Issuu on Google+


Dari Redaksi :

Daftar Isi :

Salam Demokrasi!

Fokus (Catatan Ahir Tahun 2009) :

Tahun 2009 telah berlalu, penderitaan rakyat bukannya semakin surut namun semakin dalam dan akut. Sederetan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, perampasan tanah, penggusuran bahkan penembakan terhadap rakyat kerap mewarnai perjalan di tahun 2009. Rezim Anti Rakyat yang baru dengan wajah dan watak yang sama pun di lantik pada tahun 2009. Dalam pertemuan APEC di Singapura, 15 November 2009, presiden SBY dengan presiden Obama membangun kerjasama bilateral yang komprehensif, selain mengundang Obama untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2010. 8 butir kesepakatan busuk lahir dari pertemuan mulai dari perdagangan, Investasi sampai pendidikan, yang pada intinya usaha pemerintah SBY untuk mempersilahkan sang tuan, Imperialis pimpinan AS untuk menjarah kekayaan rakyat yang lebih besar, sering dan aman. Padahal sepanjang sejarah kerjasama tersebut hanya akan menghasilkan kemerosotan perdagangan dan ambruknya likuiditas perbankan. Buktinya angka export anjlok sampai minus lebih dari 13 persen, sementara pertubuhan ekonomi hanya 4,3 persen, yang lebih mengherankan lagi, 16,5 persen APBN di makan oleh pembayaran bunga utang. Di sisi lain untuk menyegarkan likuiditas perbangkan yang ringkih, pemerintah merampok uang rakyat untuk bank century dengan nominal yang sangat Fantastis sebesar 6,7 trilyun.

Hal 1 - 9

Sementara situasi Internasional menunjukan krisis yang semakin akut di jantung Imperialis AS. krisis ini menyebabkan kemerosotan penghidupan rakyat pekerja di seluruh Dunia baik di negerinegeri Imperialisme ataupun di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan seperti Indonesia.

Tumbal kekuasaan rezim boneka Imperiaisme SBY-Buediono bernama rakyat Peringatan satu tahun tonggak kehancura pendidikan di Indonesia

Agenda : Hal 10 - 11 Pidato Sekretaris Jenderal Front Mahasiswa Nasional “Tahun Baru 2010, Semangat Baru untuk Mempertinggi semangat Belajar dan Bekerja ! Perhebat Perjuangan Massa dan Jalankan Kerja Massa dengan Penuh Disiplin, Militan dan Prakarsa!�

Gejolak Massa : Hal 12 - 15 Sederet Perjuangan Massa Di Tahun 2009

Gelora Kampus : Hal 16 - 17 Perjuangan Massa Di Kampus : Menjaga Kampus Sebagai Benteng Pertahanan Rakyat, Menjaga Kampus Sebagai Media Budaya Rakyat.

Internasional : Hal 18 - 19 Ketika Imperialisme bertemu bonekanya, lahirlah kesepakatan dan penindasan bagi rakyat

Budaya : (Cerpen) Hal 20 Untuk Sejengkal tanah, Meski harus berkalang (Hormat Setinggi-tingginya Atas perjuangan Sengit Kaum Tani Takalar, Sulawesi Selatan)

Edisi Gelora edisi X ini, mencoba merangkum poin-poin pokok di tahun 2009 sebagai refleksi ahir tahun. Beberapa poin-poin telah tertuang dalam menganalisa SBY Jilid II serta perjalanan pendidikan Indonesia dibawah rezim Boneka Amerika. Selain itu Gelora edisi X Juga memberikan catatan perjuangan massa dan gelora kampus selama tahun 2009. Dari redaksi Gelora mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2010.

Selamat Membaca! Diterbitkan oleh Pimp inan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggungjawab : Nur Shohib Anshary Pimpinan Redaksi : Catur Widi A Dewan Redaksi : Nur Shohib Anshary, Catur Widi A, Ac hmad Fredi PW, L. Muh.Hasan Harry sandy AME, Ummu Shonifah, Ika Amaliyah, M. Syaiful Design dan Layout : Ipul Mbojo Koresponden : Julika A. Siregar (Medan), Kholisa Bara (Jambi), Iman (Palembang), M. Zainul (Bangka Bel itung), Fredi Soni (Bandar Lampung), Rosidi (Jakarta), Asep Saefudin (Bandung), Helmi (Garut), Hari Kusuma (purwa kerto), Ahmad Vicy (Tegal), M. Arif (Wonosobo), Yugo Daniyanto (Jokjakarta), Ret no Suryani (Jombang), Ferdiandus Marambi (Malang), M. Isnaini (Surabaya), Dodi (Lamongan), Dedi S (Bojonegoro), Wahyudiantoro (Denpasar), Zuki Zuarman (Mataram), Lalu Ages ( LOTIM), Aminudin (Makasar), Laode Alim (Palu), Surya Suparman (Bulu Kumba), Melky (Pontianak). Alamat Redaksi : Kp Jawa Raasari Gg. J RT 011 w 08 No 24 B Kecamatan Cempaka Putih-Jakarta Pusat Telpon : 081315606332 Email : gelorafmn@gmail.com Rekening : No. Rek 0043487720 BNI Cabang Bojonegoro atas nama Triana Kurnia Wardani. Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan KONSTITUSI FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf verdana 9, diutamakan dalam bentuk mikrosof word. dan dikirim via email bulletin GELORAatau alamat redaksi GELORA.


Catatan Akhir Tahun 2009

FOKUS

Tumbal Kekuasaan Rejim Boneka Imperialis SBY–Boediono Bernama Rakyat (Menuju Tahun Ketika Penindasan Terhadap Rakyat Akan Semakin Menghebat Pada Tahun 2010) Sesungguhnya yang buta pun akan tahu dimana sumber bau busuk, sesungguhnya yang tuli pun akan bisa melihat dimana letak sumber kobobrokan. Rakyat tidak buta dan tidak tuli untuk bisa mengetahui dimana letak sumber kebusukan dan kebobrokan yang membuat mereka miskin, dan sesungguhnya rakyat tidak akan mau lagi menjadi tumbal kekuasaan.

Analogi ini mencoba menggambarkan bagaimana selama ini rakyat selalu dianggap buta dan tuli, segala keboborokan dan kebusukan berusaha di sembunyikan di balik senyum “ramah” rejim SBY–Boediono. Begitu banyak peristiwa sepanjang tahun 2009 ini yang akan menjadi catatan sejarah yang tidak akan dilupakan begitu saja, terutama oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Apa yang terjadi sepanjang tahun 2009 menjadi cerminan masa mendatang, ini hukum umum termasuk bagi rakyat Indonesia. Tahun 2009 oleh banyak pihak, dan pasti dirasakan langsung oleh rakyat adalah tahun berat. Secara umum dunia belum sanggup keluar dari krisis terbesar setelah era great depression di tahun 1930an, overproduksi terus berkembang dan mengancam produksi kapitalis secara keseluruhan. Kompetisi barbar antar imperialis dalam produksi barang dengan teknologi maju dalam menciptakan barang yang lebih banyak dan murah, berhadapan dengan pasar yang terus menyempit dan terbatas karena merosotnya daya beli rakyat secara umum hingga jatuh kedalam kemiskinan absolut. Akibatnya kapital yang dimiliki pun terancam tidak berputar, membusuk dan tidak menghasilkan keuntungan apapun. Untuk mencegah membusuknya kapital yang dimilikinya negara–negara imperialis (terutama AS) adalah melakukan eksport kapital, seperti yang di rencanakan AS dengan kapital sebesar $ 14 Triliun Dollar. Sehingga tidak heran jika imperialis AS dan negara imperialis lainnya selalu menentang dan mendesak penghapusan proteksionisme, mendesak pemberlakuan pasar bebas di kawasan (FTA) atau melakukan perjanjian ekonomi dan politik bilateral bila ada kebuntuan. Sasaran utama dari perputaran kapital busuk milik negara imperialis seperti AS adalah negara–negara miskin yang hidup dari hutang seperti negaranegara Amerika latin, Asia dan Afrika. Celakanya banyak pemerintahan di berbagai negara menganggap hal

tersebut sebagai kesempatan dan bersedia merombak regulasinya untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh imperialis AS demi mendapatkan Dollar yang melimpah atas nama hutang dan investasi. Tahun 2009, Naiknya SBY – Boediono Rejim Boneka Imperialis Yang Anti Rakyat. Indonesia adalah salah satu primadona bagi imperialisme untuk memutarkan kapitalnya serta mengakumulasi keuntungan sebesar –

SBY : Presiden Indonesia

besarnya, bagaimana tidak jika Indonesia memiliki segala syarat yang diinginkan imperialisme, mulai dari pasar buruh murah yang melimpah, penduduk yang begitu besar untuk pasar konsumen barang–barang hasil industri imperialis, sumber alam yang kaya untuk bahan baku/mentah, anggaran negara yang selalu defisit, dan yang menjadikan imperialis selalu tersenyum lebar jika menyangkut Indonesia adalah karena Indonesia dipimpin oleh rejim boneka yang selalu siap sedia melayani segala kebutuhan dari imperialisme. Tahun ini adalah periode ke II pemerintahan SBY, walaupun berganti pasangan Wapres dari Kalla menjadi Boediono, setelah memenangi kompetisi elektoral yang diwarnai dengan intrik dan skandal melawan pasangan Kalla–Wiranto dan Mega–Prabowo. SBY–Boediono memimpin barisan

menteri yang dinamai dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB–II), terdiri dari anggota parpol pendukung serta kalangan profesional yang sangat loyal pada SBY. Periode II pemerintahan SBY akan menjadi waktu yang panjang dan berat bagi rakyat Indonesia, apalagi pada periode 2004–2009 (Periode I) SBY sukses membangun skema ekonomi, politik, budaya, dan kemiliteran demi mempertahankan sistem setengah jajahan dan setengah feodal serta dominasi imperialisme AS dalam negeri. SBY telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ataupun regulasi-regulasi yang menjamin keamanan penghisapan Imperialisme AS di Indonesia. SBY berhasil menciptakan demokrasi artifisial dan palsu yang selalu diukur lewat kesuksesan pemilu atau tingkat elektabilitas dalam pemilu, pembentukan lembaga-lembaga pengawas atau lembaga negara baru yang seolaholah menjadi ukuran pasti keberhasilan demokrasi di Indonesia. Sementara kesejahteraan rakyat yang merata, terjaminnya hak-hak ekonomi dan politik bagi rakyat bukanlah bagian demokrasi bagi rejim SBY–Boediono. Sehingga periode ini adalah saat dimana SBY–Boediono akan berusaha untuk menggerakkan seluruh mesin politik, ekonomi, kebudayaan dan militer agar dioperasikan untuk menjalankan skema besar Imperialis dan kepentingan pribadi penguasa di Indonesia. Sistem setengah feodal di Indonesia akan digunakan semaksimal mungkin bagi ekonomi negara–negara kapitalis monopoli AS, UE dan Jepang yang krisis. Pembuatan regulasi untuk mempermudah investasi yang sejalan dengan usaha mempertahankan dan mengembangkan monopoli tanah untuk perkebunan dan tambang akan dijalankan. Ditambah peraturan ekspor dan import untuk mendukung pabrik olahan semi–processing dan rakitan milik imperialis, masalah utang dan investasi, masalah hak paten untuk melindungi teknologinya, pajak, bea cukai dan subsidi akan menjadi fokus pembahasan. Imperialisme praktis mengendalikan seluruh produksi maupun perdaG

E L O

R

A

1


FOKUS gangan dengan mendominasi kebijakan fiscal dan moneter. Sepanjang tahun 2009 ini berbagai peristiwa yang ada menggambarkan bagaimana rakyat hanyalah tumbal komoditas politik semata. Kepedulian partai politik dan para politisi hanya muncul sesaat sebelum Pemilu, jauh sebelum dan sesudahnya mata dan pikiran partai politik dan politisi anti rakyat hanya digunakan untuk mencari keuntungan semata lewat kekuasaan yang dipegangnya. Sehingga berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY–Boediono untuk periode 2009– 2014 dipastikan tidak akan mampu mengubah penghidupan rakyat Indonesia untuk menjadi lebih baik. Jika dikatakan periode 2009 adalah tahun yang berat, maka yang merasakan beratnya secara langsung adalah rakyat Indonesia. Karena rakyatlah yang selama ini dipaksa untuk memikul beban akibat kebijakan rejim dan krisis yang melanda Indonesia. Periode awal 2009 rakyat dipaksa menjadi komoditas politik untuk partai politik yang akan melakukan pertarungan dalam pemilu legislatif dan eksekutif. Berbagai janji dibuat dan dideklarasikan untuk menjaring suara sebanyak–banyaknya. Kepedulian terhadap rakyat mendadak muncul. Contoh nyata, ketika ada bencana situ gintung pada Maret 2009, partai–partai politik menggelar barang dagangan politiknya secara serempak, tapi setelah itu hilang tanpa bekas ketika gempa Sumatera Barat dan Jabar terjadi, tentu saja setelah tujuan mereka tercapai. Bahkan seorang seperti SBY harus seolah peduli dengan kasus Prita Mulyasari yang sedang menghadapi tuntutan hukum dari RS Omni Internasional, tapi itu “dulu” sebelum kemenangan Demokrat dan SBY–Boediono di pemilu. Sehingga setelah pemilu, perilaku politik dari SBY–Boediono sesungguhnya tidak dapat di bedakan dengan sebelumnya. Berbagai program unggulan seperti yang digambarkan dalam program 100 hari SBY–Boediono hanyalah program usang yang di daur ulang dalam kemasan baru, dan tidak dapat diharapkan program–program yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY–Boediono akan sanggup mengeluarkan rakyat dari penderitaanya. Bukti memperlihatkan bahwa angka G

