__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Seri Buku Saku UUDesa

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) Joko Purnomo & Tim Infest

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan


Seri Buku Saku UUDesa

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan


PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) Penulis: Joko Purnomo Penyunting : Heru Prasetya M. Irsyadul Ibad Reviewer: Ahmad Aandi Proof Reader: Sofwan Hadi Ilustrasi Sampul: Dani Yuniarto Sampul dan Isi: Akbar Binbachrie Wahyu Hidayat

Didukung oleh: Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

ISBN: 978-602-14743-4-1 Buku ini dikembangkan dan diterbitkan oleh INFEST dengan dukungan dari Program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU). Program Mampu merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Informasi yang disampaikan dalam buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penyusun dan tidak serta merta mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

SEKAPUR SIRIH

M

engalirnya uang dalam jumlah besar ke desa mendorong pemerintah desa beramai-ramai mengembangkan basis ekonomi di desa. Apa yang dilakukan pemerintah desa sejalan dengan keinginan pemerintah pusat agar desa membentuk wadah ekonomi formal dan non-formal, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dianggap sebagai pilar kesejahteraan bangsa. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program seperti koperasi, usaha kecil menengah (UKM), dan BUMDesa. Untuk memuluskan program tersebut, pemerintah kabupaten membuat regulasi agar desa-desa harus membuat wadah ekonomi tertentu di desanya. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya programprogram tersebut. Salah satu yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar. Akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, pilihan pertama bagi pemerintah desa melakukan satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Bukan dengan membuat kelembagaan usaha desa terlebih dahulu melainkan dengan mempersiapkan masyarakat. Dengan menguatkan usaha-usaha kecil yang telah dikelola oleh warga desa baik dalam bentuk usaha pertanian, warung kelontong, perikanan, usaha makanan. Penguatan usaha-usaha kecil di desa

i


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

akan berdampak besar pada persoalan penyerapan tenaga kerja lokal, pengoptimalan potensi desa yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Meningkatnya kesejahteraan warga akan berimplikasi pada partisipasi warga dalam pembangunan desa. Pilihan pendirian kelembagaan ekonomi desa dilakukan setelah penguatan usaha-usaha kecil yang dikelola warga. Pilihan atas usaha lembaga ini pun harus mempertimbangkan usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat desa. Artinya pilihan usaha desa tidak boleh menyamai usaha yang telah dilakukan warganya. Sehingga, pilihan usaha desa tidak mematikan usaha warganya. Pendirian BUMDesa harus didasarkan pada prakarsa desa, potensi, serta pembacaan pasar bukan disandarkan pada instruksi Pemerintah. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama. Tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Dasar hukum BUMDesa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bab X. Pedoman teknis diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. Pilihan BUMDesa diharapkan sebagai adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Buku kecil ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang BUMDesa secara singkat dan praktis bagi masyarakat desa, sehingga mampu menimbulkan �dorongan� bagi munculnya kesadaran dan sikap masyarakat desa untuk berpartisipasi menggerakan potensi desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Frisca Arita Nilawati Manajer Program Desa Infest Yogyakarta

ii


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Sekapur Sirih

i

Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

1

Pengertian BUMDesa

3

Tujuan BUMDesa

5

Kedudukan BUM Desa

6

Landasan Hukum Keberadaan BUM Desa

7

Prinsip-Prinsip BUM Desa

8

Tahapan Pembentukan BUM Desa dan Badan Usaha Bersama Antardesa 1. Persiapan Musdes 2. Tahapan Musdes 3. Penyelenggaraan Musdes

10 12 13 14

Bentuk dan Pengelolaan BUM Desa

15

Kepengurusan Organisasi BUMDesa

16

AD/ART BUMDesa

19

Permodalan BUMDesa

20

KlasiďŹ kasi Jenis Usaha BUM Desa

21

Strategi Pengelolaan BUMDesa

23

Kepailitan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDesa

24

Pembinaan, Pengawasan dan Peran Masyarakat

25

Tentang Penulis

26

iii


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Pengantar

Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

P

engembangan basis ekonomi di perdesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya ini belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di desa. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di perdesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh desa. Bentuk kelembagaan ekonomi ini dinamakan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUM Desa merupakan sebuah usaha milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUM Desa harus menjadi instrumen gerakan ekonomi masyarakat yang mendayagunakan potensi dan aset lokal yang dimiliki. Dengan kata lain BUM Desa merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna demi kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). 1


