Issuu on Google+

Free Trade Watch

Edisi IV - Desember 2011

Edisi IV - Desember 2011

Free Trade Watch

Mengakhiri Dominasi

MODAL ASING


Cover:

Penaggung Jawab: Suchjar Effendi Chief of Editor: Salamuddin Daeng Reporter: Herjuno Ndaru Rika Febriani Nirmal Ilham Kontributor: Program Officer dan Staff IGJ Finansial Elsye Erna Tehnik Idris Alamat Redaksi Jl. Tebet Barat Dalam VI L No. 1 A Jakarta Selatan Telp. +62-21 83 00 784 www.igj.or.id

mengundang anda untuk menuliskan gagasan kritis, kreatif, inovatif dan visioner yang berorientasi pada tema-tema yang membangun wacana keadilan global di tengah masyarakat. Naskah 8-10 halaman kwarto, selayaknya dilengkapi dengan referensi acuan maupun pendukung. Redaksi dapat menyunting naskah tanpa mengubah maksud maupun isi.


Daf tar i s i REDAKSI GLOBALISASI

ASEAN

NASIONAL

GERAKAN SOSIAL

IDEOLOGI

Mengahiri Dominasi Modal Asing

2

Ekonomi Internasional Tambang dan Posisi Indonesia

4

Kebijakkan Pemerintah, Muluskan Dominasi Asing

18

Skenario Bank Dunia Keruk Negara Berkembang

36

Kudeta Bank Dunia dalam Industri Ekstraktif

44

Perkebunan Ala Kolonial dan Perampasan Hak Bangsa

52

Kronologis Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK)

60

Tolak Pasar Tunggal dan Perdagangan Bebas ASEAN

61

Momentum Penegakan Kedaulatan

64

Eksploitasi Mineral dan Batubara di Indonesia dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional

66

Colaps Pertambangan Indonesia dan Alternatif Kebijakan

74

Tenggelamnya Pulau Madu Sumbawa

80

Mengapa Reforma Agraria?

86

Mampukah Petani Melawan ?

94

Krisis, Pasar Bebas, dan Penggerusan Kedaulatan Ekonomi Rakyat

98

Krisis, dan Tergerusnya kedaulatan Rakyat

114

Rakyat Lambu Bima Dibantai Aparat Kepolisian Indonesia

118

Hentikan Tambang & Pembantaian Di Bima

124

Jaminan Sosial dan Posisi Konstitusi UUD 1945

128

RESOLUSI Pemuda 2012

134

Berita-berita

144

Reforma Agraria untuk Kedaulatan Nasional

151

Edisi I - Januari 2012

1


reda k s i

Mengahiri Dominasi Modal Asing

I

ndonesia merupakan sebuah negara dengan kekayaan alam terlengkap di dunia. Isi perut negeri ini mengandung minyak, gas, batubara, dan panas bumi, yang merupakan sumber energi terpenting yang diperlukan dalam menggerakkan roda perekonomian. Di dalam bumi Indonesia tersimpan berbagai jenis mineral, emas, perak, tembaga, timah, bauksit, biji besi, mangan, nikel, yang diperlukan umat manusia untuk mengembangkan kebudayaan dan peradabannya. Diatas lahan yang subur, tumbuh berbagai jenis tanaman seperti kelapa sawit, kakao, kopi, cengkeh, lada, tebu, dll, yang merupakan komoditas penting perdagangan pangan. Kekayaan alam berlimpah inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda, melakukan kolonialisme terhadap Indonesia 400 tahun yang silam. Diikuti Jepang yang melakukan penjajahan dalam bentuk yang lebih sadis, merampas kehormatan dan hak hidup bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, sumber daya alam bangsa ini kemudian menjadi incaran negara adikuasa Amerika Serikat, dengan motivasi yang sama, yakni melakukan neo kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Kesemuanya bertujuan mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan rempah-rempah, hasil perkebunan, pertambangan, minyak, gas, dan batubara untuk menopang industrialisasi dan kebudayaan mereka. Dengan praktek nekolim inilah negara-negara Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat dapat mempertahankan dominasinya secara ekonomi dan politik hingga hari ini. Untuk menyukseskan seluruh agenda nekolim di era modern seperti sekarang ini, kapitalis internasional menggunakan cara-cara yang lebih halus, yaitu membentuk pemerintahan boneka. Selanjutnya mengikat leher pemerintahan boneka tersebut dengan memaksakan berbagai perjanjian internasional. Seperti melakukan subversi terhadap UUD 1945 dan menggantikannya dengan UUD Amandemen, mendikte seluruh proses pembuatan UU, perencanaan pembangunan, pelaksanan pemerintahan, melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank (WB), dan Asian Developmnet Bank (ADB), agar sejalan dengan kepentingan kapitalis internasional.

2


Ribuan perusahaan di bidang investasi, keuangan, perdagangan dan infrastuktur dikerahkan dalam rangka melakukan eksploitasi kekayaan negeri ini. Perusahaanperusahaan multinasional tersebut memperoleh hak penguasaan atas tanah secara luas. Bahkan tanah-tanah rakyat tempat bertanam pangan dirampas untuk kepentingan investasi. Petani dan buruh diperlakukan tidak manusiawi, petani dengan cara contract farming yang mirip dengan tanam paksa di era kolonial, dan buruh dengan sistem outsourching dan upah murah. Eksploitasi “tanpa ampun� inilah yang menjadikan Indonesia sebagai penghasil terbesar berbagai jenis mineral utama. Berada pada urutan ke-7 dalam produksi emas, 20 besar negara produksi perak, posisi ke-4 dalam produksi tembaga di dunia, peringkat ke 2 dalam produksi nikel, dan eksportir timah terbesar di dunia. Di bidang energi, Indonesia adalah eksportir batubara kedua terbesar di dunia, net eksportir gas alam terbesar ke enam di dunia. Tidak hanya itu, Indonesia adalah negara produsen kakao terbesar ketiga di dunia, produsen karet kedua terbesar di dunia, dan produsen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia. Secara keseluruhan, Indonesia berada dalam ranking teratas dalam produksi dan ekspor berbagai komoditas perkebunan. Namun apa dampaknya bagi negara dan rakyat? petani harus terusir dari lahan tempat mereka menanam tanaman pangan. Sedangkan Indonesia, dalam rantai perdagangan internasional, hanya diposisikan sebagai penyedia bahan mentah. Akibat investasi yang hanya berorientasi sumber daya alam dan padat modal, negara gagal membangun industri, pengangguran menjadi sangat tinggi, kelaparan dan kemiskinan terjadi diseluruh wilayah dimana perusahaan-perusahaan raksasa asing beroperasi. Dominasi dan eksploitasi modal asing di Indonesia tampaknya belum berubah dalam 400 tahun terakhir. Sehingga menjadi tugas pemuda, dan segenap elemen nasionalis untuk berjuang merebut kemerdekaan sejati dan mengakhiri praktek Nekolim atas negeri ini. Upaya merebut kemerdekaan nasional hanya dapat dilakukan melalui persatuan pemuda dan rakyat “sandal jepit� menumbangkan rezim Nekolim dan pemerintahan bonekanya, kemudian menggantikannya dengan pemerintahan yang mengabdi pada rakyat sesuai dengan amanat Proklamsi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945.

Salamuddin Daeng

Edisi I - Januari 2012

3


g loba l is a s i

Ekonomi Internasional Tambang dan Posisi Indonesia

4


Edisi I - Januari 2012

5


Latar Belakang Ada dua hal yang memungkinkan Indonesia dapat berkembang menjadi negara industri maju. Pertama; Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan mineral terlengkap di dunia. Walaupun bukan aktor utama dunia dalam keseluruhan raw material, namun Indonesia memiliki hampir sebagian besar sumber mineral penting. Kedua, Indonesia memiliki sumber energi yang relatif besar dan beragam jenisnya, mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumbersumber energi terbaharukan lainnya. Namun hingga saat ini Indonesia belum dapat mengembangkan industrinya dengan baik. Hasil tambang mineral yang diekploitasi di perut bumi Indonesia masih di ekspor dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang sangat rendah. Di satu sisi memang dalam hal raw material dan perdagangan komoditas, Indonesia memegang posisi kunci. Tapi sebagian besar perusahaan tambang telah mengikat kontrak penjualan hasil tambang dengan negara-negara maju. Sehingga Indonesia tidak dapat mengendalikan harga komoditas tambangnya. Berikut ini akan disajikan secara deskriptif posisi Indonesia dalam peta investasi dan perdagangan komoditas hasil tambang di dunia. Data-data ini diambil dari berbagai sumber untuk memberi gambaran kepada publik dan pengambil kebijakan agar eksploitasi hasil tambang di masa datang ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan kedaulatan nasional dan kesejahteraan rakyat. Selama ini hasil tambang Indonesia diabdikan kepada kepentingan imperialisme. Akibatnya meskipun Indonesia sangat kaya, namun rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Inilah yang oleh banyak kalangan sering disebut sebagai kutukan sumber daya alam.

Pertambangan Mineral Banyak perbedaan opini diantara para ahli pertambangan di dunia untuk menyimpulkan pertambangan mana sesungguhnya yang terbesar di dunia. ada pendapat yang menyatakan bahwa yang terebesar adalah Muruntau Gold Mine di Uzbekistan. Pendapat lain menyatakan bahwa yang terbesar adalah tambang Grasberg di Indonesia. Namun sebagian besar pendapat menyatakan bahwa yang terbesar adalah Gresberg. 1 Keberadaan tambang Grasberg di Papua menunjukkan bahwa Indonesia memiliki segalanya tentang tambang. Negara ini memegang poisi penting dalam hal produksi dan perdagangan sumber-sumber mineral di dunia. dengan demikian situasi ekonomi dan politik Indonesia akan menentukan peta pertarungan ekonomi 1

6

ByBy Mike Obel, November 4, 2011 4:22 PM EDT, http://www.ibtimes.com/articles/243787/20111104/10-biggestgold-mines-world.htm


pada tingkat global.

10 Tambang Terbesar Di Dunia 1. Grasberg Gold Mine -- This mine, which is in the Indonesian province of Papua, produced 2,025,000 ounces of gold, according to the annual report of Rio Tinto Plc. The mine is majority owned by Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Besides gold, it also produces silver and copper. 2. Muruntau Gold Mine -- This mine, which is about 250 miles west of the capital in Uzbekistan, is believed to have produced approximately 1,800,000 ounces of gold last year. The project, which is an open-pit operation, is run by state-owned Navoi Mining and Metallurgical Combinat. 3. Carlin-Nevada Complex -- This mine, which is in the U.S. state of Nevada, produced 1.735 million ounces in 2010. It is owned by Newmont Mining Corp. It includes both open-pit and underground operations. 4. Yanacocha Gold Mine -- This mine, which is in northern Peru and is the largest gold mine in Latin America, produced 1.46 million ounces last year. It is run by Newmont Mining and owned by Newmont Mining and Buenaventurda, a Peruvian company. 5. Goldstrike (Betze Post) Gold Mine -- This mine, which is northwest of Elko, Nev., produced 1.24 million ounces of gold last year. It is owned by Barrick Gold Corp. 6. Cortez Gold Mine -- This mine, which is southwest of Elko, Nev., produced 1.14 million ounces of gold last year. It is owned by Barrick Gold. 7. Veladero Gold Mine -- This mine, which is in Argentina, produced 1.12 million ounces of gold last year. It is owned by Barrick Gold. 8. Lagunas Norte Gold Mine -- This mine, which is in north-central Peru, produced 808,000 ounces of gold last year. It is owned by Barrick Gold.  9. Lihir Gold Mine -- This mine, which is in Papua New Guineau, produced 790,974 ounces of gold in the 12 months ended June 30. It is owned by Newcrest Mining Ltd., Australia’s largest gold producer. 10. Super Pit/Kalgoorlie -- This mine, an open-cut mine in Western Australia, produced 788,000 ounces last year. It is 50-50 owned by Barrick Gold and Newmont Mining. Hingga saat ini Indonesia masih merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia, dan masuk dalam 10 besar negara dengan cadangan emas terbesar. Data menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 7 setelah Afrika Selatan (1) Autralia (2) Amerika Serikat (3) China (4), Kanada (5), Rusia (6) dan Indonesia (7). Indonesia diperkirakan memiliki cadangan emas sekitar 2800 ton dari total cadangan emas global yang diperkirakan mencapai 89000 ton.

Edisi I - Januari 2012

7


World Resources of Gold (In tonnes of gold content) (By Principal Countries)2

Country

Reserve Base

Australia (3) Canada (5) China (4) Indonesia (7) Peru (8) Russia (6) South Africa (1) USA (2) Other Countries

6000 3500 4100 2800 650 3500 36000 6000 26000

World Total (rounded)

89000 Source : Mineral Commodity Summaries, 2004

Situs resmi pemerintah Australia menyebutkan bahwa Indonesia juga merupakan kelompok negara produsen tembaga terbesar di dunia. Masuk dalam 10 besar negara penghasil tembaga terbesar bersama Chili, Australia, Peru, Mexico, Amerika Serikat dan Indonesia, yang berada pada urutan ke enam.3 Namun media lainnya menyebutkan bahwa Indonsia berada pada urutan ke lima dalam hal produksi tembaga sesudah Chili (1), Peru (2), Amerika Serikat (3), China (4) dan Indonesia (5). Sementara Australia sendiri berada pada urutan ke enam setelah Indonesia. 4 Data lainnya menyebutkan bahwa dalam hal produksi tembaga, pada tahun 2009, Indonesia merupakan negara produsen tembaga kelima terbesar di dunia dengan produksi sebesar 950.000 ton. Urutan pertamanya adalah Chili, dengan produksi sebanyak 5.320.000 ton, yang membuat Chili jauh memimpin dibandingkan negara lainnya. Tempat kedua adalah Amerika Serikat, dengan output 1.310.000 ton. Tambang tembaga terkenal di AS, adalah Bingham Canyon Mine, juga dikenal sebagai tambang tembaga Kennecott, berada di barat daya Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Tambang ini dimiliki oleh Rio Tinto Group (NYSE: RTP). 5 2 3 4 5

8

http://www.mapsofworld.com/minerals/world-gold-producers.html http://www.ga.gov.au/minerals/mineral-resources/copper.html The World Copper Factbook, 2010 http://copperinvestingnews.com/what-makes-a-world-class-copper-deposit/the-top-10-copper-producingcountries/


Selanjutnya Peru berada di urutan ketiga, dengan menghasilkan 1.260.000 ton. Produsen terbesar keempat adalah Cina, dengan produksi 960.000 ton. Setelah Indonesia di urutan kelima, urutan keenam diduduki oleh Australia dengan diproduksi 900.000 ton. Tambang tembaga terbesar di Australia adalah The Olympic Dam, terletak sekitar 550 km baratlaut dari Adelaide. Produsen peringkat ketujuh adalah Rusia, yang memproduksi 750.000 ton, dan di tempat kedelapan adalah Zambia, yang memproduksi 655.000 ton. Kemudian Kanada ditempat kesembilan, dengan 580, 000 ton dan kesepuluh adalah Polandia dengan produksi 440.000 ton tembaga. Sementara dalam hal produksi perak, Indonesia masuk dalam 20 besar negara produsen perak terbesar di dunis. Dalam lima besar terdapat Mexico, Peru, China, Australia dan Chili. Indonesia sendiri berada dalam urutan ke 17. Salah satu penyebab Indonesia berada di urutan 17, dikarenakan Indonesia mengekspor dalam bentuk bahan mentah sumber daya emas dan tembaganya, sedangkan perak termasuk berada di dalam sumber daya emas dan tembaga tersebut. Sehingga tidak diketahui dengan jelas berapa hasil perak Indonesia.

Top 20 Silver Producing Countries in 2010 (millions of ounces) 1

Mexico

128.6

11

Canada

18

2

Peru

116.1

12

Kazakhstan

17.6

3

China

99.2

13

Turkey

12.3

4

Australia

59.9

14

Morocco

9.7

5

Chile

41

15

India

9.7

6

Bolivia

41

16

Sweden

9.2

7

United States

38.6

17

Indonesia

6.9

8

Poland

37.7

18

Guatemala

6.3

9

Russia

36.8

19

Iran

3.4

10

Argentina

20.6

20

South Africa

2.8

Indonesia pada tahun 2008 berada pada urutan ke lima dalam hal perusahaan tambang bauksit terbesar di dunia. pada urutan pertama adalah Australia, diikuti oleh Brasil, China dan India.6 Saat ini Indonesia masih terus melakukan ekspor bahan mentah bauksit ke China, meskipun di Indonesia terdapat pabrik peleburan (smelter) PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) yang merupakan terbesar di Asia Tenggara. Namun kepemilikannya adalah Indonesia (41.12%) dan Japanese consortium Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd (58.88%)7. 6 7

British Geological Survey (BGS), Naturan Environment Research Council, 2004-2008 http://www.world-aluminium.org/About+IAI/Members

Edisi I - Januari 2012

9


Dalam hal produksi timah Indonesia merupakan negara pengekspor timah terbesar di dunia. Bahkan naik turunnya produksi di Indonesia memiliki dampak besar terhadap perubahan harga pada tingkat global. Sebuah analisis menyatakan bahwa ketika Indonesia akan membatasi produksi menjadi 100.000 ton saja, maka akan dapat menyebabkan defisit pasokan yang lebih besar pada tahun 2011, mendorong harga pada tingkat yang lebih tinggi.8 Dalam hal timah Indonesia memiliki pengalaman lebih dari 200 tahun.

Produksi Timah Global Berdasarkan Negara Peringkat

Negara

Produksi (metric Ton)

1

China

2

Indonesia

115,000 55,000

3

Peru

37,503

4

Bolivia

19,273

5

Brazil

13,000

6

Congo, The Democratic Republic of The

9,400

7

Viet Nam

3,500

8

Malaysia

2,380

9

Australia

1,400

10

Russian Federation

1,200

Source: United States Geological Survey (USGS) Minerals Resources Program,Year of Estimate 2009

Data pada table diatas menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan teratas sesudah China dalam hal produksi timah. Jumlah produksi Indonesia mencapai 55 ribu ton. Data lainnya menyebutkan bahwa produksi timah Indonesia sebanyak 110.000 ton atau 30 persen dari produksi dunia yang sebesar 330.000 ton. Jumlah tersebut hanya terpaut sedikit dibandingkan China. ketimpangan data ini disebabkan timah Indonesia diekspor dalam bentuk raw material. Hasil tambang timah di Indonesia terutama dari tambang inkonvensional, banyak yang tidak memiliki merek sehingga tidak bisa dijual. Akibatnya, hasil tambang berupa pasir timah dikirim ke Jawa lalu diekspor ke Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Pengolahan yang dilakukan di luar negeri menyebabkan tidak mendapat merek sebagai produk Indonesia. Dalam hal produksi nikel, Indonesia merupakan produsen terbesar setelah Rusia. Negara produsen nikel terbesar di dunia adalah: Rusia, Indonesia, Philipina, Kanada, Australia, New Caledonia, China, Cuba, Colombia.9 Perusahaan yang 8 9

10

Indonesia telah menyatakan bahwa hal itu akan membatasi produksi menjadi 100.000 ton, yang dapat menyebabkan defisit pasokan yang lebih besar pada tahun 2011, mendorong harga lebih tinggi. http://www.infomine.com/commodities/nickel.asp


memimpin produksi nikel adalah Norilsk (Russia), diikuti oleh Vale Inco Ltd. (Brazil and Canada) dan the BHP Billiton Group (Australia and United Kingdom). PT Aneka Tambang Tbk. (Indonesia) pada urutan ke empat, yang produksinya untuk pengiriman langsung ke Chinese Nickel Pig Iron Industry. Selanjutnya produsen terbesar lainnya adalah Eramet Group (Perancis), Jinchuan Non-ferrous Metals Corp. (JNMC) (China), and Xstrata plc (Swiss).10 Meskipun merupakan produsen nickel terbesar, Indonesia tidak termasuk kategori negara terbesar yang menghasilkan nickel olahan dikarenakan produksi Indonesia dikirim ke pasar ekspor dalam bentuk bahan mentah. Tidak adanya industrialisasi dalam nickel menyebabkan nilai tambah dari komoditas ini diambil alih oleh negara lain.

World’s 10 biggest producers of refined nickel in 2010 by country11 No Country Production (metric ton) No

Country

Production (metric ton)

1 China

318

6

Norway

92

2 Russia

265

7

Colombia

49

3 Japan

160

8

Finland

47

4 Canada

105

9

New Caledonia

40

5 Australia

101

10 South Afrika

36

Selanjutnya Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi bauksit terbesar di dunia. Berdasarkan data 2007: peringkat pertama adalah 1. Australia dengan produksi 62,428; urutan 2. China 30,000; 3. Brazil 22,100; 4. India 19,221; 5. Guinea 18,000; 6. Jamaica 14,568; 7. Russian Federation 6,400; 8. Venezuela 5,900; 9. Suriname 4,900; 10. Kazakhstan 4,800; 11. Greece 2,220; 12. Guyana 1,600. Indonesia berada pada urutan ketiga belas dengan produksi 1,251; 14. Sierra Leone 1,168; 15. Ghana 840; 16. Bosnia and Herzegovina 800; 17. Turkey 780; 18. Montenegro 650; 19. Hungary 546.4; 20. Dominican Republic 500 [Source: United States Geological Survey (USGS) Minerals Resources Program]12 Meskipun demikian, Indonesia belum masuk dalam kategori 10 besar negara dengan produksi alumunium terbesar. Hal ini disebabkan bauksit yang merupakan bahan baku aluminium masih dialokasikan untuk pasar ekspor. Alumunium jelas merupakan bahan baku penting untuk pembangunan industri di negara-negara maju. 10 http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/myb1-2009-nicke.pdf 11 http://www.bloomberg.com/news/2011-06-07/world-s-10-biggest-nickel-producing-countries-in-2010-table-. html 12 http://factsanddetails.com/world.php?itemid=1547&catid=51&subcatid=325

Edisi I - Januari 2012

11


Saat ini produsen utama alumunium adalah Canada, Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Venezuela, France, Germany, Norway, Netherlands, Spain, Russian Federation, Ukraine, Slovenia, Bahrain, India, Indonesia, Turkey, United Arab Emirates, China, Japan, South Korea, Australia, Egypt, Cameroon, Mozambique, Ghana, Nigeria and South Africa.13 Satu-satunya perusahaan alumunium adalah Perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), dan juga merupakan satu-satunya smelter di Asia Tenggara, perusahaan ini merupakan joint venture company antara Indonesia (41.12%) and Japanese consortium Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd (58.88%), dengan kapasitas 225.000 tons. Sebagian besar alumunium di ekspor (60% ) untuk kepentingan industri jepang. Jika mengamati seluruh kegiatan ekploitasi tambang di Indonesia dapat disimpulkan bahwa negara ini memiliki kekayaan alam terlengkap yang diperlukan bagi pengembangan industri. Selain jenis-jenis mineral diatas, Indonesia juga menghasilkan biji besi, mangan, dan lain sebagainya. Sebagian besar produksi nasional diekpor dalam bentuk bahan mentah. Meski ekplotasi tambang telah berlangsung sejak jaman kolonial, namun hingga saaat ini negara belum dapat membangun industrinya.

b. Sumber Energi Melimpah Ketersediaan energi yang cukup merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pengolahan sumber-sumber mineral. energi yang paling banyak digunakan adalah batu bara, minyak dan gas. Dalam hal penyediaan sumber energi tersebut Indonesia merupakan negara penyumbang cukup besar dalam perekonomian global. Indonesia termasuk salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia. Negara ini berada dalam urutan ke 7 dalam deretan negara penghasil batubara. Meski demikian batubara Indonesia masih dijadikan komoditas untuk memenuhi pasar ekspor. Meski di dalam negeri sendiri masih terjadi kelangkaan energi yang dialami oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kegiatan pengadaan energi lainnya.

Top Ten Hard Coal Producers (2010e)

PR China USA India Australia South Africa

3162Mt 932Mt 538Mt 353Mt 255Mt

Russia Indonesia Kazakhstan Poland Colombia

248Mt 173Mt 105Mt 77Mt 74Mt Source: International Energy Agency 2011

13 http://www.mbendi.com/indy/mnfc/alum/p0005.htm#5

12


Lebih dari 6.185.000.000 ton batubara saat ini diproduksi di seluruh dunia. Negara-negara penghasil batubara terbesar tidak terbatas pada satu daerah - lima besar produsen batubara keras adalah Cina, Amerika Serikat, India, Australia dan Afrika Selatan. Sebagian besar dari produksi batubara global digunakan di negara di mana ia diproduksi; diperkirakan hanya 15% ditujukan untuk pasar batu bara internasional.14 Dari tabel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa China adalah produsen dan konsumen terbesar batubara (termal dan coking) di dunia. Hal ini disebabkan industrialisasi yang terjadi di Cina dalam beberapa tahun terakhir. Hampir 75% dari batubara termal di dunia adalah diproduksi dan dikonsumsi oleh China, Amerika Serikat dan India. Di Amerika Serikat, batubara masih merupakan sumber utama untuk menghasilkan listrik. Meskipun gerakan untuk go green, batubara tetap akan terus menjadi sumber utama untuk produksi listrik di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Sementara Indonesia, eksportir batubara thermal terbesar dunia. Seringkali ekspor melupakan kebutuhan nasional akan energi, seperti ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik, industri dan keperluan rumah tangga. Sebuah sumber menyebutkan bahwa Indonesia memproduksi 275 juta ton batubara dalam tahun 2010. 15 Dengan jumlah produksi tersebut maka kedudukan Indonesia bergeser ke urutan kelima dalam hal produksi batubara. Namun jika dibandingkan dengan jumlah ekpor maka terlihat bahwa sebagian besar batubara Indonesia ditujukan untuk pasar luar negeri.

Top Coal Exporters (2010e) Total of which

Steam

Coking

Australia

298Mt

143Mt

155Mt

Indonesia

162Mt

160Mt

2Mt

Russia

109Mt

95Mt

14Mt

USA

74Mt

23Mt

51Mt

South Africa

70Mt

68Mt

2Mt

Colombia

68Mt

67Mt

1Mt

Canada

31Mt

4Mt

27Mt

Negara ` 

http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/

14 http://seekingalpha.com/article/144445-the-top-5-coal-and-iron-ore-exporting-and-importing-countries 15 http://www.topcommodities.net/2011/11/indonesia-coal-productions-forecast.html

Edisi I - Januari 2012

13


Keadaan ini yang menyebabkan pemerintah menetapkan aturan khusus bagi perusahaan batubara untuk menjual batubara di dalam negeri. Sampai saat ini hanya 63 perusahaan batubara pertambangan diwajibkan untuk mematuhi DMO. Tahun depan jumlah batubara yang dijual di bawah skema DMO diperkirakan akan mencapai 82.070.000 ton. Sekitar 69,7% dari jumlah yang diharapkan akan masuk ke pembangkit listrik PLN. Beberapa perusahaan batubara terbesar adalah PT Kaltim Prima Coal produsen batubara terbesar. Kedua produsen batubara, PT Adaro Indonesia dan ketiga, PT Kideco Jaya Agung. Selain itu penghasil batubara terbesar adalah PT Arutmin Indonesia dan PT Berau Coal produsen keempat dan kelima batubara. Satu-satunya perusahaan negara yang besar adalah PT Bukit Asam. Namun sejauh itu belum ada evaluasi yang baik terkait dengan efektifitas DMO. Yang lebih mendasar lagi adalah diserahkannya batubara pada pengelolaan swasta, dan pembelian batubara oleh perusahaan listrik negara, oleh industri dan rumah tangga pada tingkat harga pasar menyebabkan mahalnya biaya energi di Indonesia. Selain batubara, Indonesia merupakan negara produsen gas alam cukup besar. Negara ini merupakan net eksportir gas alam terbesar ke enam di dunia. Produksi gas alam telah meningkat lebih dari seperempat sejak tahun 2005. Indonesia mengekspor sekitar setengah dari konsumsi gas alamnya di tahun 2009.16 Produksi gas alam telah meningkat lebih dari seperempat sejak tahun 2005. Indonesia mengekspor sekitar setengah dari konsumsi gas alam di tahun 2009 tetapi pangsa konsumsi domestik diperkirakan akan meningkat. Menurut Oil & Gas Journal, Indonesia memiliki 106.000.000.000.000 kaki kubik (Tcf) dari cadangan terbukti gas alam per Januari 2011. Indonesia adalah pemegang terbesar keempat cadangan gas alam terbukti di dunia, dan terbesar ketiga di wilayah Asia-Pasifik. Indonesia terus menjadi eksportir utama pipa dan gas alam cair (LNG). Pertamina menyumbang sekitar 15 persen dari produksi gas alam. Perusahaan minyak internasional seperti Total, ConocoPhillips, dan ExxonMobil mendominasi sektor gas hulu, sementara transmisi gas alam dan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh Perusahaan milik negara utilitas Gas Negara (PGN).

16 Indonesia Energy Profile: Leading Exporter Of Coal And Natural Gas – Analysis, Written by: Eurasia Review, May 26, 2011

14


20 Negara Produsen Gas Alam Dunia. Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Country United States Russia European Union Canada Iran Qatar Norway China Netherlands Algeria Saudi Arabia Indonesia Egypt Uzbekistan Mexico Malaysia United Kingdom India United Arab Emirates Australia

(cu m) 611,000,000,000 610,100,000,000 182,300,000,000 152,300,000,000 138,500,000,000 116,700,000,000 106,300,000,000 94,410,000,000 85,170,000,000 85,140,000,000 83,940,000,000 82,800,000,000 62,690,000,000 61,410,000,000 59,070,000,000 58,600,000,000 56,300,000,000 52,800,000,000 48,840,000,000 45,110,000,000

Date of Information 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2010 est. 2009 est. 2009 est. 2010 est. 2009 est. 2010 est. 2010 est. 2009 est. 2010 est.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2180rank.html

Pada tahun 2009, Indonesia memproduksi 2,6 Tcf gas alam kering. Produksi telah tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata sekitar 1,5 persen selama dua dekade sebelumnya, dan 2009 produksi gas Indonesia adalah kesebelas-tertinggi di dunia. Daerah yang paling signifikan untuk produksi gas alam saat ini adalah: Lepas pantai Kalimantan Timur, terutama PSC Mahakam yang dioperasikan oleh Total. Daerah Sumatera Selatan, khususnya Koridor PSC yang dioperasikan oleh ConocoPhilips. Daerah Sumatera Utara, dan lapangan Exxon Mobil Arun, Aceh, serta lepas pantai Laut Natuna Selatan, lepas pantai Blok B dioperasikan oleh Conoco Phillips. Pada tahun 2009, lepas pantai Kalimantan Timur Mahakam PSC menyumbang sekitar sepertiga dari produksi kotor. Selain perluasan proyek saat ini, ada beberapa proyek gas besar baru dalam pengembangan untuk decade mendatang dimana Total dan Petronas (Malaysia) ikut bergabung, sedangkan ExxonMobil dan Pertamina mengembangkan lapangan Natuna D-Alpha di Timur Laut Natuna. Indonesia adalah eksportir gas alam bersih terbesar di dunia pada tahun 2009. Meskipun mayoritas ekspor gas Indonesia diangkut sebagai LNG, Indonesia juga mengekspor sekitar seperempat gas alamnya melalui pipa ke Singapura, dengan memiliki koneksi dua pipa: satu dari ladang lepas pantai di Laut Natuna Barat, dan yang lain dari gas Grissik pabrik pengolahan di Sumatera. Pipa ini memiliki kapasitas gabungan sekitar 400 milyar kaki kubik /tahun dan mengirimkan gas

Edisi I - Januari 2012

15


ke Singapura di bawah kontrak jangka panjang, baik ditetapkan untuk berakhir sekitar 2020. Namun, sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan pasokan dalam negeri sendiri, pemerintah Indonesia telah menyatakan minat dalam menegosiasikan pengurangan volume kontrak ini. Sisanya tiga perempat dari ekspor gas Indonesia - termasuk sejumlah kecil ekspor pipa ke Malaysia - yang diekspor sebagai LNG. Jepang adalah tujuan utama bagi ekspor LNG Indonesia, terhitung sekitar 65 persen dari ekspor total LNG, selain itu juga Korea Selatan dan Taiwan dalam jumlah yang signifikan.

Negara Eskportir Gas Alam Rank

Country

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Russia Norway Canada Algeria Qatar Netherlands Indonesia Malaysia United States Australia Nigeria Kazakhstan Trinidad and Tobago Uzbekistan Turkmenistan Germany United Kingdom Bolivia Oman Libya

Natural gas - exports (cubic meters) 179,099,992,064 98,849,996,800 94,669,996,032 59,669,999,616 56,780,001,280 55,589,998,592 33,500,000,256 31,029,999,616 30,350,000,128 22,300,000,256 20,550,000,640 17,660,000,256 17,359,998,976 15,000,000,512 14,000,000,000 12,640,000,000 12,170,000,384 11,589,999,616 10,890,000,384 10,400,000,000

Namun dalam hal Liquified Natural Gas (atau gas alam cair); Indonesia merupakan eksportir terbesar ketiga gas alam cair pada 2009, berikutnya Qatar dan Malaysia. Ada tiga terminal pencairan operasional di Indonesia, dengan kapasitas produksi gabungan dari sekitar 1,6 Tcf (32 juta ton metrik (MMT) per tahun. Pada tahun 2009, Indonesia mengekspor sekitar 950 milyar kaki kubik LNG. Terminal LNG Bontang di Kalimantan Timur adalah yang terbesar di Indonesia sekitar 1,1 Tcf / y (22.6 MMT/tahun), dan salah satu yang terbesar di dunia. Penambahan terbaru, BP Tangguh yang dioperasikan di Papua Barat, Donggi-Senoro LNG di Sulawesi Tengah.

16


Kesimpulan Jika membaca posisi Indonesia dalam perdagangan raw material hasil tambang baik mineral batubara dan migas, maka diporoleh kesimpulan : Pertama; Indonesia adalah pemasok utama bahan mentah yang diperlukan bagi pembangunan industrialisasi di negara-negara maju. Sebagian besar dari kekayaan alam mineral, batubara dan gas yang diproduksi di negara ini dialokasikan untuk memenuhi pasar ekspor. Negara ini mengejar pertumbuhan ekonomi dengan melakukan ekstraksi secara luas bahan tambang. Kedua; ekspor Indonesia yang bertumpu pada bahan mentah dan bukan hasil industri menyebabkan negara ini hanya menerima nilai tambah yang rendah dari penjualan sumber daya alam. Sementara negara-negara industri menggunakan bahan mentah dari Indonesia dalam rangka untuk mengembangkan industri. Ketiga; Bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam peta sumber daya alam global. Seharusnya negara ini menjadi aktor utama yang menentukan dinamika ekonomi politik internasional. Namun dikarenakan kontrol atas sumber daya alam dikendalikan oleh negara lain dan perusahaan multinasional, menyebabkan negara ini menjadi lahan perburuhan dan sapi perahan dari pada negara-negara maju melalui perusahaan raksasa mereka yang menjadikan negara-negara maju terus dapat dominasinya dalam industri, perdagangan dan keuangan.

Edisi I - Januari 2012

17


g loba l is a s i

Kebijakkan Pemerintah, Muluskan Dominasi Asing

Oleh: Nirmal Ilham

Dimulai sejak naiknya pemerintahan Orde Baru, kebijakan membuka lebar pintu investasi asing langsung dilaksanakan pada tahun 1967, beserta perundang-undang yang mendukungnya, yaitu UndangUndang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Langkah selanjutnya pemerintahan Orde Baru datang kepada para pemilik modal dunia, untuk memberikan informasi tentang kekayaan sumber daya alam dan kemurahan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia.

18


A

kibatnya, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang bekerjasama untuk membagi-bagi daerah yang akan menjadi kekuasaan mereka di Indonesia. Dan yang menjadi incaran mereka hanyalah sumber daya alam. Negara-negara industri tersebut kemudian mengeruk sebanyakbanyaknya bahan mentah kekayaan alam Indonesia untuk kemudian diolah kedalam bahan jadi di negaranya. Sehingga penghambaan seluruh isi negeri ini kepada negara-negara pemilik modal tersebut hanya memberikan sedikit hasil kepada rakyat. Kini setelah Orde Baru runtuh, cita-cita seluruh rakyat terhadap kemandirian dalam mengeksploitasi sumber daya alam sangat tinggi. Namun sayangnya, harapan rakyat tersebut pupus setelah mengetahui pemerintahan saat ini ternyata memperpanjang Kontrak Kerjasama seluruh perusahaan asing yang telah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Bahkan sumber-sumber baru kekayaan alam yang ditemukan ternyata juga langsung diberikan kontraknya kepada pihak asing. Pemerintahan yang berkuasa saat ini justru semakin masif memberikan kesempatan kepada perusahaanperusahaan asing yang telah beroperasi lama dan mengundang perusahaanperusahaan asing yang belum masuk ke Indonesia, untuk mencari dan mengevaluasi oportunitas baru kekayaan alam di seluruh bumi dan laut Indonesia. Berikut akibat dari kebijakkan pemerintah dalam menuruti kerakusan dan kelicikan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia;

Migas Indonesia Exxonmobil, 100 Tahun Lebih Menyedot Migas Indonesia ExxonMobil merupakan perusahaan migas Amerika Serikat yang memimpin di hampir setiap aspek bisnis energi dan petrokimia. Produk ExxonMobil dipasarkan di hampir seluruh negara di dunia, dan dalam mengeksplorasi sumber daya migas, Exxon Mobil beroperasi hingga di enam benua. Di Indonesia, ExxonMobil telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun, dengan tambang migasnya yang menyebar dari ujung Barat Indonesia di Aceh hingga ujung Timur di Papua. Secara rinci, tambang migas ExxonMobil di Indonesia berada di South Lhoksukon A dan D, dan Lapangan Arun di Nanggroe Aceh Darussalam, lapangan gas lepas pantai North Sumatera Offshore di Sumatera Utara, Blok Cepu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blok Gunting di Jawa Timur, Blok Surumana di Sulawesi Tengah, Blok Mandar di Selat Barat, Gas Metana Batubara di Kalimantan Selatan, dan Blok Cendrawasih di Papua.

