Page 1

SUARANYA BMI, DARI ATKI

Edisi Desember 2012

dipublikasikan oleh asosiasi buruh migran indonesia di hong kong (atki-hk)

E D I TO R I A L

“Dibalik Sistem Online” Melarang TKI di Hong Kong Pindah Agen, Skema Baru Perampasan Upah

“Saya capek keliling cari agen tapi ditolak terus. Katan-

ya sekarang peraturan baru tidak boleh pindah agen. Kalau ganti agen harus melunasi sisa potongan dulu atau kerja dulu di Macau selama 2 tahun.” Begitu penuturan Sita (bukan nama sebenarnya) kepada Tim Vokal ketika ditemui di shelter Bethune House. Sita sudah bekerja di majikan selama 5 bulan tetapi karena dipaksa kerja ilegal, tidak diberi makanan yang layak dan sering dimaki, dia terpaksa memutuskan kontrak. Dia sudah melaporkan kondisinya ke pihak agen tetapi malah dimarahi untuk tidak banyak komplain. Salah satu saudaranya kemudian membantu dia untuk menulis surat pengunduran diri kepada majikan. “Saya tidak mungkin kembali ke agen lama. Agen pasti marah dan minta saya melunasi 3 bulan sisa potongan. Lalu masih suruh bayar potongan lagi untuk majikan baru. Agen hanya minta uang terus tapi waktu saya butuh pertolongan, mereka tidak mau bantu” tegas Sita yang sedang menunggu proses kasus menuntut majikannya di Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Sita, anak kedua dari tiga bersaudara, masih ingin bekerja di Hong Kong untuk membantu keluarga. Setidaknya dia sudah mendatangi 3 agen di Hong Kong yang menolaknya dan memberi saran yang sama. “Saya pasrah mbak kalaupun harus pulang ke Indonesia. Sebenarnya saya tidak mau masuk PT lagi tetapi apa daya? Ingin kerja saja kok susah seperti ini“ keluhnya dengan wajah sendu dan putus asa.


E D I T O R IA L Sistem Online: Cara baru pemerintah memaksa TKI melunasi potongan agen Sistem Online diterapkan sejak Maret 2011. Ialah sistem komputerisasi yang diciptakan Konsulat Indonesia di Hong Kong (KJRI) untuk memonitor kerjasama resmi (job order) antara PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dan agen. Untuk meyakinkan penerapan sistem online ini, KJRI kemudian mengeluarkan Surat Edaran susulan (SE 2425) tertanggal 14 Oktober 2011 ditujukan kepada seluruh agen anggota APPIH (Asosiasi Pelaksana Penempatan TKI Hong Kong). SE 2524 menyebutkan: “Agen dilarang meng-hijak atau mengambil TKI dari agen lain, agen tidak boleh memindahkan TKI ke agen lain, melarang agen menitipkan atau mengirim TKI yang sedang menunggu visa ke Macau dan China”. Menurut keterangan Bapak Bambang Susanto, pejabat KJRI, surat ini juga bertujuan untuk mencegah praktek pemungutan biaya agen selangit (overcharging) yang sering dikeluhkan TKI. Berdasarkan Undang-Undang No. 39/2004, agen wajib mencarikan majikan baru bagi TKI korban terminetan dan kewajiban TKI hanya melunasi sisa potongan. Jika agen meminta lagi maka TKI disarankan lapor ke KJRI agar agen tersebut bisa ditindak. “Tetapi KJRI tidak memberikan celah bagi TKI yang dirugikan (misalnya membayar lebih dari 7 bulan) untuk bisa menuntut kembali uangnya dari agen. Sedangkan sanksi kepada agen hanya sebatas surat peringatan dan pelarangan memproses TKI baru. Ini tetap saja tidak adil bagi kami” jelas Ganika Diristiani, ketua ATKI-HK. Peraturan serupa juga pernah dikeluarkan KJRI di tahun 2007 yaitu SE 2258 ditengah banyaknya yang mengkritisi tingginya biaya penempatan dan TKI sendiri mulai berani menolak membayar potongan agen. Namun kuatnya persatuan dan

2

VOKAL perlawanan para organisasi progresif buruh migran yang didukung oleh masyarakat lokal dan Indonesia, akhirnya KJRI mencabut aturan ini. Kini aturan pelarangan pindah agen tersebut diterapkan secara terselubung melalui sistem online. “Ini jelas cara Konsulat memaksa kami melunasi potongan agen dan menghancurkan semangat buruh migran melawan menuntut penurunan biaya penempatan yang mencekik” tegas Ganika. Sistem Online: Menjebak TKI dalam perbudakan hutang dan perdagangan manusia Tanpa sistem onlinepun, buruh migran sudah terjepit oleh peraturan pemerintah Indonesia yang harus membayar biaya penempatan selangit, dilarang kontrak mandiri yang dimanfaatkan PJTKI/ agen untuk memeras, diwajibkan masuk PJTKI, tidak mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan dari KJRI, menjadi korban pemalsuan identitas, penahanan dokumen dan pelanggaran kontrak lainnya. Disisi lain, buruh migran juga terdiskriminasikan oleh berbagai peraturan pemerintah Hong Kong seperti upah yang rendah, tidak diperbolehkan pindah majikan atau jenis pekerjaan lain, termasuk pembatasan ijin tinggal maksimal 14 hari (two weeks rule) setelah finish kontrak atau pemutusan kontrak. Adanya two weeks rule memaksa buruh migran untuk keluar Hong Kong setiap kali terjadi pemutusan kontrak dan mengulangi proses awal termasuk potongan agen. Kebanyakan buruh migran di Hong Kong yang tidak finish lebih memilih pindah ke agen baru dengan pertimbangan biaya agen yang lebih murah. Umumnya di agen lama, buruh migran akan dikenakan biaya yang lebih mahal bahkan sering mengulangi potongan 7 bulan gaji. Sistem online yang memaksa tidak boleh pindah agen menjadikan buruh migran sebagai umpan bagi PJTKI/agen, melegalisasikan overcharging dan perbudakan hutang.

Edisi Desember


V O K A L Bahkan TKI yang punya majikan sendiripun tetap tidak diijinkan pindah agen kecuali dia bersedia membayar denda ke PJTKI/agen pertama. Agen-agen di Hong Kong yang lumayan menjunjung tinggi prinsip persaingan bebas juga mengeluhkan sistem online ini. Mereka tidak bisa membantu memproseskan kontrak para TKI meski sudah ada majikan baru dan enggan mempromosikan TKI. Tanpa sungkan, KJRI malah memaksa agen untuk menyertakan paspor asli TKI dan surat keterangan dari Disnaker setempat untuk sekedar membuktikan TKI tersebut benar-benar menunggu visa di Indonesia. Jelas sistem online merampas hak kerja buruh migran yang hari ini kian tipis di tengah krisis global. Akibatnya, banyak buruh migran yang terpaksa menjadi overstay, terdampar di Macau atau China, korban penipuan, dan bahkan terjerumus ke prostitusi demi bertahan hidup. Akhir-akhir ini, jumlah buruh migran Indonesia yang mendaftar menjadi pengungsi politik (sylum) juga meningkat. Dalam hal ini, pemerintah (KJRI) telah melanggar pasal di UUD 1945 pasal 27 ayat 2: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan�.

