Warta Buruh Migran Nomor III Edisi November 2010

Page 1

| Edisi III | November 2010

Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id

Salam Redaksi

Larantuka

Seiring dengan banyaknya kasus kekerasan dan persoalan hukum yang dialami oleh para Buruh Migran Indonesia (BMI), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merupakan pihak yang paling disorot karena dianggap telah gagal menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Akhirnya, eksistensi BNP2TKI pun dipersoalkan. Di satu sisi ada yang ingin memperbesar peran dan wewenang BNP2TKI melalui revisi UU No. 39 Tahun 2004, sedangkan di sisi lain ada yang bersikeras menyuarakan pembubaran dan digantikan lembaga baru karena BNP2TKI dianggap turut serta dalam carut-marutnya persoalan buruh migran di Indonesia. Terkait dengan rencana revisi UU No. 39 Tahun 2004 oleh DPR RI yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal 2011, ada dua syarat yang harus dijadikan prinsip utama terkait dengan lembaga pengelola buruh migran. Pertama , peran dan wewenang terbesar pengelolaan BMI harus tetap diserahkan kepada pemerintah. Kedua , pemerintah harus memberikan pendidikan dan perlindungan maksimal kepada para BMI yang diatur di dalam undang-undang.

Tim Redaksi Pe na ng g ung J a w a b Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pi m pi na n Re da ks i Muhammad Ali Usman T i m Re da ks i Fika Murdiana Hilyatul Auliya Fathulloh Kont ri but or 14 PTK Mahnettik A l a m a t Re da ks i Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Portal: http://buruhmigran.or.id Pe ne rbi t a n bul e t i n i ni a t a s dukung a n:

Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untukkepentingan komersil.

Halaman 1 | Warta Buruh Migran | November 2010

DELSOS Larantuka Gelar Pelatihan Pembuatan PERDES Perlindungan Buruh Ol e h: D udy

Delegasi Sosial Keuskupan Larantuka (Delsos/KPSE-KL) menyelenggarakan Pelatihan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) perlindungan buruh migran (24/10/2010). Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama dengan Yayasan TIFA, dan didukung oleh Antara, AusAID, dan BNP2TKI. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini difasilitasi oleh Drs. Urbanus Hurek Msi, dosen FISIP Unwira Kupang. Pelatihan ini sendiri dihadiri oleh 11 orang Kepala Desa dan Ketua BPD dari 10 Desa dampingan Delsos untuk program pemberdayaan buruh migran dan keluarga. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini menyangkut teknis pembuatan Perdes yang baik dan benar. Pimpinan Delsos, Romo Yansen, dalam kata sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari amal Delsos bagi kaum buruh migran di Folores Timur yang banyak berjasa namun selama ini masih kurang memperoleh perhatian. “Pelatihan ini merupakan sumbangan besar program bagi masyarakat Flores Timur. Bermodal ilmu yang kita terima selama tiga hari ini, marilah secara bersama-sama kita perjuangkan nasib buruh migran�, tuturnya. Senada dengan Romo Yansen, peserta yang hadir pun turut menyatakan keseriusan mereka sebagai aparat desa dalam memperjuangkan nasib buruh migran Flores Timur yang selama ini terbiasa dengan pola migrasi swadaya. Dalam pelatihan ini akan dihasilkan sepuluh buah Perdes perlindungan terhadap buruh migran yang nantinya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Flores Timur.


02 | Sekilas Peristiwa Banyumas

Cianjur PTK Maknettik Cianjur Belajar Kelola Informasi CIANJUR–Sabtu (6/11/2010) Pemberdayaan Perempuan dan Transformasi Sosial Wilayah Pasoendan (PPSW Pasoendan) menyelenggarakan kegiatan pelatihan mengelola informasi. Kegiaan tersebut diadakan di Pusat Teknologi Komunitas Rumah Internet TKI (PTK Mahnettik) Kampung Pasir Panjang Sukamulya Sukaluyu Cianjur. Kegiatan pelatihan ini difasilitasi oleh Infest (Lembaga Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kebudayaan) Yogyakarta dan salah satu pegiat PTK Mahnettik Cilacap yang khusus datang untuk berbagi pengalaman mengelola informasi di pelatihan ini.

Pegiat Seruni Belajar Pewartaan BMI Pusat Teknologi Komunitas Rumah Internet TKI (PTK Mahnettik) Banyumas yang dikelola oleh Paguyuban Perlindungan Buruh Migran dan Perempuan “Seruni” menggelar Pelatihan Pengelolaan Informasi Buruh Migran selama dua hari, 22-23 Oktober 2010. Pelatihan bertempat di sekretariat Seruni, Desa Datar Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Sumbang Banyumas. Kegiatan ini difasilitasi tiga fasilitator dari Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (infest) Yogyakarta. Sebanyak 28 orang mantan buruh migran dan keluarga buruh migran dari Kabupaten Banyumas hadir sebagai peserta. Eko Setiawan (21) misalnya, yang berasal dari Desa Paning Kaban Kecamatan Gumelar, salah satu desa basis buruh migran di Banyumas, menyatakan kegiatan ini penting agar buruh migran terbebas dari sekat keenjangan informasi.

