Page 1


Surat Pembaca BERHENTI BERHARAP PADA SBY-JK Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) sudah satu tahun lebih sebulan menempati singgasana kekuasaan sebagai orang nomor satu dan ke dua di republik ini. Lahir dari sistem ketatanegaraan yang baru— pemilihan Presiden dan Wapres langsung—dan mendapat dukungan sekitar 60 persen rakyat Indonesia, SBY-JK di awal pemerintahannya dipuja bahkan bisa dibilang menjadi Indonesian idol bagi rakyat yang mendamba perubahan sejati. Namun setahun roda pemerintahan SBY-JK, beban penderitaan rakyat semakin bertambah. Dalam setahun saja, rejim SBY-JK telah dua kali menaikan harga BBM, melahirkan Perpres 36/ 2005, merancang lahirnya RUU BHP, menambah deretan pengangguran di negeri ini, menggencarkan penggusuran serta menambah bencana kemanusiaan, seperti busung lapar, polio dan demam berdarah. Di lain sisi, rejim SBY-JK tidak ubahnya dengan “tukang gadai” bangsa. Investasi asing dibuka lebar-lebar dan aset-aset penting Negara dilepas kepada Negara-negara imperialis, terutama Amerika Serikat (AS). Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Infrastructure Summit 2005, KTT Tsunami, kebijakan impor beras, penjualan blok Cepu kepada Exxon Mobil Oil hingga membuka kembali kerjasama militer dengan AS. Di mata dunia internasional rejim SBY-JK mendapat pujian atas keberhasilannya dalam membenahi perekonomian yang memang mendukung kepentingan imperialisme di Indoensia dan menjaga kestabilan politik, terutama dalam memberantas tindak terorisme. Tapi apa gunanya, jika rakyat Indonesia terus menderita. Tidak sedikit dari masyarakat yang merasa kecewa kini, karena telah memilih SBY-JK ketika Pemilu 2004 lalu. Dalam setahun masa kekuasaannya, rejim SBY-JK tidak henti-hentinya mendapatkan protes dari rakyat melalui demonstrasi-demonstrasi yang kian gencar. Meskipun begitu, rejim ini tetap tidak bergeming. Ada juga kelompok politik yang menginginkan adanya perombakan (reshuffle) Kabinet persatuan SBY-JK. Tapi apakah mereka juga berperspektif anti imperialisme dan feodalisme. Atau hanya sekedar menggantikan posisi semata. Apakah itu sebuah jawaban? Bagi gerakan massa demokratis (GMD), yang harus dilakukan kemudian adalah memperbesar inisiatifnya dalam memperkuat barisan massanya masing-masing, menggencarkan propaganda di kalangan massa serta terus menggalang kekuatan dalam front persatuan luas untuk memperluas pengaruh GMD sebagai upaya memblejeti dan mengucilkan peranan dari rejim SBY-JK.

Dear, Redaksi Saya tertarik sekali dengan ulasanulasan yang dikupas oleh PERLAWANAN. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar saya bisa bisa berlangganan PERLAWANAN? Sony Sony_Sancaka@gmail.com Jawab: Mudah saja, kami menyediakan paket berlangganan PERLAWANAN. Satu paket minimal untuk 5 (lima) edisi atau kelipatannya. Paket langganan terbagi dua, untuk mahasiswa dan umum. Satu paket plus ongkos kirim untuk mahasiswa di luar jawa adalah Rp 29.000. Untuk umum Rp 39.000 , kirim ke nomor rekening 0005485263 BNI Cab. U.I Depok a.n. Seto Prawono. Jangan lupa data diri juga di kirim ke alamat redaksi Jl. Salemba Bluntas 220 C Jakarta Pusat. Untuk lebih jelas, bisa menghubungi email redaksi perlawananfmn@yahoo.com. Redaksi Yth, Saya menilai bahwa rubrik PERLAWANAN terlalu bermuatan politik yang kadang memberatkan bagi mereka yang awam. alangkah baiknya, jika PERLAWANAN juga menyisipkan rubrik-rubrik ringan, seperti sastra, seni atau humor, agar ‘gak terkesan basi gitu loch Dewi Jl. Sukasari II No 286 F, SekeloaCibodong Bandung Jawab: Terima kasih atas kritikannya. Redaksi menyadari bahwa muatan politik PERLAWANAN begitu dominan. Dan kami (redaksi) telah mengevalusi hal tersebut. Mulai edisi kali ini, PERLAWANAN menghadirkan rubrik seperti yang anda maksudkan.

Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung Jawab: Hersa Krisna Pimpinan Redaksi: Ridwan Lukman Dewan Redaksi: Hersa Krisna, Ridwan Lukman, Seto Prawono Koresponden: Hasbi Aldi (Jambi), Wahyu (Palembang), Catur (Tanggamus), Reza Gunada (Bandar Lampung), Irene (Jakarta), Dewi (Bandung), Zeny Olivia Noorma (Garut), Fazri (Purwokerto), Jefri (Yogyakarta), Sayid (Wonosobo), Abdullah (Jombang), Aga (Malang), Imam Muclas (Surabaya), Edi (Lamongan),Hendro Purba (Mataram),Ages (Lombok Timur) Alamat Redaksi: Jl. Salemba Bluntas No. 220 C RT 007/RW 08, Kelurahan Paseban-Jakarta Pusat Telpon: 081615051010 E-mail: perlawananfmn@yahoo.com Rekening: No Rek.0005485263 BNI Cab. U.I Depok a.n. Seto Prawono. Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita, serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan AD/ART FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf times new roman 12, diutamakan dalam bentuk microsoft word, dan dikirim ke alamat e-mail buletin perlawanan. PERLAWANAN 1


fokus PERLAWANAN

Raport Buruk SBY - JK Dari Menaikan Harga BBM Sampai Menjual Blok Cepu Ke AS Sudah satu tahun lebih sebulan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) memimpin pemerintahan sejak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara 69.266.350 (60,62 persen) mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang memperoleh suara 44.990.704 (39,38 persen). Sayangnya mandat yang diberikan oleh rakyat tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

D

ari hari ke hari kehidupan ra k yat semakin terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pasangan SBY-JK maupun jajara n dibawahnya. Kondisi di atas tidak terlepas dari politik belah bambu pemerintah, yaitu menginjak kepentingan rakyat dan pada saat yang sama mengangkat kepentingan imperialis, khususnya Amerika Serikat (AS). Satu tahun Berkuasa, Dua Kali Naikkan Harga BBM Ketika daya beli rakyat masih lemah, pemerintah dengan seenak perutnya menaikan harga BBM sampai mendekati harga pasar dunia. Kenaikan harga BBM Oktober lalu merupakan kenaikan yang kedua setelah SBY-JK menaikkan harga BBM pada Maret di tahun yang sama. Rasionalisasi pemerintah bahwa kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan subsidi BBM di cabut tak lebih dari sebuah penipuan. Kenaikan harga minyak tersebut terbukti lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan Indonesia. Semakin BBM harganya dinaikkan, maka jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Menurut data yang dikelurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2 PERLAWANAN

(Bappenas) pada tahun 2004 terdapat 36,1 juta penduduk miskin (16,6 persen dari total penduduk). Di tahun 2005, angka tersebut naik menjadi 66 juta orang atau hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka-angka tersebut masih berupa hitungan di atas kertas, di lapangan angka kemiskinan bisa jadi jauh lebih besar. Di sektor Industri pengangguran terbuka diperkirakan akan mencapai 12 juta orang lebih pada akhir tahun 2005 karena adanya kecenderungan PHK (Kompas,7/ 11). Pemerintah sendiri tidak akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang mem-PHK buruhnya karena alasan kenaikan harga BBM. Hal ini dikatakan bahkan sebelum BBM dinaikkan pada Oktober lalu. Sementara itu di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi 2000 nelayan pada bulan Oktober lalu enggan melaut karena harga solar naik secara pesat. Kalaupun melaut mereka mencampur bahan bakar dengan minyak tanah atau oli bekas (Koran Tempo,12/11). Usaha ngirit ini tentu saja berefek pada akan mudah rusaknya mesin dikemudian hari. Ironisnya naiknya harga solar, dilapangan tidak diikuti dengan naiknya harga ikan di tingkat nelayan. Di Kota

Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, para nelayan terbebani dengan harga solar yang tinggi. Karena biaya operasional lebih tinggi dari pada penghasilan, akibatnya 46 kapal fiber terancam parker atau tidak melaut (Kompas, 7/11). Untuk meredam kemarahan rakyat akibat naiknya harga BBM, mengeluarkan dana kompensasi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT ) yang sesungguhnya kecil dan tidak sebanding dengan besarnya akibat yang ditimbulkan dari naiknya harga BBM. Jumlah dana BLT sebesar Rp 300.000,- per 3 bulan adalah sebuah lelucon dari pemerintah. Pemberian dana sebesar Rp 100.000,- per bulan tersebut jelas tidak sebanding dengan melambungnya hargaharga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM. Itu pun BPS hanya mengeluarkan 7 juta kartu kompensasi BBM, bandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 66 juta orang. Banyak rakyat miskin yang tidak mendapatkan BLT kompensasi BBM. Parahnya lagi, dibeberapa tempat, dana BLT itu pun masih disunat hingga beberapa puluh ribu rupiah. Lucunya, ketika di media massa seringkali pemerintah menyatakan untuk memperketat anggaran belanja karena defisitnya APBN dan meyerukan kepada rakyat agar hidup sederhana, namun pemerintah dalam RUU APBN 2006 justeru menaikan anggaran kantor kepresidenan sebesar 57,7 persen atau sebesar Rp. 111 miliar setahun. Parahnya setelah menaikkan anggaran kepresidenan, pemerintah menyuap legislatif dengan memberikan kenaikan tunjangan


bagi DPR, yaitu naik dari Rp 10 juta per bulan menjadi 50 juta per bulan. Sangat disayangkan, DPR langsung menerima rencana tersebut. Pemerintah mengambil pilihan mengorbankan rakyat ditengah situasi krisis minyak akibat adanya monopoli penguasaan migas oleh beberapa gelintir negara imperialis, khususnya AS. Naiknya harga minyak dunia dan krisis minyak yang terjadi di dalam negeri, semua ini adalah akibat dari kebebalan pemerintah SBY-JK yang meskipun sudah dikritik oleh banyak kalangan masih saja membuat kontrak karya migas yang merugikan Indonesia.

harganya naik maka EMOI mendapat 6,5 %, jika harga minyak turun maka EMOI mendapat 13,5 %. Kesepakatan tersebut jelas merugikan Indonesia. Padahal jika Blok Cepu bisa dikuasai Pertamina, maka akan bisa mendongkrak produksi minyak Indonesia sebesar 170.000 barrel perhari. Dengan demikian Indonesia bisa melepaskan diri dari predikat netoil importir yang sudah melekat selama beberapa tahun belakangan ini. Selama ini kwantitas impor minyak lebih besar daripada ekspornya. Baihaki Hakim saat menjabat Direktur Utama Pertamina dalam rapat

Menjual Blok Cepu untuk AS Kontrak karya migas terbaru yang tidak adil adalah kontrak eksplorasi minyak di Blok Cepu yang dibuat oleh Pertamina (dengan intervensi pemerintah) dengan Exxon Mobil Oil. Exxon Mobil Oil adalah merger antara 2 perusahaan raksasaa AS, yakni Standard Oil Company yang berbasis di New Jersey/Exxon dan Standard Oil Company New York/Mobil Oil. Keduanya adalah perusahaan milik John Rockefeller’s Standard Oil Trust. Sengketa kontrak yang terjadi sejak lama tersebut berakhir dengan kesepakatan diantaranya; Pertama, Exxon Mobil Oil Indonesai (EMOI) berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sampai tahun 2010; Kedua, volume pernyertaan modal adalah fifty-fifty (50 % - 50 % bagi Pertamina - Exxon Mobil ), dengan catatan masing-masing menjual 5 % untuk pemerintah daerah; Ketiga, bagi hasil untuk EMOI yang disepakati adalah 13, 5 % batas tertinggi dan 6,5 % batas terendah sesuai dengan harga minyak dunia, jika minyak

dengar pendapat umum dengan DPR Mei 2003 pernah mengatakan bahwa pruduksi minyak nasional sebesar 1, 2 juta barrel per hari tidak mencukupi kebutuhan BBM nasional yang jumlahnya mencapai 1 juta barrel per hari. Hal ini diakibatkan 40 % dari total produksi migas nasional adalah milik kontraktor asing dengan system bagi hasil. Hal ini menyebabkan krisis minyak di dalam negeri. Pada triwulan pertama 2004, produksi minyak mentah tercatat hanya 0,98 juta barrel perhari. Padahal pada tahun 1999, produksi minyak masih tercatat sekitar 1,4 juta barel perhari. Hal ini berarti turun sekitar 30 % dalam waktu 4 tahun. Banyak kalangan mengatakan ini merupakan

kejadian luar biasa dalam sejarah industri perminyakan dunia, Nyaris tidak ada negara yang mengalami penurunan produksi sedrastis itu dalam waktu yang relatif singkat. SBY-Kalla mempunyai pandangan yang keliru ditengah situasi krisis minyak yang terjadi di dalam negeri. SBY-Kalla dan tim ekonominya kerap berargumentasi bahwa rendahnya produksi migas dalam negeri menuntut adanya reformasi di sektor migas. Pertamina dituntut untuk meningkatkan produksi agar menjamin pemenuhan minyak dalam negeri. Desakan mengeksplorasi Blok Cepu semakin intensif dilontarkan SBYJK ketika harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan secara drastis. Alasanya naiknya minyak dunia akan mengakibatkan terjadinya defisit APBN 2005. Pemerintah beralasan bahwa biaya subsidi meningkat karena biaya impor juga meningkat. Dengan segera dieksplorasinya Blok Cepu maka akan bisa membantu pemerintah untuk mengurangi defisit. Akibatnya, ada keharusan bagi Pertamina untuk mempercepat renegosiasi kontrak dengan EMOI, bila Pertamina hendak mengelola sendiri hal ini tentu dihadapkan pada kemampuan financial dan teknologi dari Pertamina yang kurang memadai. Kosekwensi ini tentu mempunyai kecenderungan lemahnya posisi Pertamina dalam proses perundingan. Jika tidak mempuanyai kesanggupan maka Pertamina harus rela melepaskan ladang-ladang minyak dibawah pengelolaanya kepada pihak yang dianggap berkompeten. Sementara itu, dalam situasi sekarang penimbunan minyak ke luar negeri semakin deras. Ada usaha-usaha dari kalangan tidak bertanggung jawab yang selalu menimbun dan

PERLAWANAN 3


menyelundupkan BBM ke luar negeri. Hal ini diperlihatkan dengan terbongkarnya kasus penyelundupan migas langung dari kilang-kilang minyak yang dimiliki Pertamina, seperti Kilang Cilacap, Jateng, dan kilang Lawe-Lawe Balikpapan. Hal ini semakin menjatuhkan kredibilitas Pertamina. Dalam UU Migas no 22/2001, Pertamina tidak lagi menjadi pengambil kebijakan tertingi dalam hal pengelolaan migas. Dengan memanfaatkan UU Migas yang kelahirannya didorong oleh International Monetary Fund (IMF) tersebut, pemerintah secara aktif melakukan intervensi dalam perundingan dengan membentuk tim perunding yang terdiri dari Komisaris Utama Pertamina Martiono sebagai ketua tim, Staf Ahli menteri Negara BUMN Lin Che Wei sebagai sekretaris, dan anggota yang terdiri atas Komisaris Pertamina Muhammad Abduh dan Umar Said, Wakil Direktur Utama Pertamina Mustiko soleh, Direktur Penerimaan Migas Departemen Keuangan Sahala Lumban Gaol, Staf Ahli Menko Perekonomian Mohamamad Ikhsan, dan Rizal Mallaranggeng sebagai juru bicara. January 2005 DPR mempertanyakan komposisi tim negosiasi, tentang keberadaan orang-orang non Pertamina dalam Tim dan dan tentang legalitas tim negosiasi yang tidak dilengkapi dengan surat keputusan. Selain itu DPR juga mempertanyakan tidak diikutkannya Direktur Utama Pertamina, Widya Purnama, dalam komposisi tim. Dalam hal ini DPR menyatakan tidak mengakui apa pun hasil perundingan yang dihasilkan. Dan Widya Purnama menegaskan dirinya tidak akan menandatangani kontrak perpanjangan Blok Cepu jika hasil perundingan merugikan Pertamina (Kompas, 9/6) Namun ancaman tersebut diacuhkan oleh pemerintah. Setelah Juni 2005,

4 PERLAWANAN

tim menyatakan perundingan telah sampai pada kesepakatan prinsip antara pemerintah dengan EMOI, maka Yusuf Kalla langung mengatakan perundingan Exxon Mobil bukan urusan DPR, kesepakatan dengan Exxon Mobil sudah final. Secara sistematis SBY-JK mengecilkan peranan Pertamina. Kasus penjualan Blok Cepu ke perusahaan AS semakin memperlihatkan Pemerintah SBYJK tidak mempunyai keinginan untuk membangun industri nasional yang tanguh untuk memutus ketergantungan terhadap imperialis dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah yang demikian semakin membuat negeri kita terjebak dalam pusaran krisis akut dari imperialisme. Situasi ini membuat Indonesia menjadi negeri yang melayani nafsu imperialisme untuk mengeruk dan memonopoli kekayaan Indonesia. Stop Kontrak Karya Migas Yang Tidak Adil Kontrak karya atau kontrak kerjasama migas yang tidak adil tidak hanya kontrak migas menyangkut blok Cepu. Sumber migas yang lain telah banyak dikuasai oleh asing, diantaranya lapangan minyak Oyong Madura dikuasai Santos sebuah perusahaan eksplorasi milik AS, selanjutnya tambang migas di Kalimantan Timur dan Selat Makasar dikuasai Unocal, lapangan Salawati di Papua, dan masih banyak lagi. Perusahaanperusahaan pertambangan besar asing seperti Caltex, Stanvac,