E D I T O R IA L Yudhoyono juga berjanji akan lebih melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di dalam dan luar negeri. Tetapi kenyataan yang dialami buruh migran di Hong Kong berkata sebaliknya. Pesan penting yang tersirat di penghujung tahun 2012 adalah bahwa perjuangan kita menghapus aturan yang melegalisasikan pemerasan dan penindasan masih panjang. Tantangan kita kedepan kian berat seiring semakin intensifnya program ekspor tenaga kerja pemerintah Indonesia dan krisis global yang merampas hak-hak kita diluar negeri. Namun dengan kerja keras untuk menyadarkan, mengorganisasikan dan menggerakan buruh migran di Hong Kong dan negara-negara lain, kemenangan bukan hal mustahil akan kita dapatkan. Hal ini terbukti dalam catatan sejarah perjuangan buruh migran di Hong Kong. Berkat persatuan, gaji kita naik, pajak ditunda 5 tahun, biaya penempatan dirubah dan kemenangan-kemenangan kecil tapi berarti lainnya. Tidak ada perubahan tanpa perjuangan.

Perlawanan Menghapus Overcharging Terus Berlanjut Sistem online dan SE 2524 tidak diterima diam oleh buruh migran Indonesia di Hong Kong yang tergabung di dalam organisasi-organisasi progresif. Selama tiga bulan, Aliansi BMI-HK Cabut UUPPTKILN No. 39/2004 yang (gabungan GAMMI, LIPMI, PILAR, IMWU, ATKI) melancarkan aksi beruntun selama 3 bulan mendesak KJRI untuk segera mencabut kedua aturan tersebut. Tindakan KJRI sangat tidak konsisten dengan prinsip Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya yang disahkan PBB tahun 1990 dan telah diratifikasi pemerintah Indonesia di bulan April 2012. Dengan mengesahkan konvensi internasional ini, Pemerintah seharusnya lebih menghormati hak dan mengakui hak dasar buruh migran termasuk hak untuk bebas pindah agen dan kontrak mandiri. Dalam pidato pembukaan di depan sidang ILO tahun 2011, Presiden Susilo Bambang

Edisi Desember

3


B E R I TA H O N G KO N G

VOKAL

KJRI tolak terima petisi BMI Causeway Bay (16/12) di tengah lapangan

rumput taman victory terlihat tiga kelompok besar BMI(Buruh Migran Indonesia) yang sedang menggelar kegiatan. Mereka menggunakan kostum hitam-hitam sebagai gambaran sedang berduka atas pemerintah yang bersikap hipokrit dan anti rakyat. Mereka juga mengenakan ikat kepala warna putih bertuliskan hapus KTKLN dan tuntutan lain. Aksi ini diorganisasir oleh Aliansi-BMI HK Cabut UUPPTKILN No.39/2004. Sebelum aksi mereka menggalang massa dengan gelar forum terbuka. Dalam forum ini di tampil-

4

kan beberapa testimony, salah satunya menceritakan bagaimana keresahan mereka tidak boleh pindah agen.

Tepat pukul 1 siang, pasukan marshal sudah menyiapkan barisan. Dengan tertib mereka berdoyong – doyong ke KJRI dengan menerikan yel-yel serta menyayikan lagu progresif gubanhan masing – masing organisasi. Dibarisan pertama terlihat pasukan bendera merah sebagai symbol Buruh Migran melawan dan di ikuti dengan gimmick yang digambarkan dengan 2 BMI yang di obral SBY disusul barisan karangan bunga tertulis “fare well teguh” dan disambung dengan BMI yang mengusung papan bertuliskan 3 musuh Buruh Migran. “ Tidak ada ceritanya BMI melawan BMI, karena BMI sadar siapa yang telah membuat mereka menderita” begitu seru Ganika selaku juru bicara aksi. Dalam orasinya Ganika menyebutkan hasil survey pelayanan KJRI dari waktu ke waktu tidak ada perubahan. Sementara ini ada 1500 korespondensi dan 95% dari mereka menginginkan KJRI memperbaiki pelayanan dengan memperpanjang jam kerja, membuka konter baru dalam pembuatan paspor, paparnya. Bersambung Halaman 5 “KJRI..”

Edisi Desember


V O K A L “KJRI..”

Selanjutnya, Sringatin yang juga juru bicara aksi tersebut dengan tegas menyerukan BMI akan terus berjuang “ hari ini sudah 22 tahun Buruh Migran diakui namun tetap saja sengsara, itu karena pemerintah hanya memikirkan penempatan dan bagaimana mengeruk keuntungan tanpa peduli perlindungan BMI” dia juga menjelaskan bahwa BMI tidak hanya menghadapi kebijakan anti migran dari pemerintah sendiri namun juga harus menelan pahitnya kebijakan diskriminasi dari pemerintah Hong Kong. Di acara puncak beberapa perwakilan organisasi menyerahkan petisi namun belajar dari pengalaman diamana KJRI tidak merespon petisi mereka, para perwakilan organsaisi meminta Satpam KJRI untuk menandatangi petisi sebagai tanda terima. Namun karena permintaan tanda tangan tersebut Satpam menolak menerima. “ KJRI selalu menuduh organisasi menurunkan citra bangsa, sebenarnya merekalah yang sedang mencoret nama bangsa Indonesia yang secara internasional terkenal sebagai bangsa yang demokratis” seru Ganika. Hal ini diamini oleh Sringatin dan dia berjanji Aliansi tetap akan mengirim petisi ini secara resmi ke pemerintah bahkan ke presiden sekalipun, serunya kecewa. Tidak hanya mereka yang kecewa beberapa anggota lainya-pun tampak kecewa”saya malu punya Indonesia, pemerintah HK lebih baik daripada pemerintah Indonesia, mereka masih menghargai petisi kita dan dengan baik- baik menerimanya” begitu tutur salah satu anggota yang keberatan disebut namanya. Pada hari itu juga mereka mengusung tuntutan kepemerintah HK untuk kenaikan gaji bersama AMCB (Asian Migrant Coordinating Body).##

Edisi Desember

B E R I TA H O N G KO N G

Perayaan IMD, MFMW Launching buku panduan PRT di Hong Kong dalam 6 bahasa

“Hari ini adalah bukti menguatnya pergera-

kan buruh migran di dunia. Dan buku Know your Right (Pahami Hak Anda ) plus edisi 2013 ini adalah bukti keinginan kita untuk lebih menggembangkan dan memperluas pengetahuan Buruh Migran di Hong Kong, “ begitu pernyataan Cynthia AbdonTellez selaku manager Mission For Migrant Woker (MFMW) saat memberikan pidato sambutanya dalam acara peluncuran buku Know Your Right plus yang dibarengkan dengan perayaan Hari Migran Internasional ke-22 di kantor ISS (International Social Service) Cabang Wanchai. Selasa, 18 Desember 2012.