Edisi I - Januari 2012

19


Daerah Tambang ExxonMobil di Indonesia dan Prosentase Kepemilikannya Lokasi South Lhoksukon (NAD) Lapangan Arun (NAD) North Sumatera Offshore Blok Cepu (Jateng/Jatim) Blok Gunting (Jatim) Blok Saruman (Sulteng) Blok Mandar (Sulbar) Gas Metana Batubara (Kaltim) Blok Cendrawasih (Papua)

Kepemilikan 100% 100% 100% 90% 100% 80% 80% 100% 75%

Kepemilikan tambang migas ExxonMobil ini merupakan yang terbanyak di Indonesia, jauh melebihi Pertamina. Namun tidak semua daerah tambang kekuasaan ExxonMobil di Indonesia tersebut diperoleh dari hasil eksplorasi ExxonMobil sendiri. Untuk kasus kepenguasaan ExxonMobil di Cepu Jawa Tengah misalnya, hak kepemilikan tambang tersebut telah dipunyai Pertamina 45%, Humpuss Patragas 45% dan BUMD 15% (Pemkab Bojonegoro, Pemkab Blora, Pemprov Jateng dan Pemprov Jatim) pada tahun 1990 dengan kontrak selama 20 tahun. Pihak Humpus yang dimiliki Tommy Suharto mendapatkan saham tersebut dengan pemberian langsung dari pemerintah (Suharto). Sesuai peraturan kontrak ini tidak boleh dipindahtangankan tapi pada Maret1997 aturan tentang larangan pengalihan Participating Interest (PI) kepada pihak asing dirubah. Perubahan ini membuat Humpus dapat menjual hak istimewa yang dimilikinya tersebut. Sehingga Pada Juni 1997, Humpus menjual seluruh kepemilikan sahamnya di Cepu kepada ExxonMobil. Hal ini berarti bahwa pihak Humpus mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan sahamnya tanpa berbuat apapun. Praktek KKN yang biasa dilakukan oleh kebejatan rezim Orde Baru. Namun kebobrokan moral pemerintahan selanjutnya di era reformasi ternyata tidak kalah hebatnya. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kemudian terbukti mengakomodir naluri kerakusan perusahaan multinasional tersebut dengan mengkampanyekan bahwa Pertamina tidak sanggup mengoperasikan Blok Cepu dan tidak mempunyai dana untuk mengelolanya. Informasi ini langsung dimentahkan oleh Dirut Pertamina Baihaki Hakim. Tapi yang terjadi kemudian adalah Dirut Pertamina itu digantikan.

20


Kemudian pemerintahan SBY menunjuk ExxonMobil sebagai operator di Blok Cepu tersebut dengan menampikkan Pertamina sebagai perusahaan milik pemerintah sendiri. Selanjutnya pemerintah juga memuluskan keinginan ExxonMobil untuk membeli kepemilikan Pertamina di Blok Cepu seharga USD 400 juta. Sebuah nilai yang sangat kecil menurut pengamat perminyakan karena potensi migas di Blok Cepu sangat besar, bahkan yang terbesar di Indonesia. Pemerintah juga melakukan rekayasa hukum dengan menerbitkan peraturanperaturan yang memberi kemudahan fasilitas bagi ExxonMobil untuk menguasai Blok Cepu. Contohnya adalah penerbitan PP No.34/2005 yang mana PP ini memberi pengecualian terhadap beberapa ketentuan pokok Kontrak Kerjasama yang terdapat dalam PP No.35/2004. Tujuannya, untuk memberi landasan hukum bagi ExxonMobil dalam memperoleh kontrak selama 30 tahun. Dengan penguasaan ExxonMobil yang besar tesebut, maka diperkirakan dapat terjadi kecurangan-kecurangan seperti anggaran cost recovery, biaya eksploitasi, data cadangan migas sebenarnya, hingga manfaat bagi penduduk sekitar. Ternyata, dominasi asing dalam usahanya mengeruk dan menguras habis sumberdaya alam kita bukan disebabkan kinerja mereka sendiri, tetapi karena kekuasaan dan kewenangan besar yang dihambakan oleh pemerintah kepada mereka.

Pemerintah Menyetujui Keberadaan Chevron Hingga 85 Tahun Lagi Keberadaan Chevron di Indonesia dimulai pada jaman penjajahan Belanda (1924) ketika masih bernama Socal, yang mengirimkan sekelompok ahlinya untuk melakukan kegiatan survey seismic di Sumatera yang diteruskan dengan proses pengeboran dan eksplorasi. Pada tahun 1936 Socal (Standard Oil of California) dan Texaco (The Texas Company) bergabung mendirikan perusahaan yang diberi nama Caltex (California Texas Oil Company). Pada masa Caltex inilah perusahaan minyak Amerika tersebut menemukan lapangan minyak yang sangat komersial di Minas, Riau, pada tahun 1944. Lapangan Minas ini kemudian menjadi kunci utama bagi kegiatan bisnis Caltex di Indonesia, karena merupakan sumur minyak terbesar di Asia Tenggara dan memiliki cadangan minyak bumi yang terbanyak di Indonesia. Selain itu jenis minyak dari Lapangan Minas ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia, sehingga dikenal dengan sebutan Sumatera Light Crude. Pada tahun 2001, kedua perusahaan induk, Socal dan Texaco berganti nama menjadi Chevron Texaco, dan pada tahun 2005 berganti lagi menjadi Chevron. Dalam menguasai minyak dan gas Indonesia, Chevron membentuk tiga anak

Edisi I - Januari 2012

21


perusahaan, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia yang beroperasi di Riau, Chevron Indonesia Company beroperasi di Kalimantan, dan Chevron Makasar Ltd di Sulawesi. Keberadaan Chevron di Indonesia, sejak awal selalu mendominasi produksi minyak Indonesia. Puncaknya pada tahun 1970-an, Produksi minyak Chevron menembus angka 1 juta barrel/hari dari 1,6 juta barrel/hari produksi minyak Indonesia pada waktu itu. Pada 1980, Chevron Pasifik Indonesia membangun proyek Sistem Injeksi Uap terbesar di dunia, yaitu Duri Steam Flood, yang merupakan sebuah terobosan baru dalam pengambilan minyak dari ladang minyak Duri, Riau, yang diresmikan Presiden Suharto.

Produksi 5 Perusahaan Minyak Terbesar di Indonesia Perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia (Amerika Serikat) PT Pertamina EP (Indonesia) PT Total Indonesie E&P (Perancis) ConocoPhilips (Amerika Serikat) CNOOC, SES (China) Jumlah

Produksi (barrel/hari) 357,680 122,350 84,460 52,490 38,320 655.300 Data BP Migas September 2011

Produksi minyak bumi Indonesia yang dimulai sejak jaman Belanda dan dieksploitasi secara besar-besaran, serta konsumsi rakyat terhadap BBM yang setiap tahun semakin tinggi, menyebabkan Indonesia sejak tahun 2003 sudah tidak dapat mengekspor minyaknya lagi. Bahkan sejak tahun 2004, Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai negara produsen minyak dunia dan merupakan anggota OPEC, telah menjadi negara pengimpor minyak, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Kondisi ini semakin diperparah ketika Pemerintahan SBY yang baru naik pada waktu itu langsung membuat kebijakan menaikkan harga BBM sebesar 126% pada tahun 2005, dengan alasan untuk menyesuaikan terhadap harga minyak dunia. Padahal minyak yang di impor setiap tahunnya hanya sebesar 10 persen dari total kebutuhan BBM Indonesia, sedangkan 90 persen lagi, dapat dihasilkan dari bumi Indonesia sendiri. Semakin naiknya harga minyak dunia setiap tahun, membuat subsidi pemerintah terhadap harga BBM semakin besar. Terhadap situasi ini pemerintahan SBY kembali membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dengan rencana akan membatasi BBM bersubsidi pada April 2012. Sehingga rakyat dipaksa untuk 22


dan mengalihkan konsumsi BBMnya kepada BBM yang sesuai dengan harga pasar dunia. Kebijakkan ini memang secara langsung tidak menaikkan harga BBM, tapi dampaknya justru lebih parah karena BBM yang tidak bersubsidi, fluktuasi harganya selalu tidak dapat diduga. Menghadapi masalah BBM yang setiap tahun semakin menyulitkan ini, solusi yang diberikan pemerintah melalui BP Migas justru meminta kepada Chevron sebagai produsen minyak terbesar di Indonesia, dan seluruh perusahaan minyak asing dan dalam negeri yang beroperasi di Indonesia, agar memaksimalkan produksinya. Ini jelas membuktikan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan minyak asing yang menguasai 90 persen produksi minyak Indonesia, telah menciptakan ketergantungan kebutuhan BBM bangsa ini kepada mereka. Sehingga membuat pemerintah harus memohon kepada perusahaan-perusahaan asing tersebut untuk dapat memenuhi keperluan BBM negeri ini, dan rakyat harus membeli BBM dari bumi mereka sendiri dengan harga pasaran dunia. Di masa depan tampaknya rakyat akan semakin terus kesulitan untuk memenuhi kebutuhan BBM ini, karena ketika pimpinan Chevron Corporation dari kantor pusat Amerika Serikat menemui Wakil Presiden Boediono pada September 2011 lalu, CEO Chevron John. S Watson memberikan keterangan bahwa,�Saya mengatakan pada Wakil Presiden bahwa saya berharap Chevron akan berada di sini (Indonesia) 85 tahun lagi, karena kami memiliki banyak peluang investasi di negeri ini�. Dan CEO Chevron itu memberitahukan bahwa Wapres Boediono menunjukkan dukungannya untuk Chevron.

Emas Indonesia Freeport Mendominasi Emas Dunia Dari Indonesia Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., adalah perusahaan tambang internasional yang bergerak di bidang produksi tembaga, emas, dan molybdenum yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Freeport adalah perusahaan publik penghasil tembaga terbesar di dunia, produsen emas terbanyak di dunia, dan penghasil utama molybdenum (logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas). Freeport menguasai daerah pertambangan dengan kontrak jangka panjang yang tersebar secara geografis di empat benua. Mulai dari pegunungan di Papua, Indonesia, hingga gurun-gurun di baratdaya Amerika Serikat, gunung api di Peru, daerah penghasil tembaga tradisional di Chile, dan peluang baru menggairahkan

Edisi I - Januari 2012

23


di Republik Demokrasi Kongo. Freeport mengisi penuh gudang emasnya melalui beberapa anak perusahaan utama yaitu PT Freeport Indonesia, Freeport-McMoRan Corporation, dan Atlantic Copper. PT Freeport Indonesia (PT FI) beroperasi di kompleks tambang Grasberg, daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Papua, yang merupakan tempat pertambangan terluas di dunia dan penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia. Tidak hanya itu, lokasi Grasberg sendiri berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, dimana kegiatan eksplorasi yang berlanjut akan membuka peluang untuk terus menambah cadangan tembaga dan emas yang berusia panjang kepada Freeport. Ini terbukti dengan rilis yang ada di PT FI bahwa tambang Grasberg mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil terbesar di dunia dan cadangan tunggal emas terbesar di dunia.

Produksi Emas Freeport di Indonesia tahun 2010 Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk PT Avocet Bolaang Mongondouw PT Freeport Indonesia PT Indo Muro Kencana PT Newmont Nusa Tenggara PT Nusa Halmahera Minerals TOTAL

Produksi (Kg) 10.495,00 1.343,01 61.832,74 946,00 22.930,00 12.292,39 109.839,14

Produksi Tembaga Freeport di Indonesia tahun 2010 Perusahaan PT Freeport Indonesia PT Newmont Nusa Tenggara TOTAL

Produksi (Ton) 632.325,01 246.051,00 838.376,01

Dengan kandungan emas yang besar di Papua tersebut, pemerintah hanya mendapatkan 9,36 persen saham. Sedangkan untuk menaikkan kepemilikan saham di Freeport, pemerintah terbentur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Dimana dalam PP tersebut menerangkan bahwa perusahaan asing tidak diwajibkan untuk mendivestasikan sahamnya. Hal ini berbeda dengan yang berlaku pada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), dimana PT NNT diwajibkan mendivestasikan sahamnya kepada pemerintah Indonesia, walaupun tetap dengan harga pasar.

24


Dengan demikian, walaupun Freeport masih menjadi pemasok utama logam di dunia hingga puluhan tahun kedepan, pemerintah tetap tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selain itu selaku pemimpin industri logam, Freeport memiliki keahlian dalam teknologi produksi untuk menghasilkan logam tembaga, emas, perak dan molybdenum. Dimana semua teknologi tersebut diolah melalui pabriknya yang berada di negara asal Freeport yaitu Amerika Serikat. Hal ini membuat negara asal tambang seperti Indonesia hanya menjadi tempat pengambilan bahan baku saja, sedangkan keuntungan besar dari industri pengolahannya yang menyerap banyak tenaga kerja, transfer teknologi, dan keuntungan dari penjualan bahan jadi, tidak dapat dinikmati. Bahkan informasi hasil produksi utamanya yaitu emas, tidak dapat diketahui persisnya sama sekali, terserah pada laporan Freeport saja, sedangkan pemerintah, “terpaksa” menerima, dan rakyatnya, “dipaksa” pemerintah untuk diam.

Tembaga Indonesia Newmont Nusa Tenggara , Divestasi Saham, dan Limbah Tailing Newmont, Amerika Serikat, dan Sumitomo, Jepang, membentuk usaha patungan yaitu Nusa Tenggara Partnership, yang kemudian menjadi pemilik saham terbesar dari PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). PT NNT menandatangani Kontrak Karya (KK) pada 1986 dengan Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dalam wilayah KK di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meliputi areal seluas 1,127 juta hektar atau setara 55% dari luas daratan NTB . Sesuai KK, 80% saham PT NNT dukuasai Newmont Venture Limited (anak usaha Newmont Mining Corp.) dan Sumitomo Corp., sisanya 20% dikuasai swasta nasional PT Pakuafu Indah. Pada 1990 PT NNT menemukan cebakan porfiri yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Kemudian setelah dilakukan pengkajian teknis dan lingkungan selama enam tahun, akhirnya kajian tersebut disetujui Pemerintah Indonesia pada tahun 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Mega Proyek Tambang Batu Hijau. Total investasi pada proyek itu sebesar USD 1,8 miliar, untuk biaya pembangunan tambang, pabrik, dan prasarana yang selesai pada tahun 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada Maret 2000. Sesuai KK 1986, Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo) diwajibkan mendivestasikan sahamnya masing-masing 3% pada tahun 2006, 7% pada tahun 2007, 7% pada tahun 2008, 7% pada tahun 2009 dan 7% di tahun 2010. Proses divestasi saham PT NNT ini berjalan sangat alot (dipersulit) bahkan

Edisi I - Januari 2012

25


hingga ke Arbitrase Internasional. Dari total 31% saham yang di divestasikan tersebut, 7% dimiliki Pemerintah pusat dan 24% dimiliki konsorsium Multi Daerah Bersaing (MDB), milik Multicapital (75%) dan Daerah Maju Bersaing (MDB) milik Pemprov NTB (25%). Dengan tuntasnya proses divestasi, komposisi pemegang saham PT NNT menjadi 49% (Newmont & Sumitomo), 24% MDB, 20% PT Pakuafu Indah dan 7% Pemerintah Pusat. Namun meski saat ini Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah) dan swasta nasional (PT Multicapital milik Bakrie dan PT Pakuafu Indah milik Yusuf Meruk ) telah mendominasi saham PT NNT sebesar 51%, tetap saja Newmont & Sumitomo yang ditunjuk pemerintah untuk bertindak sebagai operator.

Kepemilikan Saham Newmont Nusa Tenggara pada tahun 2011 Perusahaan PT Newmont Nusa Tenggara - Newmont Venture Limited (50%) - Sumitomo Corp. (50%) PT Multi Daerah Bersaing - PT Multicapital (75%) - PT Daerah Maju Bersaing (25%) PT Pakuafu Indah Pemerintah Pusat TOTAL

Kepemilikan 49%

24% 20% 7% 100%

Newmont di Indonesia tidak hanya berusaha mempersulit pelepasan kepemilikan sahamnya kepada Indonesia, kehadiran Newmont di NTB juga telah menciptakan hubungan yang tidak harmonis dengan masyarakat Sumbawa. Selanjutnya masalah berkembang kearah yang semakin merugikan masyarakat Sumbawa, yaitu kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini disebabkan kehadiran Newmont telah mengambil jatah yang sebelumnya dikonsumsi rakyat Sumbawa. Akibatnya, permintaan barang menjadi lebih besar dari sebelumnya, yang membuat harga menjadi naik. Sedangkan penduduk Sumbawa tidak memiliki daya beli akibat sangat sedikitnya masyarakat asli Sumbawa yang dipekerjakan oleh Newmont. Dengan demikian kehadiran Newmont di Sumbawa telah menciptakan dua masalah besar, pertama menciptakan proses pemiskinan rakyat Sumbawa. Dan kedua berhasil merampok emas Indonesia. Lalu apa yang di sharing Newmont kepada pemerintah Indonesia, khususnya masyarakat Sumbawa? Tidak lain adalah kerusakan hutan dan ekosistem di Pulau Sumbawa. Dan apa yang diberikan

26


Newmont? Yaitu jutaan ton Tailing, limbah beracun dari pengolahan tambang, yang hingga saat ini menumpuk mencemari pesisir pantai Pulau Sumbawa.

Alumunium Indonesia Tipuan dan Jeratan Jepang di PT Inalum PT Inalum adalah perusahaan pabrik peleburan alumunium (smelter) satusatunya di Indonesia, dan yang terbesar di Asia Tenggara. Keunikan dari pabrik alumunium yaitu pengelolaannya hanya efektif dan efisien di tempat yang ada sumber energi yang murah. Mengingat bahwa peleburan bahan baku bauksit hingga menjadi alumunium membutuhkan energi yang sangat besar, perbandingannya hingga mencapai empat kali lebih banyak dari peleburan besi baja. Sebab itu, diseluruh dunia pabrik alumunium selalu berada di tempat sumber tenaga listrik termudah dan termurah, yang umumnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). PT Inalum didirikan pada tahun 1975, berlokasi di Asahan, Sumatera Utara. Daerah ini dipilih karena keberadaan Sungai Asahan yang mengalir deras dari hulunya yaitu Danau Toba, yang memiliki ketinggian hampir 1.000 meter dari permukaan laut. Sehingga karakteristik alam tersebut cocok untuk dimanfaatkan bagi PLTA. Kemudian di daerah tersebut dibangun proyek PLTA, pabrik peleburan alumunium dan pelabuhan sebagai tempat pengiriman. Total investasi yang dihabiskan untuk membangun PT Inalum sebesar 411 Miliar Yen atau USD 4 Milyar, jumlah yang sangat besar, apalagi pada masa itu. Kepemilikan saham PT Inalum sendiri adalah Nippon Asahan Alumunium (NAA) 58,9%, dan pemerintah Indonesia sebesar 41,1%. Porsi saham NAA, 50% dimiliki oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) punya pemerintah Jepang, dan 50% lagi merupakan gabungan 12 perusahaan swasta Jepang. Kontrak kerjasama PT Inalum yang menyangkut built, operate and transfer (BOT) terdiri dari pembangunan fisik pada tahun 1977–1983, dan kontrak kerja 1983 sampai 2013. Sepanjang puluhan tahun beroperasinya PT Inalum yang merupakan satusatunya perusahaan domestik penghasil alumunium, terjadi keanehan dimana perusahaan tidak pernah memperoleh keuntungan sama sekali. Nilai kerugian menurut pihak Jepang sebagai penguasa PT Inalum adalah USD 1,2 milyar (sekitar Rp 10 triliun). Dengan perincian antara lain biaya proyek yang terlalu besar (modal meningkat dari 250 miliar Yen menjadi 411 miliar Yen atau USD 4 miliar), kenaikan biaya akibat currency mismatch (penguatan Yen dari 225 yen/ dollar menjadi 110 yen/dolar), manajemen yang tidak efisien dan harga ekspor

Edisi I - Januari 2012

27


alumunium ke Jepang lebih rendah dari harga pasar. Jikapun keterangan yang diberikan Jepang tersebut benar, akan tetapi NAA di PT Inalum berperan sebagai kreditor, operator dan sekaligus pembeli. Dari 250 ribu ton/tahun produksi alumunium PT Inalum, 60% nya ditujukan ke Jepang dan 40% untuk kebutuhan dalam negeri. Ini berarti walaupun Jepang merekayasa PT Inalum merugi, tetapi dibalik itu Jepang mendapatkan keuntungan dari penjualan alumunium yang dibawah harga pasar kepada Jepang. Baru pada tiga tahun terakhir PT Inalum disebutkan Jepang telah berhasil memperoleh deviden. Ini pun dilakukan Jepang untuk mengambil hati pihak pemerintah Indonesia karena kontrak PT Inalum akan berakhir pada 2013 atau setelah 30 tahun beroperasi. Pihak Jepang sendiri telah mengajukan permintaan secara resmi untuk memperpanjang kontrak kerjanya di PT Inalum. Apabila kebijakkan pemerintah Indonesia menolak dan bermaksud ingin mengakuisisi PT Inalum, maka sesuai peraturan, pihak Indonesia harus membayar 58,9% saham Jepang di PT Inalum. Menurut perhitungan, nilai PT Inalum pada tahun 2013 diproyeksikan sebesar USD 1,27 milyar, terdiri dari 3 PLTA senilai USD 268 juta, pabrik smelter USD 143 juta, inventori USD 148 juta dan aset lainya USD 65 juta. Sehingga besarnya dana untuk mengusir Jepang di PT Inalum adalah 58,9% x USD 1,27 milyar, yaitu USD 762 juta. Sehingga setelah 30 tahun beroperasi dan tidak memberikan keuntungan sama sekali kepada pemerintah Indonesia, pihak Jepang masih memeras pihak Indonesia untuk membayar jumlah yang besar dari pengambilalihan PT Inalum. Inilah bukti bagaimana pihak asing menipu, menjebak dan menjerat pemerintah Indonesia dalam kerjasama pengambilan kekayaan alam kita.

Batubara Indonesia Diberikan untuk Kejayaan Industri China Indonesia saat ini tercatat sebagai negara pengekspor batubara terbesar kedua di dunia setelah Australia. Dari total peredaran batubara di pasar dunia yang mencapai 917,30 juta ton/tahun, ekspor batubara Indonesia mencapai 202 juta ton/ tahun atau 22,0% sedikit dibawah Australia 26,6%. Potensi kandungan batubara Indonesia saat ini adalah 104 miliar matrix ton dengan cadangan berkisar hingga 21 miliar matrix ton.

28


5 Negara Pengekspor Batubara Terbesar di Dunia (2010) Negara Australia Indonesia Rusia Colombia Afrika Selatan

Juta Ton 244 202 100 67 67

Prosentase 26,6% 22,0% 10,9% 7,3% 7,3%

5 Negara Pengkonsumsi Batubara Terbesar di Dunia (2010) Negara China Amerika Serikat India Jepang Afrika Selatan

Juta Ton 1.537,4 498,0 245,8 108,8 99,4

Sumber: Director Coal Division Natural Resources and Fuel Department Agency for Natural Resources Resources and Energy

Menurut Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), keberadaan batu bara yang diproduksi saat ini masih lebih banyak diekspor, karena pasar dalam negeri belum mampu menyerap produksi batubara yang ada. Sekitar 75 persen produksi batu bara Indonesia di ekspor ke berbagai negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, sisanya 25 persen lagi untuk dalam negeri. Namun, semua ini terjadi karena industri Indonesia masih banyak yang menggunakan bahan bakar minyak, yang harganya semakin mahal. Jadi bukan karena industri dalam negeri yang sedikit. Sedangkan konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar batubara membutuhkan biaya yang besar. Sikap pemerintah yang mengetahui situasi ini justru menutup mata. Karena pemerintah tidak ingin membantu memberikan insentif modal kepada industri dalam negeri. Mengetahui sikap pemerintah ini, akhirnya industri dalam negeri hanya mengajukan permohonan agar bea masuk bagi alat permesinan bahan bakar batubara dibebaskan. Tapi permintaan ini pun ditolak oleh pemerintah. Dengan demikian jelaslah bahwa keinginan pemerintah adalah agar sebanyak mungkin batubara Indonesia di ekspor keluar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan devisa yang besar. Sedangkan industri dalam negeri yang menyerap tenaga kerja dari rakyatnya sendiri justru diabaikan. Keberpihakkan pemerintah

Edisi I - Januari 2012

29


kepada perusahaan eksportir batubara ini membuat semakin banyaknya perusahaan batubara yang beroperasi di Indonesia, yang hampir seluruhnya merupakan milik pengusaha dalam negeri yang bekerjasama dengan perusahaan asing.

Perusahaan Batubara di Indonesia dan Produksinya Perusahaan PT Adaro Indonesia PT Antang Gunung Meratus PT Arutmin Indonesia PT Asmin Koalindo Tuhup PT Bahari Cakrawala Sebuku PT Bangun Banua Persada Kalimantan PD Baramarta

Produksi 21.278.295,00 573.309,92 17.002.411,00 1.499.895,00 860.873,00 328.571,24 1.246.410,38

PT Batualam Selaras

30.193,99

PT Baturona Adimulya

68.321,78

PT Berau Coal PT Borneo Indobara PT Bukit Asam PT Bukit Asam-Ombilin PT Firman Ketaun Perkasa

11.289.504,00 959.820,24 79.339.293,00 2.873,44 385.643,63

PT Gunung Bayan Pratamacoal

3.001.645,77

PT Indominco Mandiri

9.573.656,00

PT Insani Bara Perkasa

1.010.030,19

PT Interex Sacra Raya PT Jorong Barutama Greston PT Kadya Caraka Mulia PT Kaltim Prima Coal PT Kartika Selabumi Mining PT Kideco Jaya Agung PT Lanna Harita Indonesia TOTAL

66.827,00 353.542,00 14.410,88 29.792.851,00 118.354,40 16.845.364,00 1.265.823,37 230.185.829,25

PT Bumi Resources tbk Salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia adalah PT Bumi Resources (tbk) milik pengusaha nasional Aburizal Bakrie. Produksi PT Bumi Resources pada 2012 diperkirakan mencapai 81 juta ton, dan pada tahun 2014 sebesar 100 juta ton, atau hampir setengah produksi batubara Indonesia, dengan kisaran harga USD 91 - USD 110 per ton. PT Bumi Resources merupakan perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan batubara yang berada di berbagai daerah

30


sumber batubara di Indonesia, dan yang terbesar adalah PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur dan dan PT Arutmin Indonesia di Kalimantan Selatan. Besarnya potensi batubara yang dimiliki Indonesia dan besarnya perusahaan PT Bumi Resources serta membuat Nathaniel Rothschild, pengusaha Yahudi Eropa dari keluarga terkaya dan berpengaruh di dunia, bernafsu untuk menguasai PT Bumi Resources. Keinginan Rothschild tersebut seakan mendapat sambutan dari Bakrie Brothers. Terbukti kemauan Rothschild untuk menukar guling salah satu perusahaannya yang bergerak dibidang investasi, Vallar PLC, dengan PT Bumi Resources berjalan mulus. Menurut para pengamat ekonomi, kedua pengusaha besar ini sama-sama mengambil keuntungan dari pertukaran usaha tersebut. Karena keluarga Bakrie ingin melebarkan sayapnya ke Eropa melalui perusahaan Vallar PLC ini untuk mendapatkan dana investasi baru agar bisa menutupi hutang-hutangnya dari berbagai perusahaan yang dia miliki, dan juga untuk ekspansi usaha. Sedangkan Rothschild, diuntungkan dengan kepenguasaannya yang besar terhadap tambang batubara yang dimiliki PT Bumi Resources, yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dengan demikian bahwa kebijakan pemerintah dan keinginan swasta nasional terhadap kekayaan batubara Indonesia, hanya untuk mementingkan kepentingannya saja. Sehingga kekayaan sumberdaya alam Indonesia dan kemurahan sumberdaya manusianya justru dinikmati oleh asing. Seperti pengakuan Rothschild yang diucapkannya sewaktu conference call dengan Wall Street Journal dalam menyatakan alasannya masuk ke Indonesia adalah, “Karena aset-aset (batubara di Indonesia) secara signifikan jumlahnya lebih besar dan biayanya lebih rendah.� Lebih lanjut Rothschild mengatakan bahwa belum ada perusahaan besar yang bergerak khusus di bidang batubara di dunia ini. Sehingga keinginan Rothschild untuk menguasai PT Bumi Resources adalah awal rencananya untuk membuat perusahaan raksasa yang mendominasi batubara dunia, dan dia memulainya dari penguasaan batubara Indonesia.

Timah Indonesia Raja Timah Dunia yang akan Tenggelam Pertambangan timah di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 200 tahun, diawali di Bangka pada tahun 1711, Singkep tahun 1812 dan di Belitung sejak tahun 1852. Indonesia merupakan negara produsen timah terbesar di dunia.

Edisi I - Januari 2012

31


Menurut US Geological Survey 2010, Indonesia memiliki cadangan timah 800.000 ton. Kekayaan timah Indonesia sebagian besar berada di perairan dan daratan Pulau Bangka (86%) dan Pulau Karimun/Kundur (9%) yang memiliki kadar tinggi, serta Pulau Belitung (5%) dengan kadar yang lebih rendah. Daerah tambang timah di Indonesia merupakan suatu bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 km, disebut sebagai “The Indonesian Tin Belt�, yang merupakan bagian dari “The South East Asia Tin Belt�, yang memanjang sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, semenanjung Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia mencakup wilayah pulau-pulau Karimun/Kundur, Singkep dan sebagian di daratan Sumatera (Bengkinang) di utara, lalu ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Tambang timah di Indonesia seperti di Pulau Bangka dan Belitung, letaknya sangat dekat dari permukaan tanah, berbeda dengan tambang timah di negara manapun di dunia, yang berada jauh didalam tanah. Dari 363.700 ton kebutuhan timah dunia, Indonesia memasok sekitar 40% nya, atau sekitar 90.000 ton. Ini membuat Indonesia sebagai negara produsen timah nomor satu di dunia. Namun anehnya, Indonesia tak punya kontrol atas harga timah, malah harus tunduk pada harga internasional yang dibuat oleh bursa London Metal Exchange (LME) dan Kuala Lumpur Tin Market (KLTM). Sehingga ketika sentimen negatif krisis menghantam harga timah dunia, maka harga timah Indonesiapun jatuh. Selain itu, kontrol asing terhadap harga timah Indonesia juga dikarenakan data dari dinas pertambangan dan energi Bangka Belitung, sebenarnya Indonesia memproduksi 120 ribu ton timah pada tahun 2011, tapi sekitar 30%nya diselundupkan ke negara tetangga Singapura dan Malaysia. Melihat situasi ini, pemerintah Indonesia akhirnya membentuk pasar timah internasional di Indonesia pada awal Januari 2012. Sebagai langkah strategis agar Indonesia dapat memiliki kedaulatan dalam menetapkan harga timahnya, sebagai negara pengekspor timah terbesar di dunia. Asosiasi Timah Indonesia (ITA) juga telah menyatakan bahwa keseluruhan dari 28 pengusaha smelter (peleburan timah) beserta PT Timah (Persero) Tbk dan PT Koba Tin, dua perusahaan timah terbesar di Indonesia, sepakat untuk menjual hasil produksi timahnya melalui bursa komoditas dan derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity Derivatives Exchange (ICDX) dengan kode INATIN. melalui pasar timah internasional di Indonesia ini, seluruh produsen timah nasional berharap agar harga timah bisa terkendali hingga mencapai USD 25 ribu/ton dari USD 19 ribu/ton pada tahun 2010.

32


2 Perusahaan Tambang Timah Terbesar di Indonesia (2010) Perusahaan PT Koba Tin

Produksi (Ton) 6.047,09

PT Timah Tbk

22.953,00

TOTAL

29.000,09

Kebijakan pemerintah dalam membuat Indonesia Tin Market (INATIN) disatu sisi baik bagi kendali harga timah Indonesia dan menekan penyelundupan timah keluar negeri. Tapi disisi lain, justru membuat para pengusaha timah nasional memaksimalkan produksinya bagi kepentingan ekspor. Tahun 2011 saja, data Kementrian Perdagangan mencatat dari sekitar 100.000 ton rata-rata produksi timah Indonesia setiap tahunnya, Indonesia mengekspor 92.487 ton atau lebih dari 90%. Dengan semakin baiknya harga timah yang dibuat oleh Indonesia Tin Market, maka pengerukkan timah oleh produsen timah akan semakin besar. Alasan para pengusaha timah dalam menggenjot produksinya untuk kepentingan ekspor adalah demi mendapatkan keuntungan yang maksimal, karena industri manufaktur nasional tidak mampu menyerap produksi timah mereka. Situasi ini seharusnya diketahui oleh pemerintah. Dan pemerintah sebagai penyelenggara negara seharusnya tidak ikut menggunakan pola pikir pengusaha yang berorientasi mengejar keuntungan jangka pendek. Mengingat cadangan besar timah Indonesia yang diperkirakan sekitar 800.000 ribu ton, bila dieksploitasi besar-besaran maka akan dapat habis hanya dalam tempo sepuluh tahun saja. Bila beberapa tahun mendatang pertumbuhan industri manufaktur Indonesia tumbuh besar, maka timah sebagai logam strategis yang sangat dibutuhkan akan tidak ada. Ini justru berakibat pada penghancuran industri manufaktur Indonesia di masa depan. Padahal timah merupakan logam dasar terpenting sebagai campuran logam, karena sifat timah yang mudah dibentuk dan tahan terhadap karat. Kebutuhan timah dunia sendiri hanya sekitar 300.000 ton per tahun, jauh dibandingkan dengan alumunium yang sebesar 20 juta ton per tahun. Sehingga tampak jelas bahwa kebijakkan pemerintah terhadap kekayaan timah Indonesia saat ini memang bukan untuk memikirkan kebutuhan industri manufaktur nasional dimasa depan. Akan tetapi hanya untuk mengejar keuntungan sesaat yang berupa devisa, yang tidak memberikan multiplier effect langsung kepada kesejahteraan rakyatnya. Dan Indonesia sebagai raja timah dunia saat ini hanya dalam hitungan beberapa tahun mendatang akan menjadi negara pengimpor timah.

Edisi I - Januari 2012

33


Bauksit Indonesia Seratus Persen untuk Kepentingan Ekspor Bauksit sudah dikenal di Indonesia sejak masa kolonial, tepatnya pada tahun1924 di Kijang, Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dan mulai ditambang dan di ekspor pada tahun 1935. Selain Pulau Bintan, bauksit juga terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Bangka Belitung. Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, menyebutkan ada 14 lokasi dari ketiga provinsi tersebut yang memiliki deposit bauksit. Dengan keseluruhan sumber daya bauksit di Indonesia mencapai 726.585.010 metrik ton, dan cadangan 111.791.676 metrik ton. Pada tahun1968, pengelolaan bauksit di Pulau Bintan diserahkan kepada PT Aneka Tambang (Antam). Selaku produsen bauksit tertua dan terbesar di Indonesia, PT Aneka Tambang dalam laporannya menyebutkan cadangan dan sumberdaya yang dimilikinya pada tahun 2008 mencapai 201.200.000 metrik ton, lalu terjadi peningkatan cadangan dan sumberdaya di tahun 2009 menjadi 304.200.000 metrik ton. Sementara cadangan terbukti dan terkira sebanyak 70.900.000 metrik ton di tahun 2008, kemudian mengalami kenaikkan sebanyak 47% di tahun 2009 menjadi 104.500.000 metrik ton. Kenaikan jumlah cadangan sumberdaya dan cadangan terbukti dan terkira milik Antam tersebut dikarenakan kegiatan eksplorasi yang terus dilakukannya. Di tahun 2011 pemerintah menargetkan produksi bauksit sebesar 8.250.000 metrik ton. Ini membuat hingga sekarang Indonesia masih menjadi pengekspor utama bauksit di kawasan Asia. Bauksit yang merupakan tambang bahan mentah tersebut sebagian besar diekspor ke Jepang dan China. Oleh Jepang dan China yang memiliki pabrik pengolahan (smelter), bauksit Indonesia tersebut diolah menjadi alumina, bahan pembuat alumunium. Karena untuk menjadi alumunium, dibutuhkan bahan dasar bauksit, yang kemudian diolah menjadi alumina, selanjutnya baru menjadi alumunium. Dengan perbandingan 4 bauksit, 2 alumina, 1 alumunium, dimana pengolahannya sendiri sangatlah mudah, bisa dilakukan oleh tenaga lokal. Anehnya, untuk pabrik pengolahan alumunium di dalam negeri, Indonesia mengimpor alumina dari China dan Australia. Padahal harga pasaran bauksit dunia sendiri USD 20/metrik ton, sedangkan bauksit yang sudah diolah menjadi alumina harganya USD 250/metrik ton. Harga itulah yang diimpor oleh pabrik pembuatan alumunium batangan (ingot) satu-satunya di Indonesia, yaitu PT Inalum (Indonesia Alumunium). Sedangkan harga alumunium batangan adalah USD 2500/metrik ton.

