Page 1


Terus Lawan Imperialis AS dan Kaki Tangannya Imperialisme sebagai tingkat tertinggi dan terakhir dari kapitalisme tengah berada di ujung tanduk. Penjarahan dan perang imperialis (imperialist plunder and war) pimpinan Amerika Serikat (AS) yang dikobarkan secara vulgar demi menguasai kekayaan alam, pasar dan buruh murah di negeri-negeri setengah jajahan/jajahan dan setengah feodal/feodal untuk mengatasi krisis ekonomi di negeri asalnya, telah memicu bangkitnya perlawanan jutaan rakyat di berbagai negeri. Perlawanan rakyat tersebut dilakukan secara langsung terhadap imperialis AS dan rejim bonekanya di berbagai negeri. Timur Tengah (Iraq, Iran, Suriah dan Palestina) adalah “ladang api” bagi imperialis AS. Rakyat Nepal terus bergerak untuk menggantikan monarkhi Gyanendra sokongan AS. Represifitas rejim Arroyo tidak menyurutkan tuntutan rakyat agar rejim boneka AS tersebut mundur. PM Thailand, Thaksin, juga sedang berada dinapas terakhirnya. Amerika Latin mengalami hal yang sama, meskipun langkah-langkah yang diambil Chavez, Evo Morales dan Bachelet masih patut dipertanyakan. Di dalam negeri, kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa rejim SBY-Kalla adalah “pelayan setia imperialis AS”. Ketika rakyat Papua menuntut penutupan PT Freeport yang telah mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan bagi mereka, pemerintah justru bersikeras mempertahankan PT Freeport. Bahkan, tinjauan ulang atas kontrak karya yang adil tidak dilakukan sama sekali. Sebaliknya, intimidasi dan teror oleh TNI-Polri terus ditingkatkan untuk meredam gerakan massa yang tengah bangkit tersebut. Begitu pun terkait joint operation Blok Cepu dengan Exxon Mobil milik AS. Betapa mudahnya aset berharga milik bangsa dan rakyat jatuh ke tangan imperialis AS. Tidakkah pemerintah belajar dari kasus PT Freeport? Hal di atas berbanding terbalik dengan pelayanan rejim SBY-Kalla terhadap rakyat. Derita rakyat tak kunjung berhenti ketika “palu godam” SBY-Kalla terus dihantamkan melalui serentetan kebijakan seperti kenaikan harga BBM, mahalnya harga-harga, rendahnya upah buruh, meningkatnya jumlah pengangguran, pengggusuran, perampasan tanah rakyat, sekolah mahal dan sebagainya. Hal itu juga yang mendorong bangkitnya aksi-aksi protes rakyat. Mampukah kaum oposan di parlemen atau elit oposan melakukan hal yang sama? Ditengah suasana mengenang tragedi kemanusiaan atas invasi AS ke Iraq 3 tahun lalu, mari kita serukan kepada seluruh rakyat di negeri-negeri setengah jajahan/jajahan dan setengah feodal/feodal untuk bangkit melawan “Penjarahan dan Perang Imperialis” pimpinan AS dan rejim bonekanya. Bagi rakyat Indonesia, sudah saatnya bangkit, bergerak dan bersatu melawan rejim SBY-Kalla sebagai boneka imperialis AS di Indonesia. Resist U.S Imperialist! Lawan dan Kucilkan Rejim SBY-Kalla!

Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung Jawab: Hersa Krisna Pimpinan Redaksi: Ridwan Lukman Dewan Redaksi: Hersa Krisna, Ridwan Lukman, Seto Prawono Koresponden: Benson (Medan), Umi (Jambi), Wahyu (Palembang), Catur (Tanggamus), Taufik (Bandar Lampung), Irene (Jakarta), Dewi (Bandung), Dadan (Garut), Ari (Purwokerto), Jefri (Yogyakarta), Ughi (Wonosobo), Ekky (Jombang), Aga (Malang), Memed (Surabaya), Erik (Jember), Ahmad Subadio (Mataram), Ages (Lombok Timur) Alamat Redaksi: Jl. Salemba Bluntas No. 220 C RT 007/RW 08, Kelurahan Paseban-Jakarta Pusat Telpon: 081615051010 E-mail: perlawananfmn@yahoo.com Rekening: No Rek.0005485263 BNI Cab. U.I Depok a.n. Seto Prawono. Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita, serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan AD/ART FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu, huruf verdana 10, diutamakan dalam bentuk microsoft word, dan dikirim ke alamat e-mail buletin perlawanan. PERLAWANAN 1


fokus PERLAWANAN

IMPERIALISME AS : Sang Barbar Musuh Rakyat Sedunia (Mengenang 3 Tahun Invasi Militer AS ke Irak) Tanggal 20 Maret 2003, imperialis Amerika Serikat (AS) melancarkan invasi militer ke “Negeri 1001 Malam”, Iraq. Babad kolosal berjudul Perang Untuk Minyak tersebut telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan rakyat Iraq dalam 3 tahun terkahir ini

F

akta membuktikan bahwa perang Iraq bukan untuk melawan terorisme dan adanya senjata pemusnah massa seperti yang dituding oleh AS. Protes dari berbagai negara dan demonstrasidemonstrasi anti perang di berbagai belahan dunia, tidak dihiraukan oleh AS. Lantas, ada apa dibalik perang Irak? Krisis Imperialisme Saat ini imperialisme— terutama imperialisme AS— tengah mengalami krisis ekonomi. Krisis terkait dengan over produksi dan perebutan sumber-sumber mineral (minyak bumi dan gas alam). Minyak adalah komoditi utama bagi industri di AS. Catatan, AS adalah negara konsumen minyak terbesar di dunia, yaitu sekitar 26 persen atau 1/4 dari total konsumsi minyak dunia. Invasi Irak ditujukan untuk menguasai minyak di negeri penghasil minyak terbesar ke dua di dunia tersebut. Terbukti, beberapa perusahaan raksasa AS seperti Haliburton Group, Chevron, The Carbage Group, milik kaum oligarki modal di pemerintahan Bush, meraih keuntungan besar dari proses invasi Irak. Selain itu, terjadi over produksi industri persenjataan AS. Solusinya adalah perang.

2 PERLAWANAN

Sekitar 10 perusahaan persenjataan raksasa AS mendanai perang di Iraq, yaitu Lockheed Martin (6,62 juta dollar AS), Boeing Co (5,31 juta dollar AS), Raytheon (3,23 juta dollar AS), Northrop Grumman (3,71 juta dollar AS), General Dynamics (4,34 juta dollar AS), United Technologies (2,24 juta dollar AS), General Electrics (4,885 juta dollar AS), Science Applications International Coporation (2,12 juta dollar AS), Carlyle Group (1,64 juta dollar AS) dan Newport News Shipbuilding (1,60 juta dollar AS).

dsb), karena rendahnya produksi yang diakibatkan tingginya pajak dan utang dari pendanaan perang.

Over produksi juga dialami dalam produksi elektronik. Saat ini, AS juga tengah mengalami krisis properti (kondominium, apartemen

Imperialisme AS akan selalu berupaya menancapkan dominasinya secara politik, ekonomi, budaya dan militer. Dimana saat ini gencar

Penjarahan dan Perang Imperialis Perang Irak dan Afghanistan bukanlah perang agama. Agama dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak ada artinya bagi kaum imperialis AS. Tragedi penjara Abu Gharib dan Guantanamo adalah fakta bahwa imperialisme AS telah menginjak-injak kebebasan beragama, disamping kekejaman perang yang tidak mengindahkan HAM.


dikampanyekan AS sebagai perang melawan terorisme. Tapi sesungguhnya dibalik itu, adalah penjarahan dan perang imperialis pimpinan AS. Pemerintahan Bush telah memberlakukan UU Anti Terorisme. Seiring dengan itu, pemerintah AS juga akan meningkatkan anggaran belanja militer. Kunjungan Bush ke India dan Pakistan lalu, juga membahas upaya melawan terorisme dan kerjasama militer. Begitu pun halnya kunjungan Menlu AS, Condoleeza Rice, ke Indonesia dan Australia. Iran dan Suriah menjadi sasaran terdekat invasi AS dengan dalih isu nuklir dan terorisme. Suriah adalah salah satu negara penghasil minyak. Sementara Iran, memiliki kandungan minyak dan uranium yang strategis bagi industri persenjataan. Artinya, tujuan utama AS adalah merebut sumber-sumber minyak dan mengatasi over produksi persenjataan. Pertentangan antar sesama negeri-negeri imperialis juga tak bisa dihindari. Terbukti ketika AS berencana menginvasi Iraq. Negaranegara imperialis seperti Prancis, Rusia dan Cina menentang rencana ini, karena telah menanamkan investasi minyak jangka panjang dengan pemerintahan Saddam Hussein. Dalam kasus Iran, rejim Ahamdinedjad disokong oleh Cina dan Rusia lewat investasi minyak. Jika kontradiksinya menajam dan tak bisa diatasi, maka ancaman perang dunia ke 3 pun tidak terhindarkan. Bisa disimpulkan bahwa imperialisme-lah yang menyeret dunia dalam perang, demi memenuhi nafsunya

menjarah kekayaan alam negeri-negeri terbelakang atau negeri-negeri setengah jajahan/jajahan dan setengah feodal/feodal. Rakyat Sedunia Melawan Imperialis AS Tindakan AS telah meningkatkan perlawanan terhadap imperialis AS dan rejim bonekanya di berbagai negeri. Di Iraq, perlawanan rakyat terus berkobar terhadap pasukan AS dan rejim bonekanya. Di Nepal, rejim Gyanendra sokongan AS terus mendapatkan tekanan mundur. Di Filipina, represifitas rejim boneka AS Arroyo, tidak menyurutkan tuntutan agar Arroyo lengser. Begitu pun yang terjadi di Thailand dan Amerika Latin. Pertemuan-pertemuan tingkat internasional yang melibatkan imperialis AS, seperti WTO, WEF, G-8, KTT Amerika atau kunjungan Bush dan utusan AS diberbagai negara, juga selalu diwarnai oleh protes rakyat. SBY-JK : Rejim Boneka AS Rejim SBY-Kalla adalah boneka imperialis AS di Indonesia. Dalam kasus PT Freeport dan Blok Cepu, pemerintah terangterang berpihak kepada AS. Ketika tuntutan penutupan PT Freeport disuarakan, rejim SBY-Kalla justru mempertahankan kontrak karya dengan PT Freeport dan menambah pasokan aparat

