunan nilai ekspor komoditi tersebut ke beberapa negara, antara lain Jepang, negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

34


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Berbagai macam produk, baik untuk ekpor maupun pasar lokal dan domestik biasanya diangkut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, menggunakan jalan tol Gempol-Surabaya. Industri yang menghasilkan ikan tuna dan udang di Jawa Timur dihantui oleh rasa takut akan terjadinya pencemaran terhadap hasil produk mereka disamping adanya hambatan dalam transportasi. Para pengusaha di Jawa Timur khawatir produk mereka akan ditolak negara pengimpor. Disamping itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) pada bulan Maret 2007, bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo menjatuhkan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada bulan Maret di Jawa Timur sebesar 11.4 persen menjadi 75.3. Genangan lumpur panas mengganggu distribusi barang dan transportasi di propinsi itu. Jalan tol yang sebelumnya sibuk kini tak dapat digunakan. Di lain pihak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta memperkirakan 11 kerugian ekonomi akibat lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo lebih dari Rp 7,6 triliun [ ] . 4.

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Perusahaan Lapindo Brantas telah melakukan usaha penanggulangan terhadap lumpur panas di Sidoarjo dengan mengeluarkan dana tidak kurang 140 juta dolar Amerika. Berdasarkan laporan, PT Lapindo Brantas telah berusaha membangun jaringan dam dan pelindung untuk 12 menampung semburan lumpur panas dari tempat pengeboran gas yang dilakukannya[ ]. Namun pada tanggal 26 September 2006, dam yang dibuat untuk melokalisasi lumpur panas 13 telah jebol membanjiri lebih banyak desa-desa sekitarnya[ ]. Banyak sekali muncul saran untuk memanfaatkan lumpur panas tersebut, di antaranya ide untuk menggunakan lumpur tersebut sebagai bahan bangunan seperti campuran beton atau dibuat seperti batako. Ada juga yang mengusulkan agar semburan lumpur panas itu dapat digunakan sebagai pemanas/energi thermal. Sudah juga dilakukan berbagai usaha untuk mengurangi semburan lumpur tersebut dengan cara memasukkan bola-bola beton yang dihubungkan oleh rantai ke dalam lubang sumur. Dengan harapan dapat mengecilkan mulut 14 sumur dan dapat mengurangi semburan lumpur panas [ ]. Namun, pada kenyataanya, hingga saat ini semburan lumpur di Sidoarjo tidak dapat dihentikan. Ada beberapa skenario yang telah dilakukan yaitu, skenario pertama dengan mengebor sumur gas lama, Banjar Panji 1 untuk mengindikasi sumber lumpur tersebut dan menutupnya. Hasilnya gagal total. Kemudian tim penanganan lumpur melakukan skenario kedua, yaitu mengebor mulut sumur Banjar Panji 1. Pada kedalaman 500 meter, dinding sumur ternyata menyempit dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan peralatan harus ditinggalkan pada kedalaman 300 meter. Skenario inipun mengalami kegagalan total. Kemudian skenario ketiga, yaitu untuk mencegah aliran dan semburan lumpur panas. Namun sebelum skenario ketiga dijalankan lokasi sudah digenangi oleh lumpur panas. Skenario keempat adalah dengan cara mengoperasikan tiga atau lima sumur penyelamatan secara bersamaan. Sumur tersebut digunakan melingkari bocoran dari permukaan semburan lumpur. Untuk membuat tiga atau lima sumur dibutuhkan biaya lebih kurang Rp 95 milyar per sumur, sehingga total biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 475 milyar bahkan ada kemungkinan lebih mahal lagi karena sewa alat pengeboran akan meningkat harganya sebab dipakai di daerah yang beresiko tinggi. Walaupun dana tersedia tetapi dengan harga minyak yang melambung sepertinya sulit untuk menyewa 15 peralatan pengeboran. Karena itulah para ahli merasa putus asa [ ]. Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk memompa lumpur langsung ke Sungai Porong, kemudian mengalirkannya ke laut. Pemompaan lumpur telah dilakukan semenjak tanggal 16 september 2006. Begitupun pihak PT Lapindo Brantas mengajukan cara yang sama untuk mengatasi lumpur tersebut dengan alasan untuk menunggu selesai pemasangan pipa langsung ke laut akan membutuhkan waktu tiga bulan, sehingga lebih 16 baik menggunakan Sungai Porong sebagai sarana pembuangan lumpur [ ]. Pemerintah juga mengusulkan dana senilai Rp1,57 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 untuk menaggulangi dampak kerusakan dan kerugian akibat semburan lumpur panas dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

35


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009 17

Timur [ ]. Sebelumnya untuk tahun 2007, melalui usulan APBN 2007 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 600 miliar untuk penanggulangan LUSI. Karena berdasarkan Perpres Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), biayabiaya sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta area terdampak dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur termasuk untuk menangani luapan lumpur panas akan menjadi beban APBN. Selain itu, beban APBN juga meliputi pembangunan jalan kereta api, tanggul yang menghalangi lumpur ke luar petak yang sudah terkena, dan pembuatan saluran pembuangan ke laut. Termasuk jalan arteri sepanjang sekitar 30 km dan perbaikan pipa saluran air minum di samping saluran buangan ke laut. Kementerian Perhubungan juga akan membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 18,1 km. Adapun untuk pembangunan jalan 18 tol menjadi tanggung jawab PT Jasa Marga[ ] . Selanjutnya pemerintah akan memastikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat Sidoarjo yang terkena dampak semburan lumpur yang dilakukan sesuai ketetapan yang telah disepakati 19 dalam Perpres 14/2007 [ ]. Hal ini ditegaskan lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa “kita tidak dapat membiarkan rakyat terus menderita. Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan,” saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah terhadap RAPBN Tahun 2008 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007. Presiden menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah semburan lumpur panas yang telah berlangsung lebih dari setahun itu, berikut dampaknya terhadap masyarakat setempat. Sejak awal semburan itu terjadi, pemerintah tidak tinggal diam dan telah berupaya membentuk Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP2LS). Berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya, Presiden mengatakan proses penyelesaian jual beli lahan dan bangunan sebesar 20 persen untuk tahap awal telah berjalan. Sementara untuk sisanya sebesar 80 persen, Presiden berjanji bahwa pemerintah akan memastikan pembayaran itu berjalan sesuai kesepakatan yang telah tertuang dalam Perpres 14/2007. Dalam Perpres itu disebutkan bahwa PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur dengan pembayaran secara bertahap, sesuai peta area terdampak sejak tanggal 22 Maret 2007. Pembayaran bertahap itu adalah sebesar 20 persen dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis. Di samping itu pemerintah juga terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk mengatasi semburan lumpur agar tidak meluas. 5.

Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Di berbagai negara berkembang, pertumbuhan industri dan ekonomi banyak menyebabkan praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Tak terkecuali apa yang terjadi di Indonesia. Salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh pihak P.T Lapindo Brantas dengan melakukan pengeboran sumber gas di Sidoarjo tanpa melaksanakan prosedur standar pengeboran. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya kita sebut dengan UU 23/1997) bahwa “Pembangunan tidak lagi menempatkan sumber daya alam sebagai modal, tetapi sebagai suatu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi manusia, lingkungan alam dan/atau lingkungan buatan yang membentuk kesatuan fungsional, saling terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik, berbeda dari satu tipe ekosistem ke tipe ekosistem lain.” Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan hidup bersifat spesifik, terpadu, holistik dan berdimensi ruang. Dalam pasal 22 ayat (1) UU yang sama disebutkan, “Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.” Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

36


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

(selanjutnya kita sebut PP 27/1999) pasal 3 ayat (1) butir b berbunyi “Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui.” Dalam ayat (2) disebutkan, “Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait”. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom (Selanjutnya kita sebut PP 25/2000) pasal 2 ayat (3) butir 18 Bidang Lingkungan Hidup Berbunyi “Penilaian mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif kepada masyarakat luas……”. Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan pengawasan terhadap kegiatan pengeboran gas yang dilakukan oleh P.T Lapindo Brantas. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dan manajemen lingkungan adalah Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KMNLH) atau dikenal juga dengan Kementerian Lingkungan Lidup (KLH). Pada dasarnya Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak mempunyai wewenang setara dengan Kementerian penuh yang mempunyai departemen. Di dalam pasal 24 ayat (1) UU 23/1997 disebutkan, “Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.” Dilihat dari Sosiologi Hukum ada tiga sarana penegakan hukum lingkungan, yaitu sarana administratif, sarana kepidanaan dan sarana keperdataan. Sarana administratif dapat bersifat pencegahan dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU 23/1997 pasal 23 ayat (1), untuk “melakukan paksaan”, pasal 25 ayat (5) tentang “pembayaran sejumlah uang tertentu”, dan pasal 27 yaitu “pencabutan izin.” Pihak pemerintah harus melakukan tindakan paksa terhadap PT Lapindo Brantas untuk menanggulangi akibat salah prosedur pengeboran yang menimbulkan lumpur panas sampai saat ini. Begitu juga halnya bahwa pemerintah harus memaksa PT Lapindo Brantas untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya perusahaan. Pihak pemerintah seharusnya mencabut izin PT Lapindo Brantas karena telah terbukti melakukan pengeboran tidak sesuai dengan prosedur. Tetapi apa yang terjadi, sebaliknya pemerintah menanggung beban untuk biaya masalah sosial kemasyarakatan dan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur panas di Sidoarjo dengan memakai uang rakyat yaitu APBN dan atau sumber dana lain yang sah (pasal 15 ayat (3 dan 6) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Apa yang dilakukan pemerintah dengan membiayai penanganan masalah sosial dan infrastruktur untuk penanganan lumpur panas yang merupakan akibat salah prosedur pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas secara yuridis aneh, tidak sesuai dengan logika hukum dan merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan semangat reformasi. Secara kepidanaan, kasus LUSI, berdasarkan pasal 41 UU 23/1997 yang berbunyi “Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Selanjutnya diatur dalam pasal 45 yang berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX UU Nomor 23 Tahun 1997 ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya. Kemudian juga diatur di dalam pasal 46 bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, atau perseroan, maka sanksi dijatuhkan

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

37


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

juga terhadap badan hukum atau perseroan, dalam hal ini PT Lapindo maupun terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Selain itu berdasarkan pasal 47 butir b,c,dan f bahwa terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa: penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan atau perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun. Pada kenyataannya P.T Lapindo Brantas berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mendapat fasilitas dari pemerintah untuk membeli tanah rakyat yang terkena luapan lumpur dengan pembayaran secara bertahap dan harus dengan akta jual beli dan bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh pemerintah. Disamping itu, PT Lapindo Brantas mendapat fasilitas pembayaran bertahap yaitu berupa pembayaran di muka 20 persen dan sisanya satu tahun 11 bulan. Sedangkan secara keperdataan, berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU 23/1997 yang berbunyi bahwa â&#x20AC;&#x153;Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.â&#x20AC;? Sayangnya dari Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tak satu pasal pun mengatur tentang ganti kerugian yang diakibatkan oleh P.T Lapindo Berantas karena salah prosedur pengeboran. Hanya satu ayat yang menyinggung pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas yaitu dalam Pasal 15 ayat (5) Penpres Nomor 14 tahun 2007 yang berbunyi â&#x20AC;&#x153;Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo. Lagi-lagi secara logika hukum Peraturan Presiden tersebut sangat aneh, karena mengabaikan korban dan bertentangan dengan pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 1997. 6. Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Insiden LUSI yang telah meluluhlantakkan infrastruktur yang ada, menyebabkan 13,000 orang harus mengungsi dari delapan desa, menenggelamkan empat desa dan 25 pabrik, memusnahkan sawah, tambak ikan dan udang, menimbulkan dampak dan kerugian ekonomi bagi masyrakat, kerusakan lingkungan fisik dan manusia belum ditangani secara hukum dengan baik. Ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum penegakan hukum khususnya di dalam bidang Hukum Lingkungan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban. Dalam kasus ini banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan logika hukum dan mengabaikan perlindungan terhadap korban yang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan rasa aman terhadap pekerjaan maupun penghidupan serta usaha. Sebaliknya, justru kita temui hal-hal yang tidak sesuai dengan logika hukum, di antaranya, seharusnya pihak PT Lapindo Brantas harus bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan baik secara administrasi, perdata maupun pidana, namun kenyataannya PT Lapindo Brantas mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk membeli tanah secara bertahap dan diberi tenggang waktu pelunasan. 7. Daftar Putaka [1] Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur

Sidoarjo (BPLS). [2] Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. [3] Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. [4] Peraturamn Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonomi. Referensi Online :

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

38


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Indahnesia News (http://news.indahnesia.com). N.A. (2006). Bakrie name at stake. Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com) 3 Time Bomb in Sidoarjo.Tempo Interaktif, 7 Maret 2007. http://www.tempointeraktif.com. 4 Nooden,R.V. (2006). Mud Vulcano Floods Java. Bioedonline (http://www.bioedonline.org/news). 5 Science Daily (http://www.sciencedaily.com/releases) 6 N.A. (2006). Time Bomb in Sidoarjo. New York Times (http;//www.nytimes.com/world/asia). 7 Jeroen (2007). Situation update: Erupting mud Volcano. Indonesia List (http://www..indolist.com).. 8 N.A. (2007). Sidoarjo Mud Flow Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/sidoarjo_mud_flow). 9 Bonner,R. (2006). New Indonesia Calamity: A mand-Made Mud Bath. New York Times http;//www.nytimes.com/world/asia). 10 N.A.(2006). Java mud leak blamed for blast. BBC News (http://www.bbc.co.uk/asia-pacific). 11 Time Bomb in Sidoarjo.Tempo Interaktif, 7 Maret 2007. http://www.tempointeraktif.com. 12 N.A. (2006). Time Bomb in Sidoarjo. Majalah tempo No. 51/VI, Agustus 22-28, 2006. 2

Indahnesia news (http://news.indahnesia.com). N.A. (2007) Volcano gets choke chains to slow mud: Geophysics offer concrete proposal to stem East Java eruption. Nature (http://www.nature.com/news). 15 Infid (http://www.infid.be/mudflow_time_bomb). 16 Indahnesia news (http://news.indahnesia.com). 17 Ekonomi dan Bisnis Antara News 16/08/07. 18 ibid 19 N.A. (2006). Minister Aburizal bakrie denounces greenpeace’s anarchi rally. Antara (http;//antara.co.id) 13 14

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

39


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

HUMANIORA MENGURANGI PENYEBAB PERUBAHAN IKLIM DENGAN KEARIFAN BUDAYA Reduce Causes Climate Change with Culture Wisdom. Ni Nyoman Pujianiki Civil and Environmental Engineering Nagoya Institute of Technology E-mail : pujianiki@gmail.com Pengertian dan definisi Perubahan Iklim atau Climate Change, Pemanasan Global atau Global Warming dan Efek Rumah Kaca atau Green House Effect banyak di jelaskan di berbagai referensi di internet maupun buku. Penyebab dan usaha untuk mengurangi dampaknya pun sudah banyak diuraikan. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Efek rumah kaca merupakan akumulasi panas di atmosfir yang kemudian akan mempengaruhi sistem global, akibatnya temperatur rata rata bumi naik, yang kemudian dikenal dengan pemanasan global. Pemanasan global pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim yaitu perubahan beberapa variabel iklim seperti suhu, udara, curah hujan dan musim. Dampak lain dari pemanasan global adalah meningkatnya permukaan air laut akibat mencairnya es dan gletser di seluruh dunia terutama di kutub Utara dan Selatan. Sedangkan perubahan iklim menyebabkan terjadinya pergeseran musim yang mengakibatkan terjadinya krisis persediaan makanan akibat tingginya potensi gagal panen, krisis air bersih, meluasnya penyebaran penyakit tropis seperti malaria, deman berdarah dan diare, kebakaran hutan, serta hilangnya jutaan spesies flora dan fauna karena tidak dapat beradaptasi dengan perubahan suhu di bumi. Pelaksanaan konferensi international tentang perubahan iklim (The United Nations Climate Change Conference) di Nusa Dua, Bali Desember tahun 2007, menunjukkan bahwa dunia sudah menaruh perhatian yang serius terhadap keadaan yang terjadi akibat perubahan iklim. Beberapa cara dan metode diterapkan oleh beberapa orang/organisasi untuk berusaha mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim. Diantaranya adalah â&#x20AC;&#x153;Earth hourâ&#x20AC;? yang mengajak kita untuk memadamkan lampu selama 1 jam pada jam 8 malam waktu setempat. Tanggal 31 Maret 2007, sekitar 2,2 juta penduduk dan 2100 pelaku bisnis di Sidney turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Jika reduksi efek rumah kaca yang dicapai oleh Sydney selama Earth Hour bertahan selama satu tahun, maka itu akan sama dengan meniadakan 48.616 mobil dari jalan selama setahun (Sumber : Universe Today, Earth Hour). Usaha lainya adalah â&#x20AC;&#x153;World Silend dayâ&#x20AC;?, mengimbau untuk tidak menyalakan listrik selama 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang pada tanggal 21 Maret bertepatan dengan diperingatinya Hari Air Dunia sebagai simbol kehidupan. Dengan keheningan itu diharapkan bisa mengurangi ancaman pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Ide ini diambil dari kearifan lokal masyarakat Bali yang merayakan Nyepi. 1. Hari Raya Nyepi. Nyepi adalah hari raya masyarakat Hindu di Bali untuk memperingati Tahun Baru. Tahun baru diperingati oleh masyarakat di Bali dengan cara diam, mengurangi aktifitas dengan tujuan untuk membuat dan menjaga keseimbangan alam. Diam maksudnya adalah melakukan berate penyepian yang terdiri dari tidak menyalakan api, tidak bepergian / tidak beraktifitas, tidak bekerja dan tidak bersenang senang. Berapa hari sebelumnya, masyarakat sibuk melaksanakan rangkaian upacara yang intinya adalah melakukan penyucian alam semesta. Pada saat hari Nyepi diharapkan menjadi hari introspeksi diri untuk menentukan nilai nilai kemanusiaan seperti kasih, kesabaran, kebaikan dan lain lain yang harus dipelihara selamanya. Pada hari raya Nyepi, semua jalan sepi dari lalu lintas kendaraan dan manusia selama 24 jam. Hanya ada beberapa kendaraan petugas dan hanya mereka yang berada dalam keadaan darurat yang diijinkan keluar misalnya orang sakit harus ke rumah sakit. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

40


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Pelaksanaan hari raya Nyepi ini tentu akan berdampak secara fisik pada pencemaran udara. Dampaknya telah diteliti oleh Nyoman Adiputra, pada tahun 2002 yang dipublikasikan pada tahun 2007 dalam bentuk tulisan yang berjudul Hari Raya Nyepi dan Maknanya Dalam Kelestarian Lingkungan Hidup. Hail penelitian ini menyatakan bahwa komponen polutan seperti SO2, CO, O3, NO2 dan NO turun secara signifikan pada hari raya Nyepi dibandingkan dengan hari biasa seperti yang ditunjukkan pada Table 1. Tabel 1. Pengukuran kadar polutan di Kota Denpasar pada saat hari raya Nepi dan diluar hari raya Nyepi

Polutan

Lokasi A HR Nyepi Tidak Nyepi 0,46 4,60* 0,33 1,33* 20,61 27,54* 0,97 6,52* 0,60 6,34*

Lokasi B HR Nyepi Tidak Nyepi 0,25 0,80* 0,29 0,50* 20,08 23,46* 1,61 3,75* 0,55 1,82*

Lokasi C HR Nyepi Tidak Nyepi 4,83 7,23* 0,42 1,33* 8,76 10,36 2,49 14,32* 1,52 12,46*

SO2 CO O3 NO2 NO *p=0,000 (Sumber : Nyoman Adiputra,dkk, 2007, Hari Raya Nyepi dan Maknanya dalam kelestarian Lingkungan Hidup, PPLH Unud Denpasar Bali) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktifitas manusia memang berdampak pada lingkungan khususnya kuwalitas udara. Disebutkan juga bahwa alat transportasi merupakan penyebab pencemaran udara yang paling besar. Data pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) di kota Denpasar tahun 2002 (dapat dilihat pada Tabel 2) menunjukkan bahwa setiap harinya terjual 2.500 ton BBM yang berpotensi mencemari udara. Pada hari raya Nyepi, manusia selama sehari tidak beraktifitas sehingga menurunkan pemakaian BBM hampir mencapai 2.500 ton per hari. Tentulah hal ini merupakan kontribusi yang sangat besar dalam mengurangi pencemaran udara di Denpasar. Tabel 2. Data penjualan BBM setiap harinya tahun 2002 di Kota Denpasar Jenis BBM Rata rata terjual Premium 1.000.000 liter Solar 1.500.000 liter Parafin 500 liter (Sumber : Nyoman Adiputra,dkk, 2007, Hari Raya Nyepi dan Maknanya dalam kelestarian Lingkungan Hidup, PPLH Unud Denpasar Bali)

Dengan demikian pelaksanaan hari raya Nyepi, kearifan budaya masyarakat Hindu Bali mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan pencemaran udara dan diharapkan dilestarikan pelaksanaannya sepanjang masa serta dapat mejadi contoh bagi daerah atau Negara lain untuk dilaksanakan. 2. Hari Hijau / Green Day Hari Hijau dalam bahasa Jepangnya Midori no hi adalah salah satu hari libur resmi di Jepang yang jatuh pada tanggal 4 Mei setiap tahunnya. Hari tersebut digunakan untuk mencintai tumbuhan dan berterima kasih atas hasil alam dan memperkaya hati nurani. Maknanya hampir sama dengan perayaan hari raya Nyepi. Hari libur Green Day ini termasuk dalam rangkaian hari libur panjang di Jepang yang disebut Golden Week. Golden week merupakan salah satu masa tersibuk bagi jasa transportasi dan pariwisata karena masa liburan digunakan untuk pulang kampung atau berwisata. Masyarakat Jepang dapat mengunjungi taman nasional dengan gratis. Semua paket wisata dan transportasi penuh. Jalan bebas hambatan menjadi macet( sumber : Wikipedia ). Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

