Aspirasi
INILAH GRUP: INILAH KORAN PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW. INILAHJABAR.COM, WWW.YANGMUDA.COM, WWW. JAKARTAPRESS.COM MAJALAH INILAH REVIEW
- SABTU 7 APRIL 2012
>8
Karikatur
Fokus Inilah
Bersihkan Aparat dari Narkoba SEPEKAN terakhir, Denny Indrayana, jadi “bintang”. Dia dilaporkan menampar sipir penjara LP Pekanbaru dalam sidak bersama Badan Narkotika Nasional (BNN). Tanpa terjebak mendukung atau menentang Denny, yang dibutuhkan saat ini adalah perang melawan aparat narkoba. Narkoba, era ini, beredar melalui dua jalur. Jalur konvensional: bandar, pengedar, konsumen. Ada pula jalur nonkonvensional: bandar, pengedar, aparat, konsumen. Jalur nonkonvensional inilah yang sekarang sedang diributkan banyak orang. Dan, memang wajib diributkan. Sebab, aparat yang seharusnya ikut memberantas, menghancurkan jalur peredaran narkoba, justru ikut bermain di dalamnya. Mempersoalkannya adalah wajib. Apa yang terjadi di LP Pekanbaru, ketika BNN menangkap tiga orang napi dan seorang sipir yang jadi bandar narkoba, adalah wajah LP kita. Dan, itu bukan wajah baru. Wajah bopeng itu sudah terjadi bertahun-tahun dan tak pernah bisa diperbaiki. Cerita tentang sipir penjara berdagang narkoba adalah cermin buruk mentalitas penegakan hukum kita. Dia bukan hanya soal kecilnya gaji sipir penjara, melainkan yang lebih utama adalah persoalan mentalitas. Bukankah dengan gaji yang besar, dengan remunerasi dan segala macam fasilitas lainnya, tidak sedikit aparat kita yang masih getol mencari uang haram? Apa yang terjadi di LP Nusakambangan, lebih setahun lalu, adalah bukti betapa nafsu --bukan gaji kecil-- yang membuat aparat bermain api narkoba. Malah Kepala LP Narkotika di Nusakambangan, Marwan Adli, yang ditangkap karena terlibat jaringan peredaran narkoba. Di wilayah hukum kita, di Tanah Pasundan ini, narkoba juga menyeret sejumlah aparat ke persoalan hukum. Tahun lalu, seorang sipir Lapas Kelas II A Narkotiba Banceuy yang jadi kurir sabusabu, digaruk. Meski bukan jadi pedagang, mantan Kapolsek Cicendo, Brusel Duta Samodra divonis 4,5 tahun karena terbukti menerima suap dari tersangka narkoba. Sambil mendukung BNN untuk terus berperang melawan narkoba di berbagai penjara, maka yang kita tuntut sebenarnya adalah totalitas untuk me merangi keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba. Kita memiliki keyakinan, yang bermain dan memanfaatkan narkoba bukan hanya sipir penjara, tapi bisa pula anggota kepolisian atau oknum tentara. Banyak kecurigaan-kecurigaan yang muncul dalam hal polisi menangani kasus narkoba. Kelemahan penegakan hukum di negeri ini adalah konstruksi penegakannya yang bisa secara paksa dilenturkan. Tak sedikit kasus narkoba yang melibatkan anggota polisi, proses penyidikan dan penyelidikannya dibelokkan ketika orang lupa terhadap kasus tersebut. Karena itu, jika polisi pada hari tertentu memamerkan bahwa sudah memecat anggotanya yang terlibat narkoba, buat kita itu memang tak lebih dari sekadar pameran. Sebuah pertunjukan di hadapan publik bahwa aparat memang sudah bersih. Padahal kita yakin, mereka yang dipecat di atas “panggung” itu hanyalah sebagian kecil dari anggota yang terlibat. Kita sepakat dengan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, bahwa untuk mengatasi peredar an narkoba di LP dan Rutan, harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih, mutlak dibutuhkan. (*)
Surat Pembaca
ILUSTRASI INILAH/SALMAN FARIST
Efek Ganda Ayat 6A P
AKHIR pekan lalu, masyarakat disuguhi sebuah drama kolosal yang diperankan para anggota DPR. Setelah melewati hujan interupsi dan ‘kerusuhan’ di balkon yang diisi oleh para agen perubahan, akhirnya sidang paripurna menghasilkan sebuah keputusan yang ‘berbau’ kompromi politik, yaitu pasal 7 ayat 6A UU APBN-P 2012.