Polri dan TNI di Papua. Jatuhnya pengelolaan Blok Cepu ke Exxon Mobil, menandakan betapa mudahnya kedaulatan bangsa lepas ke tangan asing. Kunjungan Menlu AS, Condoleeza Rice ke Indonesia beberapa waktu lalu, juga mendesak pemerintah untuk memudahkan syarat bagi investasi AS dan kerjasama militer atau International Military Education and Tranining (IMET) serta pasokan suku cadang dalam penanganan terorisme di daerah-daerah perbatasan. Semua tak lepas dari rencana AS membangun pangkalan militer di Selat Malaka. Pelayanan rejim SBY-Kalla terhadap imperialis AS berbanding terbalik kepada rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM, impor beras, penggusuran dan perampasan tanah rakyat, upah murah bagi buruh, minimnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang mahal, Perpres 36/2005 justru menambah penderitaan rakyat. Suara-suara kriitis hingga aksiaksi protes yang terus bergulir tidak digubris sedikitpun. Justru tindakan-tindakan represifitas yang terus terjadi. Untuk itu, saatnya Rakyat Indonesia bangkit melawan rejim boneka imperialis AS, SBY-Kalla! (WwN) PERLAWANAN 3


fokus PERLAWANAN

FENOMENA AMERIKA LATIN : Rakyat Bangkit Melawan Imperialisme AS Ketika Chavez, Morales dan Bachelet menjadi orang nomor satu ditampuk kekuasaan negaranya, banyak pihak menilai Amerika Latin tengah dilanda kebangkitan kekuatan kiri, karena sikap pimpinan-pimpinannya yang menentang keras kebijakan-kebijakan neoliberal imperialisme AS

D

alam pidatonya memperingati 3 tahun invasi AS ke Iraq, Chavez bahkan menyatakan Bush sebagai seorang keledai dan pemabuk. Sebelum itu, dalam KTT Amerika, Venezuela bersama Kuba dan Bolivia membentuk poros anti AS yang menolak usulan AS membentuk pasar bebas Amerika. Imperialisme AS : Biang Kemiskinan Amerika Latin Sejarah Amerika Latin tidak lepas dari dominasi imperialisme AS sejak era perang dingin. Imperialisme AS berkepentingan menguasai sumber-sumber kekayaan alam seperti minyak, tembaga, tebu dan coklat. Selain itu,

untuk mencegah ekspansi Uni Soviet. Disusul krisis Teluk Babi yang melahirkan revolusi Kuba. Selama 40 tahun, rakyat Amerika Latin berada di bawah dominasi imperialisme AS dan rejim boneka-nya. Satu per satu kekayaan alam rakyat Amerika Latin dijarah secara sistematis oleh korporasikorporasi raksasa milik AS, disertai kekejaman fasis rejimrejim boneka-nya yang menindas gerakan massa dan kaum gerilyawan di Amerika Latin. Tidak mengherankan jika perlawanan rakyat Amerika Latin terhadap imperialisme AS begitu mengental, terutama

dari suku-suku asli disana. Ketika krisis politik meluas di akhir 90an, lahirlah pimpinanpimpinan baru dan anti AS seperti Hugo Chavez, Evo Morales, Lula da Silva dan Bachelet, yang memang disokong secara luar biasa oleh rakyat karena kebencian yang lama terpendam terhadap imperialisme AS dan rejimrejim bonekanya di Amerika Latin. Masih Ada Persoalan Tampilnya Chavez di Amerika Latin, adalah ancaman bagi imperialisme AS. Dua kali usaha penggulingan Chavez melalui operasi CIA mengalami kegagalan. Sebaliknya, hal itu makin memperkuat konsolidasi rakyat di bawah kepempinan Chavez. Konsolidasi tersebut dilakukan Chavez melalui program-program populis seperti pembangunan perumahan rakyat, pendirian dapur-dapur umum dan pendirian sekolah-sekolah gratis yang memperkuat dukungan rakyat kepadanya. Chavez leluasa menjalankan program-program populisnya karena didukung devisa ekspor minyak. Venezuela adalah salah satu negara produsen dan pengekspor minyak terbesar di dunia yaitu sekitar 3 juta barrel minyak per hari dan 77% nya di ekspor ke luar negeri, termasuk ke AS. Ketergantungan Chavez pada devisa minyak untuk mendanai program-program populis akan terganggu ketika terjadi krisis minyak atau jatuhnya harga minyak dunia.

4 PERLAWANAN


pendanaan program-program populisnya. Ancaman lain adalah deradikalisasi gerakan rakyat, karena semuanya potensi perlawanan rakyat dikanalkan pada proses Pemilu. Pemilu sebagai sistem politik borjuasi hanya akan menghasilkan kompromi-kompromi yang merugikan rakyat. Ditambah lagi Chavez dan Csnya adalah borjuasi. Meskipun berwatak progresif, mereka akan sulit menghilangkan watak aslinya yang selalu bimbang dan ragu. Brazil dan Bolivia mengalami persoalan yang cukup pelik. Politik parlementarian Lula Da Silva dan Evo Morales mengalami kesulitan dalam menjalankan programprogram pro rakyatnya. Di Brazil, Lula kehilangan dukungan dari Gerakan Kaum Tani Tak Bertanah—salah satu konsituen terbesarnya—ketika memberlakukan kebijakan Agrobisnis. Sementara Morales, baru sanggup menarik dukungan dari petani koka dan belum mampu mengkonsolidasikan kekuatan tani secara lebih luas. Persoalan buruh dan suku bangsa, juga belum mampu dipecahkan secara tepat. Bahkan, kunjungan Morales ke negara-negara Eropa beberapa waktu lalu, justru dijadikan ajang melobi jaminan investasi Eropa di Bolivia. Tantangan Besar Ke Depan Dalam setiap kesempatan, Chavez selalu berkampanye bahwa apa yang ditempuhnya sebagai Sosialisme abad-21, yaitu mendirikan pemerintah demokratis dan pro rakyat melalui jalan parlementer atau Pemilu. Chavez bahkan menyerukan kepada seluruh gerakan di dunia meniru jalan tersebut, seperti ketika

membuka rapat World Sosial Forum (WSF) di Caracas 2005. Benarkah jalan tersebut akan menjawab persoalan rakyat Amerika Latin? Pengalaman Brasil dan Bolivia telah menunjukkan terjadinya ancaman perpecahan gerakan rakyat karena programprogramnya berseberangan dengan kepentingan rakyat, terutama bagi kaum tani yang berperan besar dalam perubahan politik di Amerika Latin sepuluh tahun terakhir. Chavez sendiri, akan kesulitan mengkonsolidasikan kekuatan rakyat jika terjadi krisis minyak yang akan berpengaruh pada

Hal di atas bisa menjadi bumerang, ketika gerakan rakyat yang tengah bangkit tidak mampu dimajukan kualitasnya. Sebab, imperialisme pasti akan berupaya meredam hal tersebut secara langsung atau melalui klas-klas parasit di dalam negeri. Ketika situasi itu terjadi dan gerakan rakyat tidak siap menghadapinya, maka rakyat Amerika Latin akan kembali dalam kubangan penindasan imperialisme AS. Kepemimpinan yang tepat dan ke mana arah perjuangan rakyat Amerika Latin menentang imperialisme AS adalah tantangan besar bagi Chavez Cs dan rakyat Amerika Latin. Pengalaman Allende (Chile) tahun 70an atau Sukarno (Indonesia) yang didukung penuh oleh rakyat dan disegani negara-negara Asia-Afrika, akhirnya tetap dihabisi oleh imperialisme AS dan kaki tangannya di dalam negeri. Bukankah itu patut dipelajari? Dibalik itu semua, bangkitnya semangat perlawanan rakyat Amerika Latin terhadap imperialisme AS adalah suatu hal positif dalam menggalang front internasional anti imperialisme AS. (Ipg) PERLAWANAN 5


fokus PERLAWANAN

Sidang CGI 2006 : Betah Menjadi Pelayan Imperialisme Kebijakan ekonomi dan politik Indonesia tak bisa dilepaskan dari kepentingan kapitalis monopoli internasional (imperialisme) melalui kerjasamanya dengan rejim yang tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Saat ini, sosok itu diperankan oleh SBY-Kalla

S

idang tahunan CGI akan segera berlangsung. Pemerintah Indonesia sebagai komprador imperialis yang gemar ngutang , bersikeras mempertahankan CGI. Padahal dampaknya telah menyeret negara dalam ketergantungan akan utang luar negeri dan membawa rakyat Indonesia ke dalam jurang kemiskinan.

CGI : Consultative “Garong� on Indonesia Menurut pemerintah, utang dilakukan untuk menjaga keseimbangan anggaran negara agar tidak defisit. Utang merupakan salah satu sumber tambahan dana yang sering diandalkan untuk alokasi belanja pemerintah pusat/ daerah serta pembiayaan dalam negeri lainnya.

Consultative Group on Indonesia (CGI) adalah lembaga yang terdiri dari lembaga-lembaga dan negaranegara donor yang mengucurkan utang kepada pemerintah Indonesia. Setiap tahun, diadakan sidang CGI untuk mengevaluasi kondisi perekonomian Indonesia dan membahas kebijakan serta skema pemberian utang untuk pembiayaan pembangunan.

Kenyataanya, penjadwalan utang justru meningkatkan defisit negara. Dalam APBN 2005, pengaruh CGI terlihat melalui pembayaran utang yang melebihi dari seperempat volume APBN dan membengkaknya defisit anggaran negara karena kewajiban pembayaran utang kepada CGI.