34


Dari alumunium batangan (ingot) dapat dihasilkan beragam jenis alumunium. Menurut data Departemen Perindustrian, produsen alumunium di dalam negeri berjumlah sekitar 76 perusahaan. Terdiri dari produsen produk alumunium alloy ingot, alumunium ekstrusi, alumunium sheet dan alumunium foil. Beberapa produk alumunium nasional sudah mampu merambah pasar ekspor misalnya alumunium ingot, alumunium ekstrusi dan fabrikasi seperti alumunium billet, kawat alumunium, dan pipa alumunium. Serta alumunium lembaran berupa alumunium sheet dan alumunium foil, dan produk-produk alumunium hilir atau peralatan rumah tangga. Pada 2008, ekspor produk alumunium nasional mencapai USD 700 juta dengan pertumbuh rata-rata 16,1% per tahun. Dengan demikian antara tambang bauksit Indonesia sebagai bahan baku, hingga menjadi alumunium sebagai bahan jadi, membutuhkan perjalanan panjang yang berliku. Kekayaan bauksit Indonesia, seratus persen untuk diekspor karena tidak ada pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina di dalam negeri. Alumina yang harganya sepuluh kali lipat dari bauksit tersebut kemudian di impor Indonesia untuk diolah menjadi alumunium batangan (ingot) di satu-satunya pabrik yang ada yaitu PT Inalum. Alumunium batangan (ingot) tersebut kemudian diolah oleh 76 pabrik pengolahan alumunium lokal untuk menjadi bermacam-macam alumunium jadi yang siap dipakai bagi beragam kebutuhan, industri dan rumah tangga. Hasil dari produksi pabrikan nasional tersebut kemudian sebagian besarnya diekspor kembali. Ini membuktikan bahwa industri Indonesia tidak terintegrasi dengan baik, dan tidak diciptakan untuk dapat mandiri oleh pemerintah. ***

Edisi I - Januari 2012

35


g loba l is a s i

Skenario Bank Dunia Keruk Negara Berkembang Oleh: Rika Febriani

36


D

engan alasan demi peningkatan akses terhadap energi yang mencukupi bagi masyarakat di negara berkembang, telah membuat World Bank(WB) bersama dengan kelompoknya memberikan bantuan di bidang industri ekstraktif, salah satunya dengan menciptakan inisiatif untuk transparansi di bidang energi. Konon tujuan inisiatif ini adalah untuk mengurangi dampak kemiskinan yang diakibatkan oleh industri ekstraktif di tempat beroperasinya perusahaan pertambangan skala besar dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk menciptakan tujuan tersebut WB bekerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, perusahaan industri ektsraktif, perusahaan jasa, organisasi multilateral, organisasi finansial, investor dan NGO. Diatas prinsip yang digunakan untuk transparansi industri ekstraktif ini adalah untuk penggunaan sumber daya alam untuk menciptakan pembangunan berdasarkan kepentingan warga negara yang bersangkutan dan kepentingan pembangunan nasional di Negara tempat beroperasinya perusahaan tambang. Berdasarkan kriteria tersebut maka WB mengharuskan perusahaan untuk mempublikasi semua yang berhubungan dengan pemasukan perusahaan dari sumber daya minyak, gas, dan selanjutnya pembayaran yang diterima oleh pemerintah harus diberikan kepada masyarakat. Ini diberlakukan kepada perusahaan termasuk swasta yang dipunyai oleh pemerintah. Masyarakat sipil bisa secara aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi proses dan berkontribusi melalui debat publik. Pada prakteknya, apakah inisiatif ini berjalan dengan baik dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat? Atau apakah hanyalah sebatas perpindahan “tempat bermain� lembaga pembiayaan internasional untuk dapat memata-matai perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif? Karena sistem keuangan perusahaan industri ekstraktif ini mulai ditutupi karena krisis yang mereka alami sebagai akibat dari ambruknya kapitalisme global. Saya kira analisa terhadap pertanyaan yang kedua lebih cocok dan menarik kita bahas apabila dibandingkan dengan pertanyaan pertama. Asumsi untuk mempertanyakan kembali peran-peran lembaga keuangan tersebut. Karena faktanya, masih banyaknya persoalan di negara tempat beroperasinya tambang skala besar dan masyarakat yang tidak kunjung sejahtera dan semakin terpuruk dengan kemiskinan ditambah lagi mereka harus menanggung kerusakan lingkungan.

Program Transparansi Industri Ekstraktif Industri ekstraktif menjadi tumpuan perekonomian kapitalisme global pada saat sekarang ini. Sumber energi tersebut tidak dapat lagi ditemukan di negara maju yang industrinya sudah berjalan dengan stabil. Mereka hanya dapat mengkonsumsi dalam kebutuhan yang sangat besar untuk kepentingan industrialisasi mereka. Negara-negara penghasil sumber daya alam yang besar seperti China dan India

Edisi I - Januari 2012

37


an pada tahun “Berdasarkan laporan yang dikeluark mbiayaan untuk 2010, WB memberikan bantuan pe 02 milyar, mengalami industri ekstraktif sebesar USD 1,0 2009. Jumlah peningkatan sebesar 9% dari tahun h IFC yaitu sebesar investasi yang terbesar diberikan ole , diikuti oleh MIGA 75% dari total volume pembiayaan .� sebesar 16%, IBRD/IDA sebesar 9% cenderung melindungi industri sumber daya alamnya dan hanya memanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri mereka sendiri. Sebagai jalan keluarnya, lembaga keuangan multinasional seperti: World Bank dan beberapa insitusi finansial dibawahnya seperti MIGA, IFC, IBRD ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang berasal dari perusahaan multinasional di negara berkembang. Kawasan-kawasan yang kaya akan sumber daya alam seperti wilayah Afrika Selatan mulai dikuasai melalui program transparansi di bidang industri ekstraktif ini. Alasan yang dikemukakan oleh WB adalah karena dampak yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi di negara-negara seperti Afrika sangat membahayakan lingkungan dan komunitas lokal. Dan alasan lain sesuai dengan tujuan WB untuk turut serta dalam pembiayaan terhadap minyak dan proyek batubara adalah karena mereka menginginkan penggunaan energi yang terbarukan dan efisiensi energi. Tetapi, pada prakteknya, berdasarkan ketentuan yang dibuat sendiri oleh WB, semuanya telah diatur oleh institusi keuangan internasional tersebut, termasuk target pengukuran, jadwal implementasi dan penafsiran halangan potensi kapasitas. Apakah ini merupakan kontrol yang diinginkan oleh suatu Negara berdasarkan kebutuhan masyarakatnya? Beberapa program lainnya yang terkait dengan extractive industries yang diciptakan oleh WB: 1. Extractive Industries Tranparency Initiatives (EITI) yang bertugas untuk membuat guidelines dan standar minimum untuk transparansi. Bank Dunia meresmikan inisiatif ini pada 9 Desember 2003. Sampai dengan tahun 2010, terdapat 33 negara yang mengimplementasikan program ini. Indonesia mulai mengimplementasikan program EITI ini pada tahun 2010. 2. Petroleum Governance Initiatives (PGI), beroperasi di negara-negara yang kaya akan minyak, seperti : Kamboja, Ghana, Rwanda, Vietnam dan Uganda. 3. Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR), program ini bertujuan untuk mengurangi pembakaran gas di negara yang mempunyai dampak tinggi di kawasan Timur Tengah, Afrika, Eropa, Asia Tengah, Afrika, Amerika dan Asia Timur.

38


“IFC sebagai lembaga pemberi bantu an terbesar dalam program World Bank adalah suatu lembaga yang sudah beroperasi cukup lama di Indonesi a. Sebelum masa krisis (1997), IFC memberikan bantu an kepada sektor, tekstil, kimia, agrobisnis dan mend ukung swastanisasi di bidang manufaktur. Sebelum kri sis, IFC memberikan bantuan sebesar USD 109 juta/tah un, setelah krisis sebesar USD 16,9 juta/tahun.� 4. Extractive Industries Technical Assistance Facility (EI-TAF), baru dilaksanakan pada tahun 2010 dan berfungsi sebagai assistensi laporan pihak ketiga untuk negosiasi kontrak transaksi industri ekstraktif. 5. World Bank Institutes-Governances for Extractive industries (GEI), program ini diluncurkan pada tahun 2009 bagi kawasan Afrika, fokus kepada industri pertambangan dan minyak. Menjadi hal yang menarik ketika di dalam inisiatif ini WB mengajak civil society, beberapa civil society yang terlibat seperti : Koalisi Publish What You Pay (PWYP), Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), Global Witness, Oxfam, Transparency International, dll. Perlu kita pertanyakan kembali, apakah sebagai pendorong kebijakan kepada pemerintah atau hanya sebagai “pelapor� atas data-data yang mereka temukan terhadap bobroknya Undang-Undang dan korupsi elite politik di negara mereka sendiri. Di ASEAN sendiri, terdapat jaringan civil society yang memantau program transparansi energi ini. Negara yang kaya akan natural resources, seperti: Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Filipina,dll dilihat akuntabilitasnya dan keefektifan pemasukan melalui penyesuaian terhadap royalti dan pajak dan perubahan kebijakan. Dengan insiatif ini diharapkan pemerintah di masing-masng negara dapat mengontrol sumber daya alam melalui transparansi dan akuntabilitasnya. Pengaturan oleh WB ini terlihat dari hasil-hasil rapat dari direktur WB menyangkut transparansi industri ekstraktif1: Di dalam insiatif ini, Direktur WB menolak untuk mencairkan proposal yang di dalamnya dapat menciptakan hak veto suatu negara untuk melawan proyek yang dilaksanakan baik oleh pemerintah lokal maupun nasional yang dapat terimplementasi dalam undang-undang nasional. Jelaslah bahwa program transparansi ini sangat dikontrol oleh WB. 1

The World Bank Group and Exctractive Industries : The Final Report of the extractive industries Review, Ringkasan meeting direktur eksekutif, 3 Agustus 2004

Edisi I - Januari 2012

39


Indonesia sudah mengadopsi program EITI ini pada tahun 2010. Transparansi ekstraktif industri ini sebenarnya sudah ada pada UU no 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang memasukkan ukuran-ukuran transparansi di dalamnya. Pemerintah Indonesia sendiri membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk memasukkan Dekrit Presiden untuk mengadopsi EITI ini.

“MIGA sebagai lembaga penanggung resiko atas kegagalan proyek WB pernah meminta Indonesia untuk membayar USD 15 juta sebagai klaim atas pembatalan pembuatan pembangkit tenaga listrik oleh Enron Java Power Co. (Enron) pada tahun 2001. Proyek pembangkit tenaga listrik sebesar 500 megawatt di Surabaya.� “IBRD tidak begitu banyak terlibat dalam proyek industri ekstraktif di Indonesia. Proyek yang dibiayai oleh IBRD kebanyakan berada di negara : Botswana dan Peru.� Jenis Bantuan yang Diberikan oleh Bank Dunia ke Negara Berkembang terkait Industri Ekstraktif Berdasarkan laporan yang dikeluarkan pada tahun 2010, WB memberikan bantuan pembiayaan untuk industri ekstraktif sebesar USD 1,002 milyar, mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun 2009. Jumlah investasi yang terbesar diberikan oleh IFC yaitu sebesar 75% dari total volume pembiayaan, diikuti oleh MIGA sebesar 16%, IBRD/IDA sebesar 9%. Bantuan dari IBRD/IDA difokuskan kepada support untuk pemerintah (host government), IFC dan MIGA lebih kepada sektor swasta. Secara keseluruhan lembaga keuangan ini membantu untuk menciptakan iklim investasi untuk menghindari ataupun mengurangi resiko yang diakibatkan oleh industri ekstratif, misalnya: dampak lingkungan dan masyarakat adat (local communities). IFC sebagai lembaga pemberi bantuan terbesar dalam program ini adalah suatu lembaga yang sudah beroperasi cukup lama di Indonesia. Sebelum masa krisis (1997), IFC memberikan bantuan kepada sektor, tekstil, kimia, agrobisnis dan mendukung swastanisasi di bidang manufaktur. Sebelum krisis, IFC memberikan bantuan sebesar USD 109 juta/tahun, setelah krisis yaitu tahun 1998-2000 jumlah bantuan yang diberikan menjadi semakin kecil yaitu sebesar : USD 16,9 juta/tahun

40


yang berarti IFC hanya mengerjakan satu proyek setiap tahunnya.2 Hal ini dilihat dari ketidaksuksesan program yang dilakukan oleh IFC. Bantuan yang diberikan oleh IFC lebih berorientasi ekspor. Proyek-proyek investasi di Indonesia yang dilaksanakan oleh IFC memperlihatkan hasil pembangunan sebesar 46%, jauh dibawah rata-rata target pembangunan skala IFC sebesar 60%, hal ini berarti pembangunan yang dilakukan tidak efektif. Kegagalan pada tahun 2000an ini diakibatkan oleh sektor yang diberikan bantuan kurang berkembang. Pada bulan September 2011, IFC mengalihkan pada sektor-sektor yang berpeluang memberikan keuntungan yang lebih besar kepada Indonesia sebesar USD 500 juta yang dimulai pada Juli 2012 yang mencakup di sektor: infrastruktur, akses terhadap finansial services, pertanian dan program perkebunan.3 IFC Indonesia Country Manager mengatakan bahwa ada banyak peluang untuk berinvestasi di Indonesia di hampir semua bidang infrastruktur yang bekerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah seperti di bidang: clean energy, gas, eksplorasi, geothermal dan hydro.

“Berbagai program yang diciptakan oleh WB yang bekerjasama dengan pemerintah, sebenarnya hanyalah membuka jalan untuk “mengamankan” iklim investasi dengan menyediakan signal yang baik terhadap investor dari perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional yang didukung oleh stabilitas politik dan perekonomian yang baik, diharapkan perusahaan multinasional ini dapat lancar di negara yang kaya akan sumber daya tersebut.” Badan Perencana Pembangunan Nasional mengestimasikan sekitar Rp 1.923 trilyun (USD 225 milyar) pada proyek infrastruktur untuk melancarkan “bottlenecks” pada 2013. IFC bekerjasama dengan PLN untuk membangun dan mengoperasikan Proyek Pembangkit Listrik sebesar 2,000 megawatt di Jawa Tengah. Proyek ini ditanda tangani dibawah kerjasama public-private partnership law. Sedangkan infrastruktur hanya mengambil porsi 1/3 dari total investasi IFC di Indonesia. Komponen selanjutnya adalah financial services yang bekerjasama untuk 2 3

http://www.ifc.org/ifcext/ieg.nsf/AttachmentsByTitle/IndonesiaCIR_Fullreport/$FILE/ Indonesia+for+disclosureV4.pdf http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/12/ifc-plans-500m-investment.html

Edisi I - Januari 2012

41


membiayai pengusaha kecil dan menengah, dalam hal ini IFC bekerja sama dengan Bank Tabungan Pensiun Negara (BTPN) yang merupakan bank penyedia mikro kredit yang paling berkembang pada saat ini di Indonesia. Program financial inclusion ini sejalan dengan Bank Indonesia yang menginginkan untuk menghilangkan hambatan harga dan non-harga sehingga lebih banyak orang lagi yang dapat mengakses layanan keuangan seperti : penyimpanan tabungan, kredit, dan asuransi. IFC (International Finance Coorporation) juga memberikan hutang jangka panjang di bidang pertanian dan perkebunan di Indonesia. IFC memberikan total sebesar USD 2,8 milyar (ada 69 proyek di Asia Timur dan wilayah Pasifik). IFC melihat Indonesia sebagai negara yang sangat potensial dan berkembang pasca krisis 2008 dan ASEAN pada umumnya dilihat sebagai pasar domestik yang besar yang dapat mengurangi dampak dari guncangan luar. MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) sebagai lembaga penanggung resiko atas kegagalan proyek WB pernah meminta Indonesia untuk membayar USD 15 juta sebagai klaim atas pembatalan pembuatan pembangkit tenaga listrik oleh Enron Java Power Co. (Enron) pada tahun 2001. Proyek pembangkit tenaga listrik sebesar 500 megawatt di Surabaya. MIGA sebagai bagian dari kelopmpok WB adalah yang menanggung asuransi atas resiko kegagalan proyek WB yang berdasarkan situasi politik di suatu negara. Kegagalan juga disebabkan karena krisis yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1998. Selama lebih dari 13 tahun, MIGA telah berhasil menyelesaikan masalah antara investor dan negara penyelenggara di negara berkembang melalui mediasi.4 Asuransi diperlukan dalam skala besar untuk pembiayaan proyek-proyek energi, pertambangan, industri alat berat dan sektor infrastruktur. Dengan adanya asuransi ini memungkinkan investor dan peminjam untuk bekerjasama dalam pasar baru dan mencapai investment-grade pada emerging market. Investment Grade diperlukan sebagai ukuran perusahaan untuk dapat berinvestasi di suatu negara yang mempunyai resiko yang rendah. Hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam pasar yang persaingan ketat pada masa sekarang. IBRD (International Bank for Reconstructiona and Development) tidak begitu banyak terlibat dalam proyek industri ekstraktif di Indonesia. Proyek yang dibiayai oleh IBRD kebanyakan berada di negara : Botswana dan Peru. Botswana melaksanakan projek Moropule B Generation and transmission project yang digunakan promosi sumber energi alternatif rendah karbon dan membangun kapasitas institusional pada sektor energi. Di Peru, sektor yang menjadi perhatian WB adalah : pertambangan, perikanan, transportasi urban dan energi. Bedasarkan wilayah, total pembiayaan oleh WB untuk industri ekstraktif pada 4

42

http://www.miga.org/news/index.cfm?stid=1506&aid=326


tahun 2010 adalah: 31% di Sub Sahara Afrika, disusul dengan Amerika Latin dan Asia Tenggara sebesar 25% dan 29%.5 sementara IBRD dan IDA focus kepada host government sementara IFC dan MIGA dengan sektor swasta.

Kesimpulan Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam mempunyai track record yang buruk terhadap pengelolaan industri ekstraktif. Pengelolaan diserahkan kepada Perusahaan Asing dan difasilitasi oleh kebijakan-kebijakan yang dikontrol melalui pembiayaan WB. Sementara itu, hasil dari industri ekstraktif hanya masuk ke dalam sebagian kelas penguasa. Hal ini menimbulkan kecemburuan masyarakat yang berujung kepada konflik. Dengan adanya berbagai program yang diciptakan oleh WB yang bekerjasama dengan pemerintah sebenarnya hanyalah membuka jalan untuk “mengamankan� iklim investasi dengan menyediakan signal yang baik terhadap investor dari perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional yang didukung oleh stabilitas politik dan perekonomian yang baik, diharapkan perusahaan multinasional ini dapat lancar di negara yang kaya akan sumber daya tersebut. Ketidakstabilan politik merupakan ancaman bagi investasi. Sementara itu Industri ekstraktif, adalah industri yang membutuhkan investasi sebagai modal dasar dan bergantung kepada stabilitas jangka panjang. Pemerintah Penyelenggara (Host Government) berfungsi mengurangi ketidakstabilan politik dan menciptakan kebijakan akan menguntungkan bagi kalangan bisnis. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh WB berdasarkan evaluasi yang mereka buat sendiri sebenarnya tidaklah efektif. Tujuan untuk dapat berkontribusi kepada negara tempat beroperasinya perusahaan juga tidak berjalan dengan semestinya. Program EITI sendiri di Indonesia baru dijalankan pada tahun 2010 dan baru akan ada evaluasi pada Februari 2012 ini. Banyaknya kepentingan membuat pemerintah dan departemen tidak dapat berkoordinasi secara efektif dan tidak berhasil memasukkan transparansi di dalam aturan yang dibuat. Namun pertanyaan intinya adalah jika transparansi berhasil, maka apakah kesejahteraan masyarakat dapat dicapai? Sementara problem pokoknya adalah rezim ekstraktif yang sepenuhnya berada dibawah kontrol asing dan tidak adanya kedaulatan negara dalam hal ini. Pengalaman sejarah Indonesia yang hampir 100 tahun dibawah kendali perusahaan ekstraktif multinasional menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat tidak mungkin dapat diraih jika negara tidak mengontrol penuh sumber ekstraktif dan bukan sekedar transparansi semata. 5

WBG in Extractive Industries, 2010 Annual Review

Edisi I - Januari 2012

43


g loba l is a s i

Kudeta Bank Dunia dalam Industri Ekstraktif Oleh: Rachmi Hertanti1

“…. Siapapun yang mengontrol jalur minyak global akan bisa mengontrol ekonomi global, setidaknya untuk masa depan yang tidak terlalu jauh”.2

1 2

Internship IGJ dan Saat ini Mahasiswa Pascasarjana UI Jurusan International Trade Law (Hukum Perdagangan Internasional) 2010. M.Klare, “Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict”, New York (2001).

Kantor Pusat World Bank, Amerika Serikat

44


P

ernyataan diatas memperlihatkan betapa strategisnya penguasaan minyak bumi bagi kepentingan ekonomi global, begitu juga penguasaan atas hasil tambang lainnya yang memiliki nilai berharga bagi kelangsungan industri negara-negara maju sebagai pemenuhan bahan bakunya. Selain itu juga, penguasaan atas sumber daya alam, khususnya minyak, akan berdampak pada kemampuan pertahanan suatu negara. Misalnya Amerika Serikat (AS) sebagian besar penggunaan minyak dialokasikan untuk kebutuhan militernya. Sumber daya ekstraktif telah menjadi daya tarik bagi negara maju terhadap negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya ekstraktif, seperti Indonesia. Perebutan terhadap kekayaan alam tersebut telah mengakibatkan maraknya penanaman modal pada sektor industri ekstraktif di Indonesia. Industri ekstraktif sendiri memiliki arti yaitu, segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi (Perpres No.26/2010). Industri ekstraktif di Indonesia sangat didominasi oleh kepemilikan asing. Industri ekstraktif telah lama dimulai di Indonesia. Industri minyak bumi telah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda dengan melakukan eksplorasi dan produksi minyak bumi. Pengusahaan minyak bumi di Indonesia tergolong tertua di dunia, yaitu dengan pengeboran minyak pertama oleh J.Reerink pada tahun 1871. Menjelang akhir abad ke 19, terdapat 18 perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 1902 didirikan perusahaan yang bernama koninklijke petroleum maatschappij yang kemudian melebur dengan Shell Transportation Trading Company menjadi perusahaan yang bernama The Asiatic Petroleum Company atau Shell Petroleum Company.3 Pada tahun 1921, perusahaan AS lainnya yang masuk ke Indonesia yaitu N.V. Standard Vacuum Petroleum Maatschappij yang sesudah perang kemerdekaan berubah namanya menjadi PT.Stanvac Indonesia. Perusahaan ini memiliki wilayah produksi di Sumatera Selatan. Hanya berselang sepuluh tahun, perusahaan ini mampu berproduksi hingga 10-20 ribu barel perhari dari sumur Talang Akar. Perusahaan ini juga menemukan lapangan pendopo pada tahun 1921 yang merupakan lapangan terbesar di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1924, Standard Oil of California (Socal), salah satu grup standard oil lainnya, masuk ke Indonesia yang kemudian bergabung bersama dengan Texaco. Pengeboran pertama mereka dilakukan pada tahun 1935 di Blok Sebangga sekitar 65 Km dari Pekan Baru, dan pada tahun 1944 mendapatkan penemuan terbesar yang kemudian melakukan pengeboran di Sumur Minas-1 dimana penemuan ini merupakan cikal-bakal penguasaan Chevron terhadap penguasaan minyak terbesar di Indonesia pada saat ini.4 3 4

IeSR, “Industri Ekstraktif di Indonesia�. IeSR, “Industri Ekstraktif di Indonesia�.

Edisi I - Januari 2012

45


World Bank Dibalik Beroperasinya Industri Ekstraktif Suatu hal yang menarik pada tahun 2003 bagi Indonesia, dimana Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Prof.Emil Salim, mengeluarkan review mengenai Industri Ekstraktif (Extractive Industry Review/EIR) yang didukung oleh World Bank. Selama ini World Bank berada di segala kegiatan industri ekstraktif di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, melalui International Finance Corporation (IFC) sebagai salah satu grup dari World Bank selain dari IBRD, IDA, MIGA, dan ICSID. Dalam reviewnya, Prof.Emil Salim menyatakan bahwa selama ini World Bank telah mengabaikan hal mengenai bahwa industri ekstraktif ini justru menjadi penyebab pemiskinan, penyulut terjadinya perang sipil, memarjinalkan masyarakat adat dan lokal, serta merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dalam EIR juga menginginkan dihentikannya segera dukungan yang diberikan World Bank kepada perusahaan batubara dan minyak bumi. Respon World Bank terhadap EIR yang dikeluarkan oleh Prof.Emil Salim dinyatakan menolak untuk memberikan dukungan dengan alasan bahwa industri ekstraktif memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan suatu negara dan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di negara berkembang asalkan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek-aspek seperti good governance, lingkungan, HAM, pro-poor, dan transparan. Oleh karena itu, rekomendasi World Bank yang dikeluarkan bersamaan dengan respon terhadap EIR pada tanggal 17 Juni 2004 tersebut adalah bahwa penanaman investasi pada industri ekstraktif harus dilakukan dengan lebih selektif dan lebih berfokus pada kebutuhan orang miskin, ketata pemerintahan yang baik dan menjamin pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah setiap keputusan ditunda sampai IFC selesai meninjau ulang kebijakan mengenai pengamanan lingkungan dan sosial (social and enivorment safeguard policies) dan standarstandar polusi.5 Fakta diatas menggambarkan bahwa World Bank Group (IBRD, IDA, IFC, MIGA, dan ICSID) tetap melaksanakan kepentingan negara-negara maju yang merupakan pendonor terbesar dalam organisasi-organisasi tersebut, yang memiliki kepentingan besar terhadap industri ekstraktif di negara berkembang. World Bank sebagai International Financial Institutions (IFI) merupakan kepanjangtanganan negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS), yang memiliki kepentingan di negara berkembang, seperti Indonesia. IFI terdiri dari International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), World Bank, African Development Bank, European Bank for Reconstruction and 5

46

Down to Earth Factsheet: International Financial Institutions.


Development, and Inter-American Development Bank. Dalam Laporan yang dibuat oleh Committee on Foreign Relations United States pada tahun 2010 mengenai The International Financial Institutions: A Call for Change, dinyatakan secara tegas bahwa IFI’s merupakan elemen penting dalam kebijakan luar negeri AS, IFI’s juga merupakan lambang dari kepemimpinan ekonomi dan diplomasi AS di dunia. AS Sebagai pendonor terbesar di IFI’s memanfaatkannya untuk mempengaruhi kebijakan dan program-programnya di IFI’s dan untuk itu maka pengaruh bantuan yang diberikan oleh IFI’s kepada wilayah-wilayah dan negara yang menjadi target kepentingan AS sangat besar. Salah satu lembaga dalam World Bank Group (WBG) yang bertugas untuk memberikan dukungan dana kepada segala bentuk investasi negara maju di negara berkembang adalah IFC (International Finance Corporation). Ada 3 (tiga) bisnis utama IFC dalam menjalankan operasinya, yaitu investment services, advisory services, dan asset management. Dari 3 bisnis utama tersebut yang sangat mempengaruhi dalam pemberian dukungan terhadap investasi di industri ekstraktif adalah melalui investment services dan asset management.(ifc.org) Dalam Investment Services, IFC dimandatkan untuk menanamkan investasi kepada perusahaan swasta yang produktif. Layanan yang diberikan dalam investment services adalah dalam bentuk pinjaman (loan), investasi saham (equity investment), pembiayaan perdagangan (trade finance), penyertaan pinjaman, pembiayaan terstruktur, dan jasa manajemen resiko klien. Dalam investment services cara kerja IFC dalam memberikan dukungan dana terhadap mitra perusahaan yang berada di bawah IFC cukup menarik. Laporan IFC mengenai ‘Financials and Projects’ Tahun 2011 menyebutkan: “IFC invests directly in companies’ equity, and through private equity funds. IFC generally invests between 5 and 20 percent of a company’s equity”. Cukup besar investasi yang ditanamkan dalam saham pada suatu perusahaan swasta yang menjadi mitra dari IFC, yaitu sebesar 5%-20% dari kepemilikan saham. Dalam praktek Asset Management Company, IFC semakin memperlihatkan sebagai kepanjangtanganan negara maju dengan menjadi pihak yang menyalurkan dan mengelola pendanaan pihak ketiga untuk diinvestasikan pada perusahaan swasta yang produktif di negara berkembang. Anggota dari IFC adalah anggota yang juga tergabung dalam IBRD. Pada tahun 2011 saja nilai yang diinvestasikan IFC pada equity investment di perusahaan-perusahaan swasta produktif sebesar USD12,186 miliar, dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2010 sebesar USD 12,664 miliar. Untuk dana pihak ketiga yang dimobilisasi dan dikelola IFC pada tahun 2011 senilai USD 6,474 miliar, dibandingkan dengan tahun 2010 senilai USD 5,378 Miliar (IFC Report 2011). Penyaluran investasi (disbursed investment) pada tahun 2011 ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

Edisi I - Januari 2012

47


Distribution by Sector Finance and Insurnce Electric Power Oil, Gas and Mining Transportation and Warehousing Collective investment Vehicles Information Industrial and consumer products Nonmetallic mineral product manufacturing Food and beverages Chimicals Agriculture and forestry Utilities Health caer Primary metals Wholesales and retail trade Accomodation and tourism services Pupl and paper Construction and real estate other Textiles, appreal and leather

Percentage

FY10

0

FY 11

5

10

15

20

25

30

35

40

Sumber: IFC Report 2011

Dari gambar diatas dapat dilihat, bahwa penyaluran investasi kepada perusahaan-perusahaan swasta yang produktif paling banyak terserap pada sektor keuangan dan asuransi yaitu sebesar 35% dari total nilai investasi 2011, posisi kedua ditempati oleh sektor energi listrik sebesar 10%, dan posisi ketiga ditempati oleh sektor oil, gas, and mining yaitu sebesar 8% dari total nilai investasi. Dari data tersebut maka ketiga sektor tersebutlah yang menjadi sektor-sektor andalan negara maju terhadap negara berkembang. Hal ini terbukti dengan maraknya perusahaan-perusahaan asing ataupun kepemilikan saham asing yang menguasai industri keuangan dan asuransi seperti Bank Danamon, Bank Tabungan Pensiunan Negara, ANZ, dsb. Begitu juga untuk sektor kelistrikan dan sektor oil, gas, and mining yang juga dikuasai asing, seperti Chevron, Newmont, Freeport, dsb. Dari semua fakta ini sudah semakin jelas menunjukan bahwa industri ekstraktif di Indonesia bukan lagi dikuasai oleh rakyat. Sebaliknya, rakyatlah yang kemudian menjadi korban dari keserakahan perusahaan asing dalam menguasai industri ekstraktif di Indonesia, dimana keuntungan dari hasil penambangan dan produksi oleh perusahaan tambang hanya dimiliki oleh asing. Hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan World Bank yang menyebutkan bahwa industri ekstraktif dapat mengeluarkan rakyat dari kemiskinan.

48


Industri ekstraktif memiliki arti yaitu, segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi (Perpres No.26/2010). Industri ekstraktif di Indonesia sangat didominasi asing World Bank dan EITI Dukungan dana World Bank dalam industri ekstraktif yang telah mengakibatkan kemiskinan di negara yang kaya akan sumber daya alam akibat dari operasi industri ekstraktif. Ke-engganan World Bank untuk menghentikan dukungan dana terhadap industri ekstraktif dijawab dengan rekomendasi-rekomendasi yang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. World Bank melihat masalah kemiskinan akibat industri ekstraktif hanya disebabkan oleh pemerintahan yang tidak dijalankan secara baik, seperti banyaknya korupsi, tidak sampainya royalty ataupun keuntungan dari production sharing kepada rakyat, dan lemahnya regulasi serta monitoring dari pemerintah terhadap pelaksanaan operasi industri ekstraktif. Permasalahan yang sesungguhnya dari kemiskinan dan kerusakan lingkungan akibat dari beroperasinya industri ekstraktif adalah kepemilikan atas keuntungan dan penguasaan atas hasil produksi dari industri ekstraktif yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Keuntungan dan penguasaan atas hasil produksi dari industri ekstraktif dikuasai oleh asing yang membawanya ke negara asal dan tidak peduli atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Negara hanya diberikan sebatas royalty dalam sektor tambang atau pembagian hasil produksi (production sharing) dalam sektor migas yang tidak berimbang dengan keuntungan yang telah dihasilkan. Dengan dikeluarkannya Oil, Gas, and Mining Policy oleh World Bank diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan di negara berkembang yang kaya akan sumber daya ekstraktif dengan mengawasi dan mengatur mengenai transparansi data tentang pendapatan negara yang didapat dari industri ekstraktif yang dikenal dengan program Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Indonesia telah mengadopsi program ini dengan membuat Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 tahun 2010 yang menjadi dasar dalam pembentukan tim transparansi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah yang didapat dari industri ekstraktif. Pada intinya EITI hanya mengarah pada keterbukaan informasi dan publikasi atas laporan keuangan. Untuk menjalankan program ini World Bank telah memberikan kucuran dana kepada pemerintah Indonesia sebesar USD 1,050 Juta hingga program berjalan pada tahun 2012 (sumber www.

Edisi I - Januari 2012

49


worldbank.org). Dengan kondisi ini, maka tidak akan mungkin ada perubahan yang signifikan bagi industri ekstraktif di Indonesia yang di dominasi oleh asing. Sehingga perlu dicari jalan keluar yang dapat mengeluarkan Indonesia dari masalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan akibat beroperasinya industri ekstraktif.

Nasionalisasi Sebagai Jalan Keluar Kondisi industri ekstraktif yang didominasi penguasaannya oleh asing merupakan bentuk dari penerapan sistem ekonomi yang kapitalistik, ekonomi yang menghamba pada pemilik modal. Mereka yang memiliki modal (dalam arti uang) maka merekalah yang menguasai. Marx menyebutkan bahwa ide-ide yang berkuasa dalam masyarakat adalah ide-ide kelas penguasa6. Kelas penguasa disini yang dimaksud oleh Marx adalah kelas yang menguasai secara ekonomi, dimana saat ini di dalam masyarakat kapitalis, maka sistem ekonomi yang dianut adalah sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, hukum yang berlaku adalah hukum yang menghamba pada sistem ekonomi kapitalistik.7

“Selama ini World Bank berada di segala kegiatan industri ekstraktif di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, melalui International Finance Corporation (IFC) sebagai salah satu grup dari World Bank selain dari IBRD, IDA, MIGA, dan ICSID.” Sistem ekonomi kapitalisme sangat bertentangan dengan semangat UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat (3). Bahwa sudah saatnya kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak membiarkan penguasaannya berada pada segelintir orang saja, tetapi harus dikembalikan kepada negara, dari segi pengelolaannya (eksplorasi dan produksi serta pemrosesan menjadi bahan jadi) hingga segi distribusinya (pemanfaatan secara ekonomis). Oleh karena itu, penguasaan industri ekstraktif oleh negara harus dilakukan dengan jalan nasionalisasi sebagai jalan keluar dari masalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup akibat dari beroperasinya industri ekstraktif di Indonesia. Nasionalisasi yang dimaksud disini menurut M.Sornarajah, merupakan suatu konsep pengambil-alihan secara keseluruhan milik asing oleh negara untuk mengakhiri dominasi ekonomi yang dilakukannya (nationalisation referred to a 6 7

50

Karl Marx dan Friedrich Engels. “The German Ideology”.1947. David Harvey, “Imperialism”,2010.hal: 176


situation in which a state embark on a wholesale taking of property of foreigners to end their economic domination of the economy or sectors of the economy).8 Pada dasarnya nasionalisasi aset asing tidak dilarang oleh hukum, baik nasional maupun internasional, sepanjang ia dilakukan untuk kepentingan nasional dan tidak diskriminasi. Dalam hukum internasional tentang investasi asing disebutkan bahwa tindakan nasionalisasi merupakan tindakan yang ilegal (prima facie lawful), namun hal tersebut dapat dikatakan legal jika didasari atas kepentingan publik

“Permasalahan yang sesungguhnya dari kemiskinan dan kerusakan lingkungan akibat dari beroperasinya industri ekstraktif adalah kepemilikan atas keuntungan dan penguasaan atas hasil produksi dari industri ekstraktif yang tidak dimiliki oleh Indonesia.� atau nasional dan dilakukan tanpa diskriminasi.9 Hal tersebut harus dibuktikan oleh negara yang melakukan tindakan nasionalisasi. Dalam hukum nasional, tindakan nasionalisasi telah diatur dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memperbolehkan tindakan nasionalisasi dengan syarat ketentuan undang-undang menyatakan adanya kepentingan negara yang menghendakinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7, yang menyebutkan: (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Dari ketentuan pasal diatas, maka ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan nasionalisasi dalam kerangka hukum nasional, yaitu pertama, harus didasari atas undang-undang; kedua, adanya kepentingan nasional; dan ketiga, harus diberikan kompensasi. Apabila ketiga unsur ini dipenuhi maka nasionalisasi sangat mungkin untuk dilaksanakan.*** 8 9

M. Sornarajah. “The International Law on Foreign Investment�.2007.hal: 346 M.Sornarajah.2007.hal:395.

Edisi I - Januari 2012

51


g loba l is a s i

Perkebunan Ala Kolonial dan Perampasan Hak Bangsa

52


Edisi I - Januari 2012

53


T

idak  hanya sumber-sumber tambang mineral, minyak, gas dan batubara Indonesia yang dieksploitasi untuk kepentingan modal asing, namun juga kekayaan perkebunan dan hasil hutan. Alam negeri ini yang sangat subur dan cocok untuk berkembang biaknya berbagai jenis tumbuhan menyebabkan modal asing berbondong-bondong melakukan investasi di sektor perkebunan. Selain itu, hasil hutan yang melimpah dengan kayu-kayu yang bernilai ekonomis tinggi mendorong modal asing untuk melakukan eksploitasi baik melalui perusahaan asing sendiri maupun bekerjasama dengan modal nasional. Hingga saat ini sedikitnya 9 juta hektar lahan di Indonesia telah dialokasikan untuk perkebunan sawit, sementara lebih dari 30 juta hektar hutan telah diserahkan kepada pemilik modal besar dalam bentuk hak pengelolaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI). Kedepan, pemerintah berencana memberikan konsesi jutaan hektar hutan untuk kontrak farming kepada perusahaan-perusahaan pertanian skala besar. Orientasi utama dalam ekploitasi perkebunan dan hutan di Indonesia adalah dalam rangka memenuhi pasar kespor. Dalam rantai perdagangan internasional, Indonesia berkedudukan sebagai penyedia bahan mentah. Proses industrialisasi selanjutnya dilakukan di negara-negara Industri maju. Model ekonomi semacam ini terus dipertahankan selama kurang lebih 100 tahun terakhir, yang menempatkan Indonesia selalu dalam rantai ekonomi kolonial.