41


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Tentunya hal ini menjadi sangat kontras di saat kita ingin menghormati alam, namun justru aktifitas manusia sangat sibuk. Alangkah indahnya bila disaat Green Day ini, berate penyepian dilaksanakan. Di saat malam semua lampu dipadamkan dalam keheningan suara hati menjadi jelas terdengar. Langit tampak indah dengan taburan bintang. Akan bisa diresapi, betapa indahnya alam ini. Semangat Word Silent Day harusnya mendapat dukungan dari petinggi Negara sebagai implementasi atas kepedulian dunia terhadap alam. Semangat masyarakat bila didukung oleh pemerintah hasilnya akan maksimal. Tentu saja pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah / negara masing masing. Daftar Pustaka http://www.earthhour.org http://www.wordsilentday.com Nyoman Adiputra, Ketut Tirtayasa dan Dewa Putu Sutjana, 2007, Hari Raya Nyepi dan Maknanya dalam kelestarian Lingkungan Hidup, PPLH Unud Denpasar Bali

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

42


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Catatan Riset HUBUNGAN VERBA DAN PARTIKEL: SUDUT PANDANG PEMBELAJAR DARI INDONESIA Roni FBS Universitas Negeri Surabaya, Indonesia School of Letters Nagoya University, Nagoya Japan E-mail : ronniewae@yahoo.com

Abstrak Dalam hubungannya dengan verba di dalam kalimat, Verhaar (1999) memperlakukannya sebagai konstituen induk. Verba sebagai konstituen induk mempunyai tugas melahirkan konstituen-konstituen yang lain. Konstituen tersebut secara gampangnya dalam kalimat disebut dengan nomina. Sifat-sifat (peran) nomina juga bergantung pada sifat yang dimiliki oleh verba sebagai induk. Dalam hubungannya dengan ini, peran nomina secara arti sintaksis baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang sama. Tetapi, secara bentuk sintaksis karena diwujudkan dalam bentuk partikel (adposisi) maka terdapat perbedaan dalam kedua bahasa tersebut. Dalam bahasa Jepang terdapat partikel ga (agen), o (pasien), dan wa (topik), tetapi ketiga peran tersebut (agen, pasien, dan topik) dalam bahasa Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk formal tertentu. Kata-kata kunci: verba, partikel, preposisi, postposisi, morfosintaksis 1. Pengantar Makalah pendek ini akan menelusuri prinsip dasar partikel atau yang dalam pengajaran bahasa Indonesia dikenal dengan istilah preposisi. Preposisi (Pr) atau kata depan merujuk pada keberadaan partikel di depan kata, sedangkan dalam bahasa Jepang partikel ini berada di belakang kata atau sering disebut postposisi (Po). Cara pandang terhadap partikel dalam makalah ini ditekankan pada sudut pandang orang Indonesia yang berbahasa ibu bahasa Indonesia, yang mempelajari bahasa Jepang sebagai bahasa keduanya. Dalam mempelajari bahasa Jepang, khususnya ketika belajar tatabahasa bahasa Jepang kita sering dibingungkan oleh keberadaan partikel. Perhatikan contoh berikut. (1) Lamijo memukul Bagus. S P O (2) Taro wa Jiro o naguru. Taro Po Jiro Po memukul S O P (3) Taro ga Jiro o naguru. Sebagai pembelajar awal bahasa Jepang, ketika melihat contoh (2) kita akan mempermasalahkan tentang urutan S, P, dan O-nya yang memang berbeda, kemudian akan mempermasalahkan keberadaan partikel kasus wa dan o. Hal ini karena dalam bahasa Indonesia memang tidak ada partikel yang sejajar dengan itu, seperti terlihat pada contoh (1). Lebih lanjut, keberadaan partikel kasus wa (2) dapat digantikan oleh ga pada contoh (3). Berikut, partikel kasus ni dalam bahasa Jepang (4), sejajar dengan partikel kepada dalam bahasa Indonesia (5). Keduanya dapat disejajarkan, tetapi, kenapa dalam bahasa Indonesia tidak ada partikel yang maknanya sama dengan ga, o, dan wa dalam bahasa Jepang? (4) Taro wa Jiro ni tegami o kaku. Taro Jiro surat menulis Taro menulis surat kepada Jiro.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

43


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

(5) Lamijo menulis surat kepada Bagus.

Makalah pendek ini akan menjelaskan beberapa pertanyaan di atas, terutama dilihat dari sifat dan arti verba. Sebenarnya beberapa masalah ini dapat dijelaskan dengan bermacam-macam pendekatan. Makalah pendek ini dapat diposisikan sebagai salah satu alternatif pemecahan terhadap beberapa permasalahan di atas. 2. Konstruksi Kalimat Pada bagian ini akan dijelaskan model konstruksi kalimat secara sintaksis menurut Muraki Shinjiro (1996: 137-138) secara ringkas. Ada dua model yang saat ini sangat dikenal dalam menilai konstruksi kalimat. Model pertama (6), bahwa kalimat atau sentence (S) terdiri dari frasa nomina (NP) dan frasa verba (VP). Frasa verba diisi oleh frasa nomina dan verba (V). Model ini dipakai oleh tatabahasa generatif. Model kedua (7), bahwa pusat kalimat adalah verba (V). Keberadaan dan jumlah frase nomina bergantung pada makna verba. Model ini dipakai oleh tatabahasa kasus. (6)

NP1

S NP2

VP

S

(7)

V

NP1

V

NP2

Pada model pertama, pembagian subjek dan predikat harus didahulukan, dan objek berada di dalam sub predikat. Sedangkan pada model kedua, predikat yang diisi oleh verba merupakan pusat kalimat. Subjek dan objek merupakan sub dari predikat. Makalah ini sebagaian besar akan menggunakan model kedua sebagai dasar analisisnya. Fungsi predikat dalam bahasa bahasa ditampilkan dalam kategori kata yang berbeda-beda. Akan tetapi, secara umum berupa kategori verba, adjektifa, dan nomina1. Makalah ini hanya memusatkan perhatiannya pada verba. Dengan demikian, konstruksi kalimat berpusat pada fungsi sintaksis yang dinamakan predikat, dan predikat tersebut diisi oleh kategori sintaksis yang disebut verba. Keberadaan subjek dan objek semata-mata -tergantung pada makna atau sifat verba. 3. Predikat dan Pelengkap Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa yang berperan sebagai pusat dalam konstruksi kalimat adalah predikat. Slot predikat ini diisi verba. Dengan kata lain, kalau dilihat dari keseluruhan konstruksi kalimat, verba merupakan pusat kalimat. Keberadaan konstituen seperti subjek, objek, dan keterangan (dalam tatabahasa tradisional Indonesia) bergantung pada arti atau sifat yang melekat pada verba. Sebagai lawan istilah predikat, terdapat istilah seperti subjek, objek, dan keterangan. Pada makalah ini untuk menunjuk pada tiga buah istilah yang disebut belakangan digunakan istilah pelengkap. Istilah ini untuk menerjemahkan istilah hogo (čŁ&#x153; čŞ&#x17E; ) dalam bahasa Jepang. Pada sub ini akan dijelaskan hubungan antara predikat dan pelengkap. Muraki Shinjiro (1996: 138-141) menerangkan secara sederhana hubungan antara pelengkap 1

Dalam bahasa Jepang, berdasarkan kategori kata yang mengisinya, predikat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu predikat verba, predikat adjektiva, dan predikat nomina (Saji Keizo, 1996: 30-31). Dalam bahasa Indonesia, konstituen yang dapat mengisi predikat dalam model konstruksi subjek-predikat, selain verba dan adjektifa, terdapat pula nomina, numera, dan preposisi (Hasan Alwi et al. 2003: 326).

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

44


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

dan predikat dalam empat level. 1. Level arti 2. Level bentuk 3. Level fungsi 4. Level penyampaian Level pertama adalah level arti secara sintaksis. Level arti merupakan hubungan arti pelengkap terhadap predikat. Hubungan tersebut sejajar dengan kasus dalam (lawan: kasus luar) yang terdapat pada tatabahasa kasus. Dalam linguistik Indonesia, kasus dalam sering disebut juga dengan peran sintaksis atau peran saja. Perhatikan contoh (3a), Taro ga berperan sebagai agen (pelaku) dan Jiro o berperan sebagai pasien (penderita/pengalam). Pada level ini baik dalam bahasa Jepang maupun dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan. Misalnya, pada contoh (1a) Lamijo berperan sebagai agen dan Bagus sebagai pasien. (3a) Taro ga agen (1a) Lamijo agen

Jiro o pasien memukul

naguru. Bagus. pasien

Level kedua adalah level bentuk secara sintaksis. Level ini sebenarnya berhubungan dengan bentuk formal (kasus luar) secara morfosintaksis yang menempel pada pelengkap, dan membentuk konstruksi frasa. Bentuk formal inilah yang disebut dengan partikel kasus atau partikel saja. Pada contoh (3a), partikel ga dalam Lamijo ga adalah partikel yang menyatakan peran agen (kasus dalam), dan o dalam Bagus o adalah partikel yang menyatakan peran pasien (kasus dalam). Peran pada pelengkap yang menyatakan hubungannya dengan predikat di antaranya adalah peran agen (ga), pasien (o), penerima (ni), asal (kara), arah (e), kebersamaan (to), perbandingan (yori), lokasi (de) (Muraki Shinjiro (1996: 139). Dalam bahasa Indonesia terdapat bentuk formal (partikel) yang menyatakan peran-peran seperti penerima (ni=kepada), asal (kara=dari), arah (e=ke), kebersamaan (to=dengan), perbandingan (yori=daripada), lokasi (de=di). Akan tetapi, tidak memiliki bentuk formal yang menyatakan peran agen (ga) dan pasien (o), baik dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan. Permasalahan yang berhubungan dengan morfosintaksis ini dapat dipecahkan dari sudut pandang kasus bertanda (marked) dan kasus tak bertanda (unmarked). Artinya, peran agen dan pasien dalam bahasa Indonesia merupakan kasus tak bertanda: tidak diwujudkan dalam bentuk formal (partikel) tertentu2. Bandingkan contoh (3b) dan (1b). (3b)

Taro ga Jiro o naguru. agen:bertanda pasien:bertanda (1b) Lamijo memukul Bagus. agen:tak bertanda pasien:tak bertanda Terhadap dua level ini, Iori Isao (2001: 61) menjelaskan bahwa kasus sebagai bentuk formal pada level arti sintaksis disebut kasus luar, dan kasus sebagai arti pada level bentuk formal sintaksis disebut kasus dalam. Posisi kasus luar jika dilihat dari sudut pandang frasa nomina, dalam bahasa Jepang dinamakan postposisi (Po) karena posisinya sesudah nomina, misalnya kasus ni pada frasa nomina Tanaka ni. Sebaliknya, kasus luar dalam bahasa Indonesia karena posisinya sebelum nomina maka disebut preposisi (Pr), misalnya kasus kepada pada frasa 2

(a) Kasus pada morfosintaksis ini, dalam bahasa lisan baik bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia kadang-kadang dihilangkan. Dalam hubungannya dengan ini, Muraki Shinjiro (1996: 144) menggunakan istilah kasus zero. Sebenarnya kasus zero ini tidak hanya terdapat dalam bahasa lisan. Misalnya ichijikan dan san kiro dalam kalimat bahasa tulis ichijikan kakaru dan san kiro fueta juga merupakan kasus zero. Keduanya tak bertanda. (b) Muraki Shinjiro (1996: 143) menjelaskan bahwa kemampuan distribusi verba dibedakan dua level, yaitu pada level arti sintaksis dinamakan kemampuan distribusi secara isi, dan pada level bentuk sintaksis dinamakan kemampuan distribusi secara bentuk formal. Kemampuan distribusi secara isi mempunyai sifat keuniversalan, sedangkan secara bentuk formal berlaku ketentuan yang berbeda-beda pada masing-masing bahasa.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

45


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

nomina kepada Tanaka. Level ketiga adalah level fungsi secara sintaksis. Level ini secara umum dinamakan subjek (S), predikat (P; sering disingkat dengan V, verba), objek (O) dan keterangan (K; dalam tatabahasa tradisional). Pada contoh (3c) misalnya, naguru adalah predikat, Taro ga subjek, dan Jiro o objek. Pada level ini, juga terdapat contoh dalam bahasa Indonesia - (1c). Jadi, keduanya tidak ada perbedaan pada masalah kasus dalam. (3c)

Taro ga Jiro o naguru. subjek objek predikat (1c) Ali memukul Norton. subjek predikat objek Terakhir, level keempat adalah level penyampaian secara sintaksis. Level ini erat hubungannya dengan model kalimat yang pertama seperti dijelaskan pada sub bagian 2 di atas. Kalimat tersusun dari dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang diceritakan, sering disebut topik/tema. Dan bagian kedua adalah bagian yang menceritakan yang disebut komen/rema. Dalam bahasa Jepang misalnya, salah satu tugas partikel wa (8) adalah sebagai penanda topik secara bentuk (Muraki Shinjiro, 1996: 140). Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa frasa nominal yang dilekati wa dalam kalimat merupakan bagian topik. Bagian topik ini biasanya diletakkan di awal kalimat. Seperti contoh (8a) bagian kalimat yang lainpun memungkinkan untuk dapat bertugas sebagai topik. (8)

Taro wa topik (8a) Pan wa topik

pan o tabeta. komen Taro ga tabeta. komen

Pada level ini bahasa Indonesia tidak mempunyai bentuk formal yang mempunyai tugas sebagai penanda topik seperti wa. Misalnya pada Taro (9) dan roti (9a) tidak terdapat bentuk formal yang menyatakan topik. Dalam bahasa lisan bunyi suprasegmental yang berupa pemberhentian sesaat pada pengucapan kalimat itu mungkin dapat menjadi penanda topik. Akan tetapi, di sini dapat dikatakan secara ekstrim bahwa dalam bahasa Indonesia tulis tidak terdapat penanda topik; topik dalam bahasa Indonesia merupakan kasus tak bertanda (unmarked). Di lain pihak, topik dalam bahasa Jepang merupakan kasus bertanda (marked). (9)

Taro topik (9a) Roti topik

sudah makan roti. komen sudah dimakan Taro. komen

Dalam empat level ini, baik dalam bahasa Jepang maupun dalam bahasa Indonesia terdapat ragam permasalahan, tetapi dalam makalah ini hanya akan dijelaskan secara garis besar saja. Makalah ini menggunakan kerangka berpikir pada level kesatu, kedua, dan ketiga. Sedangkan, level keempat tidak digunakan karena berhubungan dengan partikel sekunder3. Kemudian akan ditambahkan dalam tulisan ini tentang kategori sintaksis, atau lebih dikenal dengan jenis kata. Seperti sudah disinggung di depan bahwa jenis kata yang dapat mengisi predikat bahasa Jepang secara umum adalah verba, adjektifa (i adjektifa dan na adjektifa) dan nomina. Sedangkan jenis kata yang mengisi subjek dan objek adalah nomina. Koizumi Tamotsu (1993: 164-167) memerikan jenis kata dalam bahasa Jepang yaitu verba, nomina, i adjektifa, na adjektifa, keterangan, partikel, bantu kerja, sambung, dan seru.

3

Untuk mudahnyanya, istilah partikel sekunder ini dipakai untuk menerjemahkan kakari joshi (äż&#x201A;ĺ&#x160;ŠčŠ&#x17E;) dalam bahasa Jepang.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

46


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Empat level hubungan antara predikat dan pelengkap, serta jenis kata yang ditambahkan terakhir, secara ringkas dapat ditampilkan sebagai berikut: level arti bentuk fungsi penyampaian jenis kata

jenis agen, pasien, penerima,… ga (agen), o (pasien), ni/kepada (penerima),… predikat, pelengkap (subjek, objek, keterangan) topik, komen nomina, verba, adjektifa, …

4. Predikat Verba Seperti sudah disinggung di sub bagian 2 bahwa pusat kalimat adalah predikat. Keberadaan frasa nomina, frasa keterangan dan lain-lain menjadi subordinatif terhadap predikat yang diisi verba. Pada level fungsi sintaksis sebagai lawan predikat adalah subjek, objek, dan keterangan yang selanjutnya akan disebut pelengkap saja. Pada contoh (10), predikat diisi oleh verba tataita (memukul). Sebagai lawannya terdapat pelengkap sanjikanme ni (pada jam tiga), kyooshitsu de (di kelas), sensei ga (guru), Hanako o (Hanako), dan kyookasho de (dengan buku pelajaran). Secara berurutan peran sintaksisnya menyatakan waktu, tempat, agen, pasien, dan alat. Bentuk formalnya secara sintaksis dinyatakan dengan ni, de, ga, o, dan de. Serta, fungsi sintaksisnya secara berurutan pula adalah frasa keterangan waktu, frasa keterangan tempat, subjek, objek, dan frasa keterangan alat. Semua pelengkap ini melengkapi atau membatasi isi yang dinyatakan oleh verba tataita pada predikat. (10) Sanjikanme ni kyooshitsu de sensei ga hanako o kyookasho de tataita4. Guru memukul Hanako dengan buku pelajaran di kelas pada jam tiga. Dalam hubungannya dengan ini, Verhaar (1999: 164) mengatakan bahwa verba sebagai pusat kalimat merupakan konstituen induk. Sebagai konstituen induk, verba akan melahirkan konstituen lain. Dengan kata lain, keberadaan konstituen dalam kalimat -tergantung pada watak atau arti yang dimiliki oleh verba. Seperti keberadaan induk (ibu) yang sering disejajarkan dengan keberadaan anak, maka predikat pun dapat disejajarkan dengan pelengkap. Akan tetapi, pada pelengkap kalimat (10) sanjikanme ni, kyooshitsu de, sensei ga, Hanako o, dan Kyookasho de, terdapat pelengkap yang kehadirannya memang dilahirkan oleh predikat tataita, dan ada pelengkap yang kehadirannya tidak dilahirkan oleh predikat tataita. Berdasarkan sifat keberadaan pelengkap terdapat jenis pelengkap yang sifatnya diperlukan dan pelengkap yang sifatnya tidak diperlukan. Dalam hubungannya dengan ini akan dianalisa berdasarkan penjelasan Iori Isao (2001: 63). Berikut ini bentuk pengujiannya dengan menggunakan contoh kalimat (10). (10) Sanjikanme ni kyooshitsu de sensei ga hanako o kyookasho de tataita. (10a) ( Ø ) kyooshitsu de sensei ga hanako o kyookasho de tataita yo. (10b) Sanjikanme ni ( Ø ) sensei ga hanako o kyookasho de tataita yo. (10c) Sanjikanme ni kyooshitsu de ( Ø ) hanako o kyookasho de tataita yo. (10d) Sanjikanme ni kyooshitsu de sensei ga ( Ø ) kyookasho de tataita yo. (10e) Sanjikanme ni kyooshitsu de sensei ga hanako o ( Ø ) tataita yo. (11) Sore wa komatta koto da ne. (12a) Ee, dare ga (tataita no)? (12b) Ee, dare o (tataita no)?

4

Diambil dari Katsumata Takashi (2006: 33-34).

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

47


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Untuk mendapatkan tanggapan seperti kalimat (11), apakah kalimat berita atau pernyataan (10a)-(10e) dapat diterima? Jawaban tersebut memungkinkan digunakan untuk menanggapi kalimat pernyataan (10a), (10b), dan (10e). Akan tetapi, sulit untuk menanggapi (10c) dan (10d). Dengan kalimat pernyataan (10c) dan (10d) justru akan menimbulkan pertanyaan masing-masing secara berurutan seperti kalimat (12a) dan (12b). Dengan demikian, watak atau arti verba tataita (memukul) menuntut hadirnya peran agen seperti pada sensei ga dan peran pasien seperti pada Hanako o. Jadi, keberadaan sensei ga dan Hanako o diperlukan. Dua pelengkap inilah yang kehadirannya memang dilahirkan oleh sifat atau arti verba tataita. Sebaliknya, frasa sanjikanme ni, kyooshitsu de, dan kyooshitsu de, kadar sifat kebutuhannya rendah, dihapus pun tidak menjadi masalah. Artinya, dalam kalimat yang berpredikat verba tataita pada kalimat (10), konstituen sensei ga dan Hanako o menjadi konstituen minimal yang harus ada (diperlukan; wajib ada). Sebaliknya, sanjikanme ni, kyooshitsu de, dan kyooshitsu de menjadi pelengkap tambahan saja yang keberadaannya boleh dihilangkan (tidak diperlukan). Pelengkap yang terakhir inilah yang kehadirannya tidak dilahirkan oleh sifat atau arti verba tataita. 5. Sudut Pandang Pembelajar dari Indonesia Demikianlah, telah dijelaskan keberadaan partikel (khususnya partikel kasus) dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana memahami hal ini bagi pembelajar bahasa Jepang yang berbahasa ibu bahasa Indonesia? Pada bagian ini akan diurutkan cara memahami keberadaan partikel pada kedua bahasa tersebut. Pemahaman dapat dimulai dari penjelasan yang sifatnya universal (abstrak) yang berlaku pada semua bahasa menuju ke penjelasan bagian yang sifatnya konkrit yang berlaku pada masing-masing bahasa. Pertama, hampir semua bahasa mempunyai konstituen yang disebut subjek, predikat, dan objek. Sebagai pusatnya adalah predikat (P; secara -universal sering digunakan singkatan V, verba). Sebagai lawan predikat terdapat subjek (S) dan objek (O) yang disebut pelengkap. Dalam hal ini, bahasa Indonesia urutannya SVO (SPO), dan bahasa Jepang SOV (SOP). Pengisi predikat masing-masing bahasa berbeda, tetapi secara umum diisi oleh verba. Sebagai konstituen induk, verba mempunyai tugas penting dalam kalimat, yaitu melahirkan anak yang disebut nomina atau frasa nomina. Anak inilah yang bertugas sebagai konstituen lain di luar verba. Watak yang dimiliki oleh verba sebagai induk juga diwariskan kepada kostituen lain. Konstituen inilah yang secara fungsi sintaksis disebut dengan subjek dan objek, yang oleh Verhaar disebut dengan konstituen inti. Jadi, peran konstituen yang mengisi subjek dan objek yang bersifat inti (wajib ada) tersebut bergantung pada predikat verba sebagai konstituen induk. Selain itu, dalam istilah kekeluargaan juga terdapat anak pungut yang tentu saja wataknya tidak diwariskan secara genealogi oleh ibu angkat si pengasuh. Konstituen yang keberadaannya seperti watak anak pungut ini dapat disejajarkan dengan frasa keterangan dalam kalimat. Konstituen yang disebut belakangan ini bersifat tidak inti atau periferal (tidak wajib ada). Jenis kata yang menjadi pusat kalimat adalah verba. Verba diikuti oleh frasa nomina. Jumlah frasa nomina yang dilahirkan bergantung pada watak atau arti yang dimiliki oleh verba. Misalnya, verba okiru atau bangun melahirkan satu frasa (misalnya watashi ga/saya); verba taberu/makan melahirkan dua frasa nomina (watashi ga dan pan o/saya dan roti); verba okuru/mengirimi diikuti oleh tiga frasa nomina (watashi ga, Hanako ni, dan tegami o/saya, Hanako, dan surat)5. Frasa-frasa nomina ini berbeda dipandang dari urutannya. Jika terdapat satu buah frasa, bahasa Indonesia menempatkannya sebelum verba (13). Jika terdapat dua buah frasa, akan ditempatkannya sebelum verba satu buah dan sesudah verba satu buah (15). Dan jika terdapat tiga buah frasa, satu buah ditempatkan sebelum verba dan dua buah lainnya setelah verba (17). 5 Jumlah nomina yang mengikuti verba yang disebut valensi verba ini menjadi permasalahan yang menarik jika

melakukan perbandingan antar bahasa. Perhatikan perbedaan verba mengirim dan mengirimi dalam bahasa Indonesia bandingkan dengan verba okuru dalam bahasa Jepang.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