Dengan kata lain, pertemuan CGI ditujukan untuk m e m b e r i k a n penilaian atas kinerja pemerintah s e t a h u n sebelumnya dan m e n g a j u k a n persyaratan yang harus dipenuhi oleh p e m e r i n t a h Indonesia untuk mendapatkan utang baru. 6 PERLAWANAN

Dalam APBN 2006, alokasi untuk pembayaran utang luar

negeri sudah berjumlah Rp 91.60 triliun dengan perincian; pembayaran bunga berjumlah Rp 28.01 triliun dan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 63.59 triliun. Bandingkan dengan anggaran pendidikan yang hanya sebesar 19.05% dari beban utang atau anggaran untuk kesehatan yang hanya 6.96% dari beban utang. Dalam setiap penjadwalan utang, CGI selalu mengajukan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh pemerintah. Utang menjadi alat intervensi CGI untuk mendesakkan perubahan kebijakan dalam bentuk undang-undang (UU), instruksi presiden (Inpres), peraturan pemerintah (PP), keputusan menteri (Kepmen) dan berbagai kebijakan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Antara tahun 1997-2002, pertemuan CGI sangat gencar menekan pemerintah untuk melakukan agenda-agenda sebagai berikut: (1) liberalisasi impor (2) upah yang ditekan agar tetap rendah (3) pemasukan investasi asing yang lebih lancar (4) privatisasi yang seluas-luasnya bagi sektor-sektor yang dikuasai Negara (BUMN) (5) divestasi aset Badan P e n y e h a t a n Perbankan Nasional (BPPN) (6) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan menghapus segala


Sejarah Singkat CGI Lahirnya IGGI Proses lahirnya Consultative Groups on Indonesia (CGI), berawal dari lembaga yang sebelumnya bernama Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). Pada bulan Februari 1976 diadakan sebuah pertemuan di Den Haag negeri Belanda yang diprakarsai oleh Mr. B.J. Udink untuk membicarakan utang baru yang diperlukan Indonesia. Pertemuan di Den Haag ini kemudian dikenal sebagai Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). Pertemuan pertama IGGI dihadiri oleh 7 negara anggota yaitu Amerika Serikat, Belanda, Indonesia, Italia, Jerman Barat, Jepang dan Inggris. Selain itu juga dihadiri negara lainnya sebagai peninjau yakni: Austria, Kanada, Norwegia, Selandia Baru, dan Swiss. Sementara itu lembagalembaga internasional yang hadir dan kemudian besar sekali peranannya dalam pelaksanaan bantuan ke Indonesia adalah IMF, WB, ADB, dan UNDP. Pergantian nama IGGI menjadi CGI Pemerintah Belanda selaku ketua IGGI dan beberapa negara donor anggota IGGI berpendapat bahwa program KB di Indonesia dilaksanakan dengan paksaan. JP Pronk selaku Menteri Kerjasama pembangunan Belanda merupakan salah satu tokoh yang menyuarakan hal tersebut. Tudingan tersebut segera dijawab oleh Pemerintahan Soeharto dengan membubarkan Forum IGGI pada tanggal 22 Maret 1992 dan menolak segala bentuk utang dari Pemerintah Belanda. Selanjutnya pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia untuk membentuk badan lain sebagai gantinya. Bentuk tersebut kemudian dikenal dengan nama Consultative Group on Indonesia (CGI) dengan Bank Dunia selaku ketua. Komposisi CGI Negara donor : Jepang, AS, Australia, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Perancis, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Uni Eropa. Lembaga donor: Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), United Nations Children Fund (UNICEF), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Finance Corporation (IFC. Lembaga/Negara donor baru : Korsel, Bank Pembangunan Islam (IDB - Islamic Development Bank), Saudi Fund, Kuwait Fund, Nordic Investment Bank (NIB). Sidang CGI Sidang pertama CGI ke-1 dilakukan pada tanggal 16-17 juli 1992 di Paris. Komitmen utang yang diberikan sebesar US$ 4,95 miliar. Pertemuan CGI terakhir dilakukan di Jakarta tanggal 19-20 Januari 2005, menghasilkan beberapa kesepakatan-kesepakatan baru yaitu indonesia mendapatkan komitmen pinjaman Utang dari negara-negara dan lembaga-lembaga multilateral anggota CGI untuk tahun anggaran 2005 sebesar 3,4 milyar dollar AS (Rp.31,127 triliun) dan bantuan khusus CGI untuk pemulihan Aceh dan Sumatera Utara sebesar 1,7 milyar dollar.

jenis proteksi (7) memperkenankan dominasi asing dalam pemilikan unitunit sosial ekonomi, termasuk di sektor negara dengan memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan lebih longgar. Sementara untuk mengurangi beban anggaran, pemerintah diminta memangkas alokasi subsidi sosial. Agenda-agenda yang didesakkan oleh “rentenir asing” tersebut, selalu

diakomodir dengan baik oleh pemerintah Indonesia.

pengusaha-pengusaha kompradornya.

Utang adalah “Infus Kematian” Utang sama dengan liberalisasi sektor keuangan, perdagangan dan privatisasi BUMN, termasuk penjualan asset-aset BPPN. Surplus dari liberaliasi ekonomi tersebut, lebih banyak masuk ke kantongkantong imperialis dan pengusaha komprador. Artinya, sebagian besar hasil keuntungan tidak mengalir dalam APBN. Juga tidak mengalir untuk rakyat, tetapi diambil imperialis beserta

Liberalisasi ekonomi membuat para pengusaha kecil dan menengah gulung tikar karena kalah bersaing dengan perusahaan monopoli. Lihatlah penghancuran industri tekstil dalam negeri oleh serbuan produk-produk Cina. Efisiensi alias PHK bagi buruh pun tak terhindarkan. Dengan demikian, pengangguran akan tetap merajalela. Jika buruh tetap bekerja, mereka tetap dihargai murah. Bahkan sering dibawah kebijakan upah minimum. PERLAWANAN 7


Pencabutan subsidi sosial membuat pendidikan dan kesehatan makin mahal, harga BBM, listrik, telepon dan kebutuhan pokok terus menjulang tinggi dan Petani kehilangan subsidi untuk berproduksi. Utang telah melucuti sendisendi perekonomian nasional. Krisis ekonomi semakin kronis terjadi, karena melemahnya daya beli masyarakat akibat menjulangnya harga-harga dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. kemudian, penghancuran tenaga produktif yang ditandai meluasnya pengangguran. Suntikan bantuan langsung tunai (BLT) tetap tidak bisa menjawab hal tersebut. Untuk menyukseskan proyek infrastruktur bagi investor asing, pemerintah tak segansegan menggusur tanah rakyat. Belum lama ini, warga kampung Pisangan, Jakarta Timur, digusur karena tanahnya akan dibangun proyek double-double track (DDT) hasil investsi dari Jepang. Di Tanak Awu, 2 petani masih ditahan karena menentang penggusuran lahan yang akan digunakan untuk

pembangunan internasional.

bandara

Dengan kata lain, utang dan segala bentuk turunannya, bukan ditujukan untuk mensejahterkan rakyat Indonesia. Sebaliknya, utang telah menjadi “infus Kematian� yang terus menginjeksi rakyat dengan kebijakan-kebijakan rejim SBY-Kalla yang tidak berpihak kepada rakyat. Rejim SBY-Kalla : Pelayan Setia Imperialis Posisi rejim SBY-Kalla sebagai pelayan imperialis semakin nyata. Ketika rakyat Papua menuntut penutupan PT Freeport Indonesia yang telah menyebabkan kemiskinan, pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungan bagi mereka, sama sekali tidak diindahkan. Sebaliknya, SBY langsung turun tangan memerintahkan Pangdam Trikora dan Kapolda Papua untuk menangani pemblokadean oleh penambang tradisional, serta bersikeras tidak akan menutup Freeport. Sementara Yusuf Kalla mengecam gangguan terhadap investasi di Papua dan tetap mempertahankan kontrak kerja dengan PT Freeport sekaligus mengirim tambahan pasukan TNI untuk pengamanan PT Freepot. Dalam kasus Newmont di Minahasa. Rejim SBYKalla langsung tutup mulut, ketika disumpal dengan segepok uang dari Newmont. Untuk kesekian kalinya gelombang protes rakyat terus diacuhkan.

8 PERLAWANAN

Aparatus kekerasan rejim SBYKalla selalu merepresi aksi-aksi massa dan menangkap orangorang yang terlibat dalam gerakan menuntut keadilan tersebut. Hal tersebut tidak lain agar dia ditunjuk sebagai prajurit langsung dari imperialis yang tugasnya menciptakan suasana kondusif untuk investasi, memberikan pelayanan-pelayanan serta fasilitas yang baik, sebagaimana mandat dari CGI dan tidak lupa memberikan hadiah kekerasan bagi siapa saja yang mengganggu. Bergerak Menentang Sidang CGI 2006 Jelas sudah, CGI tidak berbeda dengan forum-forum yang didominasi imperialis seperti World Trade Organisation (WTO), World Economic Forum (WEF) dan sejenisnya. Forum CGI hanya akan menyeret Indonesia pada situasi krisis yang kronis. Rakyat tidak mendapat jaminan kesejahteraan, serta secara fundamental sangat bertentangan dengan orientasi terwujudnya landreform dan pembangunan industri nasional yang kokoh bagi kesejahteraan rakyat. Juni 2006 nanti, CGI akan bersidang lagi di indonesia. Seperti biasa, pemerintah akan menjadwalkan utang baru dan menerima lagi agenda-agenda imperialis di Indonesia dalam menjamin iklim investasi asing di negeri ini. Saatnya rakyat dituntut untuk bangkit, bergerak dan bersatu menentang sidang tersebut serta menyuarakan solusi alternatif untuk bebas dari ketergantungan yang menjerat yaitu: hapus utang luar negeri, tidak ada lagi penjadwalan utang dan bubarkan CGI! (Hrs)


fokus PERLAWANAN

TUTUP PT FREEPORT INDONESIA !

K

alimat itu adalah saripati pasal 33 UUD 1945, tentang pentinganya kekayaan alam dan industri yang dikelola digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketika kasus Freeport dan Exxon Mobil mengemuka saat ini, kita kembali bertanya benarkah rejim SBY- Kalla b e n a r - b e n a r menjalankan mandat konstitusi? Freeport Pembawa Bencana PT Freeport Indonesia (PT. FI) adalah perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar ke tiga di dunia. Perusahan milik AS ini adalah salah satu penyumbang pajak terbesar bagi pemerintah AS. Kontrak Karya (KK) Freeprot—ketika itu bernama Freeport Indonesia Incoporate—dimulai bulan April 1967 atau 3 bulan setelah keluarnya UU PMA 1967. Penandatanganan KK dilakukan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua untuk bergabung dengan NKRI dan sebelum dunia internasional mengakui Papua Barat sebagai bagian NKRI. Dari tahun 1992-2004, PT FI menghasilkan pendapatan sebesar Rp 33 Miliar dolar AS. Penghasilan rata-ratanya

Bumi, air dan udara adalah milik negara dan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, termasuk penguasaan atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Gunung Yet Segel Ongop Segel ( G r a s b e r g ) menjadi lubang raksasa sedalam 700 m, padahal gunung ini adalah tempat sakral bagi suku Amungme. Danau Wanagon, sebagai danau suci orang Amungme juga hancur, karena tumpukan batuan limbah (overburden) yang sangat asam dan beracun. sekitar 2,3 miliar dollar AS. Angka tersebut setara dengan 2 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sejak beroperasi tahun 1967, penghasilan PT Freeport diperkirakan mencapai Rp 900 juta triliun. Pencaplokan tanah adat, pelanggaran HAM, penghancuran tatanan adat, perusakan dan penghancuran ibu bumi, perusakan lingkungan hidup, penghancuran sendi-sendi ekonomi rakyat, dan pengingkaran eksistensi orang Amungme, adalah fakta yang dirasakan penduduk pegunungan tengah Papua, tempat operasi tambang Freeport berlangsung.