Minyak Sawit (CPO) Kelapa sawit merupakan komoditi yang sangat laris dalam perdagangan global dewasa ini, tingginya permintaan dunia dan kecendrungan meningkatnya harga komoditas ini mendorong perlombaan produksi negara produsen utama termasuk Indonesia. sawit telah digunakan tidak hanya untuk kebutuhan pangan akan tetapi telah dikonversi menjadi sumber energi. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia, yang saat ini terus meningkatkan produksi dengan mengorbankan lahan jutaan hektar. Menurut Institut Penelitian Minyak Sawit Indonesia dan Kementerian Pertanian, pada Desember 2009, pemerintah memperbolehkan konversi lahan mencapai 18 juta hektar untuk ditanam kelapa sawit.1 Sementara lahan yang ditanami sawit saat ini berkisar antara 8-9 juta hektar. Indonesia merupakan produsen utama kelapa sawit terbesar di dunia. meski berbeda-beda data yang dipublikasikan tergantung sumbernya, namun pada kesimpulan bahwa Indonesia adalah produsen terbesar. Pada tahun 2010 Indonesia memproduksi minyak sawit jauh diatas perkiraan resmi BPS. Managing Director, 1

54

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/11/17/13420766/Minyak.Sawit.Tetap.Andalan.Indonesia


Head of Food Agribusiness Research and Advisory-Asia Rabobank International, John Baker, menyebutkan bahwa produksi Indonesia sekitar setengah dari produksi dunia. Jakarta, Kamis (17/11/2011). Total produksi pada periode 2009/2010 mencapai 22 juta ton sementara BPS hanya memprediksi 14,29 juta ton. Selanjutnya Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun, menyatakan Produksi CPO Indonesia pada tahun 2011 meningkat menjadi 24,1 juta ton, dan pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 25,9 juta ton atau naik dari 2011 yang masih 24,1 juta ton. 2 Dibawah Indoensia, Malaysia berada pada urutan kedua. Negeri Jiran semakin ekspansif dalam penguasaan sawit termasuk melakukan ekspansi investasi perkebunan sawit ke Indonesia. Kedua negara menguasai sekitar 85% produksi global. Dalam 5 besar negara penghasil sawit terbesar di dunia, Indonesia berada pada urutan pertama, diikuti Malaysia, Thailand, Nigeria dan Colombia.

Palm Oil Production by Country in 1000 MT (Year of Estimate: 2011) Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Country Indonesia Malaysia Thailand Colombia Nigeria Papua New Guinea Ecuador C么te D'ivoire Brazil Honduras

25,400.00 18,700.00 1,450.00 885 850

Production (1000 MT)

530 500 300 275 252 http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=production

Menurut Indonesian Palm Oil Producers Association (Gapki), produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 6,4% menjadi 25 juta metrik ton pada tahun 2012, sementara ekspor dapat meningkat menjadi 17.500.00018.000.000 ton dari tahun lalu yang mencapai 16 juta ton.3 Dan posisi Indonesia semakin tidak tertandingi dalam hal eksportir, seiring dengan de industrialisasi di dalam negeri.

2 3

http://www.investor.co.id/agribusiness/india-pasar-cpo-indonesia-terbesar-2012/26970 http://www.commodityonline.com/market-movers/Indonesia-palm-oil-production-to-rise-64-to-25-mmt-201201-05-4587-3-1.html

Edisi I - Januari 2012

55


Palm Oil Exports by Country in 1000 MT Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Country Indonesia Malaysia Papua New Guinea Benin United Arab Emirates Thailand Ecuador Egypt Honduras C么te D'ivoire Singapore Guatemala Other Togo Costa Rica

Exports (1000 MT) 18,930.00 15,890.00 525 500 465 330 225 220 200 200 180 165 155 140 125

http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=exports

Sehingga tidak hanya sebagai produsen terbesar, Indonesia menjadi eksportir terbesar minyak sawit (CPO) di dunia dengan negara tujuan utama ekspor minyak sawit adalah India, China dan Eropa. Berdasarkan data, permintaan CPO India pada 2012 tertinggi yakni sebanyak 7,1 juta ton. Setelah ke India, ekspor CPO Indonesia terbesar adalah ke China dan Uni Eropa. Impor CPO China pada 2012 naik dari 5,950 juta ton pada 2011 menjadi 6,650 juta ton, sementara Uni Eropa dari 5,1 juta ton pada 2011 menjadi 5,6 juta ton pada 2012. Tiga negara itu memang masih menjadi pasar terbesar CPO Indonesia.4

Karet Indonesia merupakan negara produsen karet kedua terbesar terbesar di dunia sesudah Thailand. Indonesia masuk menjadi anggota Asosiasi Negara-Negara Penghasil Karet Alam (ANRPC) adalah sebuah organisasi antar-pemerintah yang didirikan pada tahun 1970. Hingga 30 Juni 2010, ANRPC memiliki 11 anggota, yaitu Kamboja, Cina, India, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam. 11 negara ini menyumbang sekitar 92 persen dari produksi global karet alam selama 2010. 4

56

Derom Bangun, Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), http://www.investor.co.id/agribusiness/ india-pasar-cpo-indonesia-terbesar-2012/26970


Sekitar 48% dari permintaan global untuk karet alam berasal dari Cina, India dan Malaysia yang tiga negara utama karet alam mengkonsumsi dalam ANRPC (Asosiasi Negara-Negara Penghasil Karet Alam). Karet alam dan berbagai jenis karet sintetis banyak digunakan dalam berbagai produk akhir. Yang paling utama adalah sektor ban mengambil sekitar setengah konsumsi karet. Kategori lain, barang karet umum, termasuk selang, belting, alas kaki, barang bedah, dan kain karet.5

Negara Produsen Karet Alam Terbesar No 1 2 3 4 5

Country Thailand Indonesia Malaysia India Vietnam

Production 2008 Production 2004 Percent Change 3166910 m/t 2921872 m/t 1072400 m/t 819000 m/t 659600 m/t

3,007,612 m/t 2,065,820 m/t 1,168,700 m/t 749,665 m/t 419,000 m/t

5.30% 41.44% -8.24% 9.25% 57.42%

Sources: FAOSTAT data, 2008 (last accessed by Top 5 of Anything: Feb 2011) List Notes: Production is for the most current available year, 2008, in metric tonnes. Rubber defined in this list is natural rubber that is harvested from trees.

Produksi karet alam dunia adalah 6,8 juta ton selama 1998-2000. Dan pada 2010 mencapai 7,9 juta ton. Tingkat pertumbuhan tahunan akan menjadi 1,3 persen dalam dekade saat ini, yang jauh di bawah 2,9 persen selama dekade terakhir. Thailand mempertahankan posisinya sebagai pemasok karet terbesar di dunia dengan produksi 2,2 juta ton.Indonesia, produksi tumbuh sebesar 2,2 persen per tahun mencapai 2,05 juta ton. Sementara produksi di negara-negara penghasil utama seperti Cina dan India mengalami pertumbuhan sedikit, Vietnam dan Filipina masing-masing produksi mereka tumbuh setiap tahun sebesar 8,4 dan 5,9 persen. Selanjutnya ekspor karet dunia tahun 2010 tumbuh sebesar 1,3 persen per tahun mencapai 5,5 juta ton, 15 persen di atas rata-rata 1998-2000, dengan sebagian besar peningkatan dari Indonesia, Vietnam dan beberapa negara Asia yang lebih kecil. Ekspor dari Indonesia tumbuh sebesar 2,1 persen mencapai sekitar 1,9 juta ton, dan ekspor dari Vietnam diperkirakan akan mencapai 0,5 juta ton pada tahun 2010, dengan pertumbuhan tahunan 8,1 persen. Negara-negara maju adalah importir terbesar di pasar dunia. Permintaan di negara maju diperkirakan akan tetap pada tingkat saat ini. Permintaan meningkat tajam di negara-negara Eropa Timur dan Rusia mengimbangi penurunan permintaan di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Permintaan di Amerika Serikat mencapai 1,09 juta ton pada tahun 2010, sedikit lebih rendah dari rata-rata 1,16 juta ton selama 5

http://www.fao.org/docrep/006/y5143e/y5143e1a.htm#TopOfPage

Edisi I - Januari 2012

57


1998-2000. Selain itu negara importir terbesar lainnya adalah negara-negara di Uni Eropa termasuk Jerman, Perancis, Italia dan Inggris. Kecendrungan permintaan sumber daya alam yang semakin besar pada tingkat global, terus mendorong Indonesia meningkatkan ekspor karet alam. Meski usia perkebunan karet telah lebih 100 tahun, namun hingga saat ini Indonesia gagal mengembangkan industrinya.

Kakao, Kopi dan Teh Tingginya ekspansi modal pada sektor perkebunan, diiringi dengan peningkatan harga komoditasnya di dunia, menyebabkan meningkatnya produksi nasional komoditas perkebunan seperti kakao, kopi dan teh. Sebagian besar dari komoditas tersebut diproduksi untuk diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah untuk memenuhi permintaan negara-negara industri. Produksi biji kakao Indonesia saat ini adalah 600.000 ton per tahun. Kapasitas produksi ini masih berada diurutan ketiga terbesar di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana.6 Pada tahun 2020 produksi kakao Indonesia diperkirakan mencapai 2 juta ton pertahun. Angka produksi ini akan menempatkan Indonesia menjadi negara produsen kakao terbesar di dunia. Secara langsung akan membawa Indonesia sebagai negara yang memiliki industri olahan kakao yang kuat.

Produksi Perkebunan Besar menurut Jenis Tanaman di Indonesia (ton), 1995 – 2010* Tahun 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Coklat

46,400 46,800 65,889 60,925 58,914 57,725 57,860 48,245 56,632 54,921 55,127 67,200 68,600 62,913 67,602 70,919

Kopi

20,800 26,500 30,612 28,530 27,493 28,265 27,045 26,740 29,437 29,159 24,809 28,900 24,100 28,074 28,672 28,677

T eh

111,082 132,000 121,000 132,682 126,442 123,120 126,708 120,421 127,523 125,514 128,154 115,436 116,501 114,689 107,350 108,963

1). Termasuk produksi yang menggunakan bahan mentah dari perkebunan rakyat *) Angka sementara 6

58

Pemerintah sebagaimana dikemukakan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di sela-sela acara peluncuran komoditi kakao masuk dalam bursa berjangka di Graha Niaga, Kamis (15/12/2011), http://finance. detik.com/read/2011/12/15/131544/1791896/1036/ri-jadi-negara-penghasil-kakao-terbesar-dunia-di-2020


Dalam hal produksi kopi, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Vietnam dan Brazil. Dengan luas lahan 1,3 juta hektare, produksi kopi sekitar 600.000 ton per tahun.7 Pemerintah menargetkan produksi kopi di Indonesia bisa mencapai 1,3 juta ton per tahun. Selanjutnya, 10 tahun berikutnya, Indonesia diharapkan bisa mengalahkan produksi Brasil yang mencapai 3,5 juta ton per tahun dengan lahan 2,5 juta ha. Indonesia memproduksi 690.000 ton kopi atau 6% dari produksi kopi dunia. Dalam hal ekspor Indonesia adalah eksportir kopi terbesar keempat di dunia dengan tujuan ekspor utama yaitu AS, Jepang dan Jerman. Demikian halnya dengan kakao, negara ini mengekpor sebagian besar produk biji Kakao. Pada tahun 2009 volume ekspor biji kakao meningkat menjadi 535.191,1 ton dari total produksi biji kakao nasional pada tahun 2009 sebesar 577.000 ton. Dengan demikian, pada tahun 2009 hampir 93% dari total produksi biji kakao Indonesia diekspor ke mancanegara.8

Kesimpulan Ditengah upaya pemerintah untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi, salah satu sumber utama dari pertumbuhan tersebut adalah produksi dan ekspor hasil perkebunan. Ekspor inilah yang menyebabkan Indonesia tidak mengalami defisit perdagangan dengan China, India dan negara-negara lainnya. Sayangnya sebagian besar produk perkebunan tersebut diekspor dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah gagal mengembangun industrinya sehingga nilai tambah secara ekonomi yang diterima, dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian nasional sangat rendah. Lebih memprihatikan lagi adalah kegiatan perkebunan skala besar telah menjadi sumber petaka bagi masyarakat petani atau masyarakat adat yang menggantungkan hidup mereka dari hasil hutan. Lahan–lahan pertanian dan kebun rakyat dirampas oleh perusahaan-perusahaan raksasa dengan legalisasi pemerintah.***

7 8

http://industri.kontan.co.id/news/Lima-tahun-lagi@-Indonesia-jadi-produsen-kopi-nomor-dua-di-dunia/2011/11/16 http://kemenperin.go.id/Ind/Publikasi/MajIndag/File/2011015.pdf

Edisi I - Januari 2012

59


ase a n

Kronologis Persidangan

Mahkamah Konstitusi (MK) Jucial Review UU 38 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN

No 1 2 3

4

5 6

7

60

Tanggal Sidang 7-Juni-2011 27-Juni-2011

Agenda

Pemeriksaan Pendahuluan UU.38/2008 Pemeriksaan Perbaikan Gugatan JR UU.38/2008 20-Juli-2011 Sidang saksi pemohon : Nurul Hidayati (konveksi pedagang batik), Surati (Wiraswasta) Saksi Ahli : Prof.Dr.Sri Edi Swasono, Syamsul Hadi, Phd, (akademisi Universitas Indonesia), Khudori (Peneliti dan pengamat Pertanian), Dr. Ichsanodin Noorsy (Assosiasi Ekonomi Politik Indonesia) 3 -Agustus-2011 Saksi Pemohon : Cupitno (eks karyawan pabrik PT.Yudiya Wangi), Fadil Kirom (Petani bawang merah) Ahli pemerintah : Mohammad Fajrul Falakh, Sumadi Brotodiningrat 23-Agustus-2011 Ahli pemerintah : Wisnu Aryo Dewanto, Djisman Simanjutak, Chatib Basri 8-Sep-2011 Saksi pemohon : Tiharom (Nelayan) Ahli Pemohon : Dr Margarito Kamis (Ahli Hukum Tata Negara), dr Ario Djatmiko (Dosen FK Unair) 21-Sep-2011 Ahli pemerintah : Erman Rajagukguk, Arianto A.Panturu


Pernyataan Sikap

Tolak Pasar Tunggal dan Perdagangan Bebas ASEAN Batalkan UU 38 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN

Dari kiri ke kanan: Riza Damanik (KIARA), Henry Saragih (SPI), Salamuddin Daeng (IGJ), Ahmad Suryono (Kuasa Hukum) Saat konfrensi pers di Dapur Selera, Jakarta

Edisi I - Januari 2012

61


ase a n

R

ezim SBY – Boediono semakin menunjukkan kepiawainnya dalam mengobral kekayaan alam Indonesia ke tangan kaum imperialis. Setelah sukses melakukan liberalisasi investasi, perdagangan dan keuangan di dalam negeri melalui UU dan peraturan, kini Rezim SBY “memimpin” upaya untuk menyerahkan kekayaan Indonesia serta bangsa-bangsa yang tergabung dalam organisasi Assosiation of South East Asian Nation (ASEAN) ke tangan korporasi internasional dan negara-negara maju melalui Pasar Tunggal dan Liberalisasi Pasar ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam ASEAN Charter yang menjadi konstitusi ASEAN sejak 2007. Upaya penyerahan kedaulatan ekonomi negara kepada kapitalis internasional tersebut tampak sangat jelas dalam agenda KTT ASEAN ke 19 dan East Asia Summit yang digelar di Bali pada 17 – 19 November 2011 lalu. Pertemuan ini akan membicarakan lebih lanjut tentang agenda liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN khususnya Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Padahal FTA telah terbukti membangkrutkan ekonomi Indonesia. Agenda KTT ASEAN yang akan dilanjutkan dengan East Asia Summit merupakan pelaksanaan hasil KTT G20 di Prancis dan KTT APEC di Amerika Serikat (AS). Dalam kedua pertemuan internasional tersebut presiden SBY secara jelas menyerukan agar perusahaanperusahaan multinasional seperti Freeport, Cargill, Freeport McMoran, Walmart, Cargill, JP Morgan, Chevron dan perusahaan raksasa lainnya untuk meningkatkan pengerukan kekayaan alam Indonesia. Melalui pertemuan ASEAN maka seluruh rencana menjual negara secara murah akan dapat disukseskan dengan menggelar “karpet merah” bagi perusahaan multinasional, negara-negara maju dalam melakukan eksploitasi kekayan alam dan ekspansi perdagangan di kawasan ini. Arah kebijakan ASEAN yang pro modal dan anti rakyat ini akan semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Atas dasar hal tersebut diatas maka kami dari Aliansi Keadilan Global (AKG) mendesak : Presiden SBY dan seluruh pemimpin negara ASEAN yang akan melakukan KTT di Bali pada 17 – 19 November 2011 untuk menghentikan seluruh agenda perdagangan bebas FTA dan membatalkan semua perjanjian FTA yang telah dibuat pada masa sebelumnya, karena telah terbukti merugikan rakyat. Menolak segala bentuk campur tangan korporasi multinasional, negara maju dan lembaga keuangan internasional termasuk IMF, World Bank, dalam kerjasama ASEAN dan penyelesaian krisis yang melanda negara-negara berkembang dan negara miskin.

62


Mendesak kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk membatalkan pasal 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 2 huruf (n) UU 38 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, dikarenakan pasal tentang liberalisasi pasar ASEAN melalui pasar tunggal tersebut bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945. Demikian tuntutan ini kami sampaikan

Jakarta, 17 November 2011 Aliansi Keadilan Global (AKG) ; IGJ (Indonesia for Global Justice), SPI (Serikat Petani Indonesia), Perkumpulan INFID, API (Aliansi Petani Indonesia), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Migant Care, APPUK (Asosiasi Pembela Perempuan Usaha Kecil), Petisi 28, KAU (Koalisi Anti Utang), KRUHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi), KAM-Laksi, LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi), dll.

Melalui pertemuan ASEAN maka seluruh rencana menjual negara secara murah akan dapat disukseskan dengan menggelar “karpet merah� bagi perusahaan multinasional, negara-negara maju dalam melakukan eksploitasi kekayan alam dan ekspansi perdagangan di kawasan ini.

Edisi I - Januari 2012

63


ase a n

Judicial Review Piagam ASEAN

Momentum Penegakan Kedaulatan

P

enafsiran atas dugaan inkonstitusionalitas Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 ayat 2 huruf (n) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Charter oleh Mahkamah Konsitusi merupakan sebuah momentum sinkronisasi peraturan perundang-undangan, khususnya pada level UU, atas seluruh perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara negara kita dengan negara lain dan/atau kawasan tertentu lainnya. Sebagai lembaga pemutus terakhir dan bersifat final, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sinkronisasi tersebut mengingat suara penolakan tidak hanya disuarakan oleh pihak-pihak di luar Pemerintah, namun juga dilontarkan oleh Pemerintah sendiri melalui komentar terpisah dari menteri-menteri sektoral.

Dari Kiri ke Kanan:Saksi Ahli Dr. Syamsul Hadi, Dr, Ichsanudin Noorsy, Prof Dr. Sri Edi Sasono Pada sidang Gugatan UU No. 28 Tahun 2008 Tentang ASEAN Charter di Mahkamah Konstitusi

64


Dalam sudut pandang ketatanegaraan, langkah ini merupakan langkah yang sangat ideal mengingat permasalahan yang timbul diakibatkan FTA bersifat sangat destruktif dan lintas sektoral. Dengan melakukan revisi terhadap peraturan induk (umbrella act) dari implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas, maka akan tercapai dua maksud sekaligus, pertama, melakukan sinkronisasi pengaturan dalam konteks perdagangan antar negara dan/atau kawasan, dan kedua, mencari jalan tengah atas proses ratifikasi yang telah dilakukan oleh DPR, sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma hukum internasional. Proses adopsi dan implan atas kaidah dan norma perjanjian internasional yang merugikan kita seringkali dilakukan dengan menyusupkan prinsip, kaidah dan/ atau norma tersebut dalam peraturan nasional kita. Selain dengan cara tersebut, cara yang paling umum adalah melakukan ratifikasi seutuhnya atas perjanjian internasional tersebut menjadi peraturan nasional kita. Dalam konteks ASEAN Charter¸apa yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan proses penerimaan seluruhnya atas kaidah dan norma yang tertuang dalam ASEAN Charter. Materi Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 ayat 2 huruf (n) UU Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Charter kemudian melahirkan (dan kemungkinan dilahirkannya) peraturan perundangan turunan yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan jelas akan merugikan rakyat, kepentingan nasional, perekonomian nasional, dan aspek perekonomian nasional lainnya. Oleh karena, pencantuman inkonstitusionalitas pasal-pasal tersebut dengan Pasal 33 ayat 1, 2, dan UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sungguh sangat beralasan, dikarenakan konstitusi kita tidak pernah mengenal driven market, perdagangan bebas dan sistem perekonomian yang merugikan rakyat. Justru Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dengan jelas dan tegas mengamanahkan bahwa “perekonomian disusun‌â€?, dengan kata lain negara harus turut serta secara aktif dalam penyusunan perekonomian sebagai upaya untuk menyejahterakan rakyat dan mencapai kepentingan bernegara seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, bukan kepentingan orang, kelompok tertentu, negara tertentu dan kekuatan ekonomi tertentu. Ahmad Suryono, SH., MH. Anggota Tim Kuasa Hukum Uji Materi UU 38/2008

Edisi I - Januari 2012

65


nasi ona l

Eksploitasi Mineral dan Batubara di Indonesia dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional Oleh: Marwan Batubara

Direktur Eksekutif IRESS

66


Edisi I - Januari 2012

67


E

ksploitasi mineral dan batubara (minerba) di Indonesia mulai berlangsung intensif setelah diberikannya hak pengeloaan tambang mineral Erstberg, Timika, Papua, kepada Freeport pada tahun 1967. Kerjasama ini didukung oleh Kontrak Karya (KK) tambang Freeport Generasi-I (G-I) yang ditandatangani pada tahun 1967 dan esensinya merupakan asal-muasal berbagai ketentuan yang terkandung dalam UU tentang Pertambangan No.1 Tahun 1967. Tiga tahun setelah penandatanganan KK, Freeport pertama kali memeroduksi mineral tambangnya pada tahun 1970. Setelah itu ditandatangani berbagai KK sektor mineral dan batubara (PKP2B) pada tahun 1970-an dan 1980-an dengan perusahaanperusahaan asing maupun swasta nasional. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang mendapat manfaat dari KK G-I berdasarkan UU PMA No.11/1967. Dalam perjalanannya, Freeport telah berkembang menjadi salah satu raksasa dalam industri pertambangan dunia dari perusahaan yang relatif kecil. Hal ini sebagian besar berasal dari keuntungan yang spektakuler sekaligus bermasalah yang diperoleh dari operasi pertambangan tembaga, emas dan perak di Irian Jaya. KK G-I dengan Freeport ini terbilang sangat longgar, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan yang diajukan oleh Freeport selama proses negosiasi, artinya lebih banyak disusun untuk kepentingan Freeport, sedangkan usul dari pihak Indonesia sama sekali diabaikan. Dalam operasi pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proposional dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan tersebut. Padahal bargaining position pemerintah Indonesia terhadap Freeport sangatlah tinggi, karena cadangan mineral tambang yang dimiliki Indonesia di wilayah pertambangan Papua sangat besar bahkan terbesar di dunia. Dengan kondisi cadangan yang besar Freepot memiliki jaminan atas future earning. Apalagi, bila ditambah dengan kenyataan bahwa biaya produksi yang harus dikeluarkan relatif rendah karena karakteristik tambang yang open pit. Demikian pula emas yang semula hanya merupakan by-product, dibanding tembaga, telah berubah menjadi salah satu hasil utama pertambangan. KK antara pemerintah Indonesia dengan Freeport (Freeport Sulphur Company) memberikan hak kepada Freeport, melalui anak perusahaannya (subsidary) Freeport Indonesia Incorporated (FI), untuk bertindak sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi, ekploitasi dan pemasaran tembaga Irian Jaya. Lahan ekplorasi mencangkup areal seluas 10.908 hektar selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatan komersial pertama. KK I mengandung banyak sekali kelemahan mendasar dan sangat menguntungkan bagi Freeport. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: 1) perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yang terdaftar di Delaware, AS, yang tidak tunduk pada hukum Indonesia; 2) tidak

68


ada kewajiban mengenai konservasi lingkungan hidup, karena pada waktu itu belum ada UU tentang lingkungan, sehingga kegiatan tambang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang fatal; 3) ketentuan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku; 4) tidak ada kewajiban community development,yang berdampak negatif terhadap masyarakat setempat; 5) Freeport diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam devisa asing. Freeport juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain: tax holiday selama 3 tahun pertama setelah mulai produksi.

Kontrol dan Penerimaan Negara Perubahan menjadi KK G-II seharusnya memberi manfaat yang lebih besar, karena ditemukannya potensi cadangan baru yang sangat besar di Grasberg. Kontrak telah diperpanjang pada tahun 1991, padahal Kontrak Karya I baru berakhir pada tahun 1997. Pada kenyataannya ini adalah kehendak dari orang-orang Amerika di Freeport dan merupakan indikasi adanya kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mendapat keuntungan pribadi dari pertambangan di bumi Irian Jaya itu.1 Ternyata KK G-II tidak banyak mengalami perbaikan untuk memberikan keuntungan finansial tambahan yang berarti bagi pihak Indonesia. Perubahan yang terjadi hanyalah dalam hal kepemilikan saham yang kecil dan dalam hal perpajakan. Sementara itu, besarnya royalti tidak mengalami perubahan sama sekali, meskipun telah terjadi perubahan jumlah cadangan emas. Penemuan emas di Grasberg merupakan cadangan emas terbesar di dunia. Demikian pula yang terjadi dengan KK G-III hingga G-V yang pada intinya meskipun terjadi perubahan generasi, pendapatan negara melalui pajak dan royalti tidak bertambah secara signifikan. Bahkan khusus untuk royalti, meskipun pemerintah telah menerbitkan PP nomor 45/2003 tentang peningkatan besaran royalti, hingga saat ini, karena alasan menghormati kesucian kontrak, pemerintah tidak mampu memaksa Freeport untuk meningkatkan pembayaran besaran royalti, sehingga yang berlaku adalah yang disepakati pada generasi awal. Dengan pola kontrak seperti ini, penerimaan negara dari sektor minerba secara umum selalu lebih rendah dibanding yang diterima kontraktor dalam perbandingan 1:2 hingga 1:3. Negara sebagai pemilik mendapat hasil lebih rendah!!

1

Optimalisasi Pemanfaatan SDA Indonesia: Kasus Penambangan Tembaga dan Emas PT Freeport Indonesia, Econit Advisory Group.

Edisi I - Januari 2012

69


Pemilikan Saham & Kontrol Hal yang sama terjadi pula pada pemilikan saham oleh pemerintah. Meskipun pada awalnya KK telah mengatur tentang ketentuan kewajiban divestasi saham secara bertahap untuk dibeli pihak Indonesia (sebagaimana dipraktekkan pada KK Newmont NTB), pada prakteknya program divestasi saham Freeport, Inco, dll., gagal terwujud. Kegagalan ini disebabkan oleh sikap pemerintah yang tidak sungguh-sungguh untuk memiliki saham, dan adanya kepentingan pribadi dan kelompok yang mendompleng di satu sisi, serta kepentingan Freeport atau asing untuk tetap bisa dominan menguasai tambang di sisi lain. Dengan demikian, hingga saat ini negara RI tetap saja sebagai pemegang saham minoritas (9,36%) dan tidak mempunyai seorang wakil pun yang duduk dalam manjemen/direksi perusahaan. Penerimaan negara dan kontrol perusahaan oleh negara RI atas perusahaanperusahaan tambang lain, termasuk di sektor batubara, ternyata juga minimal, sama seperti yang terjadi di Freeport. Di Newmont (NNT) pemerintah belum berhasil memiliki saham (saat ini sedang “berjuang� untuk menguasai 7% saham), karena pemerintah justru takluk menghadapi swasta, Multicapital, yang telah membidik saham saham NNT sejak awal tahun 2000-an. Multicapital berhasil menguasai 24% saham NNT atas nama Pemda NTB, karena pemerintah gagal memfungsikan diri untuk bertindak mewakili kepentingan seluruh rakyat. Di tambang nikel Sulawesi, Inco/Vale, bahkan pihak nasional (BUMN/swasta) gagal menguasai 1% saham pun! Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesungguhan pemerintah dan juga akibat KKN yang terjadi oleh pejabat pemerintah dan swasta. Di sektor batubara, pemerintah melalui BUMN Bukit Asam hanya menguasai sekitar 6% produksi nasional. Para pemburu rente dan oknum-oknum pemerintah di pusat dan daerah cukup berhasil mendapatkan konsesi tambang batubara, dan hal sebaliknya justru dialami oleh BUMN seperti PLN, Antam atau Timah. Bahkan di sejumlah daerah, sebagian wilayah konsesi milik Bukit Asam justru dicaplok oleh swasta. Sisanya dikuasai oleh swasta nasional atau bahkan oleh perusahaanperusahaan asing. Hampir seluruh perusahaan asing/swasta seolah bertindak leluasa tanpa kendali untuk memperoleh hasil optimal. Mereka bebas menjual batubara dengan produksi yang terus tumbuh tanpa memikirkan cadangan nasional, mengekspor tanpa batas karena harga yang tinggi, melakukan praktek transfer pricing, atau berbagai upaya untuk mengurangi pembayaran pajak. Dengan kondisi demikian, seperti juga terjadi pada sektor mineral, maka dampak eksploitasi minerba di Indonesia terhadap perekonomian nasional sejak awal tahun 1970 hingga sekarang belumlah seoptimal yang seharusnya. Dengan begitu, penerimaan negara cukup rendah

70


dibanding keuntungan yang dinikmati oleh swasta atau asing. Seharusnya negara menerima pendapatan lebih besar sebagaimana terjadi di luar negeri atau yang berlaku untuk sektor migas di dalam negeri. Selain itu, pemerintah terkesan tidak berdaya untuk mengontrol tata niaga, harga dan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Belum lagi jika faktor kerusakan lingkungan diperhitungkan. Maka penambangan minerba di Indonesia justru mendatangkan kerugian.

Upaya Perbaikan Kondisi di atas memperlihatkan bagaimana pemerintah selama ini telah gagal menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945, agar kekayaan alam yang dimiliki dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk melakukan perbaikan kontrak, kita memang sudah mempunyai UU Minerba yang baru, UU No.4/2009. Namun setelah 3 tahun berlalu, tampaknya usaha perbaikan melalui proses renegosiasi kontrak belum menghasilkan kesepakatan yang diharapkan. Pihak pemerintah tampak gamang jika berhadapan dengan perusahaan asing atau swasta nasional yang besar. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan asing dan swasta nasional besar tersebut pun terkesan berani melawan kehendak pemerintah dengan berbagai alasan. Ditetapkannya UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba telah membersitkan harapan akan adanya perbaikan dalam kontrak-kontrak pertambangan di Indonesia. Apalagi dalam Pasal 169 UU tersebut telah diatur tentang kewajiban penyesuaian dan perbaikan berbagai ketentuan dalam kontrak dengan ketentuan baru yang menguntungkan negara. Namun dalam prakteknya, setelah hampir tiga tahun berjalan, perbaikan tersebut tak kunjung terwujud. Salah satu sikap penentangan yang nyata adalah yang ditunjukkan oleh Wakil Dubes AS di Indonesia, Ted Osius yang antara lain menyatakan bahwa investor asing akan membatalkan investasi jika pemerintah memaksakan perubahan kontrak di tengah jalan sebelum masa berakhirnya. Hal yang sama terjadi untuk sejumlah perusahaan swasta nasional, sehingga sampai saat ini belum satu pun yang bersedia memenuhi ketentuan yang diinginkan pemerintah dalam proses renegosiasi. Sayangnya pihak pemerintah tidak berani bersikap tegas, terutama Presiden SBY. Padahal dasar untuk terjadinya perubahan kontak sudah demkian gamblang, yakni penyesuaian terhadap seluruh ketentuan yang tercantum dalam UU Minerba No.4/2009. Kami menganggap, karena hal ini menyangkut penyesuaian kontrak terhadap UU, maka penggunaan terminologi “renegosiasi� bukanlah pilihan yang tepat. Pemerintah seharusnya menetapkan bahwa seluruh kontraktor harus tunduk kepada perintah UU baru, untuk merubah kontrak-kontrak KK dan PKB2B sesuai dengan yang ditentukan oleh UU Minerba No.4/2009.

Edisi I - Januari 2012

71


Sebenarnya perintah UU No.4/2009 dan besarnya dukungan masyarakat merupakan momentum dan peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sektor minerba. Namun hal ini tidak dimanfaatkan. Faktanya, bahwa sebagaimana saat memperoleh konsesi pertama kali di tahun 1967, saat ini pun pihak kontraktor menggunakan kekuatan dan tekanan politik pemerintah AS untuk tetap dominan di tambang Timika atau di NTB. Berbagai isu telah digunakan untuk menghalangi upaya perbaikan KK oleh pemerintah seperti ancaman dari Wakil Dubes AS di atas dan sikap keberatan dari Indonesian Mining Association, IMA, termasuk munculnya kembali masalah keamanan, isu separatisme di Papua maupun penempatan ribuan tentara AS di Darwin. Sangat disayangkan bahwa dengan reaksi Freeport dan pemerintah AS tersebut, pemerintah Indonesia tampaknya tidak berdaya atau minimal meningkatkan upaya untuk keberhasilan renegoisasi. Pidato Presiden SBY yang begitu heroik mengungkap program renegosiasi kontrak minerba pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila Juni 2011, tampaknya hanyalah retorika penarik simpati rakyat yang akhirnya tidak akan membuahkan hasil maksimal. Faktanya, hingga saat ini para kontraktor besar pemegang konsesi tambang belum satu pun yang setuju dengan terms penting dan strategis KK yang diajukan pemerintah. Hal yang sama terjadi pada sektor batubara. Para kontraktor besar, terutama perusahaan-perusahaan nasional yang memiliki konsesi penambangan batubara yang luas dan termasuk 10 besar produsen batubara Indonesia, belum satu pun yang setuju dengan ketentuan-ketentuan penting dalam UU Minerba No.4/2009. Hal ini tak lepas dari sikap lemah, tidak tegas dan tidak konsisten yang ditunjukkan pemerintah. Di sisi lain, kekuatan politik, kepentingan politik, aliansi politik maupun prilaku KKN dan aktor-aktor pemburu rente, terutama diperankan oleh pemilik konsesi maupun yang terkait dengan pemilik konsesi, telah menunjukkan sikap perlawanan atau pembangkangan terhadap perbaikan KK yang direnegosiasi pemerintah dalam rangka mempertahankan penerimaan pendapatan yang dinikmati selama ini..

