www.inilahkoran.com
JABAR
SENIN, 17 FEBRUARI 2014
A3
ANTARA
Komplek Pemkab Cianjur akan Ditata Ulang NET
TJETJEP MUCHTAR SOLEH
INILAH, Cianjur - Upaya penataan dan relokasi gedung-gedung pemerintahan di lingkungan Pemkab Cianjur terus dilakukan. Upaya itu tak terlepas dari keinginan mengembalikan lagi peran dan fungsi Komplek Pemkab Cianjur sebagai pendopo atau tempat kerja dan rumah dinas bupati. Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh mengatakan, upaya mensterilkan kawasan Kompleks Pemkab Cianjur sedikit demi sedikit mulai dilakukan. Dirinya berkeinginan di Komplek Pemkab Cianjur hanya terdapat kantor bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah. “Kita memang berencana menata ulang kawasan Pendopo dengan mengembalikan fungsinya seperti dulu. Pihak legislatif pun sudah menyetujui adanya penghapusan aset. Artinya, nanti sejumlah bangunan kantor yang ada di Kompleks Pemkab Cianjur akan dibongkar. Jadinya yang ada di kawasan Pemkab Cianjur itu hanya pendopo,” kata Tjetjep kepada INILAH. Tjetjep menyebutkan, dulunya kawasan Pemkab Cianjur hanya terdapat bangunan pendopo saja sebagai tempat bekerja dan rumah dinas bupati. Namun seiring berjalannya waktu, banyak kepentingan-kepentingan pemerintah pusat yang tak bisa ditolak. “Makanya, mulai dibangun beberapa bangunan yang menumpang di kawasan Pemkab Cianjur,” tuturnya. Pemkab Cianjur pun sudah membentuk Tim Satuan Tugas Penataan Kota untuk merealisasikan penataan kawasan Pendopo Kabupaten Cianjur. Termasuk penataan-penataan kawasan perkotaan lainnya hingga ke wilayahwilayah perbatasan. “Saya sudah memerintahkan Tim Satgas Penataan Kota bukan hanya untuk menata pendopo namun juga sejumlah titik lainnya hingga batas kota,” sebutnya. Jika terwujud, pendopo diharapkan bisa menjadi ikon baru. Seperti halnya Istana Presiden Cipanas. “Kita harapkan nanti masyarakat Cianjur bisa melihat langsung bangunan pendopo dari kejauhan. Saat ini terhalang bangunan yang ada di depannya. Nanti juga akan dipikirkan agar kawasan pendopo ini menjadi kawasan hutan kota, sehingga di sekelilingnya ditanami tumbuhan dan pepohonan,” tukasnya. (benny bastiandy/ang)
BANTUAN POLISI Polrestabes Bandung
(022) 4205814, 4205819, 4205829
Polres Bogor Kota
(0251) 8660947, 8661138, 8661216
Polres Bogor
(0251) 87916713, 87916733
Polres Sukabumi Kota
(0266) 210448, 210495, 210961
Polres Sukabumi
(0266) 435100, 435101, 435102
Polres Cianjur
(0255) 270308, 268170, 265965
Polres Purwakarta
(0264) 215602, 208932, 218919
Polres Karawang
(0267) 9617371, 8617393, 8617397
Polres Subang
(0260) 411774, 411746, 411742
Polres Cimahi
(022) 6633403, 6633414, 6633426
Polres Bandung
(022) 85871952, 85871980, 85872038
Polres Sumedang
(0261) 202307, 202309, 202329
Polres Garut
(0262) 544553, 554548, 544550
Polres Tasikmalaya Kota
(0265) 346204, 346233, 346296
Polres Tasikmalaya
(0265) 543361, 543362, 543363
Polres Ciamis
(0265) 776354, 778423, 779004
Polres Banjar
(0265) 742305, 742342, 742356
Polres Cirebon Kota
(0231) 207478, 207269, 207352
Polres Cirebon
(0231) 323872, 323880, 323881
Polres Indramayu
(0234) 275646, 275662, 275609
Polres Majalengka
(0233) 8286138, 8286081, 8286077
Polres Kuningan
(0232) 8881395, 8881396, 8881397
Polda Jabar
(022) 7800013
SIM CORNER
Pasar Modern Batununggal Blok RG-03 Komplek Batununggal, Jl Soekarno-Hatta, Bandung. Telp 87526765
SIM OUTLET Basement Bandung Trade Center Jl Djundjunan, Bandung
PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA BANDUNG Jl. Soekarno Hatta No. 436 Telp. : 022.5222043
RENCANA PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK Dengan Hormat, Dalam rangka meningkatkan kehandalan layanan listrik PLN Area Bandung akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jaringan pada : Hari senin, 17 Februari 2014 Pukul 10.00-13.00 WIB. Sebagian Kp. Cibedug dsk. Demikian disampaikan, “Mohon maaf listrik di lokasi terlampir untuk sementara tidak dapat dipergunakan dikarenakan ada pemeliharaan“ Wassallam Husen Nazar HUMAS, PT. PLN (PERSERO) AREA BANDUNG