PT FI juga mencemari 3 sungai utama di wilayah Mimika, yaitu Sungai Aghawagon, Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa sebagai tempat pembuangan tailing (limbah pasir dan hasil produksi). Pembuangan tailing PT. FI bahkan merembes sampai ke sungai Kopi dan Sungai Minajerwi. Di tahun 1995, Uskup Munighoff, pernah membuka kasus pelanggaran HAM yang difasilitasi PT FI. Dari 19982004, PT FI memberikan hampir 20 juta dollar kepada militer Indonesia dan ada juga tambahan sebesar 10 juta dollar AS. Semua ditujukan untuk kelancaran operasi PT FI di tanah Papua. PERLAWANAN 9


Upaya pembungkaman dengan kekerasan, pengucuran dana 1 persen, politik uang dan community development oleh Freeport dan disokong pemerintah, tidak dapat meredam suara kritis rakyat Papua terhadap PT FI. Sebaliknya, muncul masalah seperti pelanggaran HAM, konflik horisontal (perang suku), terjadinya gegar budaya dan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Hingga wajar ketika rakyat Papua terus menuntut PT FI segera ditutup. Tutup Freeport Tutup Freeport nya...tutup Freeport nya sekarang juga, demikian petikan lagu dalam aksi-aksi massa di Jakarta menuntut penutupan PT Freeport Indonesia (PT. FI). Demonstrasi menuntut penutupan PT FI memang terus bergelora. Di awali kejadian penembakan terhadap penambang tradisonal di mile 71 oleh operasi peneritiban PT FI yang mengakibatkan 3 penambang tertembak dan luka serius, aksi penutupan PT FI yang dimotori Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (FRONT PEPERA-PB) meluas ke beberapa darah seperti Jakarta (Plaza 89 Kuningan), Manado dan Makkasar.

Di Papua, aksi-aksi pemblokiran di Timika dan Abepura, berujung d e n g a n kerusuhan pada 16 Maret 2006 di depan Universitas Cendrawasih (Uncen), yang mengakibatkan korban jiwa di pihak aparat keamanan (4 orang) dan warga sipil. Tragedi yang sesungguhnya merupakan provokasi intelejen TNI AU, dibalas aparat TNIPolri dengan penyisiran yang mengakibatkan 4 warga sipil (salah satunya gadis kecil) tertembak dan intimidasi terhadap beberapa wartawan. Sejauh ini, pengamanan TNIPolri masih terus ditingkatkan, termasuk penangkapan dan pengejaran terhadap para mahasiswa yang masih mengungsi ke hutan-hutan. Front PEPERA-PB secara resmi dalam konferensi persnya pada 20 Maret 2006—bertepatan dengan aksi 3 tahun invasi AS FRI—menyatakan turut berduka cita atas kejadian tersebut dan akan tetap melanjutkan aksi hingga tuntutan PT Freeport d i t u t u p direalisasikan. Dukungan terhadap penutupan PT Freeport juga terus meluas dari gerakan m a s s a demokratis di Indonesia.

10 PERLAWANAN

SBY-Kalla : Antek McMoran Rejim SBY-Kalla menjawab tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia dengan tetap mempertahankan kontrak karya dengan perusahan milik McMoran tersebut. Pengiriman pasukan tambahan dan peningkatan keamanan di Papua juga terus dilakukan. Untuk memecah konsentrasi perjuangan, pemerintah melalui BIN, Menhan dan Menko Polhukam, menuding aksi-aksi tersebut sebagai bagian dari Gerakan Papua Merdeka dan mengkambing hitamkan adanya LSM dan elit politik dibalik itu semua, termasuk dukungan dari Australia. Terlepas dari tudingan-tudingan tersebut, gerakan massa menuntut penutupan PT FI adalah akumulasi dari penderitaan rakyat Papua atas keberadaan PT FI selama ini. Sikap berseberangan SBY-Kalla justru menegaskan bahwa dirinya adalah “tukang gadai” yang membiarkan terus kekayaan alam Indonesia dijarah oleh imperialis AS dan membiarkan rakyat terus menderita. Wajar, antek McMoran ini disebut sebagai rejim boneka imperialis AS. (Brhn/WwN)


basis PERLAWANAN

Kampus Kembali Bergelora Menggelorakan perjuangan massa di kampus sama pentingnya dengan melakukan perlawanan terhadap Rejim SBY-Kalla, karena penindasan rejim SBY-Kalla juga terjadi dalam lingkup kampus melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada mahasiswa

P

ersoalan privatisasi dan komersialisasi pendidikan kembali menuai protes dari mahasiswa. Kali ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Lampung dan IAIN STS Jambi, berikut rangkuman peristiwa tersebut Mahasiswa Unila Tolak Rencana BHPT Salah satu imbas dari privatisasi pendidikan di Indonesia adalah perubahan status institusi pendidikan menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP), baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Perubahan status ini ke depannya akan menjadikan institusi pendidikan bukan lagi sebagai lembaga yang benar-benar bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi lebih berorientasi pada pencarian keuntungan atau profit. Untuk tingkat perguruan tinggi, disebut dengan Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHPT).

Tahap awal yang dilakukan oleh Universitas Lampung adalah mengadakan sebuah Lokakarya yang menghadirkan Rektor dan Dekan seluruh Universitas di Propinsi Lampung dan Sumatera Bagian Selatan. Pada kesempatan itu, Rektor Unila membuat sebuah skema pembangunan dan realisasi BHPT di Universitas Lampung yang terdiri dari Tahap Sosialisasi: 2006-2008, Tahap Transformasi: 2008-2009 dan Tahap Pengembangan: 20092015. Proses penggalangan dana juga telah memiliki seperti, penjualan skill

professional, Holding Company dan SPP. Tahun ini proses sosialisasi BHPT di Universitas Lampung mulai dijalankan. Untuk itu, FMN Kampus Unila juga segera mengambil langkah-langkah antisipasi atau sejenis counterpropaganda terhadap proses sosialisasi BHPT dari pihak Rektorat Unila. Hal yang telah dilakukan adalah memperbanyak bahan-bahan sosialisasi BHPT kepada mahasiswa Unila. Maret 2006, tulisan Ketua FMN Unila, Zus Dewi Astri, mengenai BHPT diterbitkan Koran Teknokra (Pers mahasiswa terbesar ke2 se Indonesia) dan membuat

Proses realisasi BHPT di Universitas Lampung telah menjadi agenda dan program kerja jangka panjang Rektor Universitas Lampung (Unila), Muhajir Oetomo. PERLAWANAN 11


Koran Dinding (Kording) di kampus. Penggalangan aliasi mahasiswa di Kampus Unila juga dilakukan. Dalam proses penggalangan aliansi, FMN Unila bersama KAMMI Komisariat Sospol, LMND Ekskam Unila, Forum Hima Fakultas Hukum Unila, membentuk “Aliansi Mahasiswa Unila Tolak BHPT (AMUT-BHPT). Pada pertemuan pertama disepakati untuk melakukan aksi pada hari senin, 6 Maret 2006, bertepatan dengan adanya agenda sosialisasi Rektor Unila mengenai BHPT Unila di Fakultas Hukum. Tepat tanggal 6 Maret 2006, aksi dilakukan puluhan mahasiswa Unila dengan mengelilingi Fakultas-Fakultas di Unila. Selanjutnya, dipusatkan di Fakultas Hukum Unila dan mulai diikuti oleh massa mahasiswa yang lebih besar. Aksi tersebut ditanggapi oleh Rektor Unila, dengan statemennya: “…BHPT akan tetap direalisasikan di Unila, meskipun banyak mahasiswa yang melakukan penolakkan. Toh pro dan kontra itu wajar di iklim demokrasi kampus kita!!” (Teknokra).

Setelah melakukan evaluasi dan konsolidasi, AMUT-BHPT membentuk Fokus Group Diskusi (FGD) untuk menggalang kekuatan mahasiswa yang lebih besar menolak rencana BHPT Unila. Sejak 14 Maret 2006, FGD mulai berfungsi dengan menggelar diskusi perdana soal BHPT di pelataran belakang Gedung Rektorat Unila. (Rz) Dana Praktikum Yang Bermasalah Selasa, 14 Maret 2006, sekitar 100 orang mahasiswa IAIN STS Jambi yang tergabung dalam Aksi Mahasiswa IAIN (AKASIA) melakukan unjuk rasa menuntut transparansi dana praktikum mahasiswa. Aksi dimulai dari Gerbang Utama IAIN STS Jambi, kemudian longmarch mengelilingi kampus Sungai Duren IAIN STS Jambi menuju Gedung Rektorat. Ketika tiba di gedung rektorat, massa aksi berhasil memaksa pihak birokrasi kampus (rektor, purek dan para dekan) menemui massa aksi secara langsung. Menyikapi aksi ini, pihak rektorat berjanji akan memberikan data pengeluaran pendanaan kampus 2 hari lagi, yaitu 16 Maret 2006.