Bersambung ke Halaman 6 “Buku..

5


B E R I TA H O N G KO N G

Sambungan “ Buku Panduang PRT..” MFWW satu yayasan yang sejak tahun 1981 telah membantu Buruh Migran menangangi kasusnya. Dalam keteranganya Cynthia mengatakan, tujuan penerbitan dari buku yang berjudul “Know Your Right plus “ atau sering disebut dengan KYR plus tidak lebih untuk mendidik dan menginformasikan para migran dan masyarakat umum tentang kondisi dan hak-hak pekerja asing di Hong Kong. Kali ini mereka sengaja mencetak buku KYR plus ini dalam 6 bahasa yakni bahasa Indonesia, Tagalog, Thailand, Srilanka, Nepal dan bahasa Inggris agar mudah dipahami dan lebih menjangkau Buruh Migran dari dengan berbagai macam kebangsaan. Penerbitan buku ini di dukung oleh Li Ka Shing melalui program love ideas, love Hong Kong. Cynthia menjelaskan Buku ini akan mulai dibagikan di awal tahun 2013 secara gratis, mereka mencetak 3000 buku berbahas Indonesia. Disisi lain, Amy Sim salah satu pendukung perjuangan Buruh Migran dan salah satu saksi peresmian CSPEM saat dijumpai Tim Vokal menyampaikan peringatan hari migran internasional kali ini bertepatan dengan ulang tahun kedua CSPEM yaitu koalisi yayasan yang membantu Buruh Migran. Dalam kesempatan ini pula dia menyampaikan rasa terima kasinya kepada anggota CSPEM “ Saya mengucapkan

6

VOKAL

selamat kepada CSPEM yaitu koalisi yang sukarela, mandiri kini telah mampu melakukan lobi ke pemerintahan Hong kong agar etnis minoritas mendapatkan hak-haknya. Amy mengatakan tantangan dan terobosan yang harus dilakukan guna memperbaiki kondisi kerja dan hidup bagi kelompok minoritas termasuk Buruh Migran adalah perlunya pendidikan politik dan kesadaran, pengorganisasian dan solidaritas antar kelompok yang berbeda dan masyarakat.##

1th Anniversary BTM “Merah si Cabe Rawit” S

elasa, (25/12) di lapangan rumput Victoria Park terlihat canda tawa ceria anggota BTM yang menggenakan seragam merah- merah. Berbagai macam lomba digelar untuk memeriahkan acara ini. Menurut Sumber selaku ketua BTM (Beringin Tetap Maju) acara ini digelar dalam rangka merayakan hari jadi BTM yang pertama. “ Memang acara ini kami gelar secara sederhana supaya untuk mengajari anggota lebih militan dan berkomitmen kuat memperjuangkan hak- hak kita sebagai Buruh Migran ”.

Bersambung ke halaman 7 “BTM..”

Edisi Oktober


VOKAL

B E R I TA H O N G KO N G

Sambungan”BTM.. BTM resmi berdiri pada tanggal 23 Desember 2011. Meskipun masih seumur jagung BTM telah mampu mencetak berbagai prestasi. “ Tak semudah membalikan telapak tangan” jawab Sumber ketika ditanya tentang kesulitan apa yang sering menimpa BTM selama setahun ini. “Saat ini masalah pribadi masih mendominasi” begitu tuturnya. Namun Sumber mengatakan salut dengan semangat anggotanya yang terbuka dan selalu semangat dalam kondisi apapun. Harapnya kedepan BTM makin jaya “ kunci sukses hanya lewat bersatu dan terus berjuang seperti yang digambarkan pada lambang BTM” jelasnya penuh semangat. Mereka bertekad mempertahankan nama BTM selain sudah terkenal massa luas juga karena nama tersebut sudah melekat dihati. Saat ini BTM sudah beranggotakan lebih dari 30 orang. Acara tersebut berjalan lancar namun ada sedikit gangguan karena mereka diminta ATKI-HK yang menjadi pemain latar sebuah film yang mengisahkan kehidupan BMI di HK.##

Tolak deklarasi WSFM, 29 organisasi kirim surat terbuka Edisi Oktober

W

SFM (World Social Forum on Migration) atau Forum sosial dunia dan migrasi adalah satu forum untuk membahas berbagai permasalahan masyarakat di dunia termasuk persoalan migrasi. Forum ini awalnya di inisiatifi oleh beberapa masyarakat sipil dan LSM-LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pertemuan pertama digelar pada tahun 2005 di Brasil dan semenjak itu sepakati akan di gelar disetiap tahunya dan mengangkat tema yang berbeda. Tahun adalah pertemuan keV, di gelar pada tanggal 26-30 November 2012. WSFM ke-V mengambil tempat di Miriam University, Manila,Filipina. Kali ini mengangkat tema umum “Mobilitas, Hak dan Model Global, Mencari Alternatif”. Dihadiri sebanyak 1.800 orang termasuk delegasi organisasi lokal dan internasional dari 50 negara. Di pleno terakhir (29/11) panitia penyelenggara memposting sebuah deklarasi final di website mereka (http://www.wsfm2012. org/home/latest-news-a-updates/121-manila-declaration-5th-wsfm) dengan menyebutnya sebagai “deklarasi bersama” Karena menganggap isi deklarasi tidak sesuai dengan kenyataan maka 29 organisasi merasa keberatan dan menolak isi dari deklarasi tersebut.

