Issuu on Google+

C M Y K

M Y K

INFOJAMBI Koran M E N G U P A S

EDISI 12 / MARET 2013

L E B I H

facebook.com/infojambi.update

INFOJAMBI KORAN – Pertarungan Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau (Kepri) berebut Pulau Berhala memasuki babak akhir di Mahkamah Kons�tusi (MK). Lembaga peradilan yang berwenang menguji suatu UU itu mengeluarkan putusan yang membuat segenap masyarakat Jambi kecewa. MK akhirnya memutuskan Pulau Berhala masuk ke Kabupaten Lingga, Kepri. MK mengabulkan seluruh permohonan Nomor 62/PUU-X/2012 yang diajukan Bupati Lingga, Daria, Camat Singkep, Kisanjaya, dan Kepala Desa Pulau Berhala, Saref. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Kons�tusi, Ahmad Sodiki, MK memas�kan Pulau Berhala masuk dalam wilayah administarif Kabupaten Lingga. MK juga membatalkan penjelasan pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepri, yang menyatakan Pulau Berhala bukan bagian wilayah provinsi itu. Berdasar pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 111 Tahun 2011 dan Tambahan Negara RI Nomor 4237, �dak mempunyai hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Sodiki, masih adanya UU yang mengatur batas wilayah tentang status hukum Pulau Berhala menimbulkan pemahaman berbeda, sehingga muncul ketidak-pastian hukum. MK perlu memas�kan status hukum Pulau Berhala masuk dalam wilayah Lingga. MK juga menyampaikan putusan terkait permohonan perkara nomor 32/PUU-X/2012, nomor 47/PUUX/2012 dan nomor 48/PUU-X/2012. Dalam putusan MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan dan mengadili perkara itu, karena pemohon �dak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk pengajuan permohonan. MK menilai mereka bukan p i h a k ya n g dirugikan langsung dan tidak bisa mengata s - n a m a ka n masyarakat di wilayah masing-

Gubernur Tinjau Banjir Malam Hari

di Jambi

D A L A M

@infojambidotcom

masing. Beda dengan permohonan yang diajukan Bupati Lingga, Camat Singkep dan Kepala Desa Pulau Berhala, memiliki kewenangan karena sebagai pihak yang merasa dirugikan, seper� diatur oleh UU. Perkara nomor 32/PUU-X/2012 diajukan perorangan, yakni Hasan Basri Agus, Effendi Ha�a, Zumi Zola Zulkifli, Romi Hariyanto, Meiheriansyah, Abidin, Junaidi, Kalil, Hasip Kalimuddin Syam, Sayu� dan R Muhammad, dengan kuasa pemohon, Andi Muhammad Asrun dkk. Mereka mengajukan pengujian UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, Kepri, pasal 5 ayat (1) huruf c dan UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepri. Perkara nomor 47/PUU-X/2012 dan nomor 48/PUU-X/2012 diajukan oleh Alias Wello dan Idrus, dengan kuasa hukum Syamsudin Daeng Rani. Alias mengajukan pengujian UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, pasal 9 ayat (4) huruf a, dan pengujian UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, pasal 5 ayat (1) huruf c. Sidang pengucapan putusan sengketa Pulau Berhala �dak dihadi r i Ke t u a MK, Mahfud MD, dan Hakim Ko n st i t u s i , Harjono. Sidang dipimpin Hakim Kons�tusi Ahmad Sodiki, didampingi Hamdan Zo e l va , A h mad Fadil

Manisnya Jabatan Anggota KPU

Berita Realtime Pertama

Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Akil Mochtar dan Maria Farida Indra�, serta Panitera Penggan�, Saiful Anwar. Melirik ke belakang, perebutan kepemilikan Pulau Berhala antara Jambi dan Kepri dimulai sejak 1982, di masa kepemimpinan Gubernur Jambi, Masjchun Sofwan, berlanjut di masa Abdurachman Sayoe�, Zulkifli Nurdin dan Hasan Basri Agus. Dalam UU pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, disebutkan batas Jambi dan Riau berada di Laut Cina Selatan. Sementara Pulau Berhala belum berada di kawasan Kabupaten Tanjab�m. Tahun 2002, pemerintah pusat mengeluarkan UU pembentukan Provinsi Kepri. Pulau Berhala �dak masuk dalam wilayah Kepri. Selang setahun, Pemprov Kepri membentuk Kabupaten Lingga, berbatasan dengan Selat Berhala. Masalah posisi Selat Berhala inilah yang jadi persoalan. Pihak Kepri menganggap Selat Berhala berada diantara Pulau Berhala dan Ujung Jabung, sehingga Pulau Berhala masuk wilayah Lingga. Lalu keluar Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 27 September 2011 dan diundangkan Oktober 2011. Di situ dinyatakan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pemprov Kepri menggugat Permendagri itu ke Mahkamah Agung (MA). Alhasil, MA memutuskan Permendagri tersebut dibatalkan dan meminta Mendagri mencabut peraturan tersebut dalam amar putusan nomor 49P/ HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012. Merasa diatas angin, Pemprov Jambi mengajukan gugatan ke MK untuk menguji UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga. Pemkab Lingga membalas, dan mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Zumi Zola Meriahkan Dekan FE Cup 2013

HARGA : Rp 10.000,-

PIN : 29726369

Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Disusul dengan permohonan uji materil UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepri, yang ingin membatalkan penjelasan pasal 3. Dua gugatan itu ditolak MK, dan hanya mengabulkan uji materil terhadap penjelasan pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembantukan Provinsi Kepri. Sebagian kalangan dibuat bingung dan menilai putusan MK tersebut ambigu, �dak ada kepas�an hukum. Di satu sisi, MK �dak membatalkan UU Nomor 54 Tahun 1999 yang menyatakan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Tanjung Jabung Timur. Masih adakah peluang Jambi merebut kembali pulau yang masih asli itu ? Ingat, putusan MK bersifat final and binding (akhir dan mengikat). Jika tidak ada lagi langkah hukum yang bisa diambil, sebaiknya masyarakat Jambi legowo, menghorma� putusan itu dan menjadikannya pelajaran berharga. Masyarakat dan Pemprov Kepri diharap menghorma� sejarah masyarakat Jambi yang ada di Pulau Berhala, demi menjaga perasaan masyarakat Jambi. Anggota DPR-RI yang katanya wakil rakyat dari daerah mes� lebih serius bila menyusun dan mengesahkan suatu UU, agar kasus Pulau Berhala �dak terulang di daerah lain. Apapun alasannya, membatalkan UU dengan UU lain, sedangkan dua-duanya masih berlaku, bukan langkah tepat. Hal itu pasti menimbulkan gejolak dan konflik serta kebingungan bagi orang-orang hukum, apalagi yang awam. (aldi panri)

+ HBA DAN ZN ADU ARGUMEN - Ma� kito… + DIUNDANG KE PENGADILAN HBA DATANG - Yo hebat Gubernur kito ko, Jok…

“Walikota Jambi Auto Show”

HBA Dibajak, Demokrat Gusar

Pinjam Uang Pakai Sertifikat Orang Alamat Redaksi : Jl. Ir. H. Juanda No.24 Simpang III Sipin, Kota Jambi.

+ SEJUMLAH ANGGOTA KPU DITUDING TAK INDEPENDEN - Apo daknyo masa bini dewek jadi �m seleksi + WARGA LIMBUR INGIN KELUAR DARI BUNGO - Merajuk ni yeeee… + HARI PERS 2013 DIGELAR DI MANADO - Selamat, Jok… E-mail : infojambi@yahoo.com

C M Y K

INFO-Kami PWI Jambi Terima Penghargaan Pendidikan

2

EDISI 12 MARET 2013

INFOJAMBI KORAN — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jambi menerima penghargaan bidang pendidikan dari PWI Pusat. PWI Jambi dinilai sangat peduli dengan pendidikan para wartawan anggotanya. Penghargaan dari PWI Pusat itu diserahkan di Grand Kawanua Hotel Novotel, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), dalam rangkaian acara memperinga� Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2013, 9 – 11 Februari 2013. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Hendri CH Bangun, mengungkapkan, selain PWI Jambi penghargaan serupa juga diberikan pada tujuh PWI cabang lainnya, diantaranya PWI Sumatera

Selatan, PWI Lampung, PWI Kalimantan Selatan dan PWI Jawa Tengah. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat H Margiono, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat dan Penasehat PWI Pusat H Sofyan Lubis. Dari PWI Jambi penghargaan diterima langsung oleh ketuanya, H Mursyid Sonsang. “Kita sangat bersyukur bisa menerima penghargaan ini. Itu membuk�kan PWI Jambi sangat serius memperha�kan pendidikan anggotanya. PWI Jambi sudah dua kali menggelar sekolah jurnalisme dan satu kali uji kompetensi wartawan,” ujar Mursyid seusai menerima penghargaan. (redaksi)

Wagub dan Ketua PWI Tanda Tangan di Piring INFOJAMBI KORAN - Rombongan Wagub Jambi H. Fachrori Umar dan Ketua PWI Jambi Drs. H. Mursyid Sosang membubuhkan tanda tangan di atas piring keramik di sebuah restoran terapung wisata bahari paling terkenal di Menado. Kedatangan Wagub dan rombongan PWI Jambi yang merupakan

tuan rumah HPN tahun sebelumnya, rupanya menarik perha�an si pemilik restoran dan meminta keduanya membubuhkan tanda tangan, seperti dilakukan oleh tamu-tamu khusus lainnya dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat dan ar�s. Koleksi piring tersebut kemu-

dian dipajang di rak khusus yang terletak di pintu masuk restoran. Sederetan nama tenar tanah air telah menikmati masakan khas laut di restoran sea food ini dan meninggalkan tanda tangan mereka seper� Gusdur, Mahfud MD dan Ketua DPD Irman Gusman. (redaksi)

Reporter InfoJambi Bicara di Kamboja INFOJAMBI KORAN — Reporter senior InfoJambi Koran, Lery Ridha Daulay, menjadi peserta Konferensi pengajar bahasa Inggris yang diadakan se�ap tahun

di akhir bulan Februari di Phnom Penh, Kamboja, 23 sampai dengan 24 Februari 2013 lalu. Pada kesempatan ini, Lery yang juga dosen jurusan Bahasa Inggris

di salah satu kampus di Jambi ber�ndak sebagai speaker atau pembicara, bersama rekannya dari Politeknik Negeri Padang, Bae�y.

Jika tahun lalu konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, tahun ini ada 34 perwakilan negara yang datang, seper� Italia, Australia, Amerika, Jepang, Myanmar, Thailand, Vietnam, Afrika Selatan, Indonesia, Singapura. Total peserta yang hadir tahun ini sejumlah 1600 atau mengalami kenaikan sebanyak 100 orang dari tahun sebelumnya. Sebanyak dua per tiga dari peserta berasal dari negara tuan rumah. Dari Indonesia sendiri datang sekitar 33 orang peserta yang berasal dari berbagai daerah seper� Padang, Banjar Masin, Jakarta, Jawa Tengah dan termasuk 2 orang delegasi dari Jambi. Terdapat 386 pembicara pada konferensi ini termasuk pembicara utama Professor Paul Na�on dari Victoria University of Wellington dan Dr. Richmond Stroupe dari Soka University. Tema konferensi tahun ini bertajuk Language and Empowerment.

Dalam sambutannya, Duta besar Amerika Serikat untuk Kamboja, William E.Todd, mengingatkan bahwa bahasa Inggris sangat penting untuk komunikasi dan salah satu syarat untuk memperoleh kerja yang bagus. Todd juga meminta agar guru memperoleh penghargaan yang lebih karena keberhasilan seorang siswa �dak terlepas dari gurunya. Dia juga mengatakan kalau dia masih ingat guru yang mengajarnya 35 tahun yag lewat. Senada dengan duta besar, Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kamboja, IM Sethy juga mengingatkan pentingnya perjuangan seorang guru dalam mencerdaskan anak didiknya. Dia juga mengucapkan penghargaan yang sebesar- besarnya atas kedatangan delegasi dari berbagai negara ke even internasional ini serta berbagi ilmu pengajaran dengan mereka. (redaksi)

Diterbitkan Oleh : CV. InfoJambi. Pimpinan Umum : H. Mursyid Sonsang. Pemimpin Redaksi : Doddi Irawan Wakil Pemimpin Redaksi : Hj. Asnelly Ridha Daulay. Redaktur Pelaksana : Izwan Sholimin. Redaktur : Syafruddin, Tasman, Aldi Panri, Suhairi M. Kota Jambi : Lery RD, Fachri M, M. Asrori S, Andri Damanik Batanghari : Afrizal J Toisuta, Raden Suhur. Sarolangun : Rudy Ichwan. Merangin : Sudaryanto. Tebo : Budi Utomo.Bungo : Zulkifli. Kerinci / Sungai Penuh : Amirsyam, Feri Hartanto, Ardie Wiranata. Muaro Jambi : Ryan Bromanggara. Tanjung Jabung Timur : Suhaili. Tanjung Jabung Barat : R. Simanjuntak.Tungkal Ulu / Merlung : M. Hatta Z. Perwakilan Jakarta : Bambang Subagio. Pemasaran / Sirkulasi : Abdul Mu’in. Keuangan : Dewi Ariani. Informatika Teknologi : Iman Kurnia, Lilis Mariana. Penasehat Hukum : Kantor Hukum dan Keadilan Terpadu (KHKT) Jambi. Alamat Redaksi : Jl. Ir. H. Juanda No.24, Simpang III Sipin, Kota Jambi. Email : infojambi@yahoo.com. Percetakan : PT. Riau Graindo,Pekanbaru I S I

D I L U A R

T A N G G U N G - J A W A B

P E R C E T A K A N

INFO UTAMA

HBA dan ZN Adu Argumen

INFOJAMBI KORAN — Tidak mau menjadi sasaran tembak terus-menerus, Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA), dan mantan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin (ZN), beradu argumentasi terkait lepasnya Pulau Berhala menjadi milik Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri). H BA m e n ga ku s u d a h berupaya maksimal mempertahankan pulau ekso�k itu. Salah satunya dengan mengumpulkan buk�-buk� kepemilikan dan membentuk �m serta pengacara dari Jakarta. HBA juga membeberkan, salah satu sebab kalahnya Jambi di MK, pada tahun 2001 Pemprov Jambi pernah membeli tanah seluas dua hektar di Pulau Berhala, dengan buk� ser�fikat tanah yang dikeluarkan BPN Riau, karena masa itu Kepri belum lahir. Tanah seharga Rp 400 juta rupiah itu digunakan untuk mendirikan sejumlah bangunan, termasuk areal pemakaman Datuk Paduko Berhalo, nenek moyang masyarakat Jambi. Logikanya, kalau Pulau Berhala milik Jambi, koq Pemprov Jambi harus membeli ? Hal tersebut disampaikan HBA dalam jumpa pers, di

H Zulkifli Nurdin

H Hasan Basri Agus

rumah dinas Gubernur Jambi, tak lama setelah keluar putusan MK. Fakta Pemprov Jambi membeli tanah di Pulau Berhala itu termasuk salah satu alasan MK menetapkan Pulau Berhala memang milik Kepri. “Di sinilah kelemahan kita. Pemprov Jambi pernah membeli tanah di Pulau Berhala. Pembelian itu diperkuat dengan buk� ser�fikat. Ini ser�fikatnya,” kata HBA, seraya menunjukkan sertifikat tanah yang kini menjadi aset Pemprov Jambi di Pulau Berhala. Sebagai kepala daerah, HBA meminta maaf pada masyarakat Jambi atas lepasnya Pulau Berhala. Ia berharap �dak ada pihak-pihak yang

sengaja ingin mengeruhkan suasana. HBA membantah dituding �dak sungguhsungguh mempertahankan pulau can�k itu. “Ibarat kanker, sudah stadium empat. Bukan saya ingin lari dari kenyataan. Jangan dibilang Gubernur HBA �dak berbuat apa-apa. Kalau sudah stadium empat resikonya besar sekali. Kami sudah berusaha, tapi MK punya penilaian lain,” ujar HBA. Tidak pula ingin disalahkan sebagai penyebab lepasnya Pulau Berhala dari Jambi, mantan Gubernur Zulkifli Nurdin mengeluarkan statement. Disebut-sebut pada masa pemerintahannya Pemprov Jambi pernah

membeli tanah di Pulau Berhala, ZN pun mengungkapkan alasan-alasan mengapa pembelian tanah itu dilakukan. Menurut ZN, �dak ada satu klausul pun dalam amar putusan MK yang menyinggung masalah pembelian tanah pada tahun 2001 tersebut. Niat membeli tanah di Pulau Berhala dilaksanakan justeru untuk mengantisipasi jika kemudian hari terjadi perdebatan soal lahan lokasi makam Datuk Paduko Berhala. ZN menegaskan, soal ser�fikat tanah yang dibeli Pemprov Jambi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, bukan otoma�s menunjukkan pulau itu milik Pemprov Riau. Itu hanya berkaitan dengan administrasi dari pemerintahan kolonial Belanda waktu menjajah Indonesia saja. Dalam sebuah wawancara di stasiun TV lokal Jambi, ZN menegaskan, dalam masa kepemimpinannya Pulau Berhala tetap bisa dipertahankan milik Pemprov Jambi. Ia balik menyesalkan justeru Pulau Berhala lepas di masa pemerintahan yang sekarang. (doddi/aldi)

Dari Pompong Hingga RIPDA

EDISI 12 MARET 2013

Selamat Tinggal, Pulau Berhala… INFOJAMBI KORAN — Putusan hakim Mahkamah Kons�tusi (MK) soal kepemilikan Pulau Berhala �dak bisa diganggu-gugat lagi. Namun Pemprov Jambi tampaknya masih mencari jalan agar pulau itu kembali ke Jambi. Kepala Biro Hukum Pemprov Jambi, HM Jaelani SH MH, menyatakan, Pemprov Jambi sudah berupaya maksimal mempertahankan Pulau Berhala. Dana yang dikeluarkan kira-kira sudah Rp 500 juta untuk membayar �m lawyer. Walau begitu, Pemprov Jambi masih akan terus berjuang untuk Pulau Berhala. Saat ini biro hukum sedang menyusun langkah-langkah, dan akan dikonsultasikan ke kementerian dalam negeri Bahder Johan Nasution (kemendagri). Pengamat hukum yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi (Unja), DR Bahder Johan Nasu�on, berpendapat, langkah yang bisa dilakukan Pemprov Jambi cuma �nggal melalui jalur perdata. “Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan MK itu dapat mengajukan gugatan perdata, minta gan� kerugian yang dialaminya. Putusan MK itu �dak bisa diganggu gugat lagi, karena bersifat final. Jangan sampai merusak konstitusi,” ujar Bahder. Hal senada diungkapkan pengamat hukum yang juga Ketua Magister Hukum Unja, Prof Johni Najwan. Menurutnya, kalahnya Jambi �dak terlepas dari pembuk�an di MK, karena MK adalah lembaga peradilan kons�tusi. Johni Najwan Johni sudah mewantiwan� agar Pemprov Jambi mempersiapkan buk�-buk� matang sebelum mengajukan gugatan ke MK. Pendekatan juga diperlukan, karena putusan MK adalah produk hukum yang �dak bisa lepas dari pengaruh kekuasaan. (aldi panri)

Tak Perlu Revisi

INFOJAMBI KORAN — Dampak lepasnya Pulau Berhala dari Jambi mulai terasa. Pemprov Jambi mengaku masih akan mempelajari putusan MK tersebut dan membawa lagi ke Kementrian Dalam Negeri untuk menentukan langkah selanjutnya. Meski Pulau Berhala telah ditetapkan menjadi milik Kepri, namun bantuan pompong yang digulirkan Pemkab Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) untuk

warga di Pulau Berhala, setahun lalu, tidak akan diambil kembali. Bantuan pompong tidak ditarik lantaran masyarakat penerima bantuan di Pulau Berhala menyatakan masih merasa sebagai warga Tanjab�m. Hal itu pun diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tanjab�m, Akmad Riadi Pane. “Kami akan koordinasikan dengan Camat Sadu. Yang namanya penduduk, �dak masalah mau �nggal

di mana. Selagi masih di wilayah Indonesia, �dak ada masalah,” kata Pane. Menurut Pane, ke�ka menerima bantuan pompong, masyarakat penerima bantuan memakai KTP Kecamatan Sadu, Tanjabtim. Karena itu bantuan pompong �dak akan ditarik. Selain itu, dengan jatuhnya Pulau Berhala ke tangan Kepri, Pemkab Tanjab�m terpaksa putar haluan dalam membangun sektor pariwisata. Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) setempat pun merombak rancangan induk pariwisata daerah (RIPDA). “Awalnya Pulau Berhala menjadi salah satu item RIPDA. Tapi karena pulau itu ditetapkan masuk Kepri, Pulau Berhala dikeluarkan dari RIPDA. Akhir tahun ini penyusunan RIPDA itu rampung,” ujar Kepala Disbudparpora Tanjab�m, Feri Marjoni. (doddi/aldi)

3

INFOJAMBI KORAN — Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa, minta pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Kons�tusi (MK) yang menetapkan Pulau Berhala masuk wilayah Kabupaten Lingga, Kepri. Revisi UU tak perlu dilakukan bila pemerintah menjalankan putusan MK soal Pulau Berhala. “Kalau semuannya patuh, untuk apalagi direvisi UU-nya. Putusan MK soal Pulau Berhala itu sudah jelas,” kata Agun, di Jakarta, belum lama ini. Menurut Agun, pemerintah harus patuh dan menjalankan putusan MK yang membatalkan penjelasan pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002. Poli�si Partai Golkar itu tetap berpandangan bahwa UU Nomor 25 Tahun 2002 dan Agun Gunanjar Sudarsa Nomor 54 Tahun 1999 tidak perlu direvisi. “Kalau pemerintah �dak patuh, silahkan kirim dra� revisinya, nan� kami bahas. Komisi II menunggu dan tetap berpandangan �dak perlu revisi,” tegas Agun. (bambang subagio)

