Issuu on Google+

ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA MINANGKABAU JAKARTA RAYA (KMM JAYA) Bismillahirrahmanirrahim MUQADDIMAH Dengan rahmat Allah SWT yang didorong oleh keinginn luhur dan suci, kami mahasiswa Indonesia asal Minangkabau, menyadari benar betapa pentingnya persatuan dan kesatuan yang bersifa kegotong-royongan berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan Masyarakat Minangkabau Khususnya, dalam hilup bernegara atas dasar Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Maka kami menyusun kemampuan dalam Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya. BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT ,LAMBANG DAN FILOSOFI Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Minagkabau Jakarta Raya disingkat dengan KMM JAYA Pasal 2 Waktu KMM JAYA disahkan sejak tanggal 7 September 1974 pada konfrensi I Keluarga Mahasiswa Sumater Barat Jakarta Raya (KMSB- JAYA), dan meruakan kelanjutan dari KMSB JAYA yang didirikan tanggal 1 Januari 1963, untuk waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Tempat KMM JAYA berkedudukan di Jakarta

Lambang a. b. c. d.

Pasal 4 Lambang Dan Filosofi Dan Filosofi KMM JAYA terdiri dari : Balai Kerapatan Adat Minagkabau :Melambangkan berasal dari minangkabau Buku : Melambangkan Intelektualitas Obor : Melambangkan penerangan kepada orang lain Padi dan Kapas : Melambangkan kemakmuran


e. Bulan dan Bintang : Melambangkan adat basandi sarak, sarak basandi Kitabullah f. Warna Logo Hijau :Kesejukkan g. Warna Dasar Logo Putih:

BAB II AZAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 5 Asas Pancasila Pasal 6 Sifat KMM JAYA bersifat Kekeluargaan, ilmiah dan berdiri sendiri. Pasal 7 Tujuan Terbinanya insan pemikir, pengkaji, dan pengabdi untuk kemajuan pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT. Mempertahankan dan mengembangkan Basic filosofi Adat basando sarak ,sarak basando kitabullah. BAB III USAHA

a. b. c. d.

Pasal 8 Usaha Mambina,dan mengembangkan tradisi intelaktual ,cultural, spiritual anggota Ikut aktif dalam setiap usaha mengembangkan dan mempertinggi nilai kebudayaan daerah dalam rangka membina kebudayaan nasional Menjalankan setiap usaha yang sah dan halal untuk terwujudnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan anggota serta masyarakat umumnya. Mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa minangkabau BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 9

a.Anggota KMM JAYA terdiri atas : a. Anggota Biasa b. Anggota Luar Biasa c. Anggota Kehormatan b.koorkom adalah sebuah perguruan tinggi yang memiliki minimal 3 fakultas


BAB V STRUKTUR ORGANISASI Pasal 10 Kekuasaan Kekuasaan dipegang oleh : a. Konferensi KMM JAYA b. Musyawarah Koordinator Komisariat-Komisariat c. Musyawarah Anggota Komisariat

Pasal 11 Pimpinan Pemimpin terdiri dari : a. Pengurus Pusat b. Pengurus Koordinator Komisariat c. Pengurus Komisariat Pasal 12 Lembaga Khusus Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bidang tertentu dapat dibentuk lembaga-lembaga khusus. BAB VI KEKAYAAN Pasal 13 Kekayaan Kekayaan KMM JAYA diperoleh dari : a. Iuran anggota dan donatur b. Usaha-usaha lain yang halal dan sah serta tidak mengikat BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI Pasal 14 Perubahan anggaran dasar dan perubahan organisasi hanya dapat dilakukan dalam konferensi KMM JAYA BAB VIII PENUTUP Pasal 15


