Issuu on Google+

B e r i t a Kaum Tani Tidak Ada Demokrasi Tanpa Land Reform

Edisi Perdana

Agustus 2007

Aksi protes menolak amandemen Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 di Jakarta, 21 Desember 2006. (Dok. AGRA)

Land Reform Sejati Jalan Menuju Kemerdekaan Ganti Ongkos Cetak Rp. 2.500,-


2 Edisi Perdana Agustus 2007

Dari Redaksi Surat Pembaca

B e r i t a Kaum Tani Tidak Ada Demokrasi Tanpa Land Reform

Edisi Perdana

Agustus 2007

Ganti Ongkos Cetak Rp. 2.500,-

Salam Sejahtera! Pertama-tama, redaksi ingin menyampaikan ucapan selamat merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-62 yang jatuh pada Hari Jumat Tangal 17 Agustus 2007. Bertepatan dengan perayaan tersebut, Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) hasil Konferensi II AGRA memutuskan untuk menerbitkan Berita Kaum Tani (BKT) edisi pertama

sebagai media propaganda organisasi. Pemilihan waktu penerbitan edisi pertama yang bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-62 ini tidak lepas dari pandangan dan pendirian AGRA selama ini, bahwa kehidupan Kaum Tani Indonesia belum beranjak dari situasi yang membelenggunya. Bahkan, setelah 62 tahun merdeka kehidupan kaum tani di semua aspek, baik ekonomi, politik dan budaya justru semakin merosot dan tenggelam dalam krisis agraria yang berkepanjangan. Harapan kami, melalui terbitan BKT ini, seluruh gagasan dan pandangan berkenaan dengan upaya mengkampanyekan sekaligus memperjuangkan program reforma agraria sejati dapat lebih digelorakan. Dengan demikian, harapan kaum tani dan kita semua, agar krisis agraria yang terjadi dapat segera diakhiri bisa terwujud. Tak kurang, redaksi juga menyadari, bahwa sebagai terbitan edisi pertama tentu saja masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya, sumbangan kritik, saran maupun pemikiran-pemikiran positif lainnya demi perbaikan pada edisi-edisi berikutnya sangat kami harapkan dan kami nanti. Pada edisi pertama ini, redaksi mencoba menghadirkan pandanganpandangan pokok berkenaan dengan esensi dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan peranannya terhadap kehidupan kaum tani. Apakah Revolusi Nasional Agustus 1945 memiliki arti penting bagi perubahan hidup kaum tani ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya yang terjadi. Selain itu, BKT edisi kali ini, juga mensajikan tulisan mengenai gejala meningkatnya tindak represi dan bentuk kekerasan lainnya terhadap kaum tani. Serta pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dari kaum tani dalam upayanya menyelenggarakan kegiatan kampanye massa untuk memecahkan problem-problem sosial yang melingkupinya. Akhirnya, dari redaksi mengucapkan selamat membaca. Semoga perjuangan kaum tani untuk merebut hak-hak sosial-ekonomi serta hakhak sipil demokratis lainnya semakin bergelora.

Belajar dari kaum tani, berjuang seperti menanam tanaman. Kita harus memulainya dengan menebar benih, merawat dan memelihara, sampai menuai panenan, meski sebagian besar hasil tidak bisa dinikmati oleh kaum tani yang mengerjakannya. Tetapi kaum tani telah memberi keteladanan bagi seluruh rakyat, tentang arti kesetiaan dan kerelaan berkorban, untuk mencapai hasil perjuangan yang gemilang. Kami mengucapkan selamat atas terbitnya Berita Kaum Tani. Semoga terus berlanjut, setia menemani sekaligus menyinari perjuangan kaum tani dan rakyat Indonesia. Menuju pembebasan yang sejati. Syamsul INDIES Sukses dan selamat untuk BERITA KAUM TANI! Saya berharap, dalam edisi yang akan datang, akan banyak sumbangan berita dari anggota maupun dari semua simpatisan gerakan tani. Majulah gerakan tani Indonesia! Hidup AGRA! Agus Faisal Simpatisan AGRA Daftar isi Dari Redaksi Surat Pembaca Daftar isi Editorial Kajian Utama Liputan Mendalam Kabar Anggota Praktik Pendapat Data dan Fakta

hal 2 2 2 3 6 10 13 14 18 20

Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Penanggung Jawab : Erpan F Pimpinan Redaksi : R. Amarta Dewan Redaksi : Erpan F, R. Amarta, Yoyo Damanik, Cece Rahman, Rahmat Ajiguna, Fajri NS Koresponden : Oki (Lampung), Hasbi (Jambi), Alvianus (Sumatera Utara), Azdam (Jawa Barat), Boy (D.I Yogyakarta), Agus (Jawa Tengah), Yamini (Jawa Timur), Anca (Sulawesi Selatan), Susi Kamil (Sulawesi Tenggara), Asdat (Sulawesi Tengah), Anton (Kalimantan Barat), Rinting (Kalimantan Tengah), Syafwani (Kalimantan Selatan), Lay-Out : Rahmat Ajiguna. Alamat Redaksi Sementara : Jl.Mampang Prapatan XIII, No.3-Jakarta Selatan Telp/ Fax 021-7986468 Email : agra_pusat@yahoo.com Redaksi menerima saran, kritik dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita, foto jurnalistik maupun karya seni dan sastra yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita AGRA. Kontribusi tulisan maupun foto jurnalistik dapat dikirim lewat Email AGRA pusat.


Berita Kaum Tani 3

„

Editorial

Arti Kemerdekaan Saat Ini Bagi Kaum Tani adalah Merajalelanya Impor Bahan Pangan dan Sempitnya Lahan Pertanian Oleh Erpan Faryadi Dalam perjalanan 60 tahun (1945-2005) Indonesia merdeka, sektor pertanian tercatat pernah menjadi primadona atau leading sector dalam perekonomian yang menyumbang sekitar 70% lebih dari produk domestik bruto dan penciptaan lapangan kerja.1 Namun, semrawut dan tidak adanya visi jangka panjang pembangunan ekonomi di negara ini membuat pertanian kemudian terpuruk dan peran sektor pertanian dalam perekonomian tak lebih dari sekedar pengganjal atau pelengkap bagi sektor lain (adjusting atau following sector). Dalam satu dekade lebih terakhir, sebagian besar subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan mengalami kemerosotan kinerja dan petaninya mengalami pemiskinan secara dramatis. Sementara ketergantungan pada impor pangan dan produk pertanian lain meningkat tajam. Bahkan, Indonesia sempat menjadi penerima bantuan pangan terbesar dunia pada masa krisis. Indonesia yang pada awal abad ke-19 merupakan eksportir gula terbesar kedua dunia (setelah Kuba) kini berbalik menjadi importir gula terbesar kedua dunia. Beras yang dulu swasembada, kini harus impor. Hal yang sama terjadi untuk produk pangan penting lain, seperti jagung dan kedelai, serta produk holtikultura, seperti buah-buahan dan tanaman hias, seperti pisang,

jeruk, durian, dan mangga. Dulu, kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan dalam negeri, bahkan ekspor, kini produk impor menyerbu bukan saja untuk konsumsi hotel, restoran, dan supermarket, tetapi juga rumah tangga. Ketergantungan pada impor produk holtikultura dari luar semakin meningkat, seiring dengan pertumbuhan pesat jaringan supermarket internasional di kotakota besar di Indonesia sejak sekitar tahun 1990. Tahun 2002 nilai impor mencapai US$ 217 juta untuk buahbuahan, US$ 111 juta untuk sayursayuran, dan sekitar US$ 0,824 juta untuk tanaman hias. Untuk produk perkebunan terjadi penurunan pangsa pasar ekspor teh di hampir semua jenis teh yang diekspor Indonesia pada periode 1997-2001, kecuali teh jenis hijau curah. Kondisi suram dan penurunan pangsa pasar juga dihadapi komoditas kopi karena kondisi tanaman yang umumnya sudah tua, kurang terpelihara, dan produktivitas yang semakin menurun. Indonesia yang sebelumnya produsen ketiga terbesar tergusur ke urutan keempat oleh Vietnam pada tahun 1998. Secara ringkas, pembangunan pertanian Indonesia bisa dibagi dalam enam fase. Pertama, fase revolusi (1945-1965). Langkah pertama Presiden Soekarno membangun pertanian adalah melakukan nasionalisasi perkebunan dan perusahaan milik eks

pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Pada fase ini, pertanian pangan belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga akhir tahun 1950-an. Produksi dan produktivitas padi baru meningkat setelah gerakan intensifikasi dibakukan menjadi Bimbingan Massal pada awal tahun 1960-an. Gerakan intensifikasi baru menemukan momentumnnya dengan adanya Demonstrasi Massal berupa plot-plot percontohan dari para peneliti/mahasiswa tingkat akhir Institut Pertanian Bogor pada lahan petani di pantai utara Jawa. Kedua, fase konsolidasi (19671978). Pada fase ini, sektor pertanian tumbuh 3,39%. Pertumbuhan ini terutama disumbangkan oleh subsektor tanaman pangan dan perkebunan yang tumbuh 3,58% dan 4,53%. Produksi beras mencapai di atas 2 juta ton pada tahun 1970-an dan produktivitas berhasil ditingkatkan menjadi dua kali lipat dari tahun 1963, yakni menjadi 2,5 juta ton per hektar. Tiga kebijakan penting pertanian diterapkan pada masa ini, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, yang didukung kemampuan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Fondasi kokoh untuk terjadinya pertumbuhan tinggi sektor pertanian pada periode berikutnya juga berhasil diciptakan pada fase ini. Perhatian besar ditunjukkan oleh pemerintah pada upaya menggenjot pembangunan


4 Edisi Perdana Agustus 2007

sarana/infrastruktur vital pertanian, seperti sarana irigasi, jalan, dan industri pendukung, seperti semen dan pupuk. Ketiga, fase tumbuh tinggi (19781986). Ini fase cukup penting bagi ekonomi pertanian Indonesia. Sektor pertanian tumbuh di atas 5,7% karena strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian. Produksi pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan meningkat, dengan angka pertumbuhan 6,8%. Lonjakan kinerja produksi, terutama pangan, seperti beras, jagung, dan biji-biji lainnya ini, terutama disebabkan oleh meningkatnya peran riset atau iptek dalam sektor pertanian. Program Revolusi Hijau dan revolusi teknologi pangan berhasil meningkatkan produktivitas pangan hingga 5,6% dan memungkinkan tercapainya swasembada pangan pada tahun 1984. Ketika itu, daerah produksi padi identik dengan kesejahteraan pedesaan. Kendati demikian, Revolusi Hijau melalui sistem monokultur— yang dipaksakan di semua wilayah yang secara geografis sangat beragam dan secara tradisional selama ini mampu subsisten dengan bahan makanan pokok lain, seperti jagung, ubi, dan sagu— menyebabkan ketahanan pangan sangat rentan terhadap perubahan iklim dan mengakibatkan ekologi memburuk. Revolusi Hijau juga memunculkan ketergantungan petani kecil dan buruh tani pada tuan tanah dan pada input pertanian yang mahal

Tahapan Kinerja

dari luar, seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Keempat, fase dekonstruksi (1986-1997). Akibat kebijakan yang diterapkan sebelumnya dan diterapkan selama periode ini, sektor pertanian mengalami kontraksi pertumbuhan hingga di bawah 3,4% per tahun. Para perumus kebijakan dan ekonom mengacuhkan sektor ini hingga pertanian terbengkalai. Masa gelap pertanian semakin kental dengan adanya kebijakan teknokratik pembangunan ekonomi yang mengarah pada strategi industrialisasi dangkal (footloose) secara besar-besaran pada awal tahun 1990-an. Sejak pertengahan 1980-an, berbagai komponen proteksi untuk sektor industri diberikan sehingga industri dan manufaktur tumbuh di atas dua digit per tahun. Saat itu muncul keyakinan Indonesia telah mampu bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Kebijakan yang diterapkan pemerintah pada waktu itu diarahkan untuk menyedot seluruh sumber daya dari sektor pertanian ke industri karena proyek-proyek pertanian dianggap tidak bisa mendatangkan hasil secepat industri atau investasi di perkotaan. Kebijakan pangan murah yang ada pada waktu itu didesain untuk menyubsidi industri dengan cara menjaga harga barangbarang tetap terjangkau oleh upah para pekerja di perkotaan. Kebijakan ini mengakibatkan ambruknya kesejahteraan petani dan melencengnya pembangunan pertanian di Indonesia.