4

PROVINSI

EDISI 12 MARET 2013

HBA Hadiri Sidang Pengadilan

INFOJAMBI KORAN — Jaksa penuntut kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit mobil pemadam kebakaran (damkar) di Pemkot Jambi, memenuhi permintaan majelis hakim untuk menghadirkan mantan Sekda Kota Jambi tahun 2004, H Hasan Basri Agus (HBA), ke pengadilan, Rabu (6/3/2013). Ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jambi mendadak penuh sesak oleh pengunjung. Mereka ingin melihat langsung persidangan yang dihadiri orang nomor satu di Provinsi Jambi itu. Padahal kehadiran HBA hanya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 1,2 miliar tersebut. HBA datang ke pengadilan mengenakan kemeja lengan panjang bergaris hitam pu�h, celana dasar hitam dan berkopiah. Sama seper� saksi lainnya, HBA disumpah di muka persidangan sebelum bersaksi. Ia dihadirkan karena waktu itu menjabat Sekda Kota Jambi dan ketua anggaran ekseku�f. Usai memberi kesaksian, saat hendak meninggalkan PN, mobil yang ditumpangi HBA dihadang massa. Mereka sempat memukul badan mobil, sehingga beberapa orang turun dari dalam mobil dan berusaha menghalau massa. Baku hantam tak terhindarkan. Tak lama kemudian anggota Satpol PP dan ormas Pemuda Pancasila berhasil membuka jalan, dan mobil yang ditumpangi HBA berhasil pergi

meninggalkan gedung PN. Tiga terdakwa dalam kasus tersebut, mantan Walikota Jambi Arifien Manap, mantan Kepala Damkar Arifuddin Yasak dan mantan Ketua DPRD Kota Jambi Zulkifli Somad, ikut hadir dan mendengarkan langsung kesaksian HBA. Kehadiran HBA yang kini menjabat Gubernur Jambi pada sidang kasus korupsi mobil damkar itu cukup mengejutkan. Menurut versi Pemprov Jambi, kehadiran HBA tersebut patut di�ru. HBA hadir di persidangan menunjukkan �ndakan nyata bahwa seorang gubernur harus menghargai proses penegakan hukum. Dalam persidangan, HBA memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia juga ditanya oleh hakim �pikor tentang proses administrasi awal pengadaan mobil damkar, terkait kapasitasnya sebagai Sekda Kota Jambi kala itu. Seusai s i dang HBA langsung menuj u

kendaraannya. HBA yang dihadang puluhan wartawan �dak menjawab pertanyaan secara rinci. Ia hanya menyatakan dirinya sudah memenuhi kewajiban untuk hadir di persidangan. “Saya sudah memenuhi kewajiban untuk datang,” ujar HBA yang dikawal petugas Satpol PP menuju mobil dinasnya. Tak lama setelah sidang, Sekda Provinsi Jambi, Ir H Syahrasaddin M.Si, menggelar jumpa pers di Kantor Gubernur Jambi. Penjelasan yang disampaikan terkait soal kedatangan HBA ke persidangan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Walikota Jambi, Drs H Arifien Manap, menjadi tersangka. “Pak HBA sangat menghargai persidangan dan proses hukum. Kedatangan HBA dikarenakan panggilan ha� nurani dan inisiatif pribadi untuk memberi keterangan jika diperlukan dalam sidang. Secara prosedural, Pak HBA �dak menerima undangan resmi untuk hadir di persidangan,” kata Syahrasaddin pada wartawan. Menurut Syahrasaddin, hadirnya HBA dalam sidang tersebut karena ia ingin menunjukan dan menyampaikan pesan, bahwa semua orang sama dan tidak ada yang kebal hukum. Gubernur mengisyaratkan pada semua orang untuk melakukan hal yang sama jika persidangan menginginkan kehadirannya. (aldi panri)

Jamsinas Punya Nilai Strategis INFOJAMBI KORAN — Meski hanya dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Boediono, pelaksanaan Jambore Siaran Nasional (Jamsinas) ke-3 Tahun 2013 dinilai punya makna dan ar� dalam bagi RRI dan Provinsi Jambi. Menurut Kepala RRI Jambi, Suyono, kedatangan Wapres membuka Jamsinas ke-3 menjadi kebanggaan tersendiri bagi angkasawan dan angkasawati RRI, sebab pada dua pelaksanaan Jamsinas, di Gorontalo dan Palangkaraya, �dak dihadiri Wapres, bahkan menteri sekalipun. “Ini momen bersejarah bagi RRI Jambi, karena Jamsinas kali ini juga didukung oleh RRI se-Wilayah Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Jambi),” kata

Suyono. Suyono menegaskan, siapapun yang hadir nan�, RRI Jambi bertekad berbuat semaksimal mungkin mensukseskan Jamsinas yang berlangsung dari 24 sampai 28 April 2013. Kesuksesan Jamsinas nan� �dak hanya untuk RRI Jambi, tapi juga seluruh masyarakat Jambi. Suyono berharap seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali para wartawan, untuk ikut mensukseskan Jamsinas di Jambi. Serangkaian kegiatan akan digelar, diantaranya reportase sepakbola untuk umum, Green Radio menanam pohon langka dari seluruh daerah di Indonesia, inves�ga�f repor�ng, lokakarya dan pameran di halaman RRI Jambi. (nono wahyu nugroho)

Gubernur Tinjau Banjir Malam Hari

INFOJAMBI KORAN — Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA), mendadak saja meninjau banjir

tengah malam, menuju lokasi banjir di kawasan Danau Sipin, Kelurahan Buluran Kenali, Telanaipura. Pantaun infojambi, HBA menemui warga yang bertempat tinggal di pinggir Danau Sipin dan mengungsi ke tenda-tenda dan sekolah-sekolah. Turut mendampingi Gubernur, diantaranya Asisten I Pemprov Jambi H Havis Husaini, Kadis Sosnakertrans H Haris AB dan Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi Zubaidi AR. Dalam peninjauan tersebut Gubernur HBA yang pernah menjadi Bupa� Sarolangun langsung mengecek satu per satu tenda tempat pengungsi banjir �nggal sementara. Seusai meninjau tenda, orang nomor satu di Provinsi Jambi itu menyerahkan bantuan selimut dan uang. yang melanda Kota Jambi, perten- Ismail, seorang waga yang rumahnya gahan Februari lalu. Gubernur ikut terendam banjir, berkali-kali turun dari rumah dinasnya tepat mengucapkan terima kasih kepada

Gubernur yang mau menjenguk mereka, meski hari sudah larut malam. Bagi Ismail, jarang ada pemimpin yang mau turun langsung melihat keadaan warganya seper� yang dilakukan HBA. “Kami sangat berterima kasih pada Pak Gubernur,” ujar Ismail, bapak dua anak itu. Hal yang sama juga dilakukan Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj Yusniana Hasan Basri. Isteri Gubernur Jambi itu juga turun menyerahkan bantuan untuk para korban banjir, diantaranya di Desa Niaso, Kunangan dan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Bantuan diberikan berupa ratusan paket sembako, diserahkan di lima titik dalam Kabupaten

Muaro Jambi dan Kota Jambi. Untuk wilayah Kota Jambi, Yusniana memberi bantuan di Buluran Kenali dan Danau Sipin. Ia minta bantuan itu �dak dinilai dengan harga dan jenisnya. “Ini bentuk kepedulian kami berbagi dengan masyarakat yang ter�mpa musibah. Bapak dan ibu para korban adalah bagian dari kita semua,” ujar Yusniana dihadapan warga Desa Niaso. Seorang warga yang rumahnya tenggelam oleh banjir, Marni, sangat berterima kasih pada Yusniana yang peduli terhadap mereka. “Terimo kasih nian yo, Buk,” ujar Marni haru sambil menggenggam tangan Yusniana.. (suhairi)

KOTA

EDISI 12 MARET 2013

5

Proyek Pasar Angso Duo Dilelang

INFOJAMBI KORAN — Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA), menyatakan bahwa persoalan pengembangan Pasar Angso Duo di Kota Jambi sudah memasuki tahap akhir pembahasan, menunggu persetujuan dewan dan pengumuman serta pelelangan. Hal itu diungkapkan Gubernur seusai mengiku� Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (7/2/2013). Gubernur menyatakan,

pedagang yang ada di Pasar Angso Duo akan mendapat prioritas pertama menempa� toko dan kios di Pasar Angso Duo Baru. “Sesuai janji saya, Maret 2013 sudah masuk tahap pengumuman lelang. Para pedagang di pasar lama yang daftar namanya telah ditetapkan dengan SK Walikota Jambi Nomor 917 Tahun 2012 sejumlah 2.688 pedagang, akan mendapat prioritas pertama menempa�

toko, kios dan los di pasar yang baru,” ujar HBA. Bagi para pedagang kakilima yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi Nomor 651 Tahun 2012 sebanayak 514 pedagang, juga akan diperha�kan. Dalam rapat paripurna, Gubernur menjelaskan, Pemprov dan Pemkot Jambi sepakat merelokasi Pasar Angso Duo ke lahan kosong milik Pemprov Jambi seluas 92.071 meter. Lokasinya di sebelah pasar yang sekarang, sebagaimana tertuang dalam diktum kedua SK DPRD Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2004. “Pemprov dan Pemkot Jambi didukung oleh DPRD Kota Jambi dalam rapat tanggal 2 Maret 2012 sepakat membangun Pasar Angso Duo di lokasi baru, bekerjasama dengan pihak ke�ga dengan pola bangun guna serah,” jelas HBA. Menurut Gubernur, kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Angso Duo merupakan kerjasama �ga pihak. Dukungan persetujuan DPRD Provinsi Jambi atas perjanjian kerjasama antara Pemprov dan Pemkot Jambi adalah amanat dari pasal 9 PP Nomor 50 Tahun 2007. Perjanjian kerjasama itu disusun atas tanggung jawab bersama Pemprov dan Pemkot Jambi pada masyarakat, untuk menciptakan bangunan modern pasar tradisional yang ter�b, aman, teratur, bersih, sehat dan berdaya saing, melalui kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan yang lebih profesional. Bangunan pasar yang lama milik pemkot akan dihapus sesuai persetujuan DPRD Kota Jambi. Pembongkaran dapat dilakukan setelah bangunan pasar yang baru selesai dibangun dan

Pengurus Korpri Diminta Tingkatkan Pelayanan Publik INFOJAMBI KORAN — Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jambi, Ir H Syahrasaddin M.Si minta anggota Korpri meningkatkan pelayanan publik. Dewan Pengurus Korpri diharap secara bertahap membenahi prosedur palayanan.

Hal itu disampaikan Syahrasaddin pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kota Jambi periode 2012 – 2017, di ruang pola Kantor Walikota Jambi, belum lama ini. Syahrasaddin menghimbau pengurus Korpri untuk menin-

gkatkan kinerja PNS, agar lebih siap dalam memberi pelayanan pada masyarakat, baik yang berhubungan langsung dengan kepentingan orang per orang maupun layanan publik bagi kepen�ngan seluruh masyarakat.

“Kita �dak ingin lagi ada kesan nega�f bahwa aparatur negara lamban memberikan pelayanan publik,” tegas Syahrasaddin. Syahrasaddin menginstruksikan SKPD di lingkup Pemprov Jambi membuat SOP (Standard Opera�onal Procedure) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketua Dewan Penasehat Korpri Kota Jambi, HR Bambang Priyanto, mengharapkan Dewan Pengurus Korpri Kota Jambi meningkatkan kinerja Korpri agar lebih berdaya guna. Dewan pengurus Korpri harus lebih disiplin dan bersinergi dalam bekerja dibarengi etos kerja yang baik. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Korpri Provinsi Jambi, Rahmad Hidayat S.Sos MA dan Sekda Kota Jambi Ir Daru Pratomo. (infojambi.com)

dapat digunakan. Sesuai HPL Nomor 10 Tahun 2007, kawasan Pasar Angso Duo yang lama berada di tanah milik Pemprov Jambi. Berdasarkan kesepakatan antara Pemprov dan Pemkot Jambi, kawasan itu dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan ini juga menunjang keberadaan Pasar Angso Duo, Menara Arasy di Seberang Kota Jambi (Sekoja), dan jembatan pedestrian. (infojambi.com)

e-KTP Jambi Selatan Selesai 80 Persen INFOJAMBI KORAN — Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, termasuk paling cepat dalam penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Untuk Kota Jambi, wilayah kecamatan ini menempa� ranking �ga besar. “Pembuatan e-KTP di Jambi Selatan sudah terealisasi sekitar 80 persen dari jumlah 86 ribu KTP yang dibuat,” kata Camat Jambi Selatan, Drs Abdullah pada infojambi, awal Maret lalu. Dijelaskan, e-KTP yang sudah selesai dicetak sebagian telah diambil oleh warga di kantor kecamatan. Sisanya masih ada warga yang belum mengambil. Untuk e-KTP yang belum diambil diserahkan ke kantor kelurahan. “e-KTP yang belum diambil akan diserahkan ke kelurahan untuk kemudian disalurkan ke warga melalui para Ketua RT,” jelas Abdullah yang menegaskan bahwa perekaman data penduduk untuk pembuatan e-KTP masih dilayani secara gra�s hingga Nopember 2013. “Mumpung masih ada waktu, warga diminta memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin,” himbau Abdullah. (tasman)

6

POLHUKRIM

EDISI 12 MARET 2013

Manisnya Jabatan Anggota KPU

INFOJAMBI KORAN - Sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi didemo oleh Front Masyarakat Pro Demokrasi (FMPD). Dalam aksi di kantor KPU Provinsi Jambi, 6 Maret 2013, FMPD menuding proses pembentukan �m seleksi (�msel) anggota KPU untuk tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi cacat hukum. Koordinator Lapangan FMPD, Arief Hermanto, mengungkapkan, dalam pembentukan �msel KPU �dak melakukan mekanisme rapat pleno sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan �msel dinilai ada unsur nepo�smenya. Indikasinya, beberapa nama �msel yang ditetapkan punya hubungan dekat dengan sejumlah anggota KPU Provinsi Jambi. Misalnya, Nisaul Fadilah. Dia adalah isteri M Yasir Arafat, Ketua KPU Provinsi Jambi. Lalu ada nama Nurhasanah, isteri Kasrianto, anggota KPU Provinsi Jambi. FMPD juga mempersoalkan keterlibatan oknum anggota KPU dalam poli�k prak�s, baik sebagai sebagai calon bupa� maupun DPD-RI. KPU Provinsi Jambi dinilai sangat kental dengan politik praktis, sehingga dikhawatirkan dijadikan alat untuk memainkan perangkat pemilu yang lain dan itu merupakan sebuah pelanggaran. FMPD menuntut hasil rapat pembentukan �msel KPU untuk tujuh KPU kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dibatalkan. Mereka mendesak KPU Pusat menindak tegas oknum-oknum di tubuh KPU Provinsi Jambi yang “bermain”. Banwaslu Provinsi Jambi pun diminta memecat oknum anggota KPU Provinsi Jambi yang teriden�fikasi maju sebagai calon bupa�. “Kami minta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadili

dan memberhentikan anggota KPU Provinsi Jambi yang terlibat pencalonan DPD dan bupa�,” tandas Arief. Dalam aksinya FMPD minta tiga anggota KPU Provinsi Jambi, Kasrianto, Yasir Arafat dan Azhar Mulia, mengundurkan diri, karena dianggap sudah �dak independen sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai bentuk kekecewaannya, massa FMPD membakar ban mobil di halaman kantor KPU Provinsi Jambi. Mananggapi tudingan FMPD, anggota KPU Provinsi Jambi, Kasrianto, menyatakan bahwa kemarahan massa itu dipicu oleh rasa ketidak-puasan salah seorang komisioner KPU Provinsi Jambi, Fahmi, dalam pemilihan anggota �msel untuk tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Menurut Kasrianto, Fahmi merasa kalah dalam pembentukan �msel, karena orang yang diharapkannya duduk di �msel �dak terpilih. Kasrianto menuding Fahmi menggerakkan massa untuk melakukan aksi unjuk-rasa. Pleno yang dilakukan KPU Provinsi Jambi itu sendiri dinilainya sudah sesuai aturan. “Awal pleno diiku� lima komisioner, tapi setelah maghrib Fahmi dan Nuraida Fitri Habi �dak hadir lagi. Sudah kami hubungi, bahkan sampai dijemput ke rumah, ternyata �dak ada. Rapat pleno tetap dilanjutkan. Dia melanggar kode e�k, karena berupaya menggagalkan pleno. Fahmi juga berangkat ke Jakarta untuk melaporkan kami ke KPU Pusat dan DKPP,” ungkap Kasrianto. Ketua Banwaslu Provinsi Jambi, Asnawi, menegaskan, proses demokrasi harus transparan dan terbuka. Banwaslu sendiri belum menerima sepucuk surat pun terkait pembentukan �msel anggota KPU untuk tujuh daerah di Provinsi Jambi.

Banwaslu akan mengklarifikasi KPU, termasuk sekretariatnya. Jika hasil klarifikasi menunjukkan ada indikasi pelanggaran, Banwaslu akan menindak-lanjutinya, termasuk dugaan pelanggaran lain yang dilakukan oknum anggota KPU Provinsi Jambi. Bila pelanggaran itu berbentuk pidana, Banwaslu akan melaporkannya ke polisi. Anggota KPU Provinsi Jambi yang dituding berupaya menggagalkan rapat pleno KPU, Fahmi SY, menegaskan bahwa rapat pleno yang dilakukan itu �dak sah, karena melanggar pasal 32 UU Nomor 15 Tahun 2011, yang menyatakan rapat pleno sah apabila dihadiri minimal empat orang yang dibuk�kan dengan da�ar hadir. ”Rapat pleno itu jelas tidak sah. Hanya dihadiri �ga komisioner. Saya dan Fitri �dak hadir. Buk�nya tandatangan kami �dak ada dalam da�ar hadir. UU mengatur harus dibuk�kan dengan da�ar hadir. Rapat pleno itu batal demi hukum dan pembentukan �msel sejumlah kabupaten dan kota oleh �ga komisioner tersebut pun �dak sah,” tegas Fahmi. Pembentukan timsel oleh Yasir Arafat, Kasrianto dan Azhar Mulia melanggar Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013, yang isinya menegaskan mekanisme pembentukan �msel harus meminta kesediaan pada calon �msel melalui instansi dan meneli� berkas persyaratan serta kelengkapan administrasinya. “Mekanisme itu �dak dilakukan. Langsung pleno saja, bahkan mengajak voting. Itu jelas melanggar aturan, makanya kami �dak mau ikut pleno lagi,” tandas Fahmi yang mencurigai pembentukan timsel tersebut sarat dengan kepen�ngan poli�k. Fahmi pun akhirnya membongkar semua yang ada dibalik kekisruhan di tubuh KPU Provinsi Jambi. Tiga anggota KPU Provinsi Jambi yang berseberangan dengan Fahmi dan Fitri disebut-sebut punya kepentingan poli�k pribadi dengan �msel yang dibentuk. Kasrianto ingin mencalon sebagai Bupati Kerinci. Yasir mau menjadi calon anggota DPD-RI. Azhar Mulia kabarnya akan maju sebagai caleg DPRD Provinsi Jambi. (infojambi.com)

Serangan dari Tebo INFOJAMBI KORAN -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tebo bersama Pagar Nusa dan GP Anshor Tebo, menuntut dicabutnya hasil pemilihan �m seleksi (�msel) anggota KPUD tujuh kabupaten dan kota, termasuk Tebo, yang ditetapkan tiga anggota KPUD Provinsi Jambi, M Yasir Arafat, Kasrianto dan Azhar Mulia. Koordinator aksi, Ade Saputra, dalam orasinya m e nya m p a i ka n e m p at tuntutan. Pertama, pecat M Yasir Arafat dari Ketua KPUD Provinsi Jambi. Kedua, non-ak��an Kasrianto dan Azhar Mulya dari anggota KPUD Provinsi Jambi. Ketiga, menolak hasil penetapan KPUD Provinsi Jambi tentang pembentukan timsel tujuh kabupaten dan kota. Keempat, dilakukan pemilihan ulang anggota timsel anggota KPUD Tebo. “Kita minta pemilihan timsel anggota KPUD ka-

bupaten dan kota diulang, karena cacat hukum, �dak sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011,” tandas Ade. Massa minta KPUD Tebo meneruskan aspirasi itu ke KPUD Provinsi Jambi. Jika tidak, mereka mengancam menyegel kantor KPUD Tebo, karena dianggap mendukung keputusan KPUD Provinsi Jambi yang dinilai kontroversial tersebut. Ketua KPUD Tebo, Syahlan Arfan, menyatakan bahwa tuntutan tersebut bukan wewenang KPUD Tebo, tapi sudah masuk ke ranah KPUD Provinsi Jambi. Namun begitu ia tetap mengakomodir keinginan para mahasiswa, dengan menandatangani surat pengantar ke KPUD Provinsi Jambi. “Poin-poin tuntutan ini langsung dikirim ke KPUD Provinsi Jambi melalui faximile, agar tuntutan para mahasiswa segera di�ndaklanjuti oleh KPU Provinsi Jambi,” ujar Syahlan. (infojambi.com)

Perampok Kelas Wahid Tewas Diberondong INFOJAMBI KORAN — Perampok kawakan Jhon Febri (30), warga Kecamatan Pelayang, Bungo, tewas ditembak anggota Brimob Detasemen B Pamenang, Kamis (7/3/2013). Jhon tertembak di pinggang, bahu dan kepala, di Perumahan BTN Cadika Raya C4. Anggota Brimob sudah mengingatkannya agar menyerah, karena rumah Nurhidah (34), tempat Jhon bersembunyi sudah dikepung. Tapi ia melawan, bahkan mengeluarkan enam kali tembakan, sehingga terpaksa dilumpuhkan. Polisi menyita barang buk� senjata api laras panjang jenis M16 dengan nomor seri sudah dihapus. Dalam magazine senapan ditemukan 24 butir peluru kaliber 5,56 mm, dan di tas pinggang ditemukan 127 bu�r peluru lainnya.

