Page 1


Surat Pembaca

Pukulan Di Awal Tahun Salam Demokrasi Awal tahun 2006 menjadi catatan buruk bagi negeri ini. Masih hangat dalam berita, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan dan korban jiwa di Jember, Banjarnegara, Mojokerto, Situbondo, Bendowoso, Malang, Bogor, Jombang, Jakarta, Lombok Timur dan Manggarai. Simpati besar dari segenap kru PERLAWANAN dan anggota Front Mahasiswa Nasional (FMN) atas tragedi nasional yang memilukan ini.

Salam demokrasi! Redaksi perlawanan yang makin oke, tulisan yang boleh dikirim di PERLAWANAN jenis apa aja? ada gak rubrik puisi dan cerpen? kalau ada boleh, gak kita ngisi rubrik itu? Makasih, moga PERLAWANAN makin gue banget, Ummi (FMN Jambi)

Selajutnya, persoalan impor beras yang begitu menghebohkan. Heboh bagi parlemen, tapi menyakitkan bagi kaum tani yang harus menanggung dampaknya. Suara-suara protes yang luas diabaikan begitu saja. Angka 110 ribu ton itu, telah menambah derita kaum tani Indonesia. Yang tambah bikin geleng-geleng kepala adalah rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Dengan tarif yang sekarang saja, rakyat sudah kembang-kempis menahan bebannya. Apalagi jika nanti dinaikkan? Mau melayani atau cari untung? (Hmmh...sepertinya, ortu harus buru-buru dikasih tahu kalo biaya kost-kostan naik lagi...) Kondisi di atas makin menambah beban hidup saat ini. Biaya pendidikan makin mahal, harga BBM sulit dijangkau, PHK dan pengangguran dimana-mana, harga-harga terus melangit dan penggusuran yang merajalela. Apa jawaban pemerintah? Dihadapan 45 pengusaha Amerika yang mewakili 22 perusahaan besar dunia belum lama ini, pemerintah menyatakan akan tetap melakukan pencabutan subisdi sosial...siap-siaplah jika BBM, listrik, telepon, sekolah akan terus mahal!

Kami menerima tulisan jenis apa saja, yang penting ilmiah dan kritis. Tulisan akan dimuat jika sesuai tema yang diangkat redaksi. Lebih jelasnya, lihat keterangannya di daftar redaksi. Rubrik puisi atau cerpen ada di budaya PERLAWANAN. Silahkan aja kirim puisi atau cerpennya, kalau bagus pasti dimuat. Terima kasih

Pukulan awal di awal tahun. Kiranya tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini. Kebijakan-kebijakan rejim SBY-Kalla makin menenggelamkan rakyat dalam derita. Tapi gerakan massa demokratis terus bergelora. Aksi-aksi massa rakyat terus saja terjadi. Rakyat makin menyadari siapa sesungguhnya rejim SBYKalla. Maka, membangkitkan gerakan massa dan menggelorakan perjuangan massa dari Pabrik, kampung, kampus, kampung dan desa adalah pilihan bagi gerakan massa demokratis.

Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung Jawab: Hersa Krisna Pimpinan Redaksi: Ridwan Lukman Dewan Redaksi: Hersa Krisna, Ridwan Lukman, Seto Prawono Koresponden: Hasbi Aldi (Jambi), Wahyu (Palembang), Catur (Tanggamus), Reza Gunada (Bandar Lampung), Irene (Jakarta), Dewi (Bandung), Zeny Olivia Noorma (Garut), Fazri (Purwokerto), Jefri (Yogyakarta), Sayid (Wonosobo), Abdullah (Jombang), Aga (Malang), Imam Muclas (Surabaya), Edi (Lamongan),Hendro Purba (Mataram),Ages (Lombok Timur) Alamat Redaksi: Jl. Salemba Bluntas No. 220 C RT 007/RW 08, Kelurahan Paseban-Jakarta Pusat Telpon: 081615051010 Email: perlawananfmn@yahoo.com Rekening: No Rek.0005485263 BNI Cab. U.I Depok a.n. Seto Prawono. Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita, serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan AD/ART FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf times new roman 12, diutamakan dalam bentuk microsoft word, dan dikirim ke alamat e-mail buletin perlawanan. PERLAWANAN 1


fokus PERLAWANAN

IMPOR BERAS ANCAMAN BAGI SEMUA Sebenarnya impor beras ini bukan hanya ancaman bagi petani tapi lebih luas lagi merupakan ancaman bagi ketahanan pangan dan ketahanan negara. Dengan demikian, kebijakan ini juga menjadi ancaman bagi seluruh rakyat Indonesia

H

al di atas dituturkan oleh Ketua DPP Pemuda Tani-HKTI, Anggawira, dalam diskusi tentang impor beras dan ancamannya bagi petani Indonesia, di Kantor Pimpinan Pusat FMN, 15 Januari 2006. Sementara Pak Edi (Petani Mandiri) menilai bahwa kebijakan impor beras akan membuat kehidupan petani makin morat-marit. Karena ongkos untuk pupuk dan benih yang melonjak sejak kenaikan harga BBM, tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh petani jika impor beras masuk. Bahaya Impor Beras Sejak tahun 2004 hingga Juni 2005, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melarang impor beras. Sebelumnya kebijakan impor beras dilakukan tahun 1998 sebesar 7.1 ton (Bulog sebesar 5,8 juta ton dan swasta 1,3 juta ton) dan tahun 1999 sebesar 4 juta ton. Sementara, pada bulan November 2005, telah dilakukan impor beras sebesar 68.900 ton. Januari

2 PERLAWANAN

2006, impor dilakukan sebesar 110.000 ton. Petani mandiri sejak awal menolak segala bentuk impor yang merugikan rakyat, termasuk impor beras yang sangat merugikan petani, ungkap pak Edi. Karena dampaknya tidak sekedar menyangkut jatuhnya harga beras lokal, tetapi ancaman untuk tetap bisa bertahan hidup ditengah mahalnya harga-harga, sekolah yang mahal, BBM yang mahal dan langka dan berbagai persoalan lainnya. “Impor beras tidak didasarkan pada kebutuhan, dampaknya sangat riil koq, anak-anak petani banyak yang tak mampu lagi melanjutkan sekolah dan sebagainya� tambah Pak Edi. Anggawira juga menuturkan bahwa kebijakan impor beras ini terkesan dipaksakan, mengingat pada bulan Februari nanti akan ada panen raya. Seharusnya pihak pemerintah—dalam hal ini Bulog—memaksimalkan operasi pasar untuk menyerap

beras dari petani. Selanjutnya, kemungkinan negara merugi sekitar 30 juta dollar AS dan beras itu sendiri yang merupakan residual goods atau beras yang tidak layak dikonsumsi. Benarkah SBY-Kalla Berpihak Ke Petani? Sebagai negara agraris, tentu saja sektor pertanian harus mendapatkan prioritas penting dalam pembangunan. Tapi sejauh ini terjadi ketimpangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan yang dijalankan sejak zaman Orde Baru. Sebagai catatan, 82 % tenaga kerja berada di pertanian/pedesaan dan UMKM/sektor informal. Kemudian, 83 % kabupaten/ kota ekonominya berbasiskan pertanian. Tapi dibalik itu semua, sekitar 63 % kemiskinan berada di pedesaan/terkait pertanian dan 42% dari total pengangguran terbuka ada di pedesaan/pertanian. Rejim SBY-Kalla telah mengeluarkan kebijakan yang