Sebagai salah satu pusat asal Buruh Migran Indonesia (BMI), Cianjur merupakan wilayah yang sangat penting dalam upaya penyebaran informasi buruh migran di Indonesia. Menurut Akhmad Fadli (32) fasilitator asal Cilacap, pengalaman pribadi dapat dikembangkan menjadi pengetahuan bersama sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam pelatihan ini setiap peserta dapat saling bertukar pengetahuan. Melalui bekal pengetahuan, setiap orang akan dapat memiliki kekuatan, baik kekuatan dalam melindungi diri maupun kekuatan dalam mengembangkan kemampuan diri. Menurut Muhammad Irsyadul Ibad, salah satu tutor dari Infest Yogyakarta, pengalaman dan informasi yang dimiliki mantan buruh migran selain menjadi inspirasi, terkadang menjadi pelajaran berharga bagi orang lain untuk lebih berhati-hati sebelum berangkat ke luar negeri.

“Komunitas ibarat sebuah pohon, terdapat akar, daun, dan buah. Pengalaman kita dapat dibagi dan disebarkan pada yang lain. Siapa pun dapat memilih peran dalam mengelola informasi,” tutur Fadli. Kegiatan pengelolaan informasi ini merupakan salah satu upaya mengurai carut marutnya persoalan buruh migran. Melalui kegiatankegiatan seperti ini diharapkan dalam beberapa tahun ke depan para buruh migran menjadi lebih berdaya dan terlindungi.

Cirebon Minimnya informasi dan pengetahuan seputar isu buruh migran yang dimiliki buruh migran Indonesia (BMI) telah menjadi keprihatinan bersama. Dari banyak kasus yang terjadi, mayoritas pihak yang menjadi korban adalah para BMI yang kurang informasi. Berangkat dari keprihatinan tersebut, Pusat Teknologi Komunitas Rumah Internet TKI (PTK Mahnettik) Cirebon menyelenggarakan “Pelatihan Pengelolaan Informasi Buruh Migran” pada tanggal 30-31 Oktober 2010. Pelatihan yang dipandu oleh fasilitator-fasitator dari Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (Infest) Yogyakarta ini bertempat di Aula Bascamp.net Jl. Pangeran Sutajaya No. 24 Desa Babakan Kec. Babakan Cirebon dan diikuti oleh belasan peserta mulai dari mantan buruh migran, keluarga buruh migran, hingga para aktivis buruh migran di Kabupaten Cirebon.

Halaman 2 | Warta Buruh Migran | November 2010

Banyak informasi penting yang telah dibagi oleh para peserta pelatihan. Menurut Ubaidillah (38), seorang mantan BMI, aktivitas saling berbagi inforamsi ini sangat bermanfaat bagi para calon dan para BMI di luar negeri. Hal ini dapat menjadi bekal dan kekuatan bagi mereka. “Pertukaran informasi di antara para BMI tentang buruh migran sangat jarang. Selama ini yang kami lakukan hanyalah bertanya ke beberapa teman mantan buruh migran yang kami kenal saja,” ungkapnya. Ubaidillah adalah seorang mantan BMI yang bekerja di Incheon Korea Selatan selama 5 tahun. Di sana, ia pernah aktif di Iswara (Ikatan Solidaritas Setengah masanya di Korea Selatan selama 3 tahun. Bekal pengetahuan menjadi syarat wajib bagi setiap orang yang ingin bekerja sebagai BMI. Pengetahuan ini akan memberikan perlindungan dan rasa aman jika suatu ketika mereka mendapatkan persoalan di negara tujuan.


03 | Jejak Kasus

TKI 9 Tahun Disekap Majikan, Keluarga Resah Oleh: Ridlo Balasie

CILACAP. Seorang Tenaga Kerja wanita (TKI) asal Desa Bulaksari RT 01/3, Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah selama sembilan tahun tidak diperbolehkan pulang oleh majikan. Keluarga yang ditinggalkan pun resah. Selain itu, TKI bernama Siti Fatimah ini kepada keluarga juga mengaku tidak diberi gaji selama 8.5 tahun terakhir. Gaji hanya diberikan pada enam bulan pertama bekerja. Ayah Fatimah, Sukarno (51) mengatakan Fatimah bekerja pada seorang majikan bernama Hasan Ali Musa yang beralamat di Zabur Al Madrasah, Ibtidal Mutawasta, Gambura Zezan, Saudi Arabia. Keluarga tidak mengira, majikan ini tega menyekap Fatimah di rumahnya selama sembilan tahun. Berbagai usaha sudah dilakukan. Antara lain dengan menelpon majikan agar memperbolehkan Fatimah pulang. Namun, ternyata majikan hanya berjanji. “Kami sudah putus asa membujuk agar majikannya memperbolehkan Fatimah pulang,� kata Sukarno beberapa waktu lalu. Keluarga akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada Pimpinan Cabang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Cilacap. Keluarga minta agar PC Lakpesdam mendampingi pengurusan kepulangan Siti Fatimah.