Drainase Buruk, Jalan di Karawang Rusak KERUSAKAN jalan yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Karawang ditenggarai sebagai akibat tak optimalnya drainase. Oleh : Asep Mulyana
B
uruknya drainase tersebut, membuat banjir sering menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Karawang. Akibat kondisi tersebut, ruas jalan pun kerap tergenang air sehingga konstruksi jalan pun mengelupas. Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, Dedi Ahdiat mengatakan, salah satu sistem drainase yang buruk terdapat di
Kecamatan Cikampek. Sehingga, sangat wajar bila musim hujan, jalan nasional dan provinsi tersebut sering tergenang banjir. “Intensitas hujan kecil saja bisa menimbulkan cileuncang yang menggenangi jalan dan perumahan warga. Untuk itu, perlu pembenahan saluran air agar genangan bisa diminimalisasi,” ujar Dedi, Minggu (16/2). Untuk itu, dibutuhkan anggaran yang cukup besar sekitar Rp10 miliar. Anggaran tersebut
diperuntukan bagi pembuatan saluran air baru, serta menormalisasi drainase yang sudah ada dan selama ini tak berfungsi. “Kalau untuk perbaikan drainase secara keseluruhan, anggaran itu masih kurang. Untuk program drainase, dibutuhkan setidaknya anggaran lebih dari Rp20 miliar. Dan mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi yang melintasi Karawang hingga kini tak memiliki drainase,” tegasnya. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Karawang, Acep Jamhuri menambahkan, masalah drainase di Karawang memerlukan solusi secepatnya. Pihaknya pun berencana mengundang instansi terkait di pemerintahan
pusat dan provinsi untuk ikut memikirkan masalah tersebut. “Kami akan segera undang mereka. Persoalan ini harus secepatnya ditangani sehingga jalan yang ada tidak cepat rusak akibat terus-terusan tergenang air jika hujan turun,” ujar Acep kepada INILAH. Dengan duduk bersama, lanjutnya, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bisa mensinkronkan masalah drainase dengan perbaikan jalan. Dan sebelum perbaikan jalan nasional dan provinsi dilakukan, seyogyanya dibuatkan drainase terlebih dahulu. Dengan demikian, kondisi jalan bisa awet dalam beberapa tahun kedepan.
“Jangan seperti sekarang. Hujan sebentar saja, jalan nasional dan provinsi sudah tergenang air. Besoknya, aspal jalan mengelupas dan bolong-bolong. Sehingga, yang dirugikan masyarakat karena aktivitas mereka terganggu,” pungkasnya. (ang)
Titik Jalan Rusak di Karawang Jalan Raya Arif Rahman Hakim atau Jalan Niaga Jalan Tuparev Jalan Raya Ahmad Yani Karawang. Jenis Kerusakan Jalan Berlubang Aspal Mengelupas
Tak Lulus CPNS, TKK II di Sumedang ke Jakarta INILAH, Sumedang - Kelulusan seleksi CPNS 2013 dari Tenaga Kontrak Kategori II masih bermasalah di Sumedang. Sebanyak 970 peserta lulus dari 3.314 TKK II yang terdaftar di Kabupaten Sumedang dan 80 persen diantaranya disinyalir tidak mempunyai SK Kepegawain TKK II yang legal alias palsu. Minggu (16/2/2014), sejumlah TKK II yang tidak lolos berkumpul di Gedung DPRD Sumedang. Mereka berencana berangkat ke Badan Kepegawain Nasional dan Kemenpan di Jakarta untuk mempertanyaan kelulusan sekaligus menuntut dibatalkannya kelulusan yang ilegal. “Kami berkumpul di dewan untuk mempersiapkan keberangkatan juga mengurus dan mengumpulkan SK,” kata Khoirul Ardiansyah, TKK II yang