dikenal dengan “revitalisasi pertanian”. Kebijakan ini bertujuan menjadikan pertanian sebagai landasan pembangunan ekonomi. Implikasinya seluruh kebijakan pembangunan ekonomi seperti fiskal dan moneter, perbankan, industri, perdagangan, infrastruktur, keagrarian, pemerintahan pedesaan, serta penelitian dan pengembangan teknologi acuannya adalah menggerakkan pertanian. Menurut Anggawira, kebijakan revitalisasi pertanian masih tidak ada bedanya dengan rejim-rejim sebelumnya. Dalam alokasi anggaran misalnya, “kita semua tahu hampir di seluruh daerah sebagaian besar APBD berasal dari sektor pertanian akan tetapi berapa yang dikeluarkan untuk membuat sektor pertanian yang lebih baik, sangat tidak seimbang”. Belum lagi keterlibatan kita

dalam lembaga perdagangan dunia WTO yang kita tahu tidak pernah berpihak pada negaranegara berkembang. Lantas apa yang diberikan pemerintah kepada petani? Selama ini, kebutuhan seperti pupuk dan benih saja, petanilah yang menanggung. Pemerintah tidak pernah memberikan subsidi. Ketika harga BBM naik, beban petani makin berat. Karena harga pupuk dan benih juga ikut naik. “Wajar-wajar saja ketika petani menuntut harga beras juga naik”. Tapi pemerintah justru membalas dengan impor beras. Bukankah in tindakan yang tidak adil, tegas Pak Edi.

Subsidi Yes, Impor Beras No Persoalan impor b e r a s membuktikan bahwa nasib

kaum tani Indonesia tidak pernah ditangani secara serius. Justru kaum tani selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah yang menguntungkan kaum tani dan bukan sebaliknya. Langkah pemerintah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) justru dinilai tidak mambangun. Menurut Pak Edi, “BLT yang diberikan tidak jauh bedanya dengan upaya untuk menyuap petani”. Seharusnya, ada upaya lain, seperti memberi jaminan pupuk dan benih yang lebih murah, hingga kemudian bisa mengurangi beban petani dalam berproduksi.Hal itu juga ditegaskan oleh Anggawira. Menurutnya, “Ok, petani mungkin ‘gak masalah jual beras dengan harga murah, asal memang ada insentif atau subsidi untuk pupuk dan benih misalnya”. Tapi persoalaannya adalah kepemimpinan rejim saat ini, tutur Anggawira lagi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus menghentikan impor beras dan berupaya untuk mensubsidi petani, tegas Anggawira dan Pak Edi. (St) PERLAWANAN

3


fokus PERLAWANAN

DERITA TINGGAL DI NEGERI SEJUTA BENCANA kesedihan dan kucuran air mata kembali menetes di negeri ini. Membuka kembal memori akan tragedi Tsunami setahun lalu. Awal tahun 2006, berbagai daerah di Indonesia dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Mengapa negeri ini terus dilanda bencana?

B

encana banjir dan tanah longsor adalah langganan bagi beberapa daerah di Indonesia. Selain merenggut nyawa, juga membawa akibat luka fisik, rawan penyakit, rumah rusak, ternak hanyut dan lahan terendam yang berujung gagal panen. Trend banjir dan tanah langsor sudah terjadi sejak 1999. Di Jawa saja, sejak 1999-2003 tercatat ada 26 kejadian. Banjir dahsyat juga pernah dialami rakyat Nias, tahun 2001, yang menewaskan 107 orang. Banjir di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, 2002, menewaskan 25 orang dan banjir Bahorok di Sumatera Utara 2003, mengakibatkan korban jiwa 157 orang. Di Kutacane Aceh Tenggara 2005, banjir menewaskan 15 orang. Demi Bisnis Kayu, Hutan Jadi Korban Banjir terjadi karena tidak terakomodasinya air hujan yang jatuh ke tanah. Hal ini disebabkan kemampuan serap tanah yang terbatas dan aliran sungai yang tidak mampu menampung aliran air. Penggundulan hutan memperparah kondisi tanah hingga mendorong terbentuknya kawasan kritis dan rawan erosi. Tragedi bencana alam, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sendiri. Beralihnya fungsi kawasan hutan untuk kepentingan bisnis pariwisata atau izin HPH, membawa dampak terjadinya penggundulan hutan. Di Jember misalnya, kawasan hutan lindung telah menyusut drastis. Tahun 2001, jumlahnya masih 45 hektar. Tiga tahun kemudian, luasnya berkurang menjadi 28 hektar. Di Kecamatan Panti (tepatnya di kaki gunung Argopuro, daerah terjadinya bencana), sejak beberapa tahun lalu sudah terjadi penebangan liar. Di Jawa Tengah, lahan kritis mencapai 1,05 juta 4 PERLAWANAN

hektar. Proklamasi habisnya lahan gundul tahun 1972, ternyata tidak terbukti. Proyek Inpres Reboisasi dan Penghijauan tahun 1974/1975, juga gagal. Beberapa pejabatnya terbukti secara hukum bertanggungjawab atas manipulasi dana reboisasi. Maraknya illegal logging yang seringkali melibatkan oknum pejabat melalui praktek KKN, juga menyebabkan makin parahnya kondisi hutan. Udah Salah, ‘Gak Mau Tanggung Jawab Dari Januari hingga awal Februari 2006, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) telah memprediksi akan terjadi hujan lebat di wilayah selatan khatulistiwa Indonesia, terutama di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Hujan lebat juga diperkirakan terjadi di Palembang, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Prakiraan ini terbukti, curah hujan dalam satu bulannya melonjak 116 persen hingga diatas 201 persen atau dua kali lipat lebih dari kondisi normalnya. Curah hujan tinggi yang melebihi kapasitas resapan tanah, ditambah pendangkalan dan penyempitan sungai, pasti mengakibatkan banjir. Terlebih, jika terjadi penggundulan hutan. Kondisi tanah akan bertambah buruk dan mendorong erosi atau tanah longsor. Berdasarkan hal tersebut, bencana seharusnya bisa dicegah. Menteri Kehutanan M.S. Kaban mengatakan bahwa banjir di Jember bukan karena penggundulan hutan (Koran Tempo, 5/01/06). Statemen ini jelas menunjukkan pemerintah ingin lepas tanggung jawab. Alam Tidak Salah, Rakyat Juga Selain menyalahkan alam, pemerintah juga menyalahkan rakyat miskin di sekitar lereng


dan daerah aliran sungai (DAS). Banyak diantara mereka adalah buruh tani dan tani miskin yang membuka lahan seadanya agar tidak mati kelaparan. Lahan yang luas justru dikuasai oleh Perhutani, Inhutani atau pemilik HPH yang sesungguhnya berada dibalik penggundulan hutan (illegal logging) bersama cukong-cukong yang kongkalikong dengan pejabat negara. Beratnya hidup di desa memaksa mereka pergi ke kota. Tapi di kota, mereka jadi korban pembangunan jalan tol, industri atau pemukiman mewah. Diperparah minimnya lapangan pekerjaan dan high costnya hidup di kota. Jadilah mereka deretan buruh murah, barisan pengamen, penganggur, pengemis yang

menghuni bedeng-bedeng kumuh dan rumah reyot di sekitar sungai atau kolong jembatan. Bencana Bisa Dicegah Bencana alam bisa dicegah, asalkan pemerintah lebih tanggap. Bukan justru menyalahkan alam dan rakyat miskin. Kenapa identifikasi daerahdaerah rawan banjir dan tanah longsor, (terutama di daerah-daerah perbukitan) tidak diprioritaskan? Kemudian beranikah pemerintah mencegah praktek penggundulan hutan yang marak di Indonesia? Mengingat ada 100 titik rawan longsor di wilayah perbukitan dan hutan Indonesia yang pepohonannya sudah habis oleh penggundulan. Masih mau diulur? (Hrs)