E L O

R

A

2

kemiskinan di Indonesia masih begitu tinggi, yaitu mencapai 14,2 atau 32,5 juta rakyat Indonesia pada tahun 2009 masuk ketegori miskin, itupun setelah dengan susah payah SBY menyamarkan penduduk miskin dengan aneka bentuk manipulasi seperti BLT, Raskin dan Jamkesmas. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,1 % atau 9,25 Juta dari angkatan kerja dengan distribusi pekerja 60,5 % adalah pekerja Informal seperti tukang ojek, asongan, buruh lepas dan pedagang kecil. Tetapi ketika masalah kehidupan rakyat Indonesia masih begitu menumpuk, para menteri dengan tidak tahu malu meminta kenaikan gaji dengan dalih karena sudah 5 tahun tidak naik. Bahkan Bulan Desember 2009 para menteri dan pejabat tinggi menerima bonus mobil mewah seharga Rp 1,3 Miliar, jika pejabat yang menerima sebanyak 150 orang maka uang yang dikeluarkan untuk membeli mobil dinas tersebut lebih dari Rp 195 Milliar, bukannya seharusnya uang sebanyak itu sangat berguna untuk pendidikan atau penyediaan lapangan pekerjaan bagi pemuda Indonesia. Selain itu aneka persoalan yang menyangkut kehidupan rakyat secara langsung sepanjang tahun 2009 ini juga tidak mengalami perubahan yang baik, bahkan terus mengalami kemerosotan kualitas hidup. Sengketa agraria termasuk di dalamnya perampasan (termasuk penembakan terhadap petani seperti yang terjadi di Takalar, Ogan Ilir dan Doren Tonggal) terhadap petani juga terus terjadi. Sehingga tidak mungkin tercapai kedaulatan pangan seperti dalam program 100 hari SBY jika kedaulatan petani atas tanah mereka terus dirongrong oleh rejim secara barbar. SBY – Boediono Rejim Anti Rakyat Yang Gemar Tebar Pesona, Penjual Rakyat. Kemudian dalam berbagai kesempatan SBY juga kerap menyatakan mampu memecahkan berbagai problem rakyat Indonesia, bahkan dengan bangga SBY didepan forum G20 di Pitsburg, Penysilvania mengatakan Indonesia sekarang berada di No 16 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Jika hanya diukur lewat PDB maka hal tersebut tentu hanyalah bagian dari obralan murahan yang sarat kebohongan karena PDB hanyalah

penjumlahan dari seluruh produksi barang dan jasa di Indonesia tanpa memperdulikan siapa yang memproduksi dan bagaimana pembagiannya. Perkembangan PDB Indonesia saat ini mencapai 4.954 triliun rupiah, dimana sumbangan produksi asli Indonesia tidak lebih dari 10%, yaitu produksi pangan oleh kaum tani dan produksi kecil yang diselenggarakan borjuasi nasional. Lainnya adalah milik Imperialisme dan borjuasi besar komprador serta tuan tanah. Bahkan Saat ini lebih dari 32,53 juta penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari Rp 182.636/ Bulan. Bahkan jika mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia/World Bank sebesar US$ 2 perhari maka 50% rakyat Indonesia berada dalam kategori miskin.

Boediono : Wakil Presiden Indonesia

Hal tersebut menunjukkan bagaimana sesungguhnya watak dari rejim SBY–Boediono yang anti rakyat. Dalam program 100 Hari SBY–Budiono menempatkan pemberantasan mafia hukum sebagai salah satu program prioritas , hal tersebut seiring dengan terkuaknya skandal kasus Bank Century, serta kasus suap yang melibatkan Kejaksaan Agung –KPK –kepolisian. Bahkan sepanjang tahun 2009 banyak pejabat termasuk anggota DPR RI yang terjerat kasus suap. Padahal jika dilihat secara historis, perkara suap, korupsi dan berbagai macam penyelewengan/penyalahgunaan wewenang dengan berbagai cara dari birokrasi tidak pernah hilang sejak jaman pemerintahan rejim Soeharto, karena ini adalah watak bawaan dari kapitalisme birokrat yang ada di Indonesia.


FOKUS Tabel 1 : Program 100 hari SBY Jilid 1

Program 100 hari SBY-Budiono 1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum. 2. Revitalisasi industri pertahanan. 3. Pemberantasan terorisme. 4. Memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan. 5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. 6. Revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan tekologi dan pembiayaannya. 7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang. Terutama sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan penggunaan di lapangan. 8. Pembangunan infrastruktur, prioritasnya adalah pematangan rencana pembangunan ruas jalan-jalan yang penting antar propinsi dan di pulau besar. Termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara dan infrastruktur perhubungan dan perikanan. 9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang dikaitkan dengan KUR. Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp 10 trilyun dalam 5 tahun yang melibatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan. 10. Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN & APBD untuk membiayai pembangunan. Hal ini terkait dengan pembangunan infrastrukture, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi pembiayaan dan investasi. 11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup. Yaitu intensifkan pemberantasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang. 12. Reformasi Kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas dan kapabilitas. 13. Reformasi pendidikan. Memastikanya ada keterkaitan antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja. 14. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas dibutuhkan yang siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana. 15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan. Sinergi ini meliputi jajaran pemerintahan, kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahteraaan, hukum dan keamanan Padahal dalam berbagai hal SBY–Budiono harus bertanggung jawab pada 9,7 juta rakyat Indonesia yang masih terbelenggu buta huruf. Fakta ini jelas terlihat jika kita melihat kinerja pemerintahan yang berkuasa pada periode sebelumnya. Meskipun UUD 1945 telah mengamanatkan anggaran pendidikan 20% dari total APBN, namun rejim SBY-JK saat itu tidak pernah mau berusaha mewujudkannya. Angka 20% untuk pendidikan baru direalisasikan pada APBN periode 2009. Kebijakan yang lebih bernuansa politis mengingat tahun tersebut adalah momentum menjelang Pemilu 2009 dimana SBY menyatakan siap untuk kembali tampil memimpin Indonesia, sedangkan disisi lain angka 20% ini pada kenyataannya juga tidak pernah terealisasi sebagaimana mestinya. Di sector kesehatan, pemerintah pun juga terkesan tidak peduli dengan nasib kesehatan rakyatnya. Dari APBN 2009 yang angkanya mencapai lebih dari 1,000 trilliun, sektor kesehatan hanya mendapatkan jatah sekitar 2,8 persen. Angka ini jauh dari standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia yang seharusnya mencapai angka 15 persen. Masyarakat kalangan bawah tentu yang paling merasakan dampak riil dari kebijakan ini. Pelaya-

nan kesehatan dapat dipastikan tidak akan sanggup dijalankan secara maksimal mengingat anggaran yang begitu terbatas. Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu kemudian menjadi terganggu. Meskipun pemerintah coba menerbitkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, namun dalam kenyataan dilapangan sering kita mendengar dan melihat secara langsung masyarakat kurang mampu yang ditolak oleh pihak rumah sakit karena dianggap tidak mampu membayar jaminan ataupun biaya perawatan yang telah ditetapkan rumah sakit. Sementara permasalahan buruh di Indonesia juga tidak pernah selesai sebagai akibat kebijakan politik upah murah dan sistem kerja kontrak yang di jalankan oleh rejim SBY– Boediono. Jumlah angka PHK yang dirilis oleh KADIN mencapai angka lebih dari 500.000 orang, jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan angka yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya 24.700 orang pekerja. Bahkan KADIN memperkirakan angka ini akan bergerak hingga 1,6 juta pekerja sampai akhir tahun 2009. Seharusnya ini menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia, mengingat akan

semakin memperbesar jumlah pengangguran di Indonesia. Jika pada tahun 2008 saja jumlah angka pengangguran mencapai 9,39 juta jiwa atau 8,39% dari total angkatan kerja, maka bisa diperkirakan angka ini akan melonjak akibat PHK massal yang terjadi ditahun ini. Krisis yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan rakyat khususnya kaum buruh tidak mendapatkan kepastian kerja, upah dan jaminan hidup layak yang menjadi hak dasarnya. Rapuhnya industri di Indonesia menyebabkan kebangkrutan, PHK massal, pemotongan upah serta penambahan jam kerja yang panjang bagi buruh. Terhitung sejak Maret 2008 sampai Maret 2009, sebanyak 240,000 orang buruh harus terkena PHK. Parahnya, PHK ini terjadi disektor-sektor usaha yang penting dan padat karya, seperti; tekstil dan garmen 100.000 orang, sepatu 14.000 orang, mobil dan komponen 40.000 orang, konstruksi 30.000 orang, kelapa sawit 50.000 orang dan (pulp and paper ) sebanyak 3.500 orang. Angka pertumbuhan ekonomi yang bergerak diangka 4,3 persen pada tahun 2009 tentu tidak akan pernah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Sebaliknya, laju inflasi yang selalu diatas angka 6 persen akan memberikan G

E L O

R

A

3


FOKUS implikasi nyata terhadap perampasan upah buruh dan kaum pekerja lainnya. Penetapan kenaikan upah buruh oleh pemerintah yang dilakukan setiap tahunnya juga tanpa pernah mau memperhatikan laju inflasi ini.

nian, pertambangan, perdagangan dan investasi, pendidikan serta pertahanan keamanan sebagai tawarannya. Upaya sistematis ini dilakukan ketika SBY menghadiri pertemuan APEC pada bulan November 2009 di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, secara terpisah SBY melakukan pembicaraan khusus dengan Barrack Obama, presiden Amerika Serikat, pimpinan imperialisme dunia saat ini. Kenyataan ini semakin memperterang kepada kita semua, kepada siapa sebenarnya keber-

Perlawanan Rakyat Terhadap Rejim Boneka SBY – Boediono Kian Hebat. Jika melihat kenyataan yang dijalankan oleh rejim SBY–Boediono, sangat jelas jika pemerintahannya memiliki peranan yang besar dalam penindasan dan kemiskinan yang di alami oleh rakyat Indonesia. Berbagai peraturan dan regulasi yang diamanatkan untuk mensejahterakan rakyat secara kongkrit telah diabaikan oleh SBY– Boediono, aturan dan regulasi yang ada hanya digunakan untuk kepentingan klas dan golongan mereka, seperti halnya hukum yang dianalogikan seperti pisau dapur “ Tajam di bawah akan tetapi tumpul diatas” atau hanya berlaku bagi rakyat Dok FPR : Aksi FPR saat pelantikan SBY-Busiono saja, lihat saja kasus ibu Minah di Banyumas yang di bui karena mengam- pihakan rejim SBY-Boediono yang saat ini berkuasa memimpin negeri ini. bil 3 buah Kakao seharga Rp 2000, atau buruh petani di Batang yang di tuntut Mereka hanyalah “boneka” yang bekarena mengambil buah kapas sisa hasil gitu patuh terhadap tuan imperialis, bersedia memberikan apapun yang Tabel 2 : hasil pertemuan SBY-Boediono diminta oleh sang majikan, bahkan dengan menjual sum8 Kemitraan Komperehensif Indonesia - AS 1 Peningkatan Kerjasama Perdangangan dan Investasi ber daya alam maupun rakyatnya sekalipun. 2 Peningkatan Kerjasama Teknologi dan Sains

Akan tetapi dibalik itu semua, akibat penindasan, penghisapan dan segala dage5 Kerjasama Penanganan Penyakit Menular lan politik menjijikan yang di 6 Kerjasama Anti–Terorisme di Indonesia perlihatkan oleh kapitalisme birokrat dan pemerintahan 7 Peningkatan Kerjasama Bidang Pertahanan SBY–Boediono telah menye8 Peningkatan kerjasama Bidang Pendidikan babkan perlawanan dari panen seharga Rp 10.000 . rakyat yang kian hebat sepanjang tahun Sedangkan tanpa merasa malu 2009 ini. Berbagai konflik yang melidan bersalah, SBY-Boediono mengun- batkan antara petani dengan aparat dang kepada seluruh negeri imperialis menunjukan bahwa rakyat tidak akan untuk mau menanamkan investasi di pernah mau selamanya berada di Indonesia. Seluruh sector yang sedang bawah penindasan, Seperti yang terjadi berkembang, mulai infrastruktur, perta- di Takalar Sulawesi Selatan dan Ogan 3 Kerjasama Bidang Ketahanan Pangan 4 Peningkatan Kerjasama Bidang Energy

G

E L O

R

A

4

Ilir Palembang. Pada hakekatnya rakyat akan melawan dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara sesuai dengan tingkat perkembangan dan pemahaman rakyat, baik dengan secara halus maupun tingkat perlawanan yang lebih tinggi. Jutaan facebookers yang melawan negara dalam kasus suap PT Masaro, dalam kronik KPK–Kepolisan–Kejaksaan, Koin peduli Prita, dukungan terhadap pengusutan Century dan pennon aktifan Budiono dan Sri Mulyani menunjukan bagaimana sejatinya rakyat akan mengetahui segala sumber kebobrokan dan kemiskinan. Walaupun masih dalam tahapan aksiaksi dan perlawanan spontan yang di perlihatkan oleh rakyat, akan tetapi kepercayaan atas kebaikan palsu rejim SBY–Boediono sa-ngat terlihat. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran rakyat akan terus meningkat akibat penindasan yang dialaminya, sejarah perlawanan rakyat telah begitu panjang, sepanjang penderitaannya. Prakarsa yang tepat dalam menanggapi bangkitnya perlawanan rakyat tentu akan semakin mendorong rakyat ke jalur yang benar untuk tidak pernah menyerah, dan menyerahkan nasib dan sejarahnya ke jalan yang tidak tepat. Dengan memandang sejarah penindasan dari akar feodalisme dan Imperialisme yang saat ini dijalankan oleh dinasti rejim boneka yang sekarang di pegang SBY–Boediono. Apalagi kita tahu bahwa tahun 2009 ini hanyalah awalan dari kekuasaan SBY–Boediono, dan masih panjang penderitaan rakyat di tahun–tahun berikutnya. Sehingga jika tahun 2010 dan tahun–tahun berikutnya diperlukan usaha keras dan pantang menyerah untuk tetap mengobarkan perlawanan rakyat dan memperlihatkan sejat inya SBY– Boediono yang anti rakyat. Menutup catatan tahun 2009 dengan semangat perlawanan terhadap rejim boneka, maka kita akan meyakini bahwa tahun 2010 dan seterusnya adalah tahun yang kian berat bagi rejim boneka SBY–Boediono karena perlawanan yang kian hebat dari rakyat. ###


FOKUS PERINGATAN SATU TAHUN TONGGAK KEHANCURAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (sebuah refleksi akhir tahun 2009 atas 1 (satu) tahun pengesahan UU BHP) Rendahnya anggaran pendidikan dari negara berujung pada mahalnya biaya pendidikan atau berbanding lurus dengan rendahnya akses rakyat untuk menikmati pendidikan. Booming pembangunan infrastruktur pendidikan hanya untuk menjaring peserta didik sebanyakbanyaknya dan tidak menjamin peningkatan kualitas pendidikan

Satu tahun lebih setelah pengesahan UU BHP yang disahkan tanggal 17 Desember 2008 lalu memberikan dampak yang luar biasa kepada pendidikan di Indonesia. Rejim yang mengesahkan UU BHP ini, dan menyebabkan penolakan yang luar biasa dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan akademisi, kembali terpilih pada pemilu langsung presiden tahun 2009. Padahal secara nyata kebijakan yang diambil tersebut tidak membawa perubahan apapun bagi pendidikan di Indonesia kecuali kenaikan pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh rakyat. Tentu UU BHP telah melahirkan jurang yang begitu dalam bagi rakyat dalam mendapatkan akses atas pendidikan secara adil.

imperialis AS, Obama, dengan SBY yang menghasilkan 8 poin kesepakatan kerjasama yang sebenarnya tidak membawa keuntungan sama sekali bagi rakyat Indonesia. Pertemuan tersebut hanya menimbulkan ketergantungan yang semakin akut bagi Indonesia diseluruh aspek kehidupan rakyat Indone-

Salah satunya adalah pertemuan bilateral antara pimpinan negara

Kebijakan Pendidikan Indonesia Adalah Liberalisasi dan Privatisasi Bagi Dunia Pendidikan Indonesia Setelah RUU BHP disahkan dan menjadi UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dilakukan penyesuaian yang luar biasa di lembagalembaga pendidikan kita, terutama perguruan tinggi. UU BHP yang menjadi mandat UU Sisdiknas, menjadi sebuah penanda yang semakin jelas upaya negara untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan dan tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa. Secara hakekat isi UU BHP ini sejalan dengan liberalisasi dan privatisasi pendidikan yang diinginkan oleh WTO.