ExxonMobile Oil, Conoco Philips, Santa Pe, Britis Petrolium, Unocal, Shell, mengeruk minyak Indonesia untuk kepentingan bisnis minyak dunia. Situasi demikian inilah yang mendorong terjadinya krisis minyak di dalam negeri, dari mulai soal kelangkaan minyak yang disebabkan pembatasan distribusi minyak oleh Pertamina dengan alasan penghematan seperti yang dicanangkan oleh SBY-JK, hingga terseretnya Indonesia dalam pusaran harga minyak dunia yang dalam hal ini menjadi monopoli bisnis negaranegara imperialis. Jika hal ini tidak dihentikan maka tidak menutup kemungkinan kenaikan harga BBM akan terjadi lagi cepat atau lambat. Dengan demikian, reshuflle kabinet–sebagaimana yang banyak dituntut oleh beberapa kalangan —bukanlah solusi utama untuk menyelesaikan krisis minyak dalam negeri yang tengah terjadi sekarang. Krisis minyak yang menimbulkan naiknya semua harga barang kebutuhan pokok hanya bisa disudahi jika semua kontrak karya migas yang tidak adil tersebut dibatalkan atau diganti dengan kontrak yang lebih menguntungkan Indonesia. Jika pembatalan atau peninjauan ulang kontrak yang tidak adil tidak disepakati pihak asing, maka apa lagi jawabannya selain melakukan nasionalisasi, karena buat apa negara ini mesti mempertahankan kontrak yang tidak adil. Reshuffle jika dorongannya hanyalah untuk mengambil momentum agar terlibat dalam pemerintahan dan tidak disertai dengan perspektif yang maju untuk menstop kontrak karya migas yang tidak adil maka sudah dapat dipastikan hal ini hanya akan menyulut bom waktu yang akan meledak suatu saat nanti, krisis akan semakin tajam dan gerakan massa akan semakin keras menentang rezim yang berkuasa. (Hs,St)


fokus PERLAWANAN

Buruh Semakin Terjepit Dengan Kebijakan Rezim SBY-JK

S

elama setahun lebih berkuasa, rejim SBY-JK telah mencatatkan deretan raport merah bagi masyarakat, termasuk bagi buruh. Naiknya harga BBM justru menjadi ancaman PHK bagi buruh. Rencana kenaikan UMP juga dinilai belum mampu memenuhi standar hidup layak. Lantas sejauh mana pandangan klas buruh terhadap kinerja rejim SBY-JK. Berikut petikan wawancara PERLAWANAN dengan Rudy, salah satu aktifis buruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI). Bagaimana anda menilai pemerintahan SBY-JK setahun ini? Sangat buruk! bagaimana tidak, dalam setahun saja terjadi dua kali kenaikan harga BBM. Bahkan yang terakhir ini mencapai 100 % lebih kenaikannya. Keadaan ini makin menambah keterpurukan ekonomi. Inflasi terus menerus merajalela, harga barang-barang dan jasa serta tariftarif terus membumbung tinggi, nilai rupiah terus menurun dan daya beli masyarakat dari hari kehari semakin merosot. Dampaknya bagi buruh, adalah upah riil buruh semakin merosot, kesempatan kerja semakin sempit berhubung dengan bangkrutnya industri-industri dalam negeri, PHK besar-besaran terjadi dimana-mana dan jumlah pengangguran semakin bertambah besar. Apalagi BUMN yang seharusnya menjadi tulang punggung malah dijual (diprivatisasi). Belum lagi soal Perpres 36/2005, yang membuat nasib kaum tani dan rakyat miskin lainya semakin banyak jumlahnya. Mereka harus kehilangan tanah-garapan akibat penggusuran dan perampasan tanah oleh penguasa daerah ataupun pusat, padahal tanah bagi petani adalah tulang punggung untuk menjalankan keberlangsungan hidup bagi diri dan keluarganya. Adakah perubahan yang dirasakan buruh selama SBY-JK memerintah? Perubahan...(sambil merengut). Perubahan itu ada, tapi perubahan bukan ke arah yang lebih baik tapi malah ke arah yang buruk. Sebab kondisi kaum buruh semakin terjepit dengan kebijakan rejim SBY-JK. Misalnya, 1,5 juta buruh terancam di PHK akibat naiknya harga BBM. Kebijakan upah masih

dipertahankan bahkan cenderung perusahaan tidak mau menaikan upah sama sekali, dengan alasan harga BBM naik. Terus, revisi UUK No. 13 Thn 2003 yang isinya sama saja, malah tambah buruk. Serta banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang justru merugikan kaum buruh. Pemerintah ini sama saja dengan pemerintahan yang dulu-dulu yaitu pemerintahan yang tidak berpihak pada buruh dan rakyat tertindas, memandang buruh hanya sebagai mesin produksi saja. Padahal buruh adalah penggerak ekonomi bangsa ini. Bahwa semua kebutuhan manusia di dunia ini disediakan oleh buruh, coba bayangkan kalau tidak ada buruh..??? Pemerintah SBY-JK terus berupaya mendorong investasi asing, ada jaminan masyarakat (khususnya buruh) akan lebih sejahtera? Untuk mensejahterakan rakyat (terutama kaum buruh), bukan terletak pada investor asing mau berinvestasi di Indonesia, tapi bagaimana pembagian rezeki atau kekayaan alam Indonesia secara merata, pada kepemilikan alat-alat produksi secara bersama-sama. Investor asing masuk, justru malah membuat negeri ini semakin miskin. Sebab semua kekayaan alam dihisap dan dikeruk oleh modal asing dan keuntungannya tidak masuk pada kas negara kita yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak, tapi dibawa pulang ke negerinya masing-masing, masuk pada kantong pribadi. Kalaupun ada yang masuk ke kas negara habis di jalan akibat di korupsi. Industri yang ada dijaman Imperialisme dan feodalisme ini, sudah kita ketahui dirancang dengan desain industri yang bercirikan semi manufaktur yang tidak kuat dan mandiri. Maka terjadi Privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi, yang menyebabkan industri dalam negeri tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakankebijakan ekonomi dan industri dalam negeri tidak di arahkan untuk kemajuan kekuatan produktif (yakni modal dan tenaga kerja) melainkan untuk mengabdi dan melayani pada imperilaisme. Maka untuk mensejahteraakan rakyat (buruh), bukan dengan cara merayu investor. Apalagi kalau untuk menindas dan menghisap rakyat serta mengeruk dan merampas kekayaan alam kita. Yang

PERLAWANAN 5


harus dilakukan adalah menasionalisasi perusahaanperusahaan asing tanpa ganti rugi dan membangun serta memperkuat Industri Nasional. Sebab ketika industri nasional belum mandiri dan berada dalam situasi semi jajahan [dikuasai modal asing] jangan berharap kesejahteraan buruh akan terjadi. Selanjutnya adalah mengubah tata kepemilikan tanah yang selama ini di monopoli tuan tanah dan mengakhiri hubungan produksi penghisapan tuan tanah kepada kaum tani (khusunya tani miskin dan buruh tani), dengan cara pendistribusian tanah yang dimonopoli oleh tuan tanah kepada petani tani miskin dan buruh tani. Tentang Buruh Migran, Apakah SBY-JK berkomitmen menanganinya secara serius? Komitmen saja tidak cukup, yang paling pokok itu adalah tindakan nyata yang dijalankan oleh pemerintah. Saya belum melihat ada tindakan serius dari pemerintah untuk melindungi para Buruh Migran Indonesia/TKI diluar negeri. Kasus kekerasan, pembunuhan, pemulangan secara paksa masih saja terus terjadi, dan kita setiap hari masih saja mendengar tentang BMI/TKI kita yang akan di hukum gantung atau pancung. Kalau pemerintah serius, tentu dia akan mengakomodir dan mendengarkan tentang usulan para serikat buruh dan BMI untuk merevisi bahkan mencabut UU PPTKILN No. 39/2004 yang sangat merugikan BMI, dimana BMI diposisikan sebagai barang dagangan. BMI itu kan menyumbang devisa cukup besar bagi negara ini, ‘gak layak donk mereka diperlakukan seperti binatang. Sejauh ini aksi-aksi unjuk rasa kaum buruh terus meningkat, bagaimana pendapat anda? Bagus! Tapi kalau boleh jujur, aksi-aksi ini kan masih sporadis, tidak terorganisir dengan baik dan masih bersifat ekonomis. Disini pentingnya peranan organisasi serikat buruh bagi kaum buruh. Saya setuju aksi-aksi ini harus terus dilanjutkan dan diteruskan, mulai dari tingkat pabrik, kawasan dan daerah-daerah sampai nasional (pemogokan masal) untuk menuntut kesejahteraan dan juga perbaikan politik. Apalagi dengan kondisi sekarang, rasanya tidak ada jalan lain bagi kaum buruh untuk membebaskan dirinya dari belenggu ketertindasan, kecuali dengan turun ke jalan-jalan dalam kesatuan aksi yang masif serta menggalang kekuatan dengan sektor rakyat tertindas lainnya.