Kelima, fase krisis (1997-2001). Pada fase ini, sektor pertanian yang sudah babak belur harus menanggung dampak krisis, yakni menyerap limpahan tenaga kerja sektor informal dan perkotaan, dan harus menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Ketergantungan petani pada input produksi mahal dari luar akibat kebijakan di masa lalu, menjadi bumerang pada saat panen gagal akibat kekeringan atau saat krisis ketika keran impor ditutup untuk menghemat devisa, subsidi pupuk dicabut dan invasi beras dari luar menyerbu pasar domestik, baik dalam bentuk bantuan pangan murah, beras selundupan maupun impor. Keenam, fase transisi dan desentralisasi (2001-sekarang). Ini fase yang serba tidak jelas bagi para pelaku ekonomi dan bagi sektor pertanian Indonesia. Pembangunan pertanian pada era desentralisasi, yang mestinya diterjemahkan menjadi peningkatan basis kemandirian daerah dan wewenang daerah untuk lebih leluasa melakukan kombinasi strategi pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif, ternyata tidak berjalan. Pembangunan sektor pertanian di tangan pemerintah daerah semakin terabaikan. Secara ringkas, gambaran perjalanan pembangunan pertanian Indonesia tersebut dapat dilihat dalam Tabel di bawah. Terkait dengan penilaian terhadap program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Perjalanan Kinerja Sektor Pertanian (Persen per Tahun) Pangan Perkebunan Peternakan Perikanan

Pertanian Agregat Revolusi 1945-1965 2,38 1,90 2,40 Konsolidasi 1967-1978 3,58 4,53 2,02 3,44 3,39 Tumbuh Tinggi 1978-1986 4,95 5,85 6,99 5,15 5,72 Dekonstruksi 1986-1997 1,90 6,23 5,78 5,36 3,38 Krisis Ekonomi 1997-2001 1,62 1,29 -1,92 5,45 1,57 Desentralisasi 2001-2004 2,81 5,85 5,19 4,59 3,83 Sumber: Kalkulasi Bustanul Arifin berdasarkan data BPS dan FAO, sebagaimana dikutip dari Sri Hartati Samhadi, ibid. , 2005, hal. 50.


Berita Kaum Tani 5

(RPPK), menurut ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin, gerakan revitalisasi pertanian itu tidak ubahnya retorika. Hingga hampir setahun berjalan, dia mengaku belum mendengar laporan kemajuan gerakan itu. Atau dengan kata lain, dinyatakan bahwa setelah hampir dua tahun berjalan, revitalisasi pertanian sering dianggap jalan di tempat.2 Kenapa revitalisasi pertanian jalan di tempat? Karena banyak kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada petani. Contohnya, kebijakan harga pembelian pangan (beras) yang tidak menarik, terus berlangsungnya impor beras, alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang minim, jaminan pasokan gas untuk industri pupuk yang sering dikalahkan oleh ekspor, tergusurnya hak petani akan lahan oleh kepentingan komersial, dan dikalahkannya petani dalam perebutan sumber daya air, dan lainlain.3 Swasembada beras dan kemandirian pangan menjadi satu hal krusial, bukan hanya karena beras komoditas strategis sekaligus politis, tetapi juga sudah menyangkut kepentingan nasional sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dengan makanan pokok beras. Swasembada, kemandirian, dan ketahanan pangan yang berkesinambungan hanya bisa diwujudkan jika kepentingan petani tidak dikorbankan.4 Dikorbankannya kepentingan petani dan sektor pertanian lebih banyak disebabkan kalkulasi ekonomi rasional (dan personal) para politisi terhadap manfaat politis atau konsesi yang mereka peroleh apabila terlalu berpihak pada sektor dengan basis sumber daya alam itu.5 Pada masa Orde Baru dulu, para politisi sangat piawai membaca situasi dan memperhitungkan kekuatan dinamis yang mampu mempengaruhi proses pembangunan ekonomi nasional. Artinya, pilihan

strategis mereka untuk menempatkan ketahanan pangan tingkat nasional telah digunakan sebagai “kendaraan� mencapai ambisi politik yang mereka tetapkan. Akan tetapi, keberpihakan semu seperti itu membawa dampak buruk kepada petani karena beberapa bias kebijakan yang menyertainya. Beberapa bias kebijakan karena keputusan politik yang sangat tidak menguntungkan sektor pertanian itu dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, bias perkotaan (urban bias) yang sangat umum menjangkiti para politisi yang kebanyakan memang tinggal di perkotaan. Kejadian kronis setiap musim panen mengenai anjloknya harga gabah petani adalah akibat dari ketidakampuhan kebijakan stabilisasi harga pangan (dengan instrumen kebijakan harga dasar gabah dan harga atap serta operasi pasar) yang memang lebih dipengaruhi oleh bias perkotaan di atas. Kedua, bias kebijakan industrialisasi dan ekonomi makro yang jelas tidak dapat dipisahkan dari derajat pemahaman ekonomi para politisi dan kerangka pemikiran dari pemimpin nasional. Kebijakan industrialisasi—walau harus melakukan proteksi industri—jelas sangat diskriminatif terhadap sektor pertanian. Beberapa instrumen kebijakan seperti pajak impor, nilai tukar rendah, dan bahkan kuota tertentu untuk melindungi industri bayi—seperti kasus industri otomotif, petrokimia, tekstil, dan lain-lain—telah mengakibatkan konsumen domestik, termasuk petani harus membayar harga beli produk-produk itu lebih mahal dari harga sebenarnya di tingkat internasional. Menurut istilah ekonomi, sektor industri yang diproteksi seperti itu justru tidak terpengaruh oleh perubahan atau apresiasi nilai tukar, sehingga seluruh beban ekonomi politik karena apresiasi itu harus ditanggung sektor pertanian.

Kebijakan makroekonomi lain juga tidak berpihak pada sektor pertanian. Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan pejabat penting dan kaum elite serta dana besar senilai Rp 600 triliun yang dibutuhkan untuk rekapitalisasi perbankan juga telah mengorbankan sektor pertanian. Begitu pula, kebijakan perdagangan internasional sampai pada program-program penguatan posisi para eksportir untuk komoditas ekspor hasil pertanian sekalipun juga terlalu diskriminatif. Kebijakan itu secara inheren telah melemahkan posisi tawar petani di pedesaan dan memperlemah nilai tukar sektor agribisnis dan sektor pertanian secara keseluruhan. Ketiga, pemikiran mengenai ekonomi dualistik yang dioperasionalisasikan di Indonesia melalui pola intiplasma, juga dibangun dengan karakter dikotomis modern versus tradisional yang ternyata sangat merugikan sektor pertanian tradisional. Studi empiris terhadap beberapa komoditas perkebunan dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) ternyata mempersubur fenomena kegagalan pasar (market failures) yang ditunjukkan oleh struktur pasar yang sangat tidak sehat. Perusahaan inti yang diharapkan membina petani plasma, justru memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk menciptakan struktur pasar monopsonis. Inti menjadi penentu harga (price determinator) untuk produk-produk yang dihasilkan petani plasma, sedangkan para petani plasma hanya menjadi penerima harga (price taker) karena kemampuan tawar yang demikian rendah. Sebaliknya, untuk produk-produk olahan yang diproduksi oleh perusahaan inti, struktur pasar monopoli—atau tepatnya oligopoli yang menjurus ke kartel—lebih banyak dijumpai. Kekuatan dan keistimewaan perusahaan inti sebenarnya atas bantuan dan fasilitas


6 Edisi Perdana Agustus 2007

„ tertentu yang diberikan birokrasi pemerintahan. Menariknya, pola intiplasma ini sangat digemari oleh birokrasi, politisi, dan tentunya perusahaan swasta, karena di samping secara ekonomis memungkinkan, menguntungkan, dan mudah dilaksanakan, juga secara politis dibenarkan, karena seakanakan telah mengembangkan pola kemitraan yang baik. Hasil studi Tim Indef (1999) untuk komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan minyak goreng, serta komoditas tebu dan gula, telah memperkuat pernyataan di atas. Permasalahan struktural dari hulu sampai hilir untuk komoditas perkebunan strategis di atas telah mengurangi daya saing dan efisiensi Indonesia di pasar internasional. Harga rendah Rp 300-400/kg yang diterima petani plasma untuk tandan buah segar (TBS) jelas tidak berdiri sendiri, tetapi berkait dengan struktur monopsonis industri ini. Sementara itu, di tengah-tengah harga CPO di pasar dunia yang anjlok, pemerintah masih menerapkan pajak ekspor 10%, walaupun telah ada tekad untuk menghapuskannya belakangan ini; sedangkan tebu dan gula domestik jelas-jelas tidak mampu bersaing dengan gula dunia karena strategi tebu rakyat intensifikasi (TRI) dan tebu rakyat bebas yang tidak lepas dari perburuan rente ekonomi oleh pelaku industri.6 Catatan 1 Lihat selanjutnya Sri Hartati Samhadi, “Sektor Pertanian Dianaktirikan,” dalam Liputan Khusus 60 Tahun Indonesia Merdeka, harian umum Kompas, 16 Agustus 2005, hal. 50. 2 Lihat Pepih Nugraha, “Revitalisasi Pertanian Jalan di Tempat?”, dalam harian umum Kompas, Sabtu, 24 Februari 2007, hal. 34. 3 Sri Hartati Samhadi, “Akibat Salah Urus Pertanian”, dalam harian umum Kompas, Sabtu, 24 Februari 2007, hal. 33. 4 Sri Hartati Samhadi, ibid., hal. 33. 5 Lihat selanjutnya Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Jakarta: Grasindo, 2001, hal. 221-224. 6 Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, ibid., hal. 224.