Bencana banjir bandang dan tanah longsor, bukan yang pertama kali terjadi. Tapi pemerintah selalu lambat menanganinya. Untuk itu, PERLAWANAN berkesempatan mewancarai Manajer Pengelolaan Bencana WALHI, Sofyan. Berikut hasil wawancaranya Apa yang menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa daerah belum lama ini? Banjir yang terjadi diakibatkan telah rusak dan terdegradasinya lingkungan, khususnya defortasi yang menyebabkan degradasi fungsi hutan dan ekosistem, alih fungsi lahan maupun pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan. Namun akar persoalan dari kejadian bencana adalah kemiskinan. Pemerintah sering menyalahkan faktor alam dan warga yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana, seperti di lereng bukit atau DAS. Bagaimana tanggapan anda? Tidak masuk akal. Faktor curah hujan yang tinggi atau tanah labil, hanya ancaman. Tapi tidak pernah ada langkah pencegahan. Memang, tinggal di kawasan rawan bencana tidaklah baik. Tapi gimana lagi, selain ada 83 % daerah rawan bencana, kemiskinan juga yang mendorong mereka memilih tinggal di daerah rawan bencana. Berapa dana yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah untuk menangani banjir dan tanah longsor? Cukupkah dana tersebut? Saya belum tahu persis. Tapi kebutuhan dasar pengungsi masih jauh dari cukup. Sejauh ini, hanya dibantu 2 mie instan dan 1 Kg beras per hari. Menurut informasi WALHI Jatim, Pemda Jember pada tahun 2004 hanya mengalokasikan Rp 10 juta untuk dana bencana. Sedangkan APBD 2005 masih belum diketahui. Emangnya uang Rp 10 juta cukup beli apa? Banjir terjadi setiap tahun, apakah pemerintah telah memiliki agenda-agenda untuk pencegahannya? Belum ada! Agendanya hanya mengunjugi penyintas, meminta korban bersabar dan membuai dengan janji-janji manis berupa bantuan rumah dan lain-lain. Seperti masyarakat Bahorok yang sudah 2 tahun tinggal di barak pengungsian yang miskin fasilitas publik. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah hal ini tidak terus-menerus terjadi? Dalam jangka pendek (musim penghujan), melakukan pemetaan daerah-daerah rawan dan komunitas rentan bencana, menyusun perencanan kedaruratan, membuat early warning system, memfasilitasi komunitas rentan agar memiliki kapasitas menanggulangi bencana dan merevisi APBD. Untuk jangka menengah dan panjang, mereview kebijakan sektor yang berkontribusi terhadap bencana, mereview tata ruang yang menempatkan resiko dan dampak bencana serta pelestarian lingkungan dan terakhir mengevaluasi pengusaan lahan negara atau swasta. (Hrs) PERLAWANAN 5


fokus PERLAWANAN

KENAIKAN HARGA LISTRIK UNTUK PELAYANAN ATAU CARI UNTUNG ?

Kenaikan Harga Tarif Dasar Listrik tinggal menunggu waktu. Pemerintah dalam berbagai kesempatan baik melalui Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa kenaikan tarif dasar listrik sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi Pengelolaan Energi Di Indonesia

S

etelah menaikan harga BBM yang mencapai 100% lebih 1 Oktober tahun lalu, pemerintah kini berencana menaikan tarif dasar listrik (TDL). Semakin beratnya beban APBN akibat melonjaknya harga minyak minyak dunia lagi-lagi dijadikan alasan mengambil kebijakan ini. Pemerintah beralasan dengan naiknya harga minyak dunia, berarti beban biaya produksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan semakin besar. Sehingga untuk menjaga kemampuan PLN mendistribusikan listrik, pilihannya adalah menaikkan TDL. Benarkah asumsi ini dan apakah PLN terus merugi? Seperti diketahui, dalam penghitungan biaya pokok produksi (BPP) PLN, tidak pernah disebutkan angka yang pasti. Beberapa kali rapat dengar pendapat antara DPR dengan pemerintah, PLN selalu menyebutkan angka yang berubah-ubah. Hal ini, mengindikasikan betapa buruknya kinerja manajemen di dalam tubuh PLN. 6 PERLAWANAN

Dana operasional listrik selama ini didapatkan dari investor asing (utang) dalam bentuk program. Dalam lima tahun ini saja, pemerintah menerima kucuran utang 450 juta dollar AS dari Asian Developmment Bank (ADB). Pemerintah bahkan makin ngotot untuk ngutang lagi. Menurut Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, “dalam tahun 2006 ini pemerintah akan ngutang kepada Jepang sebesar US$ 1 miliar. Dana tersebut untuk program restrukturiusasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Selanjutnya program restrukturisasi ini membuka sektor ketenagalistrikan sebagai ruang bagi investasi swasta dan sekaligus mengarahkan pengelolaan penyediaan lisrtrik di Indonesia kepada mekanisme pasar bebas� (KAU). Privatisasi aset publik juga menyebabkan naiknyaTDL. Akibatnya, pemerintah harus melepas aset nasional, termasuk aset BPPN dan pencabutan subsidi sosial terhadap sektor publik (termasuk listrik).

Selanjutnya, berkewajiban menjadwal ulang utang tiap tahun kepada negara-negara maju dan lembaga donor internasional. Akhirnya, Indonesia harus membayar bunga utang sebesar 300 Juta dollar dari pinjaman tersebut. Dana utang tersebut masih dikorupsi, yang diperkirakan sebesar 30 persen tiap menerima utang. Misalnya yang terjadi di BP Migas. Badan yang diisi 7 orang ini, bertugas mengawasi dan mengelola produksi migas di Indonesia. Tiap harinya selama 3 bulan pertama, harus menerima 2 presentasi dari 147 kontraktor energi di Indonesia. Peluang penggelembungan dana (markup) besar sekali terjadi disini. Selanjutnya, PLN bukan satu-satunya perusahaan listrik yang ada. Terdapat juga perusahaan-perusahaan listrik swasta/asing yang menguasai listrik di Indonesia, seperti Payton, Karhabodas, Chevron atau disebut Independen Power Producer. Mereka lah yang sebenarnya memasok seluruh energi listrik dan PLN harus membeli diluar batas harga kewajaran. Hal lain bahwa naiknya harga TDL juga akan menguntungkan perusahaan-perusahaan migas asing yang menyuplai