Harapan & Penutup Dengan kondisi seperti di atas, tidak banyak perbaikan pengelolaan minerba yang layak kita harapkan. Secara ekonomi dan keuangan, penerimaan negara dari pajak dan royalti akan tetap tidak optimal, jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Begitu pula dari sisi peran pengelolaan dan pengawasan. Dengan jumlah saham yang tetap rendah dan tidak ada opsi divestasi saham untuk dibeli pemerintah, maka kesempatan untuk ikut mengendalikan jalannya perusahaan akan tetap tertutup. Hal ini akan membatasi pemerintah ikut mengatur pengelolaan belanja-

72


Prinsip yang digunakan kontraktor dalam industri ekstraktif tambang minerba di Indonesia adalah kuras sebesar-besarnya dalam waktu secepatcepatnya. Apalagi hampir seluruh perusahaan yang mengelola tambang adalah perusahaan terbuka yang selalu berorientasi maksimalisasi keuntungan dan pertumbuhan

belanja modal dan opersional perusahan bagi keuntungan perusahaan-perusahaan nasional. Pemerintah juga tidak dapat optimal mengawasi pengelolaan keuangan dan pembayaran pajak oleh perusahaan. Prinsip yang digunakan kontraktor dalam industri ekstraktif tambang minerba di Indonesia adalah kuras sebesar-besarnya dalam waktu secepat-cepatnya. Apalagi hampir seluruh perusahaan yang mengelola tambang adalah perusahaan terbuka yang selalu berorientasi maksimalisasi keuntungan dan pertumbuhan. Dengan prinsip pertumbuhan tinggi setiap tahun maka kebutuhan konservasi, pencadangan dan kelestarian lingkungan umumnya selalu diabaikan. Dalam hal pencadangan, pemerintah tampaknya tidak berdaya untuk mengendalikan para kontraktor sehingga kebutuhan energi atau mineral nasional untuk jangka panjang menjadi tidak aman dan kita tidak mandiri dalam mengelola energi. Apalagi kewajiban DMO, meskipun telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, karena orientasi bisnis kontraktor, tidak dapat terlaksana. Dengan demikian, para kontraktor asing, swasta nasional, aktor-aktor pemburu rente yang berkuasa atau yang dekat dengan lingkar kekuasaan akan tetap menguasai atau mendapat keuntungan terbesar pengelolaan minerba nasional dan membiarkan rakyat menerima bagian terkecil kue sumberdaya alam negara. Dalam hal ini, oknum-oknum penguasa, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus dituntut untuk bertanggungjawab atas terus berlangsungnya ketidakadilan ini. ***

Edisi I - Januari 2012

73


nasi ona l

Colaps Pertambangan Indonesia dan Alternatif Kebijakan

Oleh: DR. Lukman Malanuang

(Pengamat Pertambangan)

“Sumberdaya alam ibarat pisau bermata dua, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau mendatangkan kesengsaraan�

74


Edisi I - Januari 2012

75


S

umberdaya alam (SDA) sesuai sifatnya terdiri dari dua katagori yakni sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) Sumberdaya mineral termasuk katagori tidak terbarukan maknanya sumberdaya ini tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis sebagaimana halnya pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan etc. Ketika sumberdaya ini diekstraksi, konsekuensinya pada suatu masa tertentu pasti akan habis (Wibowo, 2005). Dengan demikian pembangunan daerah yang hanya bergantung dan mengandalkan pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan semata, bukanlah basis pembangunan berkelanjutan yang baik (Karl, 2007). Namun demikian, pertambangan seringkali memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan perekonomian di daerahdaerah yang kaya sumberdaya mineral di Indonesia bahkan mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibanding sektor lainnya sehingga membentuk penggelembungan ekonomi (buble economic) yang besar sebut saja Kab. Mimika Papau dengan PT. Freeport, Kab. Luwu Timur dengan PT. International Nikel, Kab. Sumbawa Barat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan Kab. Sanggata Kaltim dengan PT. Kaltim Prima Coal serta masih banyak yang lain. Dalam kerangka UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan hingga saat ini terdapat 37 perusahaan Kontrak Karya (KK) aktif, 76 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) aktif. Belum lagi terdapat ribuan Kuasa Pertambangan (KP) yang telah diterbitkan Pemerintah Provinsi, Kab/Kota sepanjang era otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak 1999. Sepanjang era otonomi daerah 1999 hingga 2009 Pemerintah Provinsi, Kab/Kota telah mengeluarkan lebih kurang 9.662 surat keputusan Kuasa Pertambangan (KP) yang masih dalam proses penyesuaian menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai amanat PP No. 23 tahun 2010 dengan status hingga September 2011 adalah 3.778 KP yang sudah dikonversi menjadi IUP sehingga berstatus clear and clean (CNC) dan masih terdapat 5.884 KP yang non clear and clean (non CNC) artinya masih banyak tumpang tindih sesama komoditi dan komoditi lain, koordinat tidak sesuai SK, serta dokumen perusahaan yang tidak lengkap. Melihat jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang sangat banyak tersebut, sesungguhnya Indonesia berada pada situasi yang sangat kritis dan serius dalam pengelolaan sumberdaya mineral disebabkan begitu terbukanya regulasi dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah tanpa mempertimbangkan kapasitas kelembangan dan kualitas sumberdaya manusia aparat pemerintah, kaidah konservasi sumberdaya mineral untuk pencadangan masa depan, kerusakan lingkungan yang massif serta konflik horizontal dengan masyarakat yang mungkin timbul.

76


“Sepanjang era otonomi daerah 1999 hingga 2009 Pemerintah Provinsi, Kab/Kota telah mengeluarkan lebih kurang 9.662 surat keputusan Kuasa Pertambangan (KP) yang masih dalam proses penyesuaian menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai amanat PP No. 23 tahun 2010.� Jika kita melihat dari perspektif kebijakan energi, Amerika Serikat mengimport energi dari negara lain dan memperlakukan energi (Migas) sebagai sumberdaya terakhir (the last resorces), disisi lain kebijakan energi Indonesia mengimport batubara, bauksit, mangan ect. secara massif ke China dan India serta negara lain tanpa mempertimbangkan kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk masa depan. Fakta empirik menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan di berbagai belahan dunia banyak menuai kegagalan namun terdapat juga negara yang berhasil. Bagi negara-negara yang gagal mengambil manfaat dari berkah kekayaan sumberdaya alam yang mereka miliki menurut Ricard Auty dikenal dengan istilah kutukan sumberdaya alam (resource curse). Lebih jauh Auty dan Humpreys, mengatakan bahwa negara-negara yang berkelimpahan dengan sumberdaya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya (good governance) kerap lebih buruk dibandingkan negaranegara yang sumberdaya alamnya lebih kecil. Negara-negara Afrika seperti Negeria, Kongo, Sudan, Angola, Siera Leon adalah negara yang gagal mengelola sumberdaya mineral. Untuk konteks Indonesia, 180 tahun pertambangan timah di Dabo Singkep Kabupaten Linggau Kepulauan Riau yang merupakan lumbung timah terbesar di Indonesia dan telah memberikan kesejahteraan sejak 1812, namun ketika PT. Timah berhenti beroperasi tahun 1992 Dabo Singkep berubah menjadi kota hantu (ghost town) dan menjadi potret buram pertambangan di Indonesia. Situasi kota hantu ini, tidak mustahil akan menimpa Mimika, Sangata, Luwu Timur, dan Sumbawa Barat serta daerah-daerah yang kaya sumberdaya mineral dalam 10 hingga 30 tahun mendatang. Norwegia dapat dikatagorikan sebagai negara yang berhasil mengelola sumberdaya yang bersifat tidak terbarukan yakni minyak dan gas di negara tersebut. Norwegia merupakan contoh bagi praktek-praktek terbaik yang berhasil menghindarkan diri dari munculnya kutukan sumberdaya alam (Karl, 2007). Norwegia menjadi juara sejak 2000-2010 dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan parameter pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat dengan nilai mendekati 1 sempurna yakni (0,956). Sebaliknya survey UNDP menunjukkan bahwa hampir seluruh negara penghasil minyak memiliki angka IPM dari rendah hingga sedang, fenomena ini disebut paradok berkelimpahan (paradox of plenty).

Edisi I - Januari 2012

77


“Bagi negara-negara yang gagal mengambil manfaat dari berkah kekayaan sumberdaya alam yang mereka miliki menurut Ricard Auty dikenal dengan istilah kutukan sumberdaya alam (resource curse).� Menurut (Amin et al., 2003) pembangunan berkelanjutan dalam konteks usaha pertambangan adalah transformasi sumberdaya tidak terbarukan (non renewable resources) menjadi sumberdaya pembangunan terbarukan (renewable resources), peningkatan nilai tambah pertambangan harus berbasis sumberdaya setempat (local resource based), berbasis masyarakat (community based), dan berkelanjutan (sustainable). Sedangkan menurut agenda 21 sektor pertambangan (2001), inti dari azas pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya mineral adalah mengupayakan agar sumberdaya mineral dapat memberikan kemanfaatan secara optimal bagi manusia pada masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Dalam prespektif perencanaan nasional dan wilayah, pemerintah pusat dan daerah-daerah yang kaya sumberdaya mineral di Indonesia sangat lemah dalam menangkap permasalahan dan tantangan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Pembangunan berkelanjutan pertambangan belum tercermin dalam dokumen-dokumen resmi perencanaan pembangunan nasional dan daerah di tanah air seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025, demikian pula dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Sejauh ini perencanaan pembangunan khususnya di daerah belum mereduksi dan mengantisipasi ketergantungan daerah pada satu sektor semata yakni pertambangan dalam menengah dan panjang yang sifatnya tidak terbarukan serta pengembangan dan diversifikasi sektor-sektor di luar pertambangan. Dengan argumentasi bahwa cadangan sumberdaya mineral suatu saat pasti akan habis, maka perlu dilakukan transformasi yang dapat dijadikan sebagai basis perekonomian di masa depan. Sebagai solusinya adalah daerah penghasil sumberdaya mineral perlu mempunyai prespektif baru kedepan dengan merumuskan grand strategy dan peta jalan (road map) yang merupakan exit strategy pengelolaan pertambangan yang mengarah pada transformasi perubahan struktur perekonomian dari dominasi pertambangan ke sumberdaya lokal terbarukan seperti pertanian dalam arti luas, infrastruktur, dan sumberdaya manusia unggul sebagai langkah antisipasi atas habisnya pertambangan dengan kendala masa operasi tambang yang relatif pendek dan cadangan yang terus menipis.

78


“Dalam prespektif perencanaan nasional dan wilayah, pemerintah pusat dan daerah-daerah yang kaya sumberdaya mineral di Indonesia sangat lemah dalam menangkap permasalahan dan tantangan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.� UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan peluang yang besar kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengoptimalkan manfaat dari keberadaan pertambangan. Undang-Undang tersebut sangat pro kepada pemangku kepentingan ditingkat lokal, regional dan nasionak tinggal apakah peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik atau terbuang percuma. Keberpihakan pro masyarakat dari UU ini terlihat pada pasal yang memberikan penekanan pada; mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal, mengutamakan barang dan jasa lokal, menggunakan perusahaan jasa pertambangan local, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan yang disetujui Pemerintah Daerah. Untuk mengimplementasikan berbagai peluang tersebut Pemerintah Daerah perlu merumuskan Peraturan Daerah tentang peningkatan nilai tambah pertambangan yang memprioritaskan penggunaan sumberdaya lokal secara optimal untuk aspek tenaga kerja, potensi sumberdaya alam daerah setempat, kemitraan dengan pengusaha lokal serta keterlibatan perusahaan jasa pertambangan lokal dalam konsultasi dan perencanaan. Pemangku kepentingan (stakeholder) yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporat dan masyarakat madani (civil society) perlu duduk bersama untuk mendorong keterbukaan, transparansi dan partisipasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pascatambang menjadi sebuah diskursus terbuka sebagaimana cerita sukses Norwegia yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan industry ekstraktifnya. Pemangku kepentingan secara bersama-sama diharapkan dapat mempersiapkan kebijakan pembangunan daerah pascatambang dalam dokumen resmi perencanaan, kebijakan CSR dan program pemberdayaan masyarakat serta perbaikan perencanaan dokumen tutup tambang bagi perusahaan sehingga hasil-hasil pertambangan berupa dampak beragam (multiplier effect) dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam wujud berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan IPM masyarakat yang tercermin dengan membaiknya tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat pada daerah yang kaya sumberdaya mineral sehingga pertambangan yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi sebuah keniscayaan bukan menjadi kutukan. Wallahu’alam Bishawab.

Edisi I - Januari 2012

79


nasi ona l

Tenggelamnya Pulau Madu

Sumbawa

80


T

idak lama lagi madu Sumbawa yang terkenal itu hanya akan tinggal nama lagi, mengapa? Karena hutan Sumbawa tempat berkembang biaknya madu alam secara perlahan-lahan telah beralih fungsi menjadi kawasan tambang. Ratusan ijin tambang mineral di dalam kawasan hutan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan tampaknya sebagian besar hutan Sumbawa telah berubah menjadi lokasi pertambangan baik yang sudah eksploitasi maupun yang masih dalam tahap ekplorasi. Tidak hanya lebah madu yang akan kehilangan habitatnya, namun juga yang paling penting adalah manusia-manusia yang mendiami pulau itu semakin lama akan semakin tersingkir dari wilayah kelolanya. Masyarakat Kecamatan Sekongkang, Tongo, Sejorong, Kabupaten Sumbawa Barat telah merasakan bagaimana mereka tidak dapat hidup lagi secara normal dalam lingkungan tambang dengan berbagai dampaknya terhadap lingkungan. Masyarakat disana sudah tidak dapat lagi bertani, tak ada lagi kebun yang menghasilkan komoditi melimpah, tak ada lagi hasil tangkapan ikan sebagaimana sebelum perusahaan tambang datang, dan masyarakat sama sekali telah dilarang memasuki kawasan hutan karena telah menjadi areal konsesi PT Newmont Nusa Tenggara yang dikenal dengan tambang Batu Hijau tambang milik Newmont Mining Corp dari Amerika Serikat.  Tambang Batu Hijau, dimilik PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), menghasilkan 542 juta pon tembaga dan 737.000  ons emas pada tahun 2010, menyediakan pekerjaan untuk sekitar 4.000 orang yang bekerja secara langsung untuk tambang atau untuk perusahaan kontraktor yang diborongkan oleh PT NNT untuk mengerjakan di tempat tambangnya. Newmont juga melaporkan bahwa akan melanjutkan kegiatan pengeboran untuk menyelesaikan studi kelayakan pada cadangan porferi tembaga-emasnya yang terletak 63 km arah timur. Sekarang tidak hanya Newmont saja, ratusan perusahaan tambang lainnya telah memiliki konsesi bersebelahan dengan konsesi yang dimiliki Newmont yang saat ini telah melakukan eksploitasi pertambangan emas. Salah satunya adalah Southrn Arc Minerals INC (PT SAMI) yang memiliki konsesi di Taliwang (Taliwang Property) yang bersebelahan dengan lokasi tambang Batu Hijau milik PT Newmont Nusa Tenggara, di Sumbawa Selatan (East Elang Property) yang bersebelahan dengan konsesi Elang Dodo milik PT Newmont Nusa tenggara dan Sabalong Property yang berada di wilayah Kecamatan Plampang. Kawasan pertambangan Taliwang, yang dimiliki PT. SAMI, terletak di samping ke utaranya wilayah konsesi PT Newmont Nusa Tenggara. Sebagian terbesar wilayah pertambangan yang dimiliki PT. SAMI dulunya dijelajahi oleh Newmont. Selain itu PT SAMI juga memiliki konsesi proyek Elang Timur. Kegiatan pengeboran tersebut pada tahun 2011 diduga untuk akan meningkatkan kepercayaan diri dan kemungkinan memperluas cadangan 25 juta ons emas dan

Edisi I - Januari 2012

81


“Satu lubang tambang Newmont di batu hijau berdiameter 3-4 kilometer dengan kedalamam 150-200 meter dibawah permukaan laut. Jika ditambah dengan 3 lokasi tambang besar lagi sebesar Newmont di pulau Sumbawa dan ratusan ijin tambang yang lebih kecil dari Newmont, maka dapat dipastikan pulau Sumbawa akan tenggelam.� 16 miliar pon tembaga. PT. SAMI perusahaan eksplorasi yunior dari Kanada memiliki portfolio eksplorasi luar biasa di Lombok dan Sumbawa. PT. SAMI sekarang ini sudah mengumpulkan sebanyak empat proyek di Pulau Lombok dan Sumbawa. Proyek PT. SAMI berada Lombok Barat, Taliwang, Sabalong dan Elang Timur, terletak di Pulau Sumbawa. Perusahaan ini telah berhasil mengadakan perjanjian usaha patungan untuk melaksanakan eksplorasi pada tiga wilayah pertambangannya oleh perusahaan pertambangan besar yaitu SA Vale dari Brasil untuk proyek Sabalong dan proyek Elang Timur dan Newcrest Mining dari Australia untuk proyek Taliwang.

Konsesi Ugal-Ugalan Dulunya PT. SAMI sudah mulai perundingan dengan pemerintah Indonesia untuk Kontrak Karya (KK) yang pertamanya mengenai wilayah pertambangan Taliwang di Sumbawa Barat sebelum undang-undang Minerba baru diundangkan. Pertemuan perundingan pertama antara tim pemerintah dan PT. SAMI diadakan di kota administratif Kecamatan Taliwang pada tanggal 28 April 2008. Sejak itu maka empat rapat lagi diadakan di Jakarta, Mataram, Surabaya dan Bali untuk membahas syarat-syarat KK yang sudah diajukan dulunya oleh PT. SAMI. Persetujuan secara prinsip antara PT. SAMI dan pemerintah pusat, pemprov dan pemkab untuk syarat-syarat KK wilayah pertambangan Taliwang sudah dicapai tahap yang naskah KK sudah diselesaikan dan diparaf oleh kedua pemimpin tim yang merundingkan. Namun, pada tanggal 12 Januari 2009 Republik Indonesia mengundangkan undang-undang baru tentang pertambangan mineral dan batubara (yaitu, UU Minerba 4/2009). Ini secara efektif mengakhiri rezim Kontrak Karya dibawah yang mana PT. SAMI sudah melaksanakan sejak tahun 2004. Pengundangan UU Minerba yang baru mengakhiri proses ini dan mengganti proses kontrak karyanya dengan sistem surat Izin Usaha Pertambangan (IUP).

82


Sesudah itu, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan terkait UU Minerba 4/2009 menyebabkan PT. SAMI mulai proses menganti KK ke sistem IUP yang baru. PT. SAMI mendapatkan surat (Pernyataan Fakta) dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (untuk wilayah pertambangan Lombok Barat) dan dari Bupati Sumbawa Barat (untuk wilayah pertambangan Taliwang). PT. SAMI mengajukan pernyataan fakta serta naskah KK Taliwang yang sudah diparaf kepada Dep ESDM untuk mendapatkan penegasan dari Departemen ESDM bahwa semua proyek-proyek PT. SAMI, termasuk wilayah pertambangan Lombok Barat dan Taliwang dialihkan secara otomatis mendapatkan IUP. Sebenarnya biasanya, menurut syarat-syarat UU Minerba yang baru, semua proyek baru harus dijalani secara penawaran umum untuk mendapatkan IUP, tetapi lamaran KK dan Kuasa Pertambangan (KP) PT. SAMI dialihkan secara otomatis menjadi IUP. Untuk meloloskan ijin ini pemerintah rela mengorbankan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 11/2006. Pada 11 Januari 2010, DPRD NTB mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2028 sebagai Raperda No. 3/2010. Perda tata ruang yang baru yang Disahkan oleh Gubernur NTB pada 18 Maret dan dibuat efektif pada 20 Maret, RAPERDA No. 3/2010 dinyatakan undangundang propinsi pada tanggal 1 Juli 2010. Raperda RTRW baru yang tersebut mengizinkan kembali kegiatan pertambangan di Pulau Lombok. Raperda baru ini sudah membuat jalan bagi Southern Arc untuk dikeluarkan IUP untuk Wilayah Pertambangan Lombok Baratnya, jadi semua halangan yang ada sebelumnya untuk melakukan kegiatan pertambangan di NTB telah dihilangkan secara efektif.

IUP Diberikan PT. SAMI sudah dapat menerima empat buah IUP. Dua buah IUP yang pertama, yaitu IUP untuk wilayah pertambangan Elang Timur dan wilayah pertambangan Sabalong di Pulau Sumbawa, diberi pada tengah bulan Desember 2009. Setelah itu, IUP untuk wilayah pertambangan Taliwang diberikan pada awal bulan Juli 2010, dan IUP untuk wilayah pertambangan Lombok Barat diberikan pada bulan Januari 2011. IUP ini terdiri dua tahap: tahap eksplorasi dan tahap produksi, masing-masing dengan kemungkinan untuk dipanjangkan. Dalam masa sepanjang enam tahun, tahap eksplorasi mengizinkan perusahaan untuk mengejar kegiatan eksplorasi hingga kesimpulan studi kelayakan. Di atas kesimpulan tahap itu, yaitu eksplorasi, IUP secara otomatis, akan dialihkan ke tahap kedua, yaitu mengizinkan perusahaan untuk melakukan eksploitasi produksi tambang yang komersial di atas wilayah

Edisi I - Januari 2012

83


pertambangan ini untuk masa minimum sebanyak 20 tahun, dengan kemungkinan untuk diperpanjangkan selama 10 tahun dua kali lagi . Adapun IUP yang sudah diberikan pemerintah di wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat adalah Properti Elang Timur, meliputi 9.670 hektar, berdekatan segera ke timur Elang Dodo-milik Newmont Mining Corporation, properti untuk penemuan tembaga-emas porfiri ukuran lebih besar dari satu miliar ton (dengan nilai yang dirahasiakan). Newmont memperoleh properti Elang Timur (saat ini dipegang oleh Southern Arc) pada tahun 1986, menjelajahinya hingga 1993, dan kemudian menyerahkan ke pemerintah pada tahun 1999 di bawah persyaratan lisensi. Properti Sabalong, meliputi 9.950 hektar, beruang epitermal emas-perakbantalan urat kuarsa, dengan lebih rendah tingkat tinggi breksi hidrotermal dan cappings silika, dengan yang terakhir genetik yang terkait dengan suatu peristiwa awal suhu tinggi potasik, dalam bentuk struktural dikendalikan “silika tepian", atau lithocaps terletak atas atau distal ke sistem porfiri (Davies, 2008). Vale telah setuju untuk mendanai US $ 1.000.000 pada Tahap 1 pengeluaran eksplorasi pada properti Sabalong. Tahap 2 Program Minimum, yang melibatkan sedikitnya US $ 2.000.000 dalam biaya eksplorasi. Proyek Taliwang Meliputi 31.204 hektar yang telah dieksplorasi sejak tahun 2005. Properti ini terletak 15 km sebelah utara Newmont Batu Hijau, yakni berada di wilayah Semoan-Ramit-Raboya dan Lemonga. Newcrest hanya akan mendanai pengeluaran sebesar US $ 4 juta untuk proyek Taliwang selama dua tahun pertama. Setelah akuisisi saham di perusahaan Singapura, Newcrest dapat mempertahankan kepemilikannya di proyek Taliwang dengan dana pengeluaran tambahan maksimal US $ 46 juta hingga studi kelayakan selesai. Bima Property dimana Arc Exploration adalah pemilik sekitar 95 persen saham PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang memperoleh Izin Usaha Penambangan (IUP) pada 2008 selama 25 tahun. Izin ini kemudian diperbarui menjadi  IUP bernomor 188/45/357/004/2010. Luas areal tambang ARX terbentang seluas 24.980 hektare (Ha).

Miskin dan Tenggelam Sejak kehadirannya pada eksplorasi 1996 melakukan eksplorasi dan pembangunan infrastuktur, perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara Telah menuai perlawanan dari rakyat Sumbawa. Puluhan orang telah menjadi korban dari berbagai peristiwa perlawanan rakyat hingga saat ini. Pertambangan dengan dampak lingkungan yang sangat besar telah menyebabkan rusaknya pertanian dan sumber-sumber penghidupan rakyat lokal. Wilayah lingkar tambang termasuk

84


kantorng kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian masyarakat jelas telah tenggelam dalam kemiskinan. Namun belum selesai masalah dengan Newmont muncul ratusan ijin pertambangan baru yang dikeluarkan oleh Pemda. Tiga lokasi pertambangan yang dimiliki oleh PT SAMI di pulau Sumbawa menghadirkan kengerian dalam kepala rakyat. masyarakat tidak dapat membayangkan dampaknya terhadap lingkungan, hutan dan lahan-lahan pertanian rakyat. Bayangkan satu tambang sebesar Newmont telah menghadirkan dampak kehancuran lingkungan yang luas. Tambang Newmont dengan diameter lubang tambang 3-4 kilometer dengan kedalamam 150-200 meter dibawah permukaan laut dengan jumlah tailing yang dibuang ke laut sebanyak 120.000 ton perhari dan jutaan karbon, dan logam berat dilepaskan ke udara. Jika ditambah dengan 3 lokasi tambang besar lagi sebesar Newmont di Pulau Sumbawa dan ratusan ijin tambang yang lebih kecil dari PT SAMI dan PT Newmont, maka dapat dipastikan Pulau Sumbawa akan tenggelam. (Daeng)

Edisi I - Januari 2012

85


nasi ona l

Mengapa Reforma Agraria? Oleh: Iwan Nurdin Peneliti Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)

86


A. Pendahuluan Masalah agraria (bumi, air, dan kekayaan alam) di Indonesia secara garis besar dikarenakan konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumbersumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar baik swasta asing, domestik dan BUMN. Sementara, puluhan juta rakyat Indonesia khususnya petani hidup bertanah sempit bahkan tak bertanah. Sebenarnya, ini bukan persoalan baru, ketimpangan ini adalah warisan kolonial yang terus bertahan hingga sekarang. Pada masa awal kemerdekaan hendak diselesaikan melalui reforma agraria atau pembaruan agraria. Salah satu usaha pemerintah menjalankannya adalah dengan cara mengundangkan UUPA No.5 1960 dan peraturan lainnya yang bertujuan meredistribusikan tanah kepada rakyat khususnya petani gurem, petani penggarap, dan buruh tani. Pengundangan UUPA 1960 secara umum bertujuan: (1) Pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju hukum agraria nasional; (2) Menjamin kepastian hukum; (3) Mengakhiri kemegahan modal asing dengan cara menghapus hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia; (4) Mengakhiri penghisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah timpang; (5) Wujud implementasi atas pasal 33 UUD 1945. Sayangnya, pelaksanaan UUPA 1960 diselewengkan dari tujuan tersebut sejak masa kekuasaan Orde Baru hingga sekarang. Bahkan, orientasi kekuasaan dan pembangunan saat ini sama sekali berbeda dengan tujuan pengundangan UUPA 1960. Akhirnya, masalah di bidang agraria nasional hari ini tidak berubah banyak dibandingkan di masa lalu. Bahkan jauh lebih kompleks. Persoalan utama yang paling mengemuka saat ini di lapangan agrarian adalah: (1) Dasar pengelolaan agraria nasional adalah ekonomi neoliberal (2) Ketimpangan struktur pemilikan, penggunaan dan pengusahaan sumber-sumber agrarian (3) Konflik agraria yang tinggi (4) Kelembagaan agrarian nasional diurus secara sektoral (4) Kemiskinan, keterbelakangan yang meluas di bidang pertanian rakyat dan pedesaan.

B. Neoliberalisme Agraria Semenjak reformasi,sistem ekonomi neoliberal memang semakin kokoh mencengkeram. Apalagi, semenjak amandemen UUD 1945 pasal 33, tafsir dan praktek ekonomi konstitusional kita semakin menjauh dari semangat para pendiri bangsa.

Edisi I - Januari 2012

87


er Daya Air, UU “Tercatat, UU Kehutanan, UU Sumb ah Pesisir dan Perkebunan, UU Pengelolaan Wilay h UU yang sangat Pulau-Pulau Kecil, UU Minerba adala r agraria. Bungkus neoliberal di bidang sumber-sumbe alah UU No. 25/2007 utama dari UU ini sesungguhnya ad mbuka semua jenis Tentang Penanaman Modal yang me persen.� investasi kepada asing hingga 100 Setelah fase liberalisasi penuh sektor perbankan, pasar modal nasional di awal masa reformasi. Dengan leluasa dan sistematis, praktek ekonomi neoliberal di sektor lainnya juga difasilitasi oleh beragam regulasi di bidang kekayaan alam atau sumber-sumber agraria. Tercatat, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Minerba adalah UU yang sangat neoliberal di bidang sumber-sumber agraria. Bungkus utama dari UU ini sesungguhnya adalah UU No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal yang membuka semua jenis investasi kepada asing hingga 100 persen. Setelah beragam UU tersebut semasa reformasi, kita patut mempertanyakan, mau dimanakah Indonesia kedepan oleh penyelenggara negara saat ini yalni rezim SBY-Boediono? Ada baiknya kita membuka Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pemerintah. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa posisi ekonomi nasional kita oleh sistem ekonomi global dirancang sebagai penyedia bahan mentah kekayaan alam hutan, pertanian, dan tambang bagi roda ekonomi negara-negara maju. Sebagai penyedia bahan mentah, tentu dibutuhkan pembukaan lahan besarbesaran untuk kebutuhan perkebunan, pertanian dan tambang skala luas bagi inevstor yang tentu saja akan menyebabkan perampasan tanah rakyat (land grabbing) besar-besaran oleh pemodal yang difasilitasi pemerintah. Seolah belum cukup, berbagai kebijakan terbaru dalam perampasan tanah rakyat terus bermunculan. Terbaru adalah pengesahan UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Sebuah UU yang akan menjadi sarana legal pemerintah untuk mengambil alih tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan umum dan pembangunan. Kelak, karena pengesahan UU ini, konflik agraria yang mengakibatkan korban jiwa akan semakin banyak. Sebab, sejumlah pasal dalam UU ini berlaku otoriter dalam mengambil tanah-tanah rakyat yang terkena proyek pembangunan. Padahal, pengesahan UU ini demi mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur MP3EI. Secara gamblang, terlihat bahwa proyek-proyek infrastruktur MP3EI hanya untuk mempermudah eksploitasi kekayaan alam nasional untuk kepentingan produksi kapitalisme global.

88


“Pada tahun 2011, Konsorsium Pemb aruan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi sedikit nya 163 konflik agraria yang mengakibatkan 22 pe tani mati tertembak, 42 orang luka tertembak, 141 luka-l uka, 295 petani di tahan. Kasus tersebut melibatkan ko rban langsung sejumlah 69.950 KK dengan luas are al sengketa seluas 472.048,44 hektar.� C. Ketimpangan dan Konflik Agraria Soal ketimpangan struktur agraria, sebenarnya telah banyak disajikan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam bidang Kehutanan misalnya, melalui UU 41/1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah menunjuk secara sepihak luas kawasan hutan adalah 136.94 juta hektar atau 69 persen wilayah Indonesia. Padahal, sampai hari ini, kawasan yang ditunjuk sepihak tersebut menyisakan 121, 74 juta (88%) hektar kawasan hutan yang belum ditata batas oleh pemerintah. Tentusaja ada masalah besar dengan regulasi ini, sebab di dalam kawasan hutan yang ditunjuk secara sepihak tersebut, terdapat sedikitnya 19.000 Desa yang penduduknya setiap hari rawan mengalami kriminalisasi, penggusuran dan pengusiran paksa dengan dalih kawasan hutan. Selain itu, dari sisi pengusahaan kawasan hutan, terjadi ketimpangan yang sangat besar. Menurut data Kemenhut, luas HTI hingga kini mencapai 9,39 juta hektare dan dikelola oleh 262 unit perusahaan dengan izin hingga 100 tahun. Selain itu, luas HPH di Indonesia 21,49 juta hektar yang dikelola oleh 303 perusahaan HPH saja. Bandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sampai sekarang hanya seluas 631.628 hektare. Di bidang perkebunan hal yang sama masih terjadi, sedikitnya 9.4 juta hektar tanah telah diberikan kepada 600 perusahaan perkebunan sawit saja. Tidak berhenti disitu, pengadaan tanah bagi perusahaan pangan juga terus terjadi, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan izin 2 juta hektar tanah di Merauke kepada hanya 41 perusahaan saja melalui proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Ketimpangan agraria yang tinggi dan masih terus terjadinya perampasan tanah rakyat adalah sumber utama konflik agraria. Pada tahun 2011, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi sedikitnya 163 konflik agraria yang mengakibatkan 22 petani mati tertembak, 42 orang luka tertembak, 141 lukaluka, 295 petani di tahan. Kasus tersebut melibatkan korban langsung sejumlah 69.950 KK dengan luas areal sengketa seluas 472.048,44 hektar.

Edisi I - Januari 2012

89


“Tujuan pembaruan agraria menurut UUPA adalah penciptaan keadilan sosial, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa yang terangkum dalam Pembukaan UUD 1945 dan terjemahan dari praktek ekonomi negara dalam Pasal 33 UUD 1945.� Perlu diketahui, bahwa data yang disajikan oleh KPA sesungguhnya adalah sebuah angka minimal, sebab sistem pencatatan di KPA menggunakan dua sumber utama yaitu hasil laporan kasus dari anggota KPA kepada Sekretariat Nasional KPA dan rekaman kasus dari berbagai media massa.

D. Kemiskinan dan Keterbelakangan Pertanian Sampai sakarang, jumlah terbesar besar orang miskin menetap di pedesaan dan mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Saat ini, sedikitnya terdapat 68.000 desa administratif dan 45 persen darinya dikategorikan sebagai desa tertinggal. Sementara, 75 persen penduduk yang mendiami desa adalah buruh tani dan petani gurem. Sedikitnya, terdapat 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat 6.1 juta RTP di pulau Jawa yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi dengan kata lain saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten. Kawasan perdesaan sebenarnya adalah 80 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia dan dihuni oleh oleh 135 juta jiwa atau 57 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, sebanyak 16,7 persen peduduk desa adalah penduduk yang sangat miskin. Dengan kondisi sosial dan kapital yang demikian, tidak dimungkinkan terjadi sebuah transformasi pertanian rakyat dan wilayah pedesaan yang jauh kedepan tanpa sebuah tarikan kuat dari pemerintah untuk turun tangan membenahi.

E. Konklusi Mengapa Reforma Agraria? Begitu kompleksnya persoalan agraria yang di alami oleh bangsa ini, tiada ada jawaban lain dalam menyelesaikannya selain pelaksanaan reforma agraria atau pembaruan agraria. sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960.

90


Inti dari pembaruan agraria adalah land reform yaitu redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya. Jadi pembaruan agraria adalah land reform plus. Pengertian pembaruan agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya seperti terangkum dalam pasal 6,7,9,10,11,12,13,14,15,17. Inti dari pembaruan agraria adalah landreform yaitu redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian land reform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya. Jadi pembaruan agraria adalah land reform plus. Tujuan pembaruan agraria menurut UUPA adalah penciptaan keadilan sosial, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa yang terangkum dalam Pembukaan UUD 1945 dan terjemahan dari praktek ekonomi negara dalam Pasal 33 UUD 1945. Pengalaman pelaksanaan pembaruan agraria di sejumlah negara Asia (seperti: China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan),Afrika danAmerika Latin, menunjukkan setidaknya ada 10 (sepuluh) aspek utama yang perlu diurus kelengkapannya oleh penyelenggara negara bila pembaruan agraria mau berhasil, yakni: (1) Mandat Konstitusional, (2) Hukum Agraria dan Penegakkannya, (3) Organisasi Pelaksana, (4) Sistem Administrasi Agraria, (5) Peradilan, (6) Desain Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan dan Latihan, (8) Pembiayaan, (9) Pemerintahan Lokal, dan (10) Keterlibatan Penuh Organisasi Rakyat. Bagaimana langkah pelaksanaan pembaruan agraria sejati tersebut  ? Untuk menjalankannya, diperlukan sebuah badan pelaksana atau komite yang bertugas menjalankan pembaruan agraria. Komite tersebut adalah sebuah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). KNPA ini dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya adalah untuk: (i) Merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan pembaruan agraria; (ii) Mengkordinasikan departemen-departemen terkait dan badan-badan pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat

Edisi I - Januari 2012

91


untuk mempercepat pelaksanaan pembaruan agraria; (iii) Melaksanakan penataan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sumber-sumber agraria lainnya; dan (iv) Menangani konflik-konflik agraria, baik warisan masa lalu, maupun konflik-konflik agraria yang mungkin muncul akibat pelaksanaan pembaruan agraria. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) adalah sebuah badan adhoc yang bekerja hanya dalam jangka waktu pelaksanaan pembaruan agraria. Keanggotaan komite ini wajib merepresentasikan unsur pemerintahan, unsur serikat petani, NGO, dan pakar yang sejak awal concern dalam perjuangan dan tujuan-tujuan Pembaruan Agraria. KNPA merumuskan desain rencana pelaksanaan hingga evaluasi pembaruan agraria. Desain rencana pelaksanaan itu sekurang-kurangnya memuat (1). Sistem pendataan objek dan subjek pembaruan agraria, (2). Data peruntukan tanah, (3) Desain redistribusi tanah dalam skema rumah tangga pertanian, kolektive/komunal masyarakat, koperasi produksi dan atau usaha bersama pertanian oleh masyarakat, (4). Desain larangan dan sanksi bagi penerima tanah yang menelantarkan tanah dan menjual tanah, (5) sanksi berat bagi pemalsu objek dan subjek pembaruan agraria, (6). Desain keterlibatan dan peran para pihak dalam pelaksanaan pembaruan agraria (7). Desain dukungan akses infrastruktur dan keuangan setelah distribusi. Untuk memudahkan KNPA mendata objek-objek pembaruan agraria, KNPA menjalankan tugas berdasarkan sistem administrasi agraria yang nasional yang lintas sektoral, lintas regional sehingga identifikasi atas objek dan subjek Pembaruan Agraria akan dapat lebih mudah dilakukan. Dengan mengacu kepada UUPA maka objek-objek pembaruan agraria sebagian besar adalah tanah negara yang dikuasai oleh pihak perkebunan, tanah negara yang dikuasai oleh Kehutanan khususnya industri kehutanan dan tanah kelebihan maksimum, tanah absentee (pertambangan, perikanan, peternakan dll). Pembaruan Agraria mestilah dibiayai oleh APBN/D pemerintah bersama DPR berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pembaruan agraria secara proporsional. Pembiayaan seluruh komponen dari pembaruan agraria haruslah berasal dari sumber dana yang bukan berasal dari hutang dan atau bantuan pendanaan lain dari pihak manapun yang mengikat dan dapat menyebabkan tujuan-tujuan pembaruan agraria menjadi tidak tercapai. KNPA mengkoordinasikan dukungan departemen-departemen dan lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan yang terkait dengan tujuan pembaruan agraria. KNPA juga bertugas melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengetahuan dasar pembaruan agraria khususnya mengenai tujuan, agenda, strategi dan pelaksanaan pembaruan agraria sehingga

92


dapat mobilisasi dukungan dari rakyat. Dalam tahap pelaksanaan KNPA berhak merekrut dan mendidik para sukarelawan KNPA tentang tata cara pelaksanaan Pembaruan Agraria di tingkat wilayah. Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkewajiban membantu melaksanakan sepenuhnya program pembaruan agraria nasional ini sesuai dengan pasal 14 UUPA 1960. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga berkewajiban menghapus segala Peraturan Daerah yang dapat menghalang-halangi dan menghambat pelaksanaan pembaruan agraria. Pemerintah daerah berkewajiban menjaga hasil-hasil pembaruan agraria sehingga dapat lebih maju dan berkembang, yang secara nyata tercermin dalam program dan anggaran pemerintah daerah.