Kajian Utama

Proklamasi 17 Agustus 1945--Tidak tuntasnya hasil pembebasan nasional menyebabkan langgengnya penjajahan terhadap kaum tani Indonesia

Proklamasi Agustus 1945 dan Kemiskinan Kaum Tani “Kita seringkali mendengar “Kolonialisme Telah Mati.” Jangan sampai kita terpengaruh atau terperangah oleh pernyataan itu. Saya tegaskan kepada anda semua, kolonialisme belumlah mati”. (Soekarno, 1955)

Kegagalan Revolusi Agustus 1945 Hari Jum’at, 17 Agustus 2007, seluruh rakyat Indonesia mengerti dengan baik bahwa pada hari itu merupakan hari yang cukup bersejarah bagi bangsa dan negara. Dimana, pada tanggal tersebut, yaitu 62 tahun yang lalu kekuasaan politik Kolonialisme Belanda berakhir tanpa ampun berkat perjuangan yang gigih dan berdarah—dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan—seluruh rakyat dari semua klas, golongan dan sektor yang anti terhadap segala bentuk penindasan dan penghisapan, baik manusia atas manusia maupun bangsa atas bangsa. Pada saat yang bersamaan pula, proklamasi kemerdekaan pada waktu itu sekaligus menjadi tanda bagi penyusunan nation-state (negarabangsa) Republik Indonesia yang baru, yang menghendaki tegaknya sistem sosial yang menjamin

keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Gelombang pasang perjuangan rakyat Indonesia hingga mampu mendirikan negara-bangsa Republik Indonesia tersebut, terjadi bersamaan dengan pasang-naik perjuangan dari rakyat di negerinegeri jajahan dan bergantung lainnya di sebagian besar belahan dunia, mulai dari wilayah Afrika, Asia dan Amerika Latin. Inilah ciri lain yang ada pada saat itu, zaman imperialisme, yaitu zaman yang dicirikan oleh bangkitnya perjuangan rakyat di seluruh negeri jajahan dan bergantung melawan negeri-negeri penjajahnya. Hasil gemilang yang tak terlelakkan dari gelora perjuangan seluruh rakyat di negeri-negeri jajahan dan bergantung tersebut adalah lahirlah negara-negara baru di sebagian wilayah di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Tentu saja, harapan dari seluruh rakyat di negeri-negeri ini,


Berita Kaum Tani 7

melalui kemerdekaan yang mampu diraih akan dapat beridiri sejajar dan setara dengan bangsa-bangsa lain dalam membangun perdamaian dunia, demokrasi dan keadilan. Bagi rakyat Indonesia sendiri, kemerdekaan melalui proklamasi 17 Agustus 1945 diharapkan bahwa segala “sistem lama” yang menindas dan menghisap dapat didesak sampai ke akar-akarnya dan digantikan dengan sistem yang baru sama sekali, yaitu sistem sosial yang meletakkan kepentingan mayoritas rakyat Indonesia dapat dijamin dan dilindungi. Golongan mayoritas itu adalah buruh, kaum tani, serta klas pekerja lainnya maupun golongan dan sektor dalam masyarakat yang selama masa sebelumnya merupakan golongan yang paling ditindas dan dihisap hingga tidak dapat mengembangkan kehidupannya di semua aspek, baik aspek ekonomi, politik maupun kebudayaan. Golongan mayoritas itu sekaligus juga golongan yang paling banyak berjasa dan paling setia terhadap tujuan kemerdekaan dan tegaknya negara Indonesia yang baru. Golongan masyarakat yang pada masa sebelumnya dihambat bahkan didesak oleh sistem sosial kolonialisme dan sisa-sisa feodalisme. Dengan demikian, tugas terpenting melalui proklamasi kemerdekaan sesungguhnya mengakhiri karakter masyarakat Indonesia yang jajahan dan setengah feodal. Tugas inilah yang pada masa awal kemerdekaan dan terutama pada masa perang rakyat yang paling gigih dalam mempertahankan kemerdekaan hendak diraih. Pada periode ini, sebagian besar masa rakyat, bergerak dan mengorganisasikan diri dalam badan-badan perjuangan melakukan perang sosial yang paling sengit terhadap kolonial. Klas buruh di berbagai perusahaan milik kolonialis Belanda melaui serikat-serikat buruh dan laskar-laskar yang didirikannya merebut dan menduduki perusahaanperusahaan tersebut. Demikian juga

dengan kaum tani di berbagai wilayah, mereka bergerak mengusir tanpa ampun dan merebut serta menduduki perusahaan-perusahaan perkebunan milik kolonial Belanda. Namun hasil-hasil yang telah secara gemilang diraih selama 4 tahun melalui perang rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut harus dibatalkan dan dikembalikan kepada kekuasaan kolonial Belanda. Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Bulan Desember 1949 antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda, hasil-hasil perjuangan yang ditempuh secara sengit dan telah banyak memakan korban dari rakyat tersebut terpaksa dan dipaksa diserahkan kembali. Bahkan, seluruh kerugian dan utang Kolonial Belanda akibat perang yang berlangsung harus ditanggung oleh Pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia. Ini sungguh pengkhianatan yang paling sempurna dan mneyedihkan dari kaum borjuasi komprador yang ada di tubuh Republik Indonesia yang baru lahir pada saat itu. Kebimbangan dan memandang sebelah mata atau lebih tepat meremehkan kekuatan rakyat dari kaum borjuasi komprador (red : bergantung dan reaksioner) inilah yang menyebabkan Revolusi Demokratis Nasional-Agustus 45 menemukan kegagalannya. Kekuasaan imperialisme dipulihkan kembali, sementara sistem sosial lama, yaitu sisa-sisa feodalisme yang masih luas bercokol tetap bertahan dan tidak berhasil dihapuskan. Maka negara Indonesia sejak saat itu, sejak 1949 hingga saat ini tetap menjadi negara yang karakternya setengah jajahan dengan sisa-sisa feodalisme sebagai fondasi sosialnya. Kemiskinan Kaum Tani Akibat kegagalan Revolusi Agustus 1945, kekuasaan kolonialisme dan feodalisme tidak mampu sepenuhnya didesak hingga tidak memiliki tempat lagi untuk

tumbuh dan berkembang. Kekuasaannya pada aspek ekonomi, politik dan budaya masih bercokol dan menyebabkan keterpurukan seluruh klas, golongan dan sektor dalam masyarakat yang berkepentingan atas hapusnya sistem sosial tersebut. Golongan mayoritas rakyat seluruhnya, semakin jatuh dalam kesengsaraan dan kemerosotan kualitas hidup yang tiada bandingannya dimanapun di dunia ini. Pada era Pemerintahan Soekarno—pemerintahan yang memiliki karakter anti imperialisme dan feodalisme—pernah mengusahakan untuk membangun negara dan bangsa yang cukup memiliki relevansi dengan tujuan kemerdekaan Agustus 1945, dimana pada masa itu, ditempuh kebijakan “nasionalisasi” terhadap perusahaan-perusahaan Belanda serta menerbitkan berbagai kebijakan yang mencerminkan kepentingan rakyat dan kaum tani, seperti penetapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) No.2 Tahun 1960. Akan tetapi, hasilhasil inipun dibatalkan dengan naiknya Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jendral fasis kanan Soeharto dan semakin jauh bergeser kepada kepentingan imperialisme dan feodalisme pada masa pemerintahan sesudahnya, hingga Pemerintahan SBY-JK saat ini. Hasil “nasionalisasi” perusahaan perkebunan milik Belanda jatuh ke tangan militer (TNI) bahkan kemudian berkembang menjadi bisnis yang sarat dengan korupsi. Penetrasi dan ekspansi kapital dari imperialisme pada sektor agraria semakin tinggi dan luas mendesak produksi pertanian perseorangan skala kecil dengan cara melakukan perampasan tanah-tanah rakyat (land grabbing). Sementara, UUPA No.5 Tahun 1960 dan UUPBH No.2 Tahun 1960, hanya ditempatkan sebagai kebijakan politik formal semata. Secara esensi, kensesi-


8 Edisi Perdana Agustus 2007

kensesi baru melalui pemberian berbagai hak atas tanah, semisal Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Kontrak Karya Pertambangan kepada imperialisme di sektor agraria terus diperluas dengan merujuk pada berbagai pruduk kebijakan yang secara terang bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun1960 dan UUPBH No.2 Tahun 1960. Akibatnya, monopoli atas sumber-sumber agraria semakin luas dan kokoh meminggirkan serta mematikan potensi kekuatan produktif dari kaum tani dan rakyat Indonesia. Menurut data yang dapat diorganisasikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga tahun 2000 dari sekitar 1.887 jumlah pengusaha perkebunan, paling tidak mereka menguasai 3.358.072 Ha dengan besaran luas penguasaan berkisar antara 6.000 Ha sampai 48.000 Ha. Ini sungguh ironi bila dibandingkan dengan rata-rata penguasaan lahan yang dimiliki oleh kaum tani dan masyarakat pedesaan bagi keperluan produksi pertaniansubsisten. Dimana, rata-rata penguasaan dan kepemilikan lahan dari kaum tani tidak lebih dari 0,5 Ha/keluarga. Luas areal penguasaan pun terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun ketika monopoli yang terjadi disertai oleh terjadinya proses alih fungsi lahan. Maka kemudian, banyak dari kalangan kaum tani yang terlempar menjadi buruh tani dan petani miskin, hingga terpaksa harus menjadi “buruh serabutan� yang bekerja di luar sektor pertanian. Sebagian menjadi buruh bangunan musiman di kota, sementara sebagian yang lainnya menjadi buruh migrant di luar negeri. Oleh karenanya, menjadi keniscayaan apabila kecilnya luas penguasaan lahan yang dimiliki oleh kaum tani ini telah menyebabkan rendahnya produktifitas serta tingkat pendapatan. Usaha pertanian perseorangan skala kecil untuk sekedar dapat mencukupi kebutuhan dasar yang paling minimum

sekalipun, terancam secara menyedihkan. Di samping aspek monopoli, kaum tani juga terjerembab dan terhambat kemajuannya dalam berbagai bentuk relasi penindasan dan penghisapan yang berkembang pada sistem sisa-sisa feodalisme. Sewa tanah yang tinggi, sistem bagi hasil yang tidak adil, berbagai bentuk peribaan yang subur berkembang pada masyarakat pedesaan, sistem gadai, hingga tengkulakisme menjadi ancaman yang selalu mengepung terhadap perkembangan kaum tani di semua aspek kehidupan. Surplus produk pertanian dari hasil jerih payah kaum tani diambil dan dirampas oleh sistem pertukaran dan distribusi hasil yang tidak adil tersebut. Akibat dari kelebihan produk pertanian yang tidak dapat dinikmati ini, kaum tani tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar, apalagi untuk mengembangkan pengetahuan dan kebudayaannya. Situasi lebih lanjut, kaum tani juga harus dihadapkan dengan sistem pertukaran dan perdagangan hasil-hasil produksi pertanian yang tidak adil serta berbagai kebijakan Negara yang tidak memberikan proteksi (red : perlindungan) yang diperlukan guna menjamin kepentingan optimalisasi surplus produk maupun subsistensi produksi pertanian. Imperialisme melalui berbagai lembaga multi lateral semacam World Trade Organization (WTO), International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) memaksa setiap negara mengikuti dan menerapkan berbagai kebijakan yang menguntungkan bagi kepentingan kapitalisme monopoli asing pada sektor agraria. Sementara, negeri-negeri imperialisme, Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara Uni Eropa lainnya tidak pernah tunduk pada peraturan yang mereka desakkan sendiri, bahkan cenderung mengkhianatinya. Sebagai contoh, kegagalan dalam putaran pertemuan

perundingan WTO terutama dalam hal bagaimana mengatur perdagangan hasil-hasil sektor pertanian, selain disebabkan oleh desakan yang keras dari berbagai organisasi massa tani dari berbagai negeri dan organisasi massa demokratis laninnya, juga dikarenakan oleh keengganan negeri-negeri imperialisme tersebut menjalankan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan dan adil bagi semua negara dan kaum tani. Akan tetapi dengan congkaknya demi keuntungan yang tanpa batas, mereka tetap memaksakan aturanaturan perdagangan sektor pertanian yang menjamin kepentingannya agar diadobsi dan diterapkan di negeranegara berkembang. Oleh karenanya, setiap waktu, hasil-hasil produksi pertanian kaum tani Indonesia harus terseok-seok menahan gempuran produk impor pertanian. Berbagai impor produk pertanian, baik berupa produk bahan pangan pokok, hortikultura (sayuran) hingga buah-buahan terus membanjiri pasar dalam negeri dan mendepak hasil-hasil produksi pertanian kaum tani. Keadaan ini menggambarkan bahwa kaum tani dipaksa bertahan dalam keadaan minimum pada buasnya mekanisme pasar melawan kaum monopoli distribusi hasil-hasil produksi pertanian dan korporasi monopoli produsen hasil-hasil pertanian skala besar. Bahkan, demi menjaga kepentingan imperialisme pada sektor agraria, negara dipaksa mencabut berbagai subsidi pertanian. Mulai dari subsidi benih, pupuk hingga obat-obatan, termasuk tiadanya dukungan sarana-prasarana produksi pertanian, jaminan keamanan atas air-irigasi, pengembangan teknik serta teknologi maupun mesin-mesin pertanian. Namun disisi lain, negara justru memberikan subsidi dalam bentuk menanggung utang pengusaha komprador yang telah bangkrut dengan membebankannya pada pundak rakyat melalui