Polisi juga mengamankan satu unit mobil Daihatsu Feroza BH 1020 NL, �ga lembar jimat, STNK, obeng, dompet berisi uang Rp 260 ribu dan dua tas tempat senjata api. Kontak senjata antara Jhon dan anggota Brimob berlangsung beberapa de�k. Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, mengatakan, aksi teranyar

Jhon dan komplotan adalah perampokan Toko Emas Kuamang Kuning Indah, di Pasar SPA Desa Purwasari, Pelepat Ilir, Bungo, pada 26 Januari 2013. Jhon berhasil membawa kabur 12 kg emas. September 2012 Jhon dan komplotannya merampok di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dan

berhasil menyikat 0,5 kg emas. Korbannya seorang kepala desa yang tewas ditembak ma� oleh Jhon. Jhon dan komplotan juga merampok Toko Emas Asia dan Toko Emas H Zaidir, di Pasar Baru Ampalu, Koto Salak, Darmasraya, Sumatera Barat. Kasus itu masih dikembangkan untuk mencari tersangka lainnya. Selain perampokan, Jhon juga terlibat �ga kasus narkoba dan satu kasus penganiayaan dengan korban Idris, di Kelurahan Sungai Binjai, Bathin III, Bungo. Kapolres Bungo, AKBP Adi Affandi, mengakui keterlibatan

Jhon dalam banyak kasus. Dalam beraksi ia selalu memakai helm dan baju lengan panjang warna hitam. Mobil yang diamankan belum begitu jelas pemiliknya. Dandim Bute, Letkol Inf Jhonny Jamaris, datang ke Mapolres Bungo untuk mengecek senjata standar TNI yang disita dari Jhon, namun sulit diiden�fikasi karena nomor serinya sudah dihapus. Saksi mata baku-tembak, Sartia, mengaku tidak ingat jumlah tembakan yang didengarnya. Yang pas� cukup banyak. Waktu itu ia sedang �dur, lalu terbangun. (infojambi.com)

Budaya

& SASTRA

EDISI 12 MARET 2013

7

Rentak Kudo Dari Masa Ke

Masa INFOJAMBI KORAN- Salah satu kesenian yang menarik dan masih bertahan di lingkungan masyarakat Kota Sungai Penuh, terutama di Hamparan Rawang, adalah Tari Rentak Kudo. Tarian ini sarat makna, khususnya dalam kehidupan para petani, sehingga dipelihara secara turun temurun. Selain ditampilkan dalam upacara tradisional mengolah sawah, Rentak Kudo atau Ntak Kudo juga ditampilkan dalam upacara-upacara kend-

Sajak-sajak : Wyaz Ibn Sinentang

NEGERI ABSURD ini negeri sudah porak poranda seper� puzzle yang menyusun dan yang disusun sama-sama atau pura-pura bingung

uri sko, pesta perkawinan, menaiki rumah baru, khitanan dan upacara memeriahkan hari-hari besar, nasional maupun lokal. Sebagian besar penyajian Ntak Kudo kini sematamata bersifat hiburan, sehingga �dak ada persyaratan seper� upacara kenduri sko. Pada upacara panen padi dan kenduri sko, tarian dipimpin seorang pawang yang dapat mendatangkan dan memulangkan roh-roh yang diundang. Roh-roh yang diundang akan masuk dalam tubuh penari, membuat mereka tidak sadarkan diri atau trance. Penari yang �dak sadarkan diri akan mengeluarkan katakata nasehat untuk pemilik sawah dalam

ini negeri sudah tak berasa manis - pahit susah - senang sama saja yang terjajah rakyat jelata ini negeri, negeri absurd, bung ! kebaikan dan kebobrokkan beda-beda �pis. (Bumi Ale-Ale, Februari 2012)

POTRET DUNIA BARU, II (tawa paranoid kakilima) alangkah naifnya mereka berkoar penuh semangat enerjik saat berorasi di hadapan saksi berjuta harap itu dulu, bung ! ke�ka keinginan belum teramu dalam adonan martabat sekarang ? lihatlah ! hutan lindung berubah fungsi menjadi lahan perseteruan bisnis satwa rimba tak lagi tentram diburu hingga mampus jadi, waktunya kita ganyang adab mereka dengan tarian pena walau itu hanya kata-kata pui�s. (Bumi Ale-Ale, Februari 2012)

Perempuan Terbaik oleh : Astrid

ADELA hafal jadwal Kepala Sekolahnya. Di usianya yang mendekati 40 tahun, Kurniawan masih terlihat muda, rapi namun terkesan lamban. Tak ada yang bisa memburu dan mendesaknya. Dia berjalan dengan langkah yang teratur, bicara hanya jika diperlukan. Sekolah Dasar yang terletak di jantung kelurahan ini pun terlihat damai, dipimpin oleh seorang laki-laki yang lebih memen�ngkan keteraturan dan ketenangan. Sebagai penduduk asli kampung ini, Kur-

upacara panen padi, dan kepada seluruh masyarakat yang menghadiri upacara kenduri sko. Nasril Muk�, seorang tokoh adat mengatakan, Ntak Kudo masih hidup dan berkembang pada masyarakat Hamparan Rawang, dimana tua-muda, pria-wanita, ikut menari namun �dak sampai trance. Berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari tokoh-tokoh adat Hamparan Rawang, Ntak Kudo dihidupkan kembali oleh Depa� Azri Rio Lasmi, sekitar tahun 1935-an. Beliau merupakan seorang

guru silat dan penari Ntak Kudo. Depa� Azri Rio Lasmi inilah yang merin�s Ntak Kudo dipakai dalam pesta-pesta perkawinan dan memperinga� hari-hari besar, mulai dari zaman Belanda sampai hari kemerdekaan. Apa yang dirin�s Depa� Azri Rio Lasmi kemudian diteruskan oleh seniman tradisi lainnya, seper� Arwa�, Yefrizon dan lainlain. Walaupun nilai kesakralan Ntak Kudo telah bergeser, kualitas este�snya tetap dipertahankan. (ardie wiranata)

niawan hidup dengan gaya yang berbeda. Dia memilih membangun rumah di tempat yang lebih jauh ke darat, dengan halaman cukup luas, �dak berdesak-desakan ke tepi pantai seper� kebanyakan warga desa ini. Dia menyukai bertukang dan berkebun di senggang waktunya. Bangku di taman, meja makan dan lemari kabinet di dapurnya, kata guru-guru di sini, merupakan hasil karyanya. Ke�ka Adela dan teman-temannya diundang ke rumahnya lebaran lalu, sungguh dirinya tak menyangka akan memasuki rumah serapi itu. Tanpa istri dan harus mengurus seorang putri, bagaimana caranya Kurniawan mengatur semuanya? Tapi itulah yang dimilikinya. Dengan ketenangannya, dia berhasil menata keluarganya yang di�nggalkan oleh wanita itu

buru. Dia juga enggan kembali ke rumahnya yang sunyi dan ma� seper� kuburan. Menjumpai Mama yang selalu murung karena memendam marah atas perselingkuhan demi perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Di bawah semua yang terlihat begitu sempurna, selalu ada kebusukan, bisik Adela. Adela meyakini itu sejak pertama kali melihat papa masuk ke sebuah apartemen, lengannya dipeluk seorang wanita can�k bertubuh mungil. Dia marah, tapi tak bisa berteriak. Kebiasaan berteriak saat marah tak terbangun di keluarganya. Marah mereka adalah marah yang diam. Marah yang mendendam. Dan Papa tahu itu. Lalu mentransfer uang yang banyak ke rekeningnya agar dia terhibur. Dengan uang itulah Adela meninggalkan rumahnya, memulai perjalanan volunternya. Bertekad bisa setabah volunter lainnya, seper� yang dilihatnya di Kick Andy Show. Mulanya dia cukup tabah. Kunjungan singkatnya ke Jakarta setelah 5 bulan di Kampung Nelayan, disambut ibunya dengan pelukan ketat. “Kau menikma� kerjamu di sana?” tanyanya. Mama tak pernah tahu dirinya digaji oleh duit sogokan papa. “Ya Ma, aku senang,” jawabnya. Mama merindukannya. Dulu dia sibuk dengan perasaan dan kesedihannya sendiri. Kehilangan putrinya menyadarkannya, ada kepedihan yang lebih besar dari pada kehilangan cinta suami. “Berapa lama kontrakmu? Cepatlah keluar dari sana. Kau harus memikirkan dirimu, Sayang” ucapnya. (bersambung)

Bagian II hampir 10 tahun lalu. Kurniawan terlihat sempurna. Tapi mengapa ibu Nayra lari darinya? Pertanyaan itu bergelung-gelung di kepala Adela. Di bawah semua yang terlihat begitu sempurna, selalu ada kebusukan. Seper� dirinya yang mengasingkan diri dari rumahnya di Jakarta. Dia memiliki segalanya, pendidikan SMA dan kuliah di kompleks pendidikan internasional. Orangtunya memanjakan dia dan adiknya dengan materi, memenuhi kebutuhan mereka dengan benda kualitas terbaik. Namun �ga tahun setamat kuliah, Adela belum juga tahu kemana tujuan hidupnya. Sempat bekerja di sebuah perusahaan asing, dia akhirnya give up. Tak tahan dengan keru�nan dan kesibukan yang memburu-

8

OPINI

EDISI 12 MARET 2013

Mengoreksi Kebijakan Tunjangan Kesejahteraan Daerah Oleh : H. Mursyid Sonsang SUDAH jamak diketahui di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, bagi PNS yang melanjutkan pendidikan S2 dan S3 ke luar daerah diharuskan untuk melepaskan jabatannya. Konsekuensi pelepasan jabatan tersebut bagi PNS bersangkutan adalah penghen�an tunjangan jabatan yang nilainya berkisar Rp 540 ribu untuk pejabat eselon IV dan Rp 1,2 juta untuk pejabat eselon III. Kehilangan pemasukan uang sebanyak itu cukup terasa di saat si PNS membutuhkan dana banyak di tempat kuliah. Namun tak ada pilihan lain,

jabatan harus dilepas karena tak mungkin bisa melaksanakan kewajiban sesuai jabatan pada saat bersamaan. Ternyata kehilangan incom PNS yang menjalani tugas belajar, tidak dari sisi tunjangan jabatan saja. Tunjangan Kesejahteraan Daerah alias TKD yang nilainya bervariasi antara Rp 800 ribu sampai Rp 2 jutaan pun akan dipotong separuhnya. Konon tunjangan ini dihitung berdasarkan kehadiran di kantor. Pertanyaan muncul, apakah bila seorang PNS melanjutkan pendidikan maka dia �dak butuh dukungan dana

dari pemerintah daerahnya untuk kesejahteraan keluarga dan dirinya ? Benarkah dirinya tak lagi memiliki kinerja atau tak memberi kontribusi untuk Pemerintah Daerah ? Bukankah apa yang dipelajari selama 2 tahun (bagi PNS tugas belajar S2) dan 4 tahun (bagi PNS tugas belajar S3) diperuntukkan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai PNS di kemudian hari ? Kinerja PNS yang mengiku� studi sebenarnya tetap ada, yakni prestasinya selama mengiku� tugas belajar tersebut. Thesis atau disertasi yang mereka hasilkan, yang mengkaji masalah pembangunan di Jambi atau Indonesia, juga merupakan sumbangan yang bernilai pen�ng. Bahkan, dibandingkan dengan PNS yang

melakukan perjalanan dinas secara berbondong-berbondong, apa yang dilakukan oleh PNS yang mengiku� tugas belajar lebih jelas manfaatnya untuk pemerintah daerah. Menilai secara terbatas kinerja PNS berdasarkan kehadiran di kantor sungguh tak memiliki argumen kuat, karena kita melihat dengan mata kepala sendiri, hanya sebagian PNS yang benar-benar bekerja selama jam kerja tersebut, sedangkan sisanya nyaris tak berkontribusi sama sekali. Bila mereka yang sekedar datang meneken absensi berhak menerima TKD penuh, alangkah lebih baik PNS berstatus tugas belajar diberi hak serupa agar beban mereka di rantau menjadi lebih ringan. Toh, mereka memegang surat tugas dari kepala daerah, tugas untuk

menjalani pendidikan. Kebijakan untuk memotong TKD menjadi setengahnya agaknya perlu di�njau kembali. Jangan sampai kebijakan ini menjadi disinsen�f bagi PNS muda untuk meningkatkan kompetensinya. Apalagi untuk mendapatkan beasiswa prosesnya tak mudah, mereka harus bertarung ketat dengan kandidat lain. Jika Pemerintah Provinsi Jambi belum mampu memberi beasiswa memadai, seperti beasiswa yang dikucurkan provinsi kaya semacam Riau dan Kalimantan Timur kepada anak-anaknya, Gubernur Jambi patut memper�mbangkan pemberian TKD penuh kepada mereka. (Penulis adalah Alumni Lemhannas RI PPSA XVIII)

fungsional di instansi dimana dia didudukkan. Dengan kondisi begitu, bagaimana dia akan dapat memahami lingkungan kerjanya? Dalam keadaan seper� itu, wajar jika banyak pejabat fungsional yang putus asa dengan karirnya. Ada yang pindah dan ikut berkompe�si merebut jabatan struktural yang lebih menggiurkan, bahkan dengan menggadaikan idealisme dan harga diri. Sebagian yang tetap konsisten di jalur fungsional, harus menerima nasib menjadi warga kantor kelas dua, bahkan kelas �ga. Pejabat fungsional yang semes�nya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lembaga/ instansi dikerdilkan, diposisikan sebagai staf biasa. Salah satu indikasinya, mereka mengikut saja ketika penilaian kinerja tahunan atau DP3 mereka dinilai oleh pejabat setara eselon IV. Sungguh ini sebuah penistaan yang harus segera dihentikan dan dikembalikan ke

jalur yang benar. Kondisi pejabat fungsional di lembaga litbang daerah Provinsi Jambi juga miris. Para peneliti yang diantaranya bergelar S3 dan S2 diberi ruang kerja yang kurang layak dan fasilitas kerja jauh dari memadai. Untunglah pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 100/2012 yang menaikkan tunjangan fungsional peneliti yang nominalnya sangat mengagetkan, mendekati 300%. Berkah inilah yang membuat komitmen pejabat fungsional peneliti untuk meningkatkan profesionalismenya semakin kuat. Mudah-mudahan rekan-rekan di jalur fungsional lainnya juga akan disentuh pemerintah pusat lewat kebijakan baru yang mengangkat harkat dan martabat pekerja fungsional di Indonesia. (Penulis adalah Peneliti pada Balitbangda Provinsi Jambi)

Nasib Pejabat Fungsional dan Kekhilafan Jokowi Oleh : Hj. Asnelly Ridha Daulay M ENELISIK kehidupan pekerja pemerintah khususnya mereka yang telah mentasbihkan dirinya menjadi pejabat fungsional, akan banyak ironi yang ditemukan. Pejabat fungsional bukanlah “pejabat” dalam ar� sebenarnya apabila kita mau melengok sebentar ke kesejahteraan dan penghargaan yang diperolehnya. Pejabat fungsional kelasnya jauh rendah dibanding pejabat struktural, di�mbang dari segi besaran tunjangan, beban kerja, kondisi ruang kerja dan insen�f lainnya. Keberadaannya hanya diperhitungkan ketika ada pekerjaan teknis yang mendesak diselesaikan. Setelah itu mereka dibiarkan, �dak dihiraukan, bahkan kalau bisa dibungkam agar tak terlalu kri�s. Bahkan Kepala Daerah sepopuler dan diharapkan membawa perubahan di negeri yang suntuk masalah ini, Jokowi, pun khilaf dalam memahami jabatan fungsional. Beberapa waktu lalu dia menggeser Wali Kota Jakarta Selatan, Anas Effendi, menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), seorang

pejabat yang awam masalah perpustakaan. Padahal menurut Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Pasal 30 tercantum : Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan �nggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Kekhilafan Jokowi ini sudah sepantasnya disesali banyak orang, khususnya kalangan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) yang sudah menyatakan keberatannya secara resmi. Tidak hanya Jokowi, banyak Kepala Daerah di level provinsi, kabupaten dan kota hingga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum memahami esensi jabatan fungsonal. Pejabat fungsonal dan pekerjaan fungsionalnya merupakan ruh dari sebuah instansi/lembaga, seperti dosen yang merupakan ruh perguruan �nggi, pustakawan adalah ruhnya perpustakaan, peneli� merupakan

ruh lembaga litbang atau penyuluh yang menjadi nafas Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) dan instansi teknis lain yang membutuhkan layanan mereka. Pejabat fungsional tidak sama dengan pejabat struktural, karena mereka akan menetap atau stay di lembaga teknis dimana kefungsionalannya melekat, sementara pejabat struktural dengan gampangnya dimutasi ke instansi/lembaga lain. PNS yang memilih jalur struktural bisa terbang dan hinggap di mana saja, dan gerakan sikut menyikutnya semakin menjadi-jadi di era euforia otonomi daerah seper� saat ini. Karena mudah berpindah-pindah itu, pejabat struktural yang kebetulan hinggap di lembaga/instansi fungsional (kalau term tersebut boleh digunakan untuk lembaga semacam perpustakaan, litbang dan Bakorluh), �dak berusaha memahami tupoksinya di tempat itu. Mohon maaf, ada pejabat struktural �nggi yang belum pernah membaca Undang-Undang atau perangkat peraturan lain tentang jabatan

Lelang Jabatan ala Jokowi Oleh : Suhaili LANGKAH Joko Widodo melempar wacana untuk melelang jabatan Camat dan Lurah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta cukup mengejutkan banyak orang. Hal ini tentu wajar, mengingat selama ini penentuan pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintahan secara yuridis formil merupakan kewenangan Tim Baperjakat (Badan Per�mbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dibantu beberapa pejabat SKPD terkait, bahkan ada pula yang dengan otoriter mengklaimnya sebagai hak prerogatif kepala daerah. Kebijakan lelang jabatan sebenarnya bukan hal baru dalam birokrasi kita, karena substansinya telah diatur dalam Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata-cara pengisian ja-

batan struktural yang masih lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Sebagai jabatan karier bagi seorang PNS, tentu ada berbagai syarat untuk melaksanakan kebijakan lelang ini, seper� kepangkatan dan jenjang jabatan sebelumnya yang telah dipenuhi oleh seorang kandidat, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000. Dengan diakomodirnya ketentuan formal dalam lelang jabatan Camat dan Lurah ala Jokowi, sesungguhnya hal yang terlihat baru adalah terobosannya untuk memberi varian dengan memasukkan orang-orang independen di luar birokrasi ke dalam Tim Baperjakat serta diberikannya kesempatan kepada se�ap PNS yang memenuhi syarat formal untuk ikut berkompe�si tanpa harus menunggu diusulkan Tim Baperjakat. Dengan kebijakan ini pesan yang ingin disampaikan Jokowi menjadi amat jelas, yaitu suatu kekecewaan terhadap hasil kerja Tim Baperjakat yang telah merekomendasikan

orang-orang yang �dak tepat untuk menduduki berbagai jabatan di pemerintahannya, sekaligus Jokowi menunjukkan bahwa ia bukan orang yang ototiter dengan melangkahi lembaga dan aturan yang ada. Jika saja lelang jabatan ala Jokowi (sebelumnya Kemenpan RB dan Kemenkeu pernah menerapkan untuk eselon I dan II) ini segera pula diterapkan di se�ap daerah, tentu memberi harapan baru, terutama bagi jenjang karir PNS. Pesimisme karena ke�adaan akses ke pengambil kebijakan yang selama ini dianggap sebagai hal yang “memustahilkan” seorang PNS untuk dipromosikan, jelas perlahan akan terbantahkan. Kompe�si berdasarkan kompetensi akan lebih dominan. Dipas�kan para PNS potensial akan berlomba-lomba mengasah kemampuan. Paling �dak sesuai bidang yang akan disasarnya jika kelak ada pelelangan. Bisa dibayangkan, betapa besar semangat PNS yang bertugas di kelurahan dan kecamatan.Se�daknya mereka yang pangkatntya cukup jadi

punya harapan untuk terpilih jadi Lurah atau Camat. Yang lazim selama ini, Camat/Lurah selalu didrop dari luar. Tentu ini bukan hal tabu. Hanya saja dipastikan jauh dari efisien, apalagi efek�f. Si Camat/Lurah harus berjuang keras “menguasai” wilayahnya. Dengan pola lelang ini akan terbalik, calon Lurah atau Camat harus “menguasai” wilayahnya terlebih dahulu, sehingga ke�ka terpilih, dia bisa lagsung ac�on sesuai konsep dan rencana kerja yang ditawarkan saat pelelangan. Di sisi lain, para PNS yang tadinya hanya mengandalkan kedekatan pada pimpinan, dipas�kan “terpaksa” turut terpacu dengan sistem baru itu. Tak bisa lagi mereka “berlindung” di balik rekomendasi Baperjakat yang rada tertutup. Bagi kepala daerah sendiri cukup hanya dengan mengawasi konsistensi kerja mereka. Jika kelak si Camat atau Lurah terpilih namun akhirnya mengecewakan masyarakat, toh yang dipersalahkan tentu si Camat atau Lurah yang dianggap mengkhiana� komitmen saat pelelangan. Bayangan

akan sanksi moral dari masyarakat yang dihadapi si Lurah atau Camat atas ketidak-konsistennya menjalankan amanah. Jika kebijakan ini dijalankan, rasanya tak perlu lagi seorang Bupa� atau Walikota khawa�r salah memilih pejabat yang pada akhir muara tanggungjawab kembali padanya. Ada fakta integritas yang mengikat mereka yang lulus. Disisi lain, jika kelak ada calon pejabat yang direkomendasikan oleh “�m sukses” dan kemudian memang terpilih, tak perlu pula risau dianggap KKN. Toh, si calon pejabat secara objek�f memang mumpuni. John Fitzgerald Kennedy (JFK) ke�ka menjabat Presiden AS ke-35 (1963) memilih Robert F Kennedy (RFK) sebagai Jaksa Agung, sekaligus penasehat terpercaya. Sebuah keputusan yang telah menyulut kontroversi publik Amerika kala itu. Namun dengan mantap JFK menjawab, “Jika dia orang lainpun saya akan memilihnya, apalagi dia adik saya’’. (Penulis adalah Ak�vis Pamong Ins�tute Biro Jambi)

JELAJAH

EDISI 12 MARET 2013

9

Menyusuri Puing Rumah Batu Tua

Olak Kemang RUMAH batu Olak Kemang terletak di Jalan KH Abdul Qodir Ibrahim, RT 02, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Bangunan ini dulunya merupakan

kediaman Said Idrus bin Hasan Al djufri yang bergelar Pangeran Wirokusumo, seorang keturunan Arab yang mendapat kedudukan penting di Kesultanan Jambi.