Krisis Umum Imperialisme dan Dampaknya Bagi Indonesia Krisis umum imperialisme yang pada akhir tahun 2008 memukul langsung di jantung negara imperialisme yaitu AS, hingga akhir 2009 ini, dampaknya masih terasa bahkan dirasakan semakin mendalam. Berbagai pertemuan multilateral bahkan bilateral yang dilakukan diberbagai negara di dunia dalam upaya meredam dan mengakhiri krisis yang begitu buruk. Pertemuanpertemuan yang dilakukan, terutama yang dimotori oleh AS, merupakan sebuah bentuk puncak dari kompromi yang dilakukan pimpinan imperialisme dunia untuk berupaya menyelesaikan krisis ditubuhnya. Pertemuanpertemuan semacam G-20, ASEAN, WTO di Jenewa hingga Konferensi PBB untuk perubahan iklim di Kopenhagen hanya menjadi ajang tawar menawar antara negara tuan dengan para kompradornya (Rejim Boneka) yang ada di negara-negara jajahan dan setengah jajahan termasuk Indonesia. Tawar menawar yang dilakukan pun tidak lebih dari upaya memperluas dominasi negara-negara imperialis untuk memperoleh keleluasaan mengeruk kekayaan dan melakukan penghisapan terhadap rakyat di seluruh dunia.

wan kesewenangan negara sehingga aksiaksi di berbagai daerah terus naik dan menjadi pemandangan umum. Semakin lama, kesadaran rakyat akan semakin meningkat karena semakin beratnya penindasan yang harus alami.

Dok FPR

sia, termasuk di dalamnya bidang pendidikan, teknologi dan sains. Setelah terpilihnya SBY sebagai presiden untuk yang kedua kali, dalam 15 program 100 harinya, tidak disebutkan sama sekali program untuk menaikkan upah buruh, program untuk mendistribusikan tanah kepada buruh tani dan tani miskin serta program pembangunan industri nasional bukan lagi industri manufaktur dan export oriented. Sehingga nyata kepada kita, seperti apa sebenarnya arah kebijakan SBY ke depan. Apalagi di tengah krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pimpinan SBY-Boediono akibat kasus-kasus seperti korupsi, bailout bank Century, kriminalisasi KPK hingga kasus hukum yang menimpa rakyat seperti Prita melawan gugatan RS Omni, Pengambilan Kakao oleh Ibu Minah di Banyumas seharga Rp 2000 yang berbuntut hukum, dan Pengambilan kapas di Batang. Kasus-kasus tersebut telah menyeret rakyat untuk ikut ambil bagian dan bersimpati mela-

Sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dengan diratifikasinya semua perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No. 7 tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tataperdagangan barang, jasa dan Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Yang paling diuntungkan dengan adanya kebijakan ini tentunya adalah negara-negara imperialis dunia seperti AS, Inggris dan Australia melalui ekspor jasa pendidikan dan pelatihan. Partisipasi rakyat yang rendah untuk mengakses pendidikan tinggi, rendahnya subsidi pemerintah ke sektor pendidikan dan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi alasan untuk melibatkan asing (baca : liberalisasi) dalam sektor pendidikan. Dalam UU BHP juga mengatur batasan peran pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi. Dengan terbatasnya anggaran untuk pendidikan yang diberikan pemerintah kepada lembaga pendidikan dan terbukanya kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk mengutip uang dari orang tua peserta G

E L O

R

A

5


FOKUS didik. Maka lembaga pendidikan (terutama perguruan tinggi) kemudian berlomba-lomba untuk menjaring peserta didik sebanyak-banyaknya. Berbagai jenis jalur masuk serta kutipan uang masuk yang berbeda-beda, bahkan jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sungguh pungutan yang fantastis bagi anak buruh dan kaum tani jika hendak berkuliah di Perguruan Tinggi. Beberapa universitas juga menerapkan kelas internasional dengan uang pangkal dan uang per semester yang berkali lipat dengan kelas reguler. Misalnya di UI kelas internasional di buka di Fakultas Kedokteran (uang pangkal 70 juta dengan biaya per semester 35 juta), Fakultas Teknik (uang pangkal 25 juta dengan biaya persemester 15 juta) dan Fakultas Ekonomi (uang pangkal 26 juta dan per semester 25 juta). Atau di UNS menetapkan biaya pengembangan institusi hingga Rp 100 juta untuk fakultas kedokteran. Dan di Unhas yang mempunyai jalur nonsubsidi (JNS) dengan biaya rata-rata Rp 20 juta per semester. Dengan demikian, rakyat miskin hanya tinggal bermimpi saja untuk bisa merasakan pendidikan hingga ke jenjang tinggi.

Tabel 1. Pembiayaan Mahasiswa di Beberapa Perguruan Tinggi Universitas Indonesia, Depok Jalur Masuk 1 Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi negeri (SNMPTN) 2 Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar biaya masuk Rp 5 juta - Rp 25 juta (PPKB) 3 Jalur untuk Peserta Olimpiade yang Berpres- biaya per semester : Rp 5 juta Rp 7 juta tasi khusus yang tidak mampu, uang 4 Jalur untuk Peserta yang Berprestasi di kuliah bisa Rp 100.000 - Rp 7 Bidang Olahraga dan Seni juta per semester 5 Jalur Kerja Sama Daerah dan Industri 6 Ujian Masuk Bersama (UMB) Institur Pertanian Bogor (IPB) Jalur Masuk 1 Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi biaya masuk : Rp 3 juta - Rp Negeri (SNMPTN) 28,5 juta 2 Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) biaya per semester : Rp 200.000 - Rp 700.000 3 Beasiswa Utusan Daerah (BUD)

Universitas Airlangga, Surabaya Jalur Masuk 1 Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2 Penerimaan Mahasiswa Baru (jalur umum) 3 Jalur prestasi Institut Teknologi Surabaya Jalur Masuk Pasal tentang diperbo1 Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi lehkannya perguruan tinggi untuk melaNegeri (SNMPTN) kukan investasi fortofolio (pada pasal 42) dan investasi berbentuk badan usaha berbadan hukum (pasal 43) telah men- 2 PMDK reguler (kemitraan, mandiri, prestasi, berbeasiswa) yebabkan pengelolaan lembaga pendidikan tidak berbeda dengan perusahaan dan akan banyak kampus di Indonesia yang layak disebut mal. Prinsip dalam UU BHP tentang meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara keberlan- Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta jutan dilanggar sendiri dalam pasal 56 Jalur Masuk dan 57 (tentang penggabungan dan pembubaran). Karena sebuah lembaga 1 Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pendidikan dianggap sebagai perusa2 Ujian tulis haan yang bisa dinyatakan bangkrut. Sementara anggaran untuk 3 Penelusuran Bibit Unggul (PBU) pendidikan yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang memuat minimal 20% APBN dan APBD, hanya tinggal menjadi retorika oleh SBY. Pada tahun anggaran 2009, SBY menyebutkan bahwa 20% APBN untuk anggaran pendidikan telah dipenuhi namun memasukkan anggaran gaji untuk guru dan dosen di dalamnya. Untuk 2010 ini, anggaran untuk sektor pendidikan yang diberikan masih dengan pola yang sama. Bahkan jika dihitung, anggaran untuk pendidikan murni hanya mencapai 10% dari APBN. G

E L O

R

A

6

Delapan program 100 hari mendiknas M. Nuh pun hanya seperti mengemas program usang yang telah gagal dengan kemasan yang baru. Delapan program andalannya adalah : 1. Penyediaan Internet secara massal di sekolah; 2. Penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah; 3. Besiswa PTN untuk siswa SMA/ SMK/MA berprestasi dan kurang

biaya masuk : Rp 7,5 juta - Rp 106 juta biaya per semester : Rp 600.000 - Rp 900.000

biaya masuk : Rp 3,5 juta biaya persemester : Rp 600.000 Rp 700.000 biaya masuk : Rp 30 juta - Rp 45 juta biaya persemester : Rp 1,25 juta untuk jalur PMDK, beasiswa dan prestasi tidak membayar apapun

biaya masuk : Rp 5 juta - tak terbatas biaya persemester : SPP Rp 500.000 biaya operasional pendidikan : Rp 60.000 - Rp 75.000 per SKS khusus untuk jalur PBS dan PBUPD

mampu; 4. Penyusunan Kebijakan Khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil; 5. Penyusunan dan Penyempurnaan Renstra 2010-2014; 6. Pengembangan budaya dan karakter bangsa; 7. Pengembangan Metodologi Pembelajaran; 8. Pengembangan Entrepreneurship.


FOKUS Tabel 2. Perkembangan Anggaran Pendidikan di Indonesia APBN Alokasi Rasio 2005

33,40 triliun

8,1 %

2006

44,11 triliun

10,1 %

2007

53,07 trilliun

10,5%

2008

158,52 trilliun

18,5%

2009

207,41 trilliun

20,0%

2010

209,54 trilliun

20,0%

rendahnya akses rakyat untuk dapat menikmati pendidikan, terutama sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Pemenuhan akses pendidikan dasar saja, Indonesia mengalami masalah. Ada sekitar 2,2 juta anak usia SD yang tidak dapat mengenyam pendidikan dasar. Dana bantuan operasional sekolah di SD-SMP jauh dari ideal dan hanya terserap untuk gaji guru dan tenaga sekolah honorer bahkan menjadi hujatan dari orang tua murid sebagai kampanye bohong sekolah gratis SBY. Dengan kondisi BOS yang tidak terserap sesuai ketentuan, gedung sekolah yang menjadi tempat belajar sebagian besar rusak, terutama di daerah-daerah terpencil. Dari total ruang kelas di SD hampir 50% dari

Penyediaan internet di sekolahsekolah yang dulu pernah dicanangkan hanya meninggalkan utang tagihan yang belum bisa dilunasi sampai dengan sekarang. Penguatan dan kemampan kepala dan pengawas sekolah, yang melibatkan 30.000 orang dari dua unsure tersebut tidak lebih dari upaya penguatan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Beasiswa 105 PTN yang diberikan untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu hanya melibatkan 20.000 siswa dengan nominal Rp 5.000.000 per tahun. Bandingkan dengan jutaan siswa lainnya yang juga tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan mahalnya biaya pendidikan di perguruan Dok FMN : Gambaran out put suram pendidikan Indonesia tinggi sekarang ini. Apalagi kebijakan 891.594 ruang kelas masuk kategori pengembangan enterpreneurship yang rusak ringan dan berat. Situasi ini juga hanya menguatkan posisi negara untuk tidak didukung dengan sarana dan lepas tanggung jawab kepada rakyatnya prasarana yang memadai. Pada 2008, atas lapangan pekerjaan. menurut Depdiknas, baru 32% SD Dengan demikian, program 100 hari tersebut tidak menjawab persoalan pokok yang ada di dunia pendidikan Indonesia, minimal program sekolah gratis tanpa pungutan apapun dan kuliah murah bagi seluruh rakyat. Wajah Pendidikan Indonesia : Mahal, Kualitas Buruk, Tanpa Jaminan Lapangan Pekerjaan dan Dibatasinya Hak untuk Berorganisasi dan Berpendapat Mahalnya pendidikan, tanpa diimbangi dengan tingkat pendapatan dan peran serta negara, menjadi sebab

yang memiliki perpustakaan. sedangkan di SMP baru 63,3%. Kualitas guru yang tidak layak mengajar, dilihat dari segi kualifikasi pendidikan maupun profesionalisme, sebagian besar terjadi pada guru di tingkat TK-SD. Tahun lalu tercatat sekitar 88% guru TK tak layak dan di tingkat SD sekitar 77,85%. Dari 2,7 juta guru yang ada di Indonesia, baru 350.000 yang mendapatkan tunjangan dan sertifikasi. Budaya riset dan menulis penelitian bagi guru yang sudah disertifikasi selesai begitu saja setelah sertifikasi didapatkan dan tidak men-

jadi bagian dari kegiatan hariannya untuk memajukan ilmu pengetahuan. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, total dosen yang ada di Indonesia adalah 240.000 orang. 120.000 orang merupakan dosen tetap di Indonesia, 50,65 persen atau sekitar 60.000 di antaranya belum berpendidikan S2. Akibat krisis yang terjadi di Indonesia mulai dari akhir tahun 2008 kemarin juga menyebabkan terputusnya akses rakyat atas pendidikan. Jumlah angka drop out (DO) di sekolah dan perguruan tinggi mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup tinggi adalah angka drop out di perguruan tinggi. Pada tahun akademik 2007/2008 saja sudah mendekati angka 20% dari total mahasiswa yang ada. Kebijakan ujian nasional, yang menuai kontroversi dan kemudian diajukan ke mahkamah agung oleh beberapa guru, ternyata tidak mengubah pendirian pemerintah untuk mengevaluasi dan menggantinya dengan sistem yang lebih adil dan mendidik. UN yang pada perkembangan telah menyebabkan kasus kecurangan sekolah hingga bunuh diri siswa yang tidak lulus, justru menjadi program 100 hari Mendiknas dan tetap akan dijalankan di tahun 2010 ini. Dengan rendahnya anggaran pendidikan dari negara berujung pada mahalnya biaya pendidikan. Hal ini berbanding lurus dengan rendahnya akses rakyat untuk menikmati pendidikan dan tingginya angka putus sekolah. Booming pembangunan gedung dan fasilitas lain di beberapa sekolah dan perguruan tinggi untuk menjaring peserta didik sebanyakbanyaknya ternyata tidak menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Dan tetap saja tingkat pendidikan Indonesia masih jauh dengan negara-negara lain, bahkan negara di Asia Tenggara sekalipun (seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura). Time Higher Education Supplement (THES) adalah lembaga swasta dari Inggris yang memeringkat perguruan tinggi tingkat dunia dengan kriteria jumlah publikasi penelitian atau karya ilmiah yang dihasilkan dosen G