48


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Tetapi bahasa Jepang menempatkan semua frasa nomina sebelum verba (14, 16, 18). (13) Saya bangun. (14) Watashi ga okiru. (15) Saya makan roti. (16) Watashi ga pan o taberu. (17) Saya mengirimi Hanako surat. (18) Watashi ga Hanako ni tegami o okuru. Semua nomina pada contoh (13)-(18) merupakan pelengkap inti (konstituen inti) yang keberadaannya diperlukan oleh masing-masing verba sebagai konstituen induknya. Di luar pelengkap inti tersebut dapat ditambahkan pelengkap tambahan yang bersifat periferal (konstituen periferal). Misalnya pada (15) dan (16) masing-masing bisa ditambahkan di restoran dan resutoran de. Dipandang dari jenis kata atau kategori sintaksisnya, urutannya dalam bahasa Indonesia adalah (13) NV, (15) NVN, dan (17) NVNN. Sedangkan dalam bahasa Jepang secara berurutan adalah (14) NV, (16) NNV, dan (18) NNNV. Dipandang dari fungsi sintaksisnya dalam bahasa Indonesia secara berurutan adalah (13) SP, (15) SPO, dan (17) SPOO; dan dalam bahasa Jepang -adalah (14) SP, (16) SOP, dan (18) SOOP. Selanjutnya, dipandang dari arti atau peran sintaksisnya, saya (13, 15, 17) dan watashi ga (14, 16, 18) berperan agen; roti (15), pan o (16), surat (17), dan tegami o (18) berperan pasien; Hanako (17) dan Hanako ni (18) berperan penerima atau benefaktif. Dengan demikian, dipandang dari peran sintaksis (dalam hal ini kasus dalam) baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang tidak ada perbedaan. Perbedaannya terletak pada partikel atau bentuk formal sintaksisnya (dalam hal ini kasus luar). Dalam bahasa Jepang peran agen, pasien, dan penerima merupakan kasus bertanda (marked) yang masing-masing diwujudkan oleh partikel ga, o, dan ni. Sedangkan, dalam bahasa Indonesia merupakan kasus tak bertanda (unmarked) 6. Apakah semua peran sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kasus tak bertanda? Perhatikan contoh berikut. (19) (20)

Saya Saya

datang dari Surabaya pergi ke Jakarta dengan Hanako

Pada contoh (19) dari Surabaya dan (20) ke Jakarta dan dengan Hanako terdapat partikel dari, ke, dan dengan yang merupakan kasus bertanda dengan peran-perannya masing-masing adalah asal, arah, dan kebersamaan, serta sejajar dengan kara, e, dan to dalam bahasa Jepang. Dengan demikian, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang terdapat kasus bertanda dan tak bertanda. Pada kasus bertanda (partikel), urutannya dengan nomina segera dapat dimengerti bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Jepang berlawanan. Bahasa Indonesia menempatkan partikelnya di depan nomina (preposisi), sedangkan bahasa Jepang menempatkan partikelnya di belakang nomina (postposisi). Tanpa melihat posisinya terhadap nomina, kedua partikel tersebut disebut dengan adposisi. ďź&#x2013;ďź&#x17D;Penutup Demikianlah, partikel kasus dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dapat dipahami mulai dari penjelasan yang sifatnya abstrak menuju penjelasan yang sifatnya konkrit. Seperti sudah disinggung di sub pengantar bahwa hubungan antara verba dan partikel dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Makalah ini juga harus diposisikan hanya sebagai salah satu cara tersebut. Setidaknya menurut penulis, penjelasan ini relatif mudah dipahami bagi pembelajar bahasa Jepang yang berbahasa ibu bahasa Indonesia.

6

Partikel yang mengungkapkan makna penerima (benefactive) secara formal dalam bahasa Indonesia adalah kepada. Tetapi, jika kepada dimasukkan dalam kalimat (17) Saya mengirimi kepada Hanako surat, maka kadar keberterimaannya menjadi sangat rendah.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

49


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Referensi Hasan Alwi et al. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Isao, Iori. 2001. Atarashii Nihongo Nyuumon, Kotoba no Shikumi o Kangaeru. 3A Network Keizoo, Saji 1996. Nihongo no Bunpoo no Kenkyuu. Hitsuji Shoten Shinjiro, Muraki. 1996. Nihongo Dooshi no Shosoo. Hitsuji Shoten Takashi, Katsumata. 2006 â&#x20AC;&#x153;Anata Nashi de Irarenai, Jutsugo to Kooâ&#x20AC;? dalam Nagoya Daigaku Nihongo Kenkyuukai GA6 Fushigi Hakken! Nihongo Bunpoo. Miyai Shoten Tamotsu, Koizumi. 1993. Nihongo Kyooshi no tame no Gengogaku Nyuumon. Hitsuji Shoten Verhaar. JWM. 1999. Asas-asas Linguistik Umum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

50


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Catatan Riset RECRUITMENT NETWORK OF TRAINEES TO JAPAN IN INDONESIA -- FOR INDUSTRIAL TRAINING AND TECHNICAL INTERNSHIP PROGRAM – Lusiana Prabandari Graduate School of International Development, Nagoya University E-mail: lucy4nne@hotmail.com 1. Introduction Indonesia has been struggling to deal with its unemployment problem and one of the measures taken by the government is to encourage workers to go abroad. The target, up to 2009, is to send 1 million workers per year. Although the policy is to send more skilled workers and to reduce unskilled workers, in reality until 2008 around 70% of Indonesian sent abroad worked in informal sector, mainly as domestic workers/housemaids. Two major migration from Indonesia are to Saudi Arabia and Malaysia. Low educated females domestic workers dominate both, although there is also large influx of male illegal migrants working in plantation and construction fields in Malaysia. Beside those two major migrations, there are also male-dominated migration to South Korea and Japan as so-called trainee. Although the actual training programs do exist, particularly those supported by the government-related institutions, majority of trainees do not receive proper training. Instead, they are substantially working in small and medium industries as manual labor in what is dubbed as 3D (dirty, dangerous, difficult) jobs. In Indonesian international labor migration, recruitment network plays an important role in connecting potential migrants to the employers abroad. Recruitment network is very crucial in facilitating migration as it provides the potential migrants with information, necessary links, and also financial assistance to migrate. It is mainly through this network that potential migrants are able to obtain information on various chances of working abroad. One good example is female migration to Saudi Arabia. Potential migrants usually get the first information about migration from family, friend or local broker. This local broker is sometimes a respectable man or even a village head. From local broker, potential migrants are then connected to other broker or brokers who will connect them to the sending agency in Jakarta. Along the way, the potential migrants have to pay certain fees for every service they received [5]. However, dependency on certain stakeholders inside the recruitment network may lead to abuse. Each stakeholder may have its own interest and have different perspectives regarding the same migration. These different interest and perspectives influence the information and services they provide to the potential migrants. For example, intermediaries tend to supply information that is selectively positive, because they will benefit financially if a potential migrant decides to go [2]. This paper will examine the recruitment network of trainees to Japan in Indonesia, including the information involved inside. Also, it will try to identify the Indonesian-stakeholders’ views of the Training Program and how they sustain the current recruitment process. The data is taken from 2 fieldworks in two cities in Indonesia, Surakarta and Yogyakarta. 2. Japan’s Industrial Training and Technical Internship Program Trainee category is the biggest group of Indonesian workers in Japan. Japan set up Industrial Training and Technical Internship Program (here after the Training Program) as a means to transfer technology to developing countries. There are three types of training programs in Japan according to accepting institutions. The first program is the one that accepts trainees through government-related institutions, such as Japan International Cooperation Agency (JICA), The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) and Japan Vocational Ability Development Association (JAVADA). These are the actual training programs that go along with the aim to transfer skills and technological know how. The second program accepts trainees in private institutions with support from Japan International Training Cooperation Organization

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

51


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

(JITCO). The third type accepts trainees in private institutions without support from JITCO. This research focuses only on JITCO-supported training program. JITCO supported training program receives support from JITCO in terms of contact with sending countries, information and paperwork. Compared to the other programs, there are many problems with JITCO-supported Training Program, such as trainees mainly work in small and medium enterprises in Japan doing 3D jobs. In other words, they are not receiving proper training. While trainees from other programs almost always return to their previous work in their home country, many JITCO-supported trainees ended up overstaying and becoming undocumented workers. Those who did return sometimes become unemployed again upon return. However, within those 3 categories, JITCO-supported trainees are the biggest group, comprising around 68% of total trainees in Japan, which makes the problems serious. Thus, there is a need to study the latter type of Training program. The term trainee in this research will refer to JITCO-supported trainee, unless specified otherwise. Origin and Development of the Training Program Japan began to accept trainees at around 1950s. It started when Japanese companies who invest abroad invited their overseas subsidiaries’ employees to Japan, give them necessary skill training, and then repatriate them to their home countries. Through those returned employees, the Japanese companies can maintain their technological standard in their overseas subsidiaries. There are also training programs given by government-related organizations, such as JICA for government officials and AOTS for managers and engineers. Until 1990, only government related organizations and private corporations with overseas subsidiaries were allowed to bring trainees. In 1990, after the implementation of the Revised Immigration Control Law (hereafter, the Revised Law), the large flow of trainees to Japan began. The Revised Law clearly addresses trainees as foreigners who come to the country to learn technical skills or get knowledge, not to work for remuneration. However, shortly after the implementation, the Ministry of Justice (MoJ) issued proclamations concerning trainees, which has enabled private sector with no overseas affiliation to accept trainees for a period of 1 year under Industrial Training Program. In order to support the acceptance of foreign trainees by the private sector, in 1991 JITCO was established. Then, in 1993, the Technical Internship Program was instituted under JITCO surveillance. With this program, trainees can continue their training in the same firms or institutions as workers, under employment contract which will guarantee them the same level of wages as Japanese workers doing the same jobs [4]. Thus, after completed training, trainees are still not considered as skilled workers, but workers who need training of- according to JITCO- ‘more practical mastery of the same class of technologies or skills’. Thereafter, the ‘trainee’ resident status is not changed to ‘skilled worker’, but to ‘designated activities’. With this Industrial Training and Technical Internship Program, a trainee can stay for a total period of 2 years in Japan. In 1997, the period of Technical Internship Program was extended to 2 years. With this extension, a trainee can stay in Japan up to a total period of 3 years. The approved occupations for technical interns were also broadened. Today, there are 63 types of occupations with 116 nd selective works, allowing more firms to accept trainees. In reality, most technical interns (2 and rd 3 year trainees) do not do different jobs to what they did when they are trainees, which is a substantially 3D job. Thus, it is not surprising that there are critics that Japan uses this training program to import unskilled labor by first accepting them as trainees. Current States of the Training Program With the implementation of JITCO’s Training Program, the number of trainees in Japan is increasing year by year. Graph 1 shows the changes of trainees’ number in Japan. In 2007, there were a total 102,018 trainees and around 70% of them (71,762) were JITCO-supported trainees. This means that most of trainees entering Japan do not actually receive training but working in small or medium companies.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

52


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Sou rce: Gaikokujin kenshuu mondai nettowaaku (2006), JITCO pamphlet (2008), Ministry of Justice Immigration Bureau White Paper (2008).

Figure 1. Number of Trainees in Japan JITCO-supported training program has the biggest number of trainees, but it also has the most problems. There is increasing improper conduct by accepting organizations, such as setting up paper companies to bring in trainees and forcing trainees to ‘work overtime’. There is also increase in the number of absconders and overstayers. The number of trainees reported as absconding from their accepting organizations has increased drastically from 513 in 1999 to 2,304 in 2003. The number remains high with 2,201 absconding trainees reported in 2006. There are also absconders who overstayed their visa. As of January 1, 2007, there were 3,333 (former) trainees who stayed illegally in Japan, which constitutes around 2% of all illegal foreign residents in Japan. Media also reports claimed abuse of trainees by accepting firms such as forcibly confiscating passports, forced extra work of more than 100 hours a month, or cases in which trainees were forced to live in a squalid condition. Reports by the media draw more critics from the society about the current Training Program [3]. These kinds of ‘bad reports’ are relatively unheard in Indonesia. Unlike many media coverage about abuse of workers in Saudi Arabia or Malaysia, Indonesian media rarely reports bad coverage about Training Program. There are positive image of trainees as workers in factory in a highly developed country. Indonesia keeps sending more and more trainees. In number of JITCO-supported trainees, Indonesia ranked number 2 after China. Change in the number of trainees from Indonesia is as shown in Graph 2.

Source: Gaikokujin kenshuu mondai nettowaaku (2006), JITCO pamphlet (2008), Ministry of Justice Immigration Bureau White Paper (2008).

Fig 2.

Number of Indonesian Trainees in Japan

The majority of Indonesian trainees are JITCO-supported trainees. Thus, it can be said that Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

53


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

migration to Japan also consists of mostly unskilled workers. However, perhaps because of the image of Japan as highly developed country, labor migration to Japan seems to have a higher prestige compared to migration to other countries. The government itself sees cooperation to send trainees to Japan as advantageous, because this program “improves the quality, competency, and competitiveness of human resources, giving employment and thus reducing unemployment rate”, and also because the trainees are given “relatively same wage with regular workers” [1]. This, in turn, suggests that the government sees training program as one of the means to reduce unemployment. In other words, it is one form of labor migration from Indonesia. However, there is emphasis on the transfer of technology, which can improve the skill level of Indonesians. Compared to other migrants who ‘only’ bring back foreign exchange, trainees are also important for human resource development agenda. With that view, it is not surprising that the Indonesian government keeps filling the demand for trainees in Japan. 3. The Recruitment Network of Trainees in Indonesia Important Nodal Points The important nodal points in the recruitment network of trainees in Indonesia are language school, training center, sending organization (SO), and brokers. These nodal points connect potential trainees to their accepting organization in Japan. Their existence sometimes overlap each other. For example, language school sometimes is required by sending organization to set up special class served as pre-departure training, a task that is usually carried out by training center. By far, the biggest sending organization in Indonesia is the Ministry of Manpower and Transmigration (MoMT) with its IMM program. Compared to private sending organization, MoMT has the toughest requirements (Fig 3.). IMM program only receives male applicants aged 20-27 years-old, with high school or higher educational background in technical or agricultural fields.

Fig 3. Process to Join Training Program: MoMT Version Web of Legal and Illegal Process in the Recruitment Process Based on the potential trainees’ access point to the network, there are four types of recruitment networks, which are direct recruitment, recruitment through SO-affiliated school, recruitment through language school, and recruitment through brokers. (1) Direct Recruitment In a direct recruitment (Fig 4.), trainees can directly access SO because the recruitment is open to public. Besides recruitment, SO also conducts the selection, training, and sending of the

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

54


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

trainees. SO has cooperation with accepting organization (AO) in Japan, from where it receives job offer. SO opens the recruitment to general public, but informs the details only to those who applied. Included in this category is recruitment by the MoMT. Although the recruitment channel looks short, the bureaucracy and selection process is very time consuming and costly. For this channel, a trainee has to pay Rp.7.5-10 million or around ¥75-100 thousand.

Fig 4. Direct Recruitment

(2) Recruitment through SO-affiliated School In the second type (Fig 5.), candidates should be alumni of (vocational) high schools that have cooperation with sending organization. Recruitment is done closely as SO does not receive application from outside its affiliations.

Fig 5. Recruitment through Affiliated School SO is responsible for recruitment, selection, training, and sending of the trainees, and it shares the information only to its potential candidates. For these procedures, the potential trainee has to pay around Rp.4.5 million or around ¥45,000 for pre-departure training, passport, and visa. This by far is the cheapest route among the 4 types of recruitment, because the affiliated high school usually does not charge anything to its students and Japan’s accepting company pays all other

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

55


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

expenses. (3) Recruitment through Language School In the third type (chart 4), the candidates access SO through language school. The school selects candidates from its students who are interested to become trainees. The school first selects trainees by interview and gives a special preparation class for the selected candidates. It also arranges a health test, so candidates who have some ‘deficiency’ can cure it before going to pre-departure training. The second interview is usually done with ‘the Japanese sachoo (director)’ attendance.

Fig 6. Recruitment through Language School Here, the school acts as an intermediate between candidates and SO, all the communication between candidates and their SO is done through the language school. It is usual for the school to select more candidates than the SO asks. The final selection is in the hand of SO. It gives pre-departure training that consists of Japanese language and culture training, and also physical training, so only the healthiest candidates can go to Japan. The cost, around Rp.15-20 million (¥150-200 thousand), is relatively high because it is shared between school and SO. In this type of recruitment, SO may recruit candidates from several language schools, but the school itself publicly recruits its students. (4) Recruitment through Broker In the last type, a potential trainee access SO through a broker. A broker may actively recruit potential trainees individually or by contacting language school staffs. This first broker then hands the potential trainee to another broker. This second broker often has connection to, or has his own, language school/training center where he houses and gives pre-departure training to the handed candidates. This type of recruitment often involves clandestine or even illegal procedures, as usually the brokers do not have appropriate license to do their activities. However, a successful broker usually has vast connection inside the government, from whom he gets ‘help’ in making necessary documents. Recruitment channel through a broker is shown in Fig 7.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

56


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Fig 7. Recruitment through Broker While the candidates receive training in Japanese language and culture, the second broker arranges the departure. The broker will make document of ‘paper companies’ with candidates’ names listed as their employees. This document is then sent to the MoMT to get recommendation for company that want to give skill-up training to its employees. This recommendation is sent to AO in Japan, which sometimes ‘is just one person’ so it is like another broker, who will do the necessary arrangement to get Certificate of Eligibility (CE). This CE is one of the crucial requirements to get visa from the Japanese embassy in Indonesia. Once the visa is ready, candidates may depart to Japan, where another broker will find them the accepting companies. In this route, it is clear that brokers hold the key information and access to Japan, but of course they share the details only to those who pay. Candidates often just rely on them, which open the chance of abuse, such as exorbitant fees. It is usual for potential trainees to pay up to Rp.30 million (¥300,000) to ‘cover every needed requirements and procedures’, including bribes for documents making. Around half of this fee may end up in broker 1’s pocket. Broker 2 will have his part of payment but he usually also gets payment from the accepting company (broker 3), up to ¥10,000/month for every trainee he sent. Thus, sending trainees is a very lucrative business. Ex-trainees who want to come back to Japan usually use this channel, since the regulation does not allow ex-trainees to re-join the program, but brokers can ‘help’ them with the departure arrangements. Ex-trainees are willing to pay more because the return is considered to be much higher. Within these four types, it is difficult to say which one is the most common route, as in reality they overlap each other. A potential trainee can change course halfway and choose another channels that fit his own conditions. For example, a potential trainee who cannot fulfill the requirements of MoMT’s program may turn to brokers who will arrange necessary departure for him/her. A potential trainee can also access the network first through a language school where he/she can obtain various information on different programs and then choose one that fit his/her own conditions. Thus, the existence of these four recruitment networks widens the chance to go to Japan. Although candidate trainees may access SO from those 4 points of entry, they usually know the initial information about Training Program from their family or friends. The information does not necessarily mention the Training Program, as most of them refer to it as ‘working in Japan’. Information inside the network tend to be positive, with great emphasis put on the big wage a

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

57


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

trainee could earn each month and also capital money a trainee can accumulate within 3 years. Notion of big wage usually ended without further explanation about living cost in Japan. There is also very limited examples of how a trainee can implement the skills and knowledge they received in Japan, other than the notion that ‘a trainee can always implement the Japanese work ethics or discipline in daily life after return to Indonesia’. Stakeholders’ Perspectives There are four important stakeholders inside the recruitment network, and each of them has their own perspectives. These stakeholders are potential trainees, ex-trainees, broker, and the Indonesian government. Potential trainees view this program as a way to get high profile work abroad, which will bring not only income but also good experience of living in a highly developed country. The ex-trainees use this training program as a good business chance, as they has the ability to enter various nodal points and know what is the most important things that a potential trainees need to be able to join the program. Brokers, although view this training program as a chance to help people to find employment, also use this training program as a business chance, where they use their vast connection to facilitate migration to Japan. The Indonesian government itself views this Training Program as one mean to ease unemployment problem. It regards it as advantageous program which is not only bring foreign exchange but also can ‘improve the quality, competence, and competitiveness of Indonesian human resources’. 4. Conclusion The recruitment network of Indonesian trainees has significant similarity to other international labor migration networks. It is institutionalized but intermediaries play a significant role to disseminate the chance of going to Japan through Training Program. In general, the recruitment network can be divided into four types according to potential trainees’ access point. These four types of recruitment network enabled potential trainees to choose course which fit his/her own condition, thus the existence of these networks widens the chance to go to Japan. Ex-trainees plays a very crucial role in sustaining this network as they have the ability to enter different nodal points or using their own knowledge and connection to facilitate other migration of trainees. Thus, the recruitment network of trainees has a self-sustainability. 5. Bibliography [1] BNP2TKI. 2008. Pemagang di Jepang Melarikan Diri. http://www.bnp2tki.go.id/content/view/615/231/ [2] Hugo, Graeme. 2003. Information, Exploitation and Empowerment: The Case of Indonesian Overseas Workers. Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 12, No.4, pp. 439-466. [3] Ministry of Justice. 2007. Guidelines Concerning Entry and Residence Management of Trainees and Technical Interns. http://www.jitco.or.jp/stop/data/zairyu_kanri/English.pdf [4] Shimada, Haruo. 1994. Japan’s ‘Guest Workers’: Issues and Public Policies. Translation: R. Northridge. Tokyo: University of Tokyo Press. [5] Spaan, Ernst. 1994. Taikongs and Calos: The Role of Middlemen and Brokers in Javanese International Migration. International Migration Review, Vol. 28, No. 1, pp. 93-113.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

58


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Catatan Riset CHILDREN’S PARTICIPATION FOR PROTECTION: LEARNING FROM BURMESE REFUGEE CHILDREN Galih Ramadhita Graduate School of International Development, Nagoya University, Japan galih.ramadhita@gmail.com

1. Introduction Children are the next leaders of every nation, yet they are still vulnerable in many ways as compared to adults, and thus they need to be protected. However, it appears that the young generation, particularly children, still lacks sufficient attention from adults in many countries. In 2006, close to 9.7 million children were died before their fifth birthday (UNICEF 2007).