Banyak versi tentang tokoh ini. Menurut penuturan masyarakat Jambi, Wirokusumo merupakan besan dari Sultan Thaha Syaifuddin, raja terakhir Kerajaan Jambi. Dia juga termasuk penyebar agama Islam di Kota Seberang pada abad ke-18. Rumah dua lantai yang dulunya pas� megah dan unik ini terkesan tidak terawat dengan baik. Arsitekturnya merupakan perpaduan lokal, Cina dan Eropa. Unsur lokal terlihat dari gaya rumah panggungnya. Sementara pengaruh Cina terlihat dari bentuk atap, gapura dan ornamen-ornamen berbentuk naga, awan, bunga dan arca singa. Salah seorang yang memberi masukan tentang dekor Cina ini konon sahabat Pangeran Wirokusumo, bernama Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Sedangkan unsur Eropa terlihat dari tiang panggung dari bahan bata dan semen berbentuk pilar menyangga bangunan di atasnya. Lantai bawah dilapisi ubin terakota

dan pada lantai kedua papan kayu. Kedua lantai dihubungkan dengan tangga semen layaknya tangga rumah ber�ngkat yang banyak dipakai bangunan indis. Rumah yang terdaftar di Kantor Pariwisata Jambi sebagai tempat wisata ini memang jauh berbeda dengan rumah lain yang terdapat di sekitarnya, yang hanya terbuat dari kayu dan berpanggung. Tak jauh dari rumah tersebut, terdapat makam Said Idrus bin Hasan Al Djufri, yang berada di lingkungan kompleks Masjid Jamik AlIkhsaniyah. Pada masa lalu rumah dan masjid berada di satu kompleks, namun saat ini sudah dipenuhi tempat

�nggal penduduk dan berdiri sebuah pesantren yang sangat terkenal, Pesantren Ass’ad. Keunikan dari makam ini adalah jirat dan nisannya yang terbuat dari batu pasiran, didominasi ukiran hiasan bunga teratai. Pangeran Wirokusumo wafat tahun 1901. Rumah batu kini dihuni oleh keturunannya. R u m a h t u a i n i c u ku p mendapat perha�an reporter, turis dan sejarawan lokal maupun mancanegara. Sayangnya, belum ada rencana pemerintah untuk mengembalikan keindahan rumah lama ini. Seper�nya menunggu hancur dimakan waktu. (dari berbagai sumber)

Batu Hitam dan Kebun Salak Daya Tarik Objek Wisata Riak Runai NUANSA alami amat terasa di tepi Sungai Riak Runai, Desa Rantau Benar, Renah Mendaluh, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi. Bebatuan hitam dan air yang jernih membuat pengunjung merasa nyaman. Sayangnya, potensi wisata yang masih perawan ini tersembunyi di sebuah tempat yang lumayan jauh dari keramaian. Riak Runai. Begitu warga Rantau Benar menyebutnya. Runai adalah sebutan bagi warga asli desa setempat. Di sepanjang sungai ini dulunya tempat penduduk asli bertahan hidup. Tidak heran, di sekitar objek wisata Riak Runai ditemukan kuburan kuno, menggunakan nisan dari batu sungai asli berbentuk oval dan keras. Amril, salah seorang warga Rantau Benar mengatakan, objek wisata Riak Runai belum begitu diketahui khalayak ramai. Para pengunjung hanya datang dari beberapa desa di Kecamatan Renah Mendaluh. Lokasi ini masih tergolong alami dan belum ada sentuhan pembangunan dari pemerintah daerah. Lebih aneh lagi, di sekitar Riak Runai

ditemukan kebun salak hutan seluas satu hektar. Kebun salak itu sudah ada sejak lama. Sayangnya, pengelola

objek wisata ini tidak lagi merawat kebun salak tersebut. Meski minim fasilitas, Riak Runai terbuka bebas

se�ap hari. Pengunjung yang sebagian besar remaja memanfaatkannya untuk bersantai, terutama hari libur. “Buah salaknya enak dan manis. Dulu banyak yang beli, tapi beberapa tahun terakhir sudah �dak terawat lagi,” kata Amril. Hal menarik lainnya, di tepi Sungai Riak Runai ditemukan lempengan batu keras bewarna hitam. Batu ini sangat tebal, seper� lapisan batubara. Hanya saja warnanya mulai berubah, karena tertutupi lapisan lumpur yang dibawa arus sungai. Air yang jernih juga menjadi incaran warga setempat. Tidak sedikit warga yang mencuci dan mandi di sungai ini. Sesuatu yang lebih unik lagi, di tepi sungai banyak ditemukan bongkahan batu sungai bewarna kuning dengan berbagai bentuk. Batu tersebut masih

misterius, karena warga menemukannya secara tidak sengaja di lokasi wisata ini. Sayangnya, akses jalan ke wisata ini belum mulus. Ratusan truk bermuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit setiap hari hilir mudik di sepanjang jalan yang menghubungkan Rantau Benar – Lubuk Kambing. Pantas saja, debu tebal menghilangkan kerindangan pepohonan di sekitar kawasan Riak Runai. (andri damanik)

10

EDISI 12 MARET 2013

KESEHATAN

Pengurus PMI Kota Jambi Tak Kunjung Dilantik

Bantuan Ambulance dari Angkasa Pura II INFOJAMBI KORAN — Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H Fachrori Umar, memberi apresiasi pada PT Angkasa Pura II yang membantu lima unit mobil ambulance kepada puskesmas di lima kecamatan di Kota Jambi dan satu untuk Kabupaten Muaro Jambi. Penyerahan ambulance dilakukan beberapa waktu lalu, di kantor PT Angkasa Pura II, Kota Jambi. Hadir dalam penyerahan bantuan itu, Sekda Kota Jambi, Ir Daru Pratomo, dan Sekda Muaro Jambi, Drs Imbang Jaya. Dari PT Angkasa Pura II dihadiri Dorma Manalu. Selain membantu ambulance,

INFOJAMBI KORAN — Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jambi periode 2012 – 2017, hasil musyawarah kota (muskot) tanggal 20 Desember 2012 hingga akhir pekan pertama Maret 2013 belum juga disahkan dan dilantik oleh Pengurus PMI Provinsi Jambi. Menurut seorang staf Markas PMI Provinsi Jambi, Ahmad Hidayat SE, Rabu 6 Maret 2013, jangankan untuk proses pelantikan, Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan susunan pengurus PMI Kota Jambi itu pun sampai sekarang belum diterbitkan. “Memang betul, pihak PMI Kota Jambi secara resmi sudah tiga kali mengirim surat usulan untuk penerbitan SK pengurus PMI Kota Jambi periode 2012 – 2017,” ujar Hidayat. Mustafa Ibrahim, salah seorang pengurus PMI Kota Jambi periode 2012 - 2017, mengaku heran melihat lambannya pihak PMI Provinsi Jambi mengeluarkan SK. Para pengurus terpilih sudah �ga kali mengirim surat usulan, namun

realisasinya �dak ada juga. Mustafa mengungkapkan, surat usulan dilengkapi dengan hasil keputusan muskot yang dilaksanakan 20 Desember 2012, termasuk dokumen lain berkaitan dengan pelaksanaan muskot. Perihal tak kunjung diterbitkannya SK pengurus PMI Kota Jambi tersebut, menurut sumber yang tak ingin namanya ditulis, disebabkan PMI Provinsi masih menunggu buk� penyelesaian masalah pelaksanaan muskot yang dianggap cacat hukum oleh sejumlah peserta muskot. Diantara peserta muskot yang menggugat terdapat anggota Korps Sukarela (KSR) PMI Unit Perguruan Tinggi. Para relawan ini merasa dikebiri, karena hak suaranya �dak terakomodir. Seharusnya, dari enam unit KSR perguruan �nggi ada enam suara yang berhak memilih dan dipilih, tapi oleh pani�a hanya diberi satu hak suara saja. Karena itulah para relawan ke�ka muskot melakukan aksi walk out.

Para relawan juga menilai hasil keputusan Muskot PMI Kota Jambi �dak sah atau cacat hukum. Disamping itu, para relawan ingin ketua yang lama, H Hartman Manap, �dak dipilih lagi. Namun, pani�a tetap bersikukuh. Muskot terus dilanjutkan. Hasilnya H Hartman Manap terpilih kembali dengan kemenangan tetak, mengalahkan rivalnya, Drs Riva’i. Ketua terpilih kemudian ditunjuk sebagai tim formatur untuk menyusun kepengurusan PMI Kota Jambi periode lima tahun mendatang. Adapaun susunan pengurus PMI Kota Jambi hasil muskot tersebut melipu� Walikota Jambi (pelindung), Ketua H Hartman Manap, Waka I Drs H Husin Kasim, Waka II Drs Mustafa Ibrahim, Waka III dr Syahril Badar, Sekretaris H Bachtaruddin SH S.Pd, Wakil Sekretaris Drs Hamid Dimyati, Bendahara Drs Jaharuddin, dengan anggota masing-masing HM Yusuf S.Pd, Sudarto A�an, Drs H Umar Jayo dan Misman SKM. (asrori)

PT Angkasa Pura II juga memberikan beasiswa, bantuan mesjid dan bantuan untuk pondok pesantren (ponpes). Wagub mengapresiasi bantuan itu karena sangat dibutuhkan masyarakat dan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Ia berharap bantuan itu dimanfaatkan sesuai sasarannya. Wagub menghimbau lembaga-lembaga profit lainnya mencontoh langkah PT Angkasa Pura II yang peka terhadap kebutuhan masyarakat Jambi, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan kualitas spiritual. (infojambi.com)

Bagi-Bagi Darah di RRI

INFOJAMBI KORAN — Dalam rangka memeriahkan Jambore Siaran Nasional (Jamsinas) 2013, Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi bekerjasama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jambi, menyelenggarakan kegiatan donor darah dan dialog interak�f tentang organisasi sosial PMI, Rabu 6 Maret 2013. “Donor darah yang melibatkan angkasawan/ti RRI Jambi merupakan salah satu rangkaian kegiatan Jamsinas 2013 yang bakal digelar di Jambi, April mendatang,” ujar seorang wartawan RRI Jambi, Nono Wahyu Nugroho.

Khusus kegiatan donor darah, tema yang diangkat “Indonesia Berdonor”. Disamping donor darah, bentuk kerjasama juga dilaksanakan dialog interak�f, diwakili oleh Ketua PMI Kota Jambi, H Hartman Manap, dan disiarkan langsung oleh RRI Jambi. Pantauan infojambi, masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya cukup antuasias. Tidak saja diiku� para karyawan RRI Jambi, tapi juga masyarakat umum, bahkan ada beberapa orang dari mahasiswa STAI Ma’arif Jambi. Ketua PMI Kota Jambi, H Hartman Manap, sangat menyambut baik pelaksanaan donor darah oleh RRI

Jambi. Tidak saja di tahun ini, tapi sudah beberapa kali mengadakan kegiatan donor darah di tahun-tahun sebelumnya. “Permintaan donor darah untuk transfusi, khususnya di Provinsi Jambi, memang baru bisa dilayani di UDD PMI Kota Jambi. Kami harus bekerja keras memenuhi kebutuhan darah yang diminta oleh rumah sakit yang ada di Jambi,” jelas Hartman. Data dari UDD PMI Kota Jambi, saat ini kebutuhan darah se�ap harinya rata-rata 40 kantong yang harus didistribusikan ke rumah sakit. (asrori)

11

PENDIDIKAN

EDISI 12 MARET 2013

“Menggugat” Rp 25 Miliar Dana Sertifikasi Guru

INFOJAMBI KORAN — Sekitar 200 guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Pemegang Sertifikat Pendidik (FKGPSP) Kota Jambi mendatangi kantor DPRD Kota Jambi, Rabu 6 Februari 2013. Mereka mempertanyakan dugaan raibnya dana ser�fikasi bagi 2.692 guru. Koordinator aksi, Aswin Erwansyah, mengungkapkan, sekitar Rp 25 miliar dana ser�fikasi guru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)

Jambi belum diserahkan. Rinciannya, gaji Desember 2011 dan uang sertifikasi Nopember dan Desember 2012. “Dana itu sudah dikirim ke kas daerah, tapi kenapa �dak diserahkan ke guru ?” tandas Aswin seraya menjelaskan bahwa para guru sudah menyura� Dinas Pendidikan Kota Jambi, namun belum ada tanggapan. Ariwa�, guru SMK Negeri 1 Kota Jambi, mengakui belum

menerima uang sertifikasi untuk bulan Desember 2011 dan bulan Nopember dan Desember 2012. Ia mengaku kesal, karena kewajibannya sebagai guru sudah dilaksanakan, sementara hak dana ser�fikasi belum diterimanya secara utuh. Total dana ser�fikasi yang belum diterima Ariwa� sekitar Rp 11 juta. Rata-rata setiap bulan ia menerima Rp 3,5 juta, sesuai jumlah gaji pokoknya.

i

Meski sebagian guru menggelar aksi unjuk-rasa ke kantor DPRD Kota Jambi, kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka masing-masing tetap berjalan. Menurut Aswin Erwansyah, dari 2.692 guru yang tergabung dalam forum itu, hanya sebagian kecil yang ikut aksi. “Sebagian guru sedang mengajar di sekolah masing-masing. Untuk kegiatan belajar mengajar �dak ada masalah. Guru yang sudah selesai mengajar langsung bergabung dengan kami untuk berpartisipasi menggelar aksi di DPRD,” kata Aswin pada infojambi. Menyikapi tuntutan ribuan guru tersebut, DPRD Kota Jambi akan memanggil Walikota Jambi, HP Bambang Priyanto. Walikota diminta penjelasannya mengenai pembayaran dana sertifikasi guru yang belum tuntas. Dewan khawatir tunggakan sertifikasi terus bertambah tiap tahun. Anggota DPRD Kota Jambi, Horison, mengusulkan agar Ketua DPRD Kota Jambi menggunakan hak interpelasi memanggil Walikota. Menurutnya masalah itu tidak hanya diselesaikan di tingkat kepala dinas dan bagian keuangan saja, tapi perlu ada kebijakan kepala daerah. “Kami minta ada hearing khusus antara dewan dan pemerintah untuk menuntaskan masalah ini,” tegas pria berkulit putih itu. (andri damanik)

Ser�fikasi Untuk Kesejahteraan Guru INFOJAMBI KORAN — Guru besar Universitas Jambi, Prof. Khairinal menilai bahwa ser�fikasi yang diterima oleh para guru �dak bisa langsung meningkatkan mutu pendidikan. Ser�fikasi lebih tepat dikatakan untuk peningkatan kesejahteraan para guru. “Memang ser�fikasi guru �dak bisa langsung meningkatkan mutu pendidikan, namun lambat laun mutu pendidikan itu akan meningkat apabila guru telah profesional,” ujar pria yang baru saja dilan�k sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi ini. Khairinal menjelaskan, sebenarnya ser�fikasi itu untuk meningkatkan keprofesionalisme para guru. Baik dalam perlengkapan belajar, maupun dalam teknik pembelajaran. “Apabila guru bisa membuat kelengkaKhairinal pan belajar dengan baik, maka diharapkan proses belajar akan baik juga,” jelasnya. Mengenai uang ser�fikasi guru di Kota Jambi yang belum dibayar dan dugaan sekitar Rp 25 miliar dana ser�fikasi guru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi belum diserahkan, pria asli Kerinci ini menyarankan untuk melakukan kroscek terlebih dahulu. “Mengenai dana ser�fikasi guru di Kota Jambi yang belum dibayarkan, lebih baik dilakukan kroscek terlebih dahulu, dimana letak kesalahannya,” ujar Khairinal. (izwan sholimin)

Rifa’i : Kami Tidak Pernah Menahan Dana KOTAJAMBI — Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Rifa’I, menegaskan, �dak pernah menahan dana ser�fikasi guru pada 2011 maupun 2012. Pihaknya juga selalu menyesuaikan data penerima ser�fikasi guru se�ap tahunnya. “Kami �dak pernah menahan ser�fikasi guru. Saya juga sudah menyampaikan hal itu ke Menteri

Pendidikan, ke�ka ada rembuk nasional beberapa waktu lalu,” kata Rifa’I kepada InfoJambi Koran beberapa waktu lalu. Se�ap tahunnya penganggaran tunjangan ser�fikasi harus berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan. Untuk 2013 pengajuan masih mengacu pada anggaran 2012, dengan total Rp 94 miliar.

Menyelesaikan kekurangan pada tahun sebelumnya, tunjangan ser�fikasi 2011 akan dibayar pada 2013. Sementara tunjangan pada 2012 akan dilunasi pada 2014 mendatang. “Memang ketentuannya ada dalam petunjuk pembayaran ser�fikasi. Bisa diusulkan kembali,” jelasnya. (andri damanik)

Rifa’i

12

EDISI 12 MARET 2013

Gubernur Hadiri

Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani INFOJAMBI KORAN — Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA), menghadiri acara Haul Syekh Abdul Qadir AlJaelani dan HUT ke-34 Majelis Ta’lim serta HUT ke-20 Ponpes Al-Baqiyatush Shalihat Kuala Tunggal, di Ponpes Al-Baqiyatush Shalihat, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), belum lama ini. Gubernur mengatakan, penyelenggaraan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, Syekh Moh Nawawi Berjan dan Syekh Muhammad Ali Bin Syekh Abdul Wahab membawa ajaran Islam terus berkembang. Pengaruh tersebut �dak saja di bidang keagamaan, tapi juga pada struktur pemerintahan, hubungan sosial dan budaya serta hukum adat. Dikatakan, peringatan itu merupakan bentuk perilaku

yang bijak dan mulia sebagai umat dan hamba Allah yang menyadari kekurangan dan kelemahan umat manusia. Masyarakat saat ini sedikit banyak menghadapi masalah degradasi akhlak maupun keyakinan. “Umat Islam di negeri kita, termasuk daerah Jambi, dan di kampung-kampung, masih belum sepenuhnya menegakkan tauhid, sebagaimana diajarkan Rasullullah. Moralitas umat masih tergolong lemah. Berbagai jenis kejahatan masih ada di tengah kita,” ujar HBA. HBA menjelaskan, ke�mpangan sosial belum sepenuhnya teratasi. Keadilan belum penuh ditegakkan. Kesewenang-wenangan, walau telah jauh berkurang karena tekad yang kuat membangun

demokrasi, namun masih saja ada dan dirasakan rakyat. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari umat beragama, wajib mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan. Gubernur mengkhawatirkan situasi dan kondisi yang melanda Jambi, seper� peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ia minta majelis ta’lim dan seluruh komponen masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah memberi informasi dini tentang bahaya narkoba. Dalam acara tersebut Gubernur juga melakukan peletakan batu pertama Asrama Puteri Pondok Pesantren AlBaqiyatush Shalihat Kuala Tungkal, dan berziarah ke Makam Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani. (society/humas)

Gubernur Bantu Korban Banjir INFOJAMBI KORAN - Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA), menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Ba�n XXIV, Kabupaten Batanghari, pertengahan Februari lalu. Bantuan sebesar Rp 500 juta dan obat-obatan diserahkan Gubernur secara simbolis kepada Sekda Batanghari, H Ali Redo, di Mesjid Baiturrahman Desa Aur Gading. Bantuan sembako didistribusikan kepada warga berisi lima ki-

logram beras dan satu dus mie instan. Gubernur minta kepada warga yang terkena banjir agar berha�-ha� terhadap penyakit pasca banjir. Menurut Gubernur, seringkali musibah banjir yang melanda beberapa daerah disertai dengan penyakit diare dan lainnya. Ia berharap warga memperha�kan masalah penyakit tersebut agar tidak menimpa anggota keluarga masing-masing. Bencana banjir yang me-

landa Kabupaten Batanghari, termasuk sejumlah daerah lain di Provinsi Jambi, sempat ditetapakan dalam kondisi Siaga III. Gubernur ketika itu mengajak warga bersama-sama berdo’a agar banjir segera berlalu, sehingga ak�vitas warga bisa berjalan normal seperti biasa. ”Kalau ini musibah, kita berdo’a semoga cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali berak�vitas seper� biasa. Yang

mau ke ladang, ke sawah dan sebagainya bisa berjalan lagi,” ungkap HBA kala itu. Selain untuk Kabupaten Batanghari, Gubernur juga menyerahkan bantuan untuk delapan kabupaten/kota lainnya.

