TANJUNG JABUNG
EDISI 12 MARET 2013
23
Warga Lima Desa “Gugat” PT TML
INFOJAMBI KORAN — Sengketa antara warga lima desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan PT Tri Mitra Lestari (TML) terkesan berlarut-larut. Dari beberapa kali pertemuan muncul dua kesepakatan, pelepasan areal dan kemitraan. Konflik bermula dari adanya dugaan kesalahan HGU PT TML. Dalam ser�fikat HGU 1 dan HGU 2, lokasi HGU PT TML berada di Desa Kuala Dasal, bukan di Desa Purwodadi. Hal itu menjadi dasar warga lima desa
menuntut lahannya seluas 2.500 hektar. Muhajir, seorang perwakilan warga, mengatakan, pendudukan lahan oleh warga lima desa akan terus dilakukan jika tidak ada juga penyelesaian. Warga �dak akan mundur sebelum tuntutannya dipenuhi pihak perusahaan. Mereka mengklaim HGU 1 dan HGU PT TML berada di Kuala Dasal, bukan di Purwodadi. “Dari tiga tuntutan, mengerucut menjadi dua. Itu yang kami sampaikan ke pemerintah daerah dan
muspida,” kata Muhajir. Lima desa yang bersengketa itu adalah Dusun Delima, Suka Damai, Purwodadi, Dataran Kempas dan Sungai Keruh. Asisten Pemerintahan Setda Tanjabbar, Ismunandar, berjanji menyampaikan dua tuntutan warga itu ke PT TML. Pada forum muspida, pihak terkait sudah memaparkan aspek hukum dan administrasi yang berkaitan dengan tuntutan warga tersebut. “Kalau untuk pelepasan, menurut BPN, sulit. HGU PT TML merupakan
71 Desa Bakal Teraliri Lisrik INFOJAMBI KORAN — Dari 11 kecamatan dan 93 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab�m), hingga saat ini sudah 10 kecamatan dialiri listrik. Satu kecamatan, Berbak, masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD). Hal itu diakui Kepala Dinas ESDM Tanjab�m, Dani Warman. Untuk Kecamatan Berbak, masih terkendala jarak dan interkoneksi. Faktor jarak mengakibatkan daerah itu
belum bisa dialiri listrik, namun bukan berarti warga setempat �dak menikma� listrik. “PLTD itu milik PLN, hanya saja cuma dapat dinikma� 12 jam,” ujar Dani. Menurut Dani, listrik menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Dari 10 kecamatan yang telah dialiri listrik, tidak semuanya dapat menikmati listrik, apalagi kecamatan itu luas. Artinya, dalam satu keca-
matan tidak semua desa teraliri listrik. Tanjabtim memiliki 93 desa. Tahun ini pemerintah daerah menargetkan 71 desa bakal dialiri listrik. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik interkoneksi yang dituangkan melalui RPJMD Tanjabtim 2011 - 2016. Ditargetkan pada 2016 sekitar 85 persen desa sudah teraliri listrik. (hipni)
alih-fungsi dari HP menjadi APL. Untuk kemitraan, HGU PT TML berlaku sampai 2034. Habis dulu masa HGU-nya baru bisa dilakukan kemitraaan,” ungkap Ismunandar. Guna menyelesaikan kisruh itu, Pemkab Tanjabbar berusaha melakukan mediasi dengan PT TML. Bisa jadi dua tuntutan tersebut diper�mbangkan oleh PT TML. Tapi bukan �dak mungkin pula akan ada tawaran pemberian kompensasi. Pada pertemuan berikut, muncul tawaran solusi, pemberian kompensasi sebesar Rp 100 juta per desa. Tawaran itu �dak langsung diterima. Ali Akbar Harahap, menyatakan, warga belum menerima karena awalnya ingin pelepasan atau kemitraan terhadap lahan mereka yang kini masuk dalam HGU PT TML. Tak lama menggantungkan masalah, warga lima desa itu akhirnya sepakat menolak uang Rp 100 juta sebagai kompensasi dari PT TML. Warga tetap bertahan pada tuntutan awal, kemitraan atau pelepasan lahan. Namun, menurut Asisten Pemerintahan Pemkab Tanjabbar, Ismunandar, pelepasan dan kemitraan yang dituntut warga itu tidak bisa diakomodir, karena bertentangan dengan aturan. Lahan itu dulunya kawasan hutan yang dikonversi menjadi HGU PT TML. Untuk kemitraan juga tak mungkin, lantaran masa HGU-nya masih panjang. Dalam penyelesaian sengketa ini, Bupati Tanjabbar, H Usman Ermulan, sempat turun langsung memimpin rapat dengan warga dan perwakilan PT TML. Namun rapat itu malah jadi “panas” hingga membuat Bupa� kesal. Bupa� menyatakan �dak mau lagi memfasilitasi konflik tersebut. Sikap Bupati Usman Ermulan tersebut sangat disayangkan oleh