Bersambung ke halaman 8 Tolak Deklarasi

7


B E R I TA H O N G KO N G

Tolak Deklarasi Dalam surat terbukanya mereka menyampaikan 4 poin kritikanya yang antara lain, kritikan pertama mereka tidak setuju jika deklarasi ini dianggap sebagai deklarasi bersama. Kritikan ini berdasar pada dasar politik anggota forum yang beraneka ragam. Dan berdasarkan prinsip advokasi tidak dapat menuntut pengakuan homogenitas (persamaan) pandangan. Selain itu mereka mengkritik pengambilan keputusan deklarasi bersama ini tidak melalui proses penyatuan pandangan baik melalui workshop maupun agenda lainya. Kritikan kedua adalah deklarasi WSFM yang ke-V ini dianggap lebih mengunggulkan programprogram GFMD (Global Forum on Migration and Development) dimana hanya fokus tentang remitansi yang hasil dari pengiriman migrasi dan menganggap ini sebagai sumbangan rakyat miskin untuk pembangunan. Argumen mereka deklarasi ini bertolak belakang dengan pemikiran peserta yang mengkritisi kebijakan GFMD hanya membuat Buruh Migran semakin tidak berdaya. Kritikan ketiga adalah proses pembahasan deklarasi dianggap tidak transparan. Ketika peserta mengajukan untuk menggunkan layar LCD agar semua peserta bisa turut membaca draft deklarasi tersebut tetapi di tolak dengan alasan memakan waktu. Point terakhir, mereka percaya bahwa dokumen tersebut akan digunakan sebagai legitimasi suara Buruh Migran di pertemuan tingkat tinggi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang akan digelar tahun depan. Meskipun hal ini tidak tertulis namun jika merujuk pada deklarasi nomer point ke 29 ini diartikan berkaitan dengan sebuah proposal yang beredar di workshop. Proposal tersebut berjudulkan “A Civil Society Proposal for a Negotiated Outcome in the Form of a 5-Year action Plan at the 2013 UN HLD” Hanya 2 organisai Buruh Migran Indonesia di Hong kong yang turut menolak deklarisi WSFM ke-V ini yaitu ATKI-HK dan IMWU-HK.##

VOKAL

TKI Tidak perlu masuk terminal khusus

Di rilis dalam website BPN2TKI (http:// www.bnp2tki.go.id/) tertanggal 28 Desember 2012. Dalam rilis tersebut menuliskan pernyataan Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) bahwa TKI yang pulang ke Indonesia bebas bebas memilih pulang sendiri atau melalui bantuan angkutan kepulangan khusus TKI di Balai Pelayanan Kepulangan (BPK) TKI Selapajang, Tangerang, Banten. Tatacara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri diatur di Permenakertrans 16/2012 yang diterbitkan pada 26 September 2012 dan mulai diberlakukan tiga bulan kemudian atau mulai Rabu (26/12). Bagi TKI yang memilih pulang dengan cara mandiri harus bertanggung jawab sendiri mengenai kerawanan keselamatanya masing- masing. Karenanya, sebelum sampai di kampung halamannya, TKI tersebut harus sudah bisa mengantisipasinya dengan cara mengirimkan uang terlebih dahulu kepada keluarganya di kampung, sehingga di perjalanan hanya membawa uang secukupnya. “Kami berlakukan kebijakan pulang mandiri ini untuk memberikan hak yang sama antara TKI dan masyarakat umum lainnya,” kata cak Imin. Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, yang diresmikan pemakaiannya oleh Presiden B.J Habibie tahun 1999, sebagai terminal khusus bagi TKI – untuk melayani TKI, terenyata sangat menyengsarakan para TKI yang baru kembali dari tempat kerja mereka di manca negara. Pengadaan Terminal III tersebut telah menimbulkan pro-kontra berbagai pihak. Pengelolaan pemulangan TKI yang bertujuan melindungi buruh migran yang sebenarnya dimulai sejak tahun 1986, jauh dari yang diharapkan itu. laan

8

Secara singkat sejarah pengelopemulangan TKI sebagai berikut: • 1986 – 1987 : Dikelola oleh PT Panutan, Batu Ceper, Jakarta. • 1987 – 1988 : Oleh Kanwil Depnaker DKI Jakarta di Cililitan, Jakarta Timur.

Edisi Oktober


OPINI

V O K A L • 1988 – 1994 : Oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang disebut “IMSA” dibawah kendali Pusat AKAN dan Ditjen Binawas Depnaker. Transit TKI di Ciracas Jakarta Timur. • 1994 – 1998 : Oleh Perum DAMRI. Transit TKI di Cakung Jakarta Timur. • 1998 – 1999 : Oleh APJATI yaitu asosiasi PJTKI. Tempat transit TKI di Ciracas Jakarta Timur. Pertengahan tahun 1998 oleh Surat Keputusan Ditjen Binapenta Depnaker pemulangan TKI dan tempat transit dipindahkan ke Kemayoran dan Depnaker kembali mengambil alih pemulangan TKI. • 1999 - 2002 : Oleh Pemerintah, dalam hal ini Depnakertrans sebagai departemen teknis yang membidangi ketenagakerjaan mengambil prakarsa penataan pemulangan TKI dari Bandara Terminal II ke Terminal III. Melalui keputusan Menaker tanggal 31 Agustus 1999 diresmikan Terminal III sebagai terminal pelayanan pemulangan TKI dan diresmikan oleh Presiden BJ Habibie. Pada tanggal 4 Oktober 2001 melalui Keputusan Menakertrans No: KEP.172/MEN/2001 dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Permasalahan TKI. Dan Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) No: 172/D. P2TKLN/N/2001, tanggal 8 Oktober 2001 pengelola pemulangan TKI dilakukan oleh Badan Otonomi (BO) kelompok APJATI. • 2002 – 2003 : Oleh Pusat Koperasi Mabes POLRI (PUSKOPOL MABES POLRI) berdasarkan Keputusan Menaker No: 173/MEN/2002. • 2003 – 2004 : Karena koreksi penerapan sistem transit juga dilakukan oleh Direktorat Perhubungan Darat karena bertentangan dengan keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 186/PR.301/DRDJ/99 tanggal 12 Oktober 1999 tentang pengesahan tariff angkutan khusus pemulangan TKI dari Bandara Soekarno Hatta ke daerah asal. Akibatnya tanggung jawab manajemen pengelolaan pemulangan TKI diambil alih oleh Induk Koperasi melalui Surat Perintah KAPOLRI No. Pol. Sprin/755/ IV/2003 tgl 22 April 2003.

Edisi Oktober

24 Januari 2004 : Oleh Depnakertrans dengan Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor: KEP.50/D.P2TKLN/I/2005, tetang Prosedur Tetap (PROTAP) Proses Pemulangan TKILN dari Bandara Soekarno – Hatta. • Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I nomor : B. 221 / MEN / TKLN / IV/ 2005, perihal larangan penjemputan TKI oleh keluarga di terminal III Soekarno – Hatta, penanganan pemulangan di atur oleh Depnakertrans kerjasama dengan pihak traveltravel yang terdaftar di Depnakertrans pusat. • Data pemulangan TKI melalui Bandara Soekarno - Hatta tahun 2002 – 2004 berjumlah 969.395 orang (Lk= 40.056 orang, Pr= 929.339 orang). Dari tahun 2002 – 2004 pengelolaan pemulangan di Terminal III dilakukan Depnaker, Puskoppol, Inkoppol, Depnaker. (data : diambil berbagai sumber) Berita pembebasan TKI dari terminal khusus ini disambut gembira oleh Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hong Kong. Namun banyak pula yang hilang kepercayaan mereka terhadap janji pemerintah. “Ujung-ujungnya peraturan ini juga merepotkan BMI karena harus lapor dulu ke KJRI sebelum kita pulang” ungkap Nani, salah satu pengurus ranting Labas, ATKI-HK. Beberapa sikap tidak percaya pemerintah akan setulus hati memberi perlindungan ke BMI terlihat beberapa komentar mereka di jaringan sosial Facebook dalam grup “Tempat kumpulnya seluruh pahlawan devisa diselulur Negara”. Ganika, ketua ATKI-HK mengatakan ini adalah kemenangan kita, sudah bertahun- tahun kita menyerukan untuk dihapuskan terminal khusus TKI. Setelah ribuan BMI menjadi korban baru pemerintah mengambil tindakan, harapnya semoga ini benar-benar direalisasikan tidak hanya stag dalam sebuah berita saja.##