Why do we need to highlight children’s issue? Children are vulnerable in many ways. Not only they are susceptible to diseases, malnutrition and physical injuries, they are also dependent. Clark (2007) further explained the term of vulnerable which refers to the groups of people with physical weakness, emotional instability and economic dependence.

Similar to adults, as human beings, children are also entitled to rights that need to be appreciated by stakeholders. However, the difference is that a child still needs support in order for his rights to be acknowledged by adults. The United Nations has listed all children’s rights in the Convention on the Rights of the Child (UNCRC), which contains fifty-four articles for the benefit of children. The Convention has been ratified by almost all countries around the world and had been being implemented by many organizations through several projects for children since 1989. The effort to implement children’s rights since the UNCRC went into effect coincides with the period of greatest human rights activity and of humanitarian disasters associated with post – Cold War conflicts and failed states. More than ever, children are both victims and perpetrators of egregious human rights violations (Gerschutz & Karns, 2005).

This article tries to identify the relationship between participation and protection, by looking at the study case of Burmese refugee children in related to the issues of the latter. The author interviewed 74 children, as well as 32 adults as stakeholders (village leader, camp leader, camp committee, etc) by using Key Informant Interviews (KIIs) and Focus Group Discussions (FGDs) in one refugee camp and one village in the border of Thailand – Myanmar. The respondents were emphasizing the situation in two sites, specifically regarding protection of children, and in addition, they were also giving Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

59


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

information about children’s participation through many activities.

2. Literature review 2. 1. Participation and Protection In the case of Bhutanese refugee camp, children’s clubs were formed and proven to be encouraging for the kids there. Club members embarked on activities to address the discrimination that they and their peers experienced through street theatre and door-to-door campaign to discuss and raise awareness about the issues (Hart 2003). The children were given trainings and certain knowledge regarding their rights and how to protect themselves from any violations, specifically the discriminations in refugee camp.

A study by Newman (2004) expresses the relation between protections through participation, in particular case of problem solving imperative. It says that children as part of young people negotiate their protection with adults on a daily basis. Therefore, it also argues that engaging young people as active participants in the establishment of protection mechanisms with constructive roles in and responsibility for their own safety is necessary. Moreover it emphasizes the abilities of young people to confront their own problems to deal the misfortune.

In the conclusion part of her article, Guyot points out that refugees should not be viewed solely as helpless victims in need of assistance (Guyot 2007). The abilities (skills) that children and the youth bring with them through their journeys to move beyond out of camp life is currently forbidden. While on the other hand, as a vital component of the refugee community, children as well as youth represent an opportunity for meaningful social healing and development, and this also include the protection in the camp.

Children, particularly those who have experienced abuse, value participation in discussions about what will happen to them and are more likely accepting the outcome when they are involved (Marie Connoly 2006). Yet some children and young people are often cynical about the effectiveness of their participation when the options they are given are limited and their views are either ridiculed or not taken seriously.

The possession of welfare rights requires only that the right – education, health, etc. – can be preserved, protected and promoted. However, the possession of liberty rights – participation, the right to vote, etc. – requires that the right-holder posses some kind of capacity to exercise them. However, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

60


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

based on more recent theoretical concepts of human needs, we understand that children not only need wellbeing but also participation, and that adults must satisfy both needs. Therefore, we can affirm that in child development, wellbeing and health, as well as autonomy, are equally important, understanding autonomy more broadly; that is, children’s need to take an active part in constructing his/her own development as a human being. Included in this theoretical context, the right to participate in different areas should have no age limits. (Ocha Ita and Espinosa 1997)

The researchers therefore agree that there is no difference between the needs of children for protection, and on the other hand; for autonomy and participation. The best way to guarantee children’s rights - their “right treatment”- to promote their individual autonomy and the active construction of their own development. Therefore, when we speak of children, we do not only refer to participation as a “legal right”, as understood by legal specialists in human rights, but we also understand that the right to participate, according to individual needs and developmental capacities, are derived from the universal need of human beings for the progressive construction of their personal autonomy, which can only be satisfied by interaction with other human beings, both adults and other children (Ocha Ita and Espinosa 1997).

Staying in a refugee camp might endanger the live of children, but it could also lead to services they might get from several agencies. Children’s participation makes sense, not only because it is their right, but also because it is useful, educational and just. Child protection improves when children’s opinions are listened to (IAWGCP 2007).

Supported by these arguments mentioned above, the author seeks the positive relationship of participation and protection in line with the benefits of the children as the vulnerable group in any community.

2. 2. Burmese Refugee Children Children living in special situations are faced by difficulties not only in voicing their concerns in public, but by the lack of protection, among other serious problems. Refugee children are one of the example of children who are faced by both protection and participation issues. This article seeks to explore the relationship between children’s participation and their protection, from the point of view refugee children in Ban Don Yan Camp and Ban Huay Malai village, Kanchanaburi district, Thailand.

It is interesting facts that although Thailand has not ratified the 1951 Refugee Convention, Burmese Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

61


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

refugees need to be protected while staying in the country, in the camps or with the host communities. There are several difficulties faced by refugee children, resulting from the lack of provision of rights to be protected and to participate. In Ban Don Yan camp, some children experienced domestic violence, and it is clear that because they live in the camp, their right to participate in recreational activities is much more limited. Meanwhile, in Ban Huay Malai village, a crucial issue is related to identity, where most of refugee children possess no legal document in the village, thus they are prone to be trafficked and have poor access to education.

2. 3. Children’s Participation Participation is a theme that runs throughout the UNCRC. Article 12 provides that: “states parties shall assure to the child who is capable of forming his or her views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child” (UNHCR 1994).

Children’s participation is considered to lead to better decision-making, since the children know what they need, what they want, instead of having the adults decide what they have to have and not to have, and this is also an important matter in doing developmental projects. Roger Hart (1997) divides the rungs on the ladder into Degrees of Participation and Non-participation rungs. Rung 1 to 3 are the Non-participation, and from rung 4 to 8 are the Degrees of Participation. As seen on the rungs, children have several levels of participation, from assigned but informed, consulted and informed, sharing decisions in adult-initiated, in child-initiated and directed, and lastly sharing decisions with adults in child inititated activities. -

Rung 4, Young people assigned and informed

-

Rung 5, Young people consulted and informed

-

Rung 6, Adult initiated, shared decisions with young people

-

Rung 7, Young people lead & intiate action

-

Rung 8, Young people & adults share decision making

Refugee camps are mainly focused on fulfilling the basic needs for the displaced persons, and also establishing stability through shelter and the livelihood programs, and sometimes also providing means to return to their home country. Guyot (2007) argues that participatory programs may look like a distraction, or perhaps simply an unnecessary complication of service delivery, by individuals or agencies that are accustomed to working on behalf communities. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

62


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Figure 1. Ladder of Participation (Hart 1997)

At that point, involving children and the youth may be difficult in terms of participation of the local community in decision-making. Being difficult does not mean impossible. Even though in camps, the decisions are dominated by adults (Guyot 2007) mentions that the youth can still make decisions using their current situation to build towards a future. Surely, there are also cultural aspects that could form barriers to the latter.

2. 4. Children’s Protection As mentioned earlier, children are vulnerable. It means they can easily become the victims of prolonged poverty, disasters, conflicts, food insecurity, and they could also be trafficked by some groups. A well-known organization Save The Children and also, UN agency, UNICEF made a specific sector for Child protection. Protection in this sense includes protection from: 

violence – sexual, physical, emotional at home, school and in society

recruitment into armed forces

state violence through the criminal justice system, laws and institutions

separations from parents or care givers

unnecessary institutionalization

discrimination because of disability, ethnicity, migration, etc

trafficking

street children (Bidedain 2001: 7)

Protecting children is also about assisting in the development of more appropriate family, community and state mechanisms. Violations of the children’s right to protection occur in every country and are widespread, under-recognized and under-reported creating barriers to child survival and development.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

63


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

A Protective Environment is one where everyone – from children, families, communities, education, health and social workers to governments and the private sector – live up to their responsibilities to ensure that children are protected from abuse and exploitation. The ideal protective environment focuses on 8 key areas as follows (Vrolijk 2008): 1. Addressing attitudes, traditions, customs, behaviour and practices which put children at risk, and promoting those which protect children 2. Advocating for Governmental commitment to fulfilling the protection rights of children 3. Promoting open discussion and engagement on child protection issues 4. Advocating for protective legislation and its enforcement 5. Building the capacity to protect among those around children 6. Promoting opportunities to promote children’s life skills, knowledge and participation 7. Monitoring and reporting on child protection issues 8. Providing services for recovery and reintegration of children affected by abuse, exploitation, or rights violations 9.

Figure 2. Protective Environment (Vrolijk 2008)

Harrell-Bond (2000) states that camps are artificial environments where everyone is restricted in their freedom of movement. They also mentioned that a major consequence of life in a refugee camp is the almost inevitable exposure to a sub-nutritional diet. Epidemics of nutrition-related diseases are common in camps (Harrel-Bond 2000). They are caused by the lack of micro-nutrients - vitamins - in the rations supplied by international aid. There is a growing body of evidence that suggests that a child’s ability to learn is permanently affected by prolonged state of malnutrition.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

64


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

3. Results 3. 1. Findings in Fieldwork The fieldworks were conducted for one month in Ban Don Yan refugee camp and the Ban Huay Malai village, Sangkhlaburi district, Kanchanaburi province, Thailand to gather information regarding two main children’s rights, participation and protection.

At the Ban Don Yan refugee camp, stakeholders that were interviewed were the NGO staff, Camp Committee, Child Protection Committee (CPC) member, Camp leader, adults and also the refugee children. Meanwhile for Ban Huay Malai village, the author interviewed the Safe House (SH) coordinator and staff, Camp Commander Assistant, Village leader, and refugee children in Children’s Home.

Based on the KII for adults and FGDs for refugee children that had been conducted in the camp and the vilage of border Thai-Myanmar, there are some cases that express the relations between participation and protection.

According to the field research at both sites, the stakeholders think that it is important to protect the children. There has been much work to improve the protection of children, by forming CPC to monitor any violations of children’s rights, and implementing registration of legal identity for children to avoid trafficking. Refugee children also active participating in CPC, Karen Youth Organization, and in many activities in the camp, while in villages, the children participate in income generating and churchcommunity activities.

In the camp, according the CPC, some rape cases, domestic violence including numbers of the early marriage are decreased as not only many trainings but also social awareness on children’s rights and protection have been conducted by various agencies, but the important thing is the participation of refugee children. Both CPC and KYO stated that children are not only acted as the participant of trainings and workshops regarding their rights and protection, but also involved in decision makings on the things that affect their lives in the camp. They are now able to voice their opinions, ideas, concerns in the forum, and discuss it with other member of KYO and CPC, which lead to several rules and policies. Namely one activity involving children and youth in the campaign of drugs abuse which was commonly occurred in the camp. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

65


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

On the other hand, in SH kidnapping was one of the highest concern for the refugee children. As they have no proper identity documents, illegal trafficking and smuggling could happen to them in anytime. This concern was raised in the community meeting, particularly by the teenagers in youth organization meetings, church youth activities and community meeting with other adults and stakeholders in the village. It resulted positive outcome where they proposed the neighbor-watch system to prevent possibilities of any violations, including kidnapping. Moreover, the village is now registrating the villagers so that they will have legal documents to avoid illegal trafficking and smuggling of refugee children.

3. 2. Protection and Participation Factâ&#x20AC;&#x2122;s Findings There are some positive data regarding the protection situation, based on the findings and interviews during field research; that six out of eight of key points in the protective environment (see Figure 2) indicators were applied to their activities in protecting children. Except for two points in which stakeholder could not encounter to create protective environment both in the camp and in the village, about advocating for Governmental commitment and legislation, as they have many limitations in doing so, it is related to their legal status in Thailand. However, it can be concluded that from the six points which stakeholders think protecting children is necessary as it is significant for the development of children as well as the access to fulfill the protection has been provided by many international organizations.

For the second issue, participation, the stakeholders think that refugee childrenâ&#x20AC;&#x2122;s participation accommodated very well as there were lots of activities represented of rung 4, 5 , 6 , 7 and 8 of the ladder (see. Figure 1). Both in the refugee camp and in the village of the host community, children are participating in many similar activities, yet when it comes to comparison, refugee children who live in the camp have more opportunities compared to the ones in Ban Huay malai Village. In the camp, at least they have Karen Youth Organisation, Child Protection Committee and School Monitor for childrenâ&#x20AC;&#x2122;s representatives in the community events and meetings, while in the village, the children have only School Monitor to represent their voices in the school.

Violations of child rights followed by cases of child protection are never ending matters. They happened not only in developing countries that are pre-occupied with other serious domestic problems, but also in developed countries. To what extent do the stakeholders think the necessity of protecting refugee children? Refugees situations offer complex problems compared to any situation. In the process of asylum seeking, refugees, adults and children are suffering from many uncertainty Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

66


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

issues, ranging from health, administration, economy, education and protection, not to mention the uncertainties in the host communities where they have no legal documents.

How do the stakeholders think of the accomodation of refugee children’s participation? The children are ‘assigned but informed’ in activities like The UN Refugee day festivals, cleaning environment and sewing project. There was also a case when the children were consulted and informed on the resettlement, registration, policies in Safe House, church and other matters in the village. Children were also initiated and directed when the children organized sport competitions and music lesson. At the same time, they also need to share their decision with adults expressed when they were discussing computer lessons for example.

What do the stakeholders think about children’s participation leads to the improvement of their protection? They think children’s participation has not improved the protection completely yet. However, by involving in community monitoring,

participating in community events and meetings

which discuss child issues, and even contributing in income generating activity are the indicators where the well being of children and the protection of children have been put to stakeholders’ consideration.

4. Conclusion The authour concludes that children’s participation has no direct causal relation with their protection in this case, yet there are some contextual symptoms of developing the relation. There are some indicators in the field. For example, providing health service is one of the protection for refugee children to maintain their health, so they can participate in school and other activities.

5.

References

1. Clark, Chistina R. (2007). Understanding Vulnerability: From Categories to Experiences of Young Congolese People in Uganda . Canadian International Development Agency (CIDA) and University of Ottawa, Ottawa, Canada CHILDREN & SOCIETY VOLUME 21, pp. 284–296 2. Connolly, Marie. Crichton-Hill, Yvonne. Ward, Tony. (2006). Childhood cultures , care and protection in Culture and Child Protection. London : Jessica Kingsley 3. Gerschutz, Jill Marrie. Karns, Margaret P. Transforming Visions into Reality : The Convention on the Rights of the Child in Children’s Human Rights Progress and Challenges for Children Worldwide. Ensalacao, Mark. Majka, Linda C. USA. Maryland : Rowman & Littlefield 4. Guyot, Julie. (2007). Child and Youth participation in Protracted Refugee Situations. In Children, Youth and Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

67


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Environment 17 (3) : 159-178. http://www.colorado.edu/journals/cye. 5. Harrel-Bond, Barbara. (2000). Are Refugee camps Good for Children ? in New Issues in Refugee Research. Working paper no 29. August 2000. http://www.jha.ac/articles/u029.htm#_edn3 6. Hart, Dr.Jason & Khatiwada, Chandrika. (2003). Participation of Conflict-Affected Children in Humanitarian Action : learning from Nepal. Country case study prepared for the CIDA in association with INTRAC. Queen Elizabeth House. International Develeopment Centre. University of Oxford. 7. Hart, Roger A. (1997). Children’s Participation. The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental Care. UK. United Kingdom : Earthscan 8. IAWGCP. (2007). Children’s Participation in Decision Making : Why Do It, When To Do It, How To Do It. Bangkok. Keen Media Co 9. Newman, Jesse. (2004). Protection Through Participation. Paper for conference : Voices Out Of Conflict : Young People Affected by Forced Migration and Political Crisis. 26-28 March 2004. Cumberland Lodge 10. Ocha’ita, Esperanza. Espinosa, M Angeles. (1997). Children’s participation in family and school life: A psychological and development approach .The International Journal of Children’s Rights. Department of Developmental and Educational Psychology, Faculty of Psychology, Autonoma University of Madrid, Madrid, Spain 11. UNHCR, Evaluation and Policy Analysis Unit. (2002) Meeting the rights and protection needs of refugee children, An independent evaluation of the impact of UNHCR’s activities. 12. UNICEF, (2007). The State of The World’s Children 2008. Child Survival. USA: Hatteras Press, Inc 13. Watters, Charles. (2008). Introduction in Refugee Children Towards The Next Generation Oxon : Routledge 14. Vrolijk, Bart. (2008). Protection from Abuse and Exploitation in Specialization course on Child Protection, Monitoring and Rehabilitation. ASPR. Stadtschlaining. June 2008

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

68


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Catatan Riset PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY IN ASIAN EMERGING MARKET ECONOMIES Muhammad Cholifihani Ph. D Candidate, Graduate School of International Development, Nagoya University, Japan Staff of Bappenas, Jakarta E-mail: cholifi@yahoo.com

1. Introduction Debt sustainability assessment has an important role in conducting the microeconomic analysis in low and middle-income countries. This assessment is to be a standard element of IMF Article IV and program reviews. It also has an important role in the Paris club negotiation on debt rescheduling and determining the grant portion of International Development Assistance (IDA) allocation for low-income countries. A country’s debt is said to be sustainable if the present value of resource transfers to nonresidents is equal to the value of the initial debt owed to them or if it can meet its debt obligations without a large adjustment in either its balance of income and expenditure or a restructuring of its debt obligation (World Bank, 2005). IMF is concerned about debt sustainability in emerging market economies because public debt in this region has increased to high levels, and whether there could be a repeat of the 1980s debt crisis. The long history of debt crises in many emerging market countries suggests that both concerns are not unfounded. Public Debt over GDP in some emerging countries in Asia shows that Indonesia faces the debt burden highest than other countries from 2000 to 2002. After these periods, public debt per GDP decreased significantly to 57.4 percent in 2005 and to 35.8 percent in 2007. India’s public debt had a tendency to increase from 55.7 percent in 2000 to 64.1 percent to 2005. Other country such Malaysia showed that public debt to GDP was constant to an average 45 percent from 2001 to 2005 (Jaimovich and Panizza (2006) data set and data from Ministry of Finance, Indonesia). Based upon some features of public debt as discussed above, the objective of this paper is straight to assess public debt sustainability in Indonesia, as one of emerging market group, and other emerging market countries in Asia. The technique to calculate debt sustainability is by applying the method known as the debt stabilizing of primary balance. This paper has seven sections. Section one introduces this paper. Section two includes a review of the literature related to sustainability of debt. Section three shows some selected debt indicators. In section four and five there will be a discussion on methodology and data source to calculate public debt sustainability. The results are provided in section six. The conclusions are in the last sections. 2. Literature Review on Debt Sustainability. The IMF and World Bank work together to assess the DSA (Debt Sustainability Analysis). They apply the stress test with reference to a baseline projection scenario (IMF World Bank, 2004). The IMF analysis of fiscal sustainability focuses on the public debt ratio at some initial level or convergence to a target when debt is considered to be in excess of prudent levels. An examination has been conducted of the frequency distribution of the debt levels at which sovereign debt crises have occurred, drawing some conclusion about ‘safe debt ratio’. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

66


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

The IMF’s fiscal sustainability analysis starts with a baseline scenario wherein the time path of the debt ratio is calculated, generally over a 5-year period, on the basis of expected or agreed policies, and of estimation made for keys parameter directly influencing the debt dynamic. The baseline projections are stress tested for alternative assumption for policy and endogenous variables to assess vulnerability. Another analysis of DSA employed the stochastic simulation method. Hostland and Karam (2005), Barnhill and Kopits (2003), and Mendoza and Oviedo (2003) have applied stochastic simulation methods to develop a DSA framework that generates probability measures that take into account interactions among key economic variables (including output, interest rates, the exchange rate, and debt) applying Monte Carlo simulation method. The simulations generate empirical probability distributions for each of the variables, which enable one to measure the likelihood of a given outcome. In particular, stochastic simulation methods can provide a measure of the risk that the debt burden increases significantly over the medium term, a key issue in assessing debt sustainability. Different approaches have been taken to model the interactions among economic variables in stochastic simulation studies. Barnhill and Kopits (2003) applied the value-at-risk methodology to assess fiscal sustainability in a framework that takes into account covariance between risk variables. Mendoza and Oviedo (2003) applied stochastic simulation methods in a dynamic general equilibrium modeling framework where co movement between macro variables is determined by an explicit theoretical structure. In a normative vein, Hostland and Karam’s (2005) analysis includes a number of features that have not been examined in these studies, including forward-looking monetary and fiscal policy rules, an explicit maturity structure and currency denomination for external and public debt, and a distinction between local-versus producer pricing of traded goods. In addition, this analysis encompasses a number of key factors in a common framework to investigate how their interaction influences debt sustainability. Blanchard et al. (1990) proposed two indicators of fiscal sustainability, the primary gap indicator (PGI) and the Tax Gap Indicator (TGI). PGI calculate the adjustment in the primary balance needed to stabilize the outstanding of public debt ratio.