E L O

R

A

7


FOKUS maupun mahasiswa dan rasio dosen dan mahasiswa. Menurut THES, tahun 2008, Undip, Unair, maupun IPB gagal masuk 500 besar. Sementara UI hanya mampu menembus peringkat 287, ITB dan UGM pun hanya menempati peringkat ke-315 dan ke-316. Sedangkan penilaian versi Webometrics yang menilai berdasar tampilan website dan seberapa banyak orang mengakses web PT yang dinilai, pada 2005, belum satu pun PTN maupun PTS di Indonesia berhasil menembus 1.000 besar. UI baru masuk ke-3.024 pada 2006, 1.966 (2007), 1.998 (2008), dan melejit pada 2009 dengan masuk 1.000 besar bersama dengan ITB dan UGM yaitu dengan peringkat ke-906. Sedang menurut Shanghai Jiaotong University (SJU), Tiongkok, yang salah satu syaratnya mematok ketentuan universitas yang dosennya, atau paling tidak lulusannya, pernah memenangkan nobel, maka belum satu pun PT di Indonesia yang berhasil menembus versi SJU. Dengan peringkat pendidikan kita di dunia yang rendah, angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi paling tinggi prosentasenya. Sebanyak 52,65 persen tenaga kerja yang ada di Indonesia berpendidikan SD ke bawah, karena dunia kerja banyak yang hanya membutuhkan skill kerja yang rendah. Pengangguran terdidik di Indonesia

Dokumentasi FMN : Aksi FMN Cab Dempasar G

E L O

R

A

8

berjumlah 961.000 hingga Agustus 2008 yang terbagi atas 598.000 penganggur sarjana dan 362.000 penganggur diploma. Februari 2008 lalu bahkan mencapai 1.146 juta. Perguruan Tinggi pada perkembangannya hanya memproduksi pengangguran terdidik yang tidak terserap dalam dunia kerja disebabkan karena beberapa fakultas mengalami kejenuhan. Artinya kelulusan yang ada setiap tahun tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Program Studi Kesehatan tingkat kejenuhannya 10 persen; Program Studi Teknik sebanyak 20 persen; Program Studi MIPA 5 persen, Program Studi Pertanian 15 persen, dan yang paling tinggi tingkat kejenuhannya adalah Program Studi ilmu sosial sebanyak 50 persen. Keadaan ini kemudian disikapi oleh pemerintah dengan membuka jurusan-jurusan baru yang lebih dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Tidak heran jika semacam politeknikpoliteknik kemudian merebak di banyak kota, terutama kota-kota kecil, dengan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hingga tahun 2008, tercatat ada 761 program studi baru di 167 perguruan tinggi. Jauh lebih tinggi dari jumlah program studi yang ditutup pada tahun yang sama, yakni 113 program studi di 64 perguruan tinggi. Sedangkan penutupan sejumlah jurusan dan fakultas juga didorong karena kekurangan mahasiswa di mana 30 persen dari 191 program studi diploma III, serta 10 persen dari 288 program studi Strata satu hanya memiliki mahasiswa kurang dari 30 orang. Di sisi lain, 65 persen dari 2.913 PTS di Indonesia terancam dicabut izinnya atau dilikuidasi karena harus menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di dalam UU BHP, baik dari tata kelola maupun dari sistem keuangan dan jumlah mahasiswanya. Seperti yang sudah terjadi di beberapa akademi di Yogyakarta yang terpaksa tutup karena kekurangan mahasiswa. Di tengah carut marutnya dunia pendidikan Indonesia, mahasiswa yang menjadi pendukung utama gerakan perkotaan dikebiri haknya untuk berorganisasi sesuai dengan kehendak dan aspirasinya. Dengan dikeluarkannya SK Dirjend Dikti No. 26 tahun 2002 tentang Pelarangan Or-

ganisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus, maka organisasi-organisasi mahasiswa kembali masuk dalam dikotomi ekstra dan intra. Padahal SK ini sama sekali tidak mempunyai landasan hukumnya yang jelas. Dampaknya, banyak organisasi mahasiswa seperti FMN yang tidak leluasa bergerak di dalam kampus. Bahkan tidak jarang yang mendapatkan kekerasan dan pembubaran paksa ketika beraktifitas di kampus. Seperti yang terjadi di Universitas Sumatera Utara (USU), ketika terjadi pembubaran paksa pada aksi Dies Natalies USU. Juga pemukulan yang dilakukan satpam terhadap massa aksi FMN di kampus Universitas Tadulako (Untad) ketika melakukan aksi. Bahkan tak jarang dilakukan kesepakatan bilateral antara pihak rektor dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan stabilitas mahasiswa di dalam kampus, seperti yang dilakukan oleh UI dan Universitas Pancasila. Pemuda Mahasiswa Patut Menuntut Hak Kemajuan Kebudayaan Kepada Negara. Apa yang menjadi soal dalam dunia pendidikan Indonesia adalah sebuah sistem yang terbentuk dari ciri negara setangah jajahan dan setengah feodal (SJSF). Rejim yang berkuasa adalah rejim yang menjadi cerminan kediktatoran bersama antara tuan tanah, kapitalis birokrat dan borjuasi komprador yang menghamba kepada kepentingan imperialis. Kenyataan tersebut kemudian termanifestasikan kepada rejim SBYBoediono yang sekarang berkuasa. Sehingga arah pendidikan Indonesia kemudian tidak akan beranjak jauh dari politik etis era pemerintahan kolonial Belanda di mana biaya pendidikan yang sangat mahal waktu itu, ternyata peserta didiknya hanya dijadikan calon tenaga rendahan di pemerintahan atau di pabrikpabrik milik Belanda. Pemerintah SBYBoediono kemudian tidak memandang rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta ini sebagai tenaga produktif yang perlu dimajukan sehingga mampu mendorong kemajuan taraf penghidupan rakyat. Tetapi jutaan tenaga produktif tersebut kemudian hanya dijadikan sebagai komoditas. Sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak (termasuk pendidikan) justru diliberalisasikan kepada pihak swasta (termasuk asing) dengan anggapan menyelesaikan persoalan anggaran dan kuali-


FOKUS tas pendidikan. Liberalisasi hanya akan menimbulkan komersialisasi dan privatisasi yang artinya menjauhkan jangkauan rakyat terhadap pendidikan sebagai hak dasarnya. Kebijakan ini kemudian tercermin dalam UU BHP yang hanya melahirkan diskriminasi atas hak pendidikan bagi mayoritas rakyat Indonesia. Apa Peran Pemuda Mahasiswa ? Persoalan pendidikan tersebut, hanya merupakan satu dari sekian banyak persoalan yang harus dihadapi oleh rakyat Indonesia. Namun kesemuanya saling berhubungan satu sama lain yang bermuara kepada busuknya sistem imperialisme yang sekarang mendominasi dunia dan rejim boneka yang ada di Indonesia yaitu SBY-Boediono. Rejim inilah yang memberikan ruang dan menjajakan seluruh kekayaan, pasar dan tenaga produktifnya kepada imperialisme untuk dihisap dan dihancurkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka bukan untuk menyelesaikan akar persoalan tetapi justru makin memperdalam penindasan yang terjadi. Maka rejim inilah yang menjadi persoalan pokok yang harus dihadapi oleh seluruh rakyat, termasuk sektor pemuda dan mahasiswa.

Maka sudah menjadi kewajibannya bagi pemuda mahasiswa serta organisasi–organisasi mahasiswa termasuk FMN harus ikut ambil bagian dalam perjuangan-perjuangan sektor pendidikan. Tuntutan untuk mencabut UU BHP harus menjadi rangkaian dari propaganda dan pendidikan kita terhadap massa dalam mimbar-mimbar akademik di dalam kampus. Karena UU inilah yang mengatur tata laksana dan tata kelola lembaga pendidikan Indonesia layaknya sebuah perusahaan. Realisasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN dan APBD tanpa terkecuali selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kampanyekampanye lokal maupun nasional untuk menuntut hak-hak sosial ekonomi rakyat. Kemudian bersama dengan sektor pemuda, sebagai tenaga produktif dengan jumlah terbanyak, untuk menuntut ketersediaan dan jaminan lapangan pekerjaan. Kampanyekampanye tersebut kemudian disusun secara tersistematis, simpatik dan mampu menjangkau massa secara luas. Strategi yang diterapkan adalah setahap demi setahap dengan mengukur kemampuan dan target yang ingin dica-

pai dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam kampus. Pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat juga menjadi bagian dari kampanye kita menentang privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Bakti sosial atau program pendidikan anak bagi buruh dan tani akan sedikit mengurangi beban rakyat untuk mengakses pendidikan sekaligus upaya bagi kita untuk mendalami bagaimana penghidupan dua sektor yang paling ditindas dengan sistem SJSF ini. Sehingga kita semua memahami bahwa pendidikan adalah hak rakyat tanpa terkecuali, dan perjuangan atas hak pendidikan berarti kita juga harus membuka kenyataan tentang sektor dan golongan lain di negeri ini yang hak budaya nya di rampas oleh rejim. Setahun UU BHP, berarti jalan panjang perampasan pendidikan oleh rejim akan semakin dalam, tidak ada yang akan mampu merubahnya selain ketika perjuangan yang tidak kenal henti dari rakyat. Kebodohan bagi rakyat, berarti senjata bagi rejim untuk terus menindas, menipu dan menghisap. Maka saat prakarsa dan kesadaran rakyat naik, kesadaran pemuda mahasiswa atas perannya naik, maka senjata rejim untuk menipu, menghisap telah tumpul dan tidak ada artinya.###

G

E L O

R

A

9


AGENDA Pidato Sekretaris Jendral Front Mahasiswa Nasional dalam Menyambut Tahun Baru 2010

Tahun Baru 2010, Semangat Baru untuk Mempertinggi semangat Belajar dan Bekerja ! Perhebat Perjuangan Massa dan Jalankan Kerja Massa dengan Penuh Disiplin, Militan dan Prakarsa! Tahun 2009 telah menyimpan kepahitan yang mendalam bagi rakyat , tahun dimana penderitaan semakin panjang dan kroni. sementara catatan gejolak perlawanan semakin mengharu biru, membombardir memenuhi kalender setiap harinya. Kebangkitan rakyat telah menghasilkan gerakan massa tanpa henti untuk memukul kebengisan rejim, prakarsa tersebut harus diperkuat, dikembangkan dan diluaskan tahun depan, karenanya kerja yang lebih keras adalah syarat mutlak!

Salam Demokrasi dan Selamat Tahun baru 2010! Imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat adalah parasit sejati, penyebab utama kehancuran peradaban umat manusia. Mereka arsitek picik yang menjadi biang dari proyek besar perampokan bahan mentah, pasar dan tenaga rakyat seantero planet ini lewat pipa-pipa penghisap yang mengalirkan ketubuhnya, dengan berlebelkan kapitalisme monopoli. Namun reaktor raksasa tersebut terancam berkarat dan macet karena Over-produksi yang terus berkembang, Barang dagangan dan uang berlebih dari hasil membandit seluruh rakyat dunia terus menumpuk dan terancam membusuk. Belum lagi Persaingan barbar antar imperialis dalam produksi barang dengan teknologi tinggi untuk menciptakan barang yang lebih murah dan masal, berhadap-hadapan dengan pasar yang terus menyempit dan terbatas karena merosotnya daya beli rakyat secara umum. Barack H Obama sang Kaisar imperialis telah melouncing semboyan barunya “Fight back againt the new isolationism�, sebagai jalan untuk melapangkan berbagai perjanjian jahatnya. Sementara pemerintah SBY Jilid II kembali merancang skema Jangka panjang nasib rakyat di negeri ini, dengan tradisi lanjutan membangun benteng keamanan bagi kapitalis monopoli. Dalam pertemuan APEC di Singapura, 15 November 2009, presiden SBY dengan presiden Obama membangun kerjasama bilateral yang komprehensif, selain mengundang Obama untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2010. Delapan butir kesepakatan busuk lahir dari pertemuan mulai dari perdagangan, Investasi sampai pendidikan, yang pada intinya usaha pemerintah SBY untuk mempersilahkan sang tuan, Imperialis pimpinan AS untuk menjarah kekayaan rakyat yang lebih besar, sering dan aman. Padahal sepanjang sejarah kerjasama tersebut hanya akan menghasilkan kemerosotan perdagangG

E L O

R

A

1 0

an dan ambruknya likuiditas perbankan. Buktinya angka export anjlok sampai minus lebih dari 13 persen, sementara pertubuhan ekonomi hanya 4,3 persen, yang lebih mengherankan lagi, 16,5 persen APBN di makan oleh pembayaran bunga utang. Di sisi lain untuk menyegarkan likuiditas perbangkan yang ringkih, pemerintah merampok uang rakyat untuk bank century dengan nominal yang sangat Fantastis sebesar 6,7 trilyun. Sejak nama Bailout itu lahir dari sistem usang kapitalis, selama itu pula dari dulu sampai sekarang tidak pernah sama sekali menyelesaikan krisis. Namun pemerintahan SBY lebih