6 PERLAWANAN

Apa yang harus diperjuangkan buruh dengan kondisi seperti ini? Buruh harus memperjuangkan tentang kebebasan dirinya untuk berorgansiasi dan berkumpul. Karena meskipun saat ini pemerintah sudah meratifikasi konvensi ILO dan membuat Undang-Undang, tapi tetap saja serikat-serikat buruh Independen diberangus. Buruh tidak memiliki kemerdekaan untuk berorganisasi! Selanjutnya memperjuangkan kesejahteraannya dan membebaskan dirinya dari belenggu penindasan dan penghisapan pemilik modal. Terakhir, bagaimana anda menilai front persatuan luas? Sangat penting! front persatuan luas ini kan alat atau ruang mempersatukan seluruh klas, golongan dan sektor yang memiliki watak progresif anti imperialisme dan feodalisme. Karena bangsa kita berada dalam cengkraman imperialisme dan feodalisme. Front persatuan luas antara elemen rakyat tertindas dan terhisap oleh adalah keharusan. Jalan ini adalah salah satu cara agar kita bisa membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan dan penghisapan. Selanjutnya dalam pembangun front persatuan, harus diupayakan adanya aliansi klas buruh dan kaum tani dibawah kepemimpinan klas buruh. Dimana penggabungan ini adalah penggabungan dua klas mayoritas di bangsa ini yang dipimpin oleh klas termaju di masyarakat yaitu klas buruh. Ini penting sekali! Politiknya harus lebih jelas. Tidak seperti aliansi yang ada sekarang. yang Dimana banyak didominasi kepentingan elit politik. Front persatuan yang sejati harus di arahkan untuk memblejeti dan mengambil keuntungan besar dari pertentangan di kalangan kaum reaksioner serta berjuang terus menerus untuk mengucilkan klik borjuasi komprador dan tuan tanah feodal yang paling reaksioner, yang paling menindas. Untuk itu, front ini harus berpegang pada prinsip pokok Front Persatuan, yaitu Bersatu dalam program dan aksi, Kerjasama yang saling menguntungkan, Kemandirian dalam inisiatif dan politik serta Bergantung pada kekuatan sendiri. Saya pikir ini penting untuk kita lakukan dalam upaya memblejeti dan mengucilkan kekuatan SBY-JK dan mempertahankan atau membangun kekuatan bersama untuk memenangkan perjuangan rakyat.(Red)


basis PERLAWANAN

ANGGARAN PENDIDIKAN APBN 2006 Sebuah Tindak Kebohongan dan Inskonstitusional Persoalan anggaran pendidikan kembali menjadi sorotan. Mahkamah Konstitusi dalam Keputusannya tanggal 20 Oktober 2005 menyatakan, pencapaian anggaran pendidikan harus 20 persen, yang pemenuhan persentase tersebut secara bertahap merupakan pelanggaran.

S

ebagaimana diketahui, telah ada kesepakatan antara Komisi IV DPR (Komisi Pendidikan) dengan lima menteri dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 26 Januari 2004 tentang peningkatan bertahap anggaran pendidikan mencapai 20 persen hingga 2009 nanti. Dengan perincian, 6,6 persen (2004), 9,29 persen (2005), 12,01 persen (2006), 14,68 persen (2007), 17,40 persen (2008) dan 20,10 persen (2009). Tapi dalam Rancangan APBN 2006 yang disahkan menjadi UU APBN 2006 akhir Oktober 2005 lalu, sektor pendidikan hanya mendapatkan alokasi sebesar 10 persen atau Rp 40.1 Triliun. Jumlah itu masingmasing Rp 34,5 triliun untuk Depdiknas dan Rp 5,6 triliun anggaran pendidikan di Departemen Agama. Itu sudah di luar gaji guru SD-SLTA, tapi masih termasuk gaji dosen di Ditjen Pendidikan Tinggi. Artinya, komitmen pemerintah untuk meningkatkan anggara n pendidikan secara bertahap juga dilanggar. Bukankah ini suatu tindakan pembohongan terhadap rakyat. Alokasi anggara n pendidikan minimal 20 persen dari APBN adalah amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas No 20/2003. Wajar jika kemudian Mahkamah Konstitusi menilai pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi (inskonstitusional) dalam

penyusunan APBN 2006 untuk sektor pendidikan. Tindakan inskonstitusional seperti ini, bukan baru sekali saja terjadi. Misalnya, dalam Peraturan Presiden No.55/ 2005 tentang kenaikan harga BBM 1 Okotber 2005 lalu, pemerintah SBY-JK mengeluarkan peraturan tersebut dengan salah satu landasannya UU SDA. Padahal, UU SDA telah dibatalkan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi. Sekolah Gratis Dan Anggaran Pendidikan Ketika masa kampanye Pemilu 2004 lalu, SBY-JK berkomitmen akan mewujudkan sek olah gratis bagi rakyat. Sekolah gratis ini dalam kerangka pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar (Wajib Dikdas) sembilan tahun. Janji tinggal janji, rejim SBY-JK dalam setahun kepemimpinannya ternyata tidak mampu mewujudkannya. Salah satu penyebabnya adalah minimnya anggaran pendidikan, hingga membuat kesempatan bersekolah menjadi sangat terbatas. Data Depdiknas 2004 menyebutkan dari 29,8 juta siswa SD/MI hanya sekitar 82 persen saja yang dapat menyelesaikan sekolahnya. Dari 50 juta orang siswa SD sampai dengan SMA hanya sekitar 20-25 persen saja yang mampu menyelesaikan sekolahnya atau hanya sekitar 1012,5 juta siswa pada setiap tingkatannya. Ketiadaan biaya adalah faktor penyebab yang paling dominan. Sementara angka

buta huruf di Indonesia 15,5 juta. Tahun 2004, indeks pembangunan manusia (HDI) Indonesia di ururtan 111. Setingkat di atas Vietnam, tetapi masih di bawah Filipina, Malaysia, dan Thailand (Kompas, 10/10/2005). Kenyataan ini diperparah dengan tingginya angka rakyat miskin yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan bahwa sekitar 19 persen dari anak-anak berusia sekolah (di bawah 15 tahun) tidak bersekolah. Hasil proyeksi Balitbang Depdiknas memperkirakan bahwa murid yang putus sekolah tahun ajaran 2004-2005 di level SD, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 1.122.742 anak. Angka terbesar putus sekolah justru berada pada tingkat SD, yakni mencapai 685.967. Satu sisi, biaya pendidikan setiap tahun selalu naik. Untuk masuk SD saja, rakyat harus membayar hingga ratusan ribu rupiah. Biaya masuk SMP dan SMU sudah mencapai jutaan rupiah. Sementara biaya kuliah bukan “kepalang tanggung�, dari jutaan hingga puluhan bahkan ratusan juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk pembiayaan seperti buku, seragam sekolah, uang gedung, dan lain-lain. Parahnya lagi, pembiayaan lebih banyak ditanggung masyarakat daripada pemerintah. Menurut laporan Litbang Depdiknas 2005, Porsi biaya pendidikan yang ditanggung orangtua siswa mencapai 53,74 sampai 73,87 persen dari total biaya pendidikan sementara pemerintah dan masyarakat (selain orangtua siswa) hanya menanggung sebesar 26,1342,26 persen dari total biaya

PERLAWANAN 7


pendidikan yang harus dikeluarkan. Pemerintah selalu beralasan bahwa mereka tidak mampu menjalankan kewajibannya karena keterbatasan dana. Akan tetapi, pemerintah berani mengeluarkan dana sebesar Rp. 650 trilyun untuk ongkos restrukturisasi perbankan. Bahkan pemerintah berani menguras habis APBN untuk membayar utang sejumlah US$ 134,85 miliar. Padahal dana yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 71 Triliun untuk sektor pendidikan. Jumlah itu adalah ukuran minimalis agar bisa memenuhi terselenggaranya pendidikan untuk jenjang dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan luar sekolah, Disertai jaminan bagi semua warga negara-termasuk kalangan miskin-untuk memperoleh pendidikan dasar. Rakyat Berhak Menggugat UU APBN 2006 Sebagaimana diketahui dalam penjelasan UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan semata. Itu berarti, dalam melaksanakan roda pemerintahannya, pemerintah harus tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku. Jika memang, UU APBN 2006 tentang anggaran untuk sektor pendidikan inkonstitusional, seharusnya pemerintah berpikir dua kali untuk mengesahkannya. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Ashiddiqie mengatakan masyarakat bisa menggugat APBN 2006 karena tidak mencapai 20 persen seperti diamanatkan UUD1945. Pemerintah dan DPR, kata Jimly, sudah disumpah untuk menaati UUD 1945 dan seharusnya keputusan yang mereka buat sesuai dengan konstitusi itu. “Tidakbisa lagi konstitusi hanya dijadikan pajangan,” ujarnya (Tempo Interaktif, 09/112005).