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

BUM Desa sebagai lembaga sosial harus berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUM Desa bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Pendirian BUM Desa harus diawali sebagai pola untuk memperkuat ekonomi rakyat desa. Pendirian BUM Desa hendaknya dipahami sebagai peluang baru bagi desa untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi dalam memenuhi kebutuhan warga. Dengan kata lain, BUM Desa hendaknya bertumpu pada potensi dan kebutuhan desa. Pendirian BUM Desa merupakan inisiatif desa, bukan perintah regulasi (aturan) dan pemerintahan supradesa. Sehingga pengelolaannya harus berdasarkan semangat kemandirian desa. Maksud dari pembentukan BUM Desa sebagaimana dalam dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antardesa. 1.

BUM Desa merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUM Desa merupakan bentuk public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.

2.

BUM Desa lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi, maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas, namun koperasi tetap ekslusif karena hanya untuk anggota. Lalu, apa saja ruang usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDesa? UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUM Desa dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUM Desa bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan.

2


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Pengertian BUMDesa

B

adan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berangkat dari pengertian ini, BUM Desa secara spesiďŹ k tidak bisa disamakan dengan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUM Desa sebagai lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan permodalan dari penyertaan modal bersumber dari penyertaan modal desa dan masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUM Desa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi pelayanan kepada masyarakat, yang diwujudkan melalui proteksi (perlindungan) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dalam maupun luar desa). Dalam konteks ini semangat BUM Desa adalah kedalam “melindungi� dan keluar “menghadang. “ Ke dalam, artinya ke dalam desa harus melindungi terhadap usaha-usaha lokal yang sudah ada bahkan harus memberikan manfaat bagi usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Kehadiran BUM Desa tidak boleh mematikan usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat. Sedangkan ke luar, BUM Desa harus mampu menghadang kekuatan ekonomi eksploitatif dari para pemodal besar yang akan masuk ke desa dan mengancam kelangsungan usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat.

Ciri Utama BUMDesa yang membedakan BUMDesa dengan lembaga ekonomi komersial lainnya, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan/atau antardesa yang dikelola secara bersama. Pendirian BUM Desa harus disepakati melalui musyawarah desa. BUM Desa ditetapkan melalui Peraturan desa dan/atau Peraturan bersama kepala desa untuk BUM Desa bersama antardesa. Modal usaha bersumber dari desa melalui penyertaan modal desa dan dari masyarakat. Lembaga usaha di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial Institution). Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa. Pelaksanaan operasionalisasi kegiatan diawasi bersama oleh (pemerintah desa, BPD, dan masyarakat).

4


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Tujuan BUMDesa

B

UM Desa hadir sebagai wadah untuk mengorganisasi rakyat desa dan meningkatkan semangat mereka dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi. BUM Desa dapat dijadikan sarana berbagi bagi kelompok-kelompok masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sekaligus membahas strategi pengembangan pemasarannya. Sehingga mereka mampu menggali potensi-potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya serta mengembangkan jaringan untuk menjalin koneksi dalam menggerakkan perekonomian rakyat desa. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan/atau pelayanan umum yang bertujuan untuk: 1. Meningkatkan perekonomian desa; 2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6. Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

5


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Kedudukan BUM Desa

BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa berkedudukan di desa dan antar desa (BUM Desa bersama). Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.� Hal ini menegaskan kedudukan BUM Desa berada di desa dan pembentukannya pun dipayungi secara hukum dengan menggunakan peraturan desa. Sementara dalam Pasal 6 Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 dinyatakan bahwa “Dalam rangka kerja sama antardesa dan pelayanan usaha antardesa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.� Dengan demikian kedudukan BUM Desa juga bisa dilakukan antar desa yang merupakan hasil kerja sama antar desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja sama antardesa. BUM Desa antardesa harus merupakan hasil musyawarah antardesa dan disepakati bersama.