Keterlibatan penuh Organisasi Rakyat sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembaruan Agraria adalah syarat utama keberhasilan pelaksanaan pembaruan agraria. Keterlibatan ini dimulai dari level nasional hingga level lokal.

Keterlibatan penuh Organisasi Rakyat sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembaruan Agraria adalah syarat utama keberhasilan pelaksanaan pembaruan agraria. Keterlibatan ini dimulai dari level nasional hingga level lokal. Keterlibatan ini untuk menjamin kepastian bahwa subjek utama penerima tanah dalam pelaksanaan pembaruan agraria adalah petani miskin, buruh tani tanpa pembedaan laki-laki dan perempuan. Keterlibatan organisasi tani juga untuk memastikan bahwa serikat petani ataupun koperasi serikat petani bersama-sama pemerintah berkewajiban memajukan taraf produksi dan teknologi produksi di lapangan agraria secara bersama-sama sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Nah, dengan kompleksnya pekerjaan reforma agraria yang sejati tersebut, bisakah hal tersebut disandarkan kepada rezim SBY-Boediono? Sudah dapat dipastikan bahwa jawabannya adalah: tidak bisa! ***

Edisi I - Januari 2012

93


nasi ona l

Mampukah Petani Melawan ?

94


P

erjuangan petani di berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan akses tanah/lahan, telah menjadi isu agraria yang paling mengemuka dalam masa pemerintahan SBY-Boediono. Petani telah menggunakan berbagai macam cara, termasuk aksi-aksi massa dan pendudukan lahan milik negara atau lahan milik perusahaan besar swasta dan pemblokiran fasilitas umum. Aksi-aksi petani acap kali dihadapkan dengan tindakan represif aparat kepolisian sebagaimana yang dilakukan tentara pada masa Orde Baru dulu. Aparat keamanan tampaknya lebih berpihak pada modal besar ketimbang kepada rakyat yang menggajinya. Peristiwa pembantaian petani di Mesuji Lampung, Petani Sape Bima, Riau, Papua dan daerah lainnya, memperlihatkan kepada publik tentang betapa kejamnya aparat keamanan terhadap petani. Namun semua itu ternyata tidak menyurutkan langkah petani. Pembantaian, penangkapan dan kriminalisasi terhadap petani justru semakin meningkatkan solidaritas diantara petani di berbagai daerah dan solidaritas dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Petani menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah sebuah pelanggaran terhadap konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pantas untuk dilawan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya yang menjadi tuntutan utama petani adalah agar pemerintah melakukan reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang yang merupakan turunan dari pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945, belum pernah dijalankan oleh negara. Pelaksanaan UUPA adalah tonggak awal bagi pembangunan ekonomi nasional dan industrialisasi nasional. Reforma agraria dengan dasar UUPA merupakan strategi merubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi kerakyatan. UUPA sesungguhnya adalah cara untuk memindahkan tanah/lahan yang dikuasai oleh modal besar asing ke tangan negara dan rakyat khususnya petani. Akan tetapi yang dilakukan oleh pemerintah sejak Orde Baru hingga Era Reformasi cenderung bertentangan dengan amanat UUPA. Pemerintah malah mengembalikan dominasi modal besar khususnya modal asing dengan legalisasi melalui UU. Pada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto mengeluarkan tiga undang undang pokok yaitu UU No 1 tahun 1967 tentang Penananam Modal Asing (UUPA), yang diikuti dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan dan UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Ketiga UU tersebut merupakan kebijakan pintu terbuka kepada modal asing untuk menguasai lahan dan sumber daya alam di dalamnya.

Edisi I - Januari 2012

95


Pada era reformasi, pemerintah malah secara ugal-ugalan menggelar karpet merah kepada modal asing untuk menguasai lahan lebih luas lagi dengan melahirkan berbagai UU di bidang penanaman modal, kehutanan, Migas, dan Minerba. Pemerintah SBY–Boediono mengeluarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), UU No 4 tahun 2010 tentang Minerba yang semakin membuka peluang modal besar khususnya modal asing dalam menguasai tanah. Jika dimasa Orde Baru ijin penguasaan lahan dalam bentuk HGU bagi modal asing hanya diijinkan dalam waktu 75 tahun, dimasa pemerintahan SBY-Boediono ijin penguasaan lahan oleh modal asing berdasarkan UUPM diperbolehkan hingga 95 tahun. Padahal dalam UUPA ijin semacam itu hanya diperbolehkan selama 35 tahun. Apa hasil dari kebijakan pemerintah yang sangat memanjakan modal asing tersebut? Lebih 175 juta hektar lahan di darat dan di laut Indonesia telah dialokasikan bagi kegiatan pertambangan mineral, batubara, perkebunan dan eksplotasi migas (Indonesia for Global Justice, 2010). Jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan luas daratan Indonesia yang hanya 195 juta hektar. Lebih dari 75 % kegiatan yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam di semua sektor tersebut dikuasai oleh modal asing. Bahkan tidak jarang ijin yang diberikan pemerintah pusat berbenturan dengan ijin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Demikian juga ijin yang dikeluarkan oleh departemen pemerintah berbenturan dengan departemen lainnya. Lebih tragis lagi, ijin yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan eksploitasi sumber daya alam berada diatas lahan-lahan pertanian, dan kebun petani. Sehingga ijin penguasaan lahan di suatu wilayah propinsi atau kabupaten dapat lebih luas dibandingkan luas wilayah tersebut. Di Nusa Tenggara Barat misalnya, sebagian besar lahan telah dibagi-bagikan ke dalam kontrak perusahaan tambang. PT. Newmont Nusa Tenggara menguasai 50 persen wilayah NTB dengan luas kontrak seluas 1,27 juta hektar. Di Pulau Sumbawa salah satu wilayah NTB Newmont menguasai 770 ribu hektar, setara dengan 50 persen lebih luas wilayah daratan pulau sumbawa seluas 1,4 juta hektar. Sementara para bupati/walikota di tiga 5 kabupaten/kota di Pulau Sumbawa terus memberi ijin tambang diatas lahan-lahan yang tersisa. Hingga saat ini lebih dari 150 Izin Usaha Pertambangan yg beroperasi di NTB baik yang sedang melakukan eksplorasi maupun produksi. Sehingga diperkirakan seluruh wilayah Pulau Sumbawa telah habis dibagi-bagikan pada perusahaan besar. Demikian halnya Di Papua, Kontrak Karya (KK) Freeport seluas 2,6 juta hektar, HPH 15 juta Hektar, HTI 1,5 juta hektar, Perkebunan 5,4 juta hektar,  setara

96


Pelaksanaan UUPA adalah tonggak awal bagi pembangunan ekonomi nasional dan industrialisasi nasional. Reforma agraria dengan dasar UUPA merupakan strategi merubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi kerakyatan. UUPA sesungguhnya adalah cara untuk memindahkan tanah/lahan yang dikuasai oleh modal besar asing ke tangan negara dan rakyat khususnya petani.

dengan 57 persen luas daratan Papua. Belum termasuk kontrak migas yang jumlahnya sangat besar, sehingga diperkirakan Papua telah habis dibagi kepada ratusan perusahaan raksasa. Kalimantan Timur diperkirakan seluruh wilayah daratannya seluas 19,8 juta hektar telah dibagi-bagikan kepada modal besar. Ijin tambang mineral dan batubara 5 juta ha, Perkebunan 2,4 juta hektar, ijin hutan HPH, HTI, HTR dan lainnya mencapai 9,7 juta (data MP3EI), belum termasuk kontrak migas, dimana Kaltim adalah salah satu kontributor terbesar pendapatan migas negara. Sementara lahan hutan yang tersisa dijadikan sebagai kawasan lindung oleh pemerintah, ada juga yang masuk dalam skema perdagangan karbon atau REDD. Lahan-lahan tersebut sewaktu-waktu juga dapat dijadikan sebagai wilayah investasi atas ijin menteri kehutanan dan persetujuan DPR sebagaimana yang diatur dalam UU kehutanan. Penguasaan lahan dalam skala besar khususnya oleh investor asing inilah yang mengakibatkan lahan yang dapat digunakan sebagai ruang hidup petani semakin sempit. Petani semakin tersingkir dari wilayah kelola mereka. Keadaan inilah yang medorong perlawanan petani semakin masif di berbagai daerah, dengan satu tuntutan bersama agar pemerintah mengembalikan kedaulatan petani atas lahan bukan kepada pemodal asing. Pertanyaannya mampukah petani melawan kekuatan perusahaan raksasa yang didukung oleh penguasa dan polisi ? Hanya hukum yang adil yang dapat menjawabnya. (Daeng)

Edisi I - Januari 2012

97


nasi ona l

Catatan Akhir Tahun Indonesia for Global Justice (IGJ)

Krisis, Pasar Bebas, dan Penggerusan Kedaulatan Ekonomi Rakyat

98


S

epanjang tahun 2011 ini, krisis yang dialami bangsa-bangsa bukan hanya krisis finansial yang dialami oleh Amerika Serikat dan Eropa. Krisis berganda atau multiple crisis juga muncul di berbagai belahan dunia akibat kelangkaan pangan, krisis energi, dan krisis sosial. Salah satu refleksi dari menurunnya kualitas hidup warga adalah peristiwa-peristiwa yang muncul sepanjang tahun 2011, mulai dari kisruh pembagian zakat, rusuh di sekitar penambangan Freeport, konflik agraria di Mesuji dan daerah-daerah lainnya, sampai kelaparan di NTT yang mengakibatkan 6 orang meninggal. Krisis yang terjadi di negara maju telah mengakibatkan capital outflow di negaranegara yang terkena krisis. Bank dan industri finansial rontok di negara Utara, sebaliknya industri finansial mulai mencari pasar baru di negara berkembang. Penguasaan terhadap barang-barang mentah (raw materials) juga menjadi penting bagi negara maju untuk dapat memastikan industrinya mendapat pasokan secara pasti dan murah. Adanya kelangkaan barang-barang mentah menimbulkan aksi spekulasi finansial yang membuat harga komoditas berfluktuasi. Sementara itu, terjadinya pergeseran kekuatan dunia yang lebih multipolar dengan hadirnya China dan India membuat kompetisi di antara industri di berbagai belahan dunia makin meningkat. Dampaknya, diplomasi ekonomi negara maju semakin agresif untuk mendapatkan sumber-sumber pemasukan baru, untuk menyaingi China dan India. Dalam pertemuan G20 di Cannes, Perancis, November 2011 lalu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama secara jelas memohon kepercayaan pasar dalam berinvestasi ke Amerika Serikat. Salah satu lobi yang didorong Amerika Serikat dalam pertemuan APEC 2011 di Hawaii bulan November lalu adalah pembentukan dan perluasan Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement yang merupakan salah satu upaya Amerika Serikat untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi di Asia dan mengimbangi kekuatan China di kawasan. Uni Eropa yang saat ini sedang terkena krisis akibat hutang yang melebihi GDP juga mendesakkan kepentingan ekonominya di berbagai forum. Diplomasi ekonomi Uni Eropa didesakkan lewat kerjasama ekonomi di berbagai negara. Lewat EU-India Free Trade Agreement, Uni Eropa berusaha mendapatkan keuntungan melalui TRIPs1 dan barang manufaktur dengan teknologi tinggi. Sebaliknya, Uni Eropa berusaha mendapatkan 1

TRIPs adalah Trade Related Intellectual Property Rights yang merupakan sebuah rejim Hak atas Kekayaan Intelektual internasional yang mengatur mengenai berbagai hal dalam HAKI, salah satunya paten. Permasalahan paten obat menjadi isu yang mengemuka karena Eropa adalah produsen besar obat-obatan, sementara harga obat-obatan masih sangat mahal akibat pengenaan paten di dalam obat tersebut. Di dalam perundingan WTO, terdapat fleksibilitas yang yang dapat digunakan negara berkembang untuk melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dengan memberikan obat generik ke pasien dengan jalan membayar lisensi wajib (Compulsary Lisencing) atas merek obat tertentu atau Parralel Import yakni melakukan impor dari Negara yang telah mampu memproduksi versi generik dari sebuah obat. India adalah Negara berkembang terbesar dengan China yang telah mampu membuat versi generik dari berbagai obat-obatan tersebut. Sehingga, FTA antara Uni Eropa dengan India akan membatasi penjualan obat-obatan generik ke negara berkembang lainny karena FTA

Edisi I - Januari 2012

99


akses atas barang-barang dasar dan bahan baku dari India. Pola yang serupa juga diterapkan oleh Uni Eropa di negara berkembang lainnya. Indonesia saat ini telah merampungkan Studi Awal untuk melakukan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa dengan ketentuan yang sangat liberal. Pemerintah Indonesia melalui Kepala Negosiator Perundingan, yakni Djisman Simanjuntak, mengatakan bahwa 95% komoditas yang diperdagangkan dengan Uni Eropa akan dilakukan pengurangan tarif. Diplomasi ekonomi yang agresif tanpa diimbangi dengan kesiapan dari dalam negeri untuk menyiapkan sumber daya manusia serta kebijakan industrialisasi yang memadai hanya akan menempatkan Indonesia sebagai penyedia bahan mentah dalam rantai perdagangan dunia. Dengan eksplorasi yang berlebihan pada sumber-sumber daya alam dan bahan primer, maka hal ini akan berdampak pada krisis di dalam negeri dalam hal penyediaan layanan dasar serta potensi konflik yang muncul akibat gesekan antara masyarakat lokal dengan perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya. Sementara itu, implementasi dari perjanjian perdagangan bebas juga semakin dirasakan dampaknya. Banjir impor pangan tahun ini terjadi untuk komoditas beras, bawang, kentang, ikan, serta garam. Menurut Serikat Petani Indonesia (SPI), serbuan impor kentang yang terjadi pada bulan Oktober 2011 lalu, memukul harga kentang dari Rp.7.000,00 per kilogram menjadi Rp. 3.500,00 – Rp.4.000,00 per kilogram. Untuk impor garam, petani garam di Madura juga menilai kebijakan impor 25 ribu ton telah jauh mencederai hak petani garam Madura atas penghidupan yang layak. Impor untuk sektor-sektor manufaktur dan industri dasar juga menggerus pondasi industrialisasi Indonesia. Terkait dengan konsep keadilan ekonomi yang diusung oleh Indonesia for Global Justice (IGJ), maka IGJ melihat terdapatnya problem-problem dalam tata kelola global yang menyebabkan melemahnya institusi di nasional dan lokal, di samping masalah internal dalam pengelolaan kenegaraan. Berbagai forum yang membicarakan mengenai kerjasama dan kebijakan ekonomi menjadi sorotan IGJ selama setahun terakhir ini.

World Trade Organization (WTO) WTO adalah organisasi antara negara (inter-governmental organization) multilateral yang berdiri pada tahun 1994 menggantikan GATT dengan dimulainya Putaran Uruguay. Pendirian WTO di Indonesia diikuti dengan ratifikasi pemerintah sebagai hukum positif di Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dalam pendiriannya sejak tahun 1994, terdapat beberapa Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di mana pada tahun 1994 Putaran Uruguay telah diakhiri dan Putaran

100


Doha kembali dimulai dengan mengusung agenda ‘Doha Development Agenda’ pada tahun 2001. Putaran Doha ini telah berlangsung selama sepuluh tahun dan belum dapat diselesaikan oleh negosiator. Pada tahun ini, perundingan Putaran Doha dilaksanakan pada bulan Desember 2011. Delegasi Indonesia, dalam rilis kepada media, mengatakan Indonesia akan membawa kepentingan negara berkembang dan negara tertinggal dalam perundingan, termasuk membawa suara kelompok negara G33. Delegasi RI melalui Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan, menyatakan perlunya menyelesaikan Putaran Doha dengan harapan penyelesaian Putaran Doha ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dunia. Dalam penutupan KTM WTO, delegasi menyepakati hal-hal sebagai berikut: a) Pembukaan Pasar harus terus dijalankan, b) Dukungan terhadap Perjanjian Perdagangan Bebas Regional, c) Penyelesaian sengketa melalui Dispute Settlement Body (DSB), d) Aksesi e) Penguatan Special and Differentiated Treatment (S&D). Teks perundingan Doha dalam KTM kali ini, menurut pantauan IGJ, adalah teks yang cukup berbeda dengan tawaran sebelumnya, karena dalam teks perundingan ini memuat Special and Differentiated Treatment (S&D) yang mengedepankan asas perbedaan perilaku di antara negara berkembang dan negara maju. Akan tetapi, teks ini tidak cukup karena dalam operasional mekanisme pemberian perilaku berbeda dan istimewa ini tidak sebagus filosofinya. Hal ini telah dibuktikan dalam mekanisme Special Product (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) yang implementasinya masih jauh dari harapan. Perundingan Doha kali ini juga menawarkan solusi lama yang tidak dapat membuat lompatan besar dalam sejarah perundingan internasional. Poin-poin dalam hal perundingan internasional di WTO yang menjadi concern IGJ adalah • Implementasi: sejak awal WTO diimplementasikan tahun 1994, isu ini telah muncul. Ketika negara-negara berkembang ditanya, apa yang dimaksud dengan isu implementasi ada tiga hal yang diangkat: • Manfaat yang tidak terealisasi dari perjanjian-perjanjian yang ada, misalnya kesepakatan perjanjian pertanian untuk memotong subsidi di negara-negara maju. Jumlahnya tidak turun malah naik • Ketidakseimbangan dan asimetri di banyak perjanjian. • Perjanjian sanitary dan non sanitary menjadi barrier baru. Misalnya proposal negara maju untuk memberi waktu bagi eksportir di negara berkembang menyesuaikan • TRIPS – paten atas kehidupan yang diakomodasi di pasal 27.3b. Harusnya direview pada tahun 1999 (lima tahun setelah WTO) sampai sekarang, masih dibicarakan; • Pengaturan kotak-kotak subsidi (yang biasa dipraktekkan negara maju), ada yang harus dihilangkan (kotak kuning); boleh

Edisi I - Januari 2012

101


dipertahankan, bertahap diturunkan (kotak biru); dan kotak hijau – boleh dipertahankan. • Pengaturan (provisi) mengenai S&D di berbagai perjanjian di WTO yang ‘non operational’ dan non binding’ • Upaya mendisiplinkan negara maju dalam subsidi di sektor pertanian. • Subsidi di kotak hijau (perjanjian AoA mengatakan ini tidak perlu diturunkan) – menjadi rahasia umum, bahwa kotak ini menjadi tempat persembunyian semua subsidi yang tidak boleh dipertahankan di WTO. Dengan memindahkan ke kotak hijau, tanpa menurunkan jumlah total subsidi, maka kotak ini kotak beracun bagi banjir produk pertanian terutama di negara berkembang. Kelompok negara-negara berkembang memiliki group perundingan yang mengangkat isu ini, yaitu G20. • Konsep SP & SSM, konsep yang diangkat oleh kelompok G33 (Indonesia menjadi koordinatornya). Dalam perkembangan perundingan, konsep ini berpotensi hanya menjadi konsep. Ide yang bagus untuk mengangkat SP/SSM karena ini adalah ide bahwa negara berkembang boleh memiliki hak untuk mengedepankan pertanian untuk ketahanan pangan diterima, tapi tidak bisa dilaksanakan di lapangan.

G20 G-20 atau Kelompok 20 adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa dengan komposisi negara maju dan beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Dua Puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan kapitalisme dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G-20 berlangsung di Berlin, 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah menteri keuangan Jerman dan Kanada. Tahun ini, G20 Summit dilangsungkan di Cannes, Prancis, tanggal 3-4 November 2011. Pada komunike yang dikeluarkan G20 di Seoul tahun 2011 telah ditetapkan sembilan “pilar utama” yang dipandang sangat kritis dan paling penting untuk segera dilaksanakan dan direformasi. Kesembilan pilar tersebut mencakup: Infrastruktur, Investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja, Pengembangan sumberdaya manusia, Perdagangan, Financial inclusion. Pertumbuhan dengan mempertimbangkan ketahanan, Ketahanan pangan, Mobilisasi sumberdaya domestik, dan Knowledge sharing. Ke 9 pilar tersebut dalam implementasinya perlu mendapatkan tekanan untuk selalu memasukan “gender perspektif” dan “keadilan ekonomi”.

102


Pada komunike yang dikeluarkan G20 di Cannes, Prancis, terlihat komunike tersebut berhasil memasukkan beberapa agenda-agenda kerakyatan2, seperti masalah spekulasi pangan serta pajak transaksi finansial. Akan tetapi, implementasi dari kesepakatan tersebut masih perlu dipertanyakan lagi. Sementara itu, kesepakatan lainnya dalam komunike masih memperlihatkan rekomendasi yang sama, yakni penerapan pasar bebas dan ekspansi pasar bebas ke negara-negara lain. Beberapa kesepakatan dalam Komunike yang dikeluarkan setelah G20 Summit di Cannes, Perancis pada bulan November 2011 adalah menyepakati sistem global yang lebih stabil dan tangguh, reformasi Dana Moneter Internasional, meningkatkan integritas pasar, mengatasi volatilitas harga komoditas, meningkatkan pasar energi dan mengatasi perubahan iklim, menghindari proteksionisme dan memperkuat sistem perdagangan multilateral, dan mengatasi tantangan pembangunan. Di G20, meskipun stuktur kekuatan dunia saat ini lebih multipolar, namun negara-negara berkembang, seperti Indonesia, tetap menjadi subordinasi negaranegara maju. Mereka mengikuti apa saja yang diinginkan oleh negara-negara maju sebagaimana mereka dilarang melakukan proteksionisme dan harus meliberalisasi perekonomian domestik. Padahal negara-negara maju melakukan proteksionisme terselubung terhadap lembaga keuangan dan korporasi raksasa mereka dengan dana trilyunan dollar. Harapan agar G-20 memiliki peran yang besar dalam mengatasi krisis global, menciptakan kesetaraan dan keadilan hanya harapan di atas kertas. Sebab G-20 tidak menjawab persoalan krisis secara subtansial melainkan lebih terarah untuk mempertahankan kapitalisme baik kapitalisme ala Anglo-Saxon (AS dan Inggris) maupun ala Eropa Continental (Jerman dan Perancis). Pelibatan negara-negara berkembang dalam G-20 dan penataan institusi keuangan global tidak serta merta membuat posisi dunia ketiga terhadap negaranegara maju menjadi setara. Skenario ini justru semakin menguras sumber daya yang dimiliki negara-negara berkembang untuk membiayai krisis AS dan Eropa. Di sisi lain negara-negara berkembang didesain untuk meningkatkan ketergantung pada hutang melalui IMF dan Bank Dunia dengan dana yang diambil dari negaranegara berkembang yang kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Qatar. Di Indonesia, salah satu dampak dari kesepakatan G20 adalah Financial Inclusion yang diartikan sebagai pembukaan pasar perbankan di negara-negara 2

Banyak analis melihat mengapa Prancis, sebagai ketua G2o tahun ini, banyak memasukkan agenda populis karena tekanan internal di Prancis akibat mengurangnya dukungan terhadap Nicholas Sarkozy dan juga karena adanya krisis di Eropa yang akan mencerminkan bagaimana posisi politik luar negeri Prancis di mata publik Eropa. Hal-hal populis yang berhasil dimasukkan dalam agenda G2, yakni soal ketahanan pangan dan kedaulatan pertanian, serta Robin Tax (atau disebut FTT – Financial Transaction Tax), adalah kepentingan Prancis dalam ekonomi global. Prancis adalah produsen besar produk-produk pertanian serta Prancis mengalami kerugian akibat fluktuasi nilai tukarnya dengan sistem kapitalisme global yang tidak simetris dengan mainstream ekonomi regulasi di Prancis.

Edisi I - Januari 2012

103


yang memiliki ceruk pasar yang masih besar untuk sektor perbankan, misalnya Indonesia. Saat ini, bank dengan kepemilikan asing di Indonesia mencapai 39% (47 bank dari 121 bank di Indonesia) dibandingkan sebelum krisis, yang hanya mencapai 10%. Menurut riset INDEF di tahun 2007 jika bank-bank yang dimiliki pihak asing digabungkan, mereka ternyata menguasai 42,33% aset perbankan nasional. Nilai aset sebesar itu jauh melebihi aset bank-bank berstatus BUMN (INDEF, 2009). Dominasi pihak asing itu tak hanya dalam jumlah aset perbankan, tapi juga dalam penghimpunan dana masyarakat. Selisih dana masyarakat yang dihimpun bank milik asing dengan bank BUMN mencapai jumlah Rp 120,53 triliun lebih besar bank BUMN. Ekspansi perbankan asing kemudian juga meluas di masa krisis ini. Berdasarkan data Bank Indonesia, komposisi kepemilikan bank asing yang sebelum krisis 1998 kurang dari 10 persen dari total aset yang kini mencapai 50 persen. Selain itu, jumlah bank asing yang dikuasai investor asing mencapai 47 bank dari 121 bank umum yang ada. (Bank Indonesia, 2010) Dari naiknya jumlah bank asing tersebut, transfer pengetahuan dan teknologi juga belum terbukti meningkat seiring dengan maraknya kehadiran bank asing. Di masa krisis finansial, perbankan di negara-negara Eropa sedang kolaps. Mereka mengalami permasalahan serius akibat besarnya hutang swasta dan hutang pemerintah yang mendekati status gagal bayar. Dalam Pertemuan G20 Summit di Cannes, Prancis, misalnya, negara-negara Eurozone secara serius membincangkan persoalan kebangkrutan negara dan sektor swasta di Yunani yang berpotensi merembet ke negara Eurozone lainnya. Italia bahkan menjadi target monitoring Uni Eropa berikutnya, agar krisis tak merembet. Putaran krisis ekonomi dan keuangan global pasca kehancuran Lehman Brothers di AS menimbulkan kekacauan dan kepanikan di pasar keuangan global, termasuk melibas industri perbankan di Indonesia. Di berbagai negara, aliran dana dan kredit terhenti, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari terganggu. Aliran dana keluar (capital outflow) terjadi besar-besaran. Indonesia yang saat krisis tidak memberlakukan penjaminan dana nasabah secara menyeluruh, menderita capital outflow lebih parah dibanding negara-negara tetangga yang menerapkan penjaminan dana nasabah secara penuh (blankeet guarantee). Aliran dana keluar itu membuat likuiditas di dalam negeri semakin kering dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus dananya.

104


ASEAN Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN juga turut memulai saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007, telah disepakati Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) yang digunakan sebagai peta kebijakan (roadmap) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. AEC Blueprint juga akan mendukung ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makin berkurang. Sebagai upaya untuk memfasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint 2015, Indonesia telah melakukan peluncuran National Single Window (NSW) dalam kerangka ASEAN Single Window (ASW) pada tanggal 17 Desember 2007. Menurut rencana ASW akan diimplementasikan pada tahun 2009. Hingga pada tahun 2008 adopsi dari Piagam ASEAN yang dirumuskan seiring dengan blueprint ekonomi ASEAN ini diratifikasi menjadi UU No.38 Tahun 2008 mengenai Ratifikasi ASEAN Charter. Menjadi satu catatan penting di dalam sepanjang 2011 ini adalah Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama-sama dengan ASPPUK, KIARA, SPI, INFID, API, Migrant Care, FNPBI, yang menamakan diri sebagai Koalisi untuk Keadilan Global , mengajukan gugatan terhadap ASEAN Charter yang telah diratifikasi dan disahkan dengan Undang-undang No.38 tahun 2008 ke Mahkamah Konstitusi pada Juni 2011. Gugatan tersebut dilakukan karena ASEAN Charter yang disahkan pada KTT ASEAN di Vientine, Laos, memiliki prinsip-prinsip yang sangat liberal. Berdasarkan ASEAN Charter maka negara-negara anggota di kawasan ASEAN

Edisi I - Januari 2012

105


akan diintegrasikan menjadi Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang didukung oleh 3 (tiga) pilar yaitu, ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Sosio-Cultural Community. Yang menjadikan ASEAN Charter ini semakin liberal adalah bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 (5) ASEAN Charter disebutkan bahwa akan dibentuk ASEAN Single Market & Production Base (pasar tunggal & basis produksi) yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 untuk perdagangan barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja, dimana dalam pasar tunggal tersebut nantinya segala bentuk perdagangan tidak lagi memiliki hambatan-hambatan, baik dalam bentuk tariff (zero tariff) maupun non-tarif (dalam arti penyelarasan regulasi nasional yang mendukung kerjasama ekonomi ASEAN). Masyarakat ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Peoples Forum (APF) telah menyikapi bersama mengenai konsep integrasi ekonomi tersebut. Pada tanggal 3-4 Mei 2011, IGJ bekerjasama dengan Jaringan Kampanye EU-ASEAN FTA di dalam APF ke-7 yang diselenggarakan di Hotel Ciputra, Jakarta, Indonesia (setelah APF ke-6 di Vietnam) telah mengeluarkan beberapa pernyataan terkait dengan isu integrasi ekonomi ASEAN, yaitu bahwa integrasi ekonomi ASEAN akan mengakibatkan ketimpangan di tingkat regional dan membuat kemiskinan semakin bertambang dikarenakan liberalisasi yang diterapkan di dalam integrasi ekonomi ASEAN. Penyikapan secara serius juga dinyatakan terhadap kondisi Indonesia yang secara nyata belum siap untuk menghadapi pasar tunggal & basis produksi di tahun 2015 nanti karena tidak ada kerja-kerja nyata dari pemerintah untuk membuat langkah antisipasi dan program serius untuk mempersiapkannya. Pelaksanaan pasar tunggal dan basis produksi ASEAN sangat bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan sebagai amanat dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), dan dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanannya adalah hilangnya kedaulatan ekonomi rakyat terhadap perekonomian rakyat kecil, seperti petani, nelayan, buruh, dan usaha mikro dan kecil. Belum lama penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), telah berdampak cukup siginifikan terhadap penurunan kualitas dan kuantitas perekonomian rakyat kecil. Masuknya produk-produk impor, baik produk pertanian, perikanan, tekstil, dan produk-produk China lainnya, telah menggerus keuntungan yang selama ini dinikmati oleh rakyat kecil. Peristiwa yang mencengangkan kita yang baru-baru ini terjadi adalah ketika masuknya produk impor kentang asal China yang masuk ke pasar-pasar di Indonesia menjadi satu bukti nyata bahwa perdagangan bebas telah menghancurkan produksi kentang lokal dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk kentang lokal.

106


Aksi-aksi petani dan nelayan terhadap produk-produk impor juga semakin gencar di sepanjang tahun 2011 ini, selain aksi petani kentang, seperti aksi penolakan petani tebu terhadap gula impor yang akan masuk sebanyak 500 ribu ton, aksi penolakan terhadap impor beras di Jawa Timur, dan aksi penolakan terhadap produk-produk impor 28 bahan pangan yaitu seperti beras, gandum, garam dan sayur serta buah. Impor pangan dari asing ini membuat petani lokal semakin tertekan dan miskin. Angka impor dari China di tahun 2011 sejak pemberlakuan ACFTA terhitung hingga Juli 2011 memiliki posisi pertama dengan nilai Rp.14.311 (Juta) di atas Jepang yaitu Rp.10.449 (juta) yang menempati posisi ke 2, Amerika Serikat (AS) Rp.5.905 (Juta), dan terakhir adalah Korea Selatan sebesar Rp.4.176,5 (Juta), dimana hal ini menunjukkan keagresifan China untuk mendominasi pasar Indonesia (Sumber: Kementerian Perdagangan, Data Perdagangan Indonesia dengan Mitra Dagang Utama). Tergerusnya ekonomi rakyat dalam perdagangan bebas ASEAN tidak juga membuat pemerintah segera mengevaluasi ataupun mengkaji ulang terhadap kebijakan ekonominya yang selalu menyerahkan kedaulatan ekonomi negara pada mekanisme pasar. Pada tahun 2011 ini, Indonesia telah didaulat sebagai keketuaan ASEAN dan dianggap sukses dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ASEAN hingga puncaknya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bali pada November 2011. Seharusnya pemerintah memanfaatkan kesempatan di saat menjadi Ketua ASEAN 2011 untuk memperkuat suprastruktur dan infrastruktur masyarakat Indonesia. Namun, yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong agar pelaksanaan perdagangan bebas di dalam ASEAN Economic Community untuk segera dapat terlaksana sebagaimana yang telah dituangkan dalam Bali Concord III mengenai Kerjasama Ekonomi dinyatakan: “Consistent with the purposes and principles of ASEAN basic instruments to implement the ASEAN Economic Community‌â€?. Dalam rangka mempertahankan politik good image Pemerintah di mata ASEAN dengan tetap mempertahankan kebijakan ekonomi liberalnya dan menjadi promotor ASEAN Economic Integration, pemerintah telah gagal dalam melaksanakan amanat rakyat dalam UUD 1945 dan menggadaikan kedaulatan ekonomi rakyat di masyarakat internasional. Pemerintah telah menyerahkan tanggung jawab Negara seutuhnya kepada mekanisme pasar yang mana hal ini akan berakibat pada hilangnya harapan rakyat untuk dapat hidup sejahtera di negerinya sendiri ditengah-tengah kekayaan alam yang melimpah.