asal ini merupakan buah karya hasil pemikiran fraksi yang tergabung dalam Setgab (koalisi). Intinya, anggota Setgab menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun tidak hanya sekadar menolak, Setgab juga memberi keleluasaan terhadap pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM jika keadaan memungkinkan. Sungguh sesuatu yang kontradiktif, melarang tapi juga membebaskan. Dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut berada dalam wilayah yang abu-abu, tak jelas arah dan tujuannya. Hal ini memang sengaja dimunculkan untuk menjaga elektabilitas partai yang tergabung dalam Setgab menjelang Pemilu 2014. Seperti yang diketahui, hampir seluruh elemen masyarakat menolak rencana penaikan harga BBM bersubsidi. Jika saja Setgab nekat mendukung rencana tersebut,
Perbaiki Saluran Air SEBAGAI orang Bandung, saya mulai merasa hilang kenyamanan tinggal di kota yang dulu sangat indah ini. Apalagi jika hujan turun, pasti banjir melanda. Salah satu penyebab banjir yang sampai sekarang belum tuntas ditangani adalah sampah. Sampah menumpuk di mana-mana. Termasuk di sungai ataupun selokan dan saluran air, selalu saja ada sampah. Makanya tak heran, ketika hujan datang, sampah akan menyumbat air yang harusnya mengalir. Malah, sampah tersebut membuat air meluap dan meluber ke
jalanan. Akibatnya, manusia, sampah, dan air hujan harus menari bersama dalam sebuah acara, yakni ‘banjir’. Untuk menyelesaikan persoalan sampah, diperlukan komitmen bersama. Pemerintah serius menanggulangi sampah. Mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan. Sedangkan masyarakat, mulailah tertib dan taat membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih dan sehat diperlukan semua orang. Ketika masyarakat membuang sampah sembarangan, secara tidak langsung, mereka sudah mengotori dirinya sendiri. Firkah Cibeureum Bandung
Kirim artikel opini dan surat pembaca ke Redaksi INILAH KORAN: inilahkoran@inilah.com, redaksijabar@inilah.com. Aspirasi bisa dikirim juga melalui SMS ke 022-7099 1183
Arie Fajar Rofian SE Pemerhati Politik
kum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra yang didukung Fuad Bawazir dan LSM Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Migas (Fortas MPM) akan meng ajukan permohonan uji materi terhadap pasal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril mengatakan, dirinya datang ke MK sebagai kuasa hukum dari pengguna BBM bersubsidi, seperti tukang ojek, ibu-ibu, dan lain-lain. Dalam hal ini semua yang dirugikan dengan ketentuan pasal 7 ayat 6A dari UU APBNP. Menurut Yusril ada beberapa kesalahan dalam pembuatan pasal tersebut. Di antaranya, tidak adanya unsur kepastian hukum, karena ayat 6A justru memiliki makna yang bertabrakan dengan ayat sebelumnya. Perkataan Yusril diamini Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP, Pramono Anung. Menurutnya, wajar jika ada pihak yang melayangkan gugatan ke MK atas pasal tersebut, karena ayat dalam
ILUSTRASI INILAH/KENYO JABAR
maka kemungkinan besar akan kehilangan banyak suara di 2014. Namun rencana Setgab ini tidak berjalan dengan mulus sebagaimana mestinya. Paling tidak ada dua peristiwa besar yang bergejolak akibat efek dari ayat yang sebagian peng amat katakan sebagai ‘ayat setan’ tersebut. Pertama, mantan Menteri Hu-
pasal itu saling bertabrakan. Jika langkah Yusril berhasil, bukan tidak mungkin ayat ini akan sekadar menjadi kenang-kenangan buat Setgab. Kedua, penentuan nasib PKS di Setgab. Sikap fraksi PKS yang memilih opsi pada pasal 7 ayat 6 titik, semakin menambah panjang daftar pembangkangan PKS terhadap
PENDIRI: Muchlis Hasyim, Syahrial Nasution; PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: Andi Suruji; WKL PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN PERUSAHAAN: Syahrial Nasution; WKL PEMIMPIN REDAKSI: Zulfirman Tanjung; DEWAN REDAKSI: Muchlis Hasyim, Andi Suruji, Syahrial Nasution, Zulfirman Tanjung, Gin Gin Tigin Ginulur, Fonda Lapod, M Dindien Ridhotulloh, Budi Winoto; REDAKTUR SENIOR: Derek Manangka, Herul Fathony. REDAKTUR PELAKSANA: Gin Gin Tigin Ginulur, Budi Winoto; KOORDINATOR LIPUTAN: Sonny Budhi Ramdhani, Tantan Sulton Bukhawan, Deni Mulyana Sasmita; REDAKTUR: Sirojul Muttaqien, Budi Safa’at, Nurholis, Ricky Reynald Yulman, Ghiok Riswoto, Reni Susanti, Daddy Mulyanto, Ageng Rustandi, Hanhan Husna; EDITOR BAHASA: Suro Udioko Prapanca; REPORTER: Dery Fitriadi Ginanjar, Jaka Permana, Dani INILAH GRUP : PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM PORTAL NEWS : INILAH JABAR MAJALAH INILAH REVIEW Rahmat Nugraha, Ahmad Sayuti, Doni Ramdhani, Dadi Haryadi, Astri Agustina, Riza Pahlevi, Yusuf Alfran, Evi Damayanti, Yogo Triastopo, Putra Prima; FOTOGRAFER: PORTAL NEWS : WWW. JAKARTAPRESS.COM Syamsuddin Nasoetion (Koordinator), Dani Wahyu Ramdani, Bambang Prasethyo; PRODUKSI & ARTISTIK: Agus Sudradjat (Kepala), Tian Rustiana, Sunandar, Harry Santosa, Yoga Enggar Agustha, Ahmad Sulaeman, Eri Anwari; ILUSTRATOR: Kenyo Jabar, Salman Farist; BIRO JAKARTA: Ediya Moralia, Tri Juli Sukaryana, Theresia Asteria, Charles Siahaan, Wirasatria, Arief Bayuaji, MA Hailuki, R Ferdian Andi R, Wahid Ma’ruf, Abdullah Mubarok, Vina Ramitha, Boy Leonard, Ahmad Munjin, Mevi Linawati, Dahlia Krisnamurti, Aris Danu Cahyono, Agus Priatna, Agustina Melani, Aulia Edwin F, Bayu Hermawan, Billy Audra Banggawan, Ferry Noviandi, Irvan Ali Fauzi, Laela Zahra, Mosi Retnani Fajarwati, Rizwan M Dien, Rizki Meirino, Rio Muhaimin, Santi Andriani, Supriyanto, Renny Sundayani, Agus Rahmat, Catur David Hardiansyah, Arie Nugroho; KONTRIBUTOR DAERAH: Annas Nashrullah (Subang), Benny Bastiandy (Cianjur), Budiyanto (Sukabumi), Andriansyah (Ciamis), Asep Mulyana (Purwakarta), Ibnu Saechu (Cirebon), Vera Suciati (Sumedang); Nul Zainulmukhtar (Garut), Dian Prima (Bogor); MANAJER SIRKULASI: Unggung Rispurwo; MANAJER IKLAN: Hendra Karunia; MANAJER HRD & GA: Aris Sandhi; IT: Bonny Hardi Putra, Subhi Sugianto. PENERBIT: PT INILAH MEDIA JABAR Alamat Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Jalan Buahbatu No 32 Kota Bandung No Telp 022 733 0803, Jalan Rimba Buntu No 42 Kebayoran Baru, Jakarta No Telp 021-7222338 Fax 021 7222659. *) isi di luar tanggung jawab percetakan PT GRANESIA
Setgab. Sikap PKS yang dianggap telah melanggar kesepakatan koalisi ini bukanlah untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya, PKS berulang kali pernah diisukan akan ‘ditendang’ dari Setgab karena sering membangkang. Toh wacana itu tak pernah terealisasi, PKS tetap menjadi bagian dari Setgab. Namun, peristiwa pada sidang paripurna kemarin membuat ‘dorongan’ untuk mengeluarkan PKS kembali menguat. Berdasarkan hasil rapat pimpinan partai koalisi minus PKS di kediaman SBY, Selasa, 3 April 2012, menghasilkan sebuah keputusan bahwa nasib PKS di Setgab sudah berakhir. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Setgab Syarief Hasan di hadapan rekan-rekan media. Namun, hingga artikel ini ditulis, SBY selaku godfather dalam sekretariat gabungan, belum memberikan keterangan resmi apapun perihal permasalahan tersebut. Selama SBY belum ‘turun gunung’, maka keputusan apapun yang telah dihasilkan dalam rapat Setgab, validitasnya masih dapat dipertanyakan. Ketidaktegasan inilah yang menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat. Mengapa terkesan SBY selalu mengistimewakan PKS? Jika memang rencana penaikan harga BBM adalah demi kesejahteraan rakyat, seharusnya SBY tidak perlu ragu untuk mengeluarkan PKS dari Setgab. Tapi mengeluarkan PKS tanpa perhitungan juga akan berdampak negatif buat Setgab. Bersama dengan partai oposisi, kini PKS sudah terlanjur dianggap sebagai partai yang pro rakyat karena telah menolak rencana penaikan BBM. Jika saja PKS benar-benar ‘berak hir’, dapat dipastikan Setgab akan menghadapi sebuah kekuatan oposisi yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Dan seandainya citra oposisi sebagai pihak yang pro rakyat dapat dipertahankan hingga dua tahun ke depan, maka parpol yang tergabung dalam Setgab harus bersiap kehilang an banyak suara di pemilu 2014. Bagi Setgab, posisi PKS ini adalah buah simalakama. Sedang bagi PKS sendiri, posisinya itu merupakan angin segar, karena menguntungkan dari sisi manapun. Mungkin kedua peristiwa ini adalah akibat yang harus ditanggung Setgab karena telah mempermainkan nasib rakyat. Kini Setgab pun harus rela ‘dipermainkan’ oleh hasil keputusannya sendiri. (*)
TARIF IKLAN Iklan Halaman 1 FC Banner di atas lipatan Uk. 8 x 50 mm (324 mm x 50 mm) Rp60.000 FC di bawah lipatan Rp50.000 Display Halaman Dalam FC Rp30.000 BW Rp25.000 Iklan Baris Min 2 baris Rp12.500/baris
BERLANGGANAN Harga Langganan Informasi Langganan
Rp.27.500 022-7330803