PGI  ps  ps*  ps  (r  g )d o

(1)

Where ps is the current primary balance, ps* is the constant primary balance that stabilizes the debt ratio at its current level, whereas r and g are the real rate of interest and the growth rate. The value of r and g are in constant value over the last 10 years or so. However, this gap could not capture the change of economic fundamental and policies. Therefore, Blanchard proposed another indicator, the tax gap of indicator (TGI), which measures the requirement adjustment in the tax ratio needed to stabilize the outstanding public debt ratio;

TGI  t * t  ( Avg. over the current and next n years primary spending as percent of GDP)+( r  g )d 0  (Avg. current tax revenues as percent of GDP). (2) Where t is the average current tax revenue as percent of GDP, and t* is the tax ratio consistent with a stabilized initial debt ratio. Moreover, Talvi and Vegh (2000) assess fiscal sustainability based on the government inter temporal budget constraint with infinite horizon:

I t* 

rg d t 1  ps 1 g

(3)

Where r is the real interest rate, g is the rate of growth, d is the public debt-to-GDP ratio, and ps is the constant primary surplus as percentage of GDP, whose present discounted value over an infinite horizon is equal to the projected trajectory of this variable. If I* is less than or equal to zero,

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

67


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

projected fiscal stance (ps) will be sustainable, and unsustainable if I* is bigger than zero. Practically, it may be difficult to define I* (projection of fiscal balance from now to infinity). Gray et al. (2008) proposes a new framework for the analysis of public debt sustainability, based upon contingent claims analysis (CCA). The analysis uses concepts and methods from modern finance and from the analysis of corporate debt to develop a quantitative model of sovereign credit risk. By incorporating uncertainty into sovereign risk-adjusted balance sheets, this framework ties together debt sustainability analysis (DSA) with early indicators of vulnerabilities. This paper attempts to assess public debt sustainability by applying debt stabilizing primary balance technique (IMF 2003 and Frederiksen 2001). This approach mainly base upon the identity of government budget constraint that link public sector revenue and expenditure to the change in the debt stock. 3. Review of Debt Indicator Standard indicators that help to identify debt-related risk fall into two broad categories (World Bank, 2005): flow indicators are scaled on flow variables, such gross domestic income or export (sometimes government revenue). Flow indictors, measured by GDP, may be useful in assessing solvency problem, since a solvency implies that an economy may never be able to pay its debt by their own capacity. Stock indicators are based on stock variables (such reserve) and reflect the liquidity. From a national perspective, solvency can be defined as the country’s ability to discharge its external obligations on a continuing basis. In theory, assuming debt can be rolled over (renewed) at maturity, country are solvent if the present value of net interest payment does not exceed the present value of other current account inflow (primarily export receipts) net of imports. There are some studies that focus on critical level of debt indicator in emerging market economies. IMF emphasis that the level at which the debt ratio is stabilized, where a comfort level is set at about 40 percent of GDP (IMF, 2005). Other studies on external debt crises in emerging markets found varying thresholds for the sustainable level of public debt. They range from as low as 15-20 percent of GDP (Reinhart, Rogoff, and Savastano (2003)) to 50 percent of GDP (Manasse, Roubini, and Schimmelpfening (2003)). 4. A Technique to Assess Public Debt Sustainability In order to calculate and assess public debt sustainability, we generally read to start from the basic accounting identity that links to public sector revenue and its expenditure to the change of debt stock. The debt stabilizing primary balance is one method commonly used notion to assess public debt sustainability. The mechanism is that fiscal policy is sustainable if it delivers a ratio of public debt to GDP that is stable, and then calculates the primary budget balance that would achieve that (IMF, 2003). When the actual primary balance is smaller than the debt stabilizing balance, current fiscal policy implies the increase of public debt over GDP and consequently public debt is unsustainable. To start with the identity of government budget constraint as follow:

Bt  (1  r ) Bt 1  Gt  Tt

(4)

Therefore debt at the end of year t (Bt)equals (1+r) times debt at the end of year t-1 plus primary deficit ( Gt  Tt , equivalently, Tt  Gt is the primary surplus)at the of year t. Then divide both sides of equation (1) by nominal GDP (Yt)

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

68


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Bt B T  Gt  (1  r ) t 1  t Yt Yt Yt Since

(5)

Yt  (1  g )Yt 1 then we can rewrite the equation as

Bt (1  r ) Bt 1 Tt  Gt   Yt (1  g ) Yt 1 Yt

(6)

Equation (6) could be written in ratios to GDP by denoted lowercase letters:

bt 

(1  r ) bt 1  p t (1  g )

or

bt 1 

(1  r ) bt  pt (1  g )

(7)

(8)

From equation (8), the primary balance that stabilizes the debt ratio (that is, bt 1 ) is given by

pt  (r  g )bt Where, r is real interest rate of public debt, g is growth rate in real term, and

(9)

pt is primary

balance surplus. The standard debt identity of primary balance that stabilizes the debt ratio as shown in equation 9 shows that the public debt ratio (b) increases when the real effective interest rate on government debt (r) exceeds the growth rate of GDP (g) unless there is a sufficient amount of primary budget surplus (p) that defined as the difference between government revenue including seigniorage and non interest (primary) expenditures. The mechanism to assess debt sustainability by using debt stabilization method is to compare between the actual primary balance and the stabilizing primary balance. If the actual primary balance exceeds the stabilizing of primary balance, public debt ratio will decrease and will be sustainable, and vice versa. 5. Data Sources To assess public debt sustainability, the following data sources are used : data of fiscal balance, public debt, interest rate and economic growth, mostly taken from World Development Indicator, World Bank and Key Indicator, Asian Development Bank (ADB) and the Jaimovich and Panizza (2006) data set. Data of public debt in Indonesia is taken from Ministry of finance. The countries covered are Indonesia, China, India, Malaysia, South Korea and Thailand. Those countries are known as emerging market economies in Asia. In order to estimate public debt sustainability, it employs the three year averages data from 2002 to 2005. Data of Indonesia is an average of data from 2001 to 2006. Only Thailand used a single data in 2003. Fiscal balance and public debt are measured in ratio of GDP. The averages data is employed to capture seasonal and cyclical problem of data. Fiscal balance is defined as primary budget surplus that is calculated from total revenues minus total expenditure excluding interest payment. Interest rate and growth rate are in real term as the effect of inflation disappears. Interest rate and growth rate are taken from world development indicators. Data of fiscal balance is taken from Key indicator ADB. Public debt is defined as central government debt that is the sum of public external debt and public domestic debt. Since it is quite difficult to measure public debt in emerging countries, public debt data is taken from the Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

69


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Jaimovich and Panizza (2006), whereas public debt data of Indonesia is taken from Ministry of finance. 6. Calculation Result By applying three-year data averages from 2002 to 2005 showed that emerging market countries in Asia generally faced no problem of servicing their public debt. Almost all the public debts are sustainable (Table 1). Specifically, using averages data from 2001 to 2006, public debt in Indonesia was found to be proved sustainable since the stabilizing of fiscal balance was smaller than the actual primary balance. Other countries such as China, Malaysia, South Korea, and Thailand showed similar results to Indonesia. Only India showed un-sustainability of its public debt since the actual primary balance was less than the debt stabilizing balance. When the actual primary balance was smaller than actual balance, current fiscal policy implies an increasing ratio of public debt to GDP, and was therefore viewed as unsustainable. Generally, public debt in Asian emerging market economies during 2003 to 2005 was 38.6 percent of GDP. Real growth rate was an average 6.86 percent. Meanwhile real interest rate was a little higher than growth rate at 7.29 percent. When the actual primary balance is bigger than the stabilizing of primary balance, it means that public debt in Asian emerging countries is sustainable. Public debt in Indonesia during period 2002-2006 was a little more than 50 percent of GDP. Even though real interest rate is bigger than real economic growth in Indonesia, actual primary balance is higher than stabilizing primary balance public during four year averages. It meant public debt in Indonesia is sustainable.

Table 1. Stabilization

of Primary Budget Balance

Country

Public Debt / GDP

Real Interest Rate

Real Growth Rate

Stabilizing Primary Balance/ GDP

Actual Primary Balance/ GDP

Indonesia

51.69

9.3

5.06

2.52

3.32

Yes

China

23.97

5.49

10.10

-1.10

1.16

Yes

India

64.33

11.04

8.65

1.54

-3.15

No

Malaysia

46.43

6.10

6.03

0.03

2.50

Yes

South Korea

17.73

5.91

3.93

0.35

4.28

Yes

Thailand

27.66

5.94

7.03

-0.3

0.01

Yes

Emerging countries in Asia

38.6

7.29

6.86

0.58

1.28

Yes

Sustainability of Debt

Note: All data is three year averages data from 2003-2005. Data of Indonesia is an average of four year from 2002-2006. Only Thailand used data 2003.Mostly data is taken World Development Indicator, World Bank and Key indicator, ADB. Public debt of Indonesia is taken from Ministry of finance. Source: Author’s calculation.

India’s public debt is not sustainable. There may no enough budgets to service its public debt burden. Therefore India’s public debt is not sustainable. India needs more surpluses to repay their debt burden. Specifically, applying an average data from 2003-2005, the stabilizing primary Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

70


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

balance in India is higher than the actual primary balance as shown in Table 1. Therefore during these periods, public debt in India is not sustainable. The difference between the actual and debt stabilizing primary balance indicates the degree of fiscal adjustment that is needed to achieve a constant debt-to GDP ratio. 7. Conclusion This paper analyzed public debt sustainability in Asian emerging countries as a group and individual countries analysis. This study calculated the three-year average data from 2003-2005. Only Indonesia used an average of four-year data from 2002 – 2006. However, due to the unavailability of data, data of Thailand is from a single year 2003,. Country coverage is in Asian emerging market such Indonesia, China, India, Malaysia, South Korea and Thailand. By applying the method of assessing debt sustainability, known as debt stabilizing primary balance, the results show that almost all of Asian emerging countries can sustain their public debt. Only India’s public debt is not sustainable. It means some emerging market countries in Asia may have no problem with serving their public debt. However, India has to provide enough surplus of primary balance to repay their debt. Bibliography 1. Barnhill., Theordore., and Kopits, G. 2003. Assessing Fiscal Sustainability under Uncertainty. IMF Working Paper WP/03/09 (Washington: International Monetary Fund). 2. Blancards, O., Chouraqui, C.J., Hagemann P.R., and Sartor, N. 1990. The Sustainability of Fiscal Policy: New Answer to an Old Question. OECD Economic Studies, No. 15, Autumn. 3. Frederiksen, N. 2001. Fiscal Sustainability in the OECD: A Simple Method and Some Preliminary Results. OECD Working Paper No. 3/2001. Copenhagen: Finansministeriet, 2001. 4. Gray, D., Lim H.C., Loukoianova L and Malone S. 2008. A Risk-Based Debt Sustainability Framework: Incorporating Balance Sheets and Uncertainty. IMF Working Paper 08/40 (Washington: International Monetary Fund). 5. Hostland, D., and Karam, P. 2005. Assessing Debt Sustainability in Emerging Market Economies Using Stochastic Simulation Methods. IMF Working Paper 05/226 (Washington: International Monetary Fund). 6. International Monetary Fund. 2003. Public Debt in Emerging Markets: Is It too High?. World Economic Outlook (WEO). September 2003 Chapter III. 7. International Monetary Fund and World Bank, 2004, Debt Sustainability in Low-Income Countries: Proposal for an Operational Framework and Policy Implications, February 3 (Washington). 8. ———, 2005, World Economic Outlook, September (Washington). 9. Jaimovich, D and Panizza, U. 2006. Public Debt around the World: A New Dataset of Central Government Debt Inter-American Development Bank 10. Manasse., Paolo., Roubini, N., and Schimmelpfennig. 2003. Predicting Sovereign Debt Crises. IMF Working Paper WP/03/221 (Washington: International Monetary Fund). 11. Mendoza, G. E., and Oviedo, M.P. 2003. Fiscal Solvency and Macroeconomic Uncertainty in Emerging Markets: The Tale of the Tormented Insurer. Iowa State University (Unpublished). 12. Reinhart, Carmen M., Kenneth S. Rogoff., and Miguel A. Savastano, 2003, Debt Intolerance, Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1, (Spring), 1-74. 13. Talvi and Vegh. 2000. Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy. NBER Working Paper No. * 7499. 14. World Bank. 2005. Fiscal Sustainability in Theory and Practices: A Hand Book. Washington (The World Bank).

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

71


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Catatan Riset MENGAMATI PERUBAHAN GUNUNG API DI INDONESIA DENGAN METODE InSAR Agustan PTISDA-BPP Teknologi E-mail: agustan@tisda.org 1. Indonesia dan Gunung Api Sebagai konsekuensi negara yang terletak di daerah pertemuan beberapa lempeng tektonik, Indonesia mempunyai banyak gunung api. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral mencatat 129 gunung api atau sekitar 13% dari seluruh gunung api di dunia berada di Indonesia. Sampai saat ini tercatat ada 80 gunung api yang dikategorikan aktif yang berpotensi untuk meletus.

Ket : simbol segitiga merah melambangkan gunung api, sedangkan titik-titik hitam adalah sebaran lokasi pusat gempa

Gb 1. Sebaran Gunung Api di Indonesia Gunung api akan menjadi sumber bencana jika meletus. Bahaya letusan gunung api disebabkan oleh awan panas, longsoran gunung api, gas beracun, guguran batu pijar, lontaran batu pijar, lahar akibat letusan, aliran lava, aliran lumpur terkait dengan curah hujan, hujan abu, tsunami akibat letusan, gempa, gelombang kejut, anomali panas bumi, anomali air bawah permukaan dan longsoran. Di balik bahaya yang mengancam, gunung api juga mempunyai aspek positif, misalnya kesuburan lahan untuk pertanian, keindahan panorama untuk kegiatan pariwisata dan juga sebagai salah satu sumber energi panas bumi. Untuk meminimalkan dampak dari letusan gunung api, terutama korban jiwa akibat letusan gunung api, ada empat kegiatan besar yang dilakukan di Indonesia yaitu : riset gunung api, pemetaan kawasan rawan bencana dan letusan, pemantauan, dan peringatan dini letusan gunung api. Dari data awal tentang aktivitas kegunungapian, beberapa gunung sudah dikelompokkan dan diberikan prioritas untuk diamati lebih detil. Saat ini ada empat status gunung api di Indonesia, yaitu : aktif normal (tingkat 1) yang menjelaskan suatu gunung dalam keadaan normal dan tidak ada peningkatan aktivitas kegunungapian berdasarkan pengamatan visual dan instrumental ; waspada (tingkat 2) yang menjelaskan adanya peningkatan aktivitas kegunungapian yang teramati secara visual dan instrumental ; siaga (tingkat 3) yang menjelaskan adanya peningkatan kegiatan kegunungapian secara nyata teramati secara visual dan instrumental dan cenderung diikuti oleh letusan ; awas (tingkat 4) yang menjelaskan

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

72


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

peningkatan kegiatan kegunungapian mendekati atau menjelang letusan utama yang diawali oleh letusan abu atau asap. Salah satu indikator dalam pemantauan gunung api adalah perubahan bentuk permukaan (ground deformation) gunung api yang disebabkan oleh perubahan tekanan atau pergerakan magma dalam perut bumi. Perubahan permukaan ini dapat dipantau dengan berbagai metode, salah satunya dengan metode penginderaan jauh dengan memanfaatkan metode interferometri dari data radar. Metode lainnya adalah metode pengamatan posisi menggunakan alat Global Positioning System (GPS) ; pengamatan perubahan jarak antar dua titik menggunakan Electronic Distance Measurement (EDM) atau dengan menggunakan tilt-meter. Indikasi perubahan permukaan bumi dikombinasikan dengan pengamatan visual dan instrumental lainnya (misalnya seismometer) memungkinkan analisis kondisi suatu gunung api menjadi lebih lengkap dan akurat. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan untuk perlu tidaknya evakuasi dilakukan apabila terdapat peningkatan aktivitas kegunungapian. Artikel ini memberikan ilustrasi tentang aplikasi metode interferometri data radar (Interferometry Synthetic Aperture Radar, InSAR) dalam pemantauan perubahan permukaan gunung api beserta contoh dari pengolahan data untuk Gunung Ibu yang berada di Halmahera, Maluku.. 2.

Sekilas Tentang InSAR

InSAR adalah salah satu metode dalam penginderaan jauh (remote sensing) yang menggunakan prinsip kombinasi nilai tiap piksel dari dua data radar. Dari pengertiannya, InSAR terdiri dari dua tahapan utama yaitu pembentukan citra radar (single look complex / SLC image) dari data mentah (synthetic aperture radar / SAR data) hasil pemotretan (dengan menggunakan wahana pesawat atau satelit) ; dan tahapan pembentukan citra interferogram untuk melihat bentuk permukaan topografi.

Gb 2. Konfigurasi sistem pemetaan dengan SAR

1

Salah satu tujuan utama penginderaan jauh dalam bidang pemetaan adalah untuk mengetahui atau mendapatkan gambar suatu obyek tanpa harus â&#x20AC;&#x2DC;mendatangiâ&#x20AC;&#x2122; obyek tersebut secara langsung. Metode ini terkait dengan sensor yang bisa mengamati suatu obyek, yang analoginya adalah kamera foto. Jika kamera atau sensor ini terletak di pesawat udara, maka hasilnya adalah foto udara ; jika terletak di satelit atau pesawat luar angkasa, maka hasilnya adalah citra satelit. Sensor merekam semua pantulan radiasi yang dipancarkan oleh obyek di permukaan bumi. Radiasi yang umum adalah dari pantulan sinar matahari (gelombang cahaya) yang direkam oleh sensor dan diterjemahkan dalam warna yang berbeda tergantung panjang gelombangnya. Metode ini dikelompokkan menjadi penginderaan jauh pasif, karena sensor hanya menerima Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

73


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

pantulan panjang gelombang cahaya. Kelemahannya adalah sangat tergantung kepada sinar matahari, artinya tidak berfungsi di malam hari, dan tidak dapat menembus awan. Untuk menutupi kelemahan tersebut, dikembangkan metode penginderaan jauh aktif yang menggunakan prinsip radar dan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sensor yang digunakan mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pemancar gelombang elektromagnetik dan sekaligus menerima pantulan gelombang tersebut. Pemetaan dengan radar yang selanjutnya dikenal dengan SAR biasanya tergantung dengan jenis gelombang radar yang digunakan. Saat ini yang populer adalah gelombang X (2.5-4 cm dengan frekuensi 8-12 GHz), gelombang C (4-8 cm and dengan frekuensi 4-8 GHz) dan gelombang L (15-30 cm dengan frekuensi 1-2 GHz). Sensor dengan panjang gelombang tertentu inilah yang diletakkan dalam pesawat luar angkasa atau satelit dan digunakan untuk memetakan permukaan bumi. Tabel 1. Sistem Satelit SAR. Sistem Satelit Seas at MOS-1 MOS-1b ERS-1 JERS-1

Mul ai Akhir Beroperasi Beroper asi 1978 1987

1978 1995

1990 1991

1996 2000

1992

1998

Cakupan (km)

Tinggi Orbit

Waktu Berkala

Negara USA

SAR 25 (L-band)

2280 / 100

800

Japan

32000(24GHz), 23000(31GHz)

100/1500/317

909

17 hari

100/1500/317 100

909 785

17 hari 35 hari

Japan Europe

32000(24GHz), 23000(31GHz) 30 (C-band)

Japan

18 (L-band)

75

568

44 hari

ERS 2

1995

Europe

25 (C-band)

100

780

35 hari

Radarsat 1

1995

Canada

8-100 (Cband)

50-500

798

24 hari

1999 1999

India USA

7, 11, 18, 21 GHz 13.4 G Hz

1420 1800

720 803

2 hari

USA

30 (X, C-band)

50

233

30 (C-band)

60-100

IRS P4 (Oceans at) QuikSCAT Spac e Shut tle SRTM Envisat ASAR ALOS CosmoSkymed

2000

2000

2002

Europe

2006

Japan

2007 2007

TerraSAR-X RISAT

2007

TECSAR TanDEM-X

Radarsat 2

800

3 hari

10/20/100 (L-band) 35/70 | 70/250

700

46 hari

Italy Canada

1-2 (X-band) 3-28-100 (C-band)

10 - 200 20/100/500

619 798

3 hari

G ermany

1-15m (X-band)

10-100

530

2.5 hari

2008

India

3-50 (C-band)

10-240

609

2008

Israel

<1m (X-band)

2009

G ermany

12 (X-band)

10-100

550

36 hari

514

11 hari

Sent inel-1 2011 Europe 5-100 (C-band) 80-400 12 hari Ket : Kolom berwarna abu-abu programnya sudah berakhir sedang kolom berwarna hijau muda masih dalam tahap rencana) 2

Hasil pemetaan dengan metode SAR ini adalah citra radar, yang kemudian apabila terdapat sepasang citra (dua citra radar) untuk daerah yang sama (citranya bertampalan) yang diamati dengan sensor yang sama, maka dapat dibuat data permukaan secara tiga dimensi atau model topografi permukaan bumi. Hasil ini diperoleh melalui tahapan dalam proses InSAR. Selanjutnya, apabila terdapat model permukaan topografi yang dijadikan sebagai acuan atau apbila terdapat tiga atau lebih citra radar, maka perubahan permukaan dapat ditentukan melalui proses pengurangan atau differential InSAR (DInSAR). Aplikasi yang dapat diterapkan dengan metode InSAR ini adalah pemetaan topografi, pembuatan model permukaan (digital elevation model), pemetaan arus laut, pekerjaan hidrologi, aktivitas terkait dengan seismik, kegiatan terkait dengan deformasi permukaan (penurunan atau kenaikan permukaan tanah), gunung api, perubahan daerah pesisir serta aplikasi kehutanan.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

74


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

3.

Melihat Deformasi Gunung Ibu dengan DInSAR

Gunung Api Ibu yang mempunyai ketinggian sekitar 1340 m secara administratif terletak di Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Gunung ini tercatat pernah meletus pada tahun 1911, 1998, 1999, 2005 dan 2008.