Bantuan diserahkan di rumah dinas Gubernur Jambi. Kabupaten/kota yang menerima bantuan bencana alam banjir tersebut terdiri dari Kabupaten Muaro Jambi (Rp 250 juta), Kota Jambi

(Rp 250 juta), Tanjung Jabung Timur (Rp 200 juta), Sarolangun (Rp 150 juta), Merangin Rp 150 juta), Tebo (Rp 150 juta), Kerinci (Rp 100 juta) dan Kota Sungai Penuh (Rp 100 juta). society/humas

13 Wagub Minta Para Sarjana Tingkatkan Daya Saing EDISI 12 MARET 2013

INFOJAMBI KORAN — Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H Fachrori Umar, menghimbau para sarjana baru di Provinsi Jambi agar terus meningkatkan daya saing. Pemprov Jambi sendiri menetapkan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu prioritas pembangunan. Penekanan itu disampaikan Wagub dalam Rapat Terbuka Senat Universi-

tas Jambi (Unja), dalam rangka Wisuda ke-62 program magister, sarjana dan diploma semester ganjil tahun akademik 2012-2013, di Balairung Unja, beberapa waktu lalu. Wagub minta Unja mampu berkontribusi bagi pembangunan perekonomian, kewirausahaan, dan peningkatan SDM. Tantangan yang sedang dan akan dihadapi cukup berat.

Tantangan-tantangan itu membutuhkan SDM handal. Wagub menyarankan Rektor Unja agar menciptakan program-program yang lebih inova�f, sesuai kebutuhan dan potensi daerah, sehingga output yang dihasilkan mampu beradaptasi dan berimprovisasi menjalani kehidupan di masa

Wagub Hadiri HPN Manado

INFOJAMBI KORAN — Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H Fachrori Umar, mengharapkan dan menginginkan agar media, terutama para insan pers, dapat bekerja lebih profesional lagi. Dengan begitu

�dak ada yang merasa sakit atau tersaki� karena ada keseimbangan dalam penyajian dan penyampaian berita. Harapan dan keinginan tersebut disampaikan Wagub seusai pun-

cak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2013, yang dihadiri langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Grand Kawanua Conven�on Center, Hotel Novotel, Manado, Sulawesi Utara, belum

datang. “Yang perlu menjadi perha�an Unja adalah standar kualitas lulusan. Harus mengacu pada kepen�ngan internasional. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Unja untuk mengejar berbagai keunggulan. Saya yakin Unja mampu menjalin kerjasama dengan sesama lembaga pen-

didikan maupun lembaga lainnya, di dalam maupun luar negeri,” ujar Fachrori. Rektor Unja, Prof DR H Aulia Tasman M.Sc, menjelaskan, Unja telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas SDM, diantaranya membuka lima fakultas baru, kedokteran, teknologi pertanian, sains dan teknologi, ilmu budaya, dan ilmu sosial dan ilmu politik (fisip). Menurut Aulia, Unja juga sedang mempersiapkan membuka berbagai program studi (prodi), terutama jurusan teknik. Unja berusaha meningkatkan kualitas lulusannya, sekaligus mempersiapkan SDM berkualitas untuk membangun dan memajukan Jambi. “Unja harus berkontribusi bagi pembangunan Jambi dengan menyediakan SDM berkualitas,” ujar Aulia. (advertorial/humas)

lama ini. Wagub mengungkapkan, hubungan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dengan para insan pers di Jambi selama ini terjalin dengan sangat baik. Walau kadang-kadang berita yang disajikan “panas”, Pemprov Jambi tetap menyikapinya dengan pandangan posi�f dan op�mis. “Saya sering berpesan pada wartawan, ada yang bisa melihat dalam kegelapan, atau di bawah sepatu hitam ada semut hitam. Wartawan bisa melihat itu. Karena itu, pemikiran-pemikiran positif dari para wartawan harus diterima untuk dibenahi,” tutur Fachrori pui�s. Wagub Fachrori menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para insan pers yang berhasil menyelenggarakan HPN di Manado, Sulawesi Utara. HPN 2013 dihadiri sekitar 1.200 undangan dari unsur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pusat maupun

cabang seluruh Indonesia. Hadir pula Ketua Dewan Pers, Bagir Mana, para pimpinan lembaga tinggi negara, para pimpinan komponen pers, tokoh/sesepuh pers, para pemimpin redaksi media massa se-Indonesia, organisasi pers, perwakilan negara sahabat dan delegasi pers asing, termasuk anggota Confederation of ASEAN Journalist (CAJ). Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono khusus datang menghadiri puncak peringatan HPN bersama Menko Polhukam Djoko Suyanto, Meneg BUMN Dahlan Iskan, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sharif Sutardjo, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menpora Roy Suryo dan Jaksa Agung Basrief Arief dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. advertorial/dedi

14

EDISI 12 MARET 2013

Ekonomi

& BISNIS

Bisnis Pinang

Jadi Idola

INFOJAMBI KORAN — Naiknya harga buah pinang menjadi incaran masyarakat non petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar). Dengan harga dasar pinang kering Rp 7 ribu per kilogram, pinang menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. “Saya jadi tertarik main pinang. Kami cari pinang murah dari petani, terus dijual dengan harga agak �nggi,” ujar Syahruddin, seorang warga Kecamatan Betara. Syahruddin tertarik mengumpul buah pinang dari pelosok desa dan mengeringkannya sampai satu minggu. Setelah itu buah pinang kering dijual ke penampung besar di Kuala Tungkal. Pantauan infojambi, pedagang buah

pinang �dak hanya banyak di jalan lintas Jambi – Kuala Tungkal, tapi juga di Perumnas Manunggal I, Kuala Tungkal. Warga kompleks itu kini banyak yang menggeluti bisnis pinang. Sebagian warga menjemur buah pinang yang sudah dikupas di depan rumahnya. “Walaupun harga pinang �nggi, kami tetap harus teli� mengeringkan buah pinang. Kalau berjamur dan kadar airnya �nggi, harganya bisa jatuh,” kata Sijabat, warga Perumnas. Pria berdarah batak itu �dak berharap muluk-muluk. Ia hanya menjemur buah pinang kering dalam jumlah kecil, sekitar 500 kilogram. Setelah kering buah pinang kering dijualnya ke penampung besar.

“Bisnis pinang sebenarnya �dak sulit. Hanya perlu ketelatenan. Apalagi kalau punya kebun pinang sendiri, merawatnya �dak susah,” tandas Sijabat. Harga pinang di tingkat penampung besar di Kota Kuala Tungkal cukup bersaing. Khusus buah pinang kering, harganya selalu bertahan antara Rp 6.800,- sampai Rp 7.500,- per kilogram. “Buah pinang harus kering total agar kualitasnya baik dan harganya tidak anjlok. Saya sudah tujuh tahun berbisnis pinang,” kata Saidi, seorang penampung pinang di Parit V, Betara, Tanjabbar. (andri damanik)

Enam Ribu Lebih Warga Kerinci Menganggur INFOJAMBI KORAN- Angka pencari kerja di Kabupaten Kerinci dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2012 tercatat sebanyak 6.600 pencari kerja terdata oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kerinci. "Untuk tahun 2013, sampai Maret baru tercatat 118 orang pencari kerja di Kerinci. Namun angka itu masih akan bertambah,” kata Kepala Dinsosnakertrans Kerinci, Hasferi Akmal, pada infojambi, belum lama ini. Untuk langkah an�sipasi, Dinsosnakertrans Kerinci berupaya mengurangi jumlah yang dinilai cukup signifikan itu. Salah satu

cara an�sipasi yang dilakukan adalah memberi pela�han kepada para pencari kerja. “Dengan adanya perusahaan yang masuk ke Kerinci, seper� Geotermal, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran. Kami sendiri masih membuka pela�han terhadap warga yang �dak memiliki pekerjaan,” jelas Hasferi. Menurut Hasferi, tahun ini Dinsosnakertrans Kerinci menyiapkan 35 paket pela�han di Balai La�han Kerja (BLK). Dananya bersumber dari APBD dan APBN, yang dapat digunakan untuk mela�h 500 orang calon tenaga kerja. Namun begitu, BLK Kerinci memiliki

da�ar tunggu para peserta yang berminat untuk mengiku� pela�han. Sekitar 1.000 orang peserta diperkirakan akan mendapat pela�han dalam dua tahun kedepan. Pela�han yang dilaksanakan diantaranya komputer, elektronik, las listrik, bengkel mesin, perkayuan dan instalasi listrik. Untuk bengkel mesin terdiri dari bengkel sepeda motor dan mobil. Khusus untuk kaum perempuan, disediakan pela�han salon kecan�kan dan bordir. Pela�han dilaksanakan selama 242 jam kerja atau 32 hari. (feri hartanto)

Genangan Banjir Membawa Rezeki INFOJAMBI KORAN - Ke�ka musim banjir beberapa waktu lalu, kawasan jalan baru yang menghubungkan Kelurahan Sijenjang dan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, terendam air. Namun kondisi itu justru

membawa berkah bagi Tarigan dan tujuh rekannya. Bersama tujuh temannya, Tarigan memperoleh penghasilan tambahan dari jasa mengatur arus kendaraan yang melintas di jalan baru saat banjir.

Hasil yang mereka peroleh lumayan besar, sekitar Rp 80 ribu - Rp 100 ribu sehari. Sumber pendapatan itu berasal dari truk-truk yang melintas menuju Pelabuhan Talang Duku dan sebaliknya. “Kami tidak memaksa. Mereka memberikannya dengan sukarela. Berapa pun diberi kami terima,” jelas Tarigan. Semua kendaraan dari Sijenjang maupun Payo Selincah diatur secara bergan�an. Tarigan dan kawan-kawan memakai istilah “buka tutup satu arah”. Kalau �dak begitu dikhawa�rkan akan ada kendaraan yang terperosok ke tebing di pinggir jalan. Apalagi di kawasan itu banyak badan jalan yang rusak dan tergenang air se�nggi 50 cm. Pantauan infojambi di lapangan, genangan air yang merendam jalan baru mencapai sepanjang satu kilometer. Sebuah pasar musiman yang dikenal dengan nama Pasar 46 di Kelurahan Sijenjang ikut terendam. (asrori)

Bayar Mahal Tak Menjamin Listrik Menyala INFOJAMBI KORAN - Pemasangan KWh meter listrik melalui kontraktor sangat membebankan masyarakat. Pasalnya, harga yang ditetapkan kontraktor mencapai Rp 3,5 juta, atau naik �ga kali lipat dari harga resmi PLN, Rp 980 ribu. Hal itu setidaknya terjadi di Kabupaten Tebo, seper� di Desa Teluk Rendah Ilir, Tebo Ilir. Meski masyarakat sudah menyetor uang pendaftaran untuk memasang KWh sejak pertengahan 2010, namun banyak calon pelanggan baru belum dapat menikma� listrik. “Kami sudah bayar, tapi belum ada juga ampernya. Entah kenapa kontraktor belum memasangnya. Kami sudah berkali-kali menanyakan ke kontraktor, tapi jawabannya �dak memuaskan,” ujar warga Desa Teluk Rendah yang minta namanya �dak ditulis. Di Kabupaten Bungo, juga ada oknum kontraktor listrik yang “nakal”, seper� dialami sejumlah warga RT 09 Dusun Lubuk Tenam dan RT 04 Dusun Purwobak� Kelurahan Manggis. Dari dua dusun itu, setidaknya 20 orang telah menyetor uang ke kontraktor. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp 700 ribu sampai Rp 1,5 juta. Meski sudah membayar uang muka, KWh meter belum juga terpasang. Masalah itu mendapat perhatian serius DPRD Bungo. Komisi III DPRD Bungo pun memanggil pihak-pihak terkait, seper� PLN, Dinas ESDM dan masyarakat. Dalam sebuah pertemuan, pihak PLN mengaku �dak tahu besaran yang diambil kontraktor atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI). “Harga dari PLN Rp 980 ribu. Kami �dak pernah memainkan harga," kata Idris, mewakili PLN Bungo, dihadapan anggota dewan dan masyarakat. Menurut Idris, dengan uang setoran sebesar Rp 980 ribu, konsumen sudah mendapat ampermeter dan kabel dari �ang PLN ke rumah. Sedangkan ��k-��k lampu di rumah, semuanya urusan instala�r. Idris menambahkan, jika tidak ingin memasang ampermeter melalui kontraktor, warga bisa langsung datang ke PLN untuk menda�ar dengan membawa KTP. Warga menyatakan sangat kecewa dengan janji kontraktor. Apalagi kemudian ternyata oknum kontraktor yang menawarkan ampermeter pada warga �dak jelas statusnya. Kabarnya, petugas itu seorang mantan petugas PLN yang sudah dipecat. Anggota DPRD Bungo, Halilintar, mengatakan, pihak PLN harus mengawasi pungutan-pungutan liar yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab. Hal itu �dak bisa dibiarkan. Jika masih terjadi di lapangan, itu salah besar. Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bungo, Surif Hariyanto. Ia mempertanyakan penyebab harga ampermeter yang dijual kontraktor ke warga naik sampai �ga kali lipat. (infojambi.com)

WANITA&

EDISI 12 MARET 2013

15

Novita Syahfiahty :

RAMAH, murah senyum dan ceplas-ceplos, tapi santun. Itu kira-kira kesan pertama kali, ketika menyapa dara manis yang satu ini. Namanya Novita Syahfiahty (21), mahasiswi S1 jurusan keperawatan di SekolahTinggi Ilmu Keperawatan Baiturrahim (S�kba) Jambi. Ditemui usai mendonorkan darahnya, Novita —panggilan akrabnya— mengatakan, awalnya ragu-ragu dan tak percaya kalau dirinya bisa melakukan donor darah. “Baru lihat jarumnya saja sudah takut, apalagi donor. Jarumnya lebih besar dibanding jarum suntik biasa. Tapi Alhamdulillah, dengan penuh percaya diri, setelah diperiksa

dan cek kesehatan, ternyata menurut petugas PMI saya memenuhi syarat untuk donor darah,” papar Novita. Gadis cantik alumni SMA Negeri 9 Jambi ini mengaku sejak kecil takut dengan jarum suntik. Tapi, setelah masuk sekolah kesehatan, ia berani sendiri. Malahan, hari-hari sekarang ini sudah terbiasa dengan yang namanya alatalat kesehatan. “Ya, sedikit-sedikit, sudah bisa la nyun�k,” ujarnya seraya tersenyum malu. Novita baru kali pertama menyumbangkan darahnya untuk kepen�ngan kemanusiaan. Meski demikian, putri pasangan Bambang Santoso

BBGRM dan HKG PKK Harus Bermanfaat INFOJAMBI KORAN — Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj Yusniana Hasan Basri, minta agar kegiatan Bulan Bhak� Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke41, di Dusun Sungai Mengkuang, Rimbo Tengah, Bungo, awal Mei mendatang, harus langsung menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Yusniana pada rapat koordinasi BBGRM dan HKG PKK ke-41 Tingkat Provinsi Jambi. Rapat dilaksanakan Jumat (8/3/2013) di rumah dinas Gubernur Jambi. Rapat dihadiri Sekda Provinsi Jambi, Ir H Syahrasaddin M.Si dan para kepala SKPD terkait. BBGRM dan HKG ke-41 mengusung tema “Bangkitkan Semangat Gotong Royong Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Menuju Jambi Emas 2015”. Tujuannya meningkatkan sinergitas dan kemitraan antara pemerintah dan TP PKK. “BBGRM dan HKG PKK akan dilombakan di �ngkat nasional. Saya harap kita bekerjasama menyukseskannya. PKK harus ikut terlibat bekerja sebagai mitra pemerintah, seperti dinas kesehatan Pokja V. Saya minta PKK dan dinkes turun ke lapangan menggerakkan kembali posyandu,” ujar isteri Gubernur Jambi itu. Kepada dinas pendidikan, Yusniana minta dilakukan pendataan PAUD dan TK yang ada di Bungo dan untuk Hj Yusniana Hasan Basri penyuluhan hukum bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Untuk program perikanan, dinas perikanan harus melihat dan mendata jumlah kolam yang ada. Petani ikan harus dibantu dan dibina serta didampingi, agar program dapat benar-benar meningkatkan kehidupan masyarakat. Publikasi juga harus benarbenar dikoordinir dengan baik sehingga masyarakat tahu. Sekda Syahrasaddin berharap kegiatan ru�n se�ap tahun itu dijadwalkan dengan baik. BBGRM dan HKG ke-41 ini akan diisi dengan beberapa kegiatan, diantaranya penyuluhan pertanian, pemberian bantuan bibit tanaman dan ikan, penyuluhan dampak KDRT, penyuluhan internet sehat, pameran industri dan pasar rakyat. Semua kegiatan melibatkan instansi pemerintah. (infojambi.com)

dan Supriya� ini ternyata memiliki sosial cukup �nggi. Sedari kecil ia suka membantu teman-temannya. Jiwa sosial pun semakin tertanam hingga ia mengenyam pendidikan di STIKBA. “Se�ap orang pas� butuh bantuan dan uluran tangan. Kepedulian kita memberi pelayanan kesehatan, tentu �dak semua orang yang mampu memberikan yang terbaik pada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan,” kata Novita. Tindakan sosial kemanusiaan itu, termasuk menyumbangkan darah seper� yang dilakukan Novita bersama teman-temannya pada kegiatan donor darah yang digelar RSU Baiturrahim, bekerjasama dengan UDD PMI Kota Jambi, di lobi RSU Baiturrahim, belum lama ini. “Saya ingin berbagi dengan sesama dan berguna bagi orang banyak. Itu yang memo�vasi saya melakukan donor darah,” ungkap mahasiswa semester VII ini. Bagi Novita, bekal pengetahuan dan ilmu kesehatan yang diperolehnya di bangku kuliah, akan membuat semakin percaya

diri dalam memberi pertolongan kepada orang lain, tanpa membedakan orangnya. Lebih dari itu, donor darah dianggap perbuatan mulia, karena ada nilai ibadahnya. “Mudah-mudahan tiga bulan mendatang saya donor lagi. Golongan darah saya O. Rekan-rekan yang belum pernah mendonorkan darahnya, ayo coba. Jangan takut, karena darah yang diambil

350 cc itu �dak akan mengurangi volume darah dalam tubuh kita,” ajak calon sarjana keperawatan yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata (kukerta) di Kabupaten Batanghari. Menurut warga Jl Prabu Siliwangi RT 24, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, ini donor darah justeru membuat tubuh bertambah sehat. (asrori)

Cek 7 Tanda Positif Hamil

INFOJAMBI KORAN — Hamil atau �dak? Sangat mudah mengetahuinya jika Anda memeriksakan diri ke dokter. Tapi apa mungkin Anda harus sering-sering ke dokter hanya untuk mengetahuinya? Sebaiknya kenali tanda-tanda kehamilan berikut ini sebelum Anda memutuskan untuk pergi ke dokter, seper� dilansir oleh Health Me Up (05/01).

1. Kram Tanda pertama setelah beberapa hari kehamilan adalah kram. Tanda ini terjadi ketika sel telur yang dibuahi menempel pada dinding uterus. Kram bisa terjadi enam sampai 12 hari setelah sel telur dibuahi. Kram yang dirasakan hampir sama dengan kram yang terjadi ke�ka menstruasi, sehingga jangan sampai tertipu. Rasa kram ini �dak berbahaya, namun jika Anda merasakan sensasi terbakar atau bau tak sedap, segera temui dokter. 2. Melewatkan menstruasi Hal yang pasti dialami wanita hamil adalah tak terjadi menstruasi. Jika menstruasi Anda bisanya teratur, namun kali ini �dak terjadi, kemungkinan Anda sedang hamil. Menstruasi berhenti karena tubuh Anda mu-

lai memproduksi progesteron untuk melindungi janin. Ke�ka tubuh mulai menggunakan progesteron, menstruasi pun berhen�.

3. Perubahan payudara Ketika hamil payudara akan menunjukkan beberapa perubahan, terutama jika Anda hamil untuk pertama kalinya. Perubahan yang terjadi bisa dilihat dari kelembutan payudara. Payudara juga akan terlihat lebih besar, dan puting akan berubah warna menjadi lebih gelap. 4. Sering buang air kecil Lebih sering buang air kecil dan sering terbangun di malam hari untuk pipis adalah salah satu pertanda bahwa Anda sedang hamil. 5. Morning sick Ini adalah gejala paling populer yang dialami oleh ibu hamil. Ini bisa terjadi bahkan dalam hitungan hari kehamilan. Rasa mual dan morning sick yang terjadi saat hamil dipengaruhi oleh hormon yang memperlambat sistem pencernaan. Perut menjadi lebih lama mengolah dan mengosongkan lambung. Efeknya, Anda akan sering memuntahkan makanan.

6. Perubahan mood Perubahan hormon pada wanita hamil akan mempengaruhi mood. Hal ini membuat emosi wanita menjadi labil. Bahkan cerita drama yang biasa saja bisa membuat wanita hamil tersedusedu ketika emosinya sedang kacau.