kebutuhan solar dan gas sebagai pembangkit listrik. Dan pemerintah telah menjawab hal tersebut dengan menaikkan harga migas, seperti BBG dan Pertamax pada 1 Februari 2006. Solar sendiri tidak lagi disubisidi. Listrik Untuk Dagang atau Pelayanan Listrik seharusnya untuk menopang kesejahteraan rakyat. Ditengah situasi hidup yang serba sulit dan mahal, kenaikan TDL patut dipertanyakan. Karena naiknya TDL, hanya akan menguntungkan perusahaanperusahaan migas dan listirk asing/swasta, serta negaranegara maju dan lembaga donor internasional yang memberikan pinjaman (utang) untuk pembangunan infrastruktrur kelistrikan di Indonesia. Pemerintah sendiri mengambil untung (korupsi) melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur kelistrikan. Kasus mark up PLTG Borang sebesar 29,5 juta dollar AS, adalah contoh konkret dari hal tersebut. PLN sendiri telah menjadi BUMN yang diprivatisasi. Hingga,

penyediaan listrik PLN bukan lagi semata-mata melayani, tetapi untuk meraih keuntungan sebesar mungkin. Saat ini misalnya, PLN enggan sekali melayani listrik 450 VA. Sementara di daerah Renon (dekat kawasan wisata Sanur, Bali), aliran listrik yang digunakan warga sering kali naik turun. Sementara hotelhotel mewah di Sanur yang disokong oleh modal asing, terus terang benderang. Begitu pula dengan kasus SUTET. Pembangunan Tower kurang memperhatikan dampaknya dan ganti rugi yang jelas. Bahkan PLN tidak akan memberikan ganti rugi lagi kepada korban SUTET.

terlaksana. Dan hal ini akan menambah deretan pengangguran yang sejauh ini telah mencapai 9.531.000 jiwa. Harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan juga akan melonjak. Kehidupan tani di desa juga terancam untuk tetap bisa hidup dan berproduksi. Mahasiswa juga terancam dengan naiknya TDL. Kampus-kampus yang membuka kelas malam, tentu saja akan berpikir menaikkan biaya kuliah. Begitu juga biaya kost-kostan mahasiswa yang pasti juga akan naik. So,tidak ada alasan bagi kita untuktidak menolak kenaikan TDL! (Brhn)

Dampak Naiknya TDL Apakah yang terjadi jika TDL nanti dinaikkan? Yang pasti sektor industri akan terkena imbas fatal. Ancaman PHK buruh dipastikan akan terjadi lagi. Diperkirakan 3 juta buruh akan kembali ter-PHK, jika kenaikan TDL

PERLAWANAN 7


basis PERLAWANAN

APBD 2006 JAMBI BERMASALAH Perumusan APBD 2006 Propinsi Jambi, menuai protes dari banyak kalangan. Bahkan aksi menolak RAPBD Jambi 2006, berujung dengan bentrok dan mengakibatkan belasan mahasiswa luka-luka. Sejauh manakah masalahnya?

P

ropinsi Jambi adalah salah satu cerminan keterpurukan bangsa ini. Kualitas pendidikan di Jambi, menempatkan propinsi ini berada diurutan terbawah di Sumatera. Misalnya, Universitas Batang Hari—satusatunya universitas swasta di Kota Jambi—berada di posisi nomor dua paling buncit se Indonesia. Hal ini karena pendidikan adalah barang langka dan mahal yang hanya mampu diakses oleh kalangan menengah ke atas semata. Kondisi Pendidikan Jambi Angka penerimaan mahasiswa baru 2004/2005 di setiap perguruan tinggi di Jambi mengalami penurunan sebesar 20 persen. Angka ini, jauh dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Faktor mahalnya biaya pendidikan, menjadi penyebab utama. Kampus seperti IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi saja, menetapkan uang praktikum sebesar Rp 150.000 per semester pada tahun ajaran 2005/2006. Hingga berimbas dengan meningkatnya biaya perkuliahan dari Rp 450.000 menjadi Rp 600.000 per semester bagi mahasiswa angkatan 2005/2006. Angka Putus sekolah tahun 2005 untuk anak usia SD/MI

8 PERLAWANAN

sebanyak 2080 jiwa, usia SLTP/ MTs 1350 jiwa dan 1480 jiwa untuk usia Sekolah Lanjutan Atas. Angka buta huruf penduduk Jambi jugs tinggi. Untuk usia 10-44 tahun, angka buta huruf sebanyak 53.900 jiwa (2,073%) dari total 2,6 juta penduduk Jambi. Kondisi Sekolah Dasar (SD) dari 8000 kelas yang ada, sekitar 60 persennya mengalami kerusakan dan hanya 40 persen saja dari keseluruhan SD yang memiliki perpustakaan. (LPJ Gubernur Jambi Tahun 2003, Lampiran II Peraturan Gubernur Jambi, Nomor : Draft 2006, tanggal 6 Desember 2005). Tingkat kualitas tenaga didik dalam setiap tahunnya semakin menurun. Tahun 2003, kualitas guru yang layak mengajar sebesar 65 %. Di tahun 2004 turun menjadi 60%. Sementara tahun 2005, angkanya menurun drastis mencapai 30%. Hal ini disebabkan kebijakan pengadaan guru bantu di propinsi Jambi yang kualitasnya berada pada kategori paling bawah. APBD Tidak Prioritaskan Pendidikan Dalam setiap tahunnya, alokasi pendidikan masih saja berada di bawah standar. Pada tahun

2004, pemerintah hanya mengalokasikan sebesar 4,7% dari total APBD. Tahun 2005 sebesar 6,2% dan tahun 2006 sebesar 10,33% atau Rp 95,969 miliar. Itupun masih harus dibagi lagi untuk gaji guru dan pendidikan kedinasan. Benarkah Pemda Jambi ‘gak punya dana untuk memenuhi amanat UUD ‘45 dan UU Sisidiknas tentang alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD? Kenyatannnya, Pemda berani mengulurkan dana Rp 20 miliar untuk sekadar membangun Taman Wisata (Water Boom) yang kurang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Bahkan ada rencana membangun kolam renang untuk setiap rumah dinas pejabat. Lari dari tanggung jawab, Pemda Jambi bertindak seolaholah membela rakyat dengan dalih mendukung kepentingan PNS. Sebagaimana pernyataan Sekda Propinsi Jambi, Chalik Saleh, dalam Harian Jambi


Ekspress 28 Desember 2005, “Jika APBD Propinsi Jambi telat ditetapkan, maka gaji PNS di lingkungan Pemerintah Propinsi Jambi terancam tak dibayar, mengingat Pemprov dalam mengeluarkan dana harus berdasarkan APBD. Jika tidak ada dasarnya, Pemprov Jambi tidak berani mengeluarkan dana. Jika pada tanggal 1 Januari nanti APBD tidak disahkan, maka PNS tidak akan bisa dibayar.� Protes Malah Dihajar Berdasarkan kondisi di atas, sekitar 300 massa pemuda mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jambi Pro-Rakyat (GMJPR) dari 13 organisasi yaitu FMN, LMND, HMI, PMII, IMM, KAMMI, GMKI, PMKRI, IMMJ, HMB, BEM-UNBARI, BEM-UNJA dan BEM-IAIN berdemonstrasi pada 26 Desember 2005 menolak RAPBD 2006 Propinsi

Jambi. Aksi ini berhasil berhasil memaksa sidang paripurna DRPD Jambi menunda pengesahan RAPBD 2006. Namun aksi dibubarkan dengan tindak kekerasan (pemukulan dan pengeroyokan) oleh ratusan aparat Satlanmas Poltabes Jambi dan puluhan Satpol PP. Akibatnya, 15 orang peserta aksi mengalami luka ringan, 8 orang mengalami luka parah (memar dan berdarah) bahkan dua diantaranya harus rawat inap. Saat sidang paripurna kedua (03/01/06), GMJPR kembali menggelar unjuk rasa menuntut RAPBD Propinsi Jambi Tahun 2006 yang tidak pro-rakyat tersebut, agar tidak disahkan. Sedikitnya, 12 utusan sempat diizinkan masuk ke ruang sidang dan menyampaikan tuntutan GMJPR. Tapi, tidak satupun digubris oleh anggota dewan yang bersidang.