Aksi ini merupakan tindak lanjut dari dengar pendapat (hearing) yang diadakan pada tanggal 9 maret 2006, menyikapi kebijakan kampus soal dana praktikum yang dinilai membebani mahasiswa setiap semesternya. Sebagai catatan, uang praktikum untuk mahasiswa angkatan 20012005, sebesar Rp. 50.000 dan bagi mahasiswa angkatan 2005/2006, sebesar Rp 200.000. Tapi sampai saat in, trasparansi mengenai dana praktikum belum ada realisasinya. Padahal fasilitas penunjang prkatikum sangat terbatas atau minim. Mahasiswa jurusan biologi fakultas Tarbiyah misalnya, harus meminjam bahan praktek dari Kampus Universitas Jambi dan laboratotium bahasa yang tidak layak pakai. Hal itulah yang mendorong mahasiswa untuk menggelar unjuk rasa. “kami menuntut transparansi dana praktikum mahasiswa, sebagai langkah awal untuk mewujudkan demokratisasi kampus.” Ujar Korlap aksi, Candra Irawan, ketika diwawancarai koresponden PERLAWANAN disela-sela aksi. (Hsb)

INFO PENDIDIKAN Jakarta, 22/3/06. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan 026/PUU-III/2005 telah memutuskan bahwa pencatuman anggaran pendidikan 9.1 persen dalam APBN 2006 melanggar Konstitusi, karena tidak memenuhi alokasi anggaran pendidikan 20 persen sebagaimana amanat UUD 1945. Putusan ini dilakukan MK, setelah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) mengajukan hak uji materiil terhadap UU APBN 2006. Namun MK menolak permohonan penghentian sementara UU APBN 2006, karena dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan dan kekacauan penyelenggaraan pemerintahan ditambah pertimbangan soal angka inflasi dan pembayaran utang pokok luar negeri. Ditekankan pula bahwa putusan ini mengikat secara hukum, pemerintah dan DPR memiliki kewajiban untuk menambah anggaran pendidikan 2006 menjadi 20 persen. So, tidak ada alasan lagi bagi rejim SBY-Kalla untuk tidak segera merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. (red)

12 PERLAWANAN


NYALA PERLAWANAN

Mari Melayani Rakyat (Pengalaman Berharga Dari Malang dan Jakarta) Rakyat Adalah Segalanya. Cita-cita untuk mencapai perubahan di negeri ini tanpa bersandar pada kekuatan rakyat—terutama buruh dan tani—hanya akan menghasilkan sebuah perubahan yang tidak mendasar

T

ulisan ini coba mengangkat beberapa pengalaman FMN di Malang dan Jakarta mengenai praktek melayani rakyat, yang ditujukan bukan sekedar melayani kebutuhankebutuhan sehari-hari, tetapi sebagai bagian dalam membangkitkan gerakan massa. Menjadi Sahabat Setia Rakyat Kawan-kawan FMN Malang sejak tahun 2003 menggagas sebuah program yang disebut Sekolah Lapang (SL), sebagai langkah konkret untuk melayani massa rakyat. Konsep dasarnya adalah tentang sama kerja, sama makan dan sama tinggal bersama dengan massa kaum tani di pedesaan dan kaum buruh di perkotaan. Bersama dengan Serikat Buruh Demokratik Malang (SBDM), Serikat Petani Merdeka (SPM Malang) yang juga anggota dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kab. Malang, Dewan Pemuda Rakyat (DPR) Malang, FMN Malang merumuskan juklak dan juknis yang hingga hari ini menjadi panduan bagi program SL tersebut. Juklak dan juknis tersebut mengatur tentang bermacam-

macam dan tahapan pelayanan massa seperti pelayanan bidang pendidikan, budaya rakyat, keterampilan, olahraga dan yang paling utama adalah pelayanan bidang kesehatan. Selain itu, panduan pekerjaan yang tak kalah pentingnya, yaitu bersama-sama melakukan Investigasi Sosial dan Analisis Klas (ISAK) di desa dan di pabrik yang bertujuan memandu pekerjaan politik dan organisasi. Di wilayah pedesaan, tepatnya di desa Pagak kecamatan Pagak Kab. Malang, sesuai dengan kebutuhan organisasi massa tani dan kesanggupan FMN, program yang dijalankan hingga hari ini adalah melayani anak-anak buruh tani dan tani miskin dalam bidang pendidikan. Selain mengajar pada tiap hari sabtu-minggu di Madrasah Ibtidaiyah, kawankawan juga membantu membangun sekolah tersebut agar layak digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar. Kawan-kawan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan budaya keagamaan seperti istighosah dan kegiatan-kegiatan budaya rakyat serta olahraga seperti voli dan sepakbola. Terkait perjuangan massa kaum tani, terutama menjelang kampanyekampanye massa kaum tani,

kawan-kawan FMN Malang terlibat aktif dengan membentuk tim-tim propaganda di desa-desa untuk berpropaganda di tengah massa dan membantu memobilisasi massa. Praktis, setiap tanggal 24 september (peringatan Hari Tani Nasional) dan kampanye massa yang berkenaan dengan hak-hak demokratis kaum tani, seperti penolakan Perpres 36/2005, kawan-kawan selalu terlibat aktif. Di perkotaan, tepatnya di Kotamadya dan kabupaten Malang, kawan-kawan bertugas membantu administrasi ormas buruh SBDM, dengan melakukan pendataan anggota-anggota SBDM, les bahasa Inggris tiap Jumat dan Sabtu sore, dan sebagainya. Yang tak kalah pentingya, yaitu membantu propaganda dan kampanye massa pada saat peringatan May Day dan kampanye massa menuntuk hak-hak normatif buruh. Di kantong-kantong miskin kota Malang, kawankawan membantu pelayanan pendidikan di daerah Tumpang. Dalam perkembangan terakhir, kawan-kawan bekerja sama dengan pemuda kampung di sekitar kantor Cabang FMN Malang. Setiap malam hari, bisa dijumpai banyak anak usia PERLAWANAN 13


sekolah dari TK hingga SMU bersama-sama belajar dan mengerjakan berbagai tugas sekolahnya di kantor Cabang FMN Malang. Pentingnya Membangun Basis Perkotaan Cengkareng adalah salah satu kawasan urban di wilayah Jakarta Barat. Terdapat kawasan industri, yang kemudian diisi oleh pemukiman-pemukiman buruh. Selanjutnya, pemudapemuda pengangguran, pedagang-pedagang kecil dan warga miskin lainnya yang setiap saat terancam dengan pembangunan perumahan mewah dan pertokoan di sekitarnya. Sebagai catatan, pernah terjadi penggusuran terhadap perumahan warga di Kapuk, tahun 2003, dalam rangka membangun kawasan pertokoan. Di Cengkareng, terdapat suatu kampus yaitu Universitas Satyagama (Unsat) dan juga salah satu basis FMN di Jakarta. Sebagian besar dari mahasiswanya, selain berkuliah juga berstatus sebagai pekerja bahkan buruh pabrik. Dengan situasi objektif demikian, kawan-kawan FMN Unsat menyadari pentinganya membangun basis kekuatan perkotaan yang bertumpu pada

14 PERLAWANAN

buruh, kaum miskin kota dan pemuda-mahasiswa. Seiring dengan pekerjaan penggorganisasian mahasiswa di kampus, kawan-kawan juga melakukan pengorganisasian massa di kampung dengan sasaran pemuda-pemuda kampung. Selain itu, mendorong beberapa anggota, massa mahasiswa dan tetangga yang berstatus sebagai pekerja dan buruh, untuk mulai membangun organisasi massa buruh. Proses ini sesungguhnya telah dirintis sejak setahun lalu, namun mulai terlihat hasilnya saat ini. Setiap hari Minggu, kawan-kawan FMN Unsat mengadakan pelayanan pendidikan gratis (mengajar) kepada pelajar dari SD hngga SMU. Kegiatan ini sekaligus menjadi media untuk mengkonsolidasikan anggota dan massa. Selain itu, kawankawan juga mengadakan

diskusi-diskusi t e n t a n g persoalanpersoalan k o n k r e t p e m u d a mahasiswa dan organisasi dengan massa p e m u d a kampung yang d i o r g a n i s i r. Sembari diisi d e n g a n ke g i a t a n k e g i a t a n kultural seperti main musik bersama di lokasi mengajar. Semua ini dilakukan dalam rangka melayani massa dan membangkitkan kesadaran massa. Dalam hubungannya dengan membangun kekuatan klas buruh. Kawan-kawan FMN Unsat dibantu beberapa aktifis buruh bersama mengkonsolidasikan anggota, massa hingga tetangga yang berstatus buruh, dari mulai membentuk kelompokkelompok belajar buruh, edukasi hingga terlibat langsung dalam aksi buruh, seperti aksi buruh PT. Dunia Button Indonesia (PT.DBI) menuntut hak normatif atas upah. Bahkan kawan-kawan FMN Unsat mampu menarik dukungan lembaga mahasiswa kampus untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan buruh PT.DBI. (ltf/ WwN)


NYALA PERLAWANAN

KOMITE AKSI RAKYAT DEMOKRATIK (KARD) (Sebuah Pelajaran Tentang Front Dari Malang) Beratnya beban hidup massa rakyat Indonesia telah membangunkan rakyat dari mimpi-mimpinya untuk bangkit melawan tirani rejim SBY-Kalla sebagai kaki tangan imperialisme di Indonesia

S

etiap hari kita disajikan dengan berita tentang aksi-aksi massa dimanamana. Setahun ini, memang menyisakan catatan pasangnya gerakan massa. Tapi, apakah itu telah menjadi ancaman serius bagi rejim SBY-Kalla? Selanjutnya, belum terbangunnya “front persatuan” sebagai salah satu syarat kemajuan gerakan massa. Kuatnya nuansa emosional dan kultural dalam penggalangan front,—baik bersifat positif maupun negatif—menyebabkan pekerjaan front seperti lingkaran setan yang tidak berujung pangkal. Komite Aksi Rakyat Demokratik (KARD) hadir atas evaluasi perjalanan front/ aliansi tingkat kota Malang. B o n g k a r pasangnya front, tentu saja tidak efektif dalam melancarkan perjuangan. Selama ini, bangunan front/aliansi tingkat kota h a n y a menyandarkan p a d a momentum s a j a . Selanjutnya, persoalan

eksistensi sempit antar organisasi masih saja terjadi. Padahal persoalan–persoalan kongkrit rakyat masih belum mampu dijawab. Muncul kesadaran bahwa perjuangan yang ditempuh tidak mungkin berhasil jika berjuang sendiri-sendiri. Karena semakin banyak energi yang dimiliki, semakin besar pula daya pukulnya kepada rejim. Tapi semangat persatuan saja tidak cukup, harus ditopang pula dengan kesamaan pandangan yang akan memandu praktek bersama. Sejarah dan Perjalanan KARD Semua berawal dari Komite Aksi 1 Mei yang merupakan front bersama tingkat kota

antara buruh dan mahasiswa dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional (1 Mei 2004), yang terdiri dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Serikat Buruh Demokratik Malang (SBDM), Dewan Mahasisiswa untuk Demokrasi (DEMARKASI), Front Mahaswa Nasional (FMN), Komite Mahasiswa untuk Demokrasi (KOMANDO), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Pergerakan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI). Selanjutnya, 7 ormas berkumpul kembali melakukan Kritik-Otokritik dan memeriksa kembali kelemahankelemahan dari front/aliansi yang terdahulu. Muncul keinginan bersama membentuk front yang lebih maju dengan berpijak pada kesamaan landasan berfikir dan menurunkan program konkrit sebagai panduan pekerjaan keseharian komite s e r t a menetapkan mekanisme/ aturan main sebagai media kontrolnya. Dari beberapa e t a p e pendiskusian t e n t a n g masyarakat Indonesia, tanggal 11 Juni 2004, tujuh ormas yang tergabung dalam Komite PERLAWANAN 15