"Fatimah bilang majikannya selalu menjanjikan akan memulangkan setahun lagi. Terus seperti itu. Hanya janji-janji terus. Kami hanya ingin Anak kami pulang dengan selamat," ujarnya. Terpisah, Koordinator Pemberdayaan Buruh Migran PC Lakpesdam, Akhmad Fadli mengatakan akan mendampingi keluarga untuk mengurus kepulangan Siti Fatimah. Dia berencana menekan Atase Ketenagakerjaan KBRI Arab Saudi. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan (Disnakrtrans) juga akan dilibatkan dalam pengurusan ini. Selain itu, jaringan buruh migran juga akan dilibatkan untuk menekan agar KBRI menindaklanjuti laporan ini. Menurut Fadli, kasus semacam ini kerap luput dari perhatian pemerintah dan media. Pasalnya, mereka lebih terfokus pada kasus kematian dan kekerasan fisik. Selain jalur pemerintah, Fadli bersama pihak keluarga Fatimah juga berencana mendatangi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Mutiara Alam Bahari Alamria yang memberangkatkan Fatimah. Jika PJTKI tidak membantu, PC Lakpesdam atas nama keluarga akan menuntut secara hukum. (ridlobalasie)

Pada 2008 lalu, sebenarnya keluarga sudah meminta bantuan kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Riyadh, Arab Saudi melalui surat yang dilayangkan kantor advokat yang disewa keluarga. Namun, ternyata permintaan bantuan ini tidak ditanggapi. Setiap kali ditelpon, Fatimah selalu bilang ingin pulang. Karena alat komunikasinya telepon rumah, terkadang majikan yang menerima. Kalau majikan yang menerima, majikan selalu bilang jika Fatimah sudah tidak bekerja di rumahnya lagi.

Halaman 3 | Warta Buruh Migran | November 2010

M. Ridlo Balasie S, Pegiat PTK Mahnettik Cilacap


04 |Kajian TKI dan keluarganya sejatinya membutuhkan informasi dan pengetahuan yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, baik aspek kesehatan, sosial, hukum, budaya, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. TKI dan keluarganya mampu menghadapi perubahan bila mereka mampu mengakses informasi secara cerdas dan kritis serta berinteraksi dengan pihak lain.

Kesenjangan Informasi Sebabkan Buruh Migran Tak Berdaya Oleh: Yossy Suparyo Kesenjangan informasi bisa menjadi sebab dan akibat dari kesenjangan lainnya. Miskinnya informasi yang dimiliki tenaga kerja informasi (TKI), seperti prosedur, tatacara, hukum, dan budaya negara yang akan dituju menyebabkan TKI kesulitan mengembangkan alternatif dan jalan keluar saat menghadapi masalah. Terlebih, umumnya TKI berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (house keeper, baby sitter), hidup terisolir dalam rumah majikan dan tidak memiliki kesempatan atau kemampuan akses terhadap dunia luar. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pada satu sisi, semakin memperbesar kesenjangan informasi bagi kalangan TKI. Dinamika informasi yang cepat menimbulkan jarak yang jelas antara kalangan yang memiliki akses yang kuat dan kalangan yang tidak memiliki peluang akses. Lemahnya akses dan pemanfaatan informasi suatu komunitas menyebabkan komunitas tersebut terpinggirkan dan menjadi korban dari berbagai kemajuan. Situasi Inilah yang disebut dengan kesenjangan digital (digital devide). Kalangan TKI merupakan kalangan yang terpinggirkan dalam situasi di atas. Kesenjangan informasi bukan saja mengakibatkan kemiskinan ekonomi, tapi juga kemiskinan sosial politik. TKI tidak dapat menyampaikan aspirasi, bahkan mereka tidak mengetahui adanya kebijakan yang berdampak kepada mereka. TKI juga tidak cukup paham untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga muncul diskriminasi dan dominasi atas mereka. Bagaimana mengurangi kesenjangan informasi di kalangan buruh migran? Perubahan yang cepat di berbagai bidang mesti dijawab dengan kemampuan menghadapi perubahan.

Halaman 4 | Warta Buruh Migran | November 2010

Mahnettik dan Salur an Infor m asi TKI Rumah Internet TKI (Mahnettik) hadir di perdesaan yang sebagian besar menjadi daerah asal buruh migran. Pada masyarakat perdesaan, beragam saluran informasi dan media komunikasi dikembangkan untuk pertukaran informasi, misalnya obrolan di pos ronda, warung kopi, arisan, pengajian, perkumpulan pemuda, dan lain-lain. Pertanyaannya apakah saluran, media, dan forum tersebut dapat didayagunakan untuk mengatasi kesenjangan infomasi yang terjadi? Kebanyakan saluran, media, dan forum di perdesaan bersifat interpersonal (tatap mula, lisan). Mahnettik berusaha mengisi celah yang kosong yaitu budaya komunikasi dan berbagi informasi bisa dikembangkan lagi secara lebih terbuka dan partisipatif. Di sinilah peran penting Mahnettik, yaitu penguatan kemampuan dan penguasaan informasi bagi TKI, calon TKI, dan keluarganya. Akhirnya, TKi dan keluarganya mampu menggunakan hak-haknya, lebih berdaya, percaya diri, dan memiliki kemampuan untuk terlibat. Untuk mewujudkan gagasan di atas, Mahnettik Cilacap membuat sebuah fasilitas publik yang disebut Pusat Teknologi Informasi (IT Center). Pusat Teknologi Informasi adalah suatu layanan publik yang memanfaatkan TIK agar para keluarga buruh migran dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang mendukung pengembangan diri dan perbaikan layanan pemerintah atas TKI. Namun, Mahnettik tidak semata-mata program mendirikan sarana fisik untuk akses informasi semata (IT Center) tapi dukungan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sehingga TIK merangsang tumbuhnya infomobilisasi.