Gb 3. Lokasi Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara Untuk mengamati perubahan permukaan di sekitar Gunung Ibu, digunakan data radar hasil pengamatan satelit ALOS (Advanced Land Observing Satellite) dengan sensor PALSAR (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) untuk bulan Agustus 2007, Oktober 2007, Januari 2008, Februari 2008 dan April 2008. Hasil dari pengolahan data mentah menjadi citra radar dan interferogram dengan metode InSAR dapat dilihat pada Gb 4.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

75


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Gb 4. Hasil pengolahan citra ALOS-PALSAR untuk Gunung Ibu. (a) citra hasil pengolahan SAR, (b) hasil interferogram data Agustus 2007 – Oktober 2007, (c) hasil interferogram data Oktober 2007 – Januari 2008, (d) hasil interferogram data Januari 2008 – Februari 2008; dan (e) hasil interferogram data Februari 2008 – April 2008. Hasil interferogram seperti yang terlihat pada Gb 4 di atas merepresentasikan unsur topografi, deformasi dan unsur lainnya. Untuk melihat hanya unsur deformasinya, maka unsur-unsur yang lain harus dihilangkan, dan untuk itu metode DInSAR dibutuhkan. Deformasi Gunung Ibu dari metode DInSAR dapat dilihat pada Gb 5 di bawah ini.

Gb 5. Deformasi Gunung Ibu. (a) profil melintang garis hitam pada gambar 5.b untuk setiap waktu pengamatan, (b) deformasi untuk Agustus 2007 – Oktober 2007, (c) deformasi untuk Oktober 2007 – Januari 2008, (d) deformasi untuk Januari 2008 – Februari 2008; dan (e) deformasi untuk Februari 2008 – April 2008.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

76


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Pada Gambar 5-a terlihat pola deflasi-inflasi pada Gunung Ibu dalam rentang waktu Agustus 2007 â&#x20AC;&#x201C; April 2008. 4.

Penutup

Teknologi penginderaan jauh, terutama yang termasuk dalam kategori aktif, sangat bermanfaat dalam kegiatan survei pemetaan di Indonesia. Hal ini karena kemampuannya dalam menembus awan dan tidak terkendala pada ketersediaan sinar matahari. Sebagai pertimbangan, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa yang beriklim tropis, tentu saja mempunyai kandungan awan yang besar dalam atmosfirnya. Selain untuk pemetaan, data radar juga dapat digunakan untuk memantau perubahan permukaan bumi melalui metode differential InSAR. Sebagai salah satu negara yang mempunyai banyak gunung api dan tersebar di beberapa lokasi yang terpencil, metode ini berguna sebagai penyedia informasi awal dari kondisi suatu gunung api. Kelemahannya hanyalah sangat tergantung kepada ketersediaan data (datanya tidak kontinyu), yang secara langsung terkait dengan waktu pengamatan yang dilakukan oleh satelit. 5.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Prof. Hasanuddin Z. Abidin, guru besar Teknik Geodesi-Institut Teknologi Bandung yang atas kerjasamanya dengan Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) sehingga data PALSAR Gunung Ibu dapat diolah. Juga kepada Yoga Pamitro (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) atas data dan cerita tentang Gunung Ibu. 6.

Daftar Pustaka

1.

Dzurisin, Daniel. 2007. Volcano deformation : geodetic monitoring techniques, Springer, 441 p., Berlin. http://www.npoc.nl/EN-version/satelliteinfo/satellitetabel.html, dikunjungi pada 23 Februari 2009.

2.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

77


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Catatan Riset GENETIC TRANSFORMATION OF THE WILD ORCHID PHALAENOPSIS AMABILIS FOR PLANT MICROPROPAGATION Endang Semiarti Faculty of Biology, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia Center Study of Biotechnology, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: endsemi@ugm.ac.id, esemiart@yahoo.com Ari Indrianto Faculty of Biology, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ariindri@ugm.ac.id Azis Purwantoro Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia Sulastri Isminingsih Center Study of Biotechnology, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

Nilo Suseno Faculty of Biology, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

Yasunori Machida 4 Graduate School of Science, Nagoya University, Nagoya, Japan

E-mail : yas@bio.nagoya-u.ac.jp Shoko Kojima Plant Biology Research Center, Chubu University, Kasugai, Aichi, Japan College of Bioscience and Biotechnology, Chubu University, Kasugai, Aichi, Japan

E-mail: skojima@isc.chubu.ac.jp Chiyoko Machida Plant Biology Research Center, Chubu University, Kasugai, Aichi, Japan College of Bioscience and Biotechnology, Chubu University, Kasugai, Aichi, Japan

E-mail: cmachida@isc.chubu.ac.jp Abstract Phalaenopsis amabilis is an important parent species for many of Phalaenopsis hybrids. To improve the potential of the orchidâ&#x20AC;&#x2122;s micropropagation we developed a genetic transformation of P. amabilis using Agrobacterium tumefaciens that harbor T-DNA with a meristem-related gene, BP/KNAT1. The method was started with intact protocorms (developing orchid embryo) of P. amabilis, that were maintained on a pre-cultured NP medium with an addition of 100 g/l tomato extract. Regenerated plants under the same conditions showed the highest frequency of shooting. A kanamycin resistance gene under the control of the 35S promoter can be used as a selective marker. In addition, T-DNA vectors containing the Arabidopsis class 1 KNOX gene, BP/KNAT1, were successfully introduced into protocorms. The protocorms transformed with BP/KNAT1 produced multiple shoots. Both the presence and expression of the transgene in transformed plants were confirmed by molecular analysis. We further apply this method for generation of useful Phalaenopsis orchid plants as an efficient way for its micropropagation.

Introduction Orchidaceae (orchids) are the largest family of flowering plants. The numerous hybrids of mainly tropical origin are of great horticultural significance. The wild ancestor species of many of these hybrids are now endangered because of habitat destruction, especially through the loss of tropical lowland and montane primary forest (Dressler 1981).Phalaenopsis hybrids have great economic value as house and garden plants as well as cut flowers. Recently, many wild species of Phalaenopsis are extremely rare in nature because of habitat loss as well as overcollection. The well-known P. amabilis, with its large white flowers, is one of the most important ancestor species of Phalaenopsis hybrids. These hybrids are usually clonally propagated. A problem in this respect is the circumstance that seedlings initially form only a single vegetative shoot (Dressler 1981).

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

78


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Development of a method for improving Phalaenopis orchids through genetic modification could be extremely valuable for horticulture and, indirectly, also for conservation. Establishment of transformation methods for P. amabilis is important to understand functions of genes and to manipulate them in Phalaenopis orchids. In this study we report a method for genetic transformation mediated by Agrobacterium tumefaciens using P. amabilis protocorms as the source of plant material. The kanamycin resistance gene and the Arabidopsis BP/KNAT1 gene (Chuck et al, 1996) driven by the 35S promoter were successfully used as marker genes. In addition, protocorms transformed with the BP/KNAT1 gene formed multiple shoots from a single embryo. We discuss the development of transformation methods based on our results (Semiarti et al., 2007) and its application.

Methods Plant materials and growth conditions Phalaenopsis amabilis (L.) Blume (Java form) was used in this study. The plant material was obtained from Royal Orchids (Prigen, East Java, Indonesia). Plasmid vector and bacterial strain To generate pG35S, two DNA fragments, one containing the promoter for 35S RNA from the cauliflower mosaic virus (P35S) and the other the terminator of the nopaline synthase gene, were amplified from pTH-2 (Chiu et al. 1996) by PCR.These two amplified fragments were introduced into the multiple cloning sites of the binary vector pGreen. The PCR-amplified fragment containing the entire coding region of BP/KNAT1cDNA was cloned in a pG35S binary vector to generate pG35SKNAT1. This construct was introduced into disarmed octopine type Agrobacterium tumefaciens strain LBA 4404 (Hoekema et al. 1983). Nucleic acid isolation and purification Nucleic acids were isolated from the protocorms and leaves of wild-type or putative transgenic plants by the method of Semiarti et al. (2001). cDNA was synthesized from the mRNA using the TimeSaver cDNA synthesis kit (Amersham Biosciences, USA). The cDNA was used as template for RT-PCR analysis. Transformation and regeneration of transformants Overnight cultures of Agrobacterium were diluted 1:4 (v/v) using NP (Ishii et al., 1998) liquid medium supplemented with 15% (v/v) coconut water, 2% (w/v) sucrose, 5uM benzyladenine and 0.01% silvet L-77 (Nippon Unicar Co. Ltd., Tokyo). Prior to modification, orchid protocorms were cultured for 4 days in modified NP solid medium containing 1 mg l-1 2,4-D and 100 gr/l, then immersed in the diluted culture of Agrobacterium for 30 min. These protocorms were transferred onto sterile filter paper to dry and thenonto modified NP medium containing 1 mg l-12,4-D without antibiotics. After 4 days, the explants were transferred onto solid NP medium containing 1 mg l-1 2,4-D and 300 mg l-1 carbenicillin, which inhibits the growth of Agrobacterium, and cultured for 4 weeks. Protocorms that grew were rinsed thoroughly with liquid NP medium containing 200 mg. l-1 kanamycin and 300 mg l-1 carbenicillin, then transferred onto medium containing 5 ÎźM 2-IP, 0.15 ÎźM NAA, 200 mg l-1 kanamycin and 300 mg l-1 carbenicillin. The developing protocorms were transferred onto new medium every 3 weeks for further selection of transformants. Developing shoots were screened by PCR using a BP/KNAT1 specific primer to confirm that they were transformants. When the shoot and roots had grown sufficiently, the plantlets were transferred onto NP medium supplemented with 100 mg l-1 kanamycin and 50 mg l-1 carbenicillin. Polymerase chain reaction analysis of transformants Genomic DNA from the putative 35S::BP/KNAT1Trans-formants was analyzed by PCR using primers KNAT1F1 and KNAT1R1, which are specific for the BP/KNAT1 gene (detailed PCR primer sequences and method will be served on request).

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

79


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Results and Discussion The first transformation used the construct pG35S, which contains the kanamycin resistance gene. The experiments were performed double. The protocorms that had been cocultivated for 4 days with Agrobacterium harboring pG35S produced shoots at frequencies of 1.7 and 1.5% on kanamycin containing medium (Table 1). We obtained 35 shoots out of 2,150 protocorms on kanamycin and or carbenicillin containing medium after cocultivation with Agrobacterium harboring pG35S in these experiments. The thirty-five shoots were independent, since each protocorm produced only one shoot (Fig. 1).

A

B

C

D E

F

Fig. 1. Phenotype of Non Transformant (NT), Vector Transformant and 35S::KNAT1 Transformant Orchid Plants. A. NT, B. Vector only transformed plant, C. 35S::KNAT1 multishoots Transformant (6 months old), D. 35S::KNAT1 Transformant (9 months old), E. Abnormal trumpet-like leaf shape and F. Quadrat shape of leaf. Bars, 5 mm in A-D, 1 mm in E and F.

Antisense DOH1 expression also causes abnormal multiple shoot development in Dendrobium orchids, indicating a role for DOH1, another member(s) of the class 1 KNOX family, in their basic plant architecture (Yu et al. 2001). Table 1. Frequency of Agrobacterium-mediated Transformation in P. amabilis Orchid

Exp

Number of protocorm examined

Frequency of transforma-ti on (%)* 0/0

Number of Regenerated plants

100

Number of protocorm producing shoot 0

Non transformant PG35S

1 1

1150

20

1.7

20

PG35S::KNAT1

2

1000

15

1.5

15

0

In addition, both DOH1 sense and antisense transformants exhibit defects in leaf development (Yu et al. 2000; 2001). Since the transformation frequency using pG35SKNAT1 was one-seventh than that using pG35S, the BP/KNAT1 gene might somehow affect efficiency of transformation. It may be possible that some of transformants that had defects of leaves severely did not grow (Fig. 1).

.

A

B

C

Fig. 2. Multishoots Generation from Leaf Culture of 35S::KNAT1 Orchid Transformant. A-C. Leaf disc of Non Transformant (A), Transformant with only vector (B), and 35S::KNAT1 Transformant (C). Bars, 5 mm. Arrow points to multishoots

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

80


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Although the function of members of the class 1 KNOX family is not known in P. amabilis plants, further studies using such transformed P. amabilis plants are also expected to lead to a better understanding of the function of genes that are involved in developmental processes, including shoot and leaf development. In this experiment we showed that Phalaenopsis protocorms transformed with the KNOX gene of Arabidopsis produced multiple shoots with trumpet-like, medio-laterally unopened blade of leaves that were not observed in rice. Some of these phenotypes might be due to over-expression and ectopic expression of the KNOX gene. Alternatively these phenotypes might be produced by suppression of the function of endogenous genes by ectopic expression of the Arabidopsis KNOX gene. These possibilities should be investigated in future by functional analysis of the class 1 KNOX genes of P. amabilis. Production of multishoots will give a good impact for micropropagation of orchid through tissue culture.

Conclusion Agrobacterium-mediated transformation of KNAT1 gene into P. amabilis orchid resulted in multishoots that helpful for micropropagation of the orchids.

References Chiu W-l, Niwa Y, Zeng W, Hirano T, Kobayashi H, Sheen J (1996) Engineered GFP as a viral reporter in plants. Curr Biol 6:325-330 Chuck G, Lincoln C, Hake S (1996) KNAT1 induces lobed leaves with ectopic meristems when overexpressed in Arabidopsis. Plant Cell 8:1277-1289 Dressler RL (1981) The Orchids: Natural History and Classification. Harvard University Press, USA, pp 332 Hoekema A, Hirsch PR, Hooykaas PJJ, Schilperoort RA (1983) A binary plant vectorstrategy based on separation of vir- and T-region of the Agrobacterium tumefasciens Ti-plasmid. Nature 303:179-180 Ishii Y, Tanaka M, Takamura T, Goi M (1998) Callus induction and somatic embryogenesis of Phalaenopsis. Plant Cell Rep 17:446-450 Semiarti E, Ueno Y, Tsukaya H, Iwakawa H, Machida C, Machida Y (2001) The ASYMMETRIC LEAVES2 gene of Arabidopsis thaliana regulates formation of a symmetric lamina, establishment of venation and repression of meristem-related homeobox genes in leaves. Development 128:1771-1783 Semiarti, E, Indrianto, A., Purwantoro, A, Suseno, N., Isminingsih, S., Yoshioka, Y., Iwakawa,H., Machida, Y. and Machida C. (2007). Agrobacterium-mediated transformation of the wild orchid species Phalaenopsis amabilis. Plant Biotechnology 24(3), Yu H, Yang SH, Goh CJ (2000) DOH1, a class 1 knox gene, is required for maintenance of the basic plant architecture and floral transition in orchid. Plant Cell 12:2143-2160 Yu H, Yang SH, Goh CJ (2001) Agrobacterium-mediated transformation of a Dendrobium orchid with the class1 knox gene DOH1. Plant Cell Rep 20:301-305

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

81


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Catatan Riset ESTIMATION FOR ELASTO-PLASTIC BUCKLING LOADS OF TWO-WAY SINGLE LAYER LATTICE DOME WITH NODAL ECCENTRICITY USING CONCEPT OF COLUMN BUCKLING Eka Satria and Shiro Kato Dept. of Architecture and Civil Engineering, Toyohashi University of Technology, Japan E-mail: satria_eka@yahoo.com Abstract This paper shows a simple procedure to estimate elasto-plastic buckling strength of the two-way single layer lattice dome with nodal eccentricity. The buckling strength is estimated using a concept of column buckling, which encompasses several steps: (1) a linear buckling analysis, (2) followed by a calculation of generalized slenderness ratio of the specific member that is the most relevant to their loading capacities, (3) and the generalized slenderness ratio is applied to obtain the axial strength for the specific member. Based on this strength, the elasto-plastic buckling load is evaluated. The comparison of the evaluated buckling loads with those obtained from FEM proves that the estimation procedure is well enough to be applied in design practice. Keywords: elasto-plastic buckling strength, column buckling, two-way single layer lattice dome 1. Introduction The two-way system for single layer lattice domes is attractive to architects and engineers since such a system is beautiful in shape, light in weight, simple in geometry and systematic in construction. Some researches have been previously conducted in this area, such as the newest one done by Kato et al.[1,2], focused on design method against buckling for the two-way elliptic paraboloidal single layer lattice dome. However, nowadays, to fulfill artistic design purposes, two-way double layer steel lattice roofs are being frequently used as large span structures. Some of them, such as Akita-Sky dome, Kumagaya dome, and Kirara dome in Japan; have employed a steel two-way network to support their membrane roofs that have been kept in shape by introducing tensions by cables or slender bars. For application of these tensions, an amount of different height has been prepared using some kind of struts or bracing elements located above or within the roof. However, the system for tensioning membranes is often required to have a more complex structural system with many sub-members. Therefore, due to cost consideration, the structural system should be made simple, like a single layer system. To follow the trend of design with aesthetical appearances and easiness in construction, Ref.[3] introduced a new type of two-way system for single layer lattice dome. The model is composed of two main arches intersecting each other with T-joint struts, as shown in Fig.1, to provide a space for tensioning membranes. The global form becomes simple because of the use of these T-joint struts. As the extension of the study, Ref.[4] investigated the buckling behavior of the proposed dome under vertical static loads such as snow loads. The study showed the feasibility of the model in non-seismic area by comparing the critical design loads of the proposed dome with the magnitude of design loads for similar and ordinary type of lattice domes. In this study, a numerical calculation on the basis of finite element method (FEM) had been developed in determining the buckling loads of the structure. However, in case of elasto-plastic analysis, the numerical calculation seems to be difficult and also time-consuming. Therefore, it is considered not practice in view of practical design. As a solution, some researches [1,2,5,6] applied a concept of column buckling to estimate the elasto-plastic buckling loads of lattice dome. This concept basically only needs linear buckling analysis, which is considerably easy to be done, as the initial step of estimation. Those studies have successfully shown the effectiveness of this technique to estimate the elasto-plastic buckling loads for several types of lattice structures if Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

82


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009 shell-like imperfection sensitivity is reflected using an appropriate knock down factor. This paper is only focused on describing the procedure to estimate the elasto-plastic buckling loads of the proposed two-way single layer dome through application of column buckling concept, for later being compared to those which were obtained from FEM, provided in Ref. [4].

STRUT

BL

BL

h P0/2

Upper Chord Member

BL NOTE:

BL

P0/2

Location of supports: all nodes at boundary lines (BL). Nodes are restrained in x-,y- and z- direction. Location of loads, P0/2: all nodes except at boundary lines. Loads are given in negative ydirection

T StrutMember

Y

D

t d

T D

X Lower Chord Member

Z Fig.1 Two-way Single Layer Lattice Dome

2. Geometrical Model As presented in Ref. [4], the geometrical model assumed in this study can be described as follows: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

the plan for the roofs is rectangular with spans of Lx×Lz, about 60 meters for Lx and Lz, the rise is relatively shallow with 25 to 45 degrees for the half open angle in both directions, the length of strut member placed between orthogonal arches is 250 cm, the dimension for tubular members are varied using 8 types of steel tubes, the boundaries on all peripheries are pin supports, the domes have geometric imperfections of which peak amplitude is  L/1000, the geometric imperfection model was taken based on the first buckling mode resulted by linear buckling analysis, ⑧ the load distribution is an uniform load. As the material properties, the tubular members are made of steel using using modulus of 5 2 elasticity (E) is 20510 N/cm and yield stress (y) is 235(102 N/cm2.

3. Estimation of Elasto-Plastic Buckling Loads using Concept of Column Buckling 3.1. Selected Knockdown Factor Based on a series of preliminary linear and elastic buckling analysis [4], which was performed to obtain the appropriate value for the knock down factor 0, the following value is adopted.

0 

Pcrelimp Pcrlin

 0.9

(2)

el Here Pcr imp means the elastic buckling loads for the proposed dome with imperfection and Pcrlin is

the linear buckling load for the perfect dome. Both are obtained from FEM. 3.2. Selection of Specific Member (m) For the column buckling strength, one selects the member which is the most relevant to buckling, called as the specific member (m) in this study. The member is selected in a way that the ratio of the existing axial force (based on a linear analysis) under a design load to the axial capacity, N0(m)/Np(m), becomes the largest among all members.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

83


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

3.3. Column Buckling Strength in terms of Generalized Slenderness Ratio The elasto-plastic buckling axial force N crel  pl is evaluated using the following equations by assuming the linear relationship between the buckling load Pcrel,imppl .  pl N crel  pl  Pcrel,imp

1.200

N 0( m ) P0

; N cr  Pcr lin

lin

N 0( m ) P0

;  e(m) 

N p(m)

(3,4,5)

 0  N crlin

Ncrel-pl/Np

1.000

Euler

0.800 Dunkerley

0.600

AIJ

0.400 Modified Dunkerley FSB=1.44 FSM=1.00

0.200

Modified Dunkerley FSB=2.17 FSM=1.50

e

0.000 0.00

0.50

1.00

Fig.2 Ncr

el-pl

1.50

2.00

2.50

3.00

/Np vs e for uniform load cases

This column buckling strength, N crel ,mpl is calculated for the specific member (m) in terms of the generalized slenderness  e ( m ) .The results of N crel  pl interpreted from Pcrel,imppl , obtained based on geometrically and materially nonlinear analysis are given in Fig.2. In the figure, three curves are compared with the present results.

2 e( m)

N crel  pl N crel  pl 2 ( )( ) 1 Np Np

N crel  pl Np

1  0.24   e2( m )  2.4 2  e( m)  1   9  9  13 e2( m ) 

 e2( m )  (

(6)

for  e ( m )  1

0.6 (7)

for  e ( m )  1

0.6

FSB  N crel  pl F  N el  pl )  ( SM cr ) 2  1 Np Np

(8)

One is a curve called as Dunkerley curve [7], see Eq.(6), another is a curve given in AIJ allowable stress design specification for steel structures [8], see Eq.(7), while the last is a curve based on modification of Dunkerley but using safety factors, for example FSB=1.44 and FSM=1.0 for short-term loads and FSB=2.17 and FSM=1.5 for long-term loads, see Eq.(8). In the cases of uniform loads, the column buckling strength curves are represented with a fine accuracy by Eqs.(6) and (7). Eq.(7) gives more conservative estimation than Eq.(6). Since a fine agreement between the column strength based on elasto-plastic buckling loads and the design Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

84


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009 recommendation curves, buckling load estimation is judged possible based on Eqs.(6) and (7). For this purpose, the value of N crlin( m ) is needed, and this value can be easily found if the axial lin force is calculated based on a linear elastic buckling load Pcr (see Eq.(4)).