6


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Landasan Hukum Keberadaan BUM Desa

1.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaima yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

5.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

7


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Prinsip-Prinsip BUM Desa

BUM Desa merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan prinsip-pinsip sebagai berikut: 1.

BUM Desa bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.

2.

BUM Desa adalah bersifat sosial (social enterpreneurship), tidak sematamata mencari keuntungan.

3.

BUM Desa harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintahan desa. Hal ini untuk menghindari adanya kepentingan dengan memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan desa. Kecuali untuk jabatan penasehat ex oďŹƒcio akan dijabat oleh kepala desa.

4.

BUM Desa tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah berjalan tetapi BUM Desa mengonsolidasi untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. Salah satu tujuan utama BUM Desa adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian desa. Untuk itu perlu dihindari pemilihan usaha BUM Desa yang sekiranya justru akan menurunkan pendapatan masyarakat setempat. Misalnya, unit usaha BUM Desa sebaiknya menghindari pemilihan jenis usaha yang sudah digeluti oleh warga desa.

8


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu: 1.

Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2.

Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.

3.

Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4.

Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5.

Bertanggungjawab, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

6. Berkelanjutan. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa. Hal utama yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Posisi BUM Desa dapat dielaborasi dalam pembangunan desa (“Desa Membangun”) dan pembangunan perdesaan (“Membangun Desa”). Dalam paradigma “Desa Membangun” basis lokasi pendirian BUM Desa adalah desa, agar BUM Desa dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat desa secara kolektif. Di lain pihak, dalam paradigma (“Membangun Desa”), basis lokasi pendirian BUM Desa bersama maupun kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih adalah kawasan perdesaan, agar pemerintah, pemda, swasta, lembaga donor dan desa dapat berkolaborasi dalam skala usaha yang lebih besar.

9


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Tahapan Pembentukan BUM Desa dan Badan Usaha Bersama Antardesa

B

UM Desa didirikan melalui kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan salah satu wadah dan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa. BUM Desa merupakan salah satu instrumen bagi desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan menuju ke titik sasaran sesuai dengan rencana pembangunan yang dituangkan dalam RPJM Desa maupun RKP Desa. Musyawarah merupakan budaya yang tidak bisa dipisahkan dari desa dan merupakan wujud mengikat sebuah kebijakan yang diputuskan bersama/partisipatif. Dengan adanya musyawarah dalam pembentukan BUM Desa, diharapkan ada ikatan sosial di antara warga desa dalam mengembangkan dan memajukan BUM Desa. Dengan demikian tumbuh rasa memiliki dari masyarakat dan secara sadar terlibat aktif dalam upaya menentukan arah pembangunan desa.

10


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Pendirian BUM Desa didasarkan pada prakarsa dan inisiatif lokal desa yang mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Adanya inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa. 2) Potensi usaha ekonomi desa. 3) Sumber daya alam desa. 4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa. 5) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Melaksanakan Musyawarah Desa Pembentukan BUM Desa Gagasan awal pendirian BUM Desa yang bersumber dari pemerintah desa atau masyarakat harus dibahas dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa pokok bahasan yang akan dibicarakan meliputi: 1. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; 2. Organisasi pengelola BUM Desa; 3. Modal usaha BUM Desa; dan 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa. Dalam rangka kerja sama antardesa dan pelayanan usaha antardesa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih. Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui musyawarah antardesa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antardesa yang terdiri dari: a) Pemerintah Desa ; b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa ; c) Lembaga kemasyarakatan Desa ; d) Lembaga Desa lainnya ; dan e) Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. BUM Desa bersama ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUM Desa bersama. 11


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Tahapan Agenda Terkait Pembentukan BUM Desa 1 Perencanaan Kegiatan