“Kesenjangan informasi bukan saja mengakibatkan kemiskinan ekonomi, tapi juga kemiskinan sosial politik...�


05 | Kajian Mahnetik Tim bulkan Infom obilisasi Apa itu infomobilisasi? Infomobilisasi adalah kegiatan penyampaian dan penggunaan komunikasi-informasi secara terencana berdasarkan kebutuhan TKI dan keluarganya. Infomobiliasai dikembangkan sebagai rangkaian kegiatan yang melibatkan TKI dan keluarganya dalam pelbagai tahapannya. Ada beberapa kegiatan yang penting untuk menciptakan infomobiliasi, yaitu: Pertama, membangun kesadaran pada TKI dan keluarganya bahwa kesenjangan informasi mengakibatkan kesenjangan di bidang kehidupan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan keberaksaraan informasi (information literacy) sehingga TKI dan keluarganya mampu secara cerdas menggunakan informasi untuk mendukung kehidupannya. Kedua, mengembangkan kegiatan penyampaian dan penggunakan komunikasi-informasi yang terencana dengan baik sesuai dengan kebutuhan TKI dan keluarganya. Melalui pendekatan komunikasi yang dialogis dan partisipatoris TKI dan keluarganya belajar memetakan permasalahan-permaalahan yang mereka hadapi dan apa dampaknya bagi mereka. Lalu, mereka merancang jalan keluar yang tepat untuk terhindar dari permasalahan tersebut.

Ketiga, meningkatkan kemampuan TKI dan keluarganya dengan menggunakan TIK. Sebagian besar warga masih gagap berhadapan teknologi (gaptek) sehingga salah satu program Mahnetik adalah menyelenggarakan pelatihan menggunakan internet pada TKI dan keluarganya. Setelah pelatihan mereka bisa menggunakan fasilitas pesan instan (instant messenger) untukchatting, menggunakan browser untuk mencari informasi yang dibutuhkan, surat-menyurat elektronik (e-mail), dan mengelola situs untuk saling berbagi informasi. Keempat, mengembangkan jaringan kerjasama dan solidaritas dengan individu atau lembaga dengan pemanfaatan TIK untuk menjembatani jarak dan waktu. Kerjasama dan solidaritas penting sebagai kekuatan mempengaruhi kebijakan publik yang menyangkut masalah perbaikan layanan bagi TKI dan keluarganya.

Yossy Supar yo, Pekerja Manajemen Pengetahuan, Koordinator Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)

Lebih rinci lagi Muhammad Irsyadul Ibad salah satu tim pengembang wiki-buruhmigran menjelaskan lumbung pengetahuan untuk buruh migran ini bersifat terbuka dan dibangun oleh komunitas. Tujuan utama wiki-buruhmigran adalah memperinci dan memudahkan masyarakat memahami dunia buruh migran secara utuh dan sistematis. “selain menjadi lumbung pengetahuan, Wiki-buruhmigran juga menjadi sumber rujukan bagi masyarakat ketika mencari informasi tentang buruh migran,� tuturnya

Kodifikasi Pengetahuan Buruh Migran Lewat Wiki Persoalan buruh migran yang rumit salah satunya berawal dari pelbagai hal disekitar kata buruh migran yang tidak jelas, atau kurang dipahami. Banyak kosa kata yang berhubungan dengan buruh migran salah dipahami oleh masyarakat, bahkan oleh kelompok buruh migran. Sangat disayangkan tentunya karena kosakata tersebut mewakili pengetahuan seputar buruh migran. Kondisi tersebutlah yang mengawali ide membangun gudang pengetahuan buruh migran di dunia maya bernama wiki-buruhmigran. Upaya ini dimulai dengan menyusun kamus istilah buruh migran.

Halaman 5 | Warta Buruh Migran | November 2010

Memanfaatkan mesin sistem pegelolaan isi (content management system/CMS) Wikipedia yang berbasis sumber terbuka, Pusat Sumber Daya Buruh Migran menyusun pelbagai data yang tersebar kemudian mengelompokkannya dalam kategori pengetahuan. Proses pengelolaan pengetahuan ini menguraikan pemahaman dan penjelasan atas pengetahuan terkait dengan buruh migran. Keterlibatan banyak pihak menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wiki-buruhmigran. Luasnya pengetahuan dan informasi seputar buruh migran menuntut sumbangan pengetahuan dari banyak pihak, salahsatunya bersumber dari kelompok jaringan buruh migran PTK Mahnettik. Wikiburuhmigran dapat diakses melalui alamat http://buruhmigran.or.id/wiki. (Lamuk)


09 | Panduan

Mengenal Advokasi Oleh: Yossy Suparyo

Apa itu advokasi? Kadang kita bingung membedakan advokasi dan kampanye. Kedua kata itu memang memiliki banyak kemiripan atau bahasa Betawinya beda-beda tipis. Perbedaan advokasi dan kampanye terletak pada tujuan akhir kegiatan. Hasil kegiatan kampanye berupa dukungan dan solidaritas publik atas kondisi tertentu, sementara hasil dari advokasi adalah perubahan kebijakan atau tata perundang-undangan. Sharma (2004:7) mengartikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala jenis lembaga. Pengertian ini mendorong kegiatan advokasi berakhir pada pengambilan keputusan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Sementara itu, kampanye merupakan tahap terpenting dari advokasi untuk mendesak atau perubahan kebijakan melalui dukungan kekuatan publik. Kerja advokasi merupakan proses yang dinamis sebab melibatkan seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Untuk melakukan kerja advokasi, Sharma (2004: 18-20) menawarkan lima langkah penting yang harus diperhatikan, yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, dan penilaian. Lima langkah itu tidak bersifat linier sehingga bisa saja beberapa tahapan berjalan bersamaan. Tahap pertama, mencari akar permasalahan. Pada tahap ini kita harus menetapkan agenda advokasi. Penetapan agenda harus mempertimbangkan skala prioritas, tidak seluruh masalah harus selesai secara bersamaan. Kita perlu memilah secara cermat Halaman 6 | Warta Buruh Migran | November 2010