Dok FMN: SEKJEN FMN orasi saat hari HAM

memilih cara tersebut, ketimbang melakukan bailout untuk Lapangan pekerjaan yang dalam data konservatif saja telah mencapai 8,14 persen. Pilihan SBY dengan berbagai Skema dan perangkat ekonominya semakin membuka bangkainya di mata rakyat, deretan kebijakan yang dikeluarkan hanyalah mengorbankan mayoritas manusia di negeri ini demi menyelamatkan Bos besarnya serta mesin operasinya yang tidak lain Borjuasi Besar Komprador, Tuan Tanah Besar dan Kapitalis Birokrat. Paska pelantikannya, SBY-Boediono berusaha menghibur rakyat dengan progran 100 hari. Namun proposal tersebut samasekali tidak menyentuh soal fundamen dan tidak menarik lagi bagi rakyat yang terus berjibaku dengan derita berkepanjangan. Derajat penghidupan rakyat tetap berada dalam kubangan kemelaratan tiada tara, periode saat ini

adalah mimpi buruk bagi klas buruh yang mengalami pukulan bertubi melalui sejumlah PHK yang membentang hebat. Tak tanggung-tanggung, ratusan ribu buruh telah diberhentikan dari industri manufaktur yang berorientasi export. Berita menjijikkan selanjutnya, pemerintahan SBY telah memecahkan rekor terendah dalam menetapkan Upah bagi buruh. Kepiluan yang sama juga menimpa Buruh Migran Indonesia (BMI) yang berhadapan langsung dengan pemerasan lewat biaya penempatan Berlebih (Overcharging), serta matinya jaminan perlindungan dari pemberangkatan sampai kepulangan. Sementara mayoritas rakyat negeri ini yaitu kaum tani, terus terancam dengan meluasnya perampasan tanah untuk perkebunan berskala luas, pertambangan dan infrastruktur. Grafik penyempitan lahan dan meningkatnya angka buruh tani tak terbantahkan lagi, disisi lain tindakan represi, kriminalisasi serta penembakan semakin menguat dalam usaha kaum tani mempertahankan lahanya. Demikian juga yang dialami oleh pegawai rendahan, termasuk para guru. Baru - baru ini lebih dari 6000 tenaga kontrak penyuluh pertanian akan diberhentikan, setelah 2 tahun lamanya mengabdi untuk meningkatkan produksi beras dan tanaman pangan. Selanjutnya lebih dari 2,7 juta guru, hanya berkisar 500 ribu saja yang mendapatkan tunjangan dari pemerintah dan baru 350 ribu yang lolos sertifikasi. Selain itu mayoritas lainnya sebagai guru honorer dan tidak tetap suram masa depanya, hidup dibawah gaji minimum dan tidak jelas kapan akan diangkat menjadi pegawai. Sementara bagi PemudaMahasiswa, sangat tidak happy dengan semakin agresifnya komersialisasi pendidikan. Paska kampus dipaksa menjadi BHMN lewat Peraturan pemerintah (PP) tahun 1999 bagi 5 kampus negeri, biaya pendidikan meningkat pesat. Kebijakan otonomi kampus tersebut kemudian digenapkan dengan UU Sisdiknas tahun 2003 dan yang terakhir UU BHP tahun 2008 yang mendongkrak biaya kuliah sampai


AGENDA ratusan juta, serta membuat perangkap baru bagi kampus negeri untuk menjerat orang tua mahasiswa dengan nama admission fee (Uang Masuk). Akhir tahun 2009 telah menyisakan berjuta duka bagi dunia pendidikan, tidak hanya hanya mahasiswa di kampus negeri yang mendapatkan hantaman serius kenaikan SPP dan Uang masuk namun juga kampus-kampus swasta. UU BHP juga mengacam 60 persen dari 2.913 Perguruan Tinggi Swasta terancam gulung tikar atau dilikuidasi, karena pemerintahan SBY membuka syarat besar bagi pailit kampus dan setahap demi setahap melemparkan beban biaya pendidikan di pundak rakyat. Secara terang Kampus telah menutup pintu rapat-rapat bagi anak-anak buruh dan kaum tani, bangku kuliah dengan berbagai merk seperti SNMPTN, Penerimaan Non Subsidi, penulusuran Bibit unggul, UMB, SIMAK dan banyak lagi brand lainnya telah diperjualbelikan tanpa malu sesuai selera dan citarasa. Dengan bangga para pengurus pendidikan menawarkan Beasiswa ataupun Subsidi silang/ Proporsional, namun jumlahnya sangat kecil dengan syarat yang rumit, dibatasi ekpresinya dan samasekali tidak menolong anak-anak buruh dan kaum tani mengenyam kuliah. Dengan upah rendah yang hanya cukup untuk bertahan hidup mayoritas anak-anak rakyat, hanya diberi pilihan sulit yaitu menjadi pengangguran, kerja serabutan atau putus sekolah. Yang mengerikan lagi sekolah gratis yang menjadi program pemerintah hanyalah bualan kosong semata, hanya biaya SPP dibebaskan namun biaya seragam, buku, kegiatan dan pembangunan naik melampaui total biaya sekolah sebelumnya ketika biaya SPP masih berlaku. Sementara angka putus sekolah terbilang cukup besar dan jumlah putus kuliah semakin melonjak, data konservatif Depdiknas saja menujukkan hampir 20 persen atau usia 19-24 tahun sebesar 20,7 juta tidak sanggup melanjutkan jenjang Kuliah. Disisi lain Mendiknas Muhamad Nuh dengan kepala batu tetap memaksakan diberlakukan Ujian Nasioanal (UN), sikap menteri ini sama dengan menteri sebelumnya yang Ignore dengan aspirasi luas rakyat yang menghendaki dihapuskanya kebijakan yang gagal dan tidak masuk akal tersebut. Arus balik pendidikan indonesia hampir tidak bisa

diperbadingkan pada zaman Kolonial, sebagian lulusan sekolah dan kuliah hanya menjadi penyedia pasar tenaga kerja dengan gaji rendah, sebagian lainnya di timbun menjadi penggangguran untuk mensukseskan Program Labour Market Flexibility.

demokratis nasional adalah pedoman perjuangan dan jalan keluar atas berbagai problem pokok yang dihadapi masyarakat semi Jajahan dan semi Feodal, karenanya organisasi harus melipat gandakan pekerjaan pendidikan secara intensif di tengah-tengah massa.

Sekelumit paparan diatas memberikan gambaran, betapa tahun 2009 memberikan pukulan yang berat bagi rakyat. Gerakan massa memiliki tantangan yang lebih berat dan rumit kedepan, karena kita meyakini bahwa rakyatlah insinyur sejati perubahan dan ditangannyalah berbagai problem akan terpecahkan. Sehingga pekerjaan membangkitkan, menggerakkan dan mengorganisasikan massa seluruh klas dan sector demokratis harus menjadi pekerjaan yang utama dan tiada hentihentinya. Seluruh garis politik dan organisasi yang telah ditetapkan haruslah menjadi material untuk memperbesar, memperkuat dan memperluas organisasi. Keluhan, penderitaan, pikiran dan perasaan massa harus didengarkan, disimpulkan dengan baik serta dipimpin penyelesaiannya sesuai dengan pedoman kerja massa serta diabadikan pada program konsolidasi dan pengorganisasian secara sekaligus.

Sebagai organisasi massa sejati, peranan massa dalam perjuangan adalah mutlak adanya. Jadi organisasi harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya, sesering-seringnya dan sebanyakbanyaknya dalam mengorganisasikan massa secara terbuka dan regular adalah bagian penting dalam garis Konferensi Nasional Kerja Massa. Seluruh level organisasi harus mencengkam erat-erat, menjalankan secara disiplin dan penuh prakarsa hasil yang ditetapkan, Sehingga T ar get unt uk me lipat gandaka n keanggotaan organisasi tahun depan akan sukses kita raih. Keberhasilan target tersebut mensyaratkan kedisiplinan pimp inan da n anggot a dala m menjalankan pekerjaan sesuai program yang ditetapkan, selain itu prakarsa organisasi untuk merespon secara cepat situasi politik serta berbagai kesulitan yang melilit pekerjaan membutuhkan kelincahan, keuletan dan militansi dalam p e me c a ha n ya . P a d a a k h ir n ya , mempersatukan semangat di intern organisasi dalam melawan berbagai kesulitan yang dihadapi membutuhkan kerja keras yang berlipat-lipat. Kita meyakini setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan jalan keluar tersebut telah di letakkan di dalam prinsip-prinsip organisasi. Mempelajari dengan sungguhsungguh prinsip-prinsip dan materimateri oraganisasi serta mempraktekkanya adalah cara belajar yang paling tepat, maka semangat tersebut harus terpatri dengan hebat tahun depan.

Pekerjaan penyelidikan dan analisis klas baik dikampus, kota dan nasional sebagai amunisi penting dalam program politik dan pengorganisaian harus semakin dalam dijalakan, disimpulkan serta dibunyikan dalam rumusan pekerjaan. Propaganda dan pendidikan hasil dari konferensi segera dijalankan serta diperkaya prakteknya untuk memperluas kesadaran dan pemahaman massa, anggota serta memperbanyak instruktur-instruktur yang baik. Konferensi pendidikan yang telah sukses kita jalankan hanyalah tahap awal kita dalam menapak jalan selanjutnya sebagai organisasi massa demokratis nasional, tingkat keberhasilanya tentu akan kita uji dalam pekerjaan harian organisasi. Konferensi tersebut telah meletakkan dasar gagasan maju dalam mengoperasionalkan organisasi terutama aspek pendidikan, pada intinya konferensi nasional menggariskan bahwa pendidikan tidak hanya milik anggota dan pimpinan, namun massa mahasiswa secara luas juga berhak memilikinya. Massa harus mengerti betul bahwa perjuangan

Sekali lagi Selamat Tahun baru 2010, Selamat Belajar dan Bekerja! Jayalah Perjuangan Massa! Jayalah Front Mahasiswa Nasional! Jakarta, 31 Desember 2009 Pimpinan Pusat Front Mahsiswa Nasional (PP-FMN) Nur Shohib Anshary Sekretaris Jendral

G

E L O

R

A

1 1


GEJOLAK MASSA Sederet Perjuangan Massa Di Tahun 2009 Penindasan dan penghisapan di negeri setengah jajahan dan setengah feodal tidak akan pernah ada habisnya, rakyat akan terus diperas darah dan keringatnya hingga tetes terakhir oleh pemerintahan boneka untuk di setorkan keuntunganya bagi tuannya. Di negeri setengah jajahan dan setengah feodal hak–hak rakyat hanyalah pajangan indah bagi kitab undang-undang dan bukubuku pelajaran, karena rakyat tidak memiliki itu semua di kehidupannya. Tahun 2009 telah mencapai akhir, tapi sepanjang tahun ini mencatat bagaimana perjuangan rakyat untuk merebut hak– haknya yang dirampas oleh negara dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terus terjadi. Terlalu banyak yang bisa dicatat, tapi kejengahan rakyat atas sulitnya hidup telah menjadi penyebab utama, rakyat telah semakin tahu bahwa tidak ada manusia yang ditakdirkan menderita, karenanya rakyat memilih untuk melawan. Berikut ini beberapa catatan perjuangan massa yang dicatat oleh Front Mahasiswa Nasional No 1

Tanggal 20 Januari 2009

Momentum Pelantikan Barack Obama

Keterangan Pelantikan Barack Husein Obama sebagai presiden AS, hanya menggantikan perangkat imperialisme baru untuk semakin gencar melakukan penindasan terhadap Indonesia. FMN yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi protes menolak penindasan imperialisme AS di Indonesia. Aksi juga dilakukan di Bandung, Medan, Denpasar, Surabaya, Purwokerto, Mataram, dan beberapa kota yang terdapat anggota FPR.

2

10-14 Maret 2009

Kongres FMN Ke-3

Kongres dilaksanakan di Narmada, Mataram, NTB. Dihadiri oleh tidak kurang 150 utusan dari berbagai cabang FMN di seluruh Indonesia. Dalam Kongres ini FMN mengangkat tema "Maju Terus Menuntut Hak Atas Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan", "Dengan Memperkuat, Memperbesar dan Memperluas Pengaruh Organisasi Serta Berjuang Bersama Rakyat". Dimana pada puncak acara ditutup dengan aksi bersama dengan sasaran kantor Gubernur NTB, tema tuntutan hentikan komersialisasi pendidikan.

3

01 Mei 2009

Hari Buruh Internasional (May Day)

4

02 Mei 2009

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)

FMN mengadakan aksi serentak di berbagai kota. Diantaranya, dii Medan tergabung dalam aliansi Gerakan Perjuangan Rakyat Sumatra Utara (GPRS), di Palembang tergabung dalam Aliansi May Day, di Jambi + Lampung + Jakarta + Wonosobo + Surabaya + Mataram dan Palu tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), di Bandung tergabung dalam Aliansi peringatan 1 Mei, di Purwokerto tergabung dalam Alat Bambu, di Yogyakarta tergabung dalam Front Rakyat Anti Imperislisme (FRAI), di Jombang tergabung dalam APBMJ, di Malang tergabung dalam Aliansi Rakyat Malang (ARM), di Denpasar tergabung dalam Aliansi Buruh Bali Menggugat (ABBM), di Lombok Timur FMN mengadakan aksi sendiri, di Makasar tergabung dalam Komite Aksi untuk May Day (KAUM), dan di Pontianak tergabung dalam Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (PRKB). Tema tuntutan Upah, Tanah dan Kerja menjadi keumuman tuntutan dalam momentum ini serta kampanye bubarkan ADB. Dalam momentum ini FMN mengadakan aksi mengangkat problem pendidikan dan lapangan pekerjaan. Aksi dilakukan di berbagai kota, diantaranya di Medan, Jambi, Palembang tergabung dalam Aliansi MayDay, Lampung tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), Jakarta tergabung dalam Komite Aksi Bersama Rakyat (KOBAR 2 Mei), Bandung tergabung dalam Aliansi 2 Mei, Purwokerto yang tergabung dalam Alat Bambu, Yoogyakarta, Wonosobo, Jombang, Malang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Anti BHP, Lombok Timur tergabung dalam Lingkar Mahasiswa (LIMA), Mataram tergabung dalam FPR, di Palu, Pontianak dan di Makasar FMN mengadakan aksi 2 kali pada tanggal 2 mei bersama HPMM dan pada tanggal 4 Mei 2009 Tergabung dalam Komite Aksi Cabut UU BHP (KACAU-BHP). Keseluruhan cabang mengangkat kampanye penolakan komersialisasi pendidikan dan cabut BHP.