Berita Kaum Tani 9

penetapan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Inilah situasi umum yang melingkupi dan mengekang kemajuan kaum tani dan perkembangan sektor agraria. Situasi yang menggambarkan telah terjadinya krisis agraria yang berkepanjangan. Maka tidak mengherankan, meski negara ini mayoritas adalah kaum tani atau dengan kalimat lain bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling luas, namun kehidupan kaum tani dan terutama sektor pertaniannya tidak berkembang dan mengalami kemajuan yang berarti. Sebaliknya, bergerak ke tingkatan krisis yang semakin dalam dan luas. Sebagai contoh, pada tahun 2004, sektor pertanian menyerap hampir 43 juta orang atau sekitar 46,5 persen dari angkatan kerja. Namun pada tahun yang sama, sektor pertanian hanya memberikan kontribusi pada Pendapatan Domestik Kotor (PDB) hanya 14,7 persen. Jauh dibawah kontribusi sektor industri, terutama jasa dan perdagangan. Keadaan ini secara jelas memberi gambaran, bahwa meski tenaga produktif yang terlibat cukup besar bila dibandingkan pada sektor lain, namun hasil produksi pertanian sangat rendah. Sekaligus juga menjelaskan mengenai factor-faktor yang menghambat kemajuan sektor pertanian, yaitu adanya monopoli atas sumber-sumber agraria serta berbagai problem-problem lain yang telah disinggung pada pemaparan sebelumnya. Bahkan, demi kelancaran operasi modal kapitalisme monopoli internasional, negara tidak ragu-ragu untuk mengerahkan kekuatan bersenjata yang dimilikinya (TNI/ POLRI) serta milisi-sipil yang didirikannya untuk memperkokoh kekuasaan—ekonomi, politik dan budaya—imperialisme dan feodalisme. Berbagai tindak kekerasan, intimidasi penangkapaan dan bentuk-bentuk teror lainnya

yang memalukan merupakan tindakan politik yang sejalan pada perampasan tanah-tanah (land grabbing) milik kaum tani dan masyarakat di pedesaan yang selama ini terus berlangsung. Situasi ini, semakin memperburuk keadaan, menggoncang serta mematikan sendi-sendi kehidupan demokrasi di pedesaan dan secara keseluruhan di Indonesia. Berbagai hambatan dan tekanan pada organisasi massa kaum tani dan organisasi massa demokratis lainnya sering bertubi-tubi menghantam organisasi tersebut serta menekan kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan di muka umum. Alasan-alasan inilah yang pada peristiwa belakangan ini sering menimpa kaum tani, yaitu serangkaian kekerasan yang menimpa kaum tani di RumpinBogor sampai Alas Tlogo-Pasuruan. Seluruh cara yang ditempuh oleh imperialisme dan feodalisme yang tercermin melalui tindakan politik negara, merupakan jalan keluar yang harus diambil untuk mengatasi terjadinya krisis umum ekonomi dari imperialisme. Inilah mengapa, secara umum, keadaan sektor agraria terus mengalami krisis semakin dalam, luas dan akut. Yang tentu saja agar bisa keluar dari situasi krisis agraria ini diperlukan usaha-usaha politik secara menyeluruh dan berskala nasional. Kaum Tani Adalah Soko Guru Pembebasan Nasional Dengan demikian, seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, sangat terang bagi kaum tani dan rakyat Indonesia, bahwa krisis yang timbul pada sektor agraria karena masih bercokolnya sistem sosial yang menindas dan menghisap, yaitu dominasi imperialisme yang menjadikan sisa-sisa feodalisme sebagai fondasi sosialnya. Maka, untuk dapat keluar dari situasi krisis agraria yang terjadi, kaum tani Indonesia harus mampu menarik pelajaran atas pengkhianatan yang

dilakukan oleh borjuasi komprador hingga menyebabkan gagalnya revolusi Agustus 1945. Kaum tani juga harus sanggup mengorganisasikan dirinya secara lebih baik dan berposisi secara tegas dihadapan golongan yang bimbang yang berpotensi menghancurkan tujuan perjuangan. Yaitu perjuangan terhadap penyelesaian secara menyeluruh atas krisis agraria yang timbul. Selain itu, kaum tani perlu memperjuangkan secara konsiten dan konsekuen Program Reforma Agraria Sejati dan Land Reform Sejati .Yaitu, sebuah program perjuangan yang tidak semata-mata ditujukan pada pembagian kembali (re-distribusi) tanah, legalisasi (pengakuan) atas tanah yang telah dikuasai, maupun menuntut pengembalian tanah-tanah (reclaiming) yang dahulunya dirampas, namun juga sebuah program yang menetapkan perspektif untuk menghapuskan sama sekali monopoli atas sumber-sumber agraria serta berbagai bentuk hubungan ekonomi lainnya yang menindas dan menghisap yang melekat pada sistem sosial usang ini. Agar tujuan strategis dari perjuangan tersebut dapat diraih, maka penting bagi kaum tani melalui organisasinya berusaha lebih keras untuk meningkatkan kualitas perjuangannya. Perjuangan yang ditempuh harus mampu menembus batas-batas sifat sosial ekonomi semata. Tugas terpentingnnya adalah dengan mendorong ke tingkatan kualitas yang lebih tinggi, yaitu perjuangan politik. Perjuangan politik inilah yang akan menentukan kesuksesan dalam mewujudkan kesejahteraan penuh –sosial, ekonomi, politik dan budaya—dari kaum tani. Hal ini dapat diwujudkan apabila sistem imperialisme dan feodalisme mampu dihapuskan. Dengan demikian, perjuangan politik yang dimaksudkan adalah bahwa kaum tani harus menjadi


10 Edisi Perdana Agustus 2007

bagian dari seluruh gerakan massa demokratis yang ada serta yang aktif dan penuh prakarsa berlawan terhadap sistem sosial tersebut. Tugas lainnya dari kaum tani sebagai golongan mayoritas di republik ini, adalah perlu menggalang kerja sama perjuangan dengan klas, golongan serta sektor lainnya dalam masyarakat yang anti imperialisme dan anti feodalisme. Tanpa kerjasama yang kuat dan tanpa keterlibatan dari kaum tani maka tidak ada jaminan bagi suksesnya perjuangan melawan imperialisme dan feodalisme. Karena kaum tani lah yang paling berkepentingan atas hapusnya sistem sisa-sisa feodalisme yang menahan kemajuannya selama ini Kedudukan kaum tani dengan

„

demikian, memiliki arti strategis dalam menggelorakan perjuangan sosial-ekonomi maupun politik di pedesaan.. Inilah tugas dan peranan kaum tani Indonesia sebagai soko guru pembebasan nasional. Yaitu, Perjungan anti imperialisme dan anti feodalisme. Sebagai akhiran, perlu kita simak pidato Presiden Soekarno pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung 52 tahun yang lalu, dimana pidato tersebut memiliki arti penting bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap ancaman bahaya kapitalisme monopoli internasional/ imperialisme. “Dan, saya meminta kepada anda jangan pernah berpikir bahwa kolonialisme hanya seperti bentuk

dan caranya yang lama, cara yang kita semua dari Indonesia dan dari kawasan-kawasan lain di Asia dan Afrika telah mengenalinya. Kolonialisme juga telah berganti baju dengan cara yang lebih modern, dalam bentuk kontrol ekonomi, kontrol intelektual, dan kontrol langsung secara fisik melalui segelintir elemen kecil namun terasing dari dalam suatu negeri. Elemen itu jauh itu lebih licin namun bisa menjadi elemen yang paling menentukan dan mampu mengubah dirinya ke dalam berbagai bentuk. Mereka tidak mudah menyerah. Dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun mereka akan muncul, kolonialisme adalah jahanam dan karenanya harus dienyahkan dari muka bumi”.

Liputan Mendalam

Negara Menempatkan Cara Kekerasan Untuk Mengatasi Krisis Agraria Monopoli dan Meluasnya Sengketa Agraria Sepanjang paruh pertama Tahun 2007, gejala konflik agraria yang disertai dengan tindak kekerasan dan menyebabkan jatuhnya korban meninggal di pihak petani menjadi tontonan yang memerikan hati rakyat Indonesia. Sepanjang periode itu pula, pergolakan kaum tani dan rakyat luas di wilayah pedesaaan bergelora, memberikan ancaman kepada siapa saja yang melakukan perampasan secara sewenangwenang hak-hak sosial-ekonomi kaum tani dan rakyat. Terutama hak atas tanah serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan yang paling objektif, yang selama ini telah diambil dengan secara vulgar dan tak tahu malu oleh kekuasaan bersama antara kapitalisme monopoli internasional, tuan tanah besar dan birokrat kapitalisme. Kaum tani dan golongan masyarakat pedesaan bangkit tanpa rasa takut, berlawan

terhadap segala bentuk penindasan dan penghisapan. Sejumlah peristiwa tersebut diantaranya dapat disebutkan, mulai dari peristiwa Rumpin-Bogor pada Bulan Januari 2007. Dimana akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI-AU terkait dengan rencana pembangunan proyek water training, telah menyebabkan rusaknya lahan garapan warga serta korban lukaluka, penculikan terhadap beberapa tokoh masyarakat dan aktivis. Berikutnya adalah, peristiwa penangkapan terhadap sekitar 27 kaum tani di Kali Baru-Banyuwangi, penangkapan 50 kaum tani di Kalijajar-Wonosobo, hingga tindak kekerasan secara membabi buta yang dilakukan oleh TNI –AL di Alas Tlogo-Pasuruan, yang menyebabkan meninggalnya 5 orang kaum tani. Peristiwa-peristiwa tersebut tentu saja akan semakin besar jumlahnya bila ditambahkan dengan kejadian serupa lainnya di berbagai wilayah

di Indonesia. Dengan demikian, serangkaian peristiwa ini, menggambarkan secara jelas pada kaum tani dan rakyat luas, bahwa pemerintahan SBY-JK telah menempuh cara-cara “kekerasan” dalam mengatasi krisis agraria dan krisis ekonomi secara umum. Selain itu, langkah politik yang demikian ini juga mencerminkan tendensi fasisme dari pemerintahan SBY-JK. Alat kekerasan negara (TNI/POLRI) telah ditempatkan sebagai benteng terdepan untuk melindungi kepentingan kapital monopoli internasional dan klas-klas reaksioner dalam negeri, untuk mengeruk keuntungan tanpa batas dan menimpakan beban krisis ekonomi pada pundak kaum tani dan rakyat pekerja lainnya. Pada sisi lain, keadaan ini juga mencerminkan karakter pemerintahan SBY-JK sebagai alat klas imperialisme dan feodalisme. Kerakusan kapital monopoli dan tuan tanah besar telah