masalah-masalah yang ada supaya dapat menemukan akar persoalannya. Setelah itu tetapkan lembaga dan kebijakan yang perlu diubah dengan menyusun alasan-alasan yang jelas.Setelah melakukan langkah pertama, maka tahap kedua, yaitu merumuskan dan memilih jalan keluar, segera menyusul. Seperti pekerjaan di dunia kesehatan, keputusan jenis pengobatan sangat tergantung ketelitian sang dokter dalam mendiagnosis penyakit. Pelaku advokasi harus mampu menawarkan jalan keluar yang tepat supaya permasalahan serupa tidak terulang kembali. Pada tahap ketiga, kita akan membangun kesadaran atau kemauan politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Hal itu dapat diraih lewat pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambil keputusan, dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan. Pada tahap ini praktik kampanye dilakukan, pekerja advokasi harus mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami. Tahap keempat, tindakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advkasi akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Tentu keputusan untuk bertindak dilakukan setelah akar permasalahan diketahui, tawaran jalan keluar diterima, dan ada kemauan politik pada pihak yang terkait untuk melakukan perubahan. Tahap kelima, penilaian. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang telah dilakukan. Bila perlu buatlah sasaran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah dilakukan. (Yossy)


06 | Wawancara

Penanganan Buruh Migran di Indonesia Muhammad Irsyadul Ibad Nasib buruh migran tidak berubah meski pemerintahan telah beberapa kali berganti. Pergatian pemerintahan sejak orde baru, hingga presiden saat ini keap menghasilkan beberapa peraturan tapi tumpul pelaksanaan. Beberapa peraturan justeru menunjukkan keberpihakan negara kepada pengusaha dalam penyaluran buruh migran. Pemerintah masih juga tidak tanggap terhadap situasi sebenarnya buruh migran. Berikut ini adalah wawancara PSD-BM dengan Yohanes B Wibawa Direktur Eksekutif I-Work Indonesia mengenai penanganan buruh indonesia.

Sec ar a um um bagaim anakah situasi penanganan bur uh m igr an saat ini? Tidak ada perubahan mendasar dalam penanganan buruh migran 30 tahun terakhir. Paradigmanya masih mengandalkan upah murah sebagai comparative advantage buruh Indonesia di luar negeri dan pemberian peran yang terlalu besar pada swasta sebagai agen perekrutan dan penempatannya. Paradigma ini bersumber dari kepentingan Negara yang meletakkan target pengiriman untuk mengejar perolehan devisa dari buruh migran. Bagaim ana dengan pelay anan hukum y ang disediakan oleh pem er intah? Pemerintah belum pernah by design menyediakan satu layanan hukum untuk buruh migran. Pemerintah hanya menangani Halaman 7 | Warta Buruh Migran | November 2010

masalah hukum yang muncul, dan itu pun tanpa rumusan system dan mekanisme pelayanan yang terbuka agar dapat dipahami secara luas sehingga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat serta kinerjanya dapat dikontrol. Bur uh m igr an ker ap disebut-sebut pihak yang sangat tidak ber daya di neger i sendir i m aupun di luar neger i, apakah yang m enyebabkan situasi ter sebut? Ada dua hal mendasar: pertama, terkait politik pemerintah RI dalam hal membangun sistem migrasi bagi rakyat serta dalam hal menciptakan hubungan dengan pemerintah negara tujuan bekerja. Situasi dalam perburuhan internasional pada dasarnya memang banyak mengandung resiko dan seringkali pula ketidakpastian terkait dengan naik turunnya konstelasi politik internasional, hubungan antar Negara, dinamika di Negara tujuan maupun


07 | Wawancara dinamika dalam pasar internasional. Saya kira pemerintah RI lemah dalam kesemua aspek tadi, akibatnya rakyat buruh migrant harus menghadapinya sendiri. Tentu saja hal itu terlalu berat. Kedua, aspek kapasitas. Hal ini terkait dengan kualitas diri (kesadaran, keterampilan dan karakter) dari masyarakat pelaku migrasinya. Buruh migran umumnya berasal dari rumah tangga bawah, yang berkekurangan pula pada peluang untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam hal ini, menurut saya selain memang tugas negara untuk memajukan dan mencerdaskan raskyat, namun tanggung jawab masing-masing individu pula untuk meningkatkan kualitas diri sehingga cukup untuk menghadapi tantangan dalam bermigrasi. Kemudian selain kedua hal itu, yang perlu diingat adalah bahwa kita hidup di dunia yang masih patriarkis. Tipe migrasi kita adalah south to south migration, dikerjakan oleh lebih dari 70% perempuan-perempuan yang bekerja di 3D sector (dark, dirty, dangerous). Maka mereka mengalami ketidakberdayaan dalam berbagai hal: politik, ekonomi, kultural, dsb. Bagaim ana kiner ja yang ditunjukkan oleh badan-badan pem er intah yang m enangani bur uh m igr an? Ada beberapa inisiatif yang lumayan baik di beberapa kantor konsulat maupun BNP2TKI. Tetapi saya melihat kinerja badanbadan yang menangani buruh migran dari dulu hingga saat ini tidak bisa melepaskan diri dari korupsi dan kolusi.Ini adalah masalah akut yang harus mendapat prioritas penanganan. Menur ut Anda, apakah yang paling m endesak dibenahi dalam sistem penanganan bur uh m igr an di Indonesia saat ini? Pertama, mengatur kembali mekanisme rekrutmen-penempatanperlindungan dengan meletakkan pemerintah sebagai pemangku kewajiban yang utama dan satu-satunya yang tidak bisa didelegasikan kepada pihak lain manapun. Kedua, membenahi dan menyusun infrastruktur perlindungan yang memadai bagi buruh migran baik di dalam maupun diluar negeri. Apakah per atur an y ang ter sedia saat ini m enc ukupi untuk m em ber ikan per lindungan bur uh m igr an? Secara normatif UU 39/2004 sebenarnya berpotensi dapat memberi perlindungan yang cukup untuk buruh migran. Namun persoalan yang harus dijawab pada saat ini sebenarnya adalah penyelenggaraan yang sehat dalam penanganan buruh migran. Pemberantasan korupsi dan kolusi di tubuh badan-badan penempatan dan perlindungan buruh migran. Namun demikian UU No. 39/2004 menurut saya terlalu memberikan kewenangan kepada swasta. Faktanya kita sudah terlalu sering melihat perilaku tidak terpuji dari pasar.