G

E L O

R

A

1 2


GEJOLAK MASSA 5

1 - 5 Mei 2009

Bubarkan ADB

FMN mengadakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di kota Denpasar, Bali. Rangkaian kegiatannya pada tanggal 1- 3 mei 2009 diadakan pengadilan rakyat (people tribunal) di kampus UNUD, dimana pada tanggal 3 mei dilaksanakan aksi deklarasi pembubaran ADB. Pada tanggal 4 mei mengadakan seminar tentang krisis imperialisme dan pada tanggal 5 Mei menggelar aksi penutupan. Aksi pembubaran ADB juga dilakukan di kota Medan pada tanggal 3 Mei dan di Bandung pada tanggal 5 Mei 2009.

6

15 Mei 2009

Solidaritas pembebasan Aktivis Walhi

FMN Denpasar bersama berbagai organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Pembebasan Rakyat mengadakan aksi Menuntut pembebasan 2 anggota Walhi yang ditangkap ketika mengadakan aksi pada Pertemuan internasional negara-negara di Manado. Aksi serupa juga dilakukan oleh FMN Makasar dan Manado.

7

18 Mei 2009

Ultah FMN

FMN mengadakan berbagai kegiatan kampanye hentikan komersialisasi pendidikan di berbagai kota. Di Palembang mengadakan bhakti sosial kepada anak jalanan, di Jakarta mengadakan panggung budaya, di Bandung mengadakan "FMN open House" sebuah rangkaian kegiatan mulai dari diskusi, perlombaan dan panggung budaya, di Purwokerto mengadakan rangkaian kegiatan mulai dari pelatihan jurnalistik + donor darah + nonton film + panggung budaya yang diselenggarakan mulai dari tanggal 16 - 19 Mei, di Yogyakarta mengadakan panggung rakyat, di Denpasar bersama berbagai organisasi massa mengadakan nonton bareng, dan di Makasar bersama BEM UNM mengadakan seminar nasional tentang pendidikan.

8

20 Mei 2009

Kebangkitan Nasional

Peringatan Harkitnas dan reformasi 98 terjadi di berbagai kota. Di Jakarta FMN tergabung dalam FPR, di Palembang, di Bandung FMN bersama berbagai organisasi massa menggelar pawai budaya, Selain itu aksi juga dilakukan di Medan, Palembang, dan di Purwokerto.

9

16, 23, dan 30 Juni 2009

Solidaritas Perjuangan Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (SP-Farkes)

FMN cabang bandung melakukan aksi mendukung perjuangan SP Farkes yang menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan perbaikan kesejahteraan para pekerja Farmasi dan Kesehatan. Aksi ini mendapat simpatik yang luas para pekerja farmasi dan kesehatan si Bandung.

10

Juni,2009

Solidaritas terhadap Perjuangan warga Gampingan

FMN Yogyakarta menggelar aksi solidaritas menolak penggusuran rumah warga gampingan oleh pemerintah Yogyakarta. Selain melakukan aksi, massa aksi juga melakukan penggalangan dana untuk masyarakat gampingan yang menjadi korban penggusuran.

11

24 Juni 2009

Solidaritas atas penangkapan petani Garut

FMN Bandung melakukan aksi massa mendesak pemerintah menghentikan kekerasan, intimidasi dan penangkapan terhadap kaum tani. Penangkapan terhadap petani oleh Polisi merupakan bukti betapa represif dan tidak berpihaknya pemerintah terhadap rakyat.

12

03 Juli 2009

Sikap Politik Pemilu

FMN bersama Aliansi FPR menggelar aksi happening art di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Tema kampanye dalam aksi ini adalah Persoalan rakyat tidak akan selesai hanya dengan pelaksanaan Pemilu yang diadakan 5 tahun sekali. Persoalan Rakyat hanya akan selesai jika terbebas dari penindasan imperialisme dan rezim bonekanya. G

E L O

R

A

1 3


GEJOLAK MASSA 13

13 Juli 2009

Solidaritas perjuangan buruh Nestle Panjang

14

Agustus,2009

Solidaritas Perjuangan Petani Takalar

15

16 Agustus 2009

Indonesia Belum Merdeka

Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebenarnya belum terbebas dari penindasan dan kemerdekaan. Penghidupan rakyat masih belum sejahtera, dan terpuruk dalam kesengsaraan. FMN bersama organisasi massa lainnya mengadakan aksi massa di berbagai kota. Di Jakarta FMN tergabung dalam FPR, di Denpasar, Yogyakarta, Mataram dan di berbagai kota lainnya. Dalam kampanye ini FMN mengangkat tuntutan hentikan perampasan Upah, Tanah, dan Kerja.

16

September,2009

Hari Tani Nasional dan Pemberantasan Buta Aksara

Pada momentum ini FMN mengadakan kegiatan penggalangan dana serentak untuk membantu para korban bencana Gempa Bumi di Jawa Barat. Kegiatan dilakukan mulai dari mendirikan posko di kampus-kampus, sampai menurunkan relawan ke lokasi gempa.

17

Agustus,2009

Solidaritas Gempa Jawa Barat

FMN yang tergabung dalam aliansi "Jabar Bangkit" mengadakan penggalangan dana di berbagai tempat untuk membantu korban gempa di Pangalengan, Bandung dan Cianjur. Jabar Bangkit mengkonsolidasikan bantuan dari berbagai kota dan didistribusikan ke lokasi oleh para relawan. FMN ambil bagian menjadi relawan yang tugasnya melakukan operasionalisasi posko desa, melakukan distribusi bantuan dan melakukan trauma healing (pemulihan trauma) untuk anak-anak.

18

September,2009

Solidaritas Gempa Sumatra barat

FMN tergabung dalam aliansi "Sumatra Bangkit" melakukan kegiatan tanggap darurat bencana dengan ambil bagian dalam kegiatan penggalangan bantuan, dan mengirimkan relawan ke lokasi. Kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh cabang FMN. Yang mengirimkan relawan ke lokasi dari cabang Jakarta dan Jambi.

19

19 Oktober 2009

Aksi Korban Bencana Gempa Jabar

FMN Bandung bersama masyarakat Korban gempa Pangalengan, Bandung melakukan aksi massa menuntut tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan hak para korban Gempa Jawa Barat dan sekitarnya. Aksi menuntut agar pemerintah mendistribusikan bantuan yang masih menumpuk di gudang kecamatan, mentransparasikan bantuan yang sudah masuk, dan mewujudkan segera program recovery dan rehabilitasi pasca gempa.

20

20 Oktober 2009

Pelantikan SBYBoediono

Pelantikan SBY-Boediono menjadi penanda bagi disahkannya rezim boneka imperialis AS di Indonesia. Rezim yang sekali lagi akan menorehkan tinta perampasan atas upah, tanah dan kerja. FMN di berbagai kota melakukan aksi secara serentak, baik aksi yang dilakukan sendiri maupun tergabung dalam aliansi luas.

G

E L O

R

A

1 4

FMN bersama berbagai organisasi melakukan solidaritas perjuangan yang dilakukan oleh Serikat Buruh Nestle Indonesia Panjang (SBNIP) Lampung. Aksi dilakukan ke Disnakertrans dan Head Office PT.Nestle Indonesia, di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan. Aksi menuntut upah yang layak terhadap buruh dan Buruh diberikan hak berunding dengan perusahaan untuk menentukan upah. Upaya petani Takalar, Sulawesi Selatan mempertahankan tanah yang akan diambil oleh PTPN XIV berbuntut pada tindakan represifitas dan penangkapan oleh aparat kemanan. FMN bersama berbagai organisasi massa dan lembaga kampus mengadakan aksi solidaritas mengecam tindakan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap petani dan mendesak pemerintah untuk memberikan tanah terhadap kaum tani. Aksi dilakukan di Jakarta, Mataram, dan di Makasar yang diantara beberapa anggota FMN melakukan dukungan langsung ke Lokasi kejadian di basis kaum tani.


GEJOLAK MASSA 21

28 Oktober 2009

Sumpah Pemuda

FMN mengadakan berbagai kegiatan kampanye. Kampanye dilakukan di seluruh cabang FMN, dengan mengangkat tema tentang hentikan komersialisasi pendidikan, hentikan perampasan atas upah, tanah dan kerja rakyat. Kampanye dilakukan bersama massa luas dan berbagai organisasi massa serta lembaga kampus. FMN mengadakan aksi di berbagai kota. Diantaranya di Makasar, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan beberapa kota lainnya.

22

09 Desember 2009

Hari Anti Korupsi Sedunia

23

10 Desember 2009

Hari HAM Internasional

Aksi dilakukan serempak secara nasional di berbagai cabang FMN. Aksi dilakukan mulai dari Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Bangka Belitung, Yogyakarta, Wonosobo, Purwokerto, Jombang, Surabaya, Malang, Denpasar, Lombok Timur, Mataram, Palu, dan Pontianak. Tema tuntutan atas hentikan perampasan upah, tanah dan kerja mewarnai aksi HAM tahun ini.

24

12 Desember 2009

Aksi penolakan pertemuan UNFCC di Kopenhagen, Denmark

FMN bersama Ormas, NGO dan organisasi pencinta alam mengadakan aksi penolakan pertemuan UNFCC Kopenhagen, Denmark yang merugikan rakyat sedunia. Menuntut tanggung jawab imperialisme AS atas kerusakan lingkungan di dunia saat ini, dan mendesak pemerintah SBY-Boediono untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia.

25

17 Desember 2009

Hari Buruh Migrant Internasional (Migrant Day)

FMN bersama organisasi massa, NGO dan organisasi buruh migrant melakukan aksi mendesak pemerintah SBY-Boediono untuk bertanggung jawab terhadap BMI.

Akhirnya selamat tinggal tahun 2009, selamat menyongsong tahun 2010 dengan keyakinan “Jayalah Perjuangan Massa !�.###

G

E L O

R

A

1 5


GELORA KAMPUS Kalaidoskop Perjuangan Kampus

Perjuangan Massa Di Kampus : Menjaga Kampus Sebagai Benteng Pertahanan Rakyat, Menjaga Kampus Sebagai Media Budaya Rakyat. Negara harus bebaskan biaya pendidikan, ‌.. (Lagu : Negara by Iwan Fals) Setahun penuh perjuangan mahasiswa di tingkat kampus terus digelorakan. Kesadaran mahasiswa atas buruknya sistem pendidikan di Indonesia terus berusaha ditingkatkan kapasitasnya, selama biaya pendidikan masih mencekik leher, memilih yang kaya dan dengan fasilitas serta kualitas yang memprihatinkan. Front Mahasiswa Nasional sempat mencatat puluhan kali aksi mahasiswa terjadi di kampus untuk memperjuangkan hak pemuda mahasiswa yang tidak terpenuhi, Bukan hanya sekedar fasilitas yang rendah akan tetapi pemuda mahasiswa menuntut pencabutan BHP dan hak rakyat atas pendidikan yang harus segera di berikan negara. Berikut ini catatan kampanye massa di kampus yang tercatat oleh FMN. No 1

Kampus Universitas (UNPAD) Bandung

2

Universitas (UNPAD) Bandung

3

Universitas (UBB)

Padjajaran

Waktu 6-8 April, 14-15 April, 20-22 April 2009

Padjajaran

29 April 2009

Belitung

24 April 2009

4

Universitas Tadulako (UNTAD) Palu

27 April 2009

5

IKIP Mataram

28 April 2009

6

Universitas Mataram (UNRAM)

30 April 2009

7

Universitas (UNM)

Makasar

April,2009

8

Universitas Muhammadiyah Yogjakarta (UMY) Universitas Negeri Manado (UNIMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jambi

April,2009

9 10

11

G

Bangka

Negeri

Universitas (UNBARI) Jambi

E L O

R

A

Batanghari

1 6

April,2009 02 Mei 2009

04 Mei 2009

Keterangan FMN mengadakan Roadshow To Faculty, kegiatan mimbar bebas + pentas budaya dan penggalangan dana untuk persiapan kampanye tentang problem rakyat dan pendidikan di Indonesia. Massa cukup antusias dengan kegiatan ini. FMN mengadakan kegiatan kampanye massa di kampus, aksi ini mengambil bentuk panggung budaya. Tema kegiatan Sunset Music of Redemtion dengan isi kegiaan pentas musik dan kampanye foto2 keadaan nyata masyarakat. FMN bersama massa mahasiswa luas mengadakan aksi Menuntut pemenuhan lapangan parkir untuk mahasiswa, turunkan biaya SPP, Transparansi anggaran kampus, dan menolak Semester Pendek (SP). Aksi dimenangkan dengan direalisasikan tuntutan massa aksi. FMN menggelar mimbar bebas di fakultas pertanian UNTAD tentang problem-problem pendidikan. Sebelumnya pada tanggal 16 - 19 April 2009 FMN membuka posko taman bacaan di kampus. FMN bersama UKM Pilar Seni yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa IKIP Mataram Bersatu (ANSI 1) mengadakan mimbar bebas di kampus mengkampanyekan problem pendidikan di kampus. FMN menggelar panggung rakyat di kampus mengkampanyekan problem-problem pemuda mahasiswa. FMN tergabung dalam Alinasi Mahasiswa Bersatu (AMB) FMN bersama organisasi lembaga kampus mengadakan aksi pemboikotan kuliah menuntut perbaikan fasilitas dan penurunan biaya SPP FMN bersama organisasi lembaga kampus mengadakan aksi penolakan kenaikan biaya SP FMN bersama sopir angkot kampus menggelar aksi menuntut perbaikan jalan kampus. FMN menggelar mimbar bebas di kampus dalam momentum peringatan hari pendidikan Nasional. Dalam aksinya massa aksi meminta agar UU BHP bisa dicabut, hentikan Pungutan liar dan berikan jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. FMN bersama organisasi massa dan lembaga kampus mengadakan aksi massa menolak pemberlakuan BHP. Massa aksi terlebih dahulu melakukan aksi di kampus menuntut realisasi fasilitas kampus yang layak. Kegiatan serupa dilakukan juga di kampus IAIN dan UNJA.