Berita Kaum Tani 11

2.810 kasus skala besar (nasional), 1.065 diantaranya masih ditangani pengadilan dan 1.432 kasus masih berstatus sengketa. Dimana, sekitar 322 kasus berpotensi memicu konflik kekerasan. Data ini tentu saja belum mencerminkan situasi yang sesungguhnya. Dapat dipastikan angka tersebut akan semakin besar bila ditambahkan dengan peristiwa serupa yang belum terdata dengan baik. Gejala demikian, dari waktu ke waktu menunjukkan Tragedi Alastlogo. Khoirul. Balita yang menjadi korban aksi tingkat intensitas brutal pasukan Marinir di Alas Tlogo. Peluru yang mencabut nyawa ibunya, turut menembus dada bocah malang yang semakin tinggi dan luas. Sengketa tersebut. agraria yang lama tidak kunjung menjadikan negara dan kekuasaan diselesaikan, namun justru ditambah politik yang ada, sebagai mesin dan terbebani dengan sengketa pengeruk keuntungan dan penindas agraria yang baru. Apa yang massa luas rakyat Indonesia. sesungguhnya terjadi di balik Konflik atau sengketa agraria dan peristiwa ini? Perampasan tanah cara kekerasan yang ditempuh oleh (land grabbing) rakyat yang Negara untuk mengatasi krisis dilakukan oleh imperialisme dan agraria dengan demikian merupakan feodalisme melalui mesin Negara, sebuah tindakan politik yang inilah sebab pokok yang memang diperlukan oleh SBY-JK sesungguhnya melatari sengketa untuk menjamin dan melindungi agraria terus berlangsung serta kepentingan kapitalis monopoli berkepanjangan. inaternasional dan klas-klas Upaya-upaya tersebut menjadi reaksioner dalam negeri. Sementara, hukum keharusan yang ditempuh langkah politik berlawan dari rakyat oleh imperialisme dan feodalisme atas situasi tersebut merupakan demi menyelamatkan dirinya dari langkah politik yang objektif demi krisis umum ekonomi yang mempertahankan sekaligus menimpanya. Tanpa cara demikian, mengembalikan hak-hak sosial maka sistem usang yang menghisap ekonomi dan sumber-sumber agraria dan menindas ini tidak akan bertahan yang telah ratusan tahun diinjak- dan dengan demikian pasti akan injak serta ditiadakan. Paling tidak, menuju liang kuburnya. Perampasan menurut Badan Pertanahan Nasional tanah yang semakin gencar dan (BPN) dari data yang mampu vulgar adalah mekanisme yang dihimpun, hingga saat ini, terdapat diperlukan guna memperkokoh

monopoli atas sumber-sumber agraria demi laba tanpa batas. Dari era kekuasaan Orde Baru hingga Pemerintahan SBY-JK usaha monopoli atas sumber-sumber agraria semakin tinggi dan mendesak kehidupan kaum tani tanpa belas kasihan. Produksi pertanian skala besar untuk kepentingan pasar terus digencarkan dan dikembangkan, sementara produksi pertanian skala kecil semakin terpinggir dan tidak mendapatkan tempat untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, melalui data Badan Pusat Statistik (BPS), dapat disebutkan bahwa selama kurun waktu 10 tahun telah terjadi peningkatan secara signifikan perluasan areal pengusahaan perkebunan kelapa sawit. Dimana, pada tahun 1996 luas areal pengusahaan hanya 1.146.300 Ha dengan kapasitas produksi 2.569.500 ton, namun pada Tahun 2006 luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat menjadi 3.682.900 Ha dengan kapasitas produksi 10.869.365 ton. Dengan demikian selama 10 tahun, telah terjadi peningkatan sekitar 1.423.200 Ha atau sekitar hampir 100 persen. Tentu saja, data luas areal perkebunan kelapa sawit ini belum mencerminkan luasan yang sesungguhnya. Realitas di lapangan jauh lebih besar dari data yang mampu dihimpun. Bahkan untuk melapangkan jalan eksploitasi dan represi, baru-baru ini Pemerintahan SBY-JK menerbitkan Undangundang Penanaman Modal (UU PM) , yaitu pada Bulan Maret 2007 dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2007 Tentang PM. Melalui peraturan perundangan yang baru ini, Hak Guna Usaha (HGU) pada pengusahaan di bidang perkebunan masa berlakunya diperpanjang menjadi 95 tahun untuk melindungi dan menjamin kepentingan imperialisme dan feodalisme di sektor agraria. Maka menjadi terang dan sangat jelas bagi kaum tani bahwa Pemerintahan SBY-JK sedikitpun tidak mempedulikan


12 Edisi Perdana Agustus 2007

kehidupan kaum tani dan masyarakat pedesaan. Apalagi memiliki perspektif untuk memajukan sektor pertanian nasional. Bahkan, UU PM yang baru ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan kaum tani dan “tanah untuk penggarap” yang terkandung dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lebih lanjut, akibat monopoli penguasaan atas sumber-sumber agraria tersebut dan yang dilegalkan oleh berbagai produk kebijakan pemerintah, jumlah petani miskin dan buruh tani terus bertambah dari tahun ke tahun. Paling tidak, menurut hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan semakin miskinnya petani Indonesia. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah petani gurem pada tahun 2003 menjadi 56,5 persen. Rumah tangga pertanian naik dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,4 juta pada tahun 2003. Selanjutnya, selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem meningkat 2,6 persen per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta tahun 2003.1 Dengan demikian, monopoli yang terus berlangsung menjadi sebab pokok dan hambatan nyata bagi kemajuan sektor agraria dan pembangunan pertanian yang kokoh. Tidak berhenti disini saja, monopoli tersebut juga meluas dan semakin kokoh pada bidang-bidang yang lainnya. Monopoli pada benih, pupuk, hingga pada berbagai produk obat-obat pertanian serta teknologi dan ilmu pengetahuan semakin melengkapi penderitaan kaum tani. Terlebih lagi dengan sistem pertukaran dan perdagangan produkproduk pertanian yang tidak memberi jaminan dan perlindungan pada hasil-hasil pertanian kaum tani Indonesia. Situasi ini, sepenuhnya telah menyebabkan sektor agraria terintegrasi, dikuasai dan ditentukan arah perkembangannya oleh imperialisme. Akibat yang tidak terelakkan kemudian adalah kualitas

kehidupan kaum tani dan masyarakat pedesaan di semua aspek—sosial ekonomi, politik dan kebudayaan— terus mengalami kemerosotan. Pentingnya Perjuangan Atas Tanah Dari seluruh permasalahan di sektor agraria, dimana krisis yang terjadi telah berlangsung lama dan terus berkembang ke tingkatan yang semakin akut, aspek monopoli atas sumber-sumber agraria merupakan permasalahan yang menempati kedudukan paling menentukan terhadap perkembangan sektor tersebut. Selain menimbulkan terkonsentrasikannya tanah sebagai kekuatan produktif pada segelintir orang atau korporasi di sektor pertanian, juga telah menyebabkan jumlah kaum tani, utamanya buruh tani dan petani miskin semakin besar. Sehingga, ketimpangan pada struktur penguasaan dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria semakin tinggi, bahkan subsistensi dan keberlanjutan pertanian produksi skala kecil dari kaum tani terancam secara serius. Kemajuan kekuatan produktif kaum tani dihambat dan lebih lanjut kehidupannya terlempar dan terpuruk pada derajat kemiskinan yang menyedihkan. Hak atas tanah dari waktu ke waktu terus mengalami ancaman. Apalagi untuk sekedar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status kepemilikan, ini menjadi perkara yang amat kompleks dan “hal yang langka” di dalam Pemerintahan SBY-JK. Sejak diluncurkannya program yang didanai oleh World Bank (WB), yaitu Land Administrasion Project I (LAP I) yang dimulai dari Tahun 1994 hingga bentuk barunya Land Management Policy and Development Project (LMPDP), maka seluruh aspek penguasaan dan pengelolaan serta kebijakan pendukung yang diterbitkan untuk mengatur sumber-sumber agraria (tanah) ditujukan bagi optimalisasi

konsepsi Market Led- Land Reform. Yang tujuan besarnya adalah hendak mendorong tercapainya pasar tanah yang wajar/adil (equitable land market) serta pasar tanah yang terbuka dan bebas (free land market). Dengan demikian, bila hal itu tercapai tentu saja akan memudahkan peluang investasi para kapitalis monopoli internasional dan kekuasaan feodalisme pada sektor agraria/tanah. Terutama investasi pada korporasi pertanian skala besar (perkebunan, dll). Satu ironi dari sebuah negara yang mayoritas didiami oleh kaum tani, dapat dicontohkan pada data soal alokasi tanah kepada kaum tani. Dimana negara ini justru menempuh kebijakan yang minimalis untuk memajukan sektor pertanian skala kecil dan kehidupan kaum tani. Dari data yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam hal redistribusi tanah kepada rakyat, Indonesia tergolong sebagai negara yang mengalokasikan tanah untuk rakyat paling rendah bila dibandingkan di antara negaranegara lain di dunia, bahkan di Asia. Sebagai perbandingan, redistribusi di Korsel mencapai 80 persen, Jepang dan Taiwan mencapai 100 persen, sementara Indonesia hanya mencapai kurang lebih 6,7 persen. Di bidang alokasi hijau, Indonesia mengalokasikan areal untuk kehutanan seluas 90 juta Ha, perkebunan 15 juta Ha. Namun untuk 42 juta keluarga petani atau sekitar 124 juta jiwa, Indonesia hanya mengalokasikan tanah seluas 7,8 juta Ha untuk pertanian. Ironi lebih lanjut, dari sekitar 55 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, baru sekitar 17 juta yang bersertifikat. Data Bank Dunia bahkan menunjukkan, bahwa di pedesaan kurang dari 25 persen pemilik lahan yang sudah memiliki sertifikat. Sekali lagi, dengan demikian, kemerosotan kehidupan kaum tani, bila kita simpulkan dari data-data yang dapat kita himpun,


Berita Kaum Tani 13

sesungguhnya tidak semata-mata terletak pada kecilnya luas penguasaan dan kepemilikan atas tanah atau karena aspek lain, seperti rendahnya kapasitas produksi dan skill teknik bertani. Namun lebih jauh dari itu adalah karena diakibatkan oleh terjadinya monopoli atas sumber-sumber agraria yang semakin intensif dan vulgar. Inilah akar krisis agraria yang ada. Dan krisis tersebut semakin dalam ketika negara telah dipergunakan oleh imperialisme dan feodalisme sebagai alat mengeruk keuntungan tanpa batas. Bahkan telah memanfaatkan mesin birokrasi-militer (TNI/POLRI) serta kekuatan paramilter (milisi sipil) untuk melindungi dan menjamin kepentingannya. Bagi kaum tani dan masyarakat pedesaan, tanah merupakan alat produksi yang paling menentukan bagi kelangsungan hidupnya dan

„

untuk mengembangkan kehidupan sosial serta kebudayaan secara lebih luas. Pada tanah itu pula, kedudukan mengenai status penguasaan dan kepemilikan dari kaum tani juga akan menentukan soal pertukaran dan distribusi hasil produksi pertaniannya. Tanpa jaminan serta perlindungan atas tanah sebagai sumber-sumber agraria, maka produksi pertanian kaum tani akan terancam, kedaulatan pangan nasional juga hal mustahil untuk dicapai. Inilah arti penting pelaksanaan Program Reforma Agraria Sejati dan Land Reform Sejati pada jangka pendek. Sementara, secara strategis tujuan yang hendak dicapai adalah dengan menghapuskan monopoli atas sumber-sumber agraria yang menyebabkan kesengsaraan kaum tani dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Selain itu, dengan pelaksanaan Program Reforma

Agraria Sejati dan Land Reform Sejati, maka industri nasional dapat dibangun kokoh dari hasil surplus pembangunan sektor pertanian. Pada tingkatan perkembangan sekarang, perjuangan untuk mengembalikan tanah-tanah kaum tani yang dirampas, perjuangan untuk mempertahankan tanah-tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan bagi produksi pertanian serta sebagai tempat pemukiman, begitu juga perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (legalisasi) atas tanah-tanah tersebut merupakan tugas perjuangan mendesak dan memiliki arti penting bagi pelaksanaan perjuangan Reforma Agraria Sejati dan Land Reform Sejati selanjutnya. (bkt) Catatan 1 Laporan sementara hasil Sensus Pertanian 2003 (ST03) yang disampaikan oleh Direktur Statistik BPS, 2 Januari 2004, di Jakarta.