Halaman 8 | Warta Buruh Migran | November 2010

Saat ini m ar ak per binc angan tentang r evisi UU. 3 9 tahun 2 0 0 4 , pasal apakah yang paling per lu untuk dir ev isi dar i UU ter sebut? Kalau hendak merevisi UU No. 39/2004 menurut saya tidak pasal per pasal, tetapi perlu diganti sejak dari paradigmanya. UU ini paradigmanya pro-market dan menurut saya hal itu adalah legitimasi trafficking in person. Adakah per atur an lain yang per lu dir ev isi ter kait dengan bur uh m igr an? Ada beberapa Undang-undang yang dapat memperkuat perlindungan bagi buruh migran misalnya Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun ada pula peraturan lain yang memang perlu direvisi misalnya undang-undang kewarganegaraan lalu terutama peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU No.39/2004 terkait tentang asuransi.

Ter kait dengan pelayanan bur uh m igr an yang dikelola satu pintu, apakah tantangan ter besar dalam pelaksanaannya? Tantangan terbesarnya adalah terlanjur menjamurnya PPTKI swasta, kolusi dan korupsi di lembaga pemerintah yang menangani buruh migran dan sindikat penyelundupan dan perdaganagn manusia lintas batas. Bagaim ana pendapat Anda tentang kiner ja BN P2 TKI? Saya menyambut baik pembentukan BNP2TKI. Ini akan mempertegas peran negara dalam mekanisme penempatan dan perlindungan. Sistem G to G penempatan ke Korea menurut saya telah berhasil mengurangi resiko migrasi dan memangkas ongkos penempatan. Hanya sayangnya BNP2TKI tidak segera menyusun infrastruktur informasi yang memadai yang bisa mencapai masyarakat. Akibatnya terjadi banyak penipuan oleh calo dilapangan. Lebih dari itu kita masih melihat dalam beberapa hal aroma kolusi di lembaga ini. Pada or ganisasi m asyar akat sipil, per an apakah yang dapat diam bil untuk m em eper baiki per soalan bur uh m igr an? Peranan CSO yang utama menurut saya adalah pada peranperan intermediary. Pendidikan menjadi strategi yang utama dalam rangka menumbuhkan collective bargaining position buruh migran, keluarga dan komunitasnya.


08 | Wawancara

Sumber: Dok.PPSW

Gairah Wirausaha Mantan Buruh Migran Wawancara Hilyatul Auliya dengan Indah (PTK Mahnettik Sukabumi)

Tidak sedikit orang yang memiliki keraguan ketika akan terjun ke dunia usaha. Rasa gamang tersebut biasanya muncul karena alasan pengalaman yang minim dan tidak ada modal usaha. Perasaan seperti itu dulu pernah dialami dan sudah dapat diatasi oleh para mantan buruh migran di Desa Gunung Guruh Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Saat ini, mereka secara gotong royong berhasil membuat usaha bersama yang dikelola seperti manajemen koperasi. Usaha bersama ini sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. Ide awalnya berangkat dari banyaknya mantan buruh migran di Gunung Guruh yang tidak mempunyai aktivitas harian. Sebelum mempunyai usaha bersama, biasanya mereka hanya tinggal di rumah mengerjakan urusan rumah tangga. Menurut data statistik tahun 2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan Gunung Guruh, ada 189 orang buruh migran yang sedang bekerja di berbagai negara. Jumlah ini sekitar 20% dari total jumlah warga Kecamatan Gunung Guruh yang menjadi Buruh Migran (BM), yaitu 950 orang.

