Indo News
Presiden Jokowi: Pertemuan Presiden dengan Mantan Presiden Perlu Ditradisikan Pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono telah berlangsung di Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat.Presiden Jokowi menyatakan bahwa pertemuan antara dirinya sebagai Presiden dengan mantan presiden adalah sebuah tradisi politik yang baik yang harus terus dilaksanakan, karena pertemuan tersebut dapat digunakan untuk membahas estafet pembangunan di Indonesia ke depannya.
estafet pembangunan yang sebelumnya diteruskan oleh pembangunan presiden berikutnya,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (9/3) sesaat seusai pertemuan.
”Tadi Pak SBY menyampaikan bahwa ini (pertemuan) merupakan tradisi politik dan akan kita tradisikan sebagai budaya
“Jika estafet itu terus bisa dilakukan, negara ini gampang mencapai sebuah titik target bagi kebaikan rakyat bagi
Jokowi memberikan penjelasan, jika estafet pembangunan tersebut dapat terus dilakukan maka pemerintah akan lebih mudah untuk mencapai berbagai target pembangunan yang memberi dampak positif kepada negara dan masyarakat Indonesia.
kebaikan negara, saya kira kedepan ini merupakan tradisi yang baik,” imbuh mantan Gubernur DKI. Jokowi juga berharap bahwa pertemuan antara dirinya selaku presiden dengan mantan presiden Indonesia akan menjadi tradisi yang dilakukan oleh siapa pun yang menjadi pemimpin Indonesia berikutnya sehingga setiap perencanaan pembangunan tidak harus mulai dari awal. “Pergantian dari presiden sebelumnya ke presiden berikutnya perlu ditradisikan. Yang kedua, budaya estafet itu harus kita miliki sehingga jangan sampai kita memulai terus dari awal” tutupnya.
Dikaitkan Dengan Kasus E-KTP, SetNov Minta Kader Tetap Solid
Arief Hidayat: KY Tak Bisa Awasi Hakim MK Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan dengan tegas bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak dapat diawasi oleh lembaga manapun bahkan oleh Komisi Yudisial (KY) sekalipun. Pernyataan ini seakan menjadi jawaban atas desakan sejumlah pihak yang ingin hakim Mahkamah Konstitusi diawasi oleh KY. “Ada sesuatu yang salah kaprah tentang kata ‘pengawasan’ yang dikaitkan dengan lembaga peradilan,” katanya saat memberikan sambutan pada ajang diskusi publik ‘Mahkamah Konstitusi Mendengar: Ikhtiar Menjaga Integritas dan Profesionalitas’ di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Kamis (9/3). Arief mengatakan, pada satu sisi ada keinginan publik yang mendorong pentingnya keberadaan mekanisme “pengawasan” eksternal terhadap pada hakim di Mahkamah Konstitusi yang selama ini secara formal tidak ada, terutama setelah keluarnya putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dalam perkara pengujian UU KY.
Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Setya Novanto mengimbau kepada seluruh kader partainya agar berhati-hati dalam memberikan pendapat terutama yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. Menurut Setya, hal tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya berita yang belum terbukti di depan persidangan. “Ini untuk memberi kekuatan untuk di daerah-daerah, jangan sampai kita menanggapi isu-isu,” kata Setya Novanto saat memberikan sambutan pada Rakornas Korbid Kepartaian DPP Golkar yang bertempat di Redtop Hotel, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat pada Kamis (9/3).
“Bertolak dari ke dua sisi tersebut, pertama sudah sangat jelas bahwa berdasarkan atas putusan tersebut, dengan menggunakan tafsir sistematik maupun original intent, MK tidak dapat diawasi oleh KY,” tegas Arief.
Setya Novanto juga mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut adalah godaan bagi partai dan juga setiap kader. Menurut Ketua DPR tersebut, godaan ini nantinya akan menjadi pembelajaran bagi pihaknya agar terus menjadi lebih baik.
“Dengan kata lain, Komisi Yudisial didesain untuk memberikan pengawasan kepada hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan tidak didesain untuk melakukan hal tersebut kepada MK,” sambung Arief.
Menurut pria yang akrab dipanggil Setnov, seluruh kader Partai Golkar harus tetap solid saat diterpa berbagai cobaan, termasuk munculnya berbagai tudingan bahwa partainya turut menikmati uang haram hasil korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2,3 triliun.
Arief juga menambahkan, “Dalam UUD 1945 tidak ada sama sekali terminologi pengawasan terhadap hakim. Menurutnya, yang ada hanya konsep ‘menjaga’ di mana antara ‘mengawasi’ dengan ‘menjaga’ memiliki implikasi yang sangat berbeda,”
“Ini adalah godaan-godaan kita, namun jangan berkecil hati. Kalau ada hal-hal yang kurang baik terjadi pada kita, kita harus tetap solid, berakar,” tukas Setya Novanto.
Terlibat Tawuran, Siap-Siap Kehilangan KJP Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede meminta kepada instansi terkait untuk mensosialisasikan kebijakan pencabutan Kartu Jakarta Pintar atau KJP bagi pelajar yang kedapatan terlibat tawuran.
08 |
www.indomedia.com.au
efektif seperti yang pernah diberlakukan di Johar Baru.
“(Pencabutan) ini harus disosialisasikan sebagai shock therapy. Kalau sudah terbukti, harus segera diproses agar dicabut KJP-nya,” kata Mangara pada Kamis (9/3/2017).
Sementara itu, Sosiolog yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, menyatakan bahwa pencabutan KJP bagi pelajar yang terlibat tawuran merupakan hal yang kurang mendidik. Dirinya menilai bahwa seharusnya pencabutan KJP hanya diberlakukan bagi siswa yang bermasalah dalam upaya mendidik bukan untuk menghukum.
Dirinya juga menyatakan ingin sosialisasi pencabutan KJP dilakukan oleh para guru dan sekolah lantaran dinilai lebih
”Akan lebih baik jika didahului dengan kajian yang mendalam agar dapat diketahui apa yang menjadi penyebab
utama mereka tawuran. Kalau tidak mau melakukan pengkajian karena dianggap lama, sementara keputusan harus diambil secara cepat, sejatinya diberi peringatan setelah siswa yang terlibat tawuran dipanggil dalam satu pertemuan yang dihadiri oleh orangtua siswa,” ujarnya. Setelah pertemuan, siswa diberikan peringatan secara tertulis dan diberitahukan bahwa jika melakukan tawuran lagi, maka KJP akan dicabut. ”Ini cara yang mendidik sekaligus mengayomi siswa yang bermasalah karena terlibat tawuran bukan langsung memberikan hukuman,” pungkasnya.