GELORA KAMPUS

12

Universitas Islam (UIN) Syahid Jakarta

Negeri

15 Mei 2009

13

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto

18 Mei 2009

14

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP)

19 Mei 2009

15

Negeri

16

Universitas (UNIMA)

17

Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak

20 Mei 2009

18

Institut (ITB)

Bandung

26 Mei 2009

19

Universitas Merdeka (UNMER) Malang

29 Mei 2009

20

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

14 Juni 2009

21

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto

15 - 17 Juni 2009

22

Universitas Tadulako (UNTAD) Palu

22 Juni 2009

23

Universitas (UBB)

Belitung

26 Juni 2009

24

Universitas Islam Negeri (UIN) Syahid Jakarta

25,26,27 Mei 2009

25

Sekolah Tinggi Kejuruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Lombok Timur

04 Juli 2009

Teknologi

Bangka

Manado

20 Mei 2009

Mei,2009

FMN mengadakan kampanye BHP di kampus dengan mengadakan seminar. Peserta yang hadir dalam seminar ini mencapai 50 orang lebih. FMN menggelar aksi donor darah di kampus. Kegiatan ini bertepatan dengan momentum HUT FMN ke 6. Partisipasi massa mencapai 45 orang. FMN menggelar panggung rakyat di kampus dengan mengangkat tema persoalan-persoalan pemuda dan mahasiswa. FMN menggelar kampanye hari kebangkitan nasional dan kampanye Pemilu bukan milik rakyat. Aksi dilakukan dengan metode pembagian selebaran di dalam kampus. FMN bersama massa mahasiswa luas mengadakan aksi menuntut realisasi KTM dan almameter. Aksi diikuti oleh 120 orang massa aksi. FMN menggelar aksi peringatan Kebangkitan Nasional dengan mengambil tuntutan utama pencabutan UU BHP. Bertepatan dengan kedatangan Mendagri untuk memberikan kata pengantar UNTAN menuju BHP. Aksi mendapatkan represifitas dari aparat kemanan, 8 orang ditangkap oleh Poltabes. FMN bersama berbagai organisasi massa dan lembaga kampus yang tergabung dalam Aliansi FPR mengadakan aksi massa berkaitan dengan kedatangan SBY ke ITB dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam kesempatan ini massa aksi menolak diberlakukannya BHP, hentikan komersialisasi pendidikan dan penuhi fasilitas pendidikan. Aksi ini mendapatkan represifitas dari aparat kepolisian dan satpam kampus. Aksi mimbar bebas tentang problem pendidikan di kampus. Aksi juga dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) FMN mengadakan kampanye tentang demokratisasi pendidikan. Kampanye mengambil bentuk seminar nasional dengan tema "Melihat kembali proses perjuangan demokratisasi kampus di Indonesia". FMN melakukan penggalangan tanda tangan dukungan mahasiswa se-Unsoed yang tersebar di 8 fakultas. Tanda tangan di bubuhkan di kain warna putih sepanjang 12 meter. Sebanyak 1500 mahasiswa membubuhkan tanda tangan di kain yang disediakan. FMN bersama massa mahasiswa fakultas Teknik mengadakan aksi menuntut perbaikan fasilitas pendidikan. Fasilitas perpusakaan, laboratorium dan WC yang tidak memadai tidak sesuai dengan meningkatnya biaya Sumbangan Dana Persiapan Otonomi Perguruan Tinggi (SDPOPT). Aksi ini mendapatkan represifitas dari preman utusan kampus, dimana 2 orang anggota FMN mengalami luka-luka. FMN bersama massa mahasiswa di kampus menuntut transparansi dana KKN dan menagih janji kampus yang akan mengubah status kampus dari swasta menjadi kampus negeri. FMN bersama organisasi massa dan lembaga kampus yang tergabung dalam KBM-UIN mengadakan aksi menolak pungutan biaya Kuliah Kerja Sosial (KKS). Pungutan ini ternyata ilegal karena tidak merupakan pembayaran resmi sesuai persetujuan kampus. Tuntutan ini dimenangkan oleh kawan-kawan. FMN bersama ormas mahasiswa dan organisasi lembaga kampus mengadakan aksi massa menuntut pemenuhan fasilitas perpustakaan dan transparansi dana dari lembaga. Tuntutan dapat dimenangkan, dengan ditambahkannya buku perpustakaan dan pengadaan fasilitas komputer. G

E

L O

R

A

1 7


GELORA KAMPUS

26

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto

27

Universitas (USU)

Sumatra

Utara

20 Agustus 2009

28

Universitas (USU)

Sumatra

Utara

22 Agustus 2009

29

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta

19 September 2009

30

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM)

03 Oktober 2009

FMN bersama massa mahasiswa luas melakukan aksi massa mendesak rektor untuk mencabut keputusan penetapan biaya tetap Infaq dan IOMA sebesar Rp 320.000.

31

Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP)

7 - 10 Oktober 2009

32

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

Oktober,2009

33

Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak

20 Oktober 2009

34

Universitas (UNILA)

Lampung

20 Oktober 2009

35

Universitas Mataram (UNRAM)

15 Oktober 2009

36

Universitas Nuhammadiyah Mataram (UMM)

17 Oktober 2009

FMN bersama massa mahasiswa fakultas Hukum UMP, melakukan mogok kuliah dan boikot kampus menuntut perbaikan akreditasi di sejumlah fakultas. Selain melakukan mogok kuliah massa aksi juga menggalang dukungan petisi, melakukan orasi dan pembagian selebaran secara luas. Kegiatan ini berlangsung sampai 3 hari dan akhirnya berhenti setelah rektor berjanji akan memperbaiki akreditasi sejumlah fakultas. FMN menggelar kampanye pendidikan dengan tema "Kembalikan UPI pada rakyat","Pendidikan Murah Untuk Rakyat". Aksi serupa juga dilakukan di Universias Jenderal Ahmad Yani (UNJANI) Bandung. Massa mahasiswa simpatik dengan aksi yang dilakukan. FMN bersama ormas mahasiswa lainnya menggelar kampanye massa tentang hentikan perampasan Upah, Tanah dan Kerja. Aksi dilakukan di bundaran Tugu Degulis Kampus UNTAN. FMN menggelar aksi kampanye persoalan Upah, Tanah, Kerja dan Pendidikan bagi rakyat pada momentum pelantikan SBY-Boediono. Aksi dilakukan di bundaran kampus UNILA dengan metode mimbar bebas dan membagi-bagikan selebaran. FMN mengelar aksi selebaran menolak pungutan liar yang dilakukan oleh dosen Fak Pertanian. Besar pungutan dari yang sebelumnya Rp 15.000 dinaikkan menjadi Rp 50.000/ mahasiswa. Aksi mendapatkan kecapan dari dosen yang bersangkutan dan melaporkan massa aksi ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh koordinator aksi FMN. Namun setelah diklarifikasi oleh FMN ternyata kecaman yang dituduhkan tidak berlandasan, sehingga FMN meminta agar dosen bersangkutan mencabut segala bentuk tuduhan kepada koordinator aksi FMN dan FMN serta mengembalikan pungutan liar Rp 35.000 dari mahasiswa. FMN bersama BEM FH dan BEM Universitas mengadakan aksi massa menolak pungutan Rp 150.000 bagi mahasiswa yang mengambil cuti. Dalam perkembangannya kampus tetap memberlakukan pungutan meskipun mahasiswa tidak melakukan cuti kuliah.

G

E L O

R

Negeri

A

1 8

11 Juli 2009

FMN mengadakan aksi massa dan audiensi menolak diberlakukannya Pungutan Orang Tua Mahasiswa (POM) yang ilegal penerapannya dikampus. Aksi dilakukan bersama Organisasi lembaga kampus. Rektor mengakui bahwa POM merupakan pungutan ilegal dan akan menghentikan pemaksaan kepada mahasiswa untuk membayar POM. FMN bersama organisasi lembaga kampus menggelar aksi massa menuntut pemenuhan fasilitas yang layak, hentikan pungutan liar, dan berikan jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi di kampus. Aksi dilakukan pada momentum peringatan Dies Natalis kampus USU. Massa aksi mendapatkan tindakan represifitas dan pemukulan dari aparat keamanan kampus meskipun aksi dilakukan dengan tertib. FMN melakukan aksi mimbar bebas di kampus untuk menyatakan sikap mengecam tindakan represif aparat kemanan kampus terhadap aksi mahasiswa saat peringatan dies natalis USU. FMN bersama aliansi dari lembaga kampus mengedakan aksi penolakan penggusuran lapangan parkir kampus.


37

Universitas Saint Ilmu AlQur'an (UNSIQ) Wonosobo

38

Universitas Mahasaraswati (UNMAS) Denpasar

GELORA KAMPUS 7, 9, 10, 11, 13, 15 oktober dan 03 November 2009

Desember,2009

FMN mengadakan aksi menolak kenaikan biaya wisuda. Aksi mendapatkan tindakan represifitas dari kampus dan mahasiswa kaki tangan birokrasi di kampus yang diwakili oleh BEM lembaga kampus. Meskipun demikian kampanye tentang kenaikan biaya Wisuda menarik simpati mahasiswa dan orang tua mahasiswa pada saat menghadiri perayaan wisuda. FMN bersama BEM kampus mengadakan aksi hearing menuntut perbaikan fasilitas pendidikan.

Akhirnya, “Pemuda Mahasiswa Berjuang Bersama Rakyat – Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Pada Rakyat !“.#### Cara Berlangganan Bulletin Gelora

Untuk mendapatka dan berlangganan ulletin GELORA dapat menghubungi alamat Rdaksi, dengan memesan viaEmail atau bisa dating lansung ke alamat Redaksi. Buletin GELORA juga bisa didapatkan di FMN Cabang atau kampus terdekat. Untuk Berlangganan, Silahkan isi Formulir Berikut: Kepada Redaksi Bulletin GELORA Kp. Jawa,Rawasari Gg J RT 11 RW 09 No. 34 B Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Telp : 081315606332 (Catur idi A) , Email : gelorafmn@gmail.com Nama

: ………………………………………………………………………………………..

Alamat

: ………………………………………………………………………………………..

Kode Pos

: ………………………………………………………………………………………..

Telp/Fax

: ………………………………………………………………………………………..

Email

: ………………………………………………………………………………………..

Saya tertarik untuk berlangganan Bulletin GELORA, Mohon untuk dikirimkan ke Alamat diatas mu-lai bulan depan. Pembayaran Melalui :

A. Tunai

B. Transfer Bank

Biaya berlangganan GELORA Rp 10.000/ Eksemplar (Untuk luar Jakarta ditambah Ongkos kirim) Redaksi juga menyediakan CD Repackage (Berisi Bulletin Perlawanan edisi 4-19)

Dok FMN : Gerakan Rakyat menuntut Upah, Tanah, & Kerja pada 10 Desember 2009 G

E L O

R

A

1 9


INTERNASIONAL Ketika Imperialis Bertemu Bonekanya, Lahirlah Kesepakatan dan Penindasan Bagi Rakyat Pertemuan G-20 hanya melahirkan penderitaan rakyat yang semakin dalam

Krisis Umum Imperialisme yang makin akut hingga dengan saat ini telah membuat pederitaan yang begitu dalam dan amat menyakitkan bagi Rakyat diseluruh belahan Dunia. Khususnya di Negara-negara setengah Jajahan yang menjadi basis penghisapan yang dilakukan oleh Imperialis. Berbagai upaya telah dilakukan bahkan serangkaian konsolidasi atas Inisiatif Global. Berbagai perjanjian dan kerjasama dengan berkedok penyelesaian Krisis Global dan perbaikan iklim, serta berbagai pertemuan lain diselenggarakan. Salah satu pertemuan yang dilakukan untuk membahas penyelesaian krisis tersebut adalah pertemuan G-20. Telah beberapa kali diadakan pertemuan G-20, Pertemuan G-20 yang digelar baik di Washington-AS 15 November 2008, London-Inggris, 1-2 April 2009 maupun Pertemuan para Menteri Keuangan di Horsham-Inggris, 14 Maret 2009 hingga Di Pittsburgh, Pennsylvania-Amerika Serikat (AS) tanggal 2324 September 2009 lalu. Pertemuanpertemuan ini telah dirancang berdasarkan Prakarsa Amerika Serikat (AS) setelah Negara-negara maju yang tergabung dalam G-20 Gagal menyelesaikan Krisis Ekonomi dan Keuangan Global. Krisis yang sesungguhnya bersumber dari AS telah menelan kerugian hingga Triliunan dollar AS memaksa AS meminta bantuan kepada Negara-negara Anggota G-20, termasuk Indonesia untuk ikut bersama-sama mencari jalan keluar atas krisis Ekonomi terparah sepanjang sejarah setelah krisis yang sama tahun 1930an. Pertemuan ini menghasilkan keputusan yang memastikan bahwa Pasar bebas harus tetap dijalankan, sektor Keuangan tidak boleh terganggu dan Sistem Keuangan Global tidak akan berubah kecuali semua Negara ikut menanggung Krisis dengan memberikan stimulus fiscal dan dukungan pendanaan bagi per bank kan. Peretemuan G-20 juga menolak proteksionisme sistem perdagangan karena pasar bebas harus tetap berjalan dengan bentuk aturan baru. Bahkan Akhirnya peretemuan ini melahirkan kesepakatan untuk mengatur dan G

E L O

R

A

2 0

memperketat aturan sektor Finansial untuk mengatasi keliaran spekulasi perdagangan financial. Perubahan kebijakan ekonomi secara struktural dengan alasan pengetatan fiskal yang direkomendasikan IMF menjadikan sektor strategis seperti air, telekomunikasi, kesehatan, dan pendidikan dijual murah ke perusahaan swasta asing. Lebih fundamental lagi, kontrol pemerintah atas sektor keuangan diminimalisasi, bahkan dihilangkan, yang ternyata menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dunia saat ini. Indonesia sejak krisis 1997/1998 telah dijebak masuk di dalam kerangka pasar bebas. Meningkatnya produk keuangan dan tran-