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Pasal 16 Pengesahan ditetapkan petama kali pada komferensi KMSB JAYA I tanggal 7 September 1974 dan diperbaharui pada :  Konferensi VII KMM-JAYA tanggal 5 Oktober 1986  Konferensi VIII KMM-JAYA tanggal 13 November 1988  Konferensi IX KMM-JAYA tanggal 8 Maret 1991  Konferensi X KMM-JAYA tanggal 30 Mei 1993  Konferensi XI KMM-JAYA tanggal 3 Desember 1995  Konferensi XII KMM-JAYA tanggal 2 Agustus 1998  Konferensi XIII KMM-JAYA tanggal 19 Juli 2000  Konferensi XIV KMM-JAYA tanggal 20 Oktober 2002  Konferensi XV KMM-JAYA tanggal 29 Januari 2005  Konferensi XVI KMM-JAYA tanggal 29 April 2007  Konferensi XVII KMM-JAYA tanggal 27 Desember 2009  Konferensi XVIII KMM-JAYA tanggal 2 April 2011


ANGGARAN RUMAH TANGGA KMM JAYA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota Biasa adalah : Mahasiswa yang berasal dari Minangkabau yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi dan/atau yang sampai dua tahun setelah menyelesaikan studinya serta berdomosili di Jakarta dan sekitarnya yang telah memenuhi syarat. Pasal 2 Anggota luar biasa adalah : a. Anggota KMM JAYA yang telah menamatkan lebih dari dua tahun studinya serta masih bersedia mengabdikan dirinya pada KMM JAYA b. Mahasiswa yang bukan berasal dari Minangkabau dan mencatatkan dirinya dengan itikad baik berpartisipasi pada KMM JAYA Pasal 3 Anggota kehormatan adalah : Setiap orang yang beritikad baik dan telah berjasa pada KMM JAYA yang ditetapkan oleh pengurus pusat Pasal 4 Prosedur koanggotaan : a. Permohonan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada pengurus komisariat dan menyatakan persetujuannya terhadap AD/ART KMM JAYA b. Keanggotaan baru dinyatakan sah bila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat persetujuan pengurus komisariat Pasal 5 Hak Anggota a. Anggota biasa mempunya hak :  Memilih dan dipilih  Mengeluarkan pendapat, mengajukan saran, usul dan/atau pernyataan secara lisan atau tertulis kepada pengurus  Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus b. Anggota luar biasa : Dapat mengajukan saran, usul dan/atau bimbingan kepada pengurus dan bila dipandang perlu dapat diangkat menjadi pengurus kecuali Badan Pengurus Harian c. Anggota kehormatan :


Dapat mengajukan saran, usul dan/atau bimbingan pembinaan pada pengurus untuk pengembangan dan organisasi

dan

d Harus memiliki kartu anggota yang dikeluarkan pengurus pusat Pasal 6 Kewajiban Anggota : a. Sumbangan anggota b. Mengikuti dan/atau berpartisipasi peda kegiatan yang diadakan c. Harus memiliki kartu anggota yang dikeluarkan pengurus pusat d. Menjaga nama baik organisasi e. Mentaati AD/ART KMM JAYA dan ketentuanm-ketentuan lainnya f. Sub a tidak berlaku bagi anggota kehormatan dan anggota luar biasa Pasal 7 Pemberhentian anggota : a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri c. Diberhentikan atau dipecat Pasal 8 Anggota dapat diskor atau dipecat bilamana : a. Bertindak bertentangan dengan AD/ART atau ketentuan-ketentuan lainnya b. Mencemarkan atau merugikan nama baik organisasi Pasal 9 Prosedur skorsing atau pemecatan : a. Tuntutan skorsing / pemecatan diajukan oleh pengurus Koordinator Komisariat/Komisariat kepada pengurus pusat b. Skorsing / pemecatan yang dilakukan terhadap anggota, baru dapat dilakukan setelah dapat peringatan terlebih dahulu, kecuali dalam halhal yang luar biasa c. Putusan skorsing / pemecatan diambil dalam rapat pleno Pengurus Pusat Pasal 10 Pembelaan : a. Angota yang dikenakan skorsing/pemecatan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat pleno pengurus pusat dan/atau yang dibentuk khusus untuk itu b. Terhadap keputusan yang diambil, anggota dapat mengajukan banding ke konferensi KMM JAYA c. Tata cara dan prosedur pembelaan diri diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri BAB II


STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Status Konferensi : a. Konferensi merupakan musyawarah utusan korkom dan komisariat dan memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi b. Konferensi diadakan satu kali dua tahun c. Konfereni dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah koordinator komisariat/komisariat terdaftar, yang dikukuhkan pada masa pengurusan berjalan d. Apabila sub c di atas tidak terpenuhi, maka konferensi diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah e. Dalam keadaan luar biasa, konferensi dapat diadakan atas inisiatif 1/3 (satu pertiga) koorkom atau komisariat dan disetujui oleh ½ + 1 perguruan tinggi korkom dan komisariat Pasal 12 Kekuasaan dan wewenang konferensi : a. Meninjau, merubah dan menetapkan AD/ART b. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) c. Memilih formatur dan 2 (dua) orang mid formatur d. Meminta pertanggung jawaban kepada pengurus didemisioner

yang

akan

Pasal 13 Peserta konferensi : a. Utusan komisariat yang berada di bawah naungan koorkom yang terdiri atas minimal 2 (dua) orang dan komisariat yang berdiri sendiri terdiri atas 6 (enam) orang b. Pengurus pusat yang telah didemisioner c. Undangan atau panitia pelaksana konferensi sebagai peninjau Pasal 14 Pimpinan konferensi dipilih dari dan oleh peserta konferensi dan berbentuk presidium Pasal 15 Hak suara dan Hak bicara a. Hak suara dan bicara dipunyai oleh utusan koorkom/komisariat b. Peninjau mempunyai hak bicara dan undangan dapat berbicara bila dipandang perlu setelah mendapat persetujuan dari presidium siding konferensi Pasal 16 Status musyawarah komisariat a. Musyawarah koorkom adalah utusan komisariat-komisariat di lingkungan suatu koordinatior komisariat


b. Musyawarah koorkom diadakan dalam sekali dalam setahun/sekali dalam dua tahun c. Musyawarah koorkom dianggap sah bila dihadiri oleh ½ + 1 komisariat dari suatu koorkom d. Apabila sub (c) di atas tidak terpenuhi, maka musyawarah komisariat diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah e. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah koorkom dilaksanakan atas dua (2) komisariat dan disetujui oleh ½ +1 komisariat yang terdaftar di lingkungan koorkom yang bersangkutan Pasal 17 Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Koordinator Komisariat a. Menetapkan program kerja koorkom b. Memilih formatur dan 2 (dua) mide formatur Pasal 18 Peserta musyawarah koordinator komisariat a. Peserta musyawarah koordinator komisariat terdiri atas utusan komisariat sebanyak 2 (dua) orang peninjau dan undangan b. Peninjau adalah wakil dari pengurus pusat dan pengurus koorkom yang demisioner c. Undangan ditentukan oleh pengurus koorkom Pasal 19 Pimpinan musyawarah koorkom dipilih dari dan oleh peserta kecuali peninjau dan undangan dan berbentuk presidium Pasal 20 Hak suara dan Hak bicara : a. Hak suara dan hak bicara dipunyai oleh utusan komisariat b. Peninjau mempunyai hak bicara dan undangan dapat berbicara bila dipandang perlu setelah mendapat persetujuan dari presidium sidang musyawarah koordinator komisariat Pasal 21 Pemilihan formatur dan mid formatur a. Calon formatur dan mid formatur dianggap sah apabila disetujui paling kurang oleh 4 (empat) orang peserta sidang b. Formatur dan mid formatur dipilih berdasarkan suara terbanyak Pasal 22 Status musyawarah komisariat a. Musyarawah anggota komisariat merupakan musyawarah anggota yang terdapat dalam satu komisariat b. Musyawarah anggota komisariat diadakan setahun sekali atau sekali dalam dua tahun


