Page 1

HYY

Keuangan

Desa


A. PENDAHULUAN ? Keuangan desa adalah semua hak & kewajiban desa yg

dapat dinilai dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak&kewajiban. ? Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban & pengawasan keuangan desa. ? Penganggaran adalah metode pengalokasian sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun yg disebut APBDes). ? Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. B. DASAR PERATURAN Dasar Peraturan 1: ? UU No. 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 71 –75 tentang keuangan dan aset desa ? Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 ? Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN ? Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2


Dasar Peraturan 2 ? Peraturan Desa di setiap desa tentang RKPDes dan APBDes ? Permendesa dan PDT No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ? Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten tentang keuangan desa ? Peraturan Bupati masing-masing kabupaten tentang keuangan desa C. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. ? Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2) ?

D. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ? Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. ? Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 3


b. menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. ? Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ? PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa,yang terdiri dari: a. Sekretaris Desa. Bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang mempunyai tugas: ? menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; ? menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; ? melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; ? menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan ? melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 4


b. Kepala Seksi. Bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas: ? menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; ? melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; ? melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; ? mengendalikan pelaksanaan kegiatan; ? melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan ? menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. c. Bendahara. Dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

E. APBDesa APBDesa meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja Desa menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 5


E.1 Pendapatan Desa Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa Belanja Desa. Kelompok Pendapatan Desa Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain. a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis: 1. Hasil usaha; 2. Hasil aset; 3. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan 4. Lain-lain pendapatan asli desa. ? Hasil usaha desa lain hasil Bumdes, tanah kas desa. ? Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. ? Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang ? Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa. b. Transfer Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran 6


Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas jenis: 1. Dana Desa; 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; 3. Alokasi Dana Desa (ADD); 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; 5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 1. Dana Desa ? Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. ? Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. ? Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi. ? Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer 7


ke APB Desa. ? Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. ? Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa. ? Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. ? Dalam hal terdapat perubahan APBN, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah PENGALOKASIAN Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota ? Dana Desa setiap kabupaten/kota

dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. ? Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. ? Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah 8


penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. ? Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota; b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. ? Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh

indeks kemahalan konstruksi. ? Indeks kemahalan konstruksi digunakan

sebagai faktor pengali hasil penghitungan ? Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dihitung

dengan cara: a. pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota;. 9


b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota; c. hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota dijumlahkan berdasarkan provinsi; dan d. jumlah Dana Desa setiap provinsi dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. ? Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka

kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum. ? Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa ? Berdasarkan besaran Dana Desa setiap

kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. ? Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. ? Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot: a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; 10


b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa. ? Tingkat kesulitan

geografis setiap Desa digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan. ? Besaran Dana Desa setiap Desa cara: a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan); dan b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. ? Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: a. ketersediaan pelayanan dasar; b. kondisi infrastruktur; c. transportasi; dan d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota. 11


? Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah

Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. ? Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. ? Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada Menteri dengan tembusan gubernur. ? Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah 3. Alokasi Dana Desa (ADD); Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana Perimbangan

12


merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). 2. Pendapatan Lain-lain Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis: a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 13


E.2 Belanja Desa Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa Klasifikasi Belanja Desa ? Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e. Belanja Tak Terduga. ? Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. ? Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Desa sebagaimana telah dituangkan dalam RKPDesa terdiri atas jenis belanja: a. Pegawai ? Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. ? Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. 14


Belanja pegawai, pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. b. Barang dan Jasa ? Belanja Barang dan Jasa sebagaimana digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. ? Belanja barang/jasa antara lain: a. alat tulis kantor b. benda pos c. bahan/material d. pemeliharaan e. cetak/penggandaan f. sewa kantor desa g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor h. makanan dan minuman rapat i. pakaian dinas dan atributnya j. perjalanan dinas k. upah kerja l. honorarium narasumber/ahli m. operasional Pemerintah Desa n. operasional BPD o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. ?

15


p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. ? Pemberian tersebut untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. c. Modal ? Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. ? Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Keadaan Darurat ? Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. ? Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. ? Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. ? Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. ? Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota. ? Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga. E.3 Pembiayaan Desa Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 16


bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok: a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan mencakup: a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. ? SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja , penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. ? SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. b. Pencairan Dana Cadangan ? Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. ? Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 17


b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : a. Pembentukan Dana Cadangan ? Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. ? Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. ? Peraturan desa paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan d. sumber dana cadangan e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan ? Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan. ? Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. ? Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. b. Penyertaan Modal Desa. 18


F. PENGELOLAAN APBDesa F.1 Perencanaan ? Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. ? Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. ? Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. ? Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. ? Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. ? Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. ? Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan ? Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Ra ncangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang 19


undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Pembatalan ? Apabila

hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. ? Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. ? Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. ? Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Pendelegasian ? Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. ? Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. ? Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang dimaksud di atas, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 20


? Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ? Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota. ? Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. F.2 Perlaksanaan ? Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. ? Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. ? Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kas Desa ? Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai

penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 21


? Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa

pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. ? Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Pengeluaran Desa ? Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. ? Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. ? Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pengajuan Pendanaan ? Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. ? Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. ? Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. 22


Pengajuan Pendanaan ? Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. ? Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. ? Pengajuan SPP terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi Tugas Sekretaris Desa ? Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud. d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; ? Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. ? Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. 23


? Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak

penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ? Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan p eraturan perundang-undangan. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa ? Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan

apabila terjadi: a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. ? Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. ? Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. ? Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan 24


APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa , perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. ? Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD. F.3 Penatausahaan ? Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. ? Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. ? Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. ? Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. ? Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: a. buku kas umum; b. buku Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank. F.4 Pelaporan ? Kepala Desa menyampaikan laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun. 25


? Laporan semester pertama berupa laporan realisasi

APBDesa. ? Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan

paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. ? Laporan semester akhir tahun disampaikan paling

lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. F.5 Pertanggungjawaban ? Kepala Desa

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. ? Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. ? Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. ? Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. ? Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. ? Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 26


APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. ? Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya ? Laporan realisasi dan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. ? Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa , Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. F.6 Pembinaan dan Pengawasan ? Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi

pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. ? Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 27


SRP Tompo Bulu Pangkep, Sulsel SRP SOGA Soppeng, Sulsel SRP Bonne Bonne Polman, Sulbar

Keuangan Desa  

Dasar dan asas pengelolaan keuangan desa Diterbitkan oleh Payo-Payo dan HYY Helsinki

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you