Penyusunan bahan pembahasan

BPD menyusun rencana pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait BUM Desa. Rancangan isi pemetaan aspirasi/kebutuhan adalah: 1. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; 2. Organisasi pengelola BUM Desa (struktur organisasi dan susunan nama pengurus); 3. Modal usaha BUM Desa, dan 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Pembentukan dan penetapan panitia

PERSIAPAN MUSDES

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa yang akan dibahas dalam Musdes. BPD bersama pemerintah desa melakukan pemetaan aspirasi masyarakat, identifikasi potensi dan/atau aset mengenai BUM Desa dengan melibatkan KPMD dan para pendamping. BPD melakukan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi tentang BUM Desa. Pandangan resmi BPD tentang BUM Desa dimasukkan ke dalam berita acara hasil rapat anggota BPD. BPD menyampaikan surat kepada Pemdes perihal fasilitasi penyelenggaraan Musdes, khususnya tentang penyiapan bahan pembahasan tentang BUM Desa untuk menanggapi “Berita Acara Pandangan Resmi” dari BPD Pemerintah desa memfasilitasi musdes dengan mempersiapkan bahan pembahasan terkait BUM Desa. Bahan pembahasan disampaikan kepala desa kepada BPD. BPD membentuk dan menetapkan panitia Musdes berdasarkan rencana kegiatan (termasuk didalamnya rencana pembahasan BUM Desa).

12


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

2 TAHAPAN MUSDES Penyiapan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/ prasarana Panitia

Musdes mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musdes terkait Pambahasan BUM Desa.

Penyiapan Dana

Pengundangan peserta, undangan dan pendamping

Pemdes memfasilitasi Musdes dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musdes. Ÿ Pendanaan penyelenggaraan Musdes merupakan bagian tak terpisahkan dari belanja operasional BPD.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Peserta Musdes berasal dari Pemdes, BPD, unsur masyarakat desa, Undangan (bukan warga desa) atas undangan ketua BPD, dan para pendamping atas undangan ketua BPD. Panitia Musdes menetapkan jumlah peserta, undangan dan para pendamping yang hadir dalam Musdes, melakukan registrasi, dan mengutamakan unsur masyarakat yang berkepentingan langsung dengan BUM Desa. Panitia Musdes mempersiapkan undangan peserta Musdes secara resmi (sudah ditanda tangani sekretaris BPD selaku ketua panitia Musdes) dan undangan tidak resmi (media publik). Warga desa mendaftarkan diri kepada panitia Musdes agar memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Kepala desa, anggota BPD, dan perangkat desa yang berhalangan hadir harus diinformasikan terbuka kepada peserta Musdes. Kepala desa yang berhalangan dapat diwakilkan kepada sekdes/perangkat desa yang ditunjuk secara tertulis.

13


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

3 PENYELENGGARAAN MUSDES Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu acara Musdes

Pendaftaran Peserta

Ÿ Ÿ

Ÿ

Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes. Anggota BPD, KPMD dan/atau unsur masyarakat yang berkepentingan langsung dengan BUM Desa yang merupakan bagian dari panitia Musdes, bertindak selaku sekretaris Musdes dan pemandu acara Musdes. Peserta menandatangani daftar hadir. Musdes dimulai jika daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musdes

Penjelasan susunan acara

Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musdes membacakan susunan acara pembahasan Musdes. Ÿ Musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musdes.

Penundaan kegiatan

Dilakukan jika peserta tidak memenuhi kuorum

Penjelasan materi pembicaraan

Pemdes menjelaskan pokok pembicaraan tentang BUM Desa. Ÿ BPD menjelaskan pandangan resmi terkait BUM Desa. Ÿ Unsur pemda yang hadir menjelaskan pandangan resmi terkait BUM Desa. Ÿ Pihak dari luar desa menyampaikan kepentingan dan agendanya terkait BUM Desa.