9


SERBA SERBI

s

ebentar lagi kita akan merasakan hidup dalam kekangan. Menyikapi rakyat yang semakin kritis, meluasnya organisasi- organisasi massa di Indonesia, Seiring perkembangan situasi akan kemerosotan hidup rakyat secara ekonomi, tekanan secara politik dan keterbelakangan secara budaya, kebangkitan gerakan rakyat nyaris tak terbendung hampir diseluruh wilayah nusantara negeri ini. Berbagai bentuk gerakan rakyat bermunculan, baik yang terorganisir maupun spontan dan sporadic (terpisahpisah) dalam menuntut pemenuhan atas haknya. Disisi yang lain, akhir-akhir ini banyak di ciptakan berbagai UU yang merugikan rakyat tapi menguntungkan bagi pemodal asing. SBY semakin menjadi- jadi dan semakin menyempitkan kebebasan bersuara dengan melahirkan berbagai kebijakan fasis. Setelah Undang-undang (UU) Intelijen diresmikan dan Penyelesaian Konflik Sosial (PKS), rakyat bersiap-siap dipukul lagi lewat dua rancangan undang (RUU) yakni RUU Keaman- an Nasional (Kamnas) dan RUU Organisasi Ke- masyarakatan (Ormas). Menurut pemerintah, latarbelakang RUU ini adalah maraknya tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah ormas. Pernyataan ini merujuk kebrutalan dan banditisme kelompok-kelompok preman dan ormas-ormas tertentu yang dikoordinasikan dan dididik melalui satuan keamanan maupun badan tertentu pemerintah seperti halnya yang terjadi diberbagai daerah sekarang ini. Meskipun begitu banyak ormas yang benar- benar memperjuangkan hak- hak sektornya misalnya ormas Buruh Migran dll. Sepertinya pemerintah sengaja menggunakan kerusuhan- kerusuhan tersebut untuk melegitimasi perlunya regulasi yang mengontrol penuh seluruh organisasi rakyat dan kegiatannya. Seperti UU yang sudah ada sebelumnya kedua RUU itu bertujuan memperkuat instrumen dan politik fasis,

Bersambung ke halaman 11 “ Negara Merampas

VOKAL

Puisiku Puisiku

TUJUAN KITA SATU IBU

kutundukkan kepalaku, bersama rakyatmu yang berkabung bagimu yang bertahan di hutan dan terbunuh di gunung di timur sana di hati rakyatmu, tersebut namamu selalu di hatiku aku penyair mendirikan tugu meneruskan pekik salammu “a luta continua.� Kutundukkan kepalaku kepadamu kawan yang dijebloskan ke penjara negara hormatku untuk kalian sangat dalam karena kalian lolos dan lulus ujian ujian pertama yang mengguncangkan kutundukkan kepalaku, kepadamu ibu-bu hukum yang bisu telah merampas hak anakmu tapi bukan hanya anakmu ibu yang diburu dianiaya difitnah dan diadili di pengadilan yang tidak adil ini karena itu aku pun anakmu karena aku ditindas sama seperti anakmu kita tidak sendirian , kita satu jalan tujuan kita satu ibu:pembebasan! kutundukkan kepalaku kepada semua kalian para korban sebab hanya kepadamu kepalaku tunduk kepada penindas, tak pernah aku membungkuk aku selalu tegak

Wiji Thukul, 4 Juli 1997

Tribute : Wiji Thukul, Munir dan ribuan aktivis yang hilang tanpa jejak hingga kini. perjuanganmu takkan pernah berhenti

RUU Kamnas dan Ormas:
 Negara merampas kebebasan bersuara & demokrasi rakyat atas nama keamanan

10

Edisi Oktober


V O K A L

S E R BA- S E R B I

negara merampas

bahayakan) dan merampas kebe- dihadapi dengan tindakan khusus basan demokratis rakyat, persis atas nama hukum. Ada kesamaan pemerintahan Soeharto saat itu. RUU Kamnas dengan UU PKS, bnyak organisasi mengecam RUU UU Intelijen, UU Pemberantasan ini karena diangga sebagai perHubungan erat UU PKS dan Teorisme, UU TNI, dll. Karena ampas kebebasan itu aturan disebut dan hak demokratis, dianggap satu paket melemahkan semanundang- undang sekgat- semangat yang tor keamanan. Salah progresif sehingga satu kesamaan itu rakyat selamanya di terletak pada segala buat diam menerima usaha menghadapi penindasan. ancaman tersebut yang meliputi: PerMengapa RUU tama, Pencegahan, ini seperti mimpi menitikberatkan buruh bagi rakyat? operasi intelijen Dalam Pasal 1 ayat (pengalian info, dis2 RUU Kamnas informasi, interomenjadikan idegasi, dll) termasuk ologi sebagai ancapenindakan dini. man keamanan naKedua, Penyelesasional. Ini setali tiga ian atau penangguuang Pasal 50 ayat langan menekankan 4 RUU Ormas yang mobilisasi kekuatan menyatakan ormas bersenjata. Ketiga, dilarang menyebarPemulihan berarti kan ideologi marxlangkah rehabiliisme, ateisme, katasi dan konstruksi. pitalisme, sosialisme Secara prakserta ideologi lain tis, seluruh RUU yang bertentangan dan UU keamanan dengan dasar neRUU Kamnas terlihat pada mu- sekarang ini sesungguhnya telah gara Pancasila dan UUD 1945. dahnya rejim menggunakan ke- lama diterapkan oleh pemerDengan demikian negara gam- wenangannya pimpinan Dewan intah. Kepentingan pemerinpangan menuduh, menangkap Kemanan Nasional menetapkan tah saat ini, semata-mata hanya atau bahkan memenjarakan rakyat status konflik dengan darurat sipil yang menyerukan suaranya ka- atau militer. Konsekuensinya, gerrena dianggap subversif (mem- akan demokratis yang meluas akan Bersambung ke halanan 12 Negara merampas