c. Musyawarah anggota komisariat dianggap sah apabila dihadiri oleh ½ + 1 dari jumlah anggota yang terdaftar d. Apabila sub c di atas tidak tercapai, maka musyawarah anggota komisariat diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dianggap sah e. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah anggota komisariat dapat dilaksanakan atas inisiatif ½ (setengah) anggota komisariat dan disetujui oleh ½ + 1 anggota komisariat Pasal 23 Kekuasaan dan wewenang musyawarah anggota komisariat a. Menetapkan program kerja komisariat b. Memiloh formatur dan 2 (dua) mid formatur Pasal 24 Peserta musyawarah anggota komisariat a. Peserta musyawarah anggota komisariat terdiri atas anggota komisariat yang terdaftar, peninjau dan undangan b. Peninjau adalah pengurus yang didemisioner, wakil dari koordinator komisariat dan wakil dari pengurus pusat c. Undangan ditentukan oleh pengurus komisariat Pasal 25 Pimpinan musyawarah anggota komisariat dipilih dari dan oleh peserta sidang Pasal 26 Hak suara dan Hak berbicara a. Hak suara dan hak berbicara dipunyai oleh anggota komisariat b. Peninjau mmpunyai hak bicara dan undangan dapat berbicara bila dipandang perlu setelah mendapat persetujuan dari presidium musyawarah Pasal 27 Pemilihan formatur dan mide formatur a. Calon formatur dan mid formatur dianggap sah bila didukung oleh minimal 4 (empat) orang anggota komisariat b. Formatur dan mid formatur terpilih pilih berdasarkan suara terbanyak Pasal 28 Status pengurus pusat a. Pengurus pusat merupakan badan tertinggi KMM JAYA b. Masa jabatan pengurus pusat adalah 2 (dua) tahun Pasal 29 Formasi pengurus pusat teriri dari : a. Dewan penasehat b. Dewan pembina


c. Majelis Pertimbangan Organisasi d. BPH KMM JAYA, terdiri dari : 1) Ketua umum dan ketua bidang 2) Sekretariat umum dan Sekretariat bidang 3) Bendahara e. Bidang, Departemen, Bagian/Lembaga khusus disesuaikan dengan kebutuhan Pasal 30 Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat a. Menjalanan AD/ART dan ketetapan konferensi b. Memberitahukan dan/atau menyebarkan segala kebijasanaan yang diambil kepada seluruh koordinator komisariat dan komisariat c. Syarat untuk komisariat adalah terdaftar sejumlah minimal sembilan orang anggota dan mempunyai sekretariat tetap d. Masa jabatan pengurus komisariat adalah 1 tahun Pasal 31 Tugas dan kewajiban pengurus komisariat a. Menjalankan AD/ART, ketetapan-ketetapan konferensi, ketentuan atau kebijaksanaan yang diambil oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Koordinator Komisariat. b. Menjalankan keputusan yang diambil oleh musyawarah anggota komisariat. c. Membuat laporan tertulis kepada pengurus pusat dan pengurus koordinator komisariat minimal 6 (enam) bulan sekali. Pasal 32 Personalia Pengurus komisariat a. Formasi pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. b. Anggota pengurus komisariat berasal dari anggota komisariat tersebut. c. Pengurus komisariat baru dinyatakan sah apabila telah dilantik oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Koordinator Komisariat atau rekomendasi Pengurus Pusat. d. Anggota yang dapat menjadi pengurus komisariat adalah anggota biasa. Pasal 33 Status Lembaga-lembaga Khusus a. Lembaga-lembaga khusus dibentuk oleh Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan dan bersifat semi otonom. b. Lembaga-lembaga khusus merupakan organ pembantu pimpinan Pengurus Pusat. Pasal 34 Tugas dan kewajiban :