Aksi 1 Mei menyimpulkan bahwa Indonesia hari ini berada dalam cengkaraman Imperialisme dan Feodalisme dan sepakat membangun front multisektoral & programatik bernama Komite Aksi Rakyat Demokratik (KARD), tanpa mengurangi inisiatif masingmasing organisasi. Perjuangannya adalah menuntut terpenuhinya hakhak demokratis rakyat dengan terus berada di tengah massa untuk membantu menghadapi sekaligus memecahkan persoalan konkrit yang disesuaikan dengan kesadaran massa. Turunan program umumnya ialah 1) Buruh; naikkan upah sesuai dengan KHL, tolak PHK dan sistem kerja kontrak, jaminan kebebasan berorganisasi, 2) Kaum tani; Laksanakan reforma agraria, tolak import produk pertanian, hapuskan peribaan dan bagi hasil yang tidak adil, 3) PemudaMahasiswa; tolak RUU BHP, privatisasi dan swastanisasi pendidikan, demokratisasi kampus, lapangan pekerjaan seluas-luasnya serta fasilitas yang layak untuk pendidikan. Dalam tahun keduanya, KARD mengalami hambatan dalam aktivitas pekerjaannya. Mulai

dari renggangnya hubungan antar komite dengan basis massa pendukungnya, munculnya kecenderungan berfikir dan bersikap linier dalam menyelesaikan pesoalan di komite, pembagian tugas yang tidak merata, sampai pada kekakuan kegiatan yang dilakukan. Sehingga mengakibatkan pekerjaan KARD menjadi lamban. Di tengah upaya menyelesaikan persoalan di atas, KARD berhasil meluaskan keanggotaannya, yaitu SMM (Serikat Mahasiswa Malang) yang merupakan peleburan dari KOMANDO & DEMARKASI, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Selain itu, tetap melakukan kampanye massa, seperti penyikapan persoalan buruh di basis SBSI (PT. JMG), Mei 2005, yang berhasil menolak ancaman PHK 164 buruh menjadi 4 orang buruh saja. Workshop KARD : Pembenahan Kerja Front Dari 25-26 Februari 2006 lalu, KARD mengadakan Workshop untuk membedah dan mencari akar masalah di KARD dalam

setahun terakhir. Adapun latar belakang yang mendasarinya adalah lambatnya KARD dalam merespon situasi obyektif yang berkembang, kakunya mekanisme dalam KARD, tidak berjalannya program-program kerja KARD dan sulitnya KARD menjalankan rapat-rapat/ konsolidasi. Workshop berhasil melahirkan beberapa resolusi penting pekerjaan politik dan organisasi ke depannya. Resolusi-resolusi tersebut adalah 1) Organisasi; pembenahan mekanisme front, perluasan jangkauan front hingga ke basis-basis KARD, peninjauan ulang atas program kerja sebelumnya, reorganisasi pengurus KARD berikut komite-komitenya, segera mendiskusikan tentang financial melalui forum khusus dan merapikan pencatatan dan administrasi. 2) politik; memasifkan propaganda massa dengan media diskusi, seminar atau penerbitan, menggelorakan kampanye massa di basis-basis (pabrik, desa, kampus) dengan aktif membantu menyelesaikan persolan yang dihadapi anggota dan responsive atas persoalan-persoalan umum yang tengah dihadapi massa. (Ag)

PERLAWANAN 17


NYALA PERLAWANAN

BERSATULAH MAHASISWA ! Ganda Situmorang* Ketika SBY-JK naik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI melalui kepercayaan dan mandat rakyat Indonesia, ada harapan besar bangsa ini akan mengalami perubahan menuju rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Harapan tinggal harapan, SBY-JK hanya mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berorientasi rakyat dan tidak mandiri dari intervensi asing.

M

eskipun pemerintah telah memutuskan menunda kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk tahun 2006, tapi bukan pertanda rejim ini sepenuhnya telah berpihak kepada rakyat. Kenaikan TDL, BBM, dan harga-harga bagaimanapun akan tetap terjadi, jika pemerintah tetap mengikuti skema penindasan imperialisme di Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan gerakan pemuda-mahasiswa? Catatan Dibalik Aksi-aksi Rencana pemerintah menaikkan TDL telah menuai aksi protes dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari rakyat biasa, buruh, pengusaha dan terlebih lagi para mahasiswa/pemuda. Diberbagai kota, digalang aksiaksi bersama antara mahasiswa/pemuda dan buruh dengan cara menyampaikan sikap-sikap keprihatinan dan menolak dengan tegas rencana kebijakan tersebut. Di sisi lain, aksi protes yang dilakukan mahasiswa/pemuda ini tampaknya belum mampu menyadarkan bahkan menggerakkan masyarakat luas, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana kenaikkan TDL (buruh dan tani) serta komunitas mahasiswa/pemuda sendiri. Jika dievaluasi, banyak

faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya: menguatnya posisi pemerintah dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk menjustifikasi kebijakankebijakannya, belum adanya sinergi (persatuan) yang baik diantara organ-organ mahasiswa/pemuda dan buruh masih sungkan untuk merespon kondisi ini, karena ketakutan akan ancaman PHK dari perusahaan. Strategi Perlawanan Belum adanya sinergi antara organ-organ mahasiswa tersebut, membuat gerakangerakan aksi yang dijalankan terkesan parsial. Hal ini memang menjadi masalah serius di kalangan komunitas aksi mahasiswa/pemuda. Terbukti, sedikitnya organorgan (baik produk pra 98 maupun produk 98) yang konsisten untuk senantiasa mengambil posisi kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Lebih parah lagi, tidak adanya sinergi & jejaring yang baik diantara organ-organ tersebut. Jikalau pun ada, terkesan taktis bukan strategis (sinergi untuk jangka pendek). Hal ini bisa terjadi dikarenakan perbedaan misi dan strategi bahkan perbedaan ideologis masing-masing organ. Ditambah juga peranan senioritas organ—baik

langsung maupun tidak langsung—yang membuat sikap dan aksi organ tersebut menjadi mandul. Dengan adanya kesinergian, maka organ-organ mahasiswa/ pemuda tersebut dapat secara bersama-sama maupun berbagi peran dalam mengkritisi dan menolak setiap kebijakan rejim SBY-JK yang tidak berpihak pada rakyat. Banyak metode-metode aksi yang dapat dilakukan organ mahasiswa/pemuda seperti demonstrasi, lobby, diskusi, opini/wacana di media-media massa, advokasi masyarakat yang terkena dampak langsung dan membuat draft-draft tandingan atas kebijakan yang ditolak serta beberapa metode lainnya. Selanjutnya, merelevansikan semangat juang dan idealisme serta senantiasa berpikir analistis dalam mengambil posisi kritis terhadap pemerintah adalah perwujudan tanggungjawab mahasiswa/ pemuda demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia yang kita harapkan. Adalah suatu keyakinan bahwa rakyat Indonesia akan makmur, adil dan sejahtera dapat kita capai apabila mahasiswa/pemuda bersatu, bersama-sama menggerakkan dan menyadarkan rakyat untuk proaktif dalam mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. (Penulis adalah Sekretaris Umum PP GMKI Masa Bakti 2004-2006) PERLAWANAN 17


BUMI PERLAWANAN

Asia Melawan Imperialis AS dan Bonekanya Aktivis LFS Tewas Tertembak, Arroyo Dihujani Protes Tampaknya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia belumlah berakhir seiring dengan meningkatnya krisis politik di Filipina. Baru-baru ini, league of Filipino Students (LFS), salah satu organisasi massa mahasiswa militan di Filipina memberitakan bahwa salah satu pimpinannya, yaitu Cris Hugo (20 tahun) dari regional LFS Bicol, Pulau Luzon selatan tewas tertembak. Penembakan Cris Hugo terjadi pada tanggal 19 Maret di Bicol, Pulau Luzon. Pembunuhan ini melengkapi daftar ratusan aktivis yang tewas terbunuh pada masa kepemimpinan Gloria Macapagal Arroyo (GMA). “Apa yang paling menjadi perhatian kali ini, korbannya adalah seorang pemuda mahasiswa, inilah yang membuat kemarahan kita terhadap rejim ini semakin memuncak, kenyataan menunjukan target pembunuhan hari ini meluas kepada para mahasiswa dan teman-teman kita” ujar Vencer Crisostomo, ketua Nasional LFS Lebih jauh Vencer menjelaskan, organisasiorganisasi massa pemuda di Filipina akan menggelar serangkaian kampanye menuntut keadilan, kampanye yang melibatkan LFS, Student