Edisi Oktober

11


B E R I TA R E G I O NA L

Negara merampas

pengawasan pemerintah, larangan, sanksi, dll. Ketentuan ini mengikat bagi ormas berbadan hukum berupa perkumpulan dan yayasan (pasal 10 ayat 1) seperti LSM, komunitas, organisasi adat dan keagamaan, untuk mendapatkan legitimasi atas dan pastinya organisasi massa. seluruh tindakan fasisnya yang selama ini dengan keji telah meninSelain itu, rejim membatasi das rakyat. Faktanya, sepanjang hak demokratis untuk berorgankekuasan SBY hingga periode isasi dengan dikeluarkannya RUU kedua sekarang ini, kekejamannya Ormas. Rancangan ini terdiri 57 tak hanya menyebabkan jutaan pasal yang mengatur legal- itas kaum tani kehilangan tanahnya, organisasi kemasyarakatan seperti mem-PHK-kan dan mengkrimi- bentuk, ciri, asas, tujuan, kegiatan, nalkan kaum buruh, namun telah pengawasan pemerintah, larangan, menyebabkan ratusan rakyat ke- sanksi, dll. Ketentuan ini mengikat hilangan nyawa, ribuan korban bagi ormas berbadan hukum beruluka dan tak terhitung jumlah pen- pa perkumpulan dan yayasan (pasal angkapan dan pemukulan yang di- 10 ayat 1) seperti LSM, komunitas, lakukan dalam menghadapi setiap organisasi adat dan keagamaan, perlawanan rakyat diseluruh sektor. dan pastinya or- ganisasi massa. Artinya, dengan demikian sudah pasti rejim memiliki keleluasaan subyektif menetapkan situasi, kemudian dilanjutkan operasi bar-bar dengan menculik, menyiksa, dan membunuh. Intinya adalah keleluasaan menghukum dan mengeksekusi mati tanpa melalui peradilan (extra-judicial). Selain itu, rejim membatasi hak demokratis untuk berorganisasi dengan dikeluarkannya RUU Ormas yang terdiri 57 pasal, mengatur legalitas organisasi kemasyarakatan seperti bentuk, ciri, asas, tujuan, kegiatan,

peraturan anti demokrasi menindas kebebasan berorganisasi dan berpendapat karena organisasi diwajibkan memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang dapat diperpanjang, dibekukan, bahkan dicabut. Konsekuensi SKT, organisasi diwajibkan mendaftarkan kembali organisasinya berdasar aturan baru sebelum disahkan secara sepihak oleh pemerintah. Pendirian organisasai berdasar ting- katannya (nasional, provinsi, kabupaten) juga

Manila : Migrant Tribunal memutuskan 37 Negara melakukan pelanggara & menuntut GFMD di bubarkan

rasi, bekerja sama, dan bersekongkol dengan satu sama lain dalam sengaja melakukan dan mengabadikan tindakan dan kelalaian sebagaimana tercantum dalam dakwaan terhadap mereka dalam dakwaan�

“D

ari bukti-bukti yang disajikan sebelum Pengadilan, tidak ada kesimpulan lain kecuali bahwa Tergugat telah berserikat, berkolabo-

12

Oleh karena itu, Tergugat telah terlibat dengan cara (a) mengejar atau mempromosikan tindakan melanggar hak-hak migran, atau (b) masih sedikit mempraktekan atau malah diam saja tanpa ada upaya menghentikan pelanggaran tersebut dan dengan demikian negaa tersebut di

VOKAL dib- eratkan oleh syarat adminitratif yang meverifikasi jumlah kepengurusan dan cakupan kegiatannya (penjelasan Pasal 7). Regulasi ini kelanjutan UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi alat kontrol dan represi (menekan) segala jenis organisasi ke dalam satu jenis format organisasi sehingga lebih mudah untuk dikontrol. Di masa Orde Baru sendiri, banyak organisasi dilarang karena perlwanan terhadap rejim fasis seperti SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), AJI (aliansi Jurnalis Independen), dll. Ke depan, represifitas fasis tersebut akan semakin meningkat . Dalam keadaan demikian, pemerintah telah memposisikan diri sebagai mediator “seolah-olah� menjadi pengayom dan pelindung sejati bagi rakyat. Dengan cara demikian, pemerintah tak hanya mendapatkan legitimasi dan keleluasaan untuk bertindak kejam terhadap rakyat, namun lebih jauh lagi sejatinya pemerintah telah berupaya memecah belah persatuan rakyat, membiaskan aspirasi persatuan dan menumpulkan kesadaran politik rakyat untuk berlawan..

anggap mengabadikan pelanggarn, (c) atau tidak sistematis dan gagal dalam membuat peraturan untuk meringankan penderitaan Buruh Migran. Negara- Negara itulah yang dianggap bersalah. Pengadilan menerima surat gugatan tanggal 5 November 2012 dari bebarapa antara lain Migrante International (MI), GABRIELA, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI-Indonesia), CARAVAN, The Voice Refugee Forum and Movimiento Migrante Mesoamericano bersambung ke halaman 15

Edisi Agustus


V O K A L

K I S A H N YATA

Hanya bermodal tekad aku lolos KTKTLN lapor polisi aku malah disuruh pura-pura nangis

Gonet juga menyiapkan diri dengan mempelajari dan mengcopy surat kuasa dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta. “Untung juga ada surat kuasa hukum yang diberikan secara cuma- cuma oleh Bapak Abdul “ jelas Gonet.

Benar kata pepatah tak ada perjuangan yang sia- sia. Seperti perjuangan Gonet seorang BMI yang menolak KTKLN. Gonet (nama samaran) begitu orang memanggilnya, BMI (29th) berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Gonet bekerja di Hong kong sejak tahun 2003, dalam 2 tahun terakhir ini dia memutuskan untuk aktif dalam sebuah organisasi. Saat ini Gonet menjabat sebagai wakil ketua PILAR (Persatuan BMI Tolak Overcharging). Hampir saja dia tidak terbang hanya gara- gara menolak KTKLN. “yach ..perjuangan yang panjang hampir 2 hari saya tertahan di Bandara SoekarnoHatta, Jakarta” keluhnya kepada Tim Vokal saat di wawancarai melalui seluler genggamnya. Gonet bertekad menolak KTKLN karena kartu ini tidak berguna, dan dia selalu menyarankan ke kawan- kawanya agar tidak membuat KTKLN. Alasan lain yang mendasarinya adalah rasa ingin tahu bagaimana sulitnya menghadapi sistem birokrasi di Bandara – Bandara sep-