Ÿ

Ÿ

14


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Bentuk dan Pengelolaan BUM Desa

B

UM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang dimaksud dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Jika BUM Desa tidak memiliki unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUM Desa. Unit usaha BUM Desa dapat berupa: 타

Perseroan Terbatas (PT) sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

Lembaga keuangan mikro dengan andil permodalan BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Sebagaimana dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. BUM Desa harus mempunyai struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kerja kegiatan. 타

BUM Desa harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya.

15


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Kepengurusan Organisasi BUMDesa

P

engelola BUM Desa tidak boleh dari unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, hal ini untuk menghindari adanya kepentingan dengan memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan desa. kecuali untuk jabatan penasehat ex oďŹƒcio akan dijabat oleh kepala desa. Pengelola BUM Desa harus netral dan profesional dalam bekerja.Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pengelola BUMDesa harus transparan dan mempertanggung jawabkan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa apa yang telah dikerjakan. Kinerja pengelola BUM Desa harus dievaluasi kinerjanya, untuk melihat sejauh mana kinerja mereka dalam mengembangkan BUM Desa. Evaluasi ini dapat dijadikan dasar apakah pengelola BUM Desa layak untuk dipertahankan atau tidak.

Susunan kepengurusan organisasi BUM Desa terdiri dari: a. Penasehat b. Pelaksana operasional, dan c. Pengawas

16


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Penasehat BUMDesa Penasehat BUM Desa mempunyai kewajiban: 1. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Kewenangan Penasehat BUMDesa : 1. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan 2. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pelaksana Operasional Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pelaksana operasional berkewajiban: 1. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa; 2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan 3. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Pelaksana operasional berwenang: 1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; 2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; 3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

17


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Dalam melaksanakan kewajiban, pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya. Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi: a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha; b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan: a. Meninggal dunia; b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa; c. Mengundurkan diri; d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengawas BUMDesa Pengawas BUM Desa mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari: 1. Ketua 2. Wakil ketua merangkap anggota 3. Sekretaris merangkap anggota 4. Anggota Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk melakukan: a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus; b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional. 18


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

AD/ART BUMDesa

K

esepakatan tentang organisasi BUM Desa dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar memuat aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lainya. Anggaran Dasar memuat paling sedikit rincian nama, tempat, kedudukan, maksud dan tujuan, dan kepengurusan. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. ART paling tidak memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan. AD/ART sekurang-kurang berisi: 1. Badan hukum 2. Bentuk organisasi 3. Usaha yang dijalankan 4. Kepengurusan 5. Hak dan kewajiban 6. Permodalan 7. Bagi hasil laba usaha 8. Keuntungan dan kepailitan 9. Kerja sama dengan pihak ketiga 10. Mekanisme pertanggungjawaban 11. Pembinaan dan pengawasan masyarakat

19


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Permodalan BUMDesa Modal BUM Desa bersumber dari APBDesa. Modal BUM Desa terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. 1. Penyertaan modal desa terdiri dari: a. Hibah pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa; b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa; c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; d. Aset desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. 2.

Penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

20


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa BUM Desa dalam menyusun rencana kerjanya perlu memperhatikan inovasiinovasi yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang berkembang di masyarakat. Usaha BUM Desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 yaitu: 1. Bisnis Sosial (Social Bussines), 2. Penyewaan (Renting), 3. Perantara (Brokering), 4. Berdagang (Trading), 5. Bisnis Keuangan (Financial Bussines), 6. Usaha Bersama (Holding) 1. Bisnis Sosial yang memberikan pelayanan umum (serving) BUM Desa menjalankan “bisnis sosial” yang melayani yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Contoh: Ÿ Air minum desa Ÿ Usaha listrik desa Ÿ Lumbung pangan Ÿ Sumber daya lokal Ÿ Teknologi tepat guna 2. Penyewaan (renting) BUM Desa menjalankan bisnis jasa penyewaan Contoh: Ÿ Alat transportasi Ÿ Perkakas pesta Ÿ Gedung pertemuan Ÿ Rumah toko Ÿ Tanah milik BUM Desa Ÿ Barang sewaan lainnya