Kabar Anggota

Ulang Tahun AGRA Anak Cabang Pangalengan

Perlu Organisasi yang Kuat, Syarat Mutlak Bagi Pelaksanaan Reforma Agraria Pangalengan, BKT - 10 Juli 2007, Forum Petani Pangalengan (FTP) yang kemudian berubah menjadi Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Anak Cabang Pangalengan genap usianya 4 (empat) tahun. Tempaan perjuangan yang hebat selama kurun waktu 4 (empat) tahun tersebut, telah memberi kekuatan pada organisasi untuk semakin tegak berdiri dan berkembang. Gempuran yang keras dari pihakpihak yang tidak menghendaki keberadaan organisasi, justru memberi kekuatan tersendiri bagi organisasi untuk terus mengasah

kemampuan dalam mempertahankan hasil-hasil perjuangan yang telah diperoleh. Harga sewa tanah berhasil diturunkan, tanah yang telah dikuasai dapat dipertahankan serta keanggotaan yang semakin luas, merupakan beberapa bukti kesuksesan. Dalam kerangka memperingati hari kelahirannya serta upaya untuk terus memperhebat praktik perjuangannya, pada Bulan Juli 2007, AGRA Anak Cabang Pangalengan menyelenggarakan serangkaian aktivitas, mulai dari diskusi-diskusi pada tingkat kelompok, rapat umum yang dipusatkan di lahan garapan

hingga penyelenggaraan Seminar Nasional di Balai Desa Sukamanah pada tanggal 15 Juli 2007 dengan Tema : “Hak-hak Petani dan Kedaulatan atas Pangan”. Seminar terbuka tersebut diikuti sekitar 500 anggota serta dari masyarakat luas dengan menghadirkan pembicara Toto dari Departemen Pertanian RI, Sinung dari Kontras dan Erpan Faryadi Sekretaris Jendral AGRA. Para peserta cukup antusias dengan melontarkan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada ketiga pembicara. Dalam seminar tersebut, Erpan Faryadi mengatakan, “perlunya pengorganisasian kaum tani yang kuat secara politik dan organisasi sebagai syarat pelaksanaan reforma agraria.”***


14 Edisi Perdana Agustus 2007

„

Praktik

Arti Penting Organisasi Massa Tani Menyelenggarakan Pekerjaan Pelayanan Massa “Belajar dari AGRA Ranting Moro-Moro-Tulang Bawang-Lampung Dalam Mendirikan SMP Terbuka�. Eko Widianto--AGRA Ranting Moro-Moro Kaum Tani di Lampung Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengumumkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung yang hidup di bawah garis kemiskinan sampai dengan Bulan Maret 2007 mencapai 1.660.700 jiwa atau 22,19 persen. Provinsi Lampung kini menjadi provinsi termiskin kedua di Sumatera, setelah Nangroe Aceh Darussalam. Secara nasional, Lampung menjadi provinsi termiskin kesembilan atau menempati ranking ke-25 dari 33 provinsi di Indonesia.(Lampost, 7 Agustus 2007). Sepintas, dampak kemiskinan atas pendidikan memang tidak terlalu terlihat jelas di kota-kota. Tetapi jika kita mengalihkan pandangan ke desa-desa, akan terlihat suatu panorama ketidakadilan. Laporan Kompas Tahun 2004 menyatakan bahwa lebih dari 60 persen penduduk miskin Indonesia tinggal di pedesaan. Data BPS Lampung Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa 77,96 persen penduduk miskin berada di pedesaan. Di Provinsi Lampung sendiri menurut versi pemerintah terdapat 985 desa tertinggal atau 34 persen dari total jumlah desa yang ada. Konflik agraria yang terusmenerus terjadi mengakibatkan posisi kaum tani Indonesa semakin terjepit dalam jurang kemiskinan . Dari tahun ketahun, ketimpangan struktur agraria dengan adanya monopoli atas sumber-sumber agraria semakin hebat. Hasil Sensus Pertanian (SP) 2003 menunjukkan semakin miskinnya petani Indonesia.

SMPT Harapan Rakyat Moro-Moro. Keingian para siswa SMPT Harapan Rakyat Moro-Moro, Tulang Bawang, Lampung untuk menuntut ilmu pengetahuan menjadi faktor utama yang menopang keberlangsungan belajar di SMPT Harapan Rakyat.

Di Provinsi Lampung sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dewan Rakyat Lampung (DRL) menunjukkan bahwa di Lampung sekurang-kurangnya telah terjadi 92 kasus sengketa tanah seluas 437.002,52 hektare. Akibatnya 134.750 Kepala Keluarga (KK) petani tidak mempunyai tempat tinggal dan harus hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Pada tahun 2004 dari 1.561.931 jiwa penduduk miskin di Lampung, 70,23 persennya bekerja di sektor pertanian. Situasi konflik agraria inilah yang menyebabkan masyarakat yang berada di daerah-daerah konflik tak terkecuali di Desa Moro-moro terus berkutat dalam masalah-masalah kemiskinan. Selain miskin, perasaan was-was juga berdampak pada

proses pendidikan anak-anak kaum tani. Situasi yang acapkali berubahubah menyebabkan perhatian terhadap soal-soal pendidikan menjadi terabaikan. Apalagi sebuah desa di tanah sengketa pasti akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan perhatian dari birokrasi pendidikan. Meski dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara, bahkan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggung biaya untuk pendidikan tingkat dasar, akan tetapi sampai dengan hari ini anggaran pendidikan yang dijanjikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD tidak kunjung dipenuhi. Oleh karenanya wajar jika angka putus sekolah terus mengalami kenaikan. Hal ini terutama terjadi di wilayah


Berita Kaum Tani 15

pedesaan, dimana masyarakatnya terjerat oleh kemiskinan. Akibat kemiskinan inilah, jutaan anak usia sekolah kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan sekalipun wajib belajar telah dicanangkan pemerintah lebih dari 10 tahun yang lalu. Situasi kemiskinan ditengarai sebagai faktor utama penyebab tingginya angka putus sekolah dan buta aksara. Di Lampung sendiri terdapat 382.992 anak putus sekolah yang rinciannya adalah 23.458 anak setara SD, 23.314 anak setingkat SMP dan 19.761 anak setara SMA.. Sementara angka partisipasi kasar (APK) sekolah untuk tingkat SD di Lampung mencapai 30,64 persen jauh di bawah standar APK nasional 35,87 persen (Lampost, Sabtu, 14 Oktober 2006). Untuk penyandang buta aksara terdapat 47.172 dimana 28.386 orang adalah perempuan dan sisanya 13.257 adalah laki-laki (Lampost, Sabtu, 7 April 2007). Tentang Desa Moro- Moro Register 45 Sungai Buaya Tulang Bawang Desa Moro-Moro terletak di Kawasan Hutan Produksi Register 45, Sungai Buaya Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang. Desa Moro-moro (belum definitif) dapat ditempuh sekitar 5 jam dalam kondisi jalan normal dari Kota Bandar Lampung. Moro-moro diambil dari bahasa Jawa yang berarti “berdatangan”, nama ini dipilih dikarenakan proses sejarah bagaimana para petani penggarap ini masuk ke kawasan Register 45 milik Departemen Kehutanan yang dikelola oleh PT. Sylva Inhutani Lampung dengan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Menurut masyarakat saat itu, PT Sylva sebenarnya tidak pernah memanfaatkan lahan sesuai dengan SK peruntukan-nya. Perusahaan hanya memanfaatkan sebagian kecil lahan untuk ditanami tanaman akasia, sementara sisanya ditanami

singkong. Dengan berbagai “cara” para penggarap masuk ke areal tanah terlantar di kawasan Register 45 untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Desa MoroMoro terdiri dari lima dusun (Asahan, Morodewe, Moroseneng, Morodadi dan Sukamakmur) dan kini telah dihuni oleh 1126 Kepala Keluarga. Untuk mempertahankan hidup, para petani menggarap lahan dengan menanam singkong, padi lahan kering serta memelihara hewan yang ditujukan untuk kepentingan subsistensi (konsumsi). Meski ancaman penggusuran telah dirasakan sejak Tahun 2003, namun berkat perjuangan yang gigih dari kaum tani, sampai sekarang para petani masih tetap dapat bertahan dan bercocok tanam. Sementara, upaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai wilayah setingkat desa masih menghadapi kendala. Akibat perjuangan yang gigih dari masyarakat, Bupati Tulang Bawang pernah datang langsung dan menyatakan bahwa keberadaan desa dan masyarakat di Moro–Moro akan diakui serta akan diberikan hak garap selama lima tahun. Namun sampai saat ini realisasi atas janji tersebut belum terlaksana. Disamping masalah yang berkenaan dengan status penguasaan tanah dan status desa beserta masyarakatnya tersebut, dari hasil investigasi sosial yang pernah dilakukan didapati bahwa angka partisipasi sekolah di desa ini sangat minim. Hanya lima persen anakanak dari lulusan SD di Moro-Moro yang melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Alasan yang mengemuka adalah karena keterbatasan ekonomi keluarga dan soal jauhnya jarak sekolah. Salah satu anak usia sekolah, bernama Feri (14) menuturkan, bahwa untuk menjangkau SMP terdekat ia harus berjalan kaki selama satu jam atau 40 menit jika memakai sepeda. Kondisi tersebut menyebabkan dirinya harus berpikir panjang jika

ingin meneruskan sekolah. Belum lagi biaya untuk sekolah tidak ringan. Meskipun menurut keterangan yang didapat sudah ada Biaya Operasional Sekolah (BOS), namun tetap saja ada iuran-iuran yang ditetapkan sekolah dengan berbagai alasan. Padahal orang tuanya hanyalah seorang buruh tani yang mengandalkan kehidupan mereka dari kerja upahan. Umumnya masyarakat di Register 45 memiliki kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anaknya dari sekolah dasar ke sekolah menengah. Penyebabnya sederhana yakni biaya untuk sekolah anak yang tidak terjangkau, baik untuk biaya transportasi maupun biaya yang dibayarkan pada sekolah. Biaya sekolah yang hasru dikeluarkan dipandang tidak sebanding dengan pendapatan yang mampu diperoleh. Tidak adanya SMP di Desa Moro-Moro inilah yang dipandang sebagai suatu persoalan masyarakat. Dan tentu saja, permasalahan ini harus diupayakan jalan keluarnya oleh organisasi massa tani. Organisasi massa tani yang memang hadir dan tumbuh berdasarkan kehendak massa. Atas dasar pokokpokok pandanagn ini, maka melalui Konferensi Tani Persatuan Petani Miskin Way Serdang (PPMSW)AGRA Ranting Moro-Moro pada Tahun 2006 diputuskan untuk merintis sebuah SMP Terbuka. Keberhasilan praktek membangun SD secara mandiri di tiga Dusun (Morodewe, Moroseneng dan Suka Makmur) menebalkan keyakinan mereka bahwa mendirikan sebuah SMP Terbuka secara mandiri juga bukanlah hal yang mustahil. Pendidikan harus tetap diselenggarakan dimanapun dan dalam keadaan apapun meskipun mereka sadar bahwa tanah yang ditempati masih berstatus sengketa. Kaum Tani Membangun Sekolah Alternatif Tugas organisasi massa tani sejati adalah bagaimana mengubah desa-


16 Edisi Perdana Agustus 2007

desa terbelakang menjadi desa yang maju dan berkembang. Itulah sebabnya serikat tani harus dapat menjawab berbagai persoalan yang berkembang di kalangan massa.Upaya melahirkan sekolah model baru yang ideal dan berdasarkan kebutuhan masyarakat bukanlah sebuah pekerjaaan mudah . Diperlukan sebuah dukungan penuh dan luas dari masyarakat pedesaan. Dan kenyataannya dukungan penuh dari kaum tani memberikan arti tersendiri dalam mensegerakan penyelenggaraan SMP Terbuka tersebut. Dengan bermodalkan semangat memajukan pendidikan di desanya maka dimulailah penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka tersebut. SMPT “Harapan Rakyat� didirikan pada bulan Juni tahun 2006. SMP ini merupakan sebuah sekolah alternatif yang berangkat dari kondisi obyetif dan inisiatif masyarakat guna menjawab situasi yang ada . SMP Negeri Gedung Boga awalnya dipilih sebagai sekolah induk saat itu. Sekolah ini mencoba mengembangkan model pendidikan yang tidak hanya bertujuan membebaskan anak-anak itu dari kemiskinan, tetapi juga melahirkan orang-orang yang bisa melakukan perubahan terhadap sistem yang memiskinkan. Guru-guru yang mengajar adalah para aktifis AGRA, tenaga-tenaga lokal yang sejak awal menjadi penggiat pendidikan dan beberapa sarjana yang mempunyai komitmen untuk memajukan pendidikan rakyat. Para guru di sekolah ini memberikan pengabdian seluruh waktu, tenaga dan pikirannya untuk sekolah ini tanpa mendapatkan gaji. Metode belajarmengajar yang dipakai di sekolah ini adalah metoda belajar yang aktif, kreatif dan dialogis. Upaya awal ini mampu menjadi magnet bagi anak-anak kaum tani setempat untuk kembali bersekolah. 12 orang murid mendaftar di sekolah ini dan proses belajar mengajar pun

segera dilakukan. Dengan fasilitas seadanya dan tempat belajar yang berpindah-pindah (terkadang menumpang di lokasi SD Moroseneng dan kantor sekretariat organisasi tani PPMWS) tidak menyurutkan niat untuk terus belajar. Saat awal pendirian , bukubuku pelajaran masih terbatas, kamipun membebaskan murid untuk tidak memakai seragam jka memang tidak mempunyai seragam, boleh beralas kaki atau sama sekali telanjang. Buku-buku pelajaran didapat dari sumbangan para mahasiswa dan beberapa buah modul yang diberikan oleh sekolah induk. Satu buku terpaksa digunakan bersama-sama empat atau lima murid. Tidak seperti SMP Terbuka lainnya yang hanya belajar 3 kali dalam seminggu, sekolah ini memilih untuk belajar setiap hari kecuali Minggu mulai pukul 13.0017.00 WIB. Sebagai langkah awal untuk mengatasi soal-soal yang berkaitan dengan operasional sekolah, seluruh orang tua murid , guru dan siswa bersepakat untuk memanfaatkan sebuah lahan kosong untuk dijadikan lahan kolektif yang ditanami singkong. Pengerjaanya dilakukan secara bersama-sama setiap minggunya. Seluruh hasil dari kebun kolektif tersebut diberikan untuk biaya operasional sekolah. Kemandirian, Kebersamaaan, Solidaritas , Partisipasi, dan Kreatifitas adalah nilai-nilai yang memang sejak awal dibangun dan ditanamkan di SMPT HR. Nilai-nilai ini dikembangkan sehingga mereka tak segan-segan mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini teruji ketika salah seorang murid tidak sekolah beberapa hari, kemudian guru dan teman-temannya datang ke rumah murid yang bersangkutan. Ternyata murid tersebut tidak bisa sekolah dikarenakan saat itu musim hujan dan hampir seluruh atap rumahnya yang berasal dari weling (atap dari daun kelapa) telah jebol karenannya

ia harus naik ke atap untuk menambalnya setiap kali hujan. Murid tersebut adalah seorang anak yatim dan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga. Mendengar cerita tersebut spontan para guru dan murid berdiskusi untuk membantu memecahkan persoalan tersebut. Akhirnya para guru dan murid sepakat untuk mencari kerja borongan yang seluruh upahnya akan dibelikan weling untuk mengganti atap rumah yang jebol. Musyawarah juga menyepakati untuk bekerja bakti membetulkan atap rumah. Tiga hari kemudian atap rumah selesai diperbaiki dan murid tersebut kembali rajin masuk sekolah. Kerja keras semua kalangan mulai membuahkan hasil , dukungan yang mulai datang dari berbagai kalangan menjadi cambuk untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran. Dukungan dari organisasi mahasiswa Front Mahasiswa nasional (FMN) yang aktif mengkampanyekan keberadaan sekolah ini berhasil menarik dukungan berbagai kalangan di kampus. Murid-murid SMPT HR acapkali diundang dalam acara di kampus dan mereka mendapatkan berbagai macam sumbangan, seperti buku pelajaran, alat-alat tulis dll secara gratis. Kesempatan tersebut juga dipakai oleh para siswa untuk memprogandakan persoalan di desa mereka sekaligus mengkampanyekan keberadaan sekolah yang dirintis. Pada hari pendidikan tanggal 2 Mei yang lalu seluruh siswa, guru, pengelola pendidikan terlibat aktif dalam perjuangan bersama menuntut pendidikan yang lebih baik. Antusiasme kaum tani setempat kemudian meningkat drastic. Terbukti pada tahun ajaran 2007/ 2008 sekolah ini menerima 36 orang murid baru. Kini terdaftar 48 orang murid di sekolah yang semula sempat diragukan kelangsungannnya. Tahun ajaran ini


Berita Kaum Tani 17

kami juga telah memiliki lokal baru hasil dari proses reclaiming yang dilakukan massa terhadap rumah seorang tani kaya yang tidak menetap di desa tersebut. Sebuah rumah berukuran 8 x 3 m dirombak menjadi ruang sekolah yang disekat menjadi dua kelas untuk tempat belajar yang tetap dan kini sedang dibangun satu lokal kelas, ruang guru dan perpustakaan sekolah sekaligus sebagai tempat tinggal guru. Massa juga menyita kebun singkong seluas Âź hectare yang kemudian diserahkan kepada organisasi untuk biaya perbaikan sekolah. Terahir organisasi sedang mengusahakan lahan tambahan untuk kepentingan sekolah yang direncanakan sebanyak dua hectare yang akan disisihkan dari program reclaiming organisasi. Pada satu sisi, ini menjadi sebuah kebanggaan namun disisi lain ini menjadi masalah . dengan bertambahnya jumlah murid tentunnya berdampak pada meningkatnya kebutuhan biaya operasional pendidikan . Tahun ini juga adalah pertama kalinya sekolah ini meluluskan muridnya. Hal yang sedang digagas oleh organisasi tani setempat adalah bagaimana memberikan beasiswa kepada para murid yang ingin melanjutkan sekolah ke SMU . Para murid rencananya akan disekolahkan di kota dan tinggal di sekretariat AGRA. Mereka diproyeksikan akan menjadi pimpinan organisasi di masa yang akan datang sekaligus sebagai guru-guru bagi seluruh sekolah yang ada di desannya. Pendanaan Sekolah Satu masalah yang sejak awal sudah terasa dan dapat menjadi “bomâ€? satu saat nanti bila tidak diatasi sejak dini adalah soal biaya operasional sekolah. Selama ini, biaya operasional sekolah-sekolah ini dibiayai melalui sumbangansumbangan yang digalang dari lokal komunitas, para guru, individuindividu dan lembaga non-

pemerintah. Biaya-biaya ini dikumpulkan dan dikelola oleh suatu unit khusus yang dinamakan “Sahabat Rakyat�. Keteguhan untuk tetap menyelenggarakan sekolah di masa awal sempat mengalami ujian berat. Dana BOS yang seharusnya menjadi milik 12 orang siswa tidak lagi diberikan. Hanya sekali diawal pendiriannya SMPT HR menerima dana sebanyak 500 ribu pada tiga bulan pertama yang selanjutnya dana tersebut tidak pernah lagi diberikan. Padahal dana BOS awalnya diharapkan dapat membantu meringankan kegiatan operasional Sekolah ini.Mencari dana untuk membangun dan mengelola sekolah ternyata cukup sulit apalagi jika sekolah bersangkutan berlokasi di desa yang penduduknya rata-rata hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut tentunya harus diatasi lewat pembangunan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang mengetahui keberadaan sekolah yang sedang dikembangkan. Beberapa contoh penggalangan dana mandiri yang dilakukan adalah : Penyediaan lahan kolektif sekolah, menggalakan gerakan menabung, penggalakan kerja kolektif bersama yang dilkukan oleh orang tua murid,

murid, guru dan penyelenggara sekolah, pembuatan kantin sekolah yang modalnya berasal dari tabungan para murid, bazaar barangbarang bekas di pedesaan yang dilaksanakan oleh para murid. Sementara metode penggalangan kerjasama adalah Menghimpun sumbangan dari individu maupun organisasi-organisasi yang bersimpati, pengumpulan barangbarang bekas (aksi seribu pakaian,buku dll), dan Penjualan Marchandise sekolah (kaus, Stiker, film profil dll) Akhir Kata Sekolah alternatif di Desa MoroMoro yang digagas oleh organisasi tani setempat tentunnya lahir atas dasar kebutuhan dan keprihatinan bersama masyarakat desa akan masa depan pendidikan anak-anak mereka. Disisi lain pengalaman ini memberikan bukti pada massa bahwa organisasi massa secara perlahan mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh massa. Oleh karenanya, kaum tani tani dimanapun harus yakin bahwa bahwa lewat model pendidikan yang tepat maka kaum tani secara perlahan bisa keluar dari keterbelakangan dan kebodohan yang menyelimutinya. Amin.

Senyum.Senyum riang para siswa menjadi bensin yang menyemangati keberlangsungan seluruh kegiatan belajar mengajar di SMPT Harapan Rakyat .