Edisi I - Januari 2012

107


Free Trade Agreements Perjanjian Free Trade Agreements (FTAs) adalah perjanjian perdagangan antar negara, negara dengan kawasan, atau antar kawasan dengan acuan/ benchmark pilar liberalisasi di WTO. Karakter dari FTAs ini adalah WTO plus atau komitmen yang disepakati melebihi dari komitmen yang ada di WTO. Saat ini di dunia ada lebih dari 300 FTAs, untuk Indonesia sendiri FTAs berlaku di tingkat ASEAN dan tingkat nasional karena Indonesia merupakan anggota ASEAN. FTA yang telah ditandatangani Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang ditandatangani pada tahun 2007. 2. ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) yang ditandatangani tahun 2004 (Pertanian dan Barang Industri) serta tahun 2007 untuk Jasa 3. ASEAN India Free Trade Agreement (AIFTA) yang ditandatangani pada tahun 2003 4. ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA) yang ditandatangani pada tahun 2009 5. ASEAN Korea FTA yang ditandatangani pada tahun 2005 6. Update Indonesia Korea CEPA: Saat ini Indonesia dan Korea Selatan telah memasuki masa penyelesaian Konsultasi Publik Joint Study Group untuk Korea – Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) di tahun 2011. 7. Update Indonesia EU CEPA: Saat ini Indonesia dan Uni Eropa telah menyelesaikan Joint Study Group untuk Indonesia-Uni Eropa CEPA di tahun 2011. 8. Update perundingan Indonesia – CEPA Di tahun 2011 ini, terdapat 2 perkembangan terbaru dalam perundingan dengan EFTA, yakni kelompok ekonomi di antara Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss. Dalam perundingan tersebut, perkembangannya adalah sebagai berikut : • Perundingan putaran pertama, 31 Januari sampai 2 Februari 2011 di Jakarta; • Joint feasibility study diselesaikan pada Juli 2010, kemudian Presiden Indonesia dan Swiss (atas nama EFTA) bertemu dan memberikan mandate pada para perunding untuk memulai perundingan CEPA antara kedua pihak. • Perundingan pertama: • Dibicarakan mengenai pembentukan kerangka dan modalitas perundingan; • Kelompok ahli dilaporkan menginisiasi pembicaraan untuk substansi terutama untuk: perdagangan barang; customs dan country of origin; perdagangan jasa, investasi, IPRs dan kerjasama. • Putaran kedua, 6 sampai 8 June 2011 di Jenewa. Dilakukan diskusi dan

108


konsultasi meliputi: perdagangan dalam produk industri dan perikanan, TBT (technical barriers to trade), phytosanitary measures, trade remedies, rules of origin and bea cukai, jasa, investasi, intellectual property rights, government procurement, competition, sustainable development dan aturan-aturan umum. Tim perunding dari EFTA diketuai oleh dutabesar Heinz Walker-Nederkoorn, Swiss, sementara tim perunding dari Indonesia diketuai oleh dutabesar Soemadi Brotodiningrat. Kepentingannegara-negara anggota EFTA dalam mendesakkan EFTA adalah karena Swiss memiliki banyak produsen obat, pertanian, pangan multinasional, sementara Norwegia banyak memiliki kunggulan antara lain di bidang jasa pelayaran, perminyakan. Sehingga bidang-bidang yang akan menjadi kepentingan negara-negara EFTA antara lain, suplai bahan mentah pangan, akses pasar jasa keuangan, asuransi, dan perbankan, jasa pelayaran, perminyakan, penegakkan hukum dan perluasan perlindungan IPRs untuk obat dan sektor pertanian (seperti misalnya benih). Sementara itu dalam perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa telah dimulai ketika Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Komisi Uni Eropa, Jose Manuel Barosso bertemu pada Desember 2009, dan sepakat membentuk Vision Group yang bertugas menganalisa mengenai bagaimana meningkatkan perdagangan dan investasi di di kedua belah pihak. Vision group (VG) di ketuai oleh dua orang: Djisman Simandjuntak dan Jacques Pelkmans, yang kemudian menyusun laporan ‘Invigorating The Indonesia – EU Partnership towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang sudah diluncurkan di Indonesia (15 Juni 2011) dan di Brussel – akhir Juni 2011. Pada peluncuran di Brussel, dutabesar Indonesia untuk Uni Eropa, Arif Havas Oegroseno mengatakan Indonesia akan memulai perundingan dengan Uni Eropa pada sekitar bulan November 2011. Kesimpulannya , VG merekomendasikan adanya ‘perjanjian bilateral yang ambisius’ antara Indonesia dengan UE. Dalam laporan juga disebut bentuknya adalah CEPA – Comprehensive economic partnership agreement. Beberapa cakupan yang dibicarakan dalam CEPA, WTO plus termasuk dalam : • IPRs (termasuk geographical indication) • Market access; • Capacity building; • Trade facilitation; • Investment (post and pre establishment – hak investor sebelum melakukan investasi dan perlindungan investor setelah investasi) ; • Technical barrier to trade; • Trade in services;

Edisi I - Januari 2012

109


• Capacity building; • ‘Green component’ pada trade and investment; • Dan lain-lain Dalam rekomendasi VG, perundingan CEPA akan dilakukan kurang dari dua tahun sehingga dapat manfaat, agar lebih cepat dari FTA Uni Eropa dengan negara Asean yang lain. Menurut Mari Pangestu, tiga elemen strategi yang harus ada, dalam melakukan CEPA dengan negara manapun adalah: akses pasar (liberalisasi perdagangan, masuknya investasi); partnership/kerjasama; dan peningkatan kapasitas. Proses negosiasi yang alot serta beragamnya kepentingan masing-masing pihak membuat UE bermanuver melakukan perjanjian dengan masing-masing negara anggota ASEAN. Pada bulan April 2010, UE mengumumkan bahwa UE akan melakukan perundingan FTA dengan tiga Negara, yakni: Thailand, Singaporre, dan Vietnam. Di Thailand, proses pengambilan keputusan berlangsung dinamis, dimana negara melakukan konsultasi publik sebelum melakukan penandatanganan FTA dengan negara atau kawasan lain. Hal semacam ini tidak pernah dilakukan di Indonesia, sehingga dalam konteks pengambilan keputusan, pemerintah Indonesia tidak pernah mempunyai mekanisme transparansi yang sama dengan Thailand, misalnya dengan melakukan konsultasi publik. Justru, pada bulan Oktober 2011, publik di Indonesia dikejutkan dengan berita negosiasi FTA yang ambisius dengan Uni Eropa. Padahal, potensi dampak FTA dengan UE ini adalah negatif, khususnya pada sektor pertanian, jasa, dan penguatan rejim Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan (TRIPs). Di sektor pertanian, UE merupakan pemain raksasa yang telah melakukan investasi produk pangan olahan yang tersebar di seluruh dunia, seperti Nestle, Danone, atau Unilever. Perusahaan multinasional ini menikmati keuntungan dengan murahnya bahan baku mereka karena subsidi pemerintah di UE sangat besar melalui Common Agriculture Policy (CAP). CAP ini adalah salah satu kebijakan yang banyak diprotes negara-negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena besarnya subsidi yang mendistorsi perdagangan. Di sektor jasa, UE juga merupakan pemain besar yang memiliki korporasi di berbagai bidang, misalnya: jasa ritel, jasa keuangan, dan jasa penyediaan air. Persaingan bisnis ritel pada era FTA tidak hanya melibatkan pebisnis ritel tradisional dan pebisnis ritel modern domestik seperti Hero, Ramayana, dan Matahari, tetapi juga dari pebisnis ritel modern asing seperti Carrefour, raksasa ritel asal Perancis, anggota Uni Eropa. Data dari Invesment and Banking Research Agency (INBRA) menunjukkan masuknya ritel asing berupa hypermarket dapat menguasai pangsa

110


pasar sampai 32,3 persen tahun 2001. Di sektor perbankan, liberalisasi perbankan semakin menguat ketika banyak bank melakukan ekspansi ke Indonesia, baik dalam produk tabungan, giro, maupun kredit mikro, seperti Rabobank, HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Citibank, atau Commonwealth Bank. Di dalam layanan air, lima pemain besar sektor ini adalah perusahaan multinasional asal Eropa, dua di antaranya telah beroperasi di Jakarta melalui skema privatisasi, yakni Lyonnaise dan Thames dan pemain dalam eksplitasi sumber daya air seperi Danone, Nestle, dll. Melalui TRIPs negara-negara industri berusaha melindungi produknya dimana aspek penemuan produk melalui riset dan pengembangan dilindungi, misalnya dalam paten. Perkembangan terakhir dalam masalah TRIPs adalah bahwa bahan informasi genetik (DNA) yang merupakan bahan hakiki untuk menunjang kemampuan hidup mulai dipatenkan. Sampai dengan tahun 1995, kurang lebih ada 1.200 fragmen DNA telah dipatenkan. Ada banyak perusahaan Eropa yang berkepentingan terhadap penerapan TRIPs di Indonesia, seperti misalnya Novartis, Glaxo Smith Cline, Merck, Zeneca, dan Bayer. Bagi perusahaan yang berusaha mematenkan bahan-bahan hayati ini, paten berguna untuk: 1) memperoleh akses secara lebih mudah terhadap bahan-bahan dasar industri mereka 2) menjamin bahwa negara-negara berkembang yang membeli produk mereka akan membeli harga produk dengan biaya mahal, karena harus membayar IPR kepada produsen barang-barang itu. Perusahaan-perusahaan kimia itu biasanya memproduksi produk-produk farmasi (obat-obatan) sekaligus produk-produk bioteknologi (benih tanaman pertanian). Dengan adanya perluasan pasar produk-produk mereka melalui FTA juga penerapan prinsip-prinsip TRIPs lewat FTA, maka perusahaan-perusahaan kimia Uni Eropa akan mengeruk banyak keuntungan dengan adanya Indonesia EU CEPA. Melihat dampaknya yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia, maka seharusnya Indonesia EU CEPA yang saat ini dirundingkan harus dikritisi secara mendasar. Pengalaman dari ASEAN China FTA, Indonesia mengalami banyak kerugian di beberapa sektor baik perdagangan maupun investasi yang selanjutnya berdampak luas pada ekonomi rakyat, meluasnya pengangguran, kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Edisi I - Januari 2012

111


Penutup Indonesia harus memperkuat diplomasi di tingkat internasional untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dalam perekonomian global. Selain itu, aksi-aksi yang akan memperkuat ekonomi nasional yang akan berkontribusi pada menguatnya ekonomi lokal harus dilakukan tanpa adanya intervensi dari kepentingan kapitalisme global. Dengan meningkatnya GDP Indonesia, harus diimbangi dengan kualitas pertumbuhan yang baik dan sustainable, yang tidak bertumpu pada pertumbuhan export-led-growth serta pertumbuhan eksport barang-barang mentah (raw materials). Kualitas pertumbuhan juga diindikasikan dengan terserapnya ekonomi lokal ke dalam rantai produksi, konsumsi, dan distribusi di seluruh kepulauan. Pengalaman krisis di Uni Eropa dan adanya potensi multiple crisis akibat aksi spekulasi dan pengambilan sumber-sumber daya untuk keperluan investor (misalnya dengan adanya land grabbing) seharusnya membuat pemerintah dapat mengutamakan kepentingan nasional yang merupakan cerminan dari kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligopoli bisnis dan kekuatan bisnis transnasional. Akibat dari praktek operasi bisnis transnasional di Indonesia, kedaulatan ekonomi rakyat tergerus dengan berkurangnya kedaulatan di sektor-sektor berikut ini : Kedaulatan pangan dan pertanian : Banjir impor di berbagai sektor yang telah dijelaskan di atas membuat kedaulatan pangan dan pertanian tergerus. Petani sudah enggan untuk bercocok tanam, dan sebagai gantinya produk-produk pertanian dari negara lain yang diimpor masuk dan dikonsumsi oleh banyak masyarakat Indonesia. Kedaulatan di bidang jasa dan keuangan: Membanjirnya jasa keuangan global yang mulai merambah ke dunia perbankan dan asuransi. Di Indonesia saat ini, perbankan dengan kepemilikan asing telah menggusur peran koperasi dalam perekonomian rakyat. Jasa asuransi juga masuk melalui mekanisme tender pengadaan jasa asuransi untuk mendukung sistem universal healthcare yang tidak diambil dari dana pemerintah, melainkan diserahkan kepada pihak ketiga yakni asuransi. Kedaulatan industri: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh ekspor bahan mentah tanpa adanya proses industrialisasi di dalam negeri sehingga Indonesia tidak berdaya dalam melaksanakan program industrialisasi nasional yang akan mengolah barang mentah menjadi barang setengah mentah menjadi barang setengah jadi atau barang olahan dan pada akhirnya produksi barang jadi. Industri nasional tidak terhubung pada kesediaan produksi barang mentah di

112


dalam negeri. Kedaulatan ekonomi secara luas: Indonesia mampu tumbuh dengan pertumbuhan konsumsi yang membesar serta kelas menengah yang makin banyak, akan tetapi pertumbuhan tidak terjadi pada basis produksi rakyat yang merupakan sektor riil. Pertumbuhan dikontribusikan dari pertumbuhan investasi asing yang terus meningkat. Di sisi lain, investasi asing tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah dan tidak memberdayakan sumber daya manusia di Indonesia untuk dapat terjadi alih teknologi.

Edisi I - Januari 2012

113


nasi ona l

Siaran Pers

Krisis, dan Tergerusnya kedaulatan Rakyat

114


K

risis yang melanda Amerika Serikat dan Eropa menjadi ancaman yang besar bagi rakyat Indonesia. Krisis dalam sistem kapitalisme neoliberal, akan semakin mendorong ekspansi kapital oleh korporasi dari negaranegara maju ke negara berkembang seperti Indonesia. Perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak di sektor keuangan, pertambangan, perdagangan, akan menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk dari over liquiditas yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan raksasa dari bailout sejak krisis 2008 lalu. Keserakahan TNC/MNC mendapatkan tempat dalam ekonomi Indonesia dikarenakan garis kebijakan pemerintahan SBY-Boediono yang sangat pro pada neoliberalisme. Pemerintah dan DPR telah membuat berbagai peraturan perundangan untuk memfasilitasi korporasi dalam melakukan eksploitasi kekayaan alam, potensi pasar dan kekayaan keuangan Indonesia. Indonesia saat ini telah menjadi ladang perburuan yang penting bagi perebutan sumber daya alam oleh perusahaan Eropa, AS, Jepang, China dan India. Kebijakan obral habis kekayaan alam Indonesia dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dengan mengesahkan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) tentang daftar negatif investasi yang membuka peluang secara penuh bagi modal asing untuk menguasai kekayaan alam, keuangan, perbankkan dan perdagangan. Terakhir pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/ DNI) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 dan Perubahannya Nomor 111 Tahun 2007. Saat ini seluruh sektor ekonomi mulai dari pertanian, pertambangan, migas, perbankkan dan keuangan dapat dikuasai secara mayoritas oleh investor asing. Pemerintah juga memberikan stimulus fiskal kepada investor dalam jumlah yang sangat besar, sementara sisi lain subsidi untuk rakyat dicabut. Sumber-sumber produksi dan produktifitas rakyat semakin hancur. Pemerintan membuka kran impor terhadap produk kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari produk pangan hingga manufaktur. Pemerintah mendantangani perjanjian Free Trade Agreement (FTA) dalam rangka menyediakan pasar bagi investor asing. Pemerintah mendatangani FTA dengan ASEAN, menyepakati FTA antara ASEAN dengan negara lain yakni ASEAN China FTA, ASEAN Korea FTA, ASEAN India FTA, ASEAN Australia New Zealand FTA. Indonesia juga menyepakati perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang melalui IJEPA, dengan Uni Eropa melalui CEPA dan membuka perekonomian Indonesia secara lebih luas bagi Amerika melalui APEC. Tahun 2011 merupakan era banjir impor produk pertanian, pangan dan manufaktur ke Indonesia yang menggerus petani, buruh dan UKM. Di sektor keuangan pemerintah tengah bergerak kearah liberalisasi penuh

Edisi I - Januari 2012

115


sektor keuangan. Pengusaan perbankkan nasional dapat dikuasai secara mayoritas oleh modal asing. Menjadikan sistem jaminan sosial sebagai asuransi sosial dan dijadikan bagian dari proyek stabilitas sektor keuangan. Melalui UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan penyelenggaran Jaminan Sosial, dua proyek UU disponsori oleh Asian Development Bank (ADB) merupakan rencana privatisasi dan komersialisasi jaminan sosial yang dijalankan melalui mobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan investasi sektor keuangan. Sisi lain pemerintah semakin bernafsu dalam memburuh hutang baik dari lembaga keuangan internasional, negara maju, mupun dari pasar keuangan. Status investment grade yang diberikan lembaga rating internasional akan semakin mendorong pemerintah untuk menumpuk utang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kebijakan pemerintah yang sangat pro modal dan anti rakyat telah memicu protes rakyat. Sepanjang tahun 2011 perlawanan rakyat terhadap pemerintahan SBY berlangsung secara masif di tanah air. Mulai dari protes petani terhadap impor pangan dan produk pertanian, protes buruh terhadap ketatapan Upah Minimum Propinsi, penolakan kaum miskin terhadap penggusuran, hingga protes rakyat terhadap perampasan tanah, pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha yang didukung oleh pemerintah dan aparat keamanan. Protes rakyat yang menuntut keadilan dibalas oleh pemerintah dengan pembantaian, penangkapan dan kekerasan. Peristiwa Mesuji, Pembantaian rakyat Papua, penangkapan terhadap aktivis lingkungan di Bima Nusa Tenggara Barat, menunjukkan bahwa pemerintahan ini anti rakyat. Garis kebijakan ekonomi politik pemerintahan SBY – Boediono telah menarik mundur sejarah Indonesia kembali ke era neokolonialisme. kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan mandat Proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya kami menyerukan kepada Pemerintah dan DPR untuk : • Menghentikan segala bentuk kebijakan perampasan tanah dan sumber penghidupan rakyat, mengobral kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan modal asing, negara-negara Industri dengan mencabut berbagai UU yang pro modal dan anti rakyat dan menjalankan perekonomian berdasarkan amanat pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 demi keselamatan rakyat dan kemanusiaan. • Menghentikan segala bentuk perjanjian perdagangan bebas, membatalkan semua perjanjian Free Trade Agreement (FTA) dan perjanjian lainnya dibawah WTO yang telah ditandatangani, karena telah terbukti merugikan rakyat Indonesia. • Menghentikan segala bentuk deregulasi dan regulasi keuangan yang merugikan kepentingan nasional, negara dan rakyat dan menjadikan kekayaan keuangan

116


negara sebagai modal bagi pembangunan ekonomi nasional dan perekonomian rakyat. Jakarta, 22 Desember 2011 Indonesia for Global Justice (IGJ)

Edisi I - Januari 2012

117


g era kan s os ia l

Tolak Tambang Arc Exporation Ltd !

Rakyat Lambu Bima Dibantai Aparat Kepolisian Indonesia

118


A

ksi massa dalam menduduki pelabuhan Sape Bima Nusa Tenggara Barat, untuk mendesak pemerintah Kabupaten Bima mencabut SK Bupati No 188.45/357/004/2010 tentang ijin pertambangan, berakhir dengan pembantaian terhadap massa oleh aparat Kepolisian Indonesia. Peristiwa pembantaian terhadap rakyat dengan cara kejam oleh aparat kepolisian negara Republik Indonesia berlangsung pada pagi hari tanggal tanggal 24 Desember 2011 yang oleh kalangan media nasional menyebutnya sebagai TRAGEDI BIMA. Massa yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak awal 2010 lalu telah berusaha menempuh berbagai macam cara untuk meminta pemerintah mencabut ijin pertambangan tersebut. Langkah mereka menduduki pelabuhan adalah upaya terakhir, setelah melalui tahap negosiasi yang gagal, dan aksi demonstrasi panjang yang melelahkan selama berbulanbulan. Hingga akhirnya tuntutan dari perjuangan rakyat Bima ini berahir dengan kegagalan yang menyedihkan. Bupati Kabupaten Bima Ferry Zulkarnaen tetap pada keputusannya mempertahankan ijin tersebut. Bupati dalam suatu media menyatakan lebih baik mati dari pada mencabut kembali ijin yang telah dia keluarkan. Padahal akibat dari kebijakan ini sebanyak 3 orang tewas tertembak ditempat kejadian, dan 30 lagi orang luka parah juga akibat ditembak oleh aparat kepolisian, sementara 46 orang demonstran lainnya ditangkap.

Tentang ARC Exploration Siapa perusahaan tambang yang memperoleh ijin mengeksploitasi tanah di Bima tersebut? Dia adalah PT.SUMBER MINERAL NUSANTARA (SMN), merupakan anak perusahaan dari ARC EXPLORATION sebuah perusahaan tambang emas asal Canada yang listing di bursa saham Australia. Perusahaan ARC Exploration memiliki tiga proyek raksasa di Indonesia yakni di Trenggalek, Jawa Timur, Papua dan Bima, NTB. Komposisi kepemilikan saham perusahaan ARC Exploration dikuasai oleh perusahaan-perusahaan terkemuka dunia. 10 pemegang saham terbesar ARC Exploration diantaranya adalah HSBC CUSTODY NOMINEES ( AUSTRALIA), J P MORGAN NOMINEES AUSTRLIA LIMITED, LION SELECTION GROUP LIMITED, PHILLIP SECURITIES PTY LTD, dan SOUTHO INVESTMENTS LIMITED. Perusahaan ini juga memiliki konsesi di banyak tempat di Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat, ARC Exploration memperoleh ijin melakukan eksploitasi tambang di wilayah Kabupaten Lombok Barat (Palangan, Macanggah dan Selodong), Sumbawa Barat (Project Lemunga, Jereweh, Semoan, Ramit, Taliwang) Wilayah

Edisi I - Januari 2012

119


Sumbawa (Project East Elang, Sabalong) yang dikerjakan oleh PT. Puri Permata Mega, dan wilayah Bima (Kowo, Baku dan Soro, Sape Bima) yang dikerjakan oleh Southern Arc. Selain itu perusahaan ini dikabarkan memiliki akses politik yang kuat kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pejabat kepolisian RI yang sangat korup. Itulah yang menyebabkan kepolisian sangat represif terhadap rakyat yang menolak tambang disana.

Bagaimana Peristiwa Terjadi Aksi penolakan tambang telah di mulai pada tanggal 19 desember 2011. Massa yang mengatas namakan FRAT (FRONT RAKYAT ANTI TAMBANG) melakukan berbagai langkah, seperti dalam hal menanyakan aktifitas eksplorasi oleh PT.SUMBER MINERAL NUSANTARA (SMN) di sekitar areal persawahan petani, tepatnya di pegunungan Lambu yang menjadi sumber mata air untuk kebutuhan petani padi dan bawang guna mengairi sawah-sawah mereka. Namun PT SUMBER MINERAL NUSANTARA (SMN) tidak mengindahkan keberatan warga setempat terhadap aktifitas yang dijalankannya. PT SMN justru semakin mengembangkan kegiatan eksplorasinya dengan menghadirkan alat-alat berat. Keresahan masyarakatpun semakin bergejolak ketika mereka dihadapkan dengan ketidakpastian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Bima yang tidak memberikan keberpihakkannya kepada mereka. Bahkan Pemda Bima juga tidak memberikan sosialisasi secara massif kepada masyarakat terhadap kehadiran perusahaan tambang Multinasional tersebut. Hal ini memunculkan persepsi dari masyarakat sekitar tambang bahwa aktifitas eksplorasi PT SMN sudah pasti akan menghancurkan pertanian mereka. Akhirnya massa melampiaskan kemarahannya dengan mengambil keputusan untuk menduduki pelabuhan. Sekitar 12 ribu jiwa yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, orang dewasa, dan mahasiswa sebagai pelopor gerakan menggelar aksi tersebut. Massa berasal dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Lambu, antara lain, Desa Soro, Rato, Lambu, Parangina, Sumi,dan Lanta. Apa tuntutan aksi massa ? Mereka mendesak Bupati Bima untuk (1). Mencabut Sk.188.45/357/004/2010 tentang ijin pertambangan terhadap anak perusahaan ARC Exploration PT SMN dan (2) membebaskan ADI SUPRIADI yang di tangkap oleh aparat kepolisian Resort Kota Bima yang di tuduh sebagai otak profokator dalam aksi sebelumnya. (3) Menuntut ditutupnya Lokasi Penambangan seluas 24.940 hektar yang berada di LANGGUDU, SAPE, dan LAMBU karena merupakan tanah-tanah yang subur penghasil bawang Bima yang sangat terkenal di Indonesia.

120


Tanggapan Pemerintah Daerah Setelah dua hari aksi massa melakukan pendudukan terhadap pelabuhan Laut Sape yang menghubungkan dengan pulau Komodo, Labuan Bajo, Flores dan Sumba, akhirnya Bupati Bima, Ferry Zulkarnain,ST menuju ke Kecamatan Sape, tepatnya di Kantor Camat setempat dengan mengundang sepuluh orang perwakilan dari massa aksi melalui tim negosiator dari aparat kepolisian. Bupati menjelaskan terkait dengan dua tuntutan aksi massa tidak mungkin dipenuhi karena pada prinsipnya Pemda mengacu pada undang-undang. Selain itu perusahaan tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran kuasa ijin yang diberikan oleh Pemda. Bupati menjelaskan bahwa dirinya bisa masuk penjara apabila mencabut ijin perusahaan tambang tersebut. Sedangkan mengenai Adi supriadi yang di tangkap oleh Polisi, Bupati berpendapat itu bukan urusan dari Pemda. Mendengar tanggapan bupati yang tidak mengindahkan tuntutan dari massa yang di wakili oleh sepuluh orang tersebut, dengan kecewa mereka pulang menginstruksikan kembali pada aksi massa untuk tetap memboikot Pelabuhan Sape. Mereka kesal karena Pemda sama sekali tidak mengakomodir satupun dari tuntutannya.

Pembubaraan aksi massa Kemudian Pemda justru yang mendatangkan Kepolisian dengan senjata lengkap, seperti layaknya akan berperang melawan terorisme. Aparat kepolisian lalu melakukan tindakan sangat represif dalam membubarkan aksi massa, seperti dengan menggunakan sejata api, peluru tajam, tanpa didahului oleh gas air mata dan tembakan peringatan. Pembubaran aksi massa yang dilakukan Pemda oleh Aparat Kepolisian terjadi setelah lima hari massa melakukan pemboikotan terhadap Pelabuhan Sape, yaitu sejak Sabtu tanggal 24 Desember 2011, yang di mulai sekitar pukul 06:00 sampai dengan pukul 09:00 Waktu Indonesia Tengah. Jumlah polisi yang dikerahkan mencapai ribuan, yang terdiri dari Pasukan Brimob Polda NTB, Brimob Sumbawa, Brimob Kota Bima dan Pasukan Samapta dari Kepolisian Kabupaten dan Kota Bima, Kepolisian Sumbawa dan Kepolisian Jawa Timur. Arif Kurniawan salah seorang aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bima, yang merupakan salah seorang pemimpin aksi massa tersebut menyatakan, upaya polisi membubarkan aksi massa dilakukan dengan taktik yang licik. Mereka berpura-pura melakukan negosiasi dengan koordinator aksi agar membubarkan diri secara tertib tanpa harus melakukan perlawanan. Pada saat itu jumlah massa yang beraksi hanya tersisa ratusan orang, karena sebagian

Edisi I - Januari 2012

121


dari mereka sudah pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan aksi massa berikutnya. Arif Kurniawan menegaskan bahwa pada dasarnya rakyat siap membubarkan diri secara damai akan tetapi masih menunggu dahulu massa yang saat itu pulang ke rumah, hal ini dilakukan agar mereka dapat mendengarkan secara bersama komitmen tertulis mengenai janji institusi Kepolsian dalam hal ini di wakili oleh Kapolda NTB yaitu Brigjen POL Drs.ARIEF WAHYUNADI dan anggota DPRD Bima Drs.H.Najib. Karena mereka siap akan mendampingi masyarakat Kecamatan Lambu yang melakukan aksi untuk menempuh jalur hukum dalam menggugat ijin Bupati. Tapi ironisnya, pada saat koordinator aksi dengan massa yang tersisa saat itu tinggal ratusan orang, tiba-tiba beberapa anggota polisi yang menggunakan pakaian preman melakukan profokasi dengan menarik paksa salah satu dari kelompok demonstran. Sehingga ini manjadi pemicu pasukan Brimob yang sudah menguasai areal Pelabuhan Sape saat itu, untuk melakukan penembakkan secara membabi buta kearah demonstran. Akibatnya,sebanyak 30 orang diantaranya dua perempuan dan anak-anak tertembak, 3 orang meninggal seketika padahal mereka berada sekitar 700 meter diluar areal pelabuhan. Sebanyak 7 orang luka parah, 2 diantaranya dibawa ke RSU Mataram sekitar 400 kilometer dari lokasi penembakan.

Apa yang terjadi Pasca Aksi Pembantaian Selanjutnya demonstran yang lari ketakutan meninggalkan areal Pelabuhan Sape menuju Kecamatan Lambu untuk kemudian kembali melakukan konsolidasi. Rakyat kemudian memutuskan untuk membalas tindakan aparat dengan melakukan pembakaran fasilitas pemerintah kecamatan antara lain; UPT DIKPORA, UPT DINAS PERTANIAN, Kantor Polsek Lambu, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Desa Lambu, Kantor Desa Sumi dan Kantor Desa lanta. Terhadap 46 orang yang di tangkap, 9 orang mendapat penangguhan dengan alasan perempuan dan anak-anak, tapi tetap wajib lapor diri, dua kali dalam seminggu, sementara 37 orang sudah di tetapkan sebagai tersangka. Pemerintah Kabupaten Bima tetap kukuh dalam mempertahankan ijin tambang bagi ARC Exploration. Pemda malah menyalahkan rakyat yang melakukan pendudukan terhadap Pelabuhan Sape karena dinilai telah mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Kemudian Bupati mengerahkan massa tandingan yakni aparat pemerintah yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk melakukan aksi di depan kantor pemerintah Kabupaten dengan

122


agenda pro tambang pada tanggal 31 desember 2011.

Apa yang Dilakukan Rakyat Selanjutnya ? Delian Lubis, koordinator Front Aksi Rakyat Anti Tambang (FRAT) menyatakan bahwa Rakyat akan terus mendesak pemerintah kabupaten Bima agar mencabut ijin pertambangan ARC Exploration dan penuntasan hokum terhadap kasus pembantaian yang dilakukan oleh institusi kepolisian terhadap demonstran. Rakyat Sape Bima juga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dengan memboikot semua fasilitas umum yang ada di Bima. Rakyat sebagian besar tetap menolak kehadiran tambang. Karena keberadaan tambang sangat berbahaya bagi kelangsungan pertanian mereka, dan kegiatan pertambangan tidak dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan. Tambang lebih bertujuan mengambil alih tanah/lahan dan hutan milik rakyat secara paksa. Akhirnya Rakyat berkomitmen untuk menyatakan siap, meski harus berhadapan dengan pembantaian oleh aparat kepolisian. Demikian Diungkapkan Delian Lubis kepada Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta. “Rakyat menyatakan siap bertukar nyawa hingga ijin tambang atau SK Bupati No 188.45/357/004/2010 dicabut� tegas Delian Lubis. (Daeng)

Edisi I - Januari 2012

123


g era kan s os ia l Siaran Pers Bersama , 24 Desember 2011

Hentikan Tambang & Pembantaian Di Bima, SBY-Boediono Harus Bertanggung Jawab

124


A

parat kepolisian lagi-lagi melakukan kekerasan dan pembantaian. Pada 24 Desember 2011, mereka menembaki warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) saat melakukan aksi damai sejak empat hari lalu di Pelabuhan Sape.  Mereka menolak hadirnya tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Pemerintah justru mengerahkan pasukan Brimob beserta perlengkapan anti huru hara, yang justru menembaki mereka. Tiga orang meninggal, dan 9 lainnya kritis. Ini menandai puncak konflik antara pemerintah, perusahaan dan korporasi bekerjasama melawan warga negara sepanjang 2011. Penolakan Warga Lambu, Kabupaten Bima terhadap PT SMN telah dilakukan dua tahun terakhir. PT SMN mendapat Izin Usaha Penambangan (IUP) pada 2008 selama 25 tahun, yang kemudian diperbaharui Pemerintah Kabupaten Bima IUP bernomor 188/45/357/004/2010, PT SMN dengan luasan 24.980 Ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu dan seluas 14.318 Ha untuk PT. Indo Mineral Cipta Persada yang beroperasi di Kecamatan Parado atas ijin Pemerintah pusat. PT Sumber Mineral Nusantara dimiliki sebagian besar sahamnya oleh PT Arc Exploration Ltd dari Australia. FRAT menyampaikan penolakan karena tambang emas itu akan membahayakan mata pencarian warga. Warga Lambu sebagian besar penduduknya bertani dan nelayan. Tambang itu akan membongkar tanah dan mengganggu sumber air, tentunya akan menggangu pertanian warga. Apalagi perusahaan tak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat. Sejak itu, warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) terus menerus melakukan penolakan. Akhir Januari lalu, sekitar 1500 orang mendatangi camat untuk melakukan penolakan. Sayangnya tak mendapat tanggapan memuaskan. Bulan berikutnya, ebruari 2011, ribuan warga kembali long march sepanjang 2 kilometer ke Kantor Camat Lambu. Pemerintah justru mengerahkan 250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB. Pertemuan kembali tak ada hasil. Warga yang kecewa mendorong pintu kantor kecamatan Lambu, justru dibalas gas air mata, peluru karet, bahkan diduga peluru tajam. Ratusan preman yang diorganisir aparat kecamatan memprovokasi warga. Bentrok tak bisa dihindari. Tak berhenti di situ. Polisi melakukan pengejaran dan menangkap lima orang warga dan ditahan di Mapolresta Kota Bima.  Korban berjatuhan, M. Nasir (23) tulang kakinya diduga ditembak peluru tajam. November 2011, lebih seribu warga kembali melakukan aksi di depan DPRD Bima menuntut hal sama. Warga melaporkan masalahnya kepada Komnas HAM, yang kemudian melakukan investigasi April 2011. Pada 9 November 2011, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi Nomor 2.784/K/PMT/XI/2011 yang ditujukan untuk Bupati Bima, Kapolda NTB dan Direktur PT SMN. Komnas HAM

Edisi I - Januari 2012

125


merekomendasikan Bupati Bima memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan mulai eksplorasi hingga eksploitasi. Juga menghentikan sementara kegiatan PT SMN, sambil menunggu kondusifitas kehidupan bermasyarakat. Kapolda NTB diminta menempuh langkah-langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur pemerintah dan tokoh masyarakat guna mencegah terjadinya konflik horizontal di Kabupaten Bima. Komnas HAM mendesak menjamin kebebasan warga menyatakan pendapat atau aspirasi (demonstrasi) sesuai ketentuan perundang-undangan, dan menghindari tindakan represif menggunakan senjata dengan peluru tajam, dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Tapi yang dilakukan aparat justru sebaliknya. Aksi damai yang dilakukan sejak 21 Desember 2011 itu diakhiri dkekerasan dan pembantaian. Ada 3 orang meninggal, dan 8 lainnya luka-luka. Arif Rahman (19th) tertembak lengan kanan tembus ke ketiak, Syaepul (17th) luka di dada dan tembus, dan Ansyari. Delapan lainnya yang luka-luka adalah Sahabudin (31th), Ilyas Sulaiman (25th), Ibrahim (25th), Awaludin (24th), Suhaimi (23th), Mistahudin (18,th), Hasanah (perempuan, 39th). Sepanjang 2011 kekerasan oleh pemerintah dan aparat terhadap petani meningkat, WALHI mencatat lebih  103 kasus konflik sumber daya alam berbagai sektor. Mulai kasus Sorikmas   di Sumatera Utara, Tiaka di Sulawesi tengah, Mesuji, kasus Senyarang, kasus teluk meranti pulau Padang, sampai menjelang natal kasus pembantaian di Lambu. Belum lagi potensi kasus lainnya yang serupa ke depan. Presiden SBY dan Budiono harus bertanggungjawab terhadap bobroknya pengurusan agraria dan sumber daya alam, yang justru penyelesaiannya menggunakan pendekatan kejahatan kemanusiaan. Oleh karenanya kami menuntut: 1. Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi menghentikan dan mencabut ijin Pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan menghentikan kekerasan dan pembantaian di Bima 2. Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi menarik dan mengevaluasi seluruh aparat TNI-Polri di lokasi konflik sumber daya alam. 3. Presiden SBY segera menghentikan aktivitas perusahaan yang berkonflik dan berpotensi konflik hingga ada kepastian penyelesaian secara struktural dengan membentuk Panitia Nasional Penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam 4. DPR RI segera menggunakan hak interpelasinya untuk meminta pertangungjawaban SBY atas terjadinya pelanggaran HAM berat di sektor agraria dan sumber daya alam 5. SBY segera memecat dan mengganti Kapolri Timor Pradopo.

126


6. Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan perlindungan hukum terhadap korban, karena indikasi kekerasan ini akan meluas ke depan. 7. Mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutuskan gugatan masyarakat sipil terhadap UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menuntut pencabutan pasal-pasal kriminalisasi warga. Hormat Kami, WALHI, JATAM, AGRA, KPA, YLBHI, Repdem, Sawit Watch, Koalisi Anti Utang, HMI MPO, IGJ, Formada NTT/ JPIC OFM, LIMA, PMKRI, DPP IMM, LMND, Srikandi Demokrasi, KIARA, PWYP, Solidaritas Perempuan Kontak media : Mukri Fitriana, WALHI, hp 081288244445 Andre S Wijaya, JATAM, hp 08129459623 Lamens, EN LMND, hp 085658984846

Edisi I - Januari 2012

127


jaminan s os ia l

Jaminan Sosial dan Posisi

Konstitusi 1 UUD 1945

1

128

Salamuddin Daeng, Peneliti Institute for Global Justice (IGJ), disampaikan dalam seminar tentang jaminan Sosial di Fakultas Kesehatan Masyarakat Univestitas Indonesia (UI)


F

ilosofi jaminan sosial termasuk didalamnya jaminan kesehatan sebagaimana yang termaktub dalam UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berakar pada sistem kapitalisme, karena jaminan sosial diterjemahkan sebagai strategi penyediaan cadangan dana mengatasi resiko ekonomi yang timbul secara sistemik dalam siklus ekonomi kapitalisme (krisis). Sejarah pembentukan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan yang mengacu pada kaidah internasional dimasukkan dalam hukum nasional melalui Amandemen terhadap UUD 1945, dengan memasukkan kata jaminan sosial sebagai metode yang harus dikembangkan oleh negara pasca krisis ekonomi Indonesia 1998. Proses pembentukan jaminan sosial ini memperoleh dukungan dari IMF, World Bank dan Asian Development Bank, serta dukungan technical assisten dari berbagai organisasi internasional. Sistem jaminan sosial dalam kaidah internasional ini menganut metode bantuan sosial dan asuransi sosial. Metode yang dipilih oleh Indonesia adalah metode asuransi sosial dengan sistem kepesertaan wajib dan kontribusi peserta sebagai pondasi dasar jaminan sosial. Dengan demikian dalam sistem ini rakyat wajib membayar untuk memperoleh jaminan sosial. Modus pengumpulan dana masyarakat termaktub dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yakni pasal 17, 20, 36,40,44, UU SJSN. Pasal 20 ayat 1 menyatakan Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Pasal 36 menyatakan Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran. Selanjutnya Pasal 40 menyatakan Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Dan Pasal 44 menyatakan Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Penekanan kepada aspek dimana masyarakat wajib membayar menunjukkan tujuan dari pengadaan jaminan sosial adalah dalam rangka melakukan mobilisasi dana masyarakat. Bahkan besarnya dana yang harus dibayar oleh masyarakat ditentukan melalui pertimbangan bisnis sebagaimana disebutkan dalam (pasal 24 ayat 1) terkait dengan iuran kesehatan. Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Selain terdapat modus pengumpulan dana tambahan melalui pembayaran tambahan untuk jenis jaminan sosial tertentu seperti iur tanggung untuk pelayanan kesehatan dan untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya. (pasal 31 ayat 3). Dalam pengalaman Indonesia, pelaksanaan program jaminan sosial nasional

Edisi I - Januari 2012

129


melalui asuransi sosial telah dilaksanakan sejak jaman orde baru terbatas pada sektor masyarakat tertentu, seperti buruh, PNS, TNI – Polri. Asuransi sosial tersebut dilaksanakan melalui BUMN jaminan sosial yang beroperasi secara sektoral. Sistem ini tidak sepenuhnya dapat mengatasi masalah – masalah pokok yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Sistem jaminan sosial dengan konsep bantuan sosial diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam berbagai skema seperti BLT, Jamkesmas, Jampersal untuk masyarakat miskin. Namun sistem ini belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat miskin yang jumlahnya sangat besar di Indonesia dikarenakan alokasi anggaran APBN yang masih cukup rendah dan sistem ini tidak dipayungi oleh peraturan perundangan yang jelas. Selain itu sistem asuransi sosial juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sejalan dengan era otonomi daerah sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh UU SJSN dan UU otonomi daerah. Sistem pelaksanaan jaminan sosial masih menganut asas kepesertaan, meskipun kepesertaan rakyat miskin dalam jaminan sosial daerah seperti jaminan kesehatan daerah dibayarkan melalui APBD. Sama halnya dengan program pemerintah pusat, jaminan kesehatan daerah belum dapat menjangkau seluruh rakyat miskin dikarenakan rendahnya APBD yang dialokasikan untuk tujuan tersebut dan dasar pelaksanaannya yang belum diatur melalui UU dan peraturan yang cukup jelas dan terintegrasi pada tingkat nasional. Sehingga seringkali dalam pelaksanaannya masih terdapat kerancuan dalam mekanisme pengaturan antara jaminan sosial nasional daerah dengan daerah dan jaminan sosial antara daerah yang satu dan daerah lainnya. Meskipun demikian konsep jaminan sosial dengan sumber anggaran yang berasal dari APBN dan APBD yang dialokasikan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin dengan konsep premi yang dibayarkan pemerintah dan pelayanan secara menyeluruh untuk segala jenis penyakit tanpa co-sharing dari masyarakat miskin memberi manfaat yang besar dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan di daerah. Hal ini dibuktikan dari jumlah masyarakat miskin yang menggunakan jaminan jamkesmas dan jamkesda semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Jaminan Sosial Konstitusional Dalam UUD 1945 yang asli kata jaminan sosial tidak dikenal, akan tetapi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya disebutkan dengan sangat jelas dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal-pasal tentang tanggung jawab negara terhadap rakyat terdapat dalam

130


pasal 34 ayat tentang (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Dengan mengacu pada pasal tersebut maka haram bagi negara untuk memungut iuran dari rakyat untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial. Seluruh anggaran harus bersumber dari pajak, penerimaan sumber daya alam, pendapatan BUMN dan sumber-sumber lain yang konstitusional. Selain itu badan hukum penyelenggaraan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya secara tegas disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 pasal (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pasal (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut maka sistem jaminan sosial sama sekali tidak boleh berorientasi mengejar keuntungan dan penyelenggaraan jaminan sosial harus dilakukan oleh negara karena merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan pasca amandemen UUD 1945 kata jaminan sosial diatur secara khusus dan tumpang tindih pasal UUD 1945 yang asli. Dalam UU hasil amandemen yakni pasal 28H ayat (1) dikatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Peran negara dalam jaminan sosial diatur dalam Pasal 34 ayat 2 yang menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya pasal ini diterjemahkan dalam pasal UU SJSN dan UU BPJS sebagai asuransi sosial yang membalikkan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi dan budaya rakyat, menjadi kewajiban rakyat dalam membiayai negara dan pemilik modal besar. Bukti utama bahwa sistem jaminan sosial nasional adalah kegiatan privatisasi dan komesialisasi adalah termaktub dalam UU SJSN Pasal 7 ayat 3 poin (b) dimana salah satu tugas Dewan Jaminan Sosial adalah mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional. Meski dalam Pasal 47 ayat

Edisi I - Januari 2012

131


1 dikatakan Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, namun pasal ini memberikan mandat secara penuh kepada BPJS untuk menentukannya kebijakan investasi. Dalam UU BPJS, hak dan kewajiban badan penyelenggara jaminan sosial diatur secara lebih spesifik dalam hal memungut iuran, mengelola iuran dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak membayar iuran. UU BPJS juga mengatur kewenangan BPJS dalam mengalokasikan dana untuk tujuan investasi pada berbagai sektor ekonomi dan melakukan pemidahan aset BPJS. Didalam pasal 41 ayat 2 poin (d) tentang aset BPJS disebutkan bahwa aset BPJS dapat digunakan untuk investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 43 ayat (2) poin c tentang aset dana jaminan sosial dikatakan bahwa aset dana jaminan sosial digunakan untuk investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa UU investasi baik penanaman modal langsung maupun penanaman modal tidak langsung di Indonesia sangat neoliberal khususnya dalam sektor keuangan.