Halaman 9 | Warta Buruh Migran | November 2010

Desa Gunung Guruh memang sejak lama dikenal sebagai sentra industri gerabah di Sukabumi. Bagi sebagian warga, usaha ekonomi yang memadukan tanah liat dan kreativitas ini menjadi mata pencaharian utama. Di sini, ada puluhan buruh migran dan keluarganya yang mengembangkan bisnis kerajinan dari tanah liat. Produk-produk yang mereka hasilkan tidak kalah kualitas jika dibandingkan dengan sentra industri gerabah lain, misalnya Kasongan Bantul Yogyakarta atau Klampok Banjarnegara Jawa Tengah. Para mantan buruh migran ini dapat memroduksi berbagai macam bentuk gerabah, misalnya guci, pot bunga, teko, dan cangkir. Produk hasil karya mereka biasanya dipasarkan di tokotoko kerajinan dan seni yang ada di sekitar desa. Desa Gunung Guruh memang selama ini dikenal sebagai sentra industri gerabah di daerah Sukabumi. Sebagai daerah sentra industri gerabah, tidak susah bagi Indah dkk. untuk mencari konsumen. Setiap hari desa


08 | Wawancara Meskipun usaha ini telah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu, sampai hari ini belum ada perhatian dari pemerintah sedikit pun. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan oleh Kementrian UKM juga belum dirasakan oleh masyarakat Gunung Guruh. Bantuan dalam hal pemasaran juga masih dilakukan anggota sendiri.

“setiap anggota dapat menginvestasikan dananya di perusahaan dan pembagian keuntungan akan dibagi sama rata sesuai dengan jumlah kepemilikan modal.� Kerajinan Buruh Migran Sukabumi saat dipamerkan di Yogyakarta

ini ramai dikunjungi para konsumen, baik yang datang dari Sukabumi sendiri, maupun yang datang dari luar daerah. Selain melayani penjualan partai kecil ( direct sell) para penjual gerabah di sini juga melayani penjualan partai besar. Bahkan ada beberapa barang yang sudah diekspor ke luar negeri. Sebenarnya, usaha ini berawal dari niat para komunitas buruh migran yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonominya, kemudian mereka bersama-sama mengumpulkan modal (urunan), meskipun dengan jumlah yang tidak seberapa. Dari modal yang tidak seberapa inilah kemudian mereka dapat membeli alat produksi gerabah, mulai dari alat pembuat gerabah ( perbot), tanah liat, hingga buku administrasi. Hingga hari ini sudah ada puluhan perbot yang dimiliki kelompok usaha ini. Perbot-perbot ini ditempatkan di beberapa rumah anggota sehingga setiap anggota yang ingin membuat gerabah dapat bekerja dari rumah masing-masing. Semua produk dari anggota ini akan dibeli oleh kelompok. Untuk menunjang pemasaran, mereka menggunakan sekretariat lembaga sebagai kantor pemasaran sekaligus show room. Selain usaha gerabah, para mantan buruh migran Sukabumi juga mempunyai usaha pembuatan kerajinan berbahan dasar bambu. Oleh mereka, bambu-bambu tersebut diolah dan dianyam hingga menjadi aneka barang rumah tangga bernilai jual tinggi, seperti nampan, piring, lepek, dll. Keahlian ini mereka kuasai secara turun temurun dari para leluhur. Berbeda dengan usaha gerabah yang berpusat di Gunung Guruh, usaha anyaman bambu ini berpusat di Desa Suka Manggis Kecamatan Citaniang Kabupaten Sukabumi. Usaha bersama ini manfaatnya telah banyak dirasakan oleh para anggota yang mayoritas terdiri dari para perempuan. Mereka dapat memperoleh penghasilan tambahan dari hasil usaha ekonomi. Sesuai tujuan awalnya, usaha ini dikelola seperti manajemen koperasi. Artinya, setiap anggota dapat menginvestasikan dananya di perusahaan dan pembagian keuntungan akan dibagi sama rata sesuai dengan jumlah kepemilikan modal.

Halaman 10 | Warta Buruh Migran | November 2010

Pemerintah yang seharusnya mencarikan dan melakukan pengembangan pasar konsumen, baik pasar lokal maupun luar daerah masih belum tampak. Menurut Indah, pemerintah selama ini lebih senang mengurusi usaha skala besar saja. Seakan mereka tidak menganggap penting industri usaha kecil menengah seperti usaha kelompoknya. “Sebagai usaha kelas menengah ke bawah, masyarakat Gunung Guruh sangat mengharapkan perhatian pemerintah, baik dalam bantuan modal, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran. Salah satu kendala besar adalah di dalam pemasaran. Selama ini mereka melakukannya secara mandiri,� ungkapnya. Tampaknya, jiwa-jiwa mandiri para mantan buruh migran inilah yang terus menghidupkan semangat wira usaha di antara mereka. Usaha Kecil Menengah (UKM) saat ini memegang peranan penting dalam sistem perekonomian global. Di saat terjadi krisis global, di mana banyak perusahaan raksasa mengalami kebangkrutan dan gulung tikar (kolaps), perekonomian Indonesia masih bertahan dikarenakan ditopang oleh industri-industri UKM di daerahdaerah yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pemerintah memberikan perhatian lebih pada industri-industri UKM.

Hilya Auliya, Pekerja Manajemen Pengetahuan Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)