21


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

3. Perantara (brokering) BUM Desa yang menjalankan bisnis sebagai perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh: Ÿ Jasa pembayaran listrik Ÿ Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat Ÿ Jasa pelayanan lainnya. 4. Berdagang (trading) BUM Desa yang menjalankan bisnis berdagang misalnya komoditas pertanian, barang kebutuhan pokok ataupun barang lainnya Contoh: Ÿ Pabrik es Ÿ Hasil pertanian Ÿ Sarana produksi pertanian Ÿ Kegiatan bisnis produktif lainnya. 4. Bisnis keuangan (financial business) BUM Desa yang menjalankan usaha simpan pinjam uang yang dapat memenuhi kebutuhan uang masyarakat dengan bunga yang lebih rendah Contoh: Bank Desa 5. Usaha Bersama (holding) BUM Desa sebagai “usaha bersama” atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendirisendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama. Contoh: Ÿ Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil Ÿ Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat. Ÿ Kerajinan masyarakat

22


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Strategi Pengelolaan BUMDesa Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi: a.

Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;

b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa; c.

Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);

d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (ďŹ nancial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha; e.

Pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Desa antardesa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

f.

DiversiďŹ kasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (ďŹ nancial business) dan usaha bersama (holding).

23


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Kepailitan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDesa Kepailitan BUM Desa Dalam menjalankan usaha kadang mengalami kondisi pasang surut, jika dalam keadaan surut dan BUM Desa dinyatakan pailit, maka: a.

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

b. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. c.

Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa Pelaksana Operasional BUM Desa bertanggungjawab kepada Penasihat BUM Desa yang secara ex-oďŹƒcio dijabat oleh kepala desa. Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan secara periodik setiap akhir tahun anggaran, melalui forum musyawarah desa. Mekanisme dan tata tertib pertangungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. Laporan pertanggungjawaban antara lain memuat: a. Laporan kinerja selama satu periode/tahunan. b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dan sebagainya. c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha. d. Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi. e. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.

24


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Pembinaan, Pengawasan dan Peran Masyarakat Pembinaan dan Pengawasan Dalam menjalankan bisnis BUM Desa, desa mendapatkan pembinaan dan pengawasan, meliputi: a.

Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.

b. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi. c.

Bupati/walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

Peran masyarakat dalam BUM Desa Kesadaran kritis masyarakat desa tentang permasalahan ekonomi harus dimulai. Masyarakat desa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pertarungan ekonomi global dewasa ini. Melalui BUM Desa masyarakat dapat mendiskusikan permasalahan ekonomi dan mencari akar permasalahannya. Contoh: Ketika musim panen padi harga padi turun, namun demikian, harga beras di pasar tetap mahal. Oleh karena itu, petani yang ada di desa harus mampu bersikap kritis, mengapa hal tersebut dapat terjadi ? Masyarakat desa harus terlibat dalam musyawarah desa tentang pembentukan BUM Desa. Masyarakat juga dapat terpilih menjadi pelaksana BUM Desa. Di samping itu masyarakat juga harus aktif memberikan masukan-masukan untuk pengembangan usaha BUM Desa, pengawasan kinerja BUM Desa yang dapat disampaikan melalui perangkat desa maupun BPD.

25


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Tentang Penulis Joko Purnomo Pria kelahiran Boyolali ini aktif sebagai peneliti, fasilitator, dan evaluator dalam penguatan masyarakat, komunitas serta pemerintahan desa. Selain itu, ia juga aktif menjadi penulis modul, buletin, serta buku untuk berbagai lembaga masyarakat sipil. Joko sarat pengalaman dalam melakukan riset maupun pendampingan komunitas antara lain di Jawa, Nangroe Aceh Darrusalam, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi. Joko dapat dihubungi melalui : joko_purnomo81@yahoo.co.id

26


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

CATATAN


Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

CATATAN


Profile for Infest Yogyakarta

Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa (Seri Buku Saku UU Desa)  

Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa (Seri Buku Saku UU Desa)  

Profile for infest
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded