Berikut tabel pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk BHP
Keterangan • BHPP: Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang didirikan oleh pemerintah pusat • BHPPD: Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah • BHPM: Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang didirikan oleh Masyarakat • BHP Penyelenggaran: Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara, yang didirikan masyarakat dan sudah ada sebelumnya. tersebut. Hal ini jelas memupuskan harapan anak buruh, buruh tani dan tani miskin untuk mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Bantuan dana dari pemerintah dan pemerintah daerah akan diberikan dalam bentuk hibah. BHPP Perguruan Tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio, yang tidak boleh lebih dari 10% dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHP. Investasi ini dikelola secara profesional oleh pimpinan organ pengelola pendidikan yang terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan. Selain investasi dalam bentuk portofolio, perguruan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum. Badan usaha ini dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi serta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari badan hukum pendidikan. Hal ini menunjukan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mendapatkan dana pendidikan. Sehingga, perguruan tinggi juga harus bisa mendapatkan dana agar pendidikan bisa terselenggara. Disini kita bisa melihat, bagaimana perguruan tinggi diposisikan sebagai suatu institusi pendidikan yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dari praktek ekonomi yang dilakukannya. BHPP harus mencari minimalnya sepertiga lagi dari biaya pendidikan dari usaha ekonomi ini. Jika tidak mampu maka perguruan tinggi terancam tidak dapat menyelenggarakan proses pendidikan. Bukankah ini suatu ancaman yang sangat besar bagi keberlangsungan pendidikan? Karena ditentukan oleh mampu atau tidaknya perguruan tinggi mendapatkan dana dari praktek ekonominya, baik dengan membentuk badan usaha atau dengan investasi portofolio sahamnya. Sementara, BHP wajib menjaring dan menerima WNI yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi
sedikitnya 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Selain itu, BHP juga wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik
yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sedikitnya 20% dari jumlah peserta didik. Hal ini tentu semakin menambah berat pembiayaan pendidikan pada BHP. Padahal, tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan seharusnya adalah milik negara dan institusi pendidikan berperan sebagai penyelenggara pendidikan, tidak berfungsi untuk mencari pendanaan dan menjaring WNI yang dibeda-bedakan menurut kemampuan intelektual dan latar belakang ekonominya. Karena, baik kaya ataupun miskin, pintar ataupun bodoh, tetap adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada BHP yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dana pendidikan tersebut dapat berupa antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan dan penerimaan lain yang sah. Bagi masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada BHP akan diberikan kemudahan atau insentif perpajakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ini adalah upaya pemerintah yang sudah putus asa dan meminta masyarakat untuk terlibat dalam pendanaan pendidikan dengan mengiming-imingi dengan insentif atau kemudahan perpajakan. Hal ini tentu sangat dekat dengan upaya-upaya pencucian uang dan upaya menghindar
:
dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Dari paparan diatas, dapat kita lihat bahwa pendidikan saat ini telah dijadikan komoditas (barang bernilai ekonomis) dengan dilakukannya liberalisasi pada sektor pendidikan. Selain menjadi pendidikan sebagai komoditas, yaitu layak diperdagangkan, negara juga telah merenggut hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Sementara, dengan jelas telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan didalam batang tubuh UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan untuk warga negaranya. Dengan disahkannya UU BHP ini serta dengan terjadinya komersialisasi dengan sistem pendidikan yang ada saat ini, maka paradigma pendidikan telah mengalami pergeseran, tidak lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa namun sebagai ladang untuk mendapatkan keuntungan bagi para pemilik modal. 3. Tidak Berpihak didik dan Tenaga
Kepada PenKependidikan
Pendidik dan tenaga kependidikan dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola BHPP, BHPPD atau BHPM, bagi BHP Penyelenggara diatur dalam AD/ART. PNS memperoleh renumerasi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan dari BHP se-