10 | Inspirasi

Sumber: vmancute.blogspot.com

Melaut di Negeri Orang Oleh: Ridlo Balasie Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini tampaknya tepat menggambarkan betapa peri kehidupan sebagai pelaut begitu lekat pada masyarakat Kampung Laut. Kendati memilih menjadi buruh migran, tak jauh-jauh, para lelaki perkasa ini tetap juga melaut di negeri orang. Cuma bedanya, saat ini mereka memburuh pada kapal asing, alias jadi anak buah kapal (ABK) di Taiwan. "Mungkin tidak semua, tapi 90 persen buruh migran bekerja di kapal asing. Kebanyakan di Taiwan. Baik di kapal ekspedisi barang maupun kapal tangkap ikan," ujar Harry Tabin, Ketua Forum Warga Buruh Migran (FWBM) Kampung Laut. Berharap pendapatan tinggi, para pelaut muda ini banyak meninggalkan desa menyambut nasib di negeri seberang. Namun, melaut di negeri orang rupanya tidak seindah di negeri sendiri. Janji tumpukan mata uang asing ini kerap kali tidak sesuai dengan fakta. Meski kontrak kerja sudah ditandatangani, gaji bulanan yang mereka dapat tidak sesuai dengan yang ada di kontrak. "Sering dipotong oleh agen. Gaji dari perusahaan pelayaran tidak diberikan langsung ke kami, melainkan melewati tangan agen," rutuk Harry. Selain gaji yang tidak sesuai kontrak, persoalan lain juga kerap Halaman 11 | Warta Buruh Migran | November 2010

muncul. Pelaut asal Indonesia kerap terlibat persoalan dengan ABK lokal. Bahasa kerap menjadi pangkal salah pengertian antar mereka. Selain itu, ABK asal Indonesia menjadi ABK yang paling tidak diperhatikan di sektor kesehatan. Harry tiga kali berangkat ke Taiwan sebagai anak buah kapal (ABK). Tiga kali pula dia mengalami perlakuan buruk itu. Menurutnya, pengetahuan umum dan penguasaan teknologi ABK asal Indonesia menjadi pangkal persoalan. "Diakui atau tidak, kita ini bodoh, jadi mudah dibodohi," katanya. Yang harus dilakukan, menurut Harry, buruh migran asal Indonesia harus memiliki pengetahuan umum yang cukup. Jejaring komunikasi antar buruh migran juga harus diperkuat. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga musti lebih memperhatikan nasib para buruh migran yang hidup di negeri orang. Tak hendak terus menerus merutuki nasib, FWBM Kampung Laut mulai melakukan usaha meningkatkan pengetahuan. Salah satunya seperti yang dilakukan di akhir September 2010 ini. FWBM bergandeng dengan Community Tecnology Center (CTC) Mahnetik menggelar diskusi sekitar persoalan buruh migran serta pelatihan komputer dan internet.Dengan diskusi dan pelatihan ini diharapkan buruh migran memiliki perspektif lain mengenai persoalan yang kerap membelit. Pelatihan internet diperlukan untuk mencari alternatif lain pengetahuan perkembangan dunia luar dan menjadi media komunikasi antar buruh migran. (ridlobalasie)


11 | Tragedi

Pernyataan Sikap Pusat Sumberdaya Buruh Migran (PSD-BM) atas Kasus Penyiksaan Sumiati Kasus penyiksaan terhadap buruh migran Indonesia (BMI) kembali terulang. Sumiati binti Salan Mustapa (23), BMI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, mengalami penyiksaan berat dari keluarga Halid Saleh Al-Akhmin, Majikan Sumiati, sejak bekerja pada 18 Juli 2010 di Arab Saudi. Penyiksaan telah melampaui batas kemanusiaan. Sumiati disiksa oleh majikan dengan besi panas. Dengan tidak berperikemanusiaan bibir sumiati pun digunting. Bekas luka-luka di sekujur tubuh Sumiati menunjukkan penyiksaan berat yang dialaminya. Sumiyati diberangkatkan oleh PT Rajana Falam Putri ke Arab Saudi pada 18 Juli 2010. Sangat disayangkan, Sumiati diberangkatkan tanpa berbekal Bahasa Inggris dan Arab yang merupakan kebutuhan utama untuk bekerja di Arab. Pemberangkatan Sumiati ke Arab tanpa bekal bahasa menunjukkan kesewenang-wenangan perusahaan yang bertanggung jawab. Perbuatan tersebut telah menempatkan Sumiyati sebagai pekerja migran yang lemah. Terulangnya kasus penyiksaan dan pemberangkatan BMI tanpa pembekalan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah atas pelayanan dan kinerja Perusahahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan BMI ke luar negeri. Lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan buruknya pelayanan dan kesewenang-wenangan PPTKIS dalam penempatan BMI.

Sumiati adalah contoh dari kesewenang-wenangan penempatan BMI. Sumiati yang tidak memiliki kemampuan bahasa ditempatkan di Arab Saudi yang jelas membutuhkan kemampuan Bahasa Arab. Pusat Sumberdaya Buruh Migran (PSD-BM), menyatakan: 1. Menuntut pemerintah melakukan pelarangan pemberangkatan BMI untuk pekerjaan non-formal ke Arab Saudi dan menetapkan Arab Saudi sebagai zona berbahaya bagi pekerja Migran 2. Melakukan tekanan keras kepada pemerintah Arab Saudi yang kerap membiarkan pelanggaran hak-hak buruh migran Indonesia. 3. Menuntut dibekukannya dan dicabutnya izin operasi Perusahaan penyalur yang menempatkan Sumiati di Arab Saudi tanpa membekali dengan kemampuan bahasa. 4. Menuntut dilakukannya pengawasan periodik dan terus menerus atas kinerja dan pelayanan PPTKIS kepada buruh migran. Menuntut pemerintas secepatnya menyelesaikan persoalan hukum dan memberikan santunan pada Sumiati.

Yogyakarta, 17 November 2010.

“Warta Buruh Migran merupakan buletin online yang diterbitkan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran setiap bulan. Redaksi menerima berbagai tulisan dari rekan-rekan PTK Mahnettik melalui email: redaksi@buruhmigran.or.id“ Halaman 12 | Warta Buruh Migran | November 2010