Table 1 Example of values for Safety Factors AIJ (Serviceability)

AIJ (Elastic Condition)

Ultimate

FSB

2.17

1.44

1.00

FSM

1.50

1.00

1.00

3.4. Allowable Column Strength using Two Safety Factors The Dunkerley formula using the two safety factors FSB and FSM, is adopted for the allowable a el  pl buckling column strength N cr of member under compression. FSB is used for elastic buckling whereas FSM is used for material strength.

 e2( m )  (  2e ( m ) 

FSB  a N crel  pl F  a N crel  pl 2 )  ( SM )  1 (for elastic-plastic buckling) Np Np

N crel  1 (for elastic buckling) Np

(10) a

el  pl

However, the allowable axial strength for tension members, Nt irrespective of the buckling as follows.

(

(9)

, is defined for each member

FSM  a N tel  pl )  1 (for tension members) Np

(11)

Several values for FSB and FSM are assumed in this study as shown in Table 1. Two sets of safety factors based on AIJ Recommendation are introduced in this study using the Dunkerley formula. One is for long-term loading, FSB=2.17 and FSM=1.50. Another is for short-term loading, FSB=1.44 and FSM=1.00. However, the safety factors for long-term loading are not used in the estimation later since their curve in Fig.2 is too lower (very safe) than the FEM results. a

el-pl

3.5. Finding Allowable Column Stress Based on Ncr

The allowable column axial stress  cr is thus calculated for compression member using the sectional area, A(m), of the specific member (m). And this values is adopted commonly for all the a el  pl members under axial compression, while the allowable tensile stress  t for a member a

el  pl

under tension is calculated using the sectional area, A(i), of the i-th member. Here  t a

el  pl

is

assumed as  y .

 crel  pl 

 tel( i) pl 

a

N crel  pl N el ;  crel  cr A( m ) A( m )

(12)

N tel  pl y A( i )

(13)

a

a

a

3.6. Calculation of Load Factor cr using Strength Interaction between Axial Force and Bending Moments Secondly, an appropriate kind of strength interaction between design stresses is adopted for member proportioning. The following may be possible for the circular tube members for the present study, with an assumption that the effects due to twisting moments will be small as discussed in the study [9]. a

el-pl

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

85


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009 crel  pl  N 0( j )

crel  pl  M 0( j )  1 (for compression members) a el  pl cr  N 0( j ) Z eff ( j )   y  (1  ) A( j )   crel

a

a

Aeff c ( j )  a crel  pl

(14)

where Aeff c(j) is an effective compressive area and Zeff(j) is an effective bending shape coefficient for an elastic case. In the present calculation, Aeff c ( j ) and Z eff ( j ) are based on the following equations for brevity.

Aeff c ( j )    d 0  t( j )

Z eff ( j )    d 02  t( j ) 4

(15,16)

where t( j ) is the wall thickness of the j-th member. For tensile members, the following simple strength interaction will be possible if an effective tensile area, Aeff t(j), is considered again in design.

crel  pl  N 0( j )

a

Aeff t ( j )   y

a

crel  pl  M 0( j ) Z eff ( j )   y

 1 (for tension members)

(17)

In the present calculation Aeff t(j) and Z eff ( j ) are assumed the same as those in Eqs.(15) and (16) for brevity, although more appropriate formulae should be applied in realization depending on the corresponding real construction. 3.7. Finding a Minimum Buckling Load Factor cr a

el-pl

For all members under compression, the minimum value is searched among many cr a

el  pl

, and

the minimum value for each dome is described hereafter as  a

el  pl cr

3.8. Calculation of an Estimation Critical Buckling Load The estimated critical buckling load can be calculted using Eq.(18) as following: est

Pcr el  pl  acrel  pl  P0

(18)

In Fig. 3, the elasto-plastic buckling loads based on FEM are compared with the estimated elasto-plastic buckling loads resulted from the procedure above. est

3.500

Pcrel-pl/Pcrel-pl FSB=1.44 FSM=1.00 FSB=1.00 FSM=1.00

3.000 2.500 2.000 1.500

xmean=1.378 =0.102 e

1.000 0.500 0.000 1.00

1.30

1.60

Fig. 3 Estimation Pcr

1.90 el-pl

2.20

2.50

2.80

for uniform load cases

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

86


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009 4. Conclusion The procedure for buckling load estimation was presented in detail using comparison of the estimated values with those obtained from FEM analysis, and from the result, one may make a confirmation that the procedure can be applied very well for estimating the buckling load. In case of two-way single layer lattice dome with nodal eccentricity, the given comparisons are around 1.378 (if no safety factors are included) and around 1.84 (if FSB=1.44 and FSM=1.0 are used). In general, the estimation procedure can be also applied in any types of lattice structures. 5. References 1.

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8. 9.

Kato, S., Yamashita, T., Nakazawa, S., Kim, Y.B., Fujibayashi, A., (2006); Analysis based Evaluation for Buckling Loads of Two-Way Elliptic Paraboloidal Single Layer Lattice Domes, Journal of Constructional Steel Research, 62, 1219-1227. Kato, S., Satria, E., Nakazawa, S., (2007), Analysis Based Estimation of Buckling Strength of TwoWay Single Layer Latticed Domes with Semi-Rigid Connection. Proc. of IASS,Venice-Italy, 185-186. Kato, S., Satria, E., Kim, Y.B., Nakazawa, S., (2008), Analysis of Nonlinear Behavior and Feasibility for A New Type of Two-Way Single Layer Lattice Dome with Nodal Eccentricity using T-Joint Struts, Journal of Steel Construction Engineering, JSSC, 15(58), 21-36. Satria, E., Kato, S., Nakazawa, S., Kakuda, D., (2008), Buckling Behavior of Two-Way Single Layer Lattice Dome with Nodal Eccentricity, Journal of Structural Engineering, AIJ, 54B, 679-692. Kato, S., Yamauchi, Y., Ueki, T., Okuhira, K., (2005), Buckling Load of Elliptic Paraboloidal Single Layer Reticulated Roofs with Simple Supports under Uniform Load, Int. Journal of Space Structures, 20(4), 211-224 Kato, S., Fujimoto, M., Ogawa, T., (2005),Buckling Load of Steel Single Layer Reticulated Domes of Circular Plan, Journal of The Int. Association for Shell and Spatial Structures, 46(1), 41-63. E Dulacska, L Kollar, (2000), Buckling Analysis of Reticulated Shells , Int. Journal of Space Structures,15(3&4),195-203. Architectural Institute of Japan (2002), Design Standard for Steel Structures, Maruzen, Tokyo. (in Japanese) Kato, S., Kim, J.M., Cheong, M.C., (2003), A New Proportioning Method for Member Sections of Single Layer Reticulated Domes subjected to Uniform and Non-uniform Loads, Engineering Structures, 25(10), 1265-1278.

Nomenclatures: y 0 e(m) a crel-pl

: : : :

crel-pl

:

tel-pl

:

crel-pl do(j) m t(j) A(m)

: : : : :

Aeff,c(j) E FSB FSM Lx, Lz

: : : : :

M0(j)

:

N0(j)

:

Np(m)

:

No(m)

:

a

a

a

Yield stress (N/cm2). Reduction factor. Slenderness ratio of the specific member. Allowable elasto-plastic compression stress (kN/cm2). Allowable elastic compression stress (kN/cm2). Allowable the tensile stress of the members (kN/cm2). Load Factor. Tubular diameter of member (cm). Refers to specific member. Thickness of tubular member (cm). Cross-section area of the specific member (cm2). Effective compressive area (cm2). Elasticity of material (N/cm2). Safety Factor of Geometrical Nonlinearity. Safety Factor of Material Nonlinearity. Length of rectangular span in the xand z-direction (mm). The existing bending of the members (N.cm). The existing axial force of the members (N). The axial capacity of the specific member (N). The existing axial force under design load of the specific members (N).

Ncrel-pl Ncrel Ncrlin a

Ncrel-pl

a

Ntel-pl

Pcrel Pcrlin Pcr,el-pl P0 est Pcr,el-pl Zeff(j)

: The elasto-plastic buckling column strength under compression (N) : The elastic buckling column strength under compression (N) : The linear buckling column strength under compression (N) : Allowable the elasto-plastic buckling column strength under compression (N) : Allowable axial strength for tension members (N) : Elastic buckling load of dome with imperfection (N). : Linear buckling load of perfect dome (N). : The elasto-plastic load of dome with imperfection (N). : External load (N). : The estimation elasto-plastic load of dome with imperfection (N). : Effective bending shape coefficient (cm3).

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

87


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

LIPUTAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA NASIONAL DAN SWASEMBADA PANGAN YANG BERKELANJUTAN Subejo Ketua Umum IASA Pusat Jepang; Dept. of Agricultural and Resource Economics, The University of Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo Japan 113-8657 E-mail: subejo@lycos.com; http://subejo.staff.ugm.ac.id/ Muhamad Nasrul Pradana Ketua Panitia SAS 2009; Graduate School of Agriculture, Lab. of Bio-Business Management, Tokyo University of Agriculture, 3-9-37 Sakuragaoka, Setagaya-ku, Tokyo 156-0054 E-mail: mariner_2312@yahoo.com

1. Pendahuluan Sebagaimana dimaklumi pada saat ini berbagai negara di belahan dunia sedang mengalami berbagai macam krisis. Salah satu krisis utama yang memiliki dampak sangat serius adalah krisis pangan. Isu dan dampak kelangkaan pangan (food crisis) saling bertautan dengan isu perubahan iklim global (global climate changes/global warming). Hal ini merupakan inti persoalan bidang pertanian dan sumber daya yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dampak pemanasan global serta praktik produksi pertanian yang eksploitatif sangat mengancam produksi dan ketersediaan pangan. Lembaga internasional termasuk Badan Pangan Dunia (FAO) serta pembuat kebijakan pertanian nasional telah mengusulkan berbagai strategi dalam rangka mengatasi persoalan pangan dan lingkungan yang semakin rumit. Pembahasan strategi dan implementasi kebijakan untuk mengatasi krisis pangan dan dampak pemanasan global sangat terkait dengan penggalian dan optimasi pemanfaatan sumber daya nasional. Menyikapi dua hal tersebut, Indonesian Agricultural Science Association (IASA) Pusat Jepang bekerja sama dengan KBRI Jepang di Tokyo dan Tokyo University of Agriculture mengadakan sebuah seminar yang secara resmi disebut Seminar on Agricultural Science (SAS-2009) pada 22 Februari 2009. Dalam sambutan pembukaan SAS 2009, Atase Pertanian KBRI Tokyo Dr. Pudjiatmoko menilai bahwa SAS 2009 memiliki bobot yang tinggi dan strategis dalam rangka menggali pemikiran, gagasan, dan penemuan-penemuan terbaru dari para intelektual yang saat ini sedang berada di Jepang. Hasil studi terkait dengan perumusan strategi untuk pemanfaatan potensi sumber daya nasional menuju swasembada pangan dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Gb.1. Peserta SAS 2009 Serius Menyimak Presentasi

Gb.2.

Panitia dan Presenter SAS 2009

SAS 2009 mengambil format yang agak berbeda dibandingkan dengan seminar pada umumnya. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

88


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Seminar ini mencoba membahas isu pengelolaan sumber daya nasional dan swasembada pangan berkelanjutan dari perspektif yang beragam. Keragaman ini ditandai dengan afiliasi narasumber yang berasal dari birokrasi yaitu Sekretaris Menteri Pertanian RI Dr. Abdul Munif, MSc.Agr., narasumber dari akademisi dan peneliti yaitu Dr. Edi Santosasebagai visiting researcher di The University of Tokyo, serta presentasi panel oleh intelektual muda bidang pertanian dan sumber daya yang baru saja menyelesaikan studi di berbagai universitas di Jepang. Para intelektual muda itu terdiri dari 6 lulusan program doktor (Dr. Davin HE Setiamarga, Dr. Tatang Sopian, Dr. Bainah Sari Dewi, Dr. Arief Darmawan, Dr. Ardiansyah, Dr. Syartinilia) dan 2 lulusan program master (MD. Micaksono, M.Agr. dan Syahmir R. Siregar, M.Agr.). Melalui berbagai kajian selama studinya di Jepang, para panelis yang merupakan lulusan baru telah mengkaji berbagai hal terkait dengan potensi sumber daya, sistim dan mekanisme konservasi, serta dampak pemanfaatan sumber daya yang kurang tepat. Sumber daya yang dikaji mencakup sumber daya fisik dan non-fisik, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia dan manajemen pembiayaan. Peserta seminar terdiri dari para atase di lingkungan KBRI Tokyo, perwakilan BUMN dan BI di Tokyo, serta para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di berbagai universitas di Jepang dengan latar belakang studi yang beragam. Namun secara umum mereka memiliki perhatian dan kepedulian yang besar terhadap pengelolaan sumber daya dan upaya mempertahankan swasembada pangan nasional. Hasil pembahasan seminar juga telah diliput oleh beberapa media. Media yang meliput dan mensosialisakan hasil diskusi SAS 2009 antara lain: Harian Kompas, Detik Foto online, Detik online, Kantor Berita Antara online, Harian Sinar Indonesia, Lampung Post, Harian Terbit, dan Era Muslim online.

Gb.3.

Sambutan Ketua Panitia

Gb.4. Sambutan Ketua IASA

Gb.5. Sambutan Atase Pertanian

2. Swasembada Pangan: Mungkinkah Berkelanjutan? Sebagaimana dipaparkan oleh Sekretaris Menteri Pertanian Dr. Abdul Munif, pada tahun 2008 Indonesia telah mencapai swasembada beras, mengulang sejarah yang pernah dicatat pada tahun 1984. Hal ini dicapai melalui terobosan dan implementasi inovasi baru serta dukungan berbagai kebijakan kondusif di bidang pertanian di Indonesia. Selangkah demi selangkah pencapaian swasembada pangan dapat diraih. Sampai dengan akhir 2008, pencapaian swasembada untuk dua komoditas yaitu padi dan jagung dapat dicapai. Komoditas pangan lain yang menjadi prioritas dan target swasembada dalam jangka pendek dan menengah adalah kedelai, gula, dan daging sapi.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

89


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Gb.6. Presentasi Dr. Abdul Munif

Gb.7. Presentasi Santosa

Dr.

Edi

Gb.8. Presentasi Wakil Lulusan

Dengan tingkat pertumbuhan produksi padi nasional yang mencapai 5 persen pada tahun 2008, total produksi nasional mencapai 60,28 juta ton gabah kering giling (GKG). Terdapat surplus padi sebanyak 3 juta ton yang sangat potensial untuk program pengembangan ekspor. Pencapaian swasembada pangan merupakan hal yang strategis dan perlu diapresiasi karena secara umum kondisi global saat ini sedang menghadapi berbagai krisis. Krisis energi yang dibarengi dengan krisis pangan bahkan saat ini krisis keuangan global sedang melanda berbagai belahan dunia. Swasembada pangan berkelanjutan dapat terus ditopang dengan implementasi program 3M yang mencakup Meningkatkan ketahanan pangan, Meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui pemanfaatan teknologi pertanian, serta Meningkatkan kesejahteraan petani. Kesuksesan swasembada pangan utamanya beras pada tahun 2008 memiliki nilai strategis dan memberikan harapan baru bagi produksi dan ketahanan pangan nasional. Upaya mempertahankan swasembada pangan tersebut harus terus menerus didukung dengan kebijakan dan program yang kondusif. Program penguatan kelembagaan petani, revitalisasi penyuluhan, dan kelancaran penyediaan sarana produksi pertanian serta pembiayaan pertanian harus tetap menjadi prioritas utama. Dr. Edi Santosa, Staf Pengajar IPB yang merangkap sebagai peneliti tamu menyajikan makalah yang berjudul 'Swasembada Pangan Berkelanjutan: Sebuah Ujian Kecerdasan'. Dalam makalahnya tersebut, Dr. Edi Santosa mencoba memberikan tantangan akan batas ketangguhan swasembada pangan bagi bangsa Indonesia. Edi mempertanyakan kebenaran swasembada beras yang dicapai Indonesia berhubung adanya kenyataan permasalahan sarana produksi (benih, pupuk, irigasi dan obat-obatan), lahan, bencana alam, kesejahteraan pertanian, dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Ketergantungan akan sumber input produksi pertanian pada pihak asing seperti dalam kasus benih juga mendapat perhatian serius. Melalui diskusi yang intensif, dapat disarikan bahwa keberlanjutan swasembada pangan masih menjadi tanda tanya besar. Masih ada beberapa permasalahan mendasar di bidang pertanian dan sumber daya yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pekerjaan rumah penting dalam rangka mempertahankan swasembada pangan adalah peningkatan akses petani terhadap sumber daya lahan, benih, dan air. Reformasi agraria harus terus didorong dan diimplementasikan sehingga memberi manfaat yang besar bagi petani kecil. Selain itu upaya untuk mendorong industri benih nasional yang mampu menyediakan benih berkualitas dengan harga yang terjangkau petani menjadi isu yang penting. Dalam hal akses terhadap air, prioritas pemanfaatan air untuk irigasi serta pembangunan dan pemeliharaan irigasi perlu mendapat prioritas yang tinggi. Kesepahaman dan pembagian peran yang serasi antara pusat dan daerah dalam berbagai aspek pembangunan pertanian dan sumber daya menjadi hal yang krusial, yang

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

90


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

mencakup aspek penganggaran, dukungan sumber daya manusia, dan fasilitasi program. Kebijakan pembangunan pertanian mendatang juga perlu diadaptasikan dengan kondisi dan ancaman terkini yang mengglobal di bidang pertanian antara lain perubahan iklim dan pemanasan global (climate and global warming). Selain upaya untuk mengembangkan dan memproduksi sarana produksi yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim global juga perlu penyuluhan dan pendidikan terhadap petani akan sistem pertanian yang adaptif di bawah tekanan ketidakpastian kondisi iklim. 3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Potensi sumber daya nasional yang terdiri atas (1) sumber daya alam dan lingkungan serta (2) sumber daya manusia, selama ini belum digali dan dikelola secara optimal. Sumber daya alam dan lingkungan antara lain mencakup potensi fisik material dan potensi hayati; sedangkan sumber daya manusia mencakup potensi kuantitas dan kualitas manusia dan interaksi serta struktur sosialnya. Kekayaan dan potensi sumber daya alam dan lingkungan dapat dilihat dari potensi lahan pertanian, air dan udara, hutan, laut dan pesisir, serta material tambang. Sedangkan kekayaan sumber daya manusia ditunjukkan dengan populasi dan angkatan kerja yang sangat besar serta kekuatan interaksi dan jaringan sosialnya. Selama ini berbagai sumber daya tersebut sudah dimanfaatkan, meskipun dalam prakteknya belum dikelola secara optimal sehingga belum mampu memberikan kontribusi dan kemanfaatan yang cukup signifikan bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain penguasaan teknologi yang relatif masih lemah, sikap mental yang kurang progresif serta kualitas sumber daya pelaku yang belum memadai. Dalam pengelolaan sumber daya nasional, seringkali karena mengejar produksi fisik dengan dalih pemberian akses ekonomi rakyat mengakibatkan aspek biodiversitas menjadi kurang mendapat prioritas yang penting. Sebagaimana dilaporkan oleh Davin HE Setiamarga (The University of Tokyo), sebagai contoh keragaman biota perairan dan berbagai jenis ikan di danau-danau di Sulawesi Utara terancam punah bahkan sebagian telah punah karena introduksi ikan mujahir yang sangat expansif dan dapat berperan sebagai predator ikan lainnya. Pelestarian keragaman genetik belum menjadi pertimbangan penting bagi pembuatan keputusan suatu program pembangunan. Penelitian-penelitian tentang biodiversitas nasional merupakan sumber penting yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian dasar. Hasil penelitian tersebut pada saatnya akan berkontribusi nyata dalam penelitian terapan yang secara langsung dapat dimanfaatkan secara luas oleh penggunanya. Keragaman genetik yang lain yang terkait dengan konservasi satwa sebagaimana dilaporkan oleh Syartinilia (The University of Tokyo). Elang Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) Jawa Barat populasinya semakin terancam karena ekploitasi habitat tempat hidup satwa tersebut. Perubahan vegetasi dan tata guna kawasan akibat upaya ekploitasi manusia di kawasan tersebut jika tidak dilakukan dengan hati-hati akan mengancam kelestarian satwa tersebut. Upaya untuk memberi ruang yang kondusif bagi berbagai satwa dipandang memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi. Sebagaimana dilaporkan oleh Bainah Sari Dewi (Tokyo University of Agriculture and Technology/Utsunomia University) yang meneliti tentang peranan beruang hitam Asia (Asiatic black bear) yang memiliki peranan sangat penting dalam menyebarkan berbagai jenis biji-bijian di kawasan hutan habitatnya. Penyebaran biji-bijian dengan bantuan beruang tersebut secara langsung berpengaruh terhadap kelestarian dan keragaman genetik vegetasi di kawasan hutan tempat beruang tersebut tinggal, apalagi beruang memiliki kemampuan menyebarkannya dalam radius yang cukup jauh bahkan mencapai puluhan kilometer dalam wilayah hutan.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