tidak lulus dan sudah bekerja selama 10 tahun di Kelurahan Situ. Menurut Khoirul, sebanyak 2.344 dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS 2013. Jumlah ini terdiri atas 750 orang tenaga teknsi dan administrasi dan sisanya adalah guru dan tenaga kependidikan. “Seluruh TKK II yang tidak lulus ini akan mengumpulkan seluruh berkas kepegawaian mulai dari SK, daftar hadir, dan surat pernyataan dari pimpinan tempat mereka bekerja,” kata Khoirul. Sejak melakukan audensi di DPRD Sumedang Jumat (14/2), mereka terus mengumpulkan kekuatan dan mempertanyakan nasibnya. Direncanakan, Senin (17/2) dini hari mereka berangkat ke Jakarta dengan dua bus yang disediakan bupati.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumedang mengaku tidak memelihara database TKK II dengan baik. Akibatnya, jumlah TKK terus membludak dan tidak dapat dikontrol. Pengurangan jumlah TKK II pun disinyalir tidak diketahui, padahal sekitar 60 persen diantarnya sudah ada yang lolos menjadi PNS sejak 2004. Salah seorangTKK II yang bertugas di Sekretariat DPRD, Gatot Yuniarta menyebutkan, ada 914 TKK II yang terdaftar pada database pemkab Sumedang. Pendataan dilakukan pada 2005 saat pemerintah menjanjikan penghapusan tenaga kontrak dengan mengangkat statusnya menjadi PNS secara periodik. Sehingga pada 2005, tak ada lagi pegawai kontrak atau honorer atau sukarelawan. “Saat itu pegawai kontrak
INLAH/ VERA SUCIATI
BERJUANG: Sejumlah TKK II di Sumedang berkumpul di gedung DPRD setempat dan akan berangkat ke Jakarta mempertanyakan kelulusan CPNS.
membludak karena akan ada pengangkatan. Meski saat itu banyak ditentang, namun jumlah terus menyusut dari semula
914 orang kini hanya tinggal 300 orang yang masih bekerja menjadi pegwai honorer,” kata Gatot. (vera suciati/ang)
Gunung Gede Masih Normal, BPBD Tetap Siaga INILAH/BENNY BASTIANDY
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur rutin memantau perkembangan gerakan vulkanik Gunung Gede. Dari hasil pantauan terakhir, salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat itu masih berstatus normal. “Gunung Gede memang masih aktif. Namun dari hasil pemantauan terakhir sekitar seminggu lalu, statusnya masih dinyatakan normal. Kita rutin memantau perkembangan Gunung Gede setiap sebulan sekali,” kata Kepala BPBD Kabupaten Cianjur Asep Suhara saat dihubungi INILAH, Minggu (16/2). Asep menyebutkan, terakhir kali Gunung Gede meletus sekitar tahun 1957. Hampir 57 tahun tak meletus, dikhawatirkan aktivitas Gunung Gede menggeliat. “Tapi kalau berbicara siklus, mestinya Gunung Gede meletus sekitar dua tahun lalu. Sebagai upaya antisipasi dini, kita rutin memantau perkembangan aktivitas
NORMAL: Meski status Gunung Gede masih normal, BPBD Kabupaten Cianjur terus memantau perkembangan gerakan vulkanik dan mempersiapkan antisipasi jika gunung tersebut meletus.
Gunung Gede,” tambahnya. Sebagai bentuk pencegahan terjadinya letusan Gunung Gede, sekitar tahun 2012, BPBD sempat menggelar simulasi kebencanaan. Simulasi pun baru dilakukan untuk para per-
sonel BPBD maupun relawan. “Kalau dengan masyarakat belum kita lakukan karena memang kegiatannya membutuhkan biaya yang tak sedikit. Kita baru lakukan simulasi kepada para relawan,” terangnya.
BPBD pun mengagendakan simulasi terhadap masyarakat yang berada di sekitara kawasan Gunung Gede. Dia menargetkan 10 persen dari jumlah populasi di permukiman Gunung Gede nantinya bisa
mengikuti kegiatan simulasi. Sementara itu, Kepala Markas PMI Kabupaten Cianjur, Hery Hidayat mengatakan, tetap bersiap siaga. Satu di antaranya menyiapkan relawanrelawan yang dibekali dengan kemampuan penanggulangan evakuasi korban bencana. “Kita punya 60 orang relawan yang selalu siap membantu ketika ada bencana. Selain relawan, kita juga menyiapkan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, perangkat mobilisasi (tenda, pesawat komunikasi, maupun alat-alat penerangan,” kata Hery. “Khusus potensi kerawanan gunung berapi, kita juga melatih kader-kader di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas. Upaya ini sebagai bentuk kesiapsiagaan. Minimalnya kader-kader bisa merespons ketika gejala bencana mulai terlihat sehingga bisa melaporkan dengan cepat. Maksimalnya, mereka bisa melakukan pertolongan atau evakuasi dengan cepat,” pungkasnya. (benny bastiandy/ang)