18 PERLAWANAN

mendapat respon yang cukup luas, DEMA (Malaysia), AASJA (Jepang), FMN (Indonesia), LFS, CEGP dan NUSP (Filipina) adalah sebagian dari organisasi anggota ASA yang merespon kampanye ini di negerinya masing-masing Christian Movement of the Philippines (SCMP), College Editors Guild of Philippines (CEGP), National Union of Students of the Philippines (NUSP), Kabataang Artista para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA), Anakbayan, Partai Kabataan ini, akan dipusatkan di kampus-kampus dan rally di pusat-pusat kota. “Hari ini kita telah bertekad, kita bersumpah akan mengobarkan perjuangan pemuda mahasiswa untuk menutut keadilan bagi Cris dan menjatuhkan pemerintahan fasis ini, kita tidak akan diam atas pembunuhan kawan kita ini dan akan kita antarkan kepada rejim Arroyo rangkaian aksi pemuda mahasiswa yang tidak akan pernah dia lupakan” ujar Vencer Pemuda dan Rakyat Asia Bergabung dalam Aksi Global Menentang Perang teror dan Agresi AS Tepat pada tanggal 20 Maret 2006, atau memperingati 3 tahun Invasi AS ke Irak, Asian Students Association (ASA) mengeluarkan seruan tentang aksi global menentang perang dan Agresi AS di seluruh dunia. Kampanye global yang di koordinasikan oleh ASA ini

Selain itu, sekretariat regional ASA juga menggelar aksi bersama organisasi lainnya, seperti ILPS, AMCB, AHRC dan AMRC. Aksi yang gelar di depan konsulat AS di Hong Kong ini, mendapat respon yang cukup besar dari media di Hong Kong. Dalam statement yang dibacakan Ketua ILPS Hong Kong, Ramon Bultran, digambarkan bagaimana rakyat sedunia menderita akibat perang yang di lancarkan oleh Imperialisme AS. Selain itu, meningkatnya gelombang aksi-aksi di dunia mengutuk perang dan menuntut dihentikannya invasi memberikan pelajaran tersendiri bagi Imperialisme AS bahwa secanggih apapun persenjataan yang mereka miliki, tidak akan dapat menghancurkan perlawanan terhadap Imperialisme. Selain mengutuk invasi AS di Irak, aksi ini juga menyuarakan penolakan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS yang bertebaran di kawasan Asia-Pasifik dan di belahan bumi lainnya karena terbukti pangkalan-pangkalan militer inilah tempat penebar teror bagi rakyat sedunia.(Ipg)


titik api PERLAWANAN

PERGOLAKAN TERUS BERLANJUT... U.S Imperialist No.1 Terrorist Jakarta, 20/03/2006. Menyikapi 3 tahun invasi militer AS ke Irak, ratusan massa dari Front Rakyat Indonesia (FRI) yang merupakan gabungan dari berbagai ormas seperti FMN, GMKI, PMKRI, GMNK, FPPI, AMP, PMII, HIKMAHBUDHI, LMND, GMJ, FIS, GMS Jaya, LSADI, Famred, HAMAS Unas, KM Fisip Untag, KM Usni, Gaspermindo, GSBI, AGRA, STN, FSPIGRI, Perpeni, SPM, GP3-PB, BPJ, Repdem, Prodem, PBHI Jakarta, Walhi, Koalisi Anti Utang menggelar unjuk rasa yang mengusung tema Lawan Imperialisme AS dan Rejim SBYKalla sebagai Boneka AS di Indonesia. Unjuk rasa dilakukan di dua titik, yaitu di depan Kedubes AS dan Istana Presiden. Dalam aksi di depan Kedubes AS, FRI membakar boneka “vampir’ dan foto Bush serta bendera AS sebagai wujud perlawanan rakyat Indonesia terhadap imperialisme AS dengan meneriakan Resist US Imperialist, No.1 Terrorist. Dalam aksinya, FRI menuntut penutupan PT Freeport Indonesia, penarikan pasukan TNI dan Polri dari Papua, menuntut tindakan reresifitas dan intimidasi terhadap warga Papua dan Wartawan terkait peristiwa di depan Universitas Cendrawasih 16 Maret 2005, pembatalan kontrak karya dengan Exxon Mobil soal pengelolaan blok Cepu, Newmont serta beberapa kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan milik AS, menolak utang dan bubarkan CGI serta menolak UU Ketenagakerjaan NO 13/2003 dan rencana revisi UUK. Meskipun ada upaya provokasi dari aparat

kepolisian untuk menggagalkan aksi, aksi ini tetap berjalan lancar hingga selesai. Aksi menyikapi 3 tahun invasi militer AS ke Irak juga dilakukan FMN dibeberapa daerah seperti Medan, Bandar Lampung, Bandung, Jogja, Surabaya dan Jombang. (tim koresponden) Mahasiswa Demo Kedatangan Menlu AS Jakarta, 14/03/06. Kunjungan Menlu AS, Condoleeza Rica ke Indonesia 14-15 Maret lalu, disambut dengan demomstrasi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi antara lain, FMN, FIS, FAMRED, GMNK, GMKI, AMP, LSADI, LMND dan GMS Jaya. Mahasiswa menolak segala intervensi AS di Indonesia dan menuntut penutupan PT Freeport serta penolakan kontrak karya Blok Cepu kepada Exxon Mobil. Aksi dilakukan di

Istana Persiden dan ditutup di depan Kedubes AS. (Irn) Tutup PT. Freeport Indonesia Tuntutan PT Freeport Indonesia (PT. FI) segera ditutup terus menggelora. Di Jakarta, Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front PEPERA-PB) serta beberapa organisasi massa dan LSM (termasuk FMN) menggelar unjuk rasa dari 27 Februari-1 Maret 2006, di Plaza 89 Kuningan, Jakarta—tempat konsulat PT. Freeport di Indonesia—menuntut penutupan PT FI. Aksi yang diwarnai bentrokan dan penangkapan terhadap beberapa peserta aksi ini, ditutup dengan menggelar spanduk simbolik penutupan PT Freeport di halaman depan Plaza 89. Selain Jakarta, aksi ini juga digelar di Papua, Makkasar, Manado dan Gorontalo pada waktu bersamaan. Sementara aksi pemblokiran terhadap ruas jalan menuju PT Freeport di Timika, selama dua minggu direpresif oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Sedangkan aksi solidaritas yang dilakukan di depan kampus Universitas Cendrawasih (Uncen), 16 Maret 2006, yang sesungguhnya merupakan provokasi dari intelejen TNI AU—yang turut menjadi korban—sehingga berujung rusuh dan mengakibatkan korban jiwa dari aparat dan warga sipil, ditindaklanjuti dengan penyisiran “serampangan” oleh aparat kepolisian hingga mengakibatkan 4 PERLAWANAN 19


warga sipil menajdi korban salah tembak (salah satunya gadis kecil) dan intimidasi serta kekersan terhadap 4 wartawan televisi. Sampai kini penyisiran masih dilakukan dan mahasiswa masih mengungsi ke hutan dan perbuktian karena takut menjadi korban penyisiran aparat. Wartawan— terutama wartawan asing—juga masih dilarang meliput kegiatan penyisiran, karena pemerintah melalui Badan Intelejen Negara (BIN) menuding aksi-aksi ini bagian dari upaya kemerdekaan Papua Barat. Front PEPERA PB sendiri, telah melakukan klarifikasi bahwa aksi-aksi ini bukan terkait upaya memerdekan Papua Barat, tetapi murni tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia dan menyatakan penyesalannya atas kejadian 16 Maret 2006 di Uncen. Dalam aksi-aksinya di berbagai daerah, seperti Bandung, Jogja, Malang, Medan dan Surabaya, FMN juga memberikan dukungan penutupan PT Freeport Indoensia. (Brhn) Tuntut Kenaikan UMP, Tutup Freeport Ratusan buruh PT Yogyakarta Indah Sejahtera Malioboro turun melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum propinsi (UMP). Aksi yang dilakukan 23 Maret 2006 ini, juga didukung oleh FMN Yogya. Dukungan untuk penutupan PT Freeprot Indonesia juga dilakukan oleh beberapa organisasi mahasiswa di Yogyakarta. Juma’t, 24 Maret 2006, ratusan mahasiswa dari berbagai ormas seperti AMP, FMN, FPPI, LMND, KMY, LFSY dan KAY. (Jfr)

20 PERLAWANAN

Peringatan Hari P e r e m p u a n Internasional Jakarta, 08/03/06. Peringatan Hari Perempuan Internasional (HPI) disikapi dengan demonstrasi yang dilakukan oleh Komite Aksi Hari Perempuan Internasional (KAHPI) di depan Istana Presiden. Dalam aksinya KAHPI menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan. KAHPI menilai rejim SBY-Kalla bertanggungjawab atas proses tersebut. Selain itu, KAHPI juga menolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, rencana kenaikan TDL dan menuntut penutupan PT Freeport Indonesia. KAHPI adalah gabungan dari beberapa organisasi massa, antara lain FMN, PMKRI, GMKI, AMP, GMJ, Famred, Arus Pelangi, GSBI, Petani Tanak Awu, Pesatuan Petani Miskin Waiserdang, Perpeni dan GRI. Selain di Jakarta, FMN turut memperingati HPI baik secara sendiri dan aliansi di beberapa daerah seperti Jambi, Lampung, Bandung, Jogja, Malang, Jombang, Jember dan Mataram. Di Jakarta, selain mengelar unjuk rasa, FMN mengadakan serangkaian diskusi dan bedah film di kampus-kampus, seperti AKOM BSI (22/03/06), Universitas Satyagama (/03/06) dan Tunas Patria (07/03/06). Diskusi Terbuka (06/03/06), juga digelar di gedung Remdec, Salemba Tengah, bekerjasama dengan lembaga Praxis. (tim koresponden) Mahasiswa Tolak Kenaikan TDL Medan, 07/03/06. Komite Rakyat Bersatu Sumatra Utara (KRB SU), yang terdiri dari FMN, KAMMI, LMND dan Gemaprodem, menggelar unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) karena dinilai akan semakin menambah peneritaan rakyat yang telah terpukul dengan kenaikan harga BBM. (Bnsn)

General Secretary ASA Kunjungi Indonesia Pertengahan Februari lalu, Lee Khai Loon, anggota General Secretary of Asia Student Associaton (ASA) berkesempatan mengunjungi Indonesia. Kedatangan General Secretary ASA ke Indonesia adalah bagian dari serangkaian kunjungan ke Asia Tenggara untuk mensosialisasikan hasil-hasil Gencon ke 16 ASA. Selama seminggu, KL (sapaan akrab Lee Khai Loon) bersama FMN mengadakan pertemuan dengan ormas-ormas pemuda mahasiswa di Indonesia membahas soal rencana trasformasi AS menjadi organisasi pemudamahasiswa Asia Pasifik. Selain itu, KL juga mengunjungi basis-basis kampus FMN di Jakarta dan mengadakan serangkaian diskusi bersama anggota-anggota FMN mengenai ASA dan persoalanpersoalan pemuda-mahasiswa di Indonesia. (Ipg) Tulang Bawang Bergejolak Penggusuran lahan pertanian rakyat kembali terjadi. Kali ini menimpa petani di kawasan register 45, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Penggusuran terjadi pada 20 Februari 2006 yang mengakibatkan 74 rumah roboh disertai intimidasi dan kekerasan terhadap warga oleh aparat keamanan. Satu orang ditangkap hanya karena memotret jalannya proses penggusuran. Terkait itu, FMN langsung menerjukan anggota-anggotanya ke lokasi, untuk pendampingan sekaligus mempersiapkan aksi protes menolak penggusuran. Bersamasama dengan AGRA, kawan-kawan FMN juga menginisiasi pembentukan organisasi Persatuan Petani Miskin Way Serdang. Disamping itu, FMN Bandar Lampung juga mengadakan bakti sosial untuk membantu menghidupkan kembali sekolahsekolah dasar yang sudah sebulan tidak berfungsi, karena para murid enggan bersekolah akibat trauma atas peristiwa penggusuran. (Tpk)


BUNGA PERLAWANAN

RUU APP : Perempuan Jadi Korban Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) telah menimbulkan kontroversi. Pro dan kontra masih terus saja terjadi.