91


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

Terkait dengan isu utama seminar yaitu dampak perubahan iklim global, strategi dan mekanisme perubahan penggunaan dan penutupan lahan, dipandang sebagai isu strategis yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Arief Darmawan (The University of Tokyo) melalui studinya di Provinsi Banten dan wilayah Kalimantan melaporkan bahwa perubahan penggunaan lahan dapat terjadi antara lain karena deforestrasi akibat perambahan hutan oleh penduduk di sekitar kawasan hutan dan karena kebakaran hutan. Krisis ekonomi juga berdampak besar terhadap perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, di daerah Kalimantan dilaporkan bahwa laju kerusakan hutan dan deforestrasi telah melebihi kemampuan regenerasi hutan. Pengelolaan sumber daya air juga menjadi tema yang sangat vital bagi pembangunan pertanian karena air merupakan salah satu prasyarat proses produksi pertanian. Ardiansyah (The University of Tokyo) melalui studinya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Jawa Barat melaporkan bahwa ketersediaan air merupakan faktor pembatas (limiting factor) yang sangat menentukan produktivitas lahan. Dalam pengambilan keputusan penggunaan air yang efisien perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Dalam hal efisiensi kehilangan air, membiarkan lahan dalam kondisi kering akan mengurangi hilangnya air ke atmosfer, tetapi bila dikaitkan dengan upaya menjamin ketahanan pangan, lahan yang tidak ditanami merupakan lahan yang tidak produktif. Penggunaan air juga cukup rumit mengingat pengguna tidak hanya petani, melainkan juga kalangan industri dan rumah tangga. Tampaknya perlu dirancang model pengelolaan air yang tepat yang mampu mewadahi kepentingan semua pemangku kepentingan. Tatang Sopian (Tokyo University of Agriculture and Technology) memandang bahwa eksplorasi dan konservasi sumber daya genetik merupakan satu program yang tidak bisa ditawar lagi. Selain itu dengan mempertimbangkan kekayaan genetik wilayah topis, Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi buah-buahan tropis yang unggul dan unik. Keunggulan tersebut dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk bersaing dalam pasar global. Terkait dengan hal itu, upaya pembentukan pasar produk pertanian tropis di berbagai daerah di Indonesia perlu segera direalisasikan. Konservasi sumber daya genetik dapat dilakukan dengan pengembangan kebun bibit permanen dan pusat perbanyakan bahan tanaman. Terkait dengan pembiayaan program, dana dapat berasal dari anggaran pusat, daerah, maupun kerjasama dengan pihak investor. Terkait dengan pengembangan potensi sumber daya manusia, studi yang dilakukan oleh MD. Wicaksono (Tokyo University of Agriculture and Technology) di kawasan Taman Nasional Way Kambas Lampung menunjukkan bahwa program penguatan SDM melalui intensifikasi dan diversifikasi telah memberikan peluang ekonomi yang besar bagi penduduk yang hidup di sekitar kawasan taman nasional. Peningkatan akses ekonomi diharapkan dapat menekan perambahan kawasan taman nasional sehingga kelestarian sumber dayanya tetap dapat terjaga. Program intensifikasi dikembangkan melalui pola tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman tahunan (akasia dan karet). Pola diversifikasi telah dilakukan melalui pengembangan peternakan dan perikanan darat. Beberapa faktor yang dipandang berkontribusi terhadap suksesnya program pemberdayaan masyarakat lokal antara lain: peran aktif masyarakat, kelompok tani, dan petugas penyuluh lapangan. Syahmir Ramadhan Siregar (Tokyo University of Agriculture) telah melakukan studi tentang akses masyarakat pedesaan terhadap lembaga keuangan mikro di Kabupaten Bogor dengan prinsip dan model koperasi dan syariah. Lembaga keuangan mikro telah berperan sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat pedesaan dalam memperoleh modal untuk pengembangan usaha ekonominya. Selain berpartisipasi dalam memperoleh kredit, masyarakat pedesaan juga mulai aktif menabung. Lembaga keuangan mikro pembina telah mengembangkan berbagai strategi untuk memilih waktu angsuran yang tepat serta memberikan layanan dan kepuasan bagi anggota binaannya. 4. Penutup Sebagai bangsa yang besar dengan kekayaan potensi sumber daya yang luar biasa sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi pelaku ekonomi yang disegani di tingkat internasional. Melalui penerapan strategi yang tepat, pengelolaan potensi sumber daya yang

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

92


INOVASI Vol. 13/XXI/Maret 2009

optimal akan menjadi sumber daya yang produktif secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada akhirnya hal ini akan terhubung dengan tujuan dasar pembangunan nasional, yaitu peningkatan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas kehidupan warga negara dalam segala aspek serta mampu memainkan peran sosial, politik dan ekonomi secara signifikan di dunia internasional. Pengelolaan sumber daya yang bijaksana yang mempertimbangkan aspek kelestarian dan kekayaan keragaman genetik akan memberikan hasil yang optimal searah dengan harapan pembangunan yang ideal dan serasi yang dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Terkait dengan upaya mempertahankan swasembada pangan, kebijakan yang lebih substantif yang diarahkan untuk mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi petani perlu mendapat prioritas utama. Pemberian akses yang luas kepada petani terhadap sumber daya produksi utamanya lahan, air, dan bibit menjadi kata kunci yang turut menentukan apakah swasembada pangan akan berkelanjutan atau hanya sekedar catatan sejarah yang terulang kemudian berhenti. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Meskipun swasembada tercapai, kalau ternyata Nilai Tukar Petani (NTP) tidak mengalami peningkatan yang nyata berarti keberhasilan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat terhadap peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan petani.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

93


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

LIPUTAN LAPORAN HASIL STUDI BANDING DI SENTRA INDUSTRI BELUT, KOTA HAMAMATSU, JEPANG Dodik Kurniawan, Wempi Saputra, Yusuf Arif Setiawan, Nelfa Desmira Working Group for Technology Transfer E-mail: dodik@wgtt.org 1. Latar Belakang Belut atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah unagi, merupakan salah satu menu primadona yang dapat dijumpai di berbagai restoran dan hidangan sehari-hari. Dengan tingkat konsumsi senilai 130.000 ton per tahun dan nilai produksi dalam negeri sejumlah 24.000 ton (20%) mengakibatkan ketergantungan terhadap produksi impor baik dalam bentuk jadi maupun mentah (hidup) tidak dapat dihindari. Tercatat Cina sebagai pengekspor terbesar dengan angka lebih dari 70%, disusul Taiwan, Korea, Eropa, dan negara lainnya. Belut juga diketahui memiliki jumlah protein yang lebih tinggi dan kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi ataupun unggas dengan harga yang lebih rendah (di Jepang). Juga terbukti kaya akan vitamin A, B12, dan E, serta kalsium dan asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan. 2. Tujuan Studi Banding Dalam rangka memperoleh informasi yang lebih detil tentang peluang ekspor belut dari Indonesia ke Jepang, KBRI Tokyo yang diwakili oleh Atase Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Working Group for Technology Transfer (WGTT) mengadakan studi banding ke Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pengolahan hasil perikanan khususnya industri belut di Kota Hamamatsu, Prefektur Shizuoka pada 28 Januari 2009. Secara lebih spesifik, manfaat yang diharapkan dari kunjungan ini adalah terkumpulnya informasi dari tangan pertama, yaitu dari pemilik atau karyawan IKM yang berupa: 1. Struktur dan jaringan produksi, pemasaran, serta relasi bisnis produk belut di Jepang pada umumnya dan Hamamatsu yang merupakan sentra industri belut pada khususnya; 2. Peranan dan fasilitasi perdagangan, khususnya dalam hal prosedur ekspor dari Indonesia; 3. Potensi kerjasama perdagangan dan/atau investasi; 4. Modernisasi peralatan industri 3.

Pelaksanaan Studi Banding

Kunjungan dilakukan terhadap empat industri belut yang mencakup perusahaan dengan pengolahan secara tradisional (Daiwa Eel Co., Ltd. dan Unagi no Gotoh Corporation) dan secara modern (Koperasi Unagi Yougyou dan Shunkado Co., Ltd.) serta pertemuan ramah tamah dengan Walikota Hamamatsu, Yasutomo Suzuki. 4. Hasil dan Analisa Studi Banding Hasil dan analisa kunjungan terhadap empat industri dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Daiwa Eel Co., Ltd. [1] Perusahaan Daiwa Eel berspesialisasi pada pembesaran dan pengolahan belut secara tradisional. Perusahaan ini memiliki 24 karyawan dengan fokus usaha pada unagi kabayaki (belut bakar) (Gb 3). Teknis pembesaran benih belut menggunakan green house dengan suhu air dikontrol 30 derajat sepanjang tahun (Gb 1). Juga dilakukan penambahan oksigen dengan baling-baling yang diputar. Makanan untuk belut diberikan dua kali sehari, pagi dan sore, yang diperoleh dari pemasok berupa bubuk ikan dan nutrisi lainnya. Perusahaan ini mencampurnya dengan air dan sejenis minyak khusus agar menjadi pasta. Makanan diberikan pada tempat khusus berukuran 1 x 2 meter. Air untuk pengolahan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

94


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

benih belut diperoleh dari air tanah, pada kedalaman 100 m atau lebih dengan bagian dasar tempat pengolahan dipadatkan atau dibuat permanen dengan semen. Panen belut dilakukan pada interval 6-12 bulan dengan perkiraan umur dan ukuran belut sudah mencukupi dan dagingnya cukup empuk. Sebelum dilakukan pengolahan, belut terlebih dahulu dipuasakan selama tujuh hari untuk membersihkan perut dan menghilangkan rasa amisnya dengan cara mengairinya secara terus-menerus (Gb 2). Pengolahan belut yang sudah dipanen dimulai dari pembelahan belut menjadi dua bagian, pengambilan duri, dan pemotongan kepala. Setelah dicuci dan dibakar sebanyak dua kali, belut diberi saus manis yang merupakan hal yang spesial untuk unagi kabayaki. Daiwa Eel memasarkan produknya ke pasar-pasar swalayan dengan menggunakan kemasan plastik polystyrene dan ditutup dengan plastik pembungkus. Produksi per hari mencapai 20 ribu ekor.

Gb 1. Tempat Pembesaran Belut Menggunakan Green House b.

Gb 2. Pengairan Secara Terus-menerus untuk Menghilangkan Bau Amis

Unagi no Gotoh [2]

Berbeda dengan perusahaan sebelumnya, lokasi perusahaan ini berada di dekat Danau Hamanako dan Samudera Pasifik sehingga kualitas air, kandungan garam, dan mineral-mineral lainnya sangat tepat untuk pembiakan belut. Tidak mengherankan apabila perusahaan mampu bertahan lebih dari 100 tahun karena dukungan lingkungan usaha yang cukup baik dan menghasilkan belut yang berkualitas. Proses pembesaran benih belut sama dengan Daiwa Eel yaitu dengan menggunakan green house. Produk belut dari Unagi no Gotoh adalah unagi shirayaki (belut bakar warna putih) yang menggunakan saus asin tidak berwarna (Gb 4). Hasil akhir pengolahan berupa belut berwarna putih kecoklatan. Pemasaran menggunakan sistem pesanan dan direct selling, sehingga jumlah produksi mengalami fluktuasi setiap harinya. Pesanan bukan hanya dari pihak supermarket/restoran tetapi juga konsumen individu. Pengiriman dilakukan sendiri dengan mobil pickup maupun melalui jasa kurir yang biayanya dibebankan kepada konsumen. Sedangkan pada sistem direct selling penjualan lebih difokuskan kepada konsumen individu. Dengan membuka dua gerai di lokasi pabrik dan supermarket, dan penjualan dengan internet, Unagi no Gotoh bisa menjangkau konsumen di seluruh Jepang.

Gb 3. Unagi Kabayaki

Gb 4. Unagi Shirayaki

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

95


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Gb 5. Bagan Proses Pengolahan Belut Secara Otomatisasi

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

96


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

c. Koperasi Unagi Yougyou [3] Atas prakarsa Pemerintah Daerah Hamamatsu yang merasa prihatin akan kondisi bisnis belut di daerahnya, maka dibentuklah koperasi yang saat ini beranggotakan empat perusahaan. Meskipun sampai saat ini Hamamatsu masih sebagai basis unagi di Jepang, tetapi produksinya kian menurun dari tahun ke tahun dikarenakan oleh: relokasi di luar negeri atau impor belut siap saji dan juga bermunculnya pabrik belut di daerah-daerah Jepang lainnya. Berbeda dengan dua perusahaan sebelumnya, koperasi ini menggunakan peralatan yang modern. Pembakarannya dilakukan di atas conveyor dengan api dari bawah dan atas, sehingga proses pembalikan tidak diperlukan. Terdapat dua kali proses pembakaran yang diseling dengan satu kali proses pengukusan. Pengukusan ini bertujuan agar belut lebih kering. Waktu yang diperlukan adalah tujuh menit pembakaran dan lima menit pengukusan. Belut yang telah masak akan diolesi saus manis atau asin untuk kemudian dikemas. Karena produksi yang berskala besar, semua produk langsung dibekukan pada suhu -30 derajat di conveyor dan langsung dikemas dalam kardus. Produk beku ini dapat tahan selama satu tahun apabila diletakkan di dalam pendingin bersuhu di bawah -18 derajat atau dua tahun apabila diletakkan dalam vacuum pack beku. Ternyata, hampir tidak ada bagian belut yang dibuang. Misalnya, bagian perut biasa digunakan untuk sup dengan nama kimosoup atau bisa juga dibakar. Tahap-tahap pengolahan belut digambarkan dalam bagan pada Gb 5 [3]. Perusahaan juga sangat menjaga sanitasi pabrik. Setiap orang harus mengenakan seragam khusus (debu, dll tdk mudah melekat), penutup rambut, masker, sepatu boot, dan kaus tangan yang telah disterilkan (Gb 6). Di dalam pabrik pun sirkulasi udara sangat bagus dengan pembersihan terlebih dahulu terhadap udara yang akan masuk. Apabila terdapat produk yang dikategorikan cacat, maka perusahaan akan mencacah belut tersebut dan menjualnya dengan harga tertentu. Dalam kesempatan makan siang, Koperasi Unagi Yougyou menghidangkan menu unagi kabayaki dan kimosoup. Direktur Utama Koperasi juga menjelaskan bahwa 30 tahun yang lalu pernah melakukan impor belut dari Indonesia. Tetapi, jenis belut di Indonesia sedikit berbeda dengan Jepang ataupun negara Asia Timur lainnya sehingga kurang dapat diterima oleh masyarakat. Sebenarnya peluang ekspor dari Indonesia masih sangat terbuka apabila persyaratan importir dapat dipenuhi yang mencakup kualitas, rasa, bentuk, ketepatan waktu, harga, dll. Pihak Jepang sama sekali tidak berkeberatan tentang alih teknologi dengan cara pengiriman tenaga ahli ke Indonesia atau penerimaan trainee untuk magang dalam jangka waktu tertentu di perusahaan belut. Dengan harapan dari hubungan bisnis ini hubungan baik antara kedua negara dapat semakin ditingkatkan.

Gb 6. Foto Bersama di Depan Koperasi Unagi Yougyou

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

97


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

c. Shunkado Co., Ltd. Produk lain dari belut yang cukup diterima oleh masyarakat adalah unagi pie. Produk ini bahkan menjadi trademark Kota Hamamatsu dan menjadi salah satu jenis oleh-oleh yang paling digemari. Hampir sama dengan pie lainnya, unagi pie terbuat dari tepung terigu, telur, susu, gula, serbuk unagi, dll. Shunkado Co., Ltd.,membuat empat jenis pilihan rasa yaitu, standar, butter, madu, dan sake (minuman beralkohol Jepang). Shunkado selalu melakukan riset tentang berbagai kemungkinan pengembangan produk dari segi pilihan rasa, kualitas, bentuk, dan juga harga. Pemasaran produk menggunakan sistem direct selling. Produk-produk Shunkado hanya bisa ditemui di toko dan sekaligus pabriknya. Dengan sistem ini, Shunkado tidak mengalami hambatan distribusi dan pemasaran yang cukup menyita perhatian dan biaya. Studi banding di Shunkado dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa reservasi sekalipun. Tamu-tamu akan diantar untuk melihat-lihat pabrik dan diberikan penjelasan oleh pemandu. Pembuatan pie masih mempertahankan cara manual di tengah-tengah maraknya otomatisasi di dunia ini. 5. Kesimpulan dan Rekomendasi Tepat Guna Mengingat ketergantungan terhadap produk luar negeri yang begitu besar dan daya konsumsi masyarakat yang terus meningkat, peluang ekspor komoditas belut dari Indonesia ke Jepang masih sangat terbuka lebar. Ekspor bisa dilakukan dengan mengikuti trend yang ada ataupun memunculkan jenis pengolahan makanan yang baru, diantaranya yang dapat penulis sebutkan adalah belut kering, keripik belut, belut goreng, dll. Laporan studi banding ini juga disampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan referensi dalam penyusunan kebijakan di sektor terkait dengan fokus pengembangan kerjasama investasi industri belut di dalam negeri. 6.

Referensi

1. 2.

Website Daiwa Eel Co., Ltd. http://www.daiwaeel.com, akses pada tanggal 31 Januari 2009 Website Unagi no Gotoh Corporation http://www.unagi-gotoh.co.jp, akses pada tanggal 31 Januari 2009 Website Koperasi Unagi Yougyou http://www.tokai.or.jp/maruhai/, akses pada tanggal 31 Januari 2009 Website Shunkado Co., Ltd. http://www.shunkado.co.jp/, akses pada tanggal 31 Januari 2009

3. 4.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

98


INOVASI Vol.13/XX1/Maret 2009

GUIDELINES PENULISAN NASKAH UNTUK MAJALAH INOVASI (FONT: ARIAL 12 POINTS, BOLD) Nama penulis-1 (font: Arial 10.5 points, bold) Afiliasi penulis-1 (font: Arial 10 points) E-mail: email@address.com (font: Arial 10 points, italic)

Nama penulis-2 (font: Arial 10.5 points, bold) Afiliasi penulis-2 (font: Arial 10 points) E-mail: email@address.com (font: Arial 10 points, italic) 1. Inovasi (font: Arial 10 points, bold) Majalah INOVASI (ISSN: 0917-8376) diterbitkan oleh Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (http://www.ppi-jepang.org/) sebagai majalah ilmiah semi-populer berkala dan bersifat on-line untuk menyajikan tulisan-tulisan berbagai topik, seperti IPTEK, sosial-politik, ekonomi, pendidikan, dan topik humaniora lainnya. Majalah INOVASI berfungsi sebagai media untuk mengartikulasikan ide, pikiran, maupun hasil penelitian dalam rangka memperkaya wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan. 2.

Kategori Artikel

Majalah INOVASI menerima naskah baik yang bersifat ilmiah populer maupun ilmiah non-populer dengan kategori sebagai berikut: 2.1.

Artikel Populer

Berisi tentang ide-ide atau gagasan baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan tidak lebih dari 6000 karakter atau maksimal 4 halaman. 2.2.

Artikel Non-populer

Naskah asli yang belum pernah dipublikasikan dan tidak akan dipublikasikan di media lainnya. a. Maksimal 9000 karakter atau tidak lebih dari 6 halaman dan ditulis dalam bahasa Indonesia/Inggris. b. Judul harus menggambarkan isi pokok secara ringkas dan jelas serta tidak melebihi 10 kata. c. Struktur naskah terdiri atas Pendahuluan, Uraian Isi (metode dan pembahasan), kesimpulan dan daftar pustaka. Judul bab tidak harus seperti struktur naskah tersebut, missal: I. Pendahuluan, II. Uraianâ&#x20AC;Ś Akan tetapi dapat disesuaikan, misal: Perspektif Pertanian 5 tahun masa reformasi (mewakili pendahuluan)â&#x20AC;Ś dst. Huruf pertama setiap kata dalam judul bab harus ditulis dengan huruf kapital d. Pendahuluan berisi latar belakang/masalah, hipotesis, pendekatan dan tujuan yang hendak dicapai. e. Uraian isi terdiri dari judul bab yang disesuaikan dengan kebutuhan dan informasi yang tersedia. Apabila naskah ini menyampaikan hasil penelitian yang khas, judul bab dalam uraian isi dapat terdiri dari Bahan dan Metode serta Hasil dan Pembahasan. f. Sangat disarankan jika dalam uraian isi/pembahasan bersifat kuantitatif. Misal: A lebih besar 10% daripada B, bukan A lebih besar dari B.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia


INOVASI Vol.13/XX1/Maret 2009

g. Kesimpulan memuat secara singkat hasil yang telah diuraikan sebelumnya. Dapat dibuat dengan menggunakan penomoran atau dalam satu paragraph. 3.

Format Penulisan Artikel

Ukuran kertas: A4; Margin atas: 3 cm; margin kiri, kanan dan bawah: 2.5 cm; tulisan: 2 kolom; spasi: tunggal; jenis huruf: Arial; ukuran: 10 points. Judul, nama penulis, afilisasi penulis dan alamat email ditulis dalam 1 kolom (center). Judul ditulis dengan font Arial, 12 points, bold, huruf kapital. Nama penulis ditulis dengan font Arial, 10.5 points, bold. Afiliasi penulis ditulis dengan font Arial, 10 points. Alamat email ditulis dengan font Arial, 10 points, italic. 4.

Penulisan Gambar/Ilustrasi

Gambar/Ilustrasi diberi nomor dan judul singkat. Sumber kutipan dicantumkan dengan jelas (jika gambar/ilustrasi merupakan hasil kutipan). Judul diletakkan di bawah gambar/ilustrasi dan ditulis dengan font Arial 9 points, center dan setiap kata diawali dengan huruf besar, kecuali kata-kata seperti, dan, atau, dalam, kata depan, yang, untuk.

GAMBAR

Gb.1. Judul Gambar/Ilustrasi

5.

Penulisan Tabel

Judul tabel diletakkan di atas tabel dan ditulis dengan font Arial 9 points, center dan ditulis mengikuti aturan seperti penulisan Judul Gambar.. Tabel.1. Judul Tabel

Frekuensi (kHz) 76.8 104.6 205.1 6.

Standard Deviasi (cm/s) N=10 N=12 6.723 4.751 3.375 2.112 2.418 1.869

Pengiriman Naskah

Naskah dikirim melalui elektronik mail dalam bentuk attachment file MS Word ke alamat redaksi INOVASI online sebagai berikut: redaksi@io.ppi-jepang.org 7.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka setiap sumber harus dirujuk dan disusun berdasarkan abjad nama pengarang dan tahun terbit. Daftar pustaka diketik dengan menggunakan font 9

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia


INOVASI Vol.13/XX1/Maret 2009

1. 2. 3.

Nasution, A.H., A.K. Makarim, dan I. Las. 2004. Paradigma Pertanian Nasional. IAJ vol. XI, No. 5, 345-355. Rasmusson, E.M., and J.M. Wallace. 1983. Meteorological Aspects of the El Nino/Southern Oscillation, Science, 222, 1195-1203. Yu, L., dan M. Reinecker. 1998. Evidence of An Extratropical Atmospheric Influence During the Onset of the 1997-98 El Nino. Geophys. Res. Lett., 25(18), 3537-3540.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia


INOVASI Vol.13/XXI/Maret 2009

Susunan Dewan Redaksi Inovasi

Penanggung Jawab

Ketua PPI-Jepang (Deddy Nur Zaman)

Pemimpin Redaksi

Sorja Koesuma

Redaktur Murni Ramli Bambang Widyantoro Dina Faoziah Agustan Konsultan Bahasa

Dina Faoziah

Produksi

Aries Setiawan

Cover

Devi Kausar (Foto) Agustan (Setting)

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia

Inovasi-Vol13-Mar2009  

Majalah Inovasi Online Volume 13, Bulan Maret 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you