Edisi Agustus

erti yang dikeluhkan banyak BMI. Berangkat dari panduan yang dikeluarkan PILAR-HK dan konsultasinya dengan Bapak Abdul Rohim Sitorus, S. Ag seorang konsultan dan kuasa hukum TKI. Gonet mengenalnya melalui jaringan sosial facebook. Dalam surat kuasa yang diberikan bapak Abdul tersebut tertera dengan jelas bahwa petugas imigras ataupun maskapai tidak boleh menggagalkan TKI tanpa KTKLN kecuali TKI tersebut mempunyai kasus pidana yaitu melakukan tindak kriminal, narkoba dll. Sejak di Bandara Adisutijpto, Yogyakarta dia sudah dipersulit penerbanganya hanya karena tidak memiliki KTKLN ”Saya diancam sama mereka, katanya akan diterbangkan sampai Jakarta saja, aneh yang mengancam bukan petugas imigrasi melaikan petugas maskapai dari Garuda Indonesia Airways ” jelasnya “ Bahkan petugas lain selaian petugas yang menanganinyapun ikut-ikutan ngotot menanyakan KTKLN”. Selain berpegang pada panduan kampaye PILAR,

Kejadian lucu dan membuat dia benar- benar geram yaitu saat ada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Saat check-in lagi- lagi petugas maskapai menanyakan KTKLN “ pokoknya jawabanku cuma ngeyel tidak mau buat KTKLN, selain tidak berguna pemerintah Hong Kong tidak membutuhkan KTKLN mereka cuma butuh paspor, visa dan kontrak kerja serta ID card” ceritanya dengan nada geram “setelah aku tunjukan surat kuasa hukum itu, petugas bilang TKI kok kritis” dan akhirnya Gonet bisa lolos. Yang paling sulit dan berkuasa disana adalah petugas imigrasi, tukasnya. “Imigrasi menolak memberangkatkan aku, karena itu aku minta mereka menulis surat penolakan penerbangan karena aku tidak punya KTKLN ” jelasnya. Gara-gara permintaanya tersebut Gonet disuruh masuk ke kantor imigrasi. “awalnya saya tidak tahu kantor tersebut kantor apa, ada ruangan kecil berkaca, ternyata itu kantor imigrasi”, Gonet menceritakan perlakuan semena- mena petugas imigrasi dan baginya mereka sangat tidak sopan. Jika tidak kuat mental pasti kita hanya bisa menangis disini, terangnya. “Aku diberondong dengan pertanyaan mau kerja nggak?.. mau terbang enggak?.. jika iya ya bikin KTKLN sana”. Tetap saja aku tidak mau membuat KTKLN mereka malah

13


K I S A H N YATA membentak “TKI jangan sok pinter dan birokrasi di Indonesia berbeda dengan Hong Kong” petugas imigrasi juga bilang “ pejabat saja mau bikin KTKLN” dengan santai Gonet menjawab “ karena mereka mau dan saya tidak mau pak”. Menurut Gonet hal yang paling membuat dia terhina saat petugas itu bertanya dengan cara membentak- bentak dan dengan memalingkan muka seolah jijik memandang wajah seorang TKI. Saat menunggu respon dari imigrasi untuk menulis surat penolakan pemberankatan itu, Gonet selalu mendengar sindirian yang mengintimidasinya dari para petugas imigrasi “jangan terbangkan dia”. Namun tidak sedikitpun dia mundur dan berubah pikiran. Baginya lebih baik kehilangan tiket bahkan pekerjaan sekalipun daripada mengikuti aturan pemerintah yang merugikan. Jadwal penerbangan sudah lewat, petugas maskapai Garuda memberinya kesempatan untuk terbang di penerbangan berikutnya. Sejauh itu petugas imigrasipun tetap tidak mau menulis surat penolakan pemberangkatan. Atas saran dari Bapak Abdul, Gonet mencari petugas security bandara untuk mengadukan tindakan semena- mena petugas imigrasi dan pencegahan pemberangkatanya ke Hong kong tempatnya bekerja. Menurut penjelasan dia, jika di Bandara mendapat perlakuan tidak baik dari petugas manapun, segera catat namanya, jam dan dibagian mana dia bekerja lalu masukan komplinan tertulis di security-security terdekat.

VOKAL Entah karena praktek KKN yang masih kental atau adanya faktor lain security bandarapun menolak menulis berita acara karena yang dikomplin adalah petugas imigrasi. Lalu mereka menyarankan untuk ke Angkasa Pura yaitu security bandara tingkat internasional disanapun menolak dengan alasan yang sama. Seperti bola ping pong, begitu nasib Gonet yang dipermainkan dia dilempar ke OIC (Officer in Charge) dan disanapun juga menolak memberikan surat komplinan untuk imigrasi, hanya saja mereka bersedia menjadi saksi. “nama petugasnya Slamet, dia kasih aku dua pilihan yaitu diantar ke BNP2TKI untuk membikin KTKLN atau mau tetap menulis surat komplinan dan aku putuskan untuk tetap meminta surat tersebut. Lalu Bapak Abdul memberikan saran untuk pergi ke kantor polisi guna memperkuat berita acaranya. Setiba di kantor polisi yang berada dalam Bandar SoekarnoHatta itu, Gonet segera menceritakan permasalahan dan meminta bantuan ke polisi untuk menuliskan berita acara. Polisi menolak dengan alasan sama- sama kerja untuk cari makan. Mereka menyarankan agar Gonet pura- pura menangis agar bisa lolos, sontak Gonet menolak. “bagaimana mungkin aku pura-pura menangis karena aku paham betul apa alasanku menolak KTKLN, kalau aku marah iya karena penerbanganku keduapun gagal gara-gara sistem birokrasi ini”. Gonet tetap duduk di kantor polisi menunggu sampai mereka melakukan sesuatu. “mungkin

Vokal adalah sebuah media propaganda yang dikeluarkan oleh ATKI-HK. Vokal menerima tulisan, saran dan kritik dari pembaca. Silahkan kirimkan tulisan, saran atau kritikan anda ke Redaksi Vokal yang beralamat di: c/o APMM G/F No. 2 Jordan Road, Kowloon, Hong Kong. Email: atkihk_2000@yahoo.com. Penanggungjawab VOKAL Ketua: ATKI-HK, Tim Redaksi : Yayan, Dede, Iyan, Indri, Sailo, Brekele, Muna, Yuni, Martin.