18 Edisi Perdana Agustus 2007

„

Pendapat

Asal Mula ‘Keterjajahan’ Pangan Rahmat Ajiguna Pengurus Pusat AGRA Hancurnya sistem produksi pangan domestik akibat faktorfaktor di atas memicu naiknya jumlah penduduk miskin dan mempertinggi kadar kerawanan pangan di Indonesia. Simak saja data BPS tahun lalu, angka kemiskinan mengalami peningkatan 15,97 % atas sebesar 3,95 juta antara Februari 2005 sampai Maret 2006. Dengan demikian, angka resmi kemiskinan di Indonesia adalah 39,05 juta jiwa, di mana 25 juta jiwa di antaranya adalah kaum tani atau masyarakat pedesaan. Dari total kenaikan 3,95 juta orang miskin tersebut, tiga perempatnya atau sekitar 3 juta orang adalah kaum miskin sebagai konsumen bersih beras. Menguatnya indikasi kerawanan pangan di berbagai kawasan, di samping memalukan, juga menggugurkan predikat Indonesia sebagai negeri agraris. Keadaan ini membuat kita ibarat “ayam mati di lumbung padi”. Ketika kekayaan alam yang berlimpah, ternyata tidak bisa menjadi penopang kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa. Ketergantungan pada impor komoditi pangan dan bibit pertanian yang kian membesar adalah peringatan yang cukup keras bagi kita semua. Semestinya, kita tidak membiarkan situasi ini terus berlarut-larut. Kita tidak boleh berlama-lama dijajah, ketika sampai pada makanan yang kita makan, ternyata harus ditentukan oleh pihak lain atas dasar kepentingannya sendiri. Masalah di atas adalah akibat hancurnya sistem produksi pertanian

domestik dan menguatnya ketergantungan pada pihak-pihak yang saat ini memonopoli pengadaan pangan dan produk pertanian secara internasional. Proses penghancuran sistem produksi pangan lokal adalah fenomena yang sudah menyejarah, khususnya sejak masa kolonialisme. Dari rentang panjang sejarah yang cukup panjang itu, penulis mencatat beberapa aspek penting yang patut mendapat perhatian kita semua. Pertama, monokulturisasi pertanian. Yang dimaksud dengan monokulturisasi adalah penyeragaman jenis tanaman yang menghilangkan keanekaragaman tanaman. Proses ini dimulai sejak masa VOC, ketika mulai memperkenalkan monokulturisasi pertanian melalui sistem perkebunan skala besar yang dirintis melalui program “Preanger Stelsel”. Proses ini terus berlanjut ketika Johannes van den Bosch memperkenalkan Cultuur Stelsel (Sistem Tanam Paksa), dan ekspansi perkebunan besar swasta sejak tiga dekade terakhir abad ke-19 sampai sekarang. Sebagaimana diketahui, pada masa proses monokulturisasi pertanian, pembangunan perkebunan-perkebunan besar tidak hanya menghimpun lahan yang luas, melainkan juga tenaga kerja yang memadai. Karenanya, wilayahwilayah yang menjadi sasaran utama pembangunan perkebunan adalah daerah yang memiliki lahan subur

yang dihuni oleh penduduk dalam jumlah besar. Karenanya, proses ini pertama kali dilakukan di Jawa dan kemudian ke Sumatera. Akibat utama monokulturisasi adalah rusaknya keseimbangan lingkungan. Bagi sebagian masyarakat yang terkena dampak langsung dari proses ini, monokulturisasi melalui pembangunan perkebunanperkebunan skala besar, telah merombak motif produksi ekonomi memenuhi kebutuhan sendiri (self sufficiency) ke arah produksi untuk akumulasi kapital (capital accumulation). Kedua, perombakan di atas tidak disertai dengan perubahan karakter dari aktor-aktor ekonomi. Pada masa sistem tanam paksa, para pekerja yang dimobilisasi untuk bekerja di areal-areal perkebunan pada awalnya adalah kaum tani yang terikat dalam hubungan penghambaan feodal. Mereka bukanlah buruh dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam pengertian sebagai pekerja yang bebas dari ikatan penghambaan dan tidak memiliki peralatan produksi untuk kehidupannya sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menjual tenaga-kerjanya. Sarana-sarana yang berasal dari institusi feodal, seperti gugurgunung, gotong royong, dan berbagai instrumen yang mewajibkan rakyat untuk mempersembahkan upeti dalam bentuk barang dan kerja, dijadikan faktor penggerak guna mendapatkan sejumlah tenaga kerja yang memadai


Berita Kaum Tani 19

guna keperluan pembangunan atau operasionalisasi perkebunan. (Kartodirjo, 1993; Wertheim, 1957). Di sisi lain, para pemilik perkebunan besar baik swasta maupun negara, khususnya pada masa kolonial, ternyata tidak memiliki karakter selayaknya pengusaha atau seorang kapitalis. Meski menjadikan akumulasi kapital sebagai motif utamanya, namun cara pemupukan kapital yang dilakukannya tidak dengan menghimpun nilai lebih, melainkan mengumpulkan produk lebih. Intinya, kegiatan produksi yang dilakukan semata untuk menyediakan bahan mentah (raw materials) atau bahan baku (setengah jadi) untuk dipasok ke industri. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, bahan mentah dan bahan baku itu dipasok untuk menopang kebutuhan industri di Inggris dan kawasan Eropa lainnya. Dalam beberapa aspek, hal masih ada saat ini, ketika ekspansi perkebunan sawit skala ternyata hanya untuk memproduksi CPO (crude palm oil) yang dipasarkan di pasar internasional. Namun sedikit sekali porsi CPO yang diolah menjadi

minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga sebagian pasokan minyak goreng harus diperoleh dengan cara mengimpor. Ketiga, pembangunan pertanian yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis. Fenomena ini terlihat sejak dicanangkannya program revolusi hijau oleh Orde Baru. Pada awalnya, program ini ditujukan untuk menggenjot produktivitas pada lahan pertanian skala kecil secara lebih efisien. Dari berbagai studi yang sudah dilakukan, revolusi hijau ternyata justru memperburuk sistem produksi pertanian Indonesia. Meningkatnya ketergantungan pada pupuk kimia, bibit hasil mutasi genetis, penggunaan pestisida dan bahan kimia beracun yang semakin intensif, serta menurunnya kualitas air dan lahan pertanian, adalah beberapa dampak yang disebabkan program tersebut. Karenanya, secara esensi, program revolusi hijau tidak lebih dari salah satu bentuk monokulturisasi pertanian. Bahkan lebih buruk, karena meski kepemilikan lahan skala kecil tetap bisa bertahan, namun kaum tani

tidak lagi memiliki kontrol yang efektif atas hasil produksi pertanian yang dikelolanya. Sebaliknya, akibat ketergantungan semakin terpusat pada industri pupuk, pestisida, dan bibit, telah mempercepat peralihan kepemilikan atas lahan dan memperbesar jumlah petani tidak berlahan (landless peasants) di pedesaan. Tidak adanya jaminan hidup bagi kaum tani tak berlahan di pedesaan melahirkan gelombang besar migrasi tenaga kerja tidak berketerampilan yang menyuburkan kampung-kampung kumuh di perkotaan. Karena itulah, koreksi yang fundamental terhadap kebijakan pangan dan pertanian Indonesia, mutlak dibutuhkan saat ini. Koreksi itu hanya bisa dilakukan bila kaum tani mendapatkan kemerdekaannya yang penuh; yakni dengan melaksanakan reforma agraria dan membangun perencanaan produksi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan begitu, kemerdekaan tidak hanya berupa kata-kata, melainkan tampil secara nyata dalam kehidupan masyarakat.***

Ancaman Perkebunan Besar: Perluasan perkebunan besar di berbagai wilayah, terutama perkebunan besar kelapa sawit, menebarkan berbagai ancaman. Tidak hanya hancurnya keanekaragaman lingkungan, tetapi juga musnahnya pertanian skala kecil dan menghilangnya kedaulatan pangan rakyat.


20 Edisi Perdana Agustus 2007

Kekerasan terhadap Kaum Tani ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒ

ƒ

ƒ

Tahun 2003 Februari 2003 di Bengkulu. Bentrokan terjadi antara basisnya Serikat Tani Bengkulu (STAB) dengan aparat keamanan, mengakibatkan 4 (empat) orang tertembak dan 12 orang ditangkap, sebagian lukaluka. 12 Agustus 2003 di Bandung. Dua orang tanpa seragam dan tanda pengenal yang kemudian diketahui adalah polisi dan Polsek Pangalengan yaitu Agus dan Tarmin, menangkap 4 orang, yaitu Jumarlis, Dadar, Ade dan Ende. Penangkapan tersebut dilakukan tanpa surat perintah dengan alasan hanya akan dimintai keterangan. Pada kurun waktu 2004-2005 terjadi pemanggilan terhadap beberapa anggota sekira 12 orang dengan tuduhan penjarahan lahan milik perkebunan. Juga melalui ancaman-ancaman dalam bentuk kekerasan fisik. Tahun 2004 Maret 2004 di Wonosobo. Penangkapan yang bergelombang terhadap anggota-anggota KPK-PPM sejumlah 6 orang dengan melakukan kriminalisasi dengan tuduhan pengrusakan dan pencurian hasil hutan, yaitu : Awalnya pada bulan Maret di Desa Kumejing 2 orang ditangkap yang masing-masing di vonis 6 bulan, kemudian pada bulan Desember 2004 terhadap 4 orang anggota PPM yaitu Mbah Nai’m (vonis 5 bln), Dimyati (vonis 5,5 bln), Cipto (vonis 6 bln), Rokhim (vonis 5,5 bln) dan pad bulan Januari Pak sugi(vonis 2,5 bln). Jumat, 26 Maret 2004, di Banyumas. Kepolisian membubarkan Acara Pelatihan Tani yang diselenggarakan oleh Persatuan Petani Banyumas. Juli 2004 di Nusa Tenggara Barat. Kaum tani dari Dusun Baru Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Baru kabupaten Lombok tengah dipanggil pihak kepolisian karena melakukan protes atas pematokan lahan garapan oleh pengusaha yang bernama Edi Kurnia. Tanggal 23 Agustus 2004 di Banyumas. Terjadi penangkapan terhadap 1 orang petani bernama Daryono, asal Cibun, Sunyalangu, Karang Lewas. Penangkapan tersebut diikuti oleh penetapan Daryono sebagai tersangka dengan tujuan menebang pohon pinus dan memungut hasil hutan tanpa ijin. September 2004 di Subang. Polisi menangkap Parsaoran Sirait, Cece Rahman, Sasmita, Kasa dan Iwan. Mereka semua diadili dan dikenai sanksi penjara antara 5-18 bulan karena memimpin aksi tani di Cipunagara, Subang.

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒ

Tahun 2005 September 2005 di Tana Awu, Nusa Tenggara Barat. Rapat akbar petani yang diselenggarakan oleh SERTA NTB-FSPI dibubarkan paksa oleh kepolisian. Sekitar 7 orang kena tembak dan puluhan lainnya luka-luka. Pemerintah setempat menganggap petani melakukan kegiatan ilegal di atas lahan yang rencananya akan digunakan sebagai lahan bandara internasional. Tahun 2006 20 Februari 2006 di Tulang Bawang, Lampung. Kepolisian melakukan penangkapan terhadap satu orang warga Register 45 serta pada saat melakukan penggusuran terhadap rumah dan lahan garapan milik warga. Sekitar 74 rumah rusak dan dibakar oleh aparat. Tahun 2007 22 Januari 2007 di Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Paskhas TNI AU melakukan penculikan selama dua hari terhadap empat warga Rumpin dan satu orang pimpinan AGRA. Aparat TNI AU juga melakukan sweeping terhadap warga disertai tindak kekerasan., perusakan rumah, pengambilan barang-barang berharga milik warga (HP dan kalung), intimidasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap menentang pembangunn water trainning milik TNI AU. Akibat tindak kekerasan tersebut, 1 orang luka tembak, puluhan luka kena pukul, beberapa kendaraan roda dua dan roda empat rusak. Pembangunan Water Trainning sendiri dilaksanakan di lokasi lahan sengketa antara warga dan TNI AU. Januari-Februari 2007 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penangkapan juga dilakukan terhadap enam petani. Penangkapan tersebut terjadi karena petani terlibat sengketa tanah seluas tujuh hektar dengan PT NGE. Maret 2007 di Banyuwangi. Penangkapan bergelombang dan intimidasi dilakukan kepolisian terhadap kaum tani yang menggarap lahan terlantar dalam areal HGU milik PTPN XII Kebun Malang Sari. April 2007 di Wonosobo. Penangkapan dan penyiksaan terhadap sekitar 50 kaum tani anggota dan pimpinan AGRA di Kalijajar-Wonosobo. Mei 2007. Pasukan Marinir TNI AL melakukan penyisiran dan penembakan terhadap warga dan menewaskan lima warga, di antaranya seorang perempuan yang tengah mengandung lima bulan. Di antara korban yang tertembak, terdapat seorang bocah bernama Khoirul yang tertembus peluru yang juga menewaskan ibu kandungnya. Data sementara dari berbagai sumber.


Bkt 1