Pertemuan Obama & SBY

saksi derivatif telah ikut menghancurkan kekuatan keuangan negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam G20 seharusnya bisa menjadi salah satu instrumen bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang membelit, namun ternyata G20 belum menjadi modalitas yang signifikan untuk menguatkan fondasi ekonomi Indonesia. Indonesia sebagai negara berpenduduk besar hanya dimanfaatkan sebagai pasar bagi produkproduk negara maju. Hal ini menunjukkan bukti bahwa Pemerintah Indonesia tidak belajar dari pengalaman dengan tetap menggantungkan sumber pendanaan pada lembaga keuangan internasional yang jelas-jelas tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi global. Pemerintah Indonesia menghendaki bangsa ini terus bergantung pada utang, bahkan dalam penyelesaian krisis sekalipun. Pemerintah Indonesia

seharusnya mengambil prakarsa penghapusan utang-utang yang tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan Rakyat. Belajar dari pengalaman atas kebijakan yang dikeluarkan dalam setiap pertemuan G-20, Persatuan Perjuangan Rakyat Internasinal (International League of People Struggle / ILPS) bersama Organisasi massa Pemuda dan Rakyat lainnya menggelar Kampanye penolakan atas pertemuan G-20 tersebut dengan berbagai kegiatan Aksi, Aksi bersma ini telah diselenggarakan mulai tanggal 20 hingga tanggal 24 September 2009. Perdagangan bebas “Free Trade Agreement (FTA)” ASEAN-CHINA dipastikan bahwa ini akan membawa kehancuran bagi perekonomian Indonesia Dalam situasi krisis yang tak kunjung usai hingga penghujung tahun 2009 ini Pemerintah Indonesia kembali terlibat dan ambil bagian menyepakati perjanjian perdagangan bebas “Free Trade Agreement (FTA)” ASEANCHINA dan berupaya terus memperkuat perjanjian terkait yang sesungguhnya sudah disepakati sejak tahun 2001. Perjanjian Perdagangan Bebas ASEANChina yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2010 mendatang tidak akan membawa keuntungan apapun bahkan dapat dipastikan bahwa ini akan membawa kehancuran bagi perekonomian Indonesia. Dilihat dari karakteristik Indonesia yang masih sangat kental dengan ketergantungannya atas modal dan impor komoditas asing, Hal ini akan memberikan dampak semakin melonjaknya kebutuhan impor dalam negeri dan dapat diperkirakan akan semakin membengkak hingga 104,038 milliar dollar AS dibandingkan tahun ini yang hanya 68,6 miliar dollar AS. Dalam upaya mempersiapkan penerapan perjanjian perdagangan bebas “FTA” ini pemerintah Indonesia telah membentuk “Tim Bersama” yang sudah ditetapkan tanggal 25 Desember lalu kemudian akan mulai melakukan Rapat koordinasi tanggal 5 Januari 2010 mendatang. Tim bersama tersebut dipimpin


INTERNASIONAL oleh Menko Perekonomian dan dibantu oleh Pimpinan Apindo dan Kadin Indonesia serta wakil Menteri perdaganga, Deputi Menteri perekonomian “Eddy Irawadi” dan pejabat-pejabat departemen terkait lainnya.

seperti China dan India. Target pengurangan emisi tersebut selama ini masih sangat rendah, nilainya hanya berkisar 25% hingga 40%, namun aktivisaktivis lingkungan dan dari banyak kalangan menanggapi bahwa nilai tersebut masih sangat rendah, maka harus ditingkatkan menjadi 80% hingga 95% pada tahun 2050, tapi sungguh hal ini mengakibatkan perdebatan dan tarik-menarik kepentingan antar negara terutama negara-negara industry maju dan negara-negara ekonomi baru. Pertemuan (Konferensi) ini kemudian berakhir hanya dengan satu kesepakatan pokok yaitu “Komitmen Hijau”. Delapan kesepakatan kerjasama telah ditetapkan SBY-Obama (Indonesia-AS) di Singapura. Dalam acara pertemuan KTT APEC di Singapura, SBY Melakukan pertemuan di Hotel Shangri-La pada tanggal 11 Oktober 2009, dalam pertemuan bilateral tersebut SBY-Obama membahas soal peningkatan kerjasama yang akan terus dikembangkan, Ada

mempermudah kesepakatan penghapusan biaya masuk, biaya proteksi, penanaman modal asing, mengintensifkan pertambangan-pertambangan energy di Indonesia dan membentuk ketergantungan Indonesia atas teknologi, pestisida dan impor komoditi. Dalam pidatonya di forum KTT APEC, Obama menyatakan bahwa kami (SBY-Obama) telah mendiskusikan banyak hal untuk terus meningkatkan kerjasama terutama "Bagaimana menstabilkan pertumbuhan dan perekonomian dunia, baik melalui perdagangan dan investasi. Kita juga telah mendiskusikan tentang pembangunan yang inklusif. Dalam waktu yang sama, Obama juga menyatakan bahwa Obama meyakinkan Indonesia tidak hanya menjadi Negara penting dikawasan Asia saja, tetapi juga di G-20

Konferensi Perubahan Iklim 2009 (UN Climate Change Conference “UNCCC”2009) Mendesak negara-negara Industri maju untuk menghentikan pertumbuhan emisi rumah kaca. Konferensi Perubahan Iklim 2009 (UN Climate Change Conference 2009) merupakan forum akabar komunitas lingkungan untuk membahas upaya penanggulangan perubahan iklim yang kini tengah terjadi di seluruh permukaan bumi. Pertemuan ini sudah dijalankan di Copenhagen, Denmark mulai hari senin tanggal 7 hingga tanggal 18 Desember 2009 lalu dan dihadiri oleh peserta sekitar 15 Ribu dari 192 Salam Solidaritas Internasional dari Negara. Hal mendasar yang paling diILPS untuk Gerakan di Indonesia. harapkan untuk dapat disepakati oleh pemerintah seluruh dunia dalam forum Situasi krisis yang makin konferensi tersebut yaitu: 1). Peneramenghebat akibat dari sistem imprialisme pan secara cepat dan saat ini telah mengakibatkan efektif tindakan penderitaan yang sangat serta-merta dalam berat bagi rakyat dan menmengatasi perubadorong mereka untuk kemhan iklim, 2). Komitbali berlawan untuk memen ambisius untuk negakkan, mempertahankan mengurangi dan dan memnuhi hak mereka. membatasi emisi gas Mari kita perhatikan 18 hal karbon, termasuk pokok mengenai Internamemulai komitmen tional League of Peoples' pendanaan dan penStruggle (ILPS). Mari kita danaan jangka panmemperhebat upaya kita jang; dan 3). Visi dalam pendidikan politik, bersama jangka panmemperkuat pembangunan jang tentang masa ILPS dan kampanyedepan dengan emisi kampanye massa dalam karbon tingkat renAliansi dan kekuatan laindah bagi semua. Setiap pe- Ucapan Selamat Tahun Baru dari ILPS : Yang terhormat Kawan-kawan Semuanya, Salam nya. Kita melihat kedepan serta yang yang paling hangat untuk solidaritas perjuangan dan harapan terbaik untuk tahun untuk kemenangan yang lebih besar bagi ILPS, Selumenghadiri forum baru 2010. ruh anggota, Organisasitersebut menuntut organisasi dan semua sekutu ILPS yang untuk pengurangan emisi karbon dunia, beberapa poin kesepakatan yang dihaAnti-Imperialisme dan perjuangan detuntutan inilah yang menjadi persoalan silkan dalam pertemuan bilateral SBYmokratis rakyat. mendasar yang dihadapi oleh PBB Obama yaitu: Peningkatan kerjasama dalam konferensi perubahan iklim di Perdagangan dan investasi, Bidang International League of Peoples' Copenhagen tersebut. Hampir seluruh Struggle (ILPS) Mengucapkan: komunitas internasional yang meru- technology dan sains, kerjasama “Selamat Tahun baru 2010”. pakan peserta dalam konferensi terse- ketahanan pangan, kerjasama bidang but mendesak kepada dunia untuk energy, kesehatan, kerjasama anti Salam Hormat, segera menghentikan emisi rumah kaca terorisme di Indonesia, Bidang peryang ditimbulkan oleh Negara-negara tahanan dan bidang pendidikan. Ketua industry maju seperti USA, Uni Eropa, Kesepakatan-kesepakatan ter- Komite Koordinasi InternasionalInterJepan dan negara-negara ekonomi baru national League of Peoples' Struggle sebut secara umum bertujuan untuk G

E L O

R

A

2 1


BUDAYA

Untuk Sejengkal tanah, Meski harus berkalang Darah (Hormat Setinggi-tingginya Atas perjuangan Sengit Kaum Tani Takalar, Sulawesi Selatan) Oeh : Aan Anshary Sepanjang mata memandang daun-daun tebu mulai memutih, dari kajauhan tampak berpola seperti karpet halus yang tak bertepi. aroma legit terus menyeruak ditengah batang yang ranum dan warna putih bersih terus saja membombardir mata. di belakang rumah daeng sarro masih tampak gerombolan bambu yang berdesakan berebut tumbuh, tumbuhan liar tersebut salah satu aset penting bagi warga desa, siapapun boleh menebangnya untuk berbagai keperluan. tak jauh dari kawanan bambu, sungai berbatu cadas semakin surut. air sungai menjadi tumpuan penghidupan warga dan tempat teduh itu adalah favorit bagi bermainya anakanak. Rakyat desa baruggaya hampir sepenuhnya hidup bergantung pada tanah, dari tanah kering sepi air itu anak cucu lahir dan bertahan hidup. ikatan atas tanah dengan para petani semakin erat karena tidak hanya untuk hidupnya, namun sampai akhir hayat menutup umur para kaum tani juga memeluk tanah tersebut. daeng sarro seoarang pelaku sejarah desa, beliu cukup fasih menceritakan desa baruggaya, lebih dari 70 tahun perkembangan desa tidak luput dari pengalaman hidupnya. setiap cerita yang keluar dari mulutnya tak lepas dari kronik perjuangan petani melawan kompeni, dengan bersemangat daeng menjelaskan pengorbanan sang bapak yang gagah berani mengusir Nipon. Genap empat tahun ini warga desa terus diserang keresahan, pasalnya tanah yang menjadi penghidupan warga, tak henti hentinya di usik oleh perkebunan Negara. sudah seminggu ini La’bang kurang tidur, badan kurusnya terlihat semakin kering dengan muka memerah yang rutin tergenang keringat. pemuda desa itu rajin mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan kehendak kaum tani atas tanah membulat kuat, tekadnya mengeras seperti tanah tempat berpijak. meskipun lulusan sekolah dasar La’bang cukup renyah menjelaskan sejarah tanah dan alasan kenapa tanah rakyat harus dipertahankan, di depan warga, parau suaranya deras melucur meyakinkan kehendak, suara dan perasaan kaum tani. Sudah tak terhitung lagi darah G

E

L O

R

A

2 2

tumpah membasahi Tanah baruggaya, bau anyir seperti tak terhiraukan lagi bagi kaum tani. sejak kompeni dan Nipon merampok tanah dan keringat pribumi, secara terun-menurun amarah rakyat tak terdamaikan. dulu kolonial merampas tanah kami, tapi sekarang berganti perkebunan datang dengan watak yang sama ngeri.lantas apa bedanya? Genderang langit merah saga, menyelimuti desa. senja merona itu menjadi alarm bagi siapa saja untuk mengakhiri pekerjaan di sawah, demikian juga dengan Ruma Rani. perempuan setangah baya tersebut pulang dengan membawa seonggok kayu

bakar, rumahnya yang paling ujung akan menjadi tempat rembuk desa malam nanti. ruma rani adalah mantan TKI dari Arab Saudi yang pulang tanpa membawa apapun selain kain yang dipakainya, dia satu-satunya perempuan di pimpinan serikat. keaktifanya di serikat membuat ibu dua anak tersebut sering didatangi rumahnya oleh preman suruan perkebunan, dengan berbagai celaan yang kasar. namun hinaan tersebut tak membuatnya bergeming, karena mayoritas perempuan desa berada di pihaknya, itulah alasan yang paling kokoh bagi ruma untuk tetap teguh pada pendirian. Musim panen hampir tiba, warga desa menyembutnya dengan harapan mendapat hasil yang sempurna. namun di tengah cuaca yang panas menyengat, warga dikejutkan dengan hadirnya 6 traktor besar dengan suara yang memekak telinga. daeng sarro berjalan tergopoh-gopoh menuju rumah la’bang, kemudian dari tengah rimbun ladang tebu terdengar suara melengking “ perkebunan datang lagi‌perkebunan datang lagi‌â€? warga desa sontak berkumpul secara

teratur di lahan, tanpa aba-aba traktor di hadang oleh ratusan kaum tani dengan berbagai perlengkapanya. di balik kerumunan tersebut suara lantang membahana keluar “Pergi Kau dari sini, Jangan Ganggu kami lagi..� teriak la’bang. Tak lama berselang, lima truk aparat bergerak menerobos lagi tebu. ratusan aparat tidak membuat kaum tani mundur, muka penuh amarah hampir merata di raut warga. truk aparat kembali datang, kali ini membawa senjata. kentongan pos kampling berbunyi tanpa henti, orang-orang dari berbagai ujung desa terus berdatangan ke lahan dengan membawa sakit di hati. perintah mundur bekali-kali muncul dari barisan aparat, tapi gelombang petani tetap tegar tanpa hirau. Hawa panas seperti tak tertahan lagi, suara tembakan pertama telah berbunyi. selanjutnya berkali-kali tembakan keluar dari moncong senjata, kali ini mengarah ke kerumunan warga. teriakan tak beraturan riuh menerjang telinga, warga berlarian dengan arah seadanya. dari jauh terlihat la’bang di gotong oleh dua pemuda, kakinya penuh dengan warna merah kehitam-hitaman, sementara daeng sarro meringis kesakitan da bawah pohon ringin dengan perut sobek penuh darah. wajah ngeri aparat terus menyisir rumah-rumah warga yang di cekam ketakutan, tak lama berselang ruma rani di seret menuju truk aparat yang menjadi angkutan. setelah di periksa serikat, 7 pimpinan petani tertembak dan 8 orang lainnya di tangkap aparat. Air mata dan darah telah tumpah di kampung sunyi itu, sore itu kembali mengingatkan warga akan bengisnya kompeni dan Nipon. kali ini kaum tani kembali di hianati oleh bangsa sendiri, tanah yang menjadi hidup mati terus dilucuti. pemerintah seperti mengubah wajah desa yang hening dengan kekerasan, kehendak Anti-Pemerintah semakin deras mengalir di antara luka lara. tapi warga sudah berjanji pada dirinya sendiri, pada keluarga dan anak-anaknya sendiri serta berjanji pada kampungnya sendiri bahwa kaum tani tidak pernah sama sekali mebiarkan sejengkal tanah di rampas, meskipun harus berkalang tanah, meskipun di bayar dengan Mati.###


Gelora edisi januari 2010