Mengetahui hal di atas, massa aksi sepakat untuk menerobos ke dalam. Terjadi aksi saling dorong-mendorong dan massa aksi bisa dihalau mundur. Tapi empat orang peserta aksi masih terperangkap di dalam gedung. Mereka kemudian dihajar dan dikeroyok beramairamai oleh aparat kepolisian dan satpol PP. Kaca gedung DPRD Jambi terpaksa dipecahkan untuk menyelamatkan keempat peserta aksi. Bentrokan pun tak terhindari. Hasilnya, 10 orang peserta aksi mengalami luka ringan, 10 orang mengalami luka parah dan 8 orang di antaranya luka di kepala dan harus rawat inap selama hampir 1 minggu. Tragisnya, Sidang Paripurna tetap berlangsung dan palu sidang tetap mengesahkan RAPBD 2006 Propinsi Jambi yang anti rakyat. (Ad/Um)

PERLAWANAN 9


NYALA PERLAWANAN

Rejim SBY-Kalla tidak bisa menutupi topengnya sebagai rejim penindas dan penghisap di negeri ini. Sekian persoalan dari bencana alam, impor beras hingga rencana kenaikan TDL, makin menambah penderitaan rakyat.

S

ejak tumbangnya rejim fasis boneka imperialis orde baru (orba) Soeharto, rakyat Indonesia mengharapkan terjadinya perubahan berarti di negeri ini. Suatu perubahan yang bisa membawa bangsa dan rakyat Indonesia keluar dari penderitaan hidupnya. Rejim berganti rejim, tidak ada perubahan mendasar. Tak terkecuali, bagi rejim SBYKalla. Siapakah Rejim SBY-Kalla? Kesejahteraan hanyalah lip service bagi rejim SBY-Kalla. Ketika rakyat susah, harga BBM justru dinaikan hingga 100% lebih. Hingga memaksa perusahaan gulung tikar dan buruh di PHK. Kemudian, impor beras yang memukul kaum tani. Penggusuran merajalela demi pembangunan pusat perdagangan (Mal, WTC, ITC), jalan tol dan perumahan mewah. Pendidikan murah dan berkualitas, hanya jargon kosong. Deret pengangguran terus bertambah. Sementara, kesehatan adalah barang yang sulit dijangkau harganya. Rejim SBY-Kalla adalah pelayan setia tuannya, sang mister imperialis, yang bertujuan menguasai kekayaan alam, pasar dan tenaga kerja murah di

10 PERLAWANAN

Indonesia. Sebut saja, privatisasi BUMN, pelaksanaan KTT Infrasturktur 2005, banjir produk impor, penjadwalan utang, pencaplokan sumber daya alam oleh perusahaanperusahaan asing, hingga pencabutan subisidi sosial yang mengakibatkan harga BBM, listrik, telepon, pendidikan dan kesehatan semakin mahal. Siapakah rejim SBY-Kalla? Jawabnya, kaki tangan imperialisme di Indonesia! Rejim SBY-Kalla adalah kekuasaan bersama borjuasi besar komprador dan tuan tanah yang ditopang oleh kaum kapitalis birokrat. Tiga kekuatan pendukung utama imperialisme dan feodalisme di Indonesia. Tidak salah, jika rejim SBY-Kalla disebut rejim boneka imperialisme, anti rakyat dan anti demokrasi.

Juga akan muncul krisis di kalangan reaksioner, yaitu pertentangan antara klik reaksioner dengan klik paling reaksioner untuk saling rebut kekuasaan. Saat ini, pertentangannya antara klik SBY-Kalla sebagai klik paling reaksioner dengan barisan penentangnya di parlemen dan partai politik di luar Golkar dan Demokrat. Kontradiksi dikalangan reaksioner selama ini tidak menajam. Setelah reshuffle kabinet November lalu, parpol-parpol yang ngotot menolak kenaikan harga BBM, tutup mulut setelah jatah kursi menteri dibagikan. Kontradiksi di kalangan reaksioner akan menajam, ketika gerakan massa bangkit dan menggelorakan perjuangannya dimana-mana. Hal tersebut akan meningkatkan suhu politik nantinya.

Krisis Di Indonesia

Lakukan Pembetulan

Gerakan

Situasi krisis di Indonesia akan terus menajam. Artinya, kehidupan rakyat akan makin terseok-seok dan rejim SBYKalla tidak akan pernah mau mengatasinya. Inilah sifat dari krisis di negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feodal, yaitu krisis yang terus menajam (chronic crisis) antara rakyat dengan penguasa.

Semua menyadari bahwa kesadaran massa bangkit, bergerak dan berjuang menuntut hak-haknya masih pasang surut. Memang, aksiaksi massa tetap berlangsung. Tapi aksi-aksi itu masih terpisah-pisah, sekedar spontanitas massa dan belum mampu menggerakkan massa paling tertindas (buruh dan tani) secara luas.


Mengapa gerakan buruh sulit bangkit? Padahal ada atau tidak ada aksi, PHK tidak bisa dihindari. Mengapa gerakan tani terus ditarik ke kota? Sementara persoalan konkretnya (sewa tanah atau bagi lahan) begitu nyata di desa? Mengapa pula gerakan mahasiswa kesulitan memperjuangkan hak-hak mahasiswa di kampus? Atau sulitnya gerakan mahasiswa bersatu bersama gerakan rakyat lainnya? Disadari atau tidak, ada kekeliruankekeliruan yang menyebabkan hal di atas terjadi. terutama dari pimpinan-pimpinan massa. Imbasnya semangat massa untuk tetap berjuang dan berorganisasi makin melempem. Padahal itu adalah senjata massa untuk menciptakan perubahan. Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyadari akan kekeliruan tersebut. Hingga, sejak rapat pleno III DPP FMN Maret 2005, telah disepakati untuk melakukan GERAKAN PEMBETULAN di FMN dan kalangan gerakan massa luas. Gencarkan Propaganda, Galang Persatuan, Gelorakan Perjuangan Massa Kebobrokan rejim SBY-Kalla harus dipropagandakan terusmenerus. Jangan berikan ruang bagi rejim SBY-Kalla berpropaganda membenarkan tindakan-tindakannya. Selanjutnya, melakukan propaganda solid melalui grup pengorgansasian solid dan menggiatkan propaganda terbuka, seperti mimbarmimbar bebas, diskusi-diskusi terbuka, pagelaran seni budaya atau selebaran untuk membangkitkan massa. Kemudian, memadukan keumuman dan kekhususan