14

karena iba melihatku polisi itu bilang, siapa sih yang nggak tahu KTKLN itu tidak berguna? Tapi bagaimana lagi mbak kita sudah terikat sumpah. “Polisi –polisi itu sembat kejebolan omongan, kenapa juga Jumhur menciptakan KTKLN” begitu Gonet menirukan kata- kata polisi di bandara. Gonet juga menceritakan ketika di kantor polisi ada petugas Deplu dengan sombongnya bilang sudah meminjami uang untuk seorang TKI agar bisa buat KTKLN. Hingga keesokan harinya, kali ini dia sudah diberi kehilangan 2 kali kesempatan penerbangan dan jadwal penerbanganya kurang 1 jam lagi, melihat pendirian Gonet yang teguh untuk tidak membuat KTKLN polisi menyarankan dia pergi ke kantor BNP2TKI untuk meminta surat penolakan pembuatan KTKLN. Karena melihat waktu tidak banyak Gonetpun mengikuti saran polisi. BNP2TKI menolak meberikan surat tersebut karena belum pernah BNP2TKI menolak membuat malah menyarankan bikin KTKLN, jelasnya. “disini aku juga dirayu sama petugas, untuk bayar asuransi dapat KTKLNnya gratis” mereka lari ketika dimintai surat tertulis “ aku juga merasa aneh kenapa setiap petugas pemerintah takut menulis surat, cuma berani sama omongan”. Di kantor BNP2TKI dia juga mendapat perlakuan tidak baik. “kamu ini TKI, jika nggak ada asuransi siapa yang melindungi kamu? Jangan sok pinter disini” Gonet menirukan kata-kata petu-

OKAL V

SUARANYA BMI, DARI ATKI

Edisi Desember 2012

Edisi Desember


V O K A L

POJOK HUKUM

gas yang membentaknya. Merespon itu Gonet menjawab “ majikanku sudah membelikan asuransi pak!” lah memang kamu percaya majikan kamu membelikan asuransi 2 tahun? Gonet menjawab “ aku percaya pak, aku kenal majikan ini lama dan dia sangat baik, saat ini dia bekerja di perusahaan asuransi sehingga dia paham betul apa guna asuransi itu? La memang kamu percaya jika aku bilang istriku empat celetuk petugas BNP2TKI dengan nada yang keras “kamu ini TKI, Ojo minteri kowe”(jangan sok pinter) bentak BNP2TKI ke Gonet. “ kalau memang profesi saya TKW atau yang sampean sebut TKI lalu apa hubunganya dengan asuransi dengan KTKLN pak.. “ kemudian ada petugas lain yang datang dan membisikan banyak TKI Hong Kong yang selalu menolak membuat KTKLN.

Pojok Hukum

Apa Hak-hak kita bila di Interminit?

Karena Gonet terus menekan merka untuk menulis surat penolakan pembuatan KTKLN, akhirnya petugas BNP2TKI menyuruh Gonet mengisi formulir pengajuan KTKLN individu awalnya dia menolak karena tidak mau membuat KTKLN tetapi petugas bilang dia tidak perlu membayar sepeserpun alias gratis. Baginya ini sudah kemenangan tersendiri karena KTKLN ini keinginan pemerintah jika memang BMI wajib memiliki KTKLN ya harus mudah dan gratis. Dengan perasaan lega dan bangga Gonet keluar ruangan, disana dia disindiri oleh petugas asuransi “nah KTKLN itu gratis beneran to..” namun dia tidak peduli dan berkat perjuanganya itu dia bisa terbang ke Hong Kong tanpa membayar KTKLN. “bukan karena gratis yang membuat aku bahagia, tetapi karena kemenanganku, aku berjuang langsung demi nasibku dan BMI” harapananya semoga kawan- kawan BMI tidak goyah semudah apapun dan semurah-murahnya KTKLN tetap tidak ada gunanya, makanya mari hapus KTKLN begitu penuturanya menutup wawancara dengan Tim Vokal.

Hallo… Vokal yang selalu ku tunggu, semoga baik-baik saja. Perkenalkan nama saya lilis, saya bekerja di chai wan sudah 6th. Di majikan yang sama dan saya juga blum pernah pulang cuti. Tahun 2012 ini kontrakku finish , saya akan pulang Indonesia dan tidak bekerja lagi Yang ingin saya tanyakan kepada tim Vokal, Bisakah saya mendapatkan long service...? Untuk saranya saya ucapkan banyak-banyak terimakasih. Hallo juga Lilis. Sebelumnya ijinkan kami jelaskan dulu tentang bonus jangka panjang. Menurut hukum perburuhan di hongkong , Pembantu berhak mendapatkan Long Service jika telah bekerja terus menerus lebih dari 5 tahun. Pembantu berhak apapun alasan majikan memutuskan kontrak. Dengan perhitungan (2/3) x 1 bulan gaji x tahun kerja Permasalahannya adalah karna lilis sendiri yang tidak ingin melanjutkan untuk bekerja lagi jadi lilis tidak berhak untuk mendapatkan bonus jangka panjang tersebut. Jika lilis kurang paham bisa mendatangi Organisasi ATKI di victoria park pada hari minggu atau tlp di 91667152, terimakasih

Migran Tribunal Menurut Eni Lestari, selaku salah satu saksi di pengadilan tersebut mengatakan meskipun ini bukan pengadilan pemerintah namun hakim dan semua registrasinya asli seperti layaknya pengadilan. Menurutnya GFMD menjadi terdakwa karena sejak diresmikan pada tahun 2007 terbukti hanya menyengsarakan Buruh Migran. Meskipun diundang mereka tidak datang tetapi merspon gugatan kita melalui website mereka. ##

Edisi Desember

15


S U R AT P E M B A C A

VOKAL

Happy Birthday kepada Ega, Memey, Enie, Siswati, Kacrut, Maia, Ryan, Widhy, Ucy semoga panjang umur dan sehat selalu, tercapai segala cita-cita dan harapanmu.Tetap semangat dalam berorganisasi utk memperjuangkan hak-hak Buruh Migrant yang tertindas. Merry X’mas & Happy New Year. BMI BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN. BMI BERJUANG PASTI AKAN MENANG. • Keluarga Besar ATKI-HK mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Ludovicos Mardiono, berpisah untuk bersatu. semoga selamat sampai tujuan. • Segenap anggota ranting Tanderska mengucapkan selamat Ulang Tahun bagi anggota yang berulang tahu di bulan Desember, Merry Xmas & Tahun baru kepada semua kawankawan : “ Wish U All Best... kawan Tanderska” terutama bagi Ade Yuyun (1), Wiwit (1), Rio (6) dan Ajay(17), Emy (28). • Segenap Keluarga Besar ATKI-HK Ranting labas mengucapkan :

16

Keluarga Besar ATKI-HK Ranting Playground mengucapakan selamat ulang tahun, Merry Christmast & Happy New Year kepada kawan-kawan yang merayakan. Bulatkan tekad satukan semangat untuk tetap setia di garis perjuangan massa. KAYAU!!!!! Nitip ucapan selamat ULTAH buat kawan kita Indira dr ATKI-HK Ranting LAPRUT. Semoga Alloh.SWT senantiasa memberikan kepadanya rejeki yang barokah dan umur yg panjang yg manfaat dunia dan akhirat,amin ya robbal alamin

Edisi Desember

Buletin ATKI Vokal Desember 2012  

ATKI Vokal adalah buletin berkala diterbitkan oleh Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Hongkong. Edisi Desember 2012, menyoroti sistem...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you