8 PERLAWANAN

Sangat disayangkan, pemerintah tidak berinisiatif untuk mensosialisasikan Rancangan undang-undang APBN 2006 terlebih dahulu, hingga masukan, kritik dan opini masyarakat bisa terbangun mengenai hal ini. Sebab pendidikan merupakan hal salah satu persoalan pokok yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Tetapi peluang rakyat untuk menggugat UU APBN 2006 tetap terbuka. Menurut Ketua Komisi X DPR, Heri Akhmadi, peluang gugurnya APBN 2006 oleh gugatan hukum sangat besar. Karena secara resmi baru dilaksanakan mulai 1 Januari 2006 nanti. Dengan catatan, benarbenar merupakan permintaan dari masyarakat. Jika memang demikian, maka besar harapan bagi setiap lapisan masyarakat, ormas hingga para pemerhati pendidikan, untuk memikirkan hal ini secara serius dan langkah konkret seperti apa yang harus dilakukan. Meskipun pemerintah akan sulit memenuhi gugatan tersebut. Tapi, ini kemudian akan menjadi pelajaran bersama bahwa rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Kenaikan Harga BBM dan Derita Tunas Bangsa Dinaikannya harga BBM pada 1 Oktober 2005 lalu semakin menambah penderitaan rakyat. Naiknya harga BBM akan memicu kenaikan harga-harga lain, termasuk untuk pembiayaan pendidikan. Koalisi Pendidikan menemukan, sejak kenaikan harga bahan bakar minyak awal Oktober lalu, biaya pendidikan tidak langsung yang harus

ditanggung orang tua naik hingga 40 persen. “Banyak orang tua yang tidak sanggup memenuhinya sehingga kemungkinan besar angka putus sekolah akan meningkat,” kata Sekretaris Eksekutif Koalisi Pendidikan Ade Irawan (Koran Tempo, 12/10/ 2005). Masih menurut Ade, biaya pendidikan tidak langsung tersebut melonjak, terutama ongkos transportasi, uang saku, dan biaya seragam serta alat tulis yang harganya ikut naik bersama kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM juga mengancam terjadinya PHK massal kepada buruh. Beberapa media massa meny ebutkan sekitar 12 juta orang terancam menjadi pengangguran pasca kenaikan harga BBM awal Oktober lalu. Dengan demikian, anak-anak buruh juga terancam putus sekolah. Meskipun ada rencana menaikan UMP buruh, tapi banyak kalangan yang menilai kenaikan tersebut belum memenuhi standar hidup layak. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 100 ribu per bulan— yang diberikan cash Rp 300 ribu untuk periode pertama—juga tidak menjawab persoalan kemiskinan. Karena dampak dari kenaikan harga BBM sangat meluas. Rakyat miskin tetap saja kesulitan menyekolahkan anaknya. Hingga tuntutan agar anggaran pendidikan 20 persen harus segera diwujudkan oleh rejim SBY-JK. Karena anggaran pendidikan 20 persen sangat penting untuk menjamin pembiyaan pendidikan—termasuk sekolah gratis—kepada anak buruh, tani dan miskin kota. Karena merekalah selama ini yang paling merasakan ketidakadilan dari kebijakan rejim SBY-JK yang pro imperialis dan anti rakyat. Jika tidak, maka rejim SBY-JK telah membiarkan tunas-tunas bangsa ini kehilangan masa depannya. (WwN)


NYALA PERLAWANAN BANGUN PERSATUAN PEMUDA-MAHASISWA Bangkitkan dan Perluas Pengaruh Gerakan Massa Demokratis

Ketika gencarnya aksi-aksi massa menentang kenaikan harga BBM belum lama ini, peranan gerakan pemudamahasiswa cukup dominan terlihat. Beberapa organisasi massa pemuda-mahasiswa berskala nasional hingga kampus, tidak sedikit yang menyikapi kenaikan harga BBM dengan melakukan aksi-aksi massa.

A

ksi-aksi dilakukan di kampus, kota, hingga ke pusat kekuasaan rejim SBY-JK. Namun lagi-lagi, aksi-aksi ini masih sebatas monumental. Kemudian, masih terlihat perbedaan cara pandang yang sangat berbeda-beda, baik menyangkut garis politik, tuntutan-tuntutan hingga bentuk perjungan yang harus ditempuh. BELAJAR DARI PENGALAMAN Pasca tumbangnya Soeharto, gerakan pemudamahasiswa seperti mengalami kemunduran. Hingga membuat gerakan pemuda-mahasiswa mudah terombang-ambing dalam arus besar politik klas-klas reaksioner (elit) dalam negeri. Imbasnya, banyak dari pimpinanpimpinan massa termaju dari gerakan pemuda-mahasiswa cenderung menjadi petualang politik, baik sebagai bagian dari partai klas reaksioner atau menjadi lakon politik gerakan alias broker politik. Ada yang memilih menjadi aktifis-aktifis NGO, untuk menjawab kebutuhan pragmatis pasca mahasiswa. Kemudian organisasiorganisasi massa pemudamahasiswa yang dulunya berjamuran, perlahan-lahan berguguran. Jikapun bertahan, skalanya lebih kecil yaitu organisasi tingkat kampus ataupun tingkat kota. Tapi ada juga beberapa organisasi pemuda-mahasiswa nasional yang

masih bertahan. Satu sisi, karena telah memiliki infrastruktur organisasi yang cukup lama. Kedua, adalah organisasi massa pemuda-mahasiswa yang memang berkeinginan membangun organisasi massa berskala nasional. Di lain sisi, belum adanya kesatuan cara pandang di antara gerakan pemuda-mahasiswa dalam melihat kondisi konkret masyarakat Indonesia. Hingga sangat mempengaruhi garis politik yang diambil, bagaimana bentuk perjuangannya—baik di sektor pemuda-mahasiswa dan rakyat secara umum—, pola hubungan dengan gerakan rakyat hingga bagaimana menggalang front persatuan di sektor pemudamahasiswa ataupun dengan gerakan rakyat melalui front persatuan luas. Bisa disimpulkan bahwa gerakan pemuda-mahasiswa pasca reformasi 98 sampai kini, belum seluruhnya memiliki garis politik yang sama. Hal tersebut berimbas pada peranan gerakan massa pemuda-mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingannya disektornya ataupun menselaraskan perjuangan pemuda-mahasiswa dengan perjuangan rakyat. Kecenderungannya terlihat dengan adanya organisasiorganisasi yang hanya sekedar menyikapi persoalan kampus semata. Ada juga kecenderungan hanya menyikapi persoalan politik

yang terkait langsung dengan rejim penguasa, tanpa diimbangi dengan perjuangan yang berupaya memecahkan persoalan konkret massa. Kemudian, pola pembangunan organisasi yang relatif tidak membesar dan kurang menjangkau luas wilayah di Indonesia, ditambah persoalan internal yang cenderung mengental sebagai representasi dari watak borjuis kecil, hingga sangat mempengaruhi upaya menggerakan massa dalam perjuangan massa yang digelorakan, baik di tingkat kampus, kota hingga nasional. MARI BANGUN FRONT PERSATUAN Masyarakat Indonesia dalam tingkat perkembangan terkini adalah masyarakat yang berkarakter setengah jajahan dan setengah feodal di bawah penindasan imperialisme— terutama imperialisme AS—dan sisa-sisa feodalisme yang saling bahu-membahu menindas dan menghisap seluruh rakyat Indonesia. Dominasi imperialisme yang berbasiskan feodalisme ini, diopersionalkan dengan baik oleh antek-anteknya dalam negeri, yaitu rejim SBY-JK yang kini tengah berkuasa. Rejim SBY-JK adalah rejim kapitalis birokrat dan merupakan kekuasaan bersama

PERLAWANAN 9


antara borjuasi besar komprador dan tuan tanah. Dengan demikian rejim SBY-JK adalah rejim yang berwatak sebagai boneka Amerika, Anti Rakyat dan Anti Demokrasi. Hingga jelas kemudian bahwa imperialisme AS, feodalisme dan kapitalisme birokrat yang berwujud rupa dalam rejim SBY-JK adalah musuh bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi pemuda-mahasiswa. Bentuk perjuangan yang diambil adalah perjuangan Demokrasi Nasional. Artinya, perjuangan menghancurkan dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme biorkrat di Indonesia. Maka, sudah seharusnya seluruh gerakan massa buruh, tani, pemudamahasiswa, kaum miskin kota dan kaum perempuan di Indonesia, menjadi bagian dari perjuangan demokrasi nasional. Karena seluruh lapisan sosial dalam masyarakat Indonesia ini, ditindas dan dihisap oleh imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Jelas sudah kemudian persoalan garis politik apa yang harus menjadi sandaran bagi gerakan massa pemudamahasiswa, yaitu garis politik Demokrasi Nasional. Karena persoalan pemuda-mahasiswa juga tidak terlepas dari penindasan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Kita merasakan biaya pendidikan yang mahal, terancamnya kebebasan bereskpresi dan berorganisasi di kampus, materi kuliah yang tidak ilmiah, karena tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat hingga politik tenaga kerja murah pasca menjadi mahasiswa. Imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat hanya akan menjadi mimpi buruk bagi masa depan pemuda-mahasiswa di Indonesia. Selanjutnya, menyatukan gerakan massa pemudamahasiswa dalam suatu Front