antara kondisi konkret massa dengan situasi umum yang terjadi dalam berpropaganda. Dalam setiap kesempatan harus dipropagandakan bahwa rejim SBY-Kalla adalah persoalan pokok seluruh rakyat Indonesia. Dan jadikan propaganda sebagai pekerjaan harian di tengah massa dan sesama kawan. Soal-soal kecil hingga yang besar, harus jadi perhatian dalam kampanye massa. Persoalan kampus dari faslitas, biaya kuliah, hingga birokrasi, diinvestigasi, dipropagandakan dan diperjuangkan bersama massa. Coz, kampus sesungguhnya bagian mata rantai rejim SBY-Kalla. Selanjutnya, melakukan kampanye massa dalam merespon persoalan politik yang berkembang, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan TDL, impor beras dan lain-lain. Penggalangan front persatuan adalah tugas yang tak kalah mendesak. Front persatuan berfungsi memperluas pengaruh gerakan massa demokratis di kalangan massa. Untuk itu, dibutuhkan sebuah front strategis yang terdiri dari organisasiorganisasi yang memiliki komposisi kelas secara jelas dan didasari garis politik anti imperialisme, anti feodalisme dan anti kapitalisme birokrasi. Front ini, didasarkan kerjasama atas program perjuangan yang konkret. Saling membantu memajukan gerakan massa dengan mengadakan kegiatan seperti, edukasi bersama, membuat terbitan bersama, menjadi tenaga organizer dan propaganda di basis buruh dan tani, atau membantu pelayanan sosial dan kesehatan di desa dan pemukiman kumuh perkotaan.

Selanjutnya, berperan aktif menarik dukungan lebih luas dalam front persatuan luas. Rapatkan Barisan, Benahi Langgam Kerja Pekerjaan-pekerjaan di atas, tidak akan berjalan, jika tidak ditopang solidnya barisan inti (pimpinan) organisasi. Barisan inti yang solid berperan mengkonsolidasikan barisan dan massa luas. Konsolidasi diarahkan untuk menyatukan pikiran dan tindakan. Tanpa ini, pekerjaan di atas hanya akan jadi tumpukan kertas. kemudian membenahi komite kerja dan kolektifitas di jajaran pimpinan seperti, pembagian kerja yang merata dan sesuai kesanggupan, menjaga kepemimpinan kolektif dalam mengambil keputusan dan memimpin organisasi, memperhatikan kehidupan sesama kolektif mulai dari urusan kuliah, keuangan atau percintaan. Dan membantu memecahkan persoalannya secara bersama. Kemudian mengembangkan otokritik dalam bekerja dan memimpin organisasi. Langkah ini selain prinsip, juga untuk mencegah mengentalnya kontradiksi internal. Karena, kontradiksi pokok ditujukan ke rejim SBY-Kalla bukan kepada kawan sendiri. Mengkonsolidasikan massa melalui pembentukan grup pengorganisasian solid 5-11 orang, dengan mengintensifkan propaganda dan melibatkannya dalam kerja-kerja massa di kampus atau di luar kampus. Karena tanpa itu, akan sulit membangkitkan dan menggerakkan massa dalam perjuangan massa yang digelorakan. (Wwn) PERLAWANAN 11


BUMI PERLAWANAN

Sejarah menunjukkan bahwa rakyat bangkit melawan penindasan dan penghisapan oleh kaum imperialis. Sejak permulaan abad XX, rakyat seluruh dunia telah bangkit dan melawan penjarahan dan perang imperialis...(petikan pidato Ketua Liga Internasional Perjuangan Rakyat (ILPS) Jose Maria Sisson di hadapan Hong Kong People Alliance Anti WTO, 14 Desember 2005) Salah satu resolusi ILPS dalam Second International Assembly adalah merespon pertemuan tingkat menteri WTO ke 6 di Hong Kong dengan melakukan aksi-aksi terkoordinasi baik di tingkat nasional maupun internasional. FMN juga telah merespon resolusi tersebut jauh-jauh hari. Partisipasi aktif FMN ditunjukkan dengan menyikapi pertemuan WTO tersebut, baik melalui aksi-aksi yang dilakukan di Indonesia ataupun keterlibatan FMN dalam aksi Internasional di Hong Kong. Hong Kong Resist, Junk WTO! Pertemuan tingkat menteri WTO ke 6 ternyata disambut dengan digelarnya demonstrasi besar-besaran oleh Hong Kong People Alliance Anti WTO (HKPAAWTO), 13-18 Desember 2005. Utusan FMN (Ade Ahamd), telah berangkat dua minggu sebelumnya. Disana FMN telah dinanti oleh rombongan dari ILPS dan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI). Menjelang demonstrasi pekerjaan propaganda dan mobilisasi terus dimaksimalkan. Bersama ILPS, rombongan FMN, ASA, ATKI, dan AGRA mengusung tema aksi “Junk WTO�. Dan

12 PERLAWANAN

dari 13-18 Desember 2005, FMN bersama aktivis dan ratusan ribu massa demonstran dari berbagai negara terus menerus melakukan demonstrasi dan edukasi di sela-sela waktu jeda. We Had To Junk WTO! ASA Bertransformasi Selain aksi penyikapan pertemuan tingkat menteri ke 6 WTO, agenda lainnya yang dihadiri FMN adalah General Conference Asian Students Association (ASA) ke 16, di Kadoorie farm, University of Hong Kong, 19-21 Desember 2005. Konferensi tiga tahunan ASA ini, selain membahas tentang resolusi-resolusi baru dan pergantian kepemimpinan, juga membahas penerimaan anggota baru. Menurut FMN, ASA satusatunya Aliansi mahasiswa bahkan pemuda tingkat Asia Pasific yang paling konsisten melakukan perlawanan terhadap Imperialisme dan menempatkan perjuangan anti imperialisme berdasarkan persoalan-persoalan dalam negeri. Artinya penekanan perjuangan dalam negeri menjadi strategi yang pokok dalam perjuangan ASA. Bagi FMN, formasi perlawanan

Internasional seperti inilah yang harus di kembangkan. Untuk itulah, FMN bersedia bergabung menjadi anggota ASA. Dengan rekomendasi League of Filipino Students (LFS), FMN resmi menjadi anggota ASA pada General Conference ASA ke 16. Konferensi juga membahas tema penting lainnya tentang transformasi ASA. Dalam dokumen pengantar konferensi, dinyatakan bahwa perkembangan perjuangan sektor pemuda melawan imperialisme di Asia pasifik semakin meningkat. Maka, sudah seharusnya ASA menyesuaikan dengan kondisi yang ada, mengingat konstitusi ASA hanya membolehkan organisasi mahasiswa semata yang menjadi anggota ASA. Hingga sudah seharusnya ASA memperluas diri dan mengkonsolidasikan gerakangerakan pemuda di berbagai negara Asia Pasifik dalam satu aliansi pemuda Asia Pasifik melawan imperialisme. General Conference ASA ke 16 dihadiri oleh organisasi dari Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Bangladesh, Hong Kong, Jepang, India, Srilanka, Nepal, Selandia Baru, Mauritius dan Turki. Semua peserta menyepakati usulan Transformasi ini dan menetapkan 2006 sebagai tahun transisi untuk penggodokan dokumendokumen yang di perlukan untuk transformasi ini. (Ipg)


titik api PERLAWANAN

Bubarkan WTO Skarang Juga! Jakarta, 13/12/05. Ratusan massa Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme ( P E R I S A I ) m e l a k u k a n demonstrasi di depan Istana P r e s i d e n m e n e n t a n g pertemuan tingkat menteri ke 6 WTO di Hong Kong 1318 Desember 2005. PERISAI menuntut agar WTO dibubarkan dan pemerintah RI keluar dari WTO. Menolak komersialisasi pendidikan, impor beras, penggusuran, kenaikan harga BBM, sistem kerja kontrak dan outsourching serta jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat. Aksi serupa juga digelar FMN diberbagai daerah seperti Jambi, Palembang, Bandung, Jogja, Wonosobo, Malang, Mataram dan Lombok Timur antara 1318 Desember 2005. (Tim Koresponden)