warga lima desa yang bersengketa. Mereka kecewa dan menuding Usman Ermulan arogan. Celakanya, warga bahkan menganggap Bupa� berpihak pada perusahaan. “Kami kecewa pada Bupa�. Pertemuan waktu itu ditutup tanpa ada kesepakatan apa-apa,” kata Muhajir atas nama warga. Belakangan, di tengah kisruh antara warga lima desa dan PT TML itu muncul isu ada pengurus desa yang bersengketa menerima uang Rp 600 juta dari managemen PT TML. Namun isu itu cepat dibantah oleh mereka yang terkena tudingan. “Tidak benar. Itu sengaja ingin memecah-belah warga dan pengurus,” ujar Ali Akbar Harahap menanggapi isu yang beredar 18 Februari 2013, sebelum pertemuan lanjutan warga dengan Pemkab Tanjabbar dilaksanakan 22 Februari 2013. Marjoni, Pengurus PPJ Wilayah Tebing Tinggi, mengaku langsung menggelar rapat, di posko Dusun Delima, membahas isu yang menyatakan seorang pengurus, Syuhada, menerima uang Rp 600 juta. Di sana ditegaskan kembali bahwa warga tetap pada komitmen awalnya. “Itu hanya isu saja. Kami minta kuasa hukum PT TML menunjukkan slip setoran aslinya kalau memang benar ada transfer uang itu kepada salah seorang pengurus kami, Saudara Syuhada,” tandas Marjoni. Terkait sengketa ini, sedikitnya sudah enam kali dilakukan pertemuan antara warga, PT TML dan Pemkab Tanjabbar. Namun pertemuan belum membuahkan hasil memuaskan. Bupa� Tanjabbar, Usman Ermulan, pun sudah menutup mediasi, karena warga �dak menerima tawaran kompensasi Rp 100 juta per desa. Alamak… (andri damanik)
Pejabat Pusat Kunjungi Tanjabbar INFOJAMBI KORAN — Bupa� Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs H Usman Ermulan MM menyambut kunjungan kerja sejumlah pejabat pemerintah pusat, Senin pekan lalu. Mereka yang datang ke Kuala Tungkal, diantaranya anggota Komisi XI DPR-RI, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Dirjen Keuangan Kemendagri. Para pejabat pemerintah pusat itu �ba di Kuala Tungkal dan disambut tarian persembahan Sekapur Sirih. Pada malam harinya Bupati Tanjabbar mengadakan jamuan makan malam, dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanjabbar. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Pedesaan (PBBP2) menjadi pajak daerah di Kabupaten Tanjabbar. Dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak pemerintah pusat yang disalurkan ke Pemkab Tanjabbar selama 2012, terdiri dari bagi hasil pajak PBB (Rp 71 miliar), bagi hasil pajak penghasilan PPh 21 pasal 25 dan pasal 29 (Rp 6 miliar), bagi hasil minyak bumi (Rp 176 miliar), bagi hasil gas bumi (Rp 279 miliar), Dana Alokasi Umum (Rp 329 miliar), Dana Alokasi Khusus (Rp 3,7 miliar). Bupati Tanjabbar, Usman Ermulan, menyebutkan, penerimaan Kabupaten Tanjabbar dari PAD terus meningkat. Peningkatan diiringi dengan peningkatan APBD. Berdasarkan data sementara realisasi penerimaan PBB-P2 2012 yang dievaluasi Dinas Pendapatan
Provinsi Jambi, Tanjabbar merupakan ranking pertama terbesar persentase realisasi penerimaan, yaitu 143,39 %
dari target Rp 2,7 miliar dan terealisasi sebesar Rp 3,9 miliar. Bupati mengatakan, dalam rangka
persiapan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di Tanjabbar, pemerintah sedang mempersiapkan tahapantahapan, antara lain merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2011, menyusun 16 Perbup tentang sistem dan prosedur pemungutan PBB P2, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Selain itu, juga mempersiapkan perangkat pendukung berupa komputerisasi dan aplikasinya, bekerjasama dengan konsultan sebagai pendamping dalam pengoperasian komputer dan aplikasinya dan mempersiapkan SDM, khususnya tenaga profesional pengelola PBBP2. Kemudian juga bekerjasama dengan KPP Pratama Kuala Tungkal dalam hal akurasi data wajib pajak dan persiapan aplikasi pengalihan dari KPP Pratama Kuala Tungkal ke Pemkab Tanjabbar. (humas tanjabbar)