Issuu on Google+

wujudkan Pendidikan Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi pada Rakyat!!! zine.perlawanan.mahasiswa.upi, edisi # Maret 2014

Campakkan UU PT dan UKT Tidak ada alasan bahwa pendidikan adalah barang yang dapat dijual dengan harga selangit! Indonesia sejatinya adalah negara yang menjamin hak dasar bagi setiap warga negaranya. Bahkan hal tersebut dikukuhkan dalam konstitusi mulai dari pembukaan UUD 1945 sampai ke batang tubuhnya. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dan cita-cita Indonesia adalah 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Hal tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan menjadi fondasi sebagai penopang dan syarat bagi kemajuaan taraf kesejahteraan rakyat. Pendidikan secara filosofis bertujuan untuk memajukan daya berpikir manusia untuk terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui penyelenggaraan pendidikan, segala teori dan praktik sosial ditempa melalui ilmu pengetahuan yang kelak akan mampu memecahkan segala fenomena alam dan sosial. Pendidikan tinggi adalah satuan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Indonesia yang bertujuan untuk memajukan taraf kebudayaan rakyat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelak dapat dimanfaatkan oleh rajyat Indonesia untuk mendayagunakan segala potensi alam dan sektor industri. Kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan transportasi juga dapat dimanfaatkan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, pendidikan tinggi Indonesia tidak lagi mencerminkan semangat kemajuan bagi rakyat. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 (UU PT) yang tidak lain adalah pengganti UU BHP. UU BHP

sebelumnya telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 karena sarat akan komersialisasi. Semangat yang diusung oleh UU PT ini justru lebih spesifik pada liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan. Akibatnya kita dihadapkan pada pendidikan yang tidak ilmiah, demokratis, dan tidak mengabdi pada rakyat. Dalam UU PT ini digadanggadangkan tentang otonomi perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non akademik—terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Hal tersebut bukan saja menimbulkan polemik bagi mahasiswa, namun juga menimbulkan penolakan terhadap produk hukum yang tidak pro terhadap mahasiswa dan berujung pada puluhan bahkan ratusan aksi pembatalan UU PT ini. Namun pemerintah tetap keras kepala untuk mengesahkannya pada Juli 2012. Jika ditinjau secara historis, UU PT yang merupakan wajah baru dari UU BHP ini merupakan implementasi dari perjanjian GATS-WTO. Di mana layanan publik—termasuk di dalamnya pendidikan—didorong menjadi sektor jasa yang dapat diperjualbelikan. Tentu saja ini menyalahi semangat dan cita-cita pendidikan Indonesia. Itu semua dapat dilihat dari pengelolaan keuangan perguruan tinggi dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU). BLU tentu akan menerapkan fleksiblitas pegelolahan uang, investasi, dan pengadaan barang/jasa. Dengan begitu, perguruan tinggi dengan leluasa untuk mencari sumber dana dari mahawsiswa, orang tua mahasiswa, hibah, kolekte, terutama kerjasama dengan individu atau perusahaan (pasal 84 ayat 2). Sangat nampak liberalisasi yang diterapkan oleh

belajar, berjuang, dan berorganisasi

perguruan tinggi dengan membangun paradigma bahwa pendidikan adalah sektor jasa yang dapat menghasilkan profit besar bagi pemodal. Mengingat pasar pendidikan tinggi di Indonesia dinilai sangat menggiurkan. Kemudian dalam UU PT ini juga disebutkan menjamin kebebasan mimbar akademik. Tercatat sepanjang tahun 2013 sampai hari ini, masih banyak penolakan dari mahasiswa terhadap kenaikan biaya kuliah akibat diberlakukannya UKT. Setiap aksi protes yang dilancarkan mahasiswa selalu dihadang dengan upaya represif dari pihak rektorat. Itu menunjukan bahwa UU PT tidak pernah menjamin hak demokratis mahasiswa. Mahasiswa selalu dibuat tunduk dalam tumpukan tugas dan ceramahceramah moral yang menunjukan bahwa kampus anti demokrasi dan anti kritik. Otonomisasi dalam bidang akademikpun rupanya hanya menjadi kedok bagi perguruan tinggi untuk m e n j u a l b a r a n g dagangannya—pendidikan. Perguruan tinggi dapat membuka program studi yang dinilai sedang populer dan gandrung di kalangan masyarakat. Sementara itu, perguruan tinggipun dapat menutup program studi yang dinilai tidak lagi memiliki peminatnya. Pendidikan tinggi melalui UU PT justru berorientasi pada pasar bukan lagi berdasar pada ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan persoalan rakyat Indonesia. UKT Sebagai Bentuk Nyata Komersialisasi Pendidikan