Peringatan Hari HAM Sedunia Jakarta, 10-11/12/05. Peringatan Hari HAM Sedunia, diwarnai demonstrasi ribuan massa dari Forum 10 Desember di depan Istana Presiden. Forum 10 Desember menuntut agar penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM segera dilaksanakan. Besoknya, (11/12/05), FMN bersama ribuan massa buruh dari berbagai serikat buruh kembali mendatangi Istana Presiden menuntut penegakkan hakhak buruh. Tuntutan tersebut antara lain, Upah Layak Bagi Buruh serta Kebebasan Berpendapat dan Berserikat. Di Bandung (10/12/05), FMN yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat (KPR) memperingati Hari HAM Sedunia dengan mengadakan rapat umum di

Monumen (Irn,Dw)

Perjuangan

Rakyat.

Buruh Tolak Upah Minimum 2006 Pemberlakukan upah minimum propinsi dan kota (UMP/UMK) 2006 disambut gelombang demonstrasi massa buruh di berbagai daerah, karena dinilai tidak layak bagi buruh. Di Serang-Banten, FMN terlibat dalam aksi Aliansi Serikat Pekerja-Serikat Buruh Se Banten selama 2 hari (1920 Desember 2005). Massa buruh menuntut Gubenur Banten memenuhi tuntutan upah buruh sebesar Rp 903 ribu, tapi tuntutan tersebut ditolak. Sekitar 13 orang sempat ditahan. Sementara dalam aksi dorongmendorong dengan aparat kepolisian, beberapa peserta aksi sempat mengalami luka-luka termasuk Wawan dari FMN. Di Surabaya (16/01/06), FMN yang tergabung dalam Koalisi Rakyat dan Buruh SeJatim terlibat pada aksi puluhan ribu buruh se Jatim. Dalam aksi yang ketiga kalinya itu, Gubenur Jatim Imam Utomo, tetap tidak mau menemui massa buruh. Aksi sendiri dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian. Enam orang peserta aksi sempat ditahan, salah satunya Alfian dari FMN. Empat diantaranya telah dibebaskan, sementara Edi Kuncoro dan Suprasyono ditahan selama

seminggu. Di Jombang (25/01/ 06), FMN bersama buruh korban PHK Mentari Mission Toys Indonesia ( M M T I ) , menggelar unjuk rasa menuntut p e m b e r i a n pesangaon, pembatalan keputusan PHK dan pemenuhan Upah layak di Pendopo DPRD. Di Jakarta (22/12/05), FMN juga terlibat dalam aksi buruh menolak UMP 2006 DKI Jakarta. Aksi melibatkan ribuan buruh dari berbagai serikat buruh di Jakarta. Setiba di kantor Gubenur DKI, keinginan buruh bertemu Gubernur Sutiyoso dan menyampaikan tuntutannya tidak dipenuhi. Pada aksi dengar pendapat 29 Desember 2005, pihak Pemda DKI tetap tidak mau memenuhi tuntutan buruh. (Tim Koresponden)

SBY Datang, Direpresi

Mahasiswa

Yogyakarta, 5/12/05. Kedatangan SBY ke Jogja untuk membuka olimpiade sains disambut demonstrasi puluhan mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN). Aksi damai tersebut, dibubarkan secara paksa oleh aparat Poltabes Jogja. Tercatat, 8 orang mahasiswa ditangkap dan sempat mengalami tindak kekerasan. Upaya advokasi segera dilakukan dengan meminta bantuan LBH Jogja dan menggalang kekuatan dari berbagai organisasi demokratik di Jogja. Malam harinya, massa aksi berhasil memaksa aparat kepolisian membebaskan 8 mahasiswa yang ditahan. (Jfr)

Dies Natalis UGM, Diwarnai Bentrok PERLAWANAN 13


Yogyakarta, 19/12/05. Peringatan Dies Natalies UGM ke 45 diwarnai dengan bentrokan. Bentrokan terjadi ketika aparat satpam UGM mencoba menghalangi niat massa aksi dari FMN, PMII, LMND dan BEM UGM bertemu rektor UGM, Sofian Effendy untuk menyampaikan tuntutan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut penolakan terhadap SPMA, pungli, pencabutan PP 154 tentang PemBHMN-an UGM dan kesejahteraan bagi dosen dan karyawan kampus. (Jfr)

Kepala Bappenas Didemo Pemuda dan Mahasiswa Garut, 24/12/05. Aliansi Rakyat Garut menggelar unjuk rasa bertepatan dengan kedatangan Kepala Bappenas, Paskah Suzeta ke Gedung Pasca Sarjana Universitas Garut., Aksi ini mendapatkan pengamanan ekstra ketat dari aparat kepolisian, satpol pp dan pasukan boxer. Massa aksi dilarang memasuki gerbang kampus, bahkan orasi juga dilarang. Meski sempat terjadi gesekan, situasi tetap terkendali. Tidak lama setelah itu massa aksi membubarkan diri, karena Paskah Suzeta telah meninggalkan lokasi. Aliansi Rakyat Garut terdiri dari FMN, FPPI, GMNI, FPPMG, dan IPABA. (Ddn)

Demonstrasi Sambut Kedatangan SBY Di Bandung Bandung, 3/01/06. Kunjungan SBY ke PT PINDAD dan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, disambut demonstrasi oleh Gerakan Rakyat Bandung (GARAB) yang terdiri dari berbagai organisasi seperti FMN, AGRA, SP-FKK PTDI, BEM Bandung Raya, HMR PMII, LMND, dan ARB Sumedang. Aksi yang diikuti kurang lebih 500 orang ini, dilakukan di depan

14 PERLAWANAN

PT Dirgantara Indonesia. Meskipun sempat ricuh, aksi tetap berjalan lancar. (Dw)

Bentrok Juga Warnai Dies Natalis Unibraw Malang, 5/01/06. Tuntutan mahasiswa menolak RUU BHP dan otonomi kampus, ternyata direpresi. Hal itu terjadi ketika FMN menggelar unjuk rasa pada peringatan Dies Natalis ke 43 Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang. Bentrokan terjadi karena aparat keamanan kampus mencoba menghalangi niat mahasiswa bertemu rektor Unibraw, Prof. Dr. Bambang Guritno. Setelah diizinkan, dialog antara rektor dan mahasiswa pun berlangsung. Tapi dialog tidak menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. (Ag)