7. Tes kehamilan Meski ini bukan gejala atau tanda, namun jika A n d a ta k yakin dengan gejala yang dialami, tes kehamilan bisa membantu memperjelas semuanya. Testpack sederhana biasanya tersedia di apotek dan bisa dengan mudah didapatkan. A n d a hanya membutuhkan

contoh urin dan menunggu hasilnya. Tanda-tanda di atas bisa menjadi acuan bagi Anda untuk mengetahui kehamilan tanda harus sering mengunjungi dokter. Ke�ka kehamilan sudah bisa dipastikan, saatnya untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. (merdeka.com)

EDISI 12 MARET 2013

16

“Walikota Jambi Auto Show”

Kontes Mobil

Terbesar di Nusantara INFOJAMBI KORAN — Delapan puluhan unit mobil hasil modifikasi dari berbagai jenis dan merk mengiku� kegiatan “Walikota Jambi Auto Show 2013”, di pelataran parkir Gedung Olah Raga (GOR) Kota Baru, Kota Jambi, belum lama ini.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, 2 – 3 Maret 2013, dibuka langsung oleh Walikota Jambi, HR Bambang Priyanto. Walikota Jambi menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan semacam itu. Menurut Walikota, kegiatan kontes

mobil tersebut sangat bermanfaat sebagai wadah menyalurkan krea�vitas kawula muda yang punya hobby dan ketrampilan modifikasi body kendaraan dengan beragam asesoris/bentuk atau gaya. Ketua panitia penyelenggara, Jefry Amas, melaporkan, “Walikota Jambi Auto Show”

diikuti 80-an peserta dari seluruh Indonesia. Awalnya jumlah pendaftar mencapai seratus orang lebih, namun karena beberapa hal ada yang membatalkan keikut-sertaannya. Jefry mengungkapkan, kegiatan kontes mobil di Kota Jambi itu merupakan acara

terbesar dibanding kegiatan sejenis sebelumnya di tempat lain. Pani�a menyediakan satu unit mobil KIA sebagai hadiah utama untuk pemenang satu. Selama acara peserta dihibur oleh dua grup band, Segydog dari Yogjakarta, dan Fikyshoe dari Jakarta. (society/tasman)

Pemkot Jambi Khitan 56 Anak INFOJAMBI KORAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jambi mengkhitan 56 orang anak secara gra�s. Kegiatan bhak� sosial ini terselenggara bekerjasama dengan masyarakat RT 24 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan. Selain khitanan massal, dilaksanakan pula pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada warga. Juga diberikan secara gra�s. Acara tersebut dibuka dan disaksikan oleh Sekda Kota Jambi, Ir Daru Pratomo. Walikota Jambi diwakili Sekda Kota Jambi, Ir Daru Pratomo, mengatakan, khitanan dan pelayan kesehatan gratis merupakan program yang sudah lama digalakkan oleh Walikota HR Bambang Priyanto. “Kegiatan seperti ini sudah kerap diadakan, ke�ka Pak Bambang masih sering membuka praktek dokternya sebelum menjadi walikota,” ujar Sekda Daru yang menegaskan �dak ada intrik apapun di balik kegiatan bhak� sosial tersebut. Menurut Sekda, kegiatan tersebut diadakan dengan ikhlas untuk membantu warga. Khusus kepada anakanak yang dikhitan, Sekda berharap mereka menjadi anak-anak yang sholeh. Ketua Panitia Penyeleng-

gara Bhak� Sosial, Syafuan, melaporkan, khitanan massal diiku� oleh 56 orang anak dari keluarga �dak mampu yang bersekolah di sepuluh SD se-Kecamatan Jambi

Selatan. Anak-anak yang dikhitan juga diberi hadiah berupa selembar kain sarung dan baju koko. (society/tasman)

17

EDISI 12 MARET 2013

OLAHRAGA

Zumi Zola Meriahkan Dekan FE Cup 2013

INFOJAMBI KORAN — Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola, ikut memeriahkan turnamen bolabasket ber�tel Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Cup 2013. Zumi melakoni pertandingan eksebisi melawan tim FE Unja selection yang dikomandoi Dekan FE Unja, Prof. Syamsurijal Tan. Pertandingan eksebisi tersebut dihelat di GOR Kotabaru, Kota Jambi, Rabu (6/3) kemarin. Zumi yang mengenakan baju basket biru, tampil memukau. Penonton yang memadati GOR Kotabaru dibuat histeris, sedikit diwarnai gelak tawa. Sayang, tim Zumi harus mengakui keunggulan �m FE Selec�on. “Kehadiran Zumi Zola ini menjadi daya tarik pada acara pembukaan

turnamen yang akan digelar selama empat hari ini, mulai tanggal 6 sampai 10 Maret,” ujar Ketua Pelaksana Dekan FE Cup 2013, Exsa Marta, kepada InfoJambi Koran. Exsa menambahkan, turnamen bolabasket antar mahasiswa dan pelajar ini merupakan agenda tahunan BEM FE Unja. Untuk tahun 2013, Dekan FE Cup diiku� 40 �m basket, dibagi dalam �ga kategori. 10 �m kategori mahasiswa, 21 �m kategori pelajar putra dan 9 �m kategori pelajar putri. “Tim-tim yang ikut serta tidak hanya berasal dari Kota Jambi saja, namun ada satu �m dari daerah, yakni �m Unja Kampus Kualatungkal,” tambah Exsa. Sistem pertandingannya, lanjut pria bertubuh jangkung ini, kate-

gori mahasiswa menggunakan sistem grup, juara �ap-�ap grup akan lolos ke babak semifinal ditambah satu �m runerup terbaik. Untuk kagetori pelajar baik putra maupun putri memakai sistem gugur. “Nantinya kategori mahasiswa akan memperebutkan piala bergilir Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi,” pungkasnya. Sementara Dekan Fakultas Ekonomi, Prof. Syamsurijal Tan, menyambut baik perhelatan turnamen basket antar mahasiswa dan pelajar ini. Menurut pria kelahiran Kerinci ini, selaku dekan, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas �ap tahunnya oleh BEM FE Unja. (izwan sholimin)

Persisko Bisa Jadi Teladan Klub di Indonesia

PERSISKO Tanjung Jabung Barat bisa menjadi proyek percontohan bahwa klub bisa diurus dengan sedikit orang saja. Klub yang musim ini bermarkas di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjabbar) itu bisa beroperasi meski hanya diurus oleh �ga orang. Lukman Aima, Ketua Umum Persisko, hanya dibantu serius oleh Taufik, bendahara dan Yusran, pela�h merangkap direktur

PERSISKO merupakan sebuah perserikatan yang didukung perkumpulan sepak bola berada di wilayah administrasi Kabupaten Sorolangun-Bangko atau Sarko. Dalam perjalanannya,klub ini eksis sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Provinsi Jambi,meski tak sempat mengecap atmosfir Divisi Utama Perserikatan. Seiring dengan perubahan sistem kompetisi, ketika PSSI

utama. Sejak menerima pinangan Pemkab Tanjabbar, Persisko pun dimanejeri oleh Arif Munandar, yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tanjabbar. Meski hanya diurus oleh tiga orang, Persisko, yang dulu bermarkas di Bangko, Jambi, mampu melewati kompetisi Divisi Dua, lalu Divisi Satu, hingga kini masuk Divisi Utama PT LI. Pada awal berdirinya tahun 1960,

menyatukan galatama dan perserikatan, Persisko tetap bertahan dan menjadi klub. Meski secara organisasi, terdapat sejumlah klub kecil yang menjadi kekuatan dasar bagi klub. Gelombang reformasi dan efouria otonomi daerah, secara tidak langsung turut berimbas pada eksistensi Persisko. Pemekaran kabupaten Sarko menjadi Sorolangun dan Merangin, tak

ayal membuat Persisko terpuruk dalam kilas arsip sejarah sepak bola di kedua kabupaten yang dimekarkan. Karena kedua pemerintah kabupaten mendirikan klub baru, sebagai interpretasi dan eksistensi sepak bola lokal mereka di pentas nasional. Hingga tahun 2006, para mantan pemain Persisko dmotori oleh H Lukman Aima dan kawan-kawan merasa priha�n atas kenyataan pahit yang harus dialami klub yang sempat menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini, khususnya di Sorolangun-Bangko. Merasa turut bertanggungjawab atas kelangsungan klub yang sempat membesarkan namanya sebagai pemain bola, nama Persisko Bangko diangkat dari puing-puing arsip sepak bola melalui Pengcab PSSI Merangin. Tahun 2006 juga menjadi langkah awal Persisko Bangko kembali berkiprah di pentas sepak bola nasional. Secara bertahap namun pasti, klub ini terus mengejar prestasi tanpa melupakan akar pembinaan melalui SSB, mulai dari Divisi III Liga Indonesia Persisko bangko terus merangkak, meski hanya digawangi oleh H Lukman Aima dan Yusra. Ke�ka memasuki musim kompe-

�si 2011-2012, Persisko Bangko mampu menembus delapan besar, dan harus melakoni laga di Cilegon. Perjuangan keras yang diperlihatkan �m yang mengandalkan pemain lokal Merangin Bangko, sebagai pilar �m ternyata berhasil berapa pada posisi lima, ar�nya Persisko bangko berhak atas satu �ket promosi Divisi Utama Liga Indonesia. Pinangan Tanjabbar Sebagai klub professional, Persisko berhak untuk mengadakan kerjasama dan perikatan dengan pihak manapun, selagi usaha untuk mempertahankan eksistensi klub dalam atmosfir sepak bola nasional. Diatur dalam regulasi, sebuah klub harus memiliki homebase yang memenuhi persyaratan khusus mulai dari kelayakan stadion dan infrastruktur pendukung lainnya. Keharusan inilah yang membuat Bupa� Tanjung Jabung Barat H. Usman Ermulan terus melakukan pendekatan dengan pemilik Persisko yang sekaligus menjabat Ketua Umum klub, secara gencar. Seluruh fasilitas yang dibutuhkan

klub disediakan pemerintah kabupaten, asal Persisko bersedia menjadikan Tanjung Jabung Barat sebagai home base. Pinangan yang tak mampu ditampik H. Lukman Aima, beralasan demi kelangsungan klub, akhirnya pada tanggal 1 Desember 2012 klub resmi bernama Persisko Tanjung Jabung Barat. Seiring dengan penandatangan gentleman agreement (MOU) antara klub yang diwakili H. Lukman Aima sebagai Ketua Umum dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diwakili H. Usman Ermulan sebagai Bupa�. Terhitung 1 Desember 2012, Persiko telah resmi menjadi milik masyarakat Tanjung Jabung Barat. Tentunya sebagai klub professional, Persisko Tanjabbar �dak diperkenankan menggunakan dana APBD dalam melaksanakan kegiatannya. Disinilah peran PemerintahTanjabbar, untuk mengop�malkan seluruh potensi dunia usaha di wilayah administrasi untuk bersama-sama memajukan Persisko Tanjabbar sebagai IKON PEMBANGUNAN TANJABBAR. (persisko.com)

18

EDISI 12 MARET 2013

KERINCI & SUNGAI PENUH

Pelantikan Kades Ricuh

INFOJAMBI KORAN — Pelan�kan kepala desa (kades) Limau Manih, Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Junaidi, ricuh. Aksi keributan terjadi pada saat Bupa� Kerinci, H Murasman, melantik kades. Sejumlah wanita bersikeras menolak Junaidi dilan�k. Mereka adalah pendukung kades yang kalah dalam pemilihan. Ka b i d Pe m e r i n t a h a n D e s a BPMPPPD-KB Kerinci, Alminuddin, membenarkan adanya aksi penolakan itu. Sejumlah warga wanita bersikeras menolak pelantikan kades terpilih di desa mereka, lantaran �dak mengakui kekalahan keluarganya pada pilkades. “Mereka hanya ribut sedikit. Dengan suara agak keras mereka menentang pelantikan itu,” ujar Alminuddin. Alminuddin menilai masalah itu tak patut diributkan. Kondisi itu terjadi karena kesalah-fahaman dan biasa terjadi di masyarakat. Namun, bukan berarti masyarakat tidak punya hak protes. Jika memang ada kesalahan, masyarakat boleh saja menggugat secara hukum. “Kalau memang �dak menerima kekalahan, silahkan lanjutkan ke ranah hukum. Yang jelas secara

Camat Ngantor di Lapangan Bulutangkis

persyaratan dan administrasi pelan�kan Junaidi sebagai Kades Limau Manis sudah sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2007,” jelas Alminuddin. Alminuddin berharap persatuan dan kesatuan masyarakat tidak rusak gara-gara pilkades. Jangan sampai pesta demokrasi justeru

merusak hubungan antar masyarakat. Sebelumnya, ratusan masyarakat Desa Baru, Sungai Medang, Air Hangat Timur, Kerinci, berunjuk rasa ke kantor dan rumah dinas Bupa� Kerinci. Mereka mempertanyakan kepastian pelantikan kades yang baru saya terpilih. Massa juga mempertanyakan perbaikan jalan di Air Hangat Timur yang kerusakannya palih parah di Kerinci. Beberapa perwakilan massa akhirnya melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemkab Kerinci, di kantor bupati. Tidak puas di sana, seusai pertemuan massa kem-

bali berunjuk-rasa ke rumah dinas bupa�. Koordinator Aksi, Putra Mulyadi, mengaku sudah bertemu dengan Bupa� Kerinci, H Murasman, di rumah dinasnya. Bupa� menjanjikan pelan�kan kades dilakukan tanggal 10 Maret 2013. Kabag Humas Pemkab Kerinci, Azmal Fahdi, mengatakan, perwakilan warga sudah bertemu dengan Bupa� dan Kapolres serta beberapa pejabat pemkab. Warga menuntut agar calon kades yang kalah diangkat sebagai bendahara desa. Bupa� pun memper�mbangkan permintaan tersebut. (ardie wiranata)

INFOJAMBI KORAN — Camat Kotobaru, Kota Sungaipenuh, Eri Tasman, berkantor di gedung serbaguna, karena belum memiliki kantor yang permanen. Kecamatan Kotobaru sebelumnya bergabung dengan Kecamatan Pesisir Bukit. Selain belum punya kantor, Kecamatan Kotobaru mengalami kekurangan pegawai. Pihak kecamatan sudah mengajukan penambahan pegawai berstatus PNS ke Pemkot Sungaipenuh. Eri berkantor di Gedung Serbaguna yang biasa dipakai sebagai tempat bermain bulutangkis. Kenda� kondisi kurang nyaman, Eri tetap semangat bekerja layaknya seper� camat lainnya. Pelayanan terhadap warga enam desa di kecamatan tersebut tetap diberikan secara op�mal. “Walaupun dengan kondisi apa adanya saya tetap semangat. Begitu juga dengan pelayanan, semua pegawai memberi pelayanan terbaik bagi warga,” kata Eri. Kantor Kecamatan Kotobaru memiliki empat pejabat kasi dan dua pejabat kasubbag. Idealnya suatu kecamatan memiliki minimal enam orang PNS. Untuk mengisi kekurangan diberdayakan tenaga honorer untuk membantu pegawai lainnya. (feri hartanto)

AJB : Soal Asset Bukan Hal Sepele

Sungai Penuh Akan Punya Akademi Sepakbola INFOJAMBI KORAN — Pemerintah Kota Sungaipenuh bekerjasama dengan PT. Cassia Coop akan membentuk Akademi Sepakbola, guna mencari bibit pemain muda dibidang Sepakbola. Menurut Walikota Sungaipenuh, Asafri Jaya Bakri (AJB), akademi sepkabola ini akan membantu Kota Sungaipenuh dalam merekrut para pemain professional. “Menurut keterangan dari Cassia Coop, mereka akan mengupayakan pela�h dari luar negeri,” ujar AJB. General Manager PT. Cassia Coop, Adrian, mengatakan, rencana pembangunan Akademi Sepakbola sudah direncanakan jauh-jauh hari. Pihaknya akan mengupayakan pela�h dari luar negeri,

apalagi presiden PT. Cassia Coop adalah warga negara Belanda. “Beliau akan mengupayakan pela�h pada akademi sepakbola tersebut dari Belanda, karena beliau banyak kenalan para pemain dan pela�h di Timnas Belanda,” ujarnya lagi. Selain itu, pembentukan akademi sepakbola ini didukung oleh pembangunan stadion mini di se�ap kecamatan di Sungaipenuh yang saat ini sudah mulai dikerjakan. “Kalau di se�ap kecamatan sudah ada stadion mini, ini akan mendukung program untuk membuat akademi sepakbola. Dibantu pula dengan adanya stadion KONI Sungaipenuh,” jelasnya. (ardie wiranata)

INFOJAMBI KORAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Sungaipenuh mendesak Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menyelesaikan persoalan asset Kota Sungaipenuh, salah satunya adalah PDAM. “Permasalahan asset merupakan masalah yang tidak bisa dianggap sepele,” ujar Walikota Sungiapenuh, H. Asafri Jaya Bakri (AJB). Menurut AJB, saat ini tim asset Kota Sungaipenuh dan Kabupaten Kerinci tengah melakukan Studi banding ke daerah-daerah yang telah terlebih dahulu dimekarkan di Indonesia. Sementara Kepala Bappeda Kota Sungaipenuh, Fitra Helmi, men-

gatakan, program pembangunan dalam wiliyah Kota Sungaipenuh, khususnya infrastruktur belum bisa berjalan maksimal, karena masih banyak asset yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungaipenuh.

“Kami belum bisa maksimalkan program dibidang infrastruktur, kerena masih banyak asset yang belum diserahkan, sehingga, kegiatan pembangunan masih pola tambal silam,” ujarnya. (feri hartanto)

Kerinci Hanya Punya Empat PJTKI Legal

INFOJAMBI KORAN — Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, Hasferi Akmal, mengatakan, di Kerinci hanya ada empat Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). “Perusahaan yang sah ada empat dari 12 perusahaan yang terdaftar di Dinsosnakertran Kerinci. Untuk delapan perusa-

haan lainnya belum mendapat konfirmasi,” terang Hasferi. Hasferi mengatakan, untuk mempermudah para calon TKI, pihaknya membuka informasi secara online. Tujuannya untuk mempermudah para calon tenaga kerja mengakses informasi terkait tenaga kerja. “Untuk mempermudah warga, kami membuka sistem online,

sehingga para tenaga kerja dengan mudah melihat langsung informasi,” tukas Hasferi. Sejauh ini TKI asal Kerinci tidak mengalami kendala di lapangan. Jika ada kendala, bisa langsung melapor ke PJTKI yang memberangkatkan mereka. TKI asal Kerinci masih aman-aman saja. (feri hartanto)

SAROLANGUN & MERANGIN

EDISI 12 MARET 2013

19

HBA Dibajak, Demokrat Gusar

INFOJAMBI KORAN — Photo Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Hasan Basri Agus (HBA) terpampang pada baliho salah satu kandidat calon bupa� dan calon wakil bupa� Merangin, Haris-Khafid (HARKAD). Kejanggalan sagat jelas karena publik mengetahui partai belambang bintang mercy itu bukanlah mendukung pasangan calon nomor urut empat, melainkan mengusung pasangan incumbent Nalim-Salam (NASA). HARKAD sendiri dalam pilkada Merangin didukung beberapa partai yakni, Golkar, PDIP, PKS, Gerindra, PPI, PNI Marhaens, Pelopor, PDK, PKN, Merdeka, PKNU dan PPD. Munculnya baleho kandidat bergambar guberbur Jambi itu meman�k kecaman dari kader Partai Demokrat Merangin. Apalagi ketua DPD Demokrat Jambi itu memakai baju biasa warna merah, bukan memakai pakaian warna kebesaran PD yang warnanya biru. Munculnya baliho di ‘Posko Kemenangan Harkad’ ini terpasang jelas diberbagai ��k. Salah satunya terpasang di Posko

Pemenangan Harkad yang bertempat di Pasar Baru Bangko. Kader Demokrat Merangin terhenyak dan sangat menyayangkan hal itu. Beredarnya baliho HARKAD yang sengaja menempelkan photo HBA juga disayangkan Ketua Devisi Organisasi DPD Demokrat Jambi, Tarmizi. “Saya sangat menyayangkan hal itu, dan ini akan dilaporkan segera ke Ketua Demokrat Jambi, HBA. Saya rasa beliau juga belum mengetahui hal ini, tapi Direktur Ekseku�f Demokrat sudah tahu,” katanya Jumat (8/3/2013). Menurut Tarmizi, HBA saat ini adalah Ketua Demokrat dan �dak mungkin beliau tampil menggunakan ‘warna’ lain. Secara resmi HBA-lah yang mengusulkan rekomendasi ke Demokrat Pusat agar DPD Demokrat Jambi mendukung Nalim-Salam di Pilkada Merangin. “Tapi kalau photo itu, apakah itu benar, sebab namanya photo bisa saja kan teknologi. HBA �dak mendukung Haris tapi mendukung H Nalim,” jelas Tarmizi.

Disnak Sarolangun Kebanjiran Job INFOJAMBI KORAN — Pada tahun 2013 pemerintah pusat melalui dana APBN mengalokasikan kegiatan pengembangan bidang peternakan di Kabupaten Sarolangun. “Pada tahun ini, kami banyak mendapatkan bantuan program peternakan dari pemerintah pusat, bantuan tersebut diantaranya bantuan bibit, pakan dan lainnya,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Sarolangun melalui Kepala Bidang Peternakan Amrijal SP, belum lama ini. Bantuan pemerintah pusat tersebut yakni pengembangan kawasan sapi potong , pengembangan kawasan kerbau, pengembangan pejantan pemanek sapi potong, dan pejantan pemanek kerbau. “Kemudian ada juga program bantuan dari pemerintah pusat berupa pengintegrasian ternak tanaman, program integrasi ternak unggas, pengembangan UPP unggas, penguatan

sapi/kerbau betina bunting, pembangunan sarana fasilitas pengolahan limbah,” ujarnya. Bantuan kegiatan akan langsung diserahkan kepada para petani melalui kelompok. Kemudian melalui dana APBD 2013 Kabupaten pihaknya akan memberikan pelatihan kepada para petani tentang cara pemeliharaan ternak yang baik sehingga mampu mendongkrak ekonomi para peternak itu sendiri. Dengan banyaknya bantuan dari pemerintah pusat serta diimbangin dana APBD melalui kegiatan pelatihan, diharapkan akan meningkatkan populasi ternak di Sarolangun dalam mendukung program swasembada ternak secara nasional. Menurut Amrijal, berdasarkan data sementara Dinas Perikanan dan Peternakan, populasi ternak di Sarolangun mencapai 1500 ekor terdiri dari 7000 ekor sapi dan 8000 ekor kerbau. (rudy ichwan)

Secara poli�k, keberadaan gambar HBA dikandidat lain juga �dak boleh dan �dak sesuai dengan e�ka poli�k. Apalagi seolah-olah HBA menyodorkan jari empat mendukung yang lain. “Kader Demokrat jangan terpengaruh, bisa saja ini unsur untuk memecah belah kekuatan De-

mokrat, saya akan segera laporkan dan ada apa dengan hal ini,” tegas Tarmizi. Sementara Wakil Ketua DPC Demokrat Merangin Asa’ari El Wakas menegaskan, sebagai kader Demokrat dirinya menyayangkan adanya photo Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi pada baliho yang

dipajang disalah satu baleho kandidat lain yang bukan didukung oleh Demokrat. “Kami sangat menyayangkan adanya photo ketua Demokrat pakai baju merah sedangkan demokratkan Biru,” kata Asa’ari. Apalagi, Demokrat sudah resmi mendukung Ketua DPC Demokrat Merangin (NASA). Sebagai kader Demokrat, dia berharap Ketua DPD Demokrat Jambi memberikan keterangan jelas atas kejadian tersebut. “Kan Demokrat dukung NASA, jadi sebagai kader kami berharap ada penjelasan dari DPD Demokrat Jambi, terlepas keberadaan baliho tersebut seizin atau tidak oleh pak HBA,” tukasnya. Sementara Al Haris menyatakan bahwa dukungan dari HBA secara pribadi adalah biasa saja. Dan diakuinya baliho tesebut terdapat di Posko Keluarga bukan Posko Pemenangan. “Kalau secara pribadi saya rasa sah-sah saja, tapi kalau photo tersebut terdapat di Posko Pemenangan, itu salah besar, nan� saya instruksikan �m untuk tarik baliho tersebut, HBA adalah Ketua Demokrat, bukan berbaju merah,” ujar Al Haris didampingi Cawabub Khafid Moein usai menyampaikan visi dan misi di gedung DPRD Merangin. (infojambi.com)

Pemkab Sarolangun Buka Jalan Panti - Sekamis

INFOJAMBI KORAN — Dinas pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sarolangun mengalokasikan anggaran APBD sebesar 9 milyar rupiah untuk pembukaan akses jalan dari Desa Pan� menuju Desa Sekamis. “Dalam tahun 2013 akses jalan dari Desa Panti menuju Desa Sekamis akan segera dibuka, dengan target pembukaan jalan sampai dengan pengerasan,” jelas

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Sarolangun, Arif Hamdani, belum lama ini. Arief menambahkan pajang jalan yang akan dibuka sepanjang 25 Kilometer. Pembangunan jalan itu memperpendek akses jalan menju Kecamatan Batang Asai dari Kota Sarolangun, serta mengurangi beban jalan provinsi. Arief mengatakan, pekerjaan tersebut masih dalam proses

perencanaan dan kemudian ditenderkan. “ Saya berharap pada awal bulan Juli , pekerjaan bisa dimulai,” tambah Arief. Sesuai instruksi Bupati Sarolangun H Cek Endra, pekerjaan proyek diupayakan secepatnya, agar �dak terjadi lagi keterlambatan seper� terjadi pada proyek tahun sebelumnya. (rudy ichwan)

INFOJAMBI KORAN — Menyikapi laporan masyarakat soal minimnya tenaga guru di sekolah-sekolah yang jaraknya jauh dari ibukota kecamatan, seper� di Mandiangin bagian dalam, Bupa� Sarolangun, H Cek Endra memberi peringatan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sarolangun. Cek Endra memberi batas waktu pada Disdik hingga akhir Maret 2013 tidak ada lagi guru menumpuk di ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten. Minimnya guru yang mengajar di daerah pelosok harus dijawab oleh Disdik dengan menyesuiakan penempatan tugas guru. “Saya tantang Disdik. Kalau masih enggan memindahkan guru yang menumpuk, �dak ada kata lain, saya akan memindahkan pejabat disdik dari jabatannya,

karena dianggap tidak mendukung peningkatan mutu pendidikan,” tegas Bupa�. Cek Endra menjelaskan, tupkosi sebagai pihak yang menjalankan roda pendidikan di Kabupaten Sarolangun harus berpikir posi�f untuk memajukan pendidikan masyarakat dan mesti bersikap pro-rakyat. “Disdik jangan terlalu berlebihan, sehingga roda pendidikan

di daerah yang jauh jadi lumpuh dengan kekosongan guru. Itu �dak benar,” tandas Bupa�. Kabid PMPTK Disdik Sarolangun, M Nasri, menjelaskan, Disdik akan mengevaluasi soal penempatan guru. Ia minta guru yang pindah nan� �dak berkecil ha�. “Kami berjanji akan melakukan pemerataan guru, terutama di Mandiangin,” ujar Nasri. (rudy ichwan)

Cek Endra Peringatkan Disdik

BUNGO & TEBO

EDISI 12 MARET 2013

20

Warga Limbur Ingin Kabur

INFOJAMBI KORAN - Warga Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, mengancam ingin pindah menjadi bagian dari wilayah administra�f Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Ancaman itu agaknya bukan gertak sambal. Terbukti, awal Maret lalu, sekitar 35 orang perwakilan yang mengatas-namakan perwakilan dari warga Limbur Lubuk Mengkuang, datang langsung menemui Bupati Darmasraya, menyampaikan keinginan itu. Dalam perwakilan itu ada beberapa Rio (kepala desa), tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Ketua Asosiasi Rio Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Syafwan Idris, mengakui kedatan-

gan mereka ke Kantor Bupati Darmasraya, menyampaikan niat ingin menjadi penduduk Darmasraya. Syafwan mengungkapkan, kedatangan mereka itu sekaligus menunjukkan bentuk rasa kecewa terhadap Pemkab Bungo yang dinilai memperhatikan Limbur Lubuk Mengkuang. Masyarakat sudah bermusyawarah dan bertekad ingin ramai-ramai pindah ke Darmasraya. “Keinginan itu sudah disampaikan pada Bupa� Darmasraya. Beliau menerima kami dengan baik, meski kami datang tanpa diundang. Kami juga menyampaikan apa yang membuat kekecewaan warga terhadap Pemda Bungo,” ujar Syafwan.

Peluang pindah itu memang masih jauh, namun bukan berar� �dak mungkin. Sebagai bentuk keseriusan, sejak awal Maret 2013 seluruh Rio, BPD dan ketua RT se-Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang tidak lagi melaksanakan tugasnya. Aksi protes tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh warga Limbur Lubuk Mengkuang. Warga pun kembali melanjutkan hasil kesepakatan yang dibuat sebelumnya, menyegel Kantor Camat Limbur. Menanggapi masalah itu, Ketua DPRD Bungo, M Mahilli HM, minta pada warga Limbur Lubuk Mengkuang agar �dak ber�ndak gegabah. Menurutnya, untuk pindah daerah �dak semudah

Pinjam Uang Pakai Sertifikat Orang INFOJAMBI KORAN - Erni Sophia Aprida, oknum PNS staf kantor Kelurahan Tebing Tinggi, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dinyatakan bersalah menggelapkan ser�fikat tanah milik H Lukman. Pasca keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), 23 Juli 2012, Kejaksaan Negeri Muara Tebo melakukan eksekusi, Kamis (7/3/2013). Eksekusi dilakukan setelah Erni �ga kali �dak memenuhi panggilan resmi jaksa. Pihak kejaksaan dipimpin Kasi Pidum, Efendri Eka, dibantu sejumlah anggota polisi, langsung

mengeksekusi Erni. Saat dieksekusi, Erni sempat mengelak, bahkan nyaris kabur, namun berhasil digagalkan. Ia lantas dibawa ke LP Klas II Muara Tebo. Kajari Muara Tebo melalui Kasi Pidum, Efendri Eka, menyatakan, dalam putusan kasasi MA Erni dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman empat bulan kurungan. Upaya hukum dilakukan agar Erni menjalani hukuman sesuai putusan kasasi, tapi dia �dak mengindahkannya. Pihak kejaksaan hanya menjalankan perintah. Sebe-

lum surat resmi dilayangkan, dilakukan pengitungan secara persuasif. Surat panggilan pertama disampaikan 3 Juli 2012. Surat panggilan kedua pada 13 September 2012. Surat panggilan ke�ga 15 Oktober 2012. Namun ke�ga surat panggilan itu �dak ditanggapi. Kasus penggelapan sertifikat tanah itu terjadi tahun 2008. Saat itu Lukman sebagai pemilik ser�fikat tanah meminjamkan ser�fikat pada menantunya, Rahman Yulis, untuk dijadikan jaminan pinjaman uang ke Bank Jambi sebesar Rp 20 juta. Rahman Yulis minta tolong pada Erni untuk mengurus pinjaman itu, dengan jaminan ser�fikat tanah milik H Lukman. Tak disangka, pada saat proses peminjaman, ternyata Erni hanya menyerahkan photo copy sertifikat tanah saja ke bank, namun pinjaman itu bisa cair. Sementara ser�fikat yang asli dipakai Erni untuk mengajukan pinjaman pribadinya ke bank lain. Ser�fikat asli milik H Lukman itu digadaikan Erni tanpa sepengetahuan pemiliknya. (infojambi.com)

membalikkan telapak tangan. “Saya minta warga Limbur bersabar. Dari segi pembangunan fisik, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang �dak ter�nggal dari kecamatan lain,” ujar Mahilli, di kantornya, beberapa waktu lalu. Menurut Mahili, banyak fasilitas umum dibangun di Limbur, seper� jembatan, sekolah dan jalan. Ia juga minta pada Pemkab Bungo agar segera mengambil langkah tegas terhadap persoalan itu supaya �dak meluas. Mahili menyarankan pada Bupati Bungo, H Sudirman Zaini, agar memanggil para Rio dan Camat Limbur bila masih ada pergerakan yang dilakukan warga Limbur. Bupati juga diminta segera memerintahkan aparat bagian pemerintahan turun ke Limbur. Menyikapi persoalan itu, Bupati Bungo, H Sudirman Zaini, malah menganggap tindakan warga Limbur tersebut hanya manuver agar Pemkab Bungo dinilai buruk di mata masyarakat. Warga dianggap ingin mengkambing-hitamkan pemda. “Pindah wilayah itu �dak gampang. Mereka hanya ingin mengkambing-hitamkan Pemkab Bungo,” ujar Sudirman, pada wartawan, di ruang kerjanya, belum lama ini. Menurut Bupa�, masalah tersebut dipicu oleh terlambatnya listrik masuk ke Limbur. Padahal, keterlambatan itu terjadi justeru akibat ulah tujuh Rio yang melakukan intervensi ke PLN Jambi. Para Rio menuntut agar pemasangan listrik di Limbur dikerjakan oleh CV Eka Jaya. Lantaran pemasangan listrik di Limbur adalah proyek pemerintah pusat, pihak PLN Jambi akhirnya membatalkan proyek itu. Soalnya, sebelumnya sudah ada kontraktor yang ditunjuk, sehingga PLN Jambi �dak berani. “Kalau �dak ada intervensi, sekarang sudah selesai. Proyek listrik di Limbur berbarengan dengan di Rimbo Tengah. Di sana sudah selesai karena �dak ada intervensi,” tandas Sudirman didampingi Asisten I, Tobroni Yusuf, dan Kabag Humas, Asri Irianto. Bupa� menjelaskan, pemasangan jaringan listrik di Limbur merupakan proyek Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan PLN. Tendernya dilakukan di Jakarta, dan perencanaannya dilakukan pada 2012. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, dilakukanlah perundingan. Hasilnya para Rio setuju mencabut suratnya ke PLN. Dengan bantuan Pemkab Bungo akhirnya proyek jaringan listrik di Limbur dimasukkan kembali. Namun belakangan timbul lagi masalah baru. Ketika dilakukan sosialisasi agar warga melakukan penebangan pohon, ternyata �dak dituruti. Pihak PLN pun akhirnya membatalkan rencana tersebut. Untuk kembali memasukkan proyek itu dalam tahun ini, menurut Bupa�, amat kecil kemungkinannya. Paling banter baru pada tahun 2014 proyek tersebut bisa dianggarkan lagi. Persoalan inilah yang kurang difahami

oleh warga Limbur. Bupa� membantah tudingan bahwa Pemkab Bungo �dak memperha�kan warga Limbur. Dalam hal pembangunan semua daerah diperlakukan sama, �dak ada pilih kasih. Masyarakat Limbur kemudian sepakat bersabar menunggu hingga tahun depan. Mereka berjanji menuntaskan penebangan pohon pada jalur jaringan PLN, agar proses pemasangan �dak terganggu. Hal itu disepakat dalam rapat bersama perwakilan warga Limbur dengan Satuan Kerja Listrik Pedesaan (Satker Lisdes) Provinsi Jambi. Rapat dipimpin oleh Bupa� Bungo, Sudirman Zaini, di ruang pola Kantor Bupa� Bungo, Kamis (7/3/2013). Dalam rapat terungkap, penundaan pemasangan jaringan PLN ke Limbur �dak terlepas dari kelalaian Dinas ESDM Bungo �dak menyura� perusahaan yang l a h a n nya t e r ke n a jalur kabel batnya, PLN. Akit i d a k satupun pohon d i t e bang , s e -

H Sudirman Zaini

hingga pihak PLN membatalkan rencananya. “Kalau ditanya jawabnya beres terus. Apanya yang beres. Selesaikan ini sampai tuntas,” sungut Bupati pada aparat Dinas ESDM Bungo yang hadir rapat. Ada empat poin pen�ng yang dihasilkan dalam rapat, diantaranya warga wajib membersihkan tanaman tumbuh selebar 6 meter dari parit jalan pada jalur yang akan dialui jaringan PLN. Bulan September 2013 harus sudah tuntas. Poin lain, warga Limbur �dak boleh menunjuk pihak ke�ga dalam pembangunan jaringan listrik itu, karena tender proyek dilakukan di pusat secara transparan. Jaringan listrik akan dibangun mulai dari simpang TKA sampai Jamikaraya sepanjang sekitar 12 km. Mengenai banyaknya pohon milik perusahaan yang belum ditebang, camat diminta melakukan koordinasi dengan perusahaan. Poin terakhir, jika listrik sudah masuk nan�, pemasangan jaringan ke rumah-rumah tidak boleh melalui calo, tapi datang langsung ke kantor PLN Bungo. Hal itu untuk menghindari keluhan warga, karena calo mematok harga terlalu �nggi. Eriyanto, P2K Satker Lisdes Jambi mengungkapkan, pihaknya hanya membangun jaringan dan melakukan survey menggunakan GPS. Hasilnya diserahkan ke pusat untuk kemudian dipantau melalui satelit. (infojambi.com)

21

PROMO Belanja APBD Tanjabtim Pro Publik

EDISI 12 MARET 2013

INFOJAMBI KORAN — Bupa� Tanjung Jabung Timur (Tanjab�m), Zumi Zola Zulkifli, menegaskan bahwa Pemkab Tanjab�m terus berupaya menekan belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tidak lebih dari 40 persen dan terus memaksimalkan porsi belanja langsung yang pro publik. Pada tahun 2013, Pemkab Tanjabtim menekan belanja pegawai hingga 29 persen atau Rp 281 miliar dari total alokasi APBD sebesar Rp 948,7 miliar. Dibanding tahun anggaran sebelumnya, posisi belanja pegawai ini menyerap hingga 33 persen atau Rp 289,6 milliar dari total APBD Rp 861,8 miliar. Dengan ditekannya porsi belanja pegawai, komposisi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2013 dapat diminimalkan dengan porsi 34 persen dan memaksimalkan porsi belanja langsung sebesar 65 persen. “Kami akan lebih fokus pada program dan kegiatan pro publik dan meminimalisir kegiatan yang pro aparatur. Porsi 40 persen Belanja Tidak Langsung �dak bisa ditawar lagi,” jelas Zumi Zola di ruang kerjanya, belum lama ini. Penegasan itu dituangkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah) Tanjab�m tahun 2011 – 2016. Isinya menegaskan, Belanja Tidak Langsung diberikan kurang dari 40 persen dan belanja langsung harus lebih 60 persen.

NO 1

2

JENIS BELANJA Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja pegawai atau Belanja Tidak Langsung pada tahun 2011 hanya dipatok 38 persen, tahun 2012 sebesar 37 persen dan terus ditekan pada tahun 2013 sebesar 34 persen. Struktur belanja pegawai terdiri dari gaji pegawai dan tunjangan kesejahteraan daerah (TKD). Selain itu dana hibah dan bantuan sosial pun dipatok �dak lebih dari 1,5 persen per tahun atau Rp 5 miliar.

2010

2011

2012

2013

202.040.793.150

256.036.323.500

300.042.754.590

322.605.469.600

322.879.937.208

% BTL

27,79

34,75

38,35

37,43

34,03

Belanja Langsung (BL)

525.090.621.850

480.856.214.500

482.414.422.690

% BL

72,21

65,25

61,65

62,57

65,97

727.131.415.000

736.892.538.000

782.457.177.280

861.836.347.600

948.778.954.087

JUMLAH

Zumi Zola

2009

“Tanjab�m merupakan wilayah pemekaran, kondisi infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi masih menjadi perha�an serius. Belum lagi aspek lainnya, seper� kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa, porsi APBD yang pro rakyat mau tak mau harus lebih besar,” tegas Zumi Zola. Dengan porsi itu, Pemkab Tanjabtim

539.230.878.000

625.899.016.879

se�ap tahun mampu menyalurkan program kegiatan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 28,5 miliar per tahun, diperuntukan 93 desa/kelurahan. Rata-rata �ap desa mendapat dana ADD Rp 390 juta. “Itu rata-rata per desa. Se�ap desa porsinya �dak sama, minimal Rp 240 juta per tahun. Ada desa yang mendapat ADD hingga Rp 500 juta per tahun, tergantung kebutuhan dan kondisi desanya,” jelas Zumi Zola. Zumi Zola �dak menampik, dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, kucuran dana dari APBD provinsi dan pusat sangat dibutuhkan untuk menangani persoalanpersoalan yang ada di Tanjab�m, khususnya ketersediaan infrastruktur. “Misalnya jalan. Di sini ada jalan provinsi. Kita berharap provinsi ikut membantu meningkatkan akses jalan dan jembatan. Pemerintah pusat juga ikut, diantaranya melakukan pengembangan pelabuhan, dermaga dan lainnya,” harap Zumi Zola. Kebijakan Pemkab Tanjab�m dalam meningkatkan kualitas APBD dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya ada dorongan dari Kementerian Keuangan agar daerah membatasi balanja pegawai maksimal 40 persen dari APBD. Di sejumlah daerah ada yang membelanjakan 70 persen dari APBD. Berdasar data Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2012 belanja pegawai rata-rata memakan 42 persen dari APBD. Sedangkan belanja barang dan jasa sebesar 20 persen dan belanja modal 22 persen. Padahal, dalam RPJMN, pemerintah menargetkan belanja modal dalam APBD sebesar 29 persen pada tahun 2013 dan 30 persen pada 2014. (advertorial)

Wabup Apresiasi Pengalihan Pajak PBB P2

Ambo Tang

MUARASABAK — Wakil Bupati (Wabup) Tanjung Jabung Timur (Tanjab�m), Ambo Tang, memberi apresisasi dengan dialihkannya pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) menjadi pajak daerah, seiring berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Kami yakin latar belakang dialihkannya PBB P2 dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD yang bersumber dari sektor pajak,’’ kata Ambo Tang, pada pembukaan Sosialisasi Pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah, di aula Kantor Bupati Tanjabtim, belum lama ini. Menindaklanju� UU tersebut, Pemkab Tanjabtim membuat Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Khusus PBB P2 baru diterapkan di Tan-

jab�m pada 2014, sebagai batas akhir penerapan PBB P2 menjadi pajak daerah. Penerapan pelaksanaan PBB P2 pada batas akhir pengalihan dilaksanakan dengan beberapa per�mbangan, baik teknis maupun fiskal daerah. Per�mbangan tekhnis, terkait persiapan perangkat lunak dan keras pendukung, termasuk SDM. Sedangkan per�mbangan fiskal, lebih kepada besar penerimaan daerah yang diperoleh sebagai korelasi posi�f dengan diterapkannya PBB P2 menjadi pajak daerah. “Perbandingan antara target pajak terhutang dengan penerimaan DBH Pajak PBB belum signifikan,’’ kata Wabup. Target PBB sebesar Rp 1,6 miliar, sedangkan DBH PBB rata-rata yang diterima setiap tahun Rp 6,5 miliar, melipu� pemerataan, intensif over target dan biaya pemungutan PBB.

Walau demikian, Pemkab Tanjabtim op�mis PBB P2 merupakan sektor penerimaan PAD yang patut diperhitungkan, karena subjek PBB sifatnya umum, yakni orang atau badan yang secara nyata mempunyai, menguasai dan atau mendapat mafaat atas bumi dan atau bangunan. “Semakin maju dan berkembang suatu wilayah, nilai jual objek pajak atas tanah dan bangunan yang merupakan dasar perhitungan pengenaan pajak turut meningkat, sehingga terbuka peluang sangat besar bagi peningkatan penerimaan daerah dari sektor PBB P2,’’ ujar Ambo Tang.

