Sejak Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UU PPTKILN) diberlakukan pada tahun 2004, setiap tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk periode penempatan pertama dan perpanjangan kontrak diwajibkan atau dipaksa untuk membayar premi Asuransi TKI.
Pembayaran asuransi, saat ini, dilakukan kepada perusahaan Konsorsium Asuransi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) melalui pialang asuransi. Pembayaran asuransi menjadi syarat pembuatan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN). TKI diwajibkan membayar premi asuransi sebesar Rp 400.000,-.
Padahal dalam UU 39/2004 tentang PPTKILN junto Permenakertrans tentang Asuransi TKI, tegas dinyatakan bahwa Asuransi adalah kewajiban PPTKIS, bukan TKI. Namun faktanya bertahun-tahun TKI dipaksa beli premi asuransi TKI.
Melalui kajian ini PSD-BM bersama jejaring organisasi TKI ingin mengurai indikasi kebijakan koruptif Asuransi TKI.