R

UU APP saat ini sedang dalam proses penggodokan akhir di Komisi VIII DPR RI. Rencananya pengesahan RUU tersebut akan dilakukan pada Juni 2006. Benarkah RUU ini akan mengangkat harkat martabat kaum perempuan atau sebaliknya? Sarat Multitafsir Dalam RUU APP disebutkan bahwa “Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.” Sedangkan “Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.” Bab larangan pasal 4 berbunyi:

“Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.” Secara etimologis pornografi berarti porne (pelacur) yang diambil dari bahasa Yunani. Tapi RUU ini mencampur baurkan antara porno, sensualitas dan erotika. Bagaimana dengan masyarakat Papua, Bali dan penggunaan kemben oleh perempuan di Jawa, yang itu semua merupakan tradisi masyarakat. Apakah itu tergolong Pornoaksi? Lantas mereka yang lari pagi, berlibur di pantai atau berolahraga di kolam renang, juga termasuk Pornoaksi? Dalam penjelasan pasal 25 misalnya, disebutkan bahwa “cara berbusana, dan/atau tingkah laku yang m e n j a d i

kebisaan menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan”. Tapi ditambahkan, “sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan”. Artinya orang Indonesia hanya bisa bebas berbusana jika terkait ritus keagamaan atau kepercayaan. bagaimana dengan mereka dengan penggunaan rok dan celana pendek yang tidak diatur dalam adat istiadat? Hal lain bahwa adanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Karya-karya maestro seni Indonesia seperti Basuki Abdullah dan Affandy bisa terancam. Begitupun halnya dengan pentas-pentas seni seperti teater yang memang sangat menekankan penguasaan bahasa tubuh atau body language. Tidak Demokratis Payung RUU APP disebutkan untuk mengatur soal moralitas, sebagaimana sering diungkapan politikus fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Pansus RUU APP, Yoyoh Yusroh. Pertanyaannya, moralitas siapa atau moralitas menurut siapa? Apakah suatu kelompok berhak memaksakan ukuran-ukuran moralitasnya sendiri kepada kelompok lain? Sebagai bangsa yang majemuk dengan berbagai ragam budaya dan kepercayaan, RUU APP jelas bisa memicu persatuan bangsa dan konflik PERLAWANAN 21


SARA. RUU ini juga terlalu memasuki wilayah domestik. Dalam perspektif HAM, ikut campurnya pemerintah atas seksualitas warga negara termasuk pelanggaran HAM. Mengapa tidak mengacu pada KUHP pasal 281-283? RUU ini juga mengasumsikan bangsa Indonesia sebegitu obsesifnya terhadap kegiatan seksual, hingga harus diatur sedemikian rupa. Lihat saja, Bab IX yang terdiri dari 33 pasal. Rata-rata sanksi berupa hukum pidana kurungan, mulai dari 1 hingga 20 tahun atau denda mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 3 milyar. Kemudian adanya Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi (BAPPN), atau polisi-polisi moral yang akan mengawasi dan mengintervensi kehidupan privat seseorang mulai dari aktivitas ciuman bibir, cara berbusana, cara menari hingga bagaimana cara seseorang melakukan gerakan. Potensi pemerasan gaya baru bisa muncul atas nama RUU APP. Diskriminasi Terhadap Perempuan Selanjutnya definisi tentang kategori bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan seperti paha, pinggul, pusar dan payudara, seolah menegaskan pelaku utama pornografi dan pornoaksi adalah kaum perempuan. Padahal dada lelaki yang bidang atau otot perut yang menonjol, juga bisa membangkitkan hasrat seksual kaum perempuan. Memang sejauh ini perempuan adalah objek utama dalam pornografi. Tapi harus diingat, hal itu terjadi karena

22 PERLAWANAN

kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, PHK dan juga tekanan sosial budaya terkait dengan masih berakarnya budaya patriaki dalam Masyarakat. Jika memang pemerintah berupaya melindungi kaum perempuan, seharusnya mengefektifkan penegakan hukum seperti UU Pers, UU Penyiaran dan UU KDRT, yang memang telah banyak mengatur soal-soal perlindungan terhadap perempuan. Mau tidak mau, RUU APP bisa disimpulkan bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Karena objek utama yang diatur adalah perempuan. Belum tentu, dengan pakaian serba tertutup kasus pemerkosaan tidak bisa terjadi. Te r b u k t i dengan k a s u s k a s u s pemerkosaan y a n g menimpa para TKW Indonesia di Arab Saudi. Jika pemerintah i n g i n mengatasi s o a l

pornografi, maka harus mengatasi dulu soal kemiskinan terutama yang diderita kaum perempuan. Tegakkan Hukum Masalah besar bangsa dan rakyat Indonesia bukanlah soal pornografi atau pornoaksi, tapi imperialisme dan kaki tangannya yang telah membuat negeri ini terus dijarah dan miskin. Terkait peredaran tabloid, majalah, atau koran berbau porno, seharusnya bisa diatasi dengan peraturan yang melarang penjualannya di tempat-tempat umum yang bisa terlihat anak-anak. Untuk tayangan tv yang mengumbar sensualitas, sebaiknya digusur ke televisi kabel. Artinya, tontonan tersebut tidak boleh ditayangkan oleh stasiun tvi yang menggunakan izin untuk siaran terbuka. Jika masih ada yang membandel, dapat dijerat polisi dengan pasal-pasal KUHP. Jadi, ketimbang sibuk membuat UU yang memiliki pasal-pasal yang mengandung arti luas dan sangat mudah disalahgunakan oleh berbagai pihak serta menyuburkan suasana represif, pemerintah sebaiknya menjalankan hukum yang sudah ada. (Wf)


BUDAYA PERLAWANAN

Masihkah Kita Terkejut ? (Catatan Untuk “April Mop”) Pernah ‘gak di pagi hari bangun dan tiba-tiba merasa dikerjain sepanjang hari trus dikasih tahu kalo itu semua terakit dengan kegiatan April Mop

M

emasuki bulan April, mungkin menjadi saatsaat yang ditunggu sebagian besar anak muda di negeri ini. Karena tepat tanggal 1 April nanti, ada tradisi yang dikenal sebagai “April Mop”. April Mop atau dikenal sebagai hari-hari penuh kejutan yang ditujukan untuk ngerjain sesama kawan, dimana ada harapan bisa mempererat hubungan perkawanan setelah itu. Sebagai anak muda, kejutan seperti apa yang kita kehendaki? Indonesia Negeri Tanpa Kejutan Bicara tentang kejutan atau istilah Inggris-nya surprises, mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Sejauh ini, kejutan identik dengan perayaan ulang tahun seseorang atau hal-hal yang ditujukan untuk menyenangkan perasaan orang-orang terdekat kita. Tapi kejutan tetap memiliki aspek positif dan negatif. Tapi tulisan ini coba menggali arti kejutan sebagai hal yang positif atau menyenangkan hati. Lantas apakah ada kejutan seperti itu di negeri ini? Bukan lagi kejutan bahwa tiap hari rejim SBY-Kalla terus membohongi kita dengan mulut manisnya. Setiap saat, mereka (SBY-Kalla) selalu berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Ternyata, rakyat makin

m e n d e r i t a dengan naiknya harga BBM, harga-harga yang menjulang t i n g g i , pendidikan dan kesehatan yang mahal, busung lapar, gizi buruk, impor beras, upah buruh yang murah dan sebagainya. Bukan lagi kejutan bahwa pejabat dan pengusaha besar negeri ini hidup dalam kemewahan. Sudah jadi rahasia umum kalo yang namanya pejabat, rumahnya gedongan, kantongnya tebal terus (karena korupsi), garasinya diisi 3 sampai 5 kendaraan, baik mobil atau sepeda motor, makannnya komplet bahkan melebihi 4 sehat 5 sempurna. Di kampus, hal yang sama juga terjadi. Kadang kita sering bertanya: “perasaan saya bayar melulu, tapi kok ‘gak ada peningkatan fasilitas kampus?” atau “kalo bayaran ditagihin terus, giliran dosen jarang masuk kampus ‘gak pernah komentar”. ‘gak taunya, tiap tahun sang rektor atau dekan ganti mobil baru. Mari Buat Kejutan Mengutip salah satu acara TV yaitu republik BBM, benar

kemudian bahwa republik ini memang diisi oleh orang-orang yang benar-benar mabok akan harta dan kekuasaan tanpa mempedulikan nasib rakyat yang seharusnya mereka layani dengan baik. Mereka bukan hanya yang berada di Istana atau Senayan, tapi di daerah, kota, kampung, desa, kampus hingga pabrik. Menjelang April Mop, mari kita tidak sekedar membuat kejutan terhadap sesama kawan, tapi mulai berpikir membuat kejutan yang mampu merubah wajah negeri ini dari kemiskinan menjadi Indonesia baru yang mensejahterakan seluruh rakyat. Dari mana kita mulai? Gelorakanlah perjuangan massa mulai dari kampus dan bersama kekuatan rakyat yang lain melawan rejim SBY-Kalla. (WwN) PERLAWANAN 23


Perlawanan maret 2006  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you