10 PERLAWANAN

Persatuan Pemuda-Mahasiswa yang berkarakter demokratis. Front Persatuan PemudaMahasiswa ini, akan berfungsi memperjuangkan kepentingan massa pemuda-mahasiswa, baik di tingkat kampus hingga nasional untuk mendapatkan hak-hak demokratisnya. Kemudian turut menjadi bagian dan berperan aktif dalam Front Persatuan Luas yang ada. Dalam membangun Front Persatuan Pemuda-Mahasiswa, kita tidak lagi terjebak dalam persoalan bendera atau kiri dan kanan. Karena akan menimbulkan “sektarianisme� dan pembentukan blok-blok kekuatan yang bisa memecah kekuatan massa. Padahal fungsi front adalah memperluas dukungan dan menambah kekuatan, bukan sebaliknya menjadi eksklusif dan terkucil. Selanjutnya, front tidak hanya dilaksanakan sebatas komite aksi kemudian bubar begitu saja. Untuk itu, dalam pembangunan Front Persatuan pemuda-mahasiswa, prinsipprinsip front persatuan harus tetap diteguhkan. Prinsip awal yaitu, Bersatu dalam program dan aksi. Artinya, ada program bersama yang didasari oleh kepentingan bersama dari elemen-elemen yang digalang. Tidak boleh kemudian muncul dominasi atau pemaksaan kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Pertautan kepentingan bersama ini, didasarkan pada suatu kesamaan pendirian, pandangan, metode dan sikap serta tindakan dalam menghadapi masalah pokok bersama tanpa mengabaikan keberagaman kepentingan yang ada di dalam front Proses ini bisa diawali dari pertemuan-pertemuan yang mempertemukan kepentingan atau program dalam aksi-aksi yang bersifat momentum. Hingga muncul kesepakatan untuk mengadakan penyikapan bersama sampai lahirnya program

bersama. Pelaksanaannya bisa dilakukan dari tingkat nasional hingga kampus. Jadi, tidak terkesan hanya ketemu di atas, tapi berantem di bawah. Karena kerjasama programatik dan organisasioanal inilah yang menjadi fondasi dari front persatuan. Kerjasama yang saling menguntungkan, menandaskan bahwa penting bagi setiap elemen dalam front untuk menjaga kepentingan persatuan dan perjuangan yang belum tentu berhasil diraih dalam satu atau beberapa kali aksi. Elemenelemen dalam front harus saling mendukung persatuan, saling memberi keuntungan, saling menghormati perbedaan, tidak melakukan praktek konspirasi dengan sebagian atau klik dalam front dan saling mengingatkan diri untuk tidak tergelincir pada tindakan-tindakan sepihak yang bisa merugikan kepentingan persatuan dan perjuangan. Maka, persoalan yang sensitif seperti logistik, perumusan sikap dan tuntutan, serta kepemimpinan harus dikelola secara baik, hingga tidak merusak persatuan internal front. Kerjasama yag saling menguntungkan ini juga bisa membantu dalam upaya-upaya memajukan kualitas-kualitas elemen yang terlibat dalam front, seperti mengadakan edukasi bersama, terbitan bersama dan kegiatan-kegiatan lain secara bersama tanpa harus mengintervensi urusan internal masing-masing organisasi yang ada. Selanjutnya, prinsip Kemandirian dalam politik dan insiatif. Harus dipahami perbedaan antara persatuan dalam front dengan kemandirian dalam aksi dan tindakan. Artinya, tidak semua kepentingan masingmasing elemen dikorbankan untuk menjaga persatuan dan kerjasama dalam front. Masingmasing elemen tetap harus memiliki kemandirian mengambil


inisiatif untuk melakukan aksi. Kemandirian itu bukan kemandirian mutlak yang menjurus pada liberalisme, melainkan kemandirian terbatas yang tetap berada pada ruang persatuan Front. Tindakantindakan khusus dari masingmasing elemen diperkenankan selama tidak merugikan bagi kepentingan kerjasama dan persatuan dalam front. Misalnya, dalam front telah disepakati untuk menentang kebijakan komersialisasi pendidikan. Kemudian di kampus salah satu elemen dalam front terjadi kenaikan harga SPP. Tidak masalah bagi organisasi tersebut mengambil inisiatif untuk menyikapinya, tanpa harus dibahas secara detail di front. Karena apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan garis yang telah disepakati di front. Malah elemen tersebut bisa memperbesar inisiatifnya di front, agar elemen yang lain juga melakukan hal yang sama di kampusnya masing-masing. Bergantung pada kekuatan sendiri, dilandaskan pada pendirian bahwa sesungguhnya setiap lapisan masyarakat—termasuk pemudamahasiswa—berada dalam kondisi ketertindasan. Dalam kondisi ketertindasan, massa pemudamahasiswa memiliki peluang untuk digerakkan dalam perjuangan massa yang digelorakan. Tentu saja, harus ditopang dengan propaganda yang tepat di kalangan masa. Untuk itu, setiap elemen harus selalu berupaya memperkuat barisannya dan

menggerakan massa untuk terlibat dalam perjuangan massa. Tidak bisa berpikiran bahwa karena aksinya aliansi atau front, maka tidak perlu mengerahkan massa sebanyakbanyaknya. Atapun beranggapan karena ada elemen lain yang memiliki kekuatan massa besar, lantas berharap banyak pada mereka. Hal ini sangat keliru. Setiap elemen dalam front harus berpendirian bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan barisannya dan menggerakan massa secara luas. Bahwa hal tersebut sangat menentukan dalam memperluas dukungan dan pengaruh gerakan massa demokratis. Jika ada bantuan dari pihak luar—terutama berbentuk uang—bisa diperkenankan selama tidak merusak kemandirian dari elemen-elemen yang diberikan bantuan. Dukungan dari internal organisasi tersebut adalah yang utama. Hal ini untuk mencegah timbulnya kecurigaan di antara elemen-elemen yang tergabung dalam front yang bisa merusak kerjasama dan persatuan front. Dan pikiran yang juga harus di buang adalah ngefront karena pendekatan uang. TERLIBAT AKTIF DALAM FRONT PERSATUAN LUAS Selain membangun front sektoral pemuda-mahasiswa, gerakan pemuda-mahasiswa demokratis juga harus berperan aktif dalam front persatuan luas yang melibatkan seluruh kekuatan rakyat. Karena Front Persatuan Luas juga berfungsi untuk memperluas pengaruh gerakan massa demokratis agar lebih memperoleh dukungan massa secara luas dan menambah jumlah kekuatan massa. Sangat dimungkinkan dalam Front Persatuan Luas, segala kekuatan yang demokratis hingga kekuatan dari kalangan reaksioner di luar klik paling reaksioner juga akan terlibat.

Disinilah kemudian prinsip-prinsip front persatuan harus ditegakkan. Di lain sisi juga mendorong dalam front persatuan luas keterlibatan klas buruh dan kaum tani, sebagai kekuatan yang paling berkepentingan terhadap perjuangan demokrasi nasional. Hal ini untuk mencegah agar kepemimpinan dan garis perjuangan Front Persatuan Luas tidak mengikuti kepentingan klasklas reaksioner yang terlibat. Maka, elemen-elemen demokratis dalam Front Persatuan Luas agar tidak kemudian silau dengan embel-embel politik dan uang yang ditawarkan oleh klasklas reaksioner tersebut. Jikapun mereka memberikan bantuan, tidak kemudian memecah persatuan dan kerjasama dalam front hingga tidak menjadi hal yang menentukan bagi internal elemen massa demokratis yang ada. Selanjutnya, gerakan pemuda-mahasiswa juga harus mulai berinisiatif membangun kerjasama lebih material dengan kekuatan demokratis di perkotaan selain pemuda mahasiswa, yaitu buruh, kaum miskin perkotaan dan kalangan borjuis kecil perkotaan lainnya, seperti PKL, tukang ojek, dan lain-lain. Atau juga membangun komite-komite propaganda di masyarakat sekitar kampus. Belajar dari pengalaman aksi penolakan kenaikan harga BBM, dimana kekuatan massa yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM tidak terlibat secara massif dalam aksi tersebut. Dapat juga melakukan aksi-aksi spontanitas yang tidak terhubung dengan front persatuan luas yang ada. Dengan kondisi situasi krisis ekonomi-politik yang akan terus menajam, PHK, penggusuran, pengangguran selalu menjadi ancaman mereka di perkotaan. Dan akumulasi politik bisa terjadi kapan saja. Bukankah penting juga dipikirkan oleh gerakan pemudamahasiswa.(Wwn)