1


UU PT mengamanatkan melalui pasal 88 ayat 1-5 pada pemerintah untuk menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Jenis Program Studi dan Indeks Kemahalan Wilayah. Penetapan lainnya kemudian diatur ke dalam Permendikbud No. 55 Tahun 2013. Pengertian UKT secara epistemologi menurut pemerintah dalam Permendikbud UKT No.55 Thn 2013 adalah Sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya sampai semester 8 dan tambahan sampai semester 10 dengan sistem UKT baru di tahun ajaran tersebut. uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa diusahakan semakin lama semakin kecil dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (afirmasi), subsidi silang (yang kaya mensubsidi yang miskin), dan pengendalian biaya yang tepat. UKT ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah melalui BPOPTN. Menurut pemerintah, UKT didasarkan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Sehingga UKT pada umumnya di perguruan tinggi rata-rata dikelompokkan I-VI. Mahasiswa baru masing-masing Kelompok I dan II diamanatkan minimal 5 % dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang diterima. Jika merujuk lampiran permendikbud tentang UKT 2013/2014 biaya kelompok I dan II berkisar Rp. 500.000-Rp. 1.000.000,-. Dengan demikian kita dapat menyadari bahwa secara praktis subsidi silang yang diberikan oleh pemerintah hanya 10 %. Sementara sebagaian besar (90%) mahasiswa akan membayar kelompok III-VI yang berkisar Rp.3.000.000-10.000.0000,-. Tentu ini lah yang menjadi polemik di berbagai kampus setelah diterapkannya UKT yang ternyata bukan meringankan biaya pendidikan, namun sebagian besar mahasiswa harus

membayar dengan jumlah pengeluaran yang besar. Bahkan UKT yang disebut sebagai uang kuliah tunggal yang tidak diperkenankan memungut biaya lain selain besaran UKT berbohong sepenuhnya. Terbukti di Universitasuniversitas masih banyak pungutanpungutan liar yang berdalih biaya PKL, Biaya Laboratorium, Biaya Almamater, dan biaya lainnya, yang kemudian memaksa mahasiswa untuk menandatangani kesukarelaan. UKT yang disebut-sebut sebagai jawaban agar seluruh warga negara Indonesia dapat mengenyam jenjang pendidikan tinggi menjadi isapan jempol belaka. Di UPI sendiri ratusan calon mahasiswa baru 2013 batal registrasi karena tidak mampu dengan biaya UKT yang melambung tinggi. Kemudian beberapa mahasiswa sudah terkena sanksi akademik berupa cuti paksa. Dan tidak menutup kemungkinan akan terancam drop out akibat biaya kuliah yang mahal. Biaya kuliah yang mahal pada akhirnya hanya membuat paradigma bahwa yang memiliki uang saja yang dapat mengenyam pendidikan tinggi. Mahasiswa Ditengah Pendidikan yang Mahal dan Tidak Berkualitas Persoalan pokok yang dihadapi oleh mahasiswa adalah masalah pendidikan dan lapangan pekerjaan. Persoalan pendidikan hari ini, kita tengah dihadapkan pada pendidikan yang mahal dan tidak berkualitas. Kemudian setelah lulus nanti, mahasiswa dilepas begitu saja tanpa ada jaminan akan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Sebetulnya tidak ada alasan bagi biaya pendidikan yang mahal. Jika kita meninjau mayoritas rakyat Indonesia adalah buruh tani, petani miskin, dan buruh industri. Penghasilan buruh tani yang tidak menentu tidak akan mungkin dapat menguliahkan anaknya dan memajukan taraf kesejahteraan bagi keluarganya. Rata-rata penghasilan buruh

tani hanya berkisar pada 500.000 – 900.000 rupiah. Begitu pula dengan buruh pabrik dan industri yang upahnya tidak pernah mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena penentuan upah hanya mengacu pada KHL buruh lajang, sementara untuk buruh yang memiliki keluarga dan yang akan menguliahkan anaknya tidak diperhitungkan. Biaya kuliah yang mahal pun tidak menjamin pada fasilitas yang diberikan oleh perguruan tinggi. Misalnya saja di gedung FPBS UPI, mahasiswa dilarang menggunakan lift dari lantai 1. Kemudian fasilitas air yang buruk seolah menjadi hal yang wajar di gedung FPBS. Bahkan mahasiswa UPI sendiri harus mengeluarkan biaya saat akan meminjam fasilitas kampus seperti kolam renang, lapang olah raga, dan gedung-gedung untuk mengembangkan potensi mahasiswa. UU PT yang menjamin kebebasan berorganisasi pada mahasiswa tidak tercemin pada kondisi gedung PKM yang seolah dibiarkan kumuh dan tidak terurus. Bahkan pihak kampus terkesan lamban saat menanggapi keluhan dari pegawai gedung PKM tentang kondisi gedung yang memprihatinkan. Dengan demikian UU PT yang kemudian melahir UKT rupanya hanya menambah persoalan bagi mahasiswa pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Kemudian dalam implementasinya hanya melegalkan liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendidikan kita. Maka sudah saatnya mahasiswa UPI untuk kembali lagi menggelorakan perjuangannya untuk mencabut UU PT dan menuntut pendidikan yang murah dan berkualitas. Salam Demokrasi!

dicetak oleh Dept. Pendidikan dan Propaganda FMN UPI Vichi (085624546514) Ilham Miftahuddin (087821964980)

belajar, belajar, berjuang, berjuang, dan dan berorganisasi berorganisasi

2


Redzine maret 2014