Dampak posi�f lain dengan dilimpahkannya PBB P2 ke daerah, diantaranya memperpendek rentang birokrasi dalam proses perbaikan, mutasi, penghapusan dan penambahan data baru objek maupun subjek PBB terhadap penetapan SPPT PBB sektor perdesaan dan perkotaan. Selama ini pengambilan keputusan dilakukan oleh kantor wilayah di Sumatera Barat. Dengan menjadi pajak daerah, proses pengambilan keputusan akan lebih cepat, karena berada di kabupaten atau kota masing-masing. (advertorial)

22

EDISI 12 MARET 2013

BATANGHARI & MUARO JAMBI

KPUD Batanghari Bangun Gedung Tanpa IMB

INFOJAMBI KORAN — Bangunan gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Batanghari yang baru diresmikan diduga melanggar Perda No 2 Tahun 2009. Pada Bab XXIII pasal 58 ayat 4 tentang persyaratan teknis bangunan disebutkan, se�ap bangunan umum yang didirikan di tepi jalan sekurang-kurangnya 21 meter jarak dari jalan as. Sanksi terhadap pelanggaran itu, dalam Bab XXXIX pasal 77 cukup jelas. Se�ap orang dan badan yang melanggar ketentuan diancam pidana paling lama enam bulan penjara atau denda paling banyak Rp 50 juta. Dengan demikian, sudah jelas gedung KPUD Batanghari yang baru itu melanggar perda. Lucunya, tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), gedung itu sudah diresmikan. Padahal, untuk

melengkapi persyaratan IMB, syarat bangunan harus terpenuhi. Pelanggaran tersebut diketahui oleh Kepala Dinas Perkotaan Batanghari, Suaidi. Didampingi Kabid Pengembangan Perkotaan, Syahril, jika pelanggaran sudah pasti, IMB bangunan tidak bisa dikeluarkan. “Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, jika memang terbuk� melanggar, IMB-nya tidak akan kami keluarkan sebelum persyaratan terpenuhi,” tandas Suaidi pada infojambi, beberapa waktu lalu. Menurut Suaidi, blangko permohonan IMB gedung sudah diambil oleh pihak KPUD dan rekanan. Namun hingga gedung diresmikan permohonan belum disampaikan ke Dinas Perkotaan. Ia mengaku terkejut saat menerima undangan dari KPUD untuk menghadiri

peresmian gedung. “Dalam ha� saya bertanyatanya, kok KPUD bisa meresmikan gedung, padahal syaratnya belum lengkap,” ujar Suaidi yang mengaku pihaknya sudah mensosialisasikan ke seluruh pihak agar mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan. Kakan Satpol PP Batanghari, Ahmad Haryono, menyatakan siap mendukung apapun langkah yang akan diambil oleh Dinas Perkotaan terhadap gedung KPUD tersebut. Satpol PP siap melakukan pembongkaran jika diperintahkan. Hebatnya lagi, Sekretaris KPUD Batanghari, Sitorus, malah menganggap tidak ada masalah dengan berdirinya bangunan gedung KPUD yang tidak dilengkapi IMB itu. Menurutnya, dalam Buku Panduan Perda dikatakan, bangunan setidaknya berada 21 meter

dari badan jalan, bukan kaki jalan. “Kalau dari dinding gedung ke badan jalan lebih 21 meter. Tapi jika diukur dari pagar dan teras bangunan gedung, sudah jelas �dak sampai segitu,” kilah Sitorus yang balik menyalahkan lurah karena �dak mau menandatangani pengurusan IMB gedung KPUD. “Bagaimana mau ngurus IMB-nya sementara lurah �dak mau menandatangani suratnya. Sampai sekarang saya masih bingung dan �dak tahu apa alasan lurah enggan meneken surat itu,” tukas Sitorus. Bupati Batanghari, HA Fattah, kecewa dengan bangunan gedung KPUD yang melanggar aturan itu. Kabarnya, lurah dan warga sekitar gedung ada yang kurang setuju bangunan tersebut didirikan di sana. (raden suhur)

Dua Pejabat Batanghari Siap Dicopot

INFOJAMBI KORAN — Dua pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batanghari, H Sudirman dan Sopyan, menyatakan siap dicopot dari jabatannya. Sudirman yang menjabat Kasi Pencegahan, dan Sopyan yang menjabat Kasubbag Kepegawaian, dituding melanggar Permenkes Nomor 971/MENKES/PER/ XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan. Menurut Sudirman dan Sopyan, jabatan merupakan amanah yang harus diemban. Jika dianggap menyalahi aturan Permenkes, apapun keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan (Baperjakat) Batanghari �dak jadi masalah bagi mereka. “Kami dilantik oleh Bupa�, kalau kami menyalahi aturan, apapun keputusan Bupati dan Baperjakat, kami terima. Sekalipun ujung-ujungnya harus dicopot dari jabatan itu. Bagi kami apapun yang terjadi nan� �dak ada masalah. Saya �dak lama lagi pensiun,” ujar Sudirman didampingi Sopyan, saat dikonfirmasi di kantornya, belum lama ini. Sudirman dan Sopyan mengaku sudah mendengar soal pelanggaran Permenkes itu. Namun mereka menduga, barangkali Baperjakat dalam mengangkat seseorang punya per�mbangan sendiri. Bisa jadi tidak dari latar belakang pendidikan, tapi per�mbangan pengalaman yang dimiliki Sudirman dan Sopyan. Sudirman dan Sopyan berpendapat, jika semua pejabat harus dicocokkan dengan latar belakang disiplin ilmunya, banyak pejabat yang tidak menguasai bidang kerjanya.

Bila ditelusuri, di Kabupaten Batanghari saat ini saja banyak pejabat yang melanggar aturan tersebut. Sejumlah pejabat pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan. Kenda� pendidikannya �dak sesuai dengan jabatan, namun mereka berpengalaman dan punya keahlian di bidang itu. Seper� Sudirman dan Sopyan, walau pendidikannya �dak sesuai dengan jabatannya, mereka mampu mengemban tugas yang dipercayakan. Pihak Badan Kepegaw a i a n D a e ra h ( B K D ) Batanghari saling tolak ke�ka dikonfirmasi soal penempatan Sudirman dan Sopyan. Tidak seorangpun yang mau berkomentar. Kabid Pengembangan Karir Kepegawaian BKD Batanghari, Akmal, meminta wartawan bertanya langsung pada Kepala BKD Batanghari, Ariansyah. “Saya tidak mau berkomentar. Yang berwenang itu hanya Pak Kaban. Beliau sudah memanggil saya, dan menunjukkan koran yang isi beritanya terkait masalah itu. Saya disuruh mempelajarinya,” ujar Akmal. Sekretaris BKD Batanghari, Zukri, juga mengelak dikonfirmasi. Ia mengaku �dak berani berkomentar, karena tidak faham persoalan yang sebenarnya. Wartawan pun lagi-lagi disarankan agar bertanya langsung pada Kepala BKD, yang saat itu sedang mengikuti Bupati Abdul Fa�ah ke lapangan. Sementara, Sekda Batanghari yang juga Ketua Baperjakat, Ali Redo, belum berhasil dikonfirmasi. Ke�ka dihubungi via ponselnya, Sekda hanya mengirim pesan singkat, “Abang sedang di Bungku. Trims. (raden suhur)

Satpol PP Sosialisasi Antisipasi Miras dan Prostitusi

INFOJAMBI KORAN — Untuk mengan�sipasi maraknya peredaran minuman keras (miras) dan prak�k prostitusi di Kabupaten Batanghari, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah itu melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan miras dan berkembangnya praktik pros�tusi. Penyuluhan dilaksanakan di aula Kantor Camat Bajubang, Kamis (7/3/2013), dan baru pertama kali dilakukan selama tahun 2013. Kasi Peyuluhan dan Penyidikan Satpol

PP Batanghari, Mulyono, berharap masyarakat tidak lagi menjual dan mengkonsumsi miras serta menghen�kan prak�k pros�tusi. Penyuluhan diikuti 50 orang peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur pemerintahan desa, dengan menghadirkan �ga narasumber dari dinas kesehatan, dinas sosnakertrans dan Lembaga Adat Batanghari. Masing-masing narasumber menyampaikan materi sesuai bidangnya. Dari

dinas kesehatan dikupas masalah bahaya minuman beralkohol dan pros�tusi. Mulyono mengungkapkan, penyuluhan dilakukan Satpol PP Batanghari dalam rangka menegakkan Perda Batanghari Nomor 7 dan 8 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dan Larangan Perbuatan Tunasusila. “ Ini baru tahap awal. Kami akan terus melakukan penyuluhan serupa ke kecamatan lainnya,” kata Mulyono. (raden suhur)

TANJUNG JABUNG

EDISI 12 MARET 2013

23

Warga Lima Desa “Gugat” PT TML

INFOJAMBI KORAN — Sengketa antara warga lima desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan PT Tri Mitra Lestari (TML) terkesan berlarut-larut. Dari beberapa kali pertemuan muncul dua kesepakatan, pelepasan areal dan kemitraan. Konflik bermula dari adanya dugaan kesalahan HGU PT TML. Dalam ser�fikat HGU 1 dan HGU 2, lokasi HGU PT TML berada di Desa Kuala Dasal, bukan di Desa Purwodadi. Hal itu menjadi dasar warga lima desa

menuntut lahannya seluas 2.500 hektar. Muhajir, seorang perwakilan warga, mengatakan, pendudukan lahan oleh warga lima desa akan terus dilakukan jika tidak ada juga penyelesaian. Warga �dak akan mundur sebelum tuntutannya dipenuhi pihak perusahaan. Mereka mengklaim HGU 1 dan HGU PT TML berada di Kuala Dasal, bukan di Purwodadi. “Dari tiga tuntutan, mengerucut menjadi dua. Itu yang kami sampaikan ke pemerintah daerah dan

muspida,” kata Muhajir. Lima desa yang bersengketa itu adalah Dusun Delima, Suka Damai, Purwodadi, Dataran Kempas dan Sungai Keruh. Asisten Pemerintahan Setda Tanjabbar, Ismunandar, berjanji menyampaikan dua tuntutan warga itu ke PT TML. Pada forum muspida, pihak terkait sudah memaparkan aspek hukum dan administrasi yang berkaitan dengan tuntutan warga tersebut. “Kalau untuk pelepasan, menurut BPN, sulit. HGU PT TML merupakan

71 Desa Bakal Teraliri Lisrik INFOJAMBI KORAN — Dari 11 kecamatan dan 93 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab�m), hingga saat ini sudah 10 kecamatan dialiri listrik. Satu kecamatan, Berbak, masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD). Hal itu diakui Kepala Dinas ESDM Tanjab�m, Dani Warman. Untuk Kecamatan Berbak, masih terkendala jarak dan interkoneksi. Faktor jarak mengakibatkan daerah itu

belum bisa dialiri listrik, namun bukan berarti warga setempat �dak menikma� listrik. “PLTD itu milik PLN, hanya saja cuma dapat dinikma� 12 jam,” ujar Dani. Menurut Dani, listrik menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Dari 10 kecamatan yang telah dialiri listrik, tidak semuanya dapat menikmati listrik, apalagi kecamatan itu luas. Artinya, dalam satu keca-

matan tidak semua desa teraliri listrik. Tanjabtim memiliki 93 desa. Tahun ini pemerintah daerah menargetkan 71 desa bakal dialiri listrik. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik interkoneksi yang dituangkan melalui RPJMD Tanjabtim 2011 - 2016. Ditargetkan pada 2016 sekitar 85 persen desa sudah teraliri listrik. (hipni)

alih-fungsi dari HP menjadi APL. Untuk kemitraan, HGU PT TML berlaku sampai 2034. Habis dulu masa HGU-nya baru bisa dilakukan kemitraaan,” ungkap Ismunandar. Guna menyelesaikan kisruh itu, Pemkab Tanjabbar berusaha melakukan mediasi dengan PT TML. Bisa jadi dua tuntutan tersebut diper�mbangkan oleh PT TML. Tapi bukan �dak mungkin pula akan ada tawaran pemberian kompensasi. Pada pertemuan berikut, muncul tawaran solusi, pemberian kompensasi sebesar Rp 100 juta per desa. Tawaran itu �dak langsung diterima. Ali Akbar Harahap, menyatakan, warga belum menerima karena awalnya ingin pelepasan atau kemitraan terhadap lahan mereka yang kini masuk dalam HGU PT TML. Tak lama menggantungkan masalah, warga lima desa itu akhirnya sepakat menolak uang Rp 100 juta sebagai kompensasi dari PT TML. Warga tetap bertahan pada tuntutan awal, kemitraan atau pelepasan lahan. Namun, menurut Asisten Pemerintahan Pemkab Tanjabbar, Ismunandar, pelepasan dan kemitraan yang dituntut warga itu tidak bisa diakomodir, karena bertentangan dengan aturan. Lahan itu dulunya kawasan hutan yang dikonversi menjadi HGU PT TML. Untuk kemitraan juga tak mungkin, lantaran masa HGU-nya masih panjang. Dalam penyelesaian sengketa ini, Bupati Tanjabbar, H Usman Ermulan, sempat turun langsung memimpin rapat dengan warga dan perwakilan PT TML. Namun rapat itu malah jadi “panas” hingga membuat Bupa� kesal. Bupa� menyatakan �dak mau lagi memfasilitasi konflik tersebut. Sikap Bupati Usman Ermulan tersebut sangat disayangkan oleh

warga lima desa yang bersengketa. Mereka kecewa dan menuding Usman Ermulan arogan. Celakanya, warga bahkan menganggap Bupa� berpihak pada perusahaan. “Kami kecewa pada Bupa�. Pertemuan waktu itu ditutup tanpa ada kesepakatan apa-apa,” kata Muhajir atas nama warga. Belakangan, di tengah kisruh antara warga lima desa dan PT TML itu muncul isu ada pengurus desa yang bersengketa menerima uang Rp 600 juta dari managemen PT TML. Namun isu itu cepat dibantah oleh mereka yang terkena tudingan. “Tidak benar. Itu sengaja ingin memecah-belah warga dan pengurus,” ujar Ali Akbar Harahap menanggapi isu yang beredar 18 Februari 2013, sebelum pertemuan lanjutan warga dengan Pemkab Tanjabbar dilaksanakan 22 Februari 2013. Marjoni, Pengurus PPJ Wilayah Tebing Tinggi, mengaku langsung menggelar rapat, di posko Dusun Delima, membahas isu yang menyatakan seorang pengurus, Syuhada, menerima uang Rp 600 juta. Di sana ditegaskan kembali bahwa warga tetap pada komitmen awalnya. “Itu hanya isu saja. Kami minta kuasa hukum PT TML menunjukkan slip setoran aslinya kalau memang benar ada transfer uang itu kepada salah seorang pengurus kami, Saudara Syuhada,” tandas Marjoni. Terkait sengketa ini, sedikitnya sudah enam kali dilakukan pertemuan antara warga, PT TML dan Pemkab Tanjabbar. Namun pertemuan belum membuahkan hasil memuaskan. Bupa� Tanjabbar, Usman Ermulan, pun sudah menutup mediasi, karena warga �dak menerima tawaran kompensasi Rp 100 juta per desa. Alamak… (andri damanik)

Pejabat Pusat Kunjungi Tanjabbar INFOJAMBI KORAN — Bupa� Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs H Usman Ermulan MM menyambut kunjungan kerja sejumlah pejabat pemerintah pusat, Senin pekan lalu. Mereka yang datang ke Kuala Tungkal, diantaranya anggota Komisi XI DPR-RI, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Dirjen Keuangan Kemendagri. Para pejabat pemerintah pusat itu �ba di Kuala Tungkal dan disambut tarian persembahan Sekapur Sirih. Pada malam harinya Bupati Tanjabbar mengadakan jamuan makan malam, dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanjabbar. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan dan Pedesaan (PBBP2) menjadi pajak daerah di Kabupaten Tanjabbar. Dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak pemerintah pusat yang disalurkan ke Pemkab Tanjabbar selama 2012, terdiri dari bagi hasil pajak PBB (Rp 71 miliar), bagi hasil pajak penghasilan PPh 21 pasal 25 dan pasal 29 (Rp 6 miliar), bagi hasil minyak bumi (Rp 176 miliar), bagi hasil gas bumi (Rp 279 miliar), Dana Alokasi Umum (Rp 329 miliar), Dana Alokasi Khusus (Rp 3,7 miliar). Bupati Tanjabbar, Usman Ermulan, menyebutkan, penerimaan Kabupaten Tanjabbar dari PAD terus meningkat. Peningkatan diiringi dengan peningkatan APBD. Berdasarkan data sementara realisasi penerimaan PBB-P2 2012 yang dievaluasi Dinas Pendapatan

Provinsi Jambi, Tanjabbar merupakan ranking pertama terbesar persentase realisasi penerimaan, yaitu 143,39 %

dari target Rp 2,7 miliar dan terealisasi sebesar Rp 3,9 miliar. Bupati mengatakan, dalam rangka

persiapan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di Tanjabbar, pemerintah sedang mempersiapkan tahapantahapan, antara lain merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2011, menyusun 16 Perbup tentang sistem dan prosedur pemungutan PBB P2, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Selain itu, juga mempersiapkan perangkat pendukung berupa komputerisasi dan aplikasinya, bekerjasama dengan konsultan sebagai pendamping dalam pengoperasian komputer dan aplikasinya dan mempersiapkan SDM, khususnya tenaga profesional pengelola PBBP2. Kemudian juga bekerjasama dengan KPP Pratama Kuala Tungkal dalam hal akurasi data wajib pajak dan persiapan aplikasi pengalihan dari KPP Pratama Kuala Tungkal ke Pemkab Tanjabbar. (humas tanjabbar)

24

SOSOK

EDISI 12 MARET 2013

Hakim Cita-Cita Saya Sejak Kecil PERJALANAN hidup Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas IA Jambi, Drs. H. Rijal Mahdi, M.HI, sangat menarik untuk diiku�, terutama cita-cita masa kecilnya yang ingin menjadi hakim. Berikut kisah singkatnya. Terlahir di suatu daerah bernama Sonsang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 29 Januari 1958 silam, Rijal kecil memulai pendidikannya di sekolah dasar dan tamat pada tahun 1970. Kemudian Rijal �dak melanjutkan pendidikannya, karena terpengaruh dengan teman-teman sekampungnya yang �dak melanjutkan pendidikan. Pasca tamat SD, hidup Rijal �dak tahu tujuan. Kesehariannya banyak dihabiskan untuk berkelana di hutan untuk berburu burung, ikan dan belut. Ini dilakoni Rijal selama satu tahun.

Drs. H. Rijal Mahdi, M.HI :

Leher Saya Hampir Dipotong SOSOK Rijal Mahdi memang belum genap satu tahun bertugas di Pengadilan Agama Jambi, namun pria kelahiran Sonsang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 50 tahun silam ini memiliki segudang pengalaman. Yang paling berkesan adalah ditempatkan di daerah konflik. Pertama kali ditugaskan pada 1986, Rijal langsung di tempatkan di Kabupaten Fakfak, Papua – dulu Provinsi Irian Jaya – sebagai Panitera Penggan� di Pengadilan Agama (PA) Fakfak. Awalnya Ia bingung antara mau pergi atau �dak. Untuk memo�vasinya, Rijal mengambil peta dan menjengkal Pulau Sumatera dengan Irian dengan jari. Setelah itu, Ia membulatkan tekad dan memberanikan diri berangkat ke pulau Kepala Burung itu. Sampai di Fakfak, sungguh di luar dugaan Rijal, semua berbeda dengan kampung halaman, terutama masalah makanan. Satu minggu di Fakfak, Rijal mencret –diare— karena masakan di daerah tersebut menggunakan cabai rawit. Kisah menegangkan pun pernah dialami pria kelahiran 1958 ini. Bertugas di daerah konflik kesukuan sangat berat, Rijal hampir menjadi korban konflik, leher bapak �ga putra dan satu putri ini hampir kena potong. Beruntung kala itu orang-orang Sumatera Barat di Fakfak �dak menjadi target. Rijal langsung berbicara dengan bahasa Minang. “Awal bertugas di Fak-fak, leher saya hampir dipotong, karena Bahasa Minang, saya selamat,” ujarRijal.

Pasca peris�wa tersebut, Rijal mulai nyaman dan berbaur dengan masyarakat Fakfak. Karirnya pun lambat laun mulai menanjak. Selang dua tahun, alumni Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang ini menjabat Kakep Perkara PA Fakfak. Tiga tahun kemudian, Rijal dipercaya menjabat Panitera Kepala PA Fakfak. Sepuluh tahun mengabdi di Pengadilan Agama Fakfak, Rijal memutuskan untuk pindah ke Sumatera Barat. Pada 1996, Rijal resmi menjadi Hakim di Pengadilan Agama Sijunjung. Kemudian pindah ke PA Maninjau sebelum menjadi Kepala PA Payakumbuh tahun 2004

sampai 2006. Kemudian ditugaskan di Pengadilan Agama Batusangkar sebagai Wakil Ketua pada tahun 2006 sampai 2009. Selanjutnya 2009 sampai 2012 menjabat sebagai Ketua PA Pariaman. Tepat 29 November 2012 Rijal dilan�k sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi. Empat bulan bertugas di Jambi, suami Elzasari ini menilai, Jambi merupakan daerah yang heterogen dan sumber daya manusia yang datang ke Jambi bagus-bagus. Sehingga prospek kemajuan Jambi ke depan sangat cerah. Selamat datang Uda Rijal, selamat bertugas… (izwan sholimin)

Kemudian Rijal dipanggil oleh orangtuanya, dan dibelikan sepeda dayung agar Rijal mau melanjutkan sekolah ke pesantren. Enam tahun digembleng oleh ulama merubah karakter Rijal. Ia kemudian dipercaya menjadi protokol pengajian se�ap minggu di kampungnya. Kemudian menjadi bilal –orang yang mengumandangkan adzan— di Mesjid dan dipercaya untuk membaca do’a. Sejak itu, Rijal bercita-cita ingin menjadi Hakim. Perubahan karakter Rijal ini sempat mendapat ejekan dari teman-teman sejawatnya, yang dulu sama-sama berkelana berburu di hutan. Selain di pesantren, Rijal juga melanjutkan pendidikan ke MTSN dan MAN. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Jenjang pendidikannya pun berlanjut, Rijal menamatkan program Pasca Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kini cita-cita Rijal kecil sudah tercapai. Diawali menjadi Panitera Penggan�, Kakep Perkaradan Panitera Kepala di Pengadilan Agama Fakfak, Papua sampai tahun 1991. Kemudian menjadi Hakim di Pengadilan Agama Sijunjung dan Maninjau, Sumatera Barat. Selanjutnya dipercaya menjadi Kepala PA Payakumbuh tahun 2004 sampai 2006. Ditugaskan lagi di Pengadilan Agama Batusangkar sebagai Wakil Ketua pada tahun 2006 sampai 2009. Selanjutnya 2009 sampai 2012 menjabat sebagai Ketua PA Pariaman. Tepat 29 November 2012 Rijal dilan�k sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi. Kini cita-cita Rijal kecil telah tercapai. 26 tahun sudah Rijal menjalankan profesinya sebagai hakim. (izwan sholimin)


InfoJambi Koran Edisi 12