PERLAWANAN 11


BUMI PERLAWANAN ARROYO RESIGN NOW !!! (Pengalaman FMN Bersama Gerakan Pemuda-Mahasiswa Di Philipina)

P

ertengahan Oktober hingga awal November 2005 lalu, FMN berkesempatan mengunjungi Philipina. Kondisi Philipina sendiri ketika itu, tengah bergejolak dengan meningkatnya aksi massa menuntut mundurnya rejim Arroyo. Dalam kesempatan kali ini, FMN mengutus kawan Ade Ahmad dari Biro Hubungan Internasional FMN. Setelah mengikuti konferensi tentang Reforma Agraria dan pertemuan APC (Asian Peasant Coalition) di Philipina, FMN mendapat kesempatan berintegrasi dengan gerakan pemuda dan mahasiswa disana selama dua minggu. Delegasi FMN terlibat langsung dalam kegiatan harian mereka. Dan salah satu pengalaman yang menarik dipelajari adalah pembangunan aliansi pemuda mahasiswa melawan rejim US-Arroyo. Bisa dikatakan tiada hari tanpa aksi massa di Philipina, terutama di Manila. Meningkatnya eskalasi gerakan massa awalnya dipicu oleh terungkapnya skandal kecurangan suara yang dilakukan oleh presiden Arroyo dalam pemilu Philipina 2004 lalu. Walaupun kampanye penjatuhan Arroyo telah berlangsung berbulan-bulan, namun tidak terlihat penurunan stamina gerakan massa. Aksi-aksi massa semakin massif dan membesar. Bahkan peningkatan refresifitas aparat yang ditandai dengan maraknya penculikan dan penembakan aktivis, tidak mampu menyurutkan perjuangan gerakan massa. Gerakan pemuda dan mahasiswa mengambil peran penting dalam kampanye dan aksi-aksi massa yang berlangsung. Dimotori oleh LFS, SCMP, Anak Bayan, Nnara-Youth, CEGP, NUSP, dibentuk sebuah aliansi yang disebut Youth Dare. Sebuah aliansi pemuda mahasiwa yang aktif dalam kampanye penurunan Arroyo. Youth Dare juga terus memperluas aliansi yang ada untuk menarik dukungan lebih luas dan memperbesar kekuatan. Merekalah yang mewarnai jalan-jalan di Manila dengan aksi-aksi piket dan aksi besar yang melibatkan sektor lainnya setiap harinya. Selain aksiaksi kampanye di jalan, mereka juga membentuk komite-komite propaganda yang disebar bukan hanya di kampus, namun juga

12 PERLAWANAN

menjangkau ke komunitas-komunitas di sekitar kampus. Metodenya sangat beragam, dari mulai mendatangi rumah penduduk sekitar kampus, penyebaran selebaran dan poster, sampai berkeliling kampung dengan kendaraan semacam becak menggunakan pengeras suara. Selanjutnya, berintegerasi dengan gerakan buruh di pabrik atau sekitar pemukiman buruh. Tidak hanya itu, mereka juga mengirimkan anggota-anggotanya ke desadesa. Mereka menyadari betul arti dari “Bersatu dan Berjuang Bersama Rakyat”. Inilah pelajaran penting dari gerakan pemuda dan mahasiswa di philipina. Bukankah jargon kita “pemuda-mahasiswa, Bersatu berjuang bersama rakyat”. Mari kita buktikan di Indonesia. FMN MENGHADIRI FORUM TANI ASIA Dari tanggal 17-22 Oktober 2005, FMN berkesempatan hadir dalam Asia Pacific Research Conference on Agrarian Reform yang diadakan oleh PANAP dan APRN di Natural Resort, Negros. Kemudian, Asian Peasant Forum yang diadakan oleh APC, KMP dan ILPS di UP Diliman. Pertemuan Asian Peasant Tribunal yang diadakan oleh APC dan KMP. Agenda-agenda ini dihadiri oleh beberapa organisasi massa dan NGO dari beberapa negara seperti Malaysia, Philipina, Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka, Mongolia, Pakistan dan Indonesia. Selain FMN, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) juga turut terlibat dalam agenda tersebut.Selain menjadi wadah berbagi pengalaman tentang perjuangan mewujudkan reforma agraria, agenda tersebut juga menjadi ajang diskusi tentang Globalisasi-Imperialis dan dampaknya terhadap petani dan perjuangan reforma agraria di dunia. Hal penting yang lahir dari pertemuan ini adalah adanya kesepakatan bersama untuk melawan agenda-agenda US-Imperialis termasuk WTO. Pertemuan ditutup dengan long march menuju kantor Department of Agrarian Reform di Manila. Selanjutnya bergabung dengan Lakbayan 2005, sebuah long march selama 6 hari yang dipimpin oleh KMP (organisasi massa tani di Philipina). Sekitar 10.000 massa bergabung dalam long march ini.(Ipg)


titik api PERLAWANAN

Gerakan Massa Terus Bergelora Ratusan Buruh Tangerang Tuntut UMK Layak Kamis, 1 Desember 2005, Kantor Walikota Tangerang didatangi ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja-Serikat Buruh (SP-SB) Kota Tangerang. Aliansi ini terdiri dari berbagai serikat buruh diantaranya, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Komite Buruh Cisadane (KBC), Serikat Buruh Nusantara (SBN), Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), GASPERMINDO, dan lain-lain. Mereka mendesak Walikota Tangerang untuk merubah surat keputusan kenaikan UMK 2006 Kota Tangerang sebesar Rp 825.000 menjadi Rp 903.000. Aksi ini juga diikuti oleh beberapa mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN). Aliansi SP-SB memandang bahwa proses penetapan UMK 2006 yang didasarkan pada KEPMENAKER No 17/2005 jelasjelas tidak mencerminkan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh. Dalam aksinya, mereka meminta berdialog langsung dengan Walikota Tangerang, Wahidin. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang hanya bersedia berdialog dengan beberapa perwakilan buruh saja. Setelah melalui perundingan alot, Pemkot Tangerang tidak bersedia memenuhi tuntutan para buruh. Mereka hanya bersedia mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Banten. Kontan saja, keputusan tersebut disambut dengan berbagai lontaran

kekecewaan massa aksi dan sempat menyebabkan terjadinya aksi dorongmendorong antara massa aksi dengan aparat keamanan. (Rmn) “Tunjangan Guru dan Dosen harus Dinaikkan 1 kali Lipat dari Gaji Pokok” Demikan salah satu tuntutan yang dilontarkan para guru di hadapan Panja RUU Guru DPR RI, Rabu, 30 November 2005 lalu. Aksi yang diikuti oleh Forum Aksi Guru Independen (FAGI), Persatuan Alumni Universitas Negeri Jakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Indonesian Coruption Watch (ICW) dan E-net For Justice tersebut, memandang bahwa draft RUU Guru dan Dosen masih belum mencantumkan besaran standar minimal tunjangan fungsional bagi guru dan dosen. Dalam hearingnya dengan Panja RUU Guru, mereka menyatakan bahwa pencantuman secara eksplisit tersebut sangat penting agar dapat menunjukkan komitmen untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Menurut Ade Irawan, Sekretaris Koalisi Pendidikan, “selama ini guru telah dianggap dan diperlakukan sebagai profesi yang rendah dan tidak bermartabat.” Selain kesejateraan guru belum diperhatikan, saat ini hak-hak guru untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan masih belum diakomodir dalam UndangUndang. (Irn) “Galang Persatuan Rakyat, Lawan Rejim Anti Rakyat SBY-Kalla”

Jakarta, 30 November 2005, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (DPP-FMN) ke IV berjalan dengan sukses. Agenda yang berlangsung selama empat hari (27-30 November 2005) ini, bertempat di kantor Pimpinan Pusat FMN, Jakarta. Rapat telah berhasil merumuskan beberapa resolusiresolusi (politik dan organisasi) dan program kerja nasional hingga April 2005. Dibuka dengan menilai pekerjaan periode sebelumnya, rapat dilanjutkan dengan mendiskusikan tentang “Gerakan Pembetulan”, perumusan resolusiresolusi dan program kerja nasional, pembahasan kurikulum pendidikan, pendiskusian tahaptahap dan metode pembangunan organisasi, pendiskusian perkembangan situasi politik ke depan, pembentukan panitia Kongres FMN dan pembentukan kepengurusan PP FMN. Berdasarkan itu semua, rapat pleno DPP FMN IV telah menetapkan garis umum politik dan organisasi dengan semboyan “Galang Persatuan Rakyat, Lawan Rejim Anti Rakyat SBY-Kalla” serta “Gencarkan Propaganda, Rapatkan Barisan dan Perluas Perjuangan Massa”. Selain itu, DPP FMN juga mengeluarkan statemen solidaritas atas kasus kekerasan terhadap petani di Tanak Awu,