Posko Kemanusiaan Untuk Banjarnegara Wonosobo, Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) mendirikan Posko kemanusiaan untuk korban tanah longsor Banjarnegara. Posko ini didirikan untuk memberikan bantuan langsung kepada para korban yang dilayani secara birokratis oleh pemerintah setempat. FMN yang terlibat dalam KRB, juga melakukan penggalangan bantuan kemanusiaan di kampus Unsiq dan jalan-jalan protokoler di Wonosobo. Keterlibatan FMN dalam kegiatan ini karena FMN memiliki misi melayani rakyat sepenuh hati (Ug)

Proyek DDT Gusur Warga Pisangan Timur Jakarta, Penggusuran kembali terjadi. Ratusan Satpol PP dan Polisi Polsek Pulo Gadung, menggusur secara paksa rumah warga di RW 09 Keluarahan Pisangan Timur, Jakarta T i m u r , pertengahan Januari 2006. Penggusuran dilakukan u n t u k pembangunan proyek rel kereta DoubleDouble Track (DDT) hasil investasi pemerintah Jepang. FMN y a n g tergabung d a l a m Solidaritas

Rakyat Pisangan Timur Forum Warga Masyarakat Pisangan Timur, FMN, PBHI Jakarta, FPPI, SOROD dan FM2J beberapa kali mengadakan unjuk rasa dan hearing di KOMNASHAM dan Dephub. Sampai kini pemerintah belum memenuhi tuntutan warga. Kondisi warga dari hari ke hari makin mengenaskan, karena harus tinggal di tenda darurat. (Irn)

FMN Medan Tolak Impor Beras Medan, 17/01/06. Kebijakan pemerintah tentang impor beras, diprotes oleh mahasiswa dan organisasi tani di Medan. Massa Serikat Tani Nasional (STN) dan didukung Front Mahasiswa Nasional (FMN) menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah menghentikan kebijakan impor beras. Aksi ini merupakan aksi perdana FMN Medan sejak dideklarasikan awal Januari 06. (Bnsn)

Petani Tanak Awu kembali Direpresi Jakarta, 03/02/06. Tindakan semenamena aparat kepolisian yang tidak mengindahkan hukum kembali terjadi. Kamis (02/02/06), sejumlah polisi berseragam preman tanpa prosedur, menangkap secara paksa Haji Lalu Khaerudin, penduduk desa Tanak Awu, Lombok Tengah, NTB. Penangkapan ini terkait dengan aksi petani Tanak Awu menolak pembangunan bandara internasional PT Angkasa Pura. Merespon hal tersebut, FMN bersama FSPI, PBHI, SBJ dan PBHI menggelar unjuk rasa dan hearing ke Kantor Polri (03/02/06), menuntut pertanggungjawaban Polri atas kasus tersebut. (Irn)

Koalisi Rakyat Tolak kenaikan TDL Jakarta, 01/02/06. Rencana pemerintah menaikan TDL, disambut demonstrasi oleh Koalisi Rakyat di depan Istana Presiden. Koalisi Rakyat mendesak pemerintah membatalkan rencana kenaikan TDL yang akan menambah penderitaan rakyat. Aksi diikuti ratusan massa dari berbagai organisasi dan LSM seperti, FMN, Hamas Unas, GMS Jaya, Front Nasional, LMND, LPRM, SRMK, PRD, Repdem, LsAdi, BEM STMIK Jakarta, KAMMI Jakarta, Prodem Indonesia, SPM, KAU dan Walhi. Aksi serupa juga dilakukan oleh FMN bersama elemen pergerakkan di Malang, 2 februari 2006. (Irn, Ag)


BUDAYA PERLAWANAN

L

ove...love...love, kata yang tak asing di hari kasih sayang atau trend disebut Hari Valentine (Valentine Day). Banyak orang mengatakan Valentine adalah hari dimana orang bisa saling mengasihi, terutama yang berbeda jenis. Nuansa glamour, hura-hura, hubungan seksual, kemudian menjadi kesan di Hari Valentine. Hari valentine tercipta pada zaman kerajaan Romawi. Tanggal 14 Februari adalah hari pemujaan terhadap ratu para dewa dewi romawi bernama Juno. Rakyat Romawi menyebutnya dewi pernikahan. Saat itu, para lelaki diwajibkan perang dan tidak diizinkan menikah. Saint Valentine seorang pendeta berhati mulia, menentang dan menikahkan sepasang kekasih. Atas tindakannya Valentine dibunuh oleh raja Romawi. Sejak saat itu hari Velentine mulai dikenang. Haruskah Valentine dirayakan dengan kebebasan seksual antara lelaki dan perempuan? Apa perlu bagi kita mengadakan festival Lupercalia untuk mendapatkan gadisgadis yang bersembunyi di kastil-kastil raja selama musim dingin? Atau kita larut dalam romantisme perayaan kematian seorang Saint Valentine? Hingga mendukung budaya terbelakang (hura-hura dan glamour) yang bertopeng tradisi orang modern? Hitler Indonesia Seorang bapak sedang menonton tv ketika ditanya oleh anaknya, “Pak, ada ‘gak orang Indonesia yang mirip Hitler?” Tiba-tiba di tv muncul wajah Wapres Jusuf Kalla. “Menurut kamu Wapres kita itu mirip Hitler gak?” Balas si Bapak. Liat deh, kumisnya udah agak mirip, trus pendek-pendeknya juga. Apalagi kalo kamu tau kebijakannya juga gak kalah kejamnya ama Hitler. Masa sih pak? Tanya si anak. “Gimana gak kejam, udah tau rakyatnya susah, masih aja harga BBM ama listrik dinaikin”. Akhirnya bapakmu ini di PHK dan kamu gak bisa ngelanjutin sekolah lagi...hmmh benar juga tuh pak, sahut si anak.

So, apa itu kasih sayang? Banyak o r a n g menginginkan kasih sayang. Tapi kasih sayang seperti apa? Jika kita membuka mata atas apa yang menimpa negeri ini, kita kan bertanya “dimanakah kasih sayang”? Adakah kasih sayang bagi korban banjir bandang dan tanah longsor? Dimanakah kasih sayang bagi buruh yang di PHK dan petani yang tak punya tanah? Kasih sayangkah itu, jika anak-anak Indonesia makin sulit bersekolah dan terus menderita gzi buruk, busung lapar dan demam berdarah? Kasih sayang bukan hanya di Hari Valentine. Kasih sayang bukan dengan hura-hura. Kasih sayang bukan sekedar katakan dengan bunga atau coklat. Tapi kasih sayang adalah saling berbagi suka duka dan bergandeng tangan dengan mereka yang terampas hak-haknya. And even if the sun refuse to shine, even if romance run out of time, you would still have my heart, until the end of time...Oh my people. Cause all I need Is you! Happy Valentine Days.(Ipn)

Beras murah...Mimpi Kali Yee Bu Ani baru saja pulang dari pasar dengan belanjaannya. Lewat ruang tamu, dia melihat seorang pejabat sedang berbicara di tv, “tenang saja, jika impor beras terlaksana, harga beras di pasaran akan kembali murah”. Dengan spontan Bu Ani nyeletuk, “apanya yang murah, kemaren-kemaren juga gitu ngomongnya”. Buktinya harga-harga bukannya turun malah tambah mahal. Tiba-tiba dari dapur ada suara menyahut, “nonton acara mimpi kali yee aja ma, kalo berasnya mo murah”. Sang ibu hanya bisa terperangah??? PERLAWANAN 15

Perlawanan febuari 2006  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you