a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai fungsi dan bidangnya masingmasing guna meningkatkan keahlian anggota melalui pendidikan, latihan dan penelitian. b. Pengurus lembaga-lembaga khusus bertanggung jawab kepada pimpinan Pengurus Pusat. Pasal 35 Pengaturan lebih lanjut lembaga-lembaga khusus ditetapkan pengurus pusat yang bersangkutan. BAB III ALUMNI Pasal 36 Alumni : a. Alumni KMM-JAYA adalah anggota KMM-JAYA yang terdaftar dan telah menyelesaikan studinya setelah 2 (dua) tahun. b. Alumni KMM-JAYA terhimpun dalam wadah tersendiri yang bersifat kekeluargaan. BAB IV RAPAT Pasal 37 Macam-macam Rapat : a. Rapat pleno b. Rapat badan pengurus harian c. Rapat kerja d. Rapat pengurus lengkap e. Rapat istimewa f. Lain-lain yang ditetapkan oleh pengurus. Pasal 38 Waktu dan Peserta Rapat : a. Rapat pleno sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 6 bulan. b. Rapat pengurus harian sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam dua bulan, dan dianggap sah apabila dihadiri oleh ½ + 1 anggota badan pengurus harian. c. Rapat pengurus lengkap diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dan sah apabila dihadiri oleh ½ + 1 dari anggota pengurus. d. Rapat kerja diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 masa kepengurusan. e. Rapat bidang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali satu semester masa kerja. f. Rapat istimewa diadakan jika perlu.


Pasal 39 Keputusan Rapat : a. Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat. b. Bila sub (a) di atas tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. BAB V KEUANGAN Pasal 40 Sumbangan Anggota : Besarnya sumbangan anggota diserahkan koordinator komisariat/ komisariat.

kepada

kebijaksanaan

Pasal 41 Pengaturan keuangan : a. sumbangan anggota koorkom /komisariat diserahkan kepada pengurus pusat secara sukarela b. Sisanya dibagi antara pengurus koordinator komisariat dan pengurus komisariat atas dasar musyawarah. c. Mekanisme dan tata pengelolaan sumbangan anggota akan diatur tersendiri oleh masing-masing tingkat kepengurusan.

BAB VI HIMNE DAN ATRIBUT Pasal 42 Himne �Minangkabau� dan atribut-atribut organisasi lainnya ditetapkan oleh konferensi. BAB VII PERUBAHAN AD/ART Pasal 43 Perubahan AD/ART : a. Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan melalui konferensi. b. Rancangan dan perubahan AD/ART sedapat mungkin disampaikan kepada koordinator komisariat/komisariat sebulan sebelum konferensi. BAB VIII PEMBUBARAN Pasal 44 Pembubaran Organisasi : a. Pembubaran KMM JAYA hanya dapat dilakukan melalui konferensi


b. Keputusan Pembubaran KMM JAYA hanya dapat dilakukan secara aklamasi c. Kekayaan setelah dibubarkan harus diserahkan kepada lembaga sosial BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 Pada saat berlakunya AD/ART ini : a. Pengurus kordinator komisariat dan komisariat tetap mejalankan tugas sampai habis masa jabatan b. Secara bertahap akan dilakukan penyesuaian sistem organisasi KMM JAYA menurut AD/ART yang berlaku. BAB X KETENTUAN TAMBAHAN Setiap anggota diumumkan.

KMM-JAYA

Pasal 46 dianggap mengetahui

AD/ART

ini

setelah

Pasal 47 ART ini disahkan pada konferensi I (satu) KMSB JAYA tanggal 7 September 1974 dan telah diperbaharui pada:  Konferensi VII KMM-JAYA tanggal 5 Oktober 1986  Konferensi VIII KMM-JAYA tanggal 13 Oktober 1988  Konferensi IX KMM-JAYA tanggal 8 Maret 1991  Konferensi X KMM-JAYA tanggal 30 Mei 1993  Konferensi XI KMM-JAYA tanggal 3 Desember 1995  Konferensi XII KMM JAYA tanggal 2 Agustus 1998  Konferensi XIII KMM JAYA tanggal 19 Juli 2000  Konferensi XIV KMM JAYA tanggal 20 Oktober 2002  Konferensi XV KMM-JAYA tanggal 29 Januari 2005  Konferensi XVI KMM-JAYA tangal 29 April 2007  Konferensi XVII KMM –JAYA tanggal 27 Desember 2009  Konferensi XVIII KMM-JAYA tanggal 2 April 2011


STRUKTUR ORGANISASI KMM-JAYA

MPO

Ketua koorkom

Ketua umum

Bendahara umum

Sekum

Ketua I bidang Sekbid I

KetuaII bid Sekbid II

Ketuaa III bid Sekbid II

Anggota

Anggota

Anggota


Ad ART