PERLAWANAN 13


NTB dan Kontu, Muna, Sulawesi Tenggara pada 29 Nopember 2005 lalu. kemudian pada 1 Desember 2005, sebagian dari anggota DPP FMN juga mengikuti aksi buruh di Kantor Walikota Tangerang menuntut kenaikan upah minimum. (St) Harga BBM Naik, Rakyat Melawan Kenaikan harga BBM yang diumumkan rejim SBY-Kalla pada 1 Oktober lalu, mendapatkan perlawanan serentak di manamana oleh rakyat. Di Jakarta, FMN yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), melakukan aksi penolakan dan pembatalan kenaikan harga BBM pada 29 September, 4 Oktober dan 20 Oktober 2005. Di Bandung, FMN mengadakan aksi menuntut pencabutan Perpres/55/2005 tentang kenaikan harga BBM, 1 Oktober 2005. Unjuk rasa serupa dilakukan FMN di gedung DPRD Jogajakarta, 1 Oktober 2005. Di Malang, FMN yang tergabung dalam Komite Aksi Rakyat Demokratik (KARD) yang sama pada 29 September dan 4 Oktober 2005. Selain itu, aksi juga digelar oleh FMN di perempatan kampus ITN Malang pada 3 Oktober 2005, dengan mengadakan mimbar bebas dan Happening Art. Di Jambi, FMN bersama o r m a s - o r m a s mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Tolak

14 PERLAWANAN

Kenaikan Harga BBM, juga menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM pada 29 September 2005. Aksi ini, berhasil mendesak Gubernur Jambi menyatakan sikap penolakannya atas naiknya harga BBM. Sedangkan di Palembang, FMN bersama BEM UMP, melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM dengan mendatangi Kantor UPS II Pertamina Plaju. (Red) Mahasiswa UNILA Menentang RUU BHP Bandar Lampung, 17 November 2005, puluhan Mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RUU BHP di depan Aula Perpustakaan UNILA. Aksi dilakukan bertepatan dengan Seminar dan Lokakarya Daerah Regional II (Sumbagsel) BEM tentang RUU-BHP. Acara ini, rencananya akan dihadiri oleh Mendiknas Bambang Sudibyo, anggota Komisi X DPR RI, dan staf ahli perancang RUU BHP. Namun, Bambang Sudibyo tidak bisa menghadiri acara tersebut. Selain menolak pengesahan RUU BHP, FMN juga menuntut direalisasikannya anggaran 20 persen dari APBN/APBD untuk sektor pendidikan, pendidikan gratis untuk anak buruh, tani dan miskin kota, serta isu lokal mahasiswa, yaitu tolak denda 75 persen bagi

mahasiswa yang telat membayar SPP serta kebebasan berorganisasi dan berekspresi bagi mahasiswa. (Rz) Tanak Awu Bergelora, Kontu Bersimbah Darah Selasa, 29 November 2005, Kekerasan terhadap Kaum tani kembali terjadi. Kali ini, menimpa petani di Tanak Awu, Lombok Tengah, NTB dan Kontu, Muna, Sulawesi Tenggara. Di Tanak Awu, petani mendapatkan represi ketika bertahan di atas lahannya untuk mencegah peletakkan batu pertama pembangunan masjid bandara Internasional. Aksi damai ini, dibubarkan dengan paksa oleh aparat Polda NTB dan Kodim setempat, dengan water cannon dan tindak kekerasan lainnya. Aparat selanjutnya menangkap 10 orang petani. Sementara di Kontu, Muna, Sulawesi Tenggara, 1 orang meninggal dunia, 1 orang koma dan 3 orang lainnya mengalami luka parah, saat aparat keamanan mengusir paksa petani dari lahan yang telah mereka kuasai selama hampir 7 tahun. (Shm, Ltf) “SAY NO WTO”, Lawan Imperialisme! Dalam rangka menyikapi Konferensi Tingkat Menteri ke enam (6th Ministery Meeting) WTO pada 11-13 Desember 2005 di Hong Kong, FMN mengutus delegasinya, Ade Ahmad untuk menghadiri langsung demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh Hong Kong People Alliance Anti WTO (HKPAAWTO). Demonstrasi dengan tema “SAY NO WTO” ini, menuntut pembubaran WTO sebagai lembaga milik imperialis yang telah menyengsarakan rakyat di dunia dengan kebijakan-kebijakan ekonominya. Di Indonesia, FMN juga mengelar aksi yang sama sebagai wujud perlawanan terhadap imperialisme dan kaki tangannya di dalam negeri. Hidup Solidaritas Internasional, Lawan Imperialisme dan Antek-Anteknya di Indonesia! (Ipg)


BUDAYA PERLAWANAN 10 Hal Yang Bikin Gw Benci Amerika : Kenapa banyak orang benci sama Amerika? Kalo ada utusan pemerintah amerika, pasti ada demo, kaya di Argentina ‘n Korsel baru-baru ini. Yang jelas gw juga punya 10 alasan buat benci Amerika 1. Katanya polisi dunia, padahal boong tuh. Namanya polisi itu, pelindung dan menjaga keamanan. AS mah bukan pelindung, justru perusak. Gara2nya suka nyampurin urusan Negara orang. Keamananan? Apanya yang diamanin? Di mana ada tentara amrik pasti ada korban rakyat sipil. 2. Katanya “anti rasis”, tapi Blackman di sono masih dibeda-bedain haknya ama orang bulenya. Lo liat aja filmfilmnya, jagoannya banyak yang bule dibandingin yang negro. 3. Katanya fast food kaya McD ‘n KFC enak…masa sich? Itu, yang jualan chicken goreng dekat rumah gw juga enak. Di amrik aja dibilang junk food, masa kita mo konsumsi makanan yang bikin badan tambah melar. Udah gitu, rawan penyakit pula. Mau jadi korban bisnis McD ‘n KFC? 4. Katanya, coca cola bagus untuk pencernaan tubuh…hmmh??? Yang gw tau, waktu gw abis minum coca cola, perut gw mules, pipis mulu ama susah buang air besar. 5. Kalo bikin film ‘gak realistiK. Masa, satu orang bisa ngalahin 50 sampe 100 orang. Udah gitu, gak bisa mati dan yang jadi jagoan pasti dari amerika…lucu banget! 6. Tentang Gedung Putih. Kalo menurut orang Indonesia, putih berarti suci ato bersih. beneran gak seh, amerika punya misi suci ke Negara-negara lain. Setau gw, Di gedung ini, dibuat keputusan buat nyerang Irak dan Afghanistan yang telah membuat rakyat tak berdosa menjadi korban. Kayanya ganti aja namanya, blackhouse atau istana vampire…lebih cocok! 7. Amerika raja bullshit alias tukang boong besar dan menghalalkan segala cara. PBB aja bilang di Irak ‘gak ada senjata pemusnah missal. Tapi amerika tetap ngotot nyerang Irak. Usut punya usut, ternyata dia pengen nguasain minyak di Irak yang terbesar ke dua di dunia. Buktinya, invasi Irak belum selesai, kontraktor2 minyak Amerika udah pada mesen tender minyak di Irak, termasuk milik Wapres AS Dick Chainey, yaitu Halliburton Groups. Trus pelecahan seksual dan berbau SARA di penjara Abu Ghalib dan Guantanamo. Kaya gini dibilang Negara Demokrasi dan HAM??? 8. Suka maksain kepentingannya ke Negara orang. Liat aja, KTT Amerika dia coba maksaain pasar bebas Amerika, di KTT APEC soal terorisme, di WTO memaksa impor pangan tanpa kena pajak/tariff ke Negara seperti Indonesia untuk produk-produknya dia. Kalo ‘gak bisa, dia ‘gak sungkan2 bikin perang, seperti di Afghanistan dan Irak 9. Yang pasti Amerika itu perampok. Lo bayangin, Exxon Mobil Oil, Caltex, Stanvac, Goodyar, US Robbear, Unocal, Freeport, Newmont ‘n masih banyak lagi, itu nguasain hampir seluruh kekayaan alam Indonesia. Tapi kita ‘gak dapat apa-apa dari itu semua. Coz rejimnya boneka Amerika, kaya SBY-JK inilah. Ini juga, yang bikin harga BBM kita naik terus. 10. Jelas Amerika itu Imperialisme! Itu yang bikin gw paling benci ama dia. Amerika Negara paling rakus di Dunia. Tukang rampok negeri orang, raja perang, teroris nomor satu, pelanggar HAM dunia, perusak moral generasi muda, dan masih banyak lagi…jari gw kaga’ sanggup ngitungnya. Wajar aja, klo amerika di bilang imperialis nomor satu dan musuh utama rakyat tertindas seluruh dunia. Tapi Don’t Worry, gitu-gitu Amerika cumin “Macan Kertas” (paper tiger), gak ada apa2nya. Buktinya di Irak banyak tentara Amerika yang mati. Cuman angkanya ditutuptutupin ama pemerintah Bush, biar rakyat amerika ‘gak menentang kebijakan perangnya di Irak. Udah liat film Black Hawk Down kan? Kaya gitu tuh kira2 tentara Amerika…mentalnya tempe jack.

PERLAWANAN 15

Perlawanan desember 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you