Kesimpulan Dengan demikian UU SJSN maupun UU BPJS bukan merupakan suatu bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap rakyat, khususnya rakyat miskin sebagai mana yang diamatkan oleh Proklamasi, Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. UU SJSN merupakan peniruan terhadap mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial di Eropa dan Amerika Serikat yang saat ini tengah bermasalah dan terancam bangkrut. UU SJSN dan UU BPJS merupakan suatu pembalikan tanggaung jawab negara menjadi kewajiban rakyat. Mekanisme asuransi sosial semacam ini adalah mekanisme ekonomi untuk membiayai kehidupan segelintir orang kaya, pemilik modal besar, pelaku pasar keuangan, oleh mayoritas rakyat Indonesia. Krisis Eropa dan AS menggambarkan bahwa utang negara kepada dana jaminan sosial justru digunakan untuk bailout perusahaan-perusahaan keuangan. Dengan demikian UU SJSN dan RUU BPJS merupakan bentuk komersialisasi jaminan sosial yang bertentangan dengan semangat konstitusi Indonesia. Sistem jaminan sosial semacam ini akan menyebabkan rakyat Indonesia khususnya masyarakat miskin akan semakin jauh dari akses terhadap kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

132


jamina n s os ia l

RESOLUSI Pemuda 2012

Persatuan Pemuda Mahasiswa dan Rakyat Sandal Jepit

Jalan Pembebasan Nasional dari Rezim Nekolim Oleh: Salamuddin Daeng

Edisi I - Januari 2012

133


a. Latar Belakang Sepanjang tahun 2011 rakyat Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah ekonomi dan sosial politik yang semakin menekan. Sistem ekonomi nekolim yang didukung oleh aparat keamanan yang pro pemilik modal menjadi penyebab penderitaan rakyat negeri ini. Hak-hak ekonomi dan sosial rakyat direnggut secara paksa melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang dibiayai asing dan pro asing. Sementara pemerintahan SBY-Boediono memimpin secara langsung praktek korupsi dan perampokan uang negara. Tindakan rezim pro nekolim ini semakin melipatgandakan penderitaan lahir dan batin rakyat Indonesia. Jutaan orang kehilangan tanah/lahan, mata pencarian akibat berbagai kebijakan pemerintah SBY yang mengobral kekayaan alam kepada pemodal besar. Tanah rakyat dirampas dan diserahkan kepada pemilik modal besar, melalui Kontrak Karya (KK) pertambangan, Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Kerja Batubara (KKB), Kontrak Kerjasama (KKS/PSC) mgas, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU)perkebunan, dan lain sebagainya. Lingkungan hidup telah berada pada tingkat kerusakan yang sangat parah akibat ekploitasi tambang, perkebunan dan eksploitasi hutan. Akibatnya para petani terancam keberlangsungan produksi dan produktifitasnya. Demikian juga kelompok masyarakat lain yang bergantung hidupnya pada alam dan hasil hutan. Sisa dari hutan-hutan Indonesia jutaan hektar diserahkan kepada modal asing melalui skema perdagangan karbon. Praktis tidak ada lagi tempat hidup untuk rakyat, petani dan nelayan di negeri ini. Pemerintah SBY giat melakukan liberalisasi perdagangan melalui perjanjian perdagangan bebas. Sejak tahun 2004 pemerintah telah menyepakati perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara, yaitu dengan negara ASEAN, dan melalui ASEAN dengan China, Korea, Jepang (ASEAN+3), dan ASEAN dengan Australia dan India (ASEAN+5) serta perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Akibatnya Indonesia menjadi sasaran dari ekspansi barang-barang dari luar negeri, sementara pertanian dan industri nasional bergerak ke arah kemunduran. Di dalam negeri pemerintah aktif mengeluarkan berbagai UU dalam rangka memfasilitasi modal asing, mulai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara, Daftar Negatif Investasi (DNI), pembuatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang ditujukan untuk mengobral kekayaan alam, perbankkan, infrastuktur dan sektor publik untuk penanaman modal asing.  Invasi asing dihadapi oleh rakyat dengan berbagai perlawanan, ratusan kali aksiaksi massa terjadi ditanah air dalam rangka menolak investasi kolonial pertambangan, perkebunan sawit dan eksploitasi hutan oleh modal besar. Berbagai penolakan

134


meluas menolak berbagai praktek pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup petani. Berbagai aksi masa juga berlangsung luas menolak impor pangan. Aksi-aksi buruh juga berlangsung diseluruh penjuru tanah air menuntut upah layak, menolak PHK, menolak outsourching. Ditambah lagi dengan aksi-aksi radikal pemuda dan mahasiswa yang menuntut penuntasan kasus korupsi Bank Century, kasus Nazaruddin, Gayus, dan kasus-kasus lainnya yang melibatkan pemerintahan SBY, kroni dan keluarganya. Tahun 2012 telah menjadi tahun perlawanan rakyat terhadap nekolim dan bonekanya yakni pemerintahan SBY yang korup. Perlawanan rakyat telah dihadapkan oleh rezim SBY dengan senjata aparat kepolisian, brimob dan juga tentara, yang membawa korban jiwa dan menambah luka serta penderitaan lahir batin rakyat Indonesia. Berdasarkan data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2011 terdapat sedikitnya 163 peristiwa perampasan tanah dan konflik agrarian, sebanyak 22 petani mati tertembak, 42 orang luka parah tertembak, 141 luka-luka, 295 petani ditahan. Dari keseluruhan kasus tersebut 97 kasus di sektor perkebunan, 21 kasus infrastruktur, 8 kasus tambang dan 1 kasus pesisir. Konflik tersebut melibatkan 69.950 kk. Aksi heroik Sondang, perlawanan buruh Batam, perlawanan Buruh Freeport, perlawanan rakyat Sumbawa Barat terhadap Newmont, perlawanan rakyat Bima terhadap perusahaan tambang, peralawanan suku anak dalam di jambi, perlawanan rakyat Mesuji Lampung, aksi jahit mulut petani Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau di depan Gedung DPR dan ratusan aksi massa lainnya, merupakan rentetan peristiwa yang membuktikan bahwa rakyat telah mengambil berbagai bentuk dan metode dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi politiknya yang direnggut oleh rezim SBY Boediono. Perlawanan rakyat, didukung mahasiswa dan pemuda telah mencapai kebulatan tekad mendesak pemerintahan pro Nekolim SBY Boediono untuk mundur!! Dan bertanggung jawab atas seluruh pelanggaran terhadap amanat Proklamasi, Pancasila, UUD 1945, pelanggengan korupsi dan tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap rakyat selama pemerintahannya.

b. Penguasaan Lahan dan Sumber daya Alam oleh Modal Asing Lebih dari 175 juta hektar lahan di Indonesia telah jatuh ke tangan pemilik modal. Angkanya sangat fantastis, hampir setara dengan 93 persen luas daratan Indonesia, atau setara dengan 58 persen total luas wilayah Indonesia secara keseluruhan darat dan laut. Akibatnya rakyat tersingkir dari wilayah pengidupan mereka. Lahan lahan tersebut dialokasikan untu Kontrak Karya Pertambangan

Edisi I - Januari 2012

135


Mineral (KK), Kuasa Pertambangan (KP) mineral; Agustus 2010 lalu sudah menembus 10.245 KP., kontrak kerja Batubara, (KKB), HPH/HTI kehutanan, HGU perkebunan, kontrak migas (PSC/KKS) dll. Di Nusa Tenggara Barat sebagian besar lahan telah dibagi-bagikan ke dalam kontrak perusahaan tambang termasuk di kabupaten Bima. PT. Newmont Nusa Temggara menguasai 50 persen wilayah NTB dengan luas kontrak seluas 1,27 juta hektar. Di Pulau Sumbawa salah satu wilayah NTB Newmont menguasai 770 ribu hektar, setara dengan 50 persen lebih luas wilayah daratan Pulau Sumbawa seluas 1,4 juta hektar. Sementara bupati dan gubernur terus memberi ijin tambang diatas lahan-lahan yang tersisa. Hingga saat ini lebih dari 150 Izin Usaha Pertambangan yg beroperasi di NTB baik yg sedang melakukan eksplorasi maupun produksi. Akibatnya rakyat semakin tersingkir dari wilayah kelola mereka, dimiskinkan dan dibunuh secara sistematis. Di Kalimantan lebih dari 56 persen wilayah daratan Kaltim dibagi-bagikan kepada modal besar. Ijin tambang mineral dan batubara 5 juta ha, Perkebunan 2,4 juta hektar, HPH 3,8 juta hektar, HTI 1,9 juta hektar, belum termasuk kontrak migas,dimana Kaltim adalah kontributor terbesar pendapatan migas negara. Di Papua, Kontrak Karya Freeport seluas 2,6 juta hektar, HPH 15 juta Hektar, HTI 1,5 juta hektar, Perkebunan 5,4 juta hektar, setara dengan 57 persen luas daratan Papua. Belum termasuk kontak migas papua yang jumlahnya sangat besar, sehingga diperkirakan papau telah habis dibagi kepada ratusan perusahaan raksasa. Dinas Kehutanan Provinsi Riau menggambarkan, dari total 1,7 juta hektare luas area konsesi di Riau dengan 48 izin HTI. 1 PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) merupakan perusahaan minyak terbesar di Provinsi Riau bahkan di Indonesia yang memiliki Luas Wilayah Kuasa pertambangan (WKP) mencapai 310.641 hektar.2 Ijin prkebunan sawit mencapai 2 juta hektar. Sisanya adalah kawasan pertambangan, hutan lindung. Luas Riau 8.225.199 Ha telah habis dibagi-bagikan untuk kepentingan bisnis sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk rakyat. Begitu juga dengan wilayah lainnya di Indonesia, Kondisinya sama dengan di NTB, Kalimantan, Papua dan Sumatrera. Itulah mengapa rakyat Indonesia khususnya kaum tani semakin tidak memiliki tempat dalam ruang wilayah Indonesia. Tanah-tanah mereka dirampas dan dirusak oleh kaum kolonial tambang, perusahaan perkebunan, pemegang HPH, perusahaan migas. Rakyat hanya menjadi penonton dari pesta pora kaum imperialis dan antek-anteknya dalam rangka menjarah kekayaan alam Indonesia.

1 2

136

http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2011/04/pengusaha-hph-riau-desak-kepastian-hukum/ http://kosmo.vivanews.com/news/read/7979-provinsi_riau


c. Banjir Impor Pemerintah SBY – Boediono adalah yang paling agresif dalam menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Pada saat negara-negara maju enggan untuk melakukan perundingan perdagangan bebas melalui WTO, justru delegasi Indonesia yang dipimpin SBY adalah yang aktif mendorong suksesnya perundingan WTO. Padahal faktanya Indonesia adalah Negara yang akan menerima dampak paling buruk akibat liberalisasi perdagangan melalui WTO. Selain itu pemerintah Indonesia adalah yang paling aktif dalam menyelenggarakan perjanjian perdgaangan bebas. Sebagai negara yang mendapat giliran memimpin ASEAN pada 2011 Indonesia agresif mendorong liberalisasi perdagangan di kawasan ini. Sebelumnya Asean telah menadatangani pejanjian perdagangan bebas dengan China, Jepang, Korea (ASEAN+3), dan menadatangani perjanjian perdagangan bebas dengan India dan Australia (ASEAN+5). Selain itu Indonesia tengah merancang perjanjian perdagangan bebas (CEPA) dengan Uni Eropa dan perjanjian kerjasama komprehensif dengan Amerika Serikat (AS) yang merupakan bentuk liberalisasi perdagangan dan investasi. Akibatnya, sepanjang tahun 2011 Impor Beras RI Tembus Rp8,5 Triliun, Termasuk dari AS & China Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total beras impor yang masuk ke Indonesia hingga September 2011 ini telah mencapai 1,9 juta ton atau senilai US$ 997,4 juta atau kurang lebih Rp 8,47 Triliun (Rp 8.500/ dolar AS). 3 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pada Januari-Oktober 2011 total impor kentang mencapai 75,4 ribu ton dengan total nilai US$ 47,3 juta. Impor kentang masih didominasi dari negara China dengan jumlah kentang yang masuk ke tanah air sebanyak 31 ribu ton senilai US$ 17,3 juta. Sementara kentang dari Australia menduduki peringkat kedua dengan total sebanyak 10,9 ribu ton. Selanjutnya Kanada sebesar 7,92 ribu ton dengan nilai US$ 5,04 juta.T otal impor kentang dari AS hingga Oktober sebanyak 4,5 ribu ton dengan nilai US$ 5,2 juta. Selanjutnya Impor kentang Indonesia dari Bangladesh mencapai 8,8 ribu ton atau US$ 3,4 juta. Dan sisanya dari negara lain.4 Pemerintah juga melalukan impor bawang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Juni 2011 impor bawang merah terbesar dari India dengan nilai US$ 3,575 juta dengan volume 8,87 ribu ton. Kemudian disusul oleh Thailand dengan nilai US$ 3,187 juta sebanyak 5,961 ribu ton, dan Filipina sebesar 2,996 ribu ton dengan nilai US$ 1,4 juta. Total impor bawang merah sepanjang Juni 2011 sebanyak 18,918 ribu ton dengan nilai US$ 8,76 juta. Sementara untuk semester 3 4

http://www.analisadaily.com/news/read/2011/11/18/22146/impor_beras_ri_tembus_rp85_triliun_termasuk_ dari_as_china/ http://finance.detik.com/read/2011/12/02/192453/1781483/4/duh-ri-masih-impor-kentang-china

Edisi I - Januari 2012

137


I-2011, impor bawang merah sudah mencapai 141,795 ribu ton dengan nilai US$ 67,611 juta. BPS juga mencatat impor cabai segar-dingin, terbesar dilakukan dari negara Vietnam sebanyak 65 ton dengan nilai USS 51,320 ribu dan India sebesar 50 ton dengan nilai US$ 34 ribu. Total sepanjang Juni, impor cabai sebanyak 117,673 ribu ton dengan nilai US$ 93,548 ribu. sepanjang semester I-2011, impor cabai mencapai 6,794 ribu ton dengan nilai US$ 6,192 juta. Indonesia semakin tergantung impor produk pertanian. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Perdagangan, impor biji gandum pada tahun 2011 telah mencapai 4,8 juta ton atau senilai 1,4 miliar dolar Amerika, sedangkan untuk tepung terigu mencapai 775 ribu ton. Impor gandum merupakan yang cukup tinggi dibandingkan dengan impor komoditi pertanian lainnya. Sementara sisi lain dukungan pemerintah terhadap kegiatan pertanian semakin rendah. Subsidi pertanian di dalam APBN tidak jelas arah dan peruntukannya. Harga faktor-faktor produksi yang diperlukan bagi kegiatan usaha tani semakin mahal, seperti bibit, pupuk dan obat-obatan pertanian. Hal ini disebabkan sumbersumber tersebut telah dibawah kekuasaan korporasi besar yang melakukan oligopoly perdagangan. Di Kediri jawa Timur puluhan petani jagung ditangkap, masyarakat petani diteror dan dipaksa membeli bibit pada perusahaan asing dengan harga yang mahal. Indonesia for Global Justice (IGJ) mencatat, akibat liberalisasi perdagangan Angka impor dari China di tahun 2011 sejak pemberlakuan ACFTA terhitung hingga Juli 2011 memiliki posisi pertama dengan nilai Rp.14.311 (Juta) di atas Jepang yaitu Rp.10.449 (juta) yang menempati posisi ke 2, Amerika Serikat (AS) Rp.5.905 (Juta), dan terakhir adalah Korea Selatan sebesar Rp.4.176,5 (Juta), dimana hal ini menunjukkan keagresifan China untuk mendominasi pasar Indonesia Selain itu perjanjian investasi di sektor jasa, menyebabkan Uni Eropa (UE) juga merupakan pemain besar yang memiliki korporasi di berbagai bidang, misalnya: jasa ritel, jasa keuangan, dan jasa penyediaan air. Persaingan bisnis ritel pada era FTA tidak hanya melibatkan pebisnis ritel tradisional dan pebisnis ritel modern domestik seperti Hero, Ramayana, dan Matahari, tetapi juga dari pebisnis ritel modern asing seperti Carrefour, raksasa ritel asal Perancis, anggota Uni Eropa. Data dari Invesment and Banking Research Agency (INBRA) menunjukkan masuknya ritel asing berupa hypermarket dapat menguasai pangsa pasar sampai 32,3 persen tahun 2001. Di sektor perbankan, liberalisasi perbankan semakin menguat ketika banyak bank melakukan ekspansi ke Indonesia, baik dalam produk tabungan, giro, maupun kredit mikro, seperti Rabobank, HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Citibank, atau Commonwealth Bank. Di dalam layanan air, lima pemain besar sektor ini adalah perusahaan multinasional asal Eropa, dua di antaranya telah

138


Indonesia telah menjadi tempat dimana modal internasional bertumpuk-tumpuk, berdesak desakan menjarah kekayaan ekonomi rakyat. sepanjang tahun 2011 investasi langsung di Indonesia mencapai US 14,792 miliar, belum termasuk investasi di sektor tambang dan migas beroperasi di Jakarta melalui skema privatisasi, yakni Lyonnaise dan Thames dan pemain dalam eksploitasi sumber daya air seperi Danone, Nestle, dll. Melalui TRIPs negara-negara industri berusaha melindungi produknya dimana aspek penemuan produk melalui riset dan pengembangan dilindungi, misalnya dalam paten. Perkembangan terakhir dalam masalah TRIPs adalah bahwa bahan informasi genetik (DNA) yang merupakan bahan hakiki untuk menunjang kemampuan hidup mulai dipatenkan. Sampai dengan tahun 1995, kurang lebih ada 1.200 fragmen DNA telah dipatenkan. Ada banyak perusahaan Eropa yang berkepentingan terhadap penerapan TRIPs di Indonesia, seperti misalnya Novartis, Glaxo Smith Cline, Merck, Zeneca, dan Bayer. Bagi perusahaan yang berusaha mematenkan bahan-bahan hayati ini, paten berguna untuk: 1) memperoleh akses secara lebih mudah terhadap bahan-bahan dasar industri mereka 2) menjamin bahwa negara-negara berkembang yang membeli produk mereka akan membeli harga produk dengan biaya mahal, karena harus membayar IPR kepada produsen barang-barang itu. Perusahaan-perusahaan kimia itu biasanya memproduksi produk-produk farmasi (obat-obatan) sekaligus produk-produk bioteknologi (benih tanaman pertanian). Dengan adanya perluasan pasar produk-produk mereka melalui FTA juga penerapan prinsip-prinsip TRIPs lewat FTA, maka perusahaanperusahaan kimia Uni Eropa akan mengeruk banyak keuntungan dengan adanya Indonesia EU CEPA.

d. Dominasi Asing sektor Keuangan Sejak pendatantanganan LoI dengan International Monetary Fund (IMF) tahun 1997 yang diikuti dengan amandemen UUD 1945 yang sepenuhnya dibawah kendali IMF dan selanjutnya diikuti dengan pembuatan UU Bank Indonesia, UU perbankkan telah mejadi strategi untuk menyerahkan kedaulatan keuangan dan perbankkan Indonesia kepada pihak asing. Terakhir pemerintah SBY mengeluarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang memperbolehkan penguasaan asing atas perbankkan di Indonesia secara mayoritas. Peraturan tentang DNI selalu diubah-ubah berdasarkan selera pemilik modal besar dan kepentingan pemilik modal besar atas penguasan kekayaan keuangan Indonesia.

Edisi I - Januari 2012

139


Perpres No 77 Tahun 2007 tentang DNI Sektor Keuangan dan Bank Modal Ventura Asuransi Bank Devisa Bank Non Devisa Bank Syariah Perusahaan Pialang Pasar Uang

Batas Kepemilikan Asing 85 % 80 % 99 % 99 % 99 % 99 %

Tidak cukup puas dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada investor, Presiden SBY kembali mengeluarkan Perpres no 111 tahun 2007 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Selanjutnya pada tahun 2010 Presiden SBY kembali mengeluarkan Perpres 36 tahun 2010 dengan semangat memperluas kepemilikan asing. Kedepan muncul ide untuk mengubah kembali daftar negatif investasi untuk menyesuaikan diri dalam rangka pasar tunggal atau liberalsiasi keuangan ASEAN. Kehadiran bank asing di Indonesia dapat berbentuk cabang, anak perusahaan atau perwakilan kantor, serta dengan mudah memperoleh izin dari BI. Akibatnya kepemilikan asing terhadap perbankkan di Indoensia kian bertambah dari tahun ke tahun. Indonesia for Global Justice (IGJ) mencatat Ekspansi perbankan asing kemudian juga meluas di masa krisis ini. Berdasarkan data Bank Indonesia, komposisi kepemilikan bank asing yang sebelum krisis 1998 kurang dari 10 persen dari total aset yang kini mencapai 50 persen. Selain itu, jumlah bank asing yang dikuasai investor asing mencapai 47 bank dari 121 bank umum yang ada. Baru-baru ini Indonesia mendapatkan predikat investment grade, itu berarti bahwa Indonesia merupakan tempat yang sangat potensial bagi perburuhan modal internasional dalam berburu atau mengejar keuantungan jangka pendek. Investment grade berarti bahwa surat utang Indonesia akan semakin laku dan pemerintahan SBY akan lebih mudah mendapatkan utang luar negeri. Investment grade berarti bahwa sektor perbankkan kita akan semakin banyak yang diborong oleh pihak asing. Investment grade berarti semakin banyak uang-uang panas akan mengalir ke bursa keuangan dan pasar spekulasi. Indonesia telah menjadi tempat dimana modal internasional bertumpuktumpuk, berdesak desakan menjarah kekayaan ekonomi rakyat. sepanjang tahun 2011 investasi langsung di Indonesia mencapai US 14,792 miliar, belum termasuk investasi di sektor tambang dan migas. Singapura, Jepang, Inggris dan AS merupakan merupakan investor terbesar dalam tahun 2011.

140


Gambaran Investasi Langsung Menurut Negara Asal (sampai dengan Kwartal III 2011) Negara

Nilai (juta USD)

Jepang Amerika Serikat Inggris Singapura Autralia Luxemburg Lainnya Total

%

3,169 507 3,699 5,786 430 441 760 14,792

21% 3% 25% 39% 3% 3% 6% 100% Sumber: Bank Indonesia

Status investment grade akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk menambah utang melalui penjualan Obligasi negara. Padahal pemerintahan SBY adalah rezim yang paling rakus dalam mencari uang melalui penjualan surat hutang. Nilai surat hutang negara dimasa pemerintahan SBY terus meningkat mencapai Rp 684,786 trilun pada kwartal ketiga tahun 2011 dan terus berakumulasi setiap tahun.

Surat Berharga Negara Kwarta III 2011 (Triliun Rp) Surat hutang Negara (SUN)

615,498

100 %

684,768

100 %

1. Obligasi Negara Kepemilikan • Bank Pemerintah • Bank Swasta Nasional • Bank Campuran • Bank Asing • Bank Pembangunan Daerah • Bank Indonesia *) • Nasabah 2. Surat perbendaharaan negara (SPN)

585,703

.95

654,718

96%

128,050 56,805 5,040 8,234 2,492 16,804 368,277 29,795

21% 9% 1% 1% 0% 3% 60% 5%

138,800 70,670 6,026 18,898 14,806 12,514 393,003 30,050

20% 10% 1% 3% 2% 2% 57% 4%

Sumber : Bank Indonesia, 2011

Merujuk pada data dirjen pengelolaan utang Kemenkeu, porsi kepemilikan asing pada periode tersebut naik dari Rp 216,63 trilun per 3 oktober 2011 menjadi Rp 223,71 triliun per 16 desember 2011 atau bertambah 7,08 triliun. Porsi kepemilikan asing dalam SBN sebesar 30,90 % dari total SBN sebesar Rp 723,76 triliun.5 Investment grade juga berarti bahwa uang panas (hot money) akan menyerbu bursa saham indonesia. Kepemilikan investor asing pada saham yang tercatat 5

Indonesia Banjir Modal Asing, Hal 1. Bisnis Indonesia, 21 Des, 2011

Edisi I - Januari 2012

141


di Kustodian Sentral Efek Indonesia per 18 April 2011 mengalami peningkatan dibandingkan posisi di akhir Maret 2011. Nilai kepemilikan investor asing tercatat Rp 1.253 triliun atau 63,33% dari total saham di Kustodian Sentral Efek yang mencapai Rp 1.978,8 triliun.6

EMISI SAHAM DAN OBLIGASI PADA PASAR MODAL 1) No

Keterangan

1

Saham 2) Jumlah Emiten Emisi Saham (miliar lembar) Nilai Emisi (triliun Rp) Obligasi 3) Jumlah emiten Nilai Emisi (triliun Rp)

2

2010 0kt

511 8,563 457 186 201

2011 Okt

Peningkatan

537 8,734 539 196 245

  26 171 82 10 43

Sumber : Statistik Pasar Modal, Bapepam-LK 1. Berdasarkan pernyataan efektif untuk penawaran umum saham 2. Data kumulatif dan untuk saham termasuk delisting 3. Tidak termasuk obligasi pemerintah 4. Posisi akhir obligasi adalah nilai obligasi yang belum jatuh tempo

Aliran modal asing pada berbagai sektor, baik investasi langsung, keuangan pemerintah (utang), obligasi pemerintah, sektor perbankkan, keuangan dan bursa saham akan menjadikan indonsia bagaikan ladang perburuhan untuk mengeruk keuntungan dari modal besar. Indonesia dan negara-negara berkembang akan menjadi sasaran berikutnya Dari perampokan yang dilakukan oleh kapitalisme internasional setelah merampok uang negara maju melalui bailout perbankkan setelah krisis keuangan global 2008.

e. Pemerintahan yang Korup Skandal terbesar yang mencoreng wajah pemerintahan SBY sepanjan adalah korupsi bank century. Kasus ini telah melempar mantan menteri keuangan Sri Mulyani keluar dari kekuasaan. Meskipun belakangan semakin terkuak bukti bahwa ternyata dana Century mengalir ke kroni-kroni rezim SBY. Meski SBY berkelit bahwa bailout century diluar tanggung jawabnya. Padahal faktanya ada 3 surat Sri Mulyani tersebut membuktikan bahwa putusan bailout dilaporkan ke SBY. Artinya SBY mengetahui proses bailout karena itu penuntasan kasus Century dalam proses hukum menjadi melambat karena faktor tersebut. 1) surat terkaitS-01/KSSK.01/2008 tanggal 25 November 2008, 2) SR02/KSSK.01/2009 tanggal 4 Februari 2009, dan 3). SR-36/KMK.01/2009 tanggal 6

142

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/6456/Kepemilikan-Asing-di-Saham-Scriptless-6333


29 8Agustus 2009. Semua surat SMI ke Presiden SBY bersifat sangat rahasia (SR) baik selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maupun sebagai Menteri Keuangan, yang isinya bahwa Ketua KSSK menjelaskan isi surat Gubernur Bank Indonesia No.10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008. Kosus korupsi besar di masa pemerintahan SBY Boediono yang melibatkan partainya adalah kasus korupsi Wisma Atlet, yang melibatkan ketua dan bendahara partai Demokrat. Selain itu terdapat kasus-kasus korupsi lain yang gagal diselesaikan seperti kasus Gayus, kasus pemilihan Gubernur BI Miranda Gultom. Berbagai kasus korupsi di tanah air yang menyeruak ke public membuktikan satu hal bahwa rezim SBY tidak dapat dipertahankan karena merupakan bagian dari masalah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

f. Kesimpulan Reformasi nekolim yang dsponsori oleh organisasi perdagangan internasional, lembaga keuangan internasional dan negara-negara maju, telah menghasilkan sedikitnya 3 hal ; Pertama; Parlemen dan Elite Politik disandera Asing yang menyebabkan lahirnya berbagai UU dan Peraturan Perundangan pro Kolonial. IMF, WB, ADB, negara-negara maju dan pemilik modal multinasional mendikte secara detail perekonomian dan pemerintahan Indonesia mengenai apa yang harus dikerjakan. Keadaan ini menyebabkan kekayaan alam, keuangan dan perdagangan Indonesia dikuasai asing. Kedua;

Diatas konstitusi reformasi, pemerintahan SBY menjadi pemerintahan yang korup. Uang negara dijarah untuk kepentingan kroni, partai dan diakumulasi dalam rangka pertarungan pemilu 2014. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sasaran penjarahan elit yang ada di pemerintahan dan DPR.

Ketiga; Reformasi telah melahirkan Gelombang Gerakan Rakyat terhadap dua pihak sekaligus yakni 1) terhadap nekolim yakni modal internasional, perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional, organisasi perdagangan internasional. 2). Perlawanan terhadap pemerintahan SBY yang korup dan menjadi boneka nekolim. Perlawanan ini merupakan bagian dari upaya rakyat untuk menegakkan amanat Proklamasi. Pancasila , UUD 1945.

Edisi I - Januari 2012

143


Harian Ekonomi Neraca

Prestasi Ekonomi Pemerintah Masih Menyisakan Keburaman JAKARTA - Klaim pemerintah soal pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan positif, pengangguran menurun, industri dan perekonomian mengalami peningkatan positif dinilai klaim yang tidak berdasar. Pasalnya, prestasi positif tersebut tidak sejalan pada sektor ekonomi mulai dari pertanian, perikanan, pertambangan, migas, perbankan dan keuangan hingga kehidupan masyarakat Indonesia tidak mengalami perubahan yang positif. Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan, kondisi tersebut disbebakan oleh garis kebijakan ekonomi politik pemerintahan SBY-Budiono telah menarik mundur sejarah Indonesia kembali ke era neokolonial-isme, "Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan mandat proklamasi kemerdekaan, pancasila dan UUD 1945. Karena kebijakan yang diambil lebih pro pada neoliberalisme,� katanya di Jakarta, Kamis (22/12). Menurutnya, krisis yang melanda Amerika Serikat dan Uni Eropa menjadi ancaman yang besar bagi rakyat Indonesia. Terlebih, negara ini juga sedang mengalami krisis dalam sistem dan akhirnya sistem kapitalisme dan neoliberal akan semakin mendorong ekspansi capital oleh korporasi dari negara-negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia. Dia menyebutkan, perusahaamperusahaan raksasa yang bergerak di sektor keuangan, pertambangan, perdagangan akan menjadikan Indonesia sebagai- sasaran empuk dari liquiditas yang diperoleh perusahaanperusahaan raksasa dari bailout sejak krisis 2008 lalu. Salamuddin Daeng kembali menegaskan, kebijakan pemerintah yang pro pada neoliberalisme danpenanam modal asing

144

telah menyebabkan lndonesia menjadi ladang perburuhan yang paling subur serta perebutan sumber daya alam oleh perusahaan Eropa, Amerika, jepang. China dan India. Sebut saja sektor ekonomi mulai dari pertanian, perikanan, pertambangan, migas, perbankan dan keuangan dapat dikuasai secara mayoritas oleh investor asing, sumbersumber produksi dan produktifitas rakyat semakin hancur. Kata Salamudin Daeng, sebenarnya krisis yang terjadi tidak berkaitan dengan yang selama ini pemerintah dengung-dengungkan. “Kondisi ini adalah hal yang sangat klasik sekali, dimana negara-negara Eropa berupaya mengeksploitasi seluruh potensi-potensi yang ada di Indonesia untuk kepentingan dirinya sendiri dengan membuat berbagai kesepakatan dengan pemerintah lndo-nesia� paparnya. Selain itu, lanjut Daeng, pemerintah juga membuka kran impor terhadap produk kebutuhansehari-hari,mulaidariprodukpangan hingga manufacture serta menandatangani perjanjian Free Trade Agreement (FTA) dalam rangka menyediakan pasar bagi investor asing, sehingga pada tahun 2011 merupakan era banjir impor produk pertanian, pangan dan manufacture ke Indonesia yang menggerus petani, buruh dan UKM. Menanggapi hal ini Deputy Sekretris Eksekutif Nasional (SEN) Muhammad Firdaus mengungkapkan bahwa di negara lain pengusaha mikro dijadikan mitra yang sejajar sehingga, UMKM memang sebagai motor perekonomian negara, lain halnya dengan Indonesia “Banyak pengusaha-pengusaha kecil yang berubah haluan, awalnya produsen kemudian gulung tikar karena kalah saing dalam hal harga dan menjadi penjual,� ungkapnya.


http://bataviase.co.id

Sisa Anggaran Lebih Tepat untuk Bangun Sektor Riil JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan meminta persetujuan DPR berkaitan dengan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) untuk membeli kembali (buyback) surat berharga negara atau SBN. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan menteri keuangan agar dana SAL digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Perlu diketahui, dana SAL hanya dipakai jika dalam kondisi yang tidak normal atau sedang terjadi krisis. Selain itu, untuk menggunakan dana SAL akan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN, termasuk meminta persetujuan dari DPR,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto kepada Koran Jakarta di Jakarta, Rabu (4/1), menanggapi reaksi anggota DPR yang akan menolak rencana pemerintah mengalihkan SAL untuk membeli kembali SBN. Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo menyatakan tanpa ada persetujuan DPR, pengalihan sisa anggaran untuk kegiatan lain jelas melanggar undang-undang. Sisa anggaran sebaiknya digunakan untuk hal yang produktif, seperti membangun infrastruktur dan bantalan fiskal. “Jadi, mengapa harus buyback surat berharga negara?” ujar dia (Koran Jakarta, 4 Januari 2012). Rahmat menjelaskan jika merunut beberapa tahun belakangan, pemerintah lebih mengandalkan anggaran yang memang sudah tersedia untuk mengantisipasi buyback ketimbang menggunakan SAL. Pasalnya, pasar masih dalam tahap terkendali. “Apalagi, sesuai dengan arahan Presiden, dana SAL ini akan lebih menyasar pembangunan infrastruktur, terutama untuk infrastruktur yang mudah dieksekusi sampai akhir 2012,” papar dia. Ditambahkan Rahmat, selama ini terdapat

Thursday, January 05, 2012 14:17 WIB dua pendekatan untuk pembelian kembali SBN, yaitu dalam kondisi pasar normal dan saat pasar jatuh. Saat pasar normal, pembelian kembali dilakukan dengan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah di luar dari target neto dalam APBN. “Untuk buyback yang dilakukan pemerintah masuk ke dalam anggaran refinancing dan buyback yang merupakan selisih jumlah penerbitan gross dan defisit,” jelas dia. Dalam keadaan pasar jatuh, digunakan sejumlah dana yang tersedia, termasuk SAL. “Dalam keadaan normal saja kadang-kadang terjadi gejolak di pasar dan membuat harga surat utang negara tiba-tiba jatuh sesaat. Apalagi jika dalam keadaaan krisis sehingga diperlukan stabilisasi,” kata Rahmat. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melki Mekeng memastikan pemanfaatan SAL untuk membeli SBN tidak ada dalam APBN. Lagi pula, penggunaan anggaran akan selalu mengacu pada UndangUndang APBN. Karena itu, dia meminta pemerintah taat asas dan menegakkan prinsip good governance. “Memang di dalam UU APBN ada disebutkan penggunaan SAL, tapi seingat saya bisa dilakukan dalam keadaan emergency dan mendapatkan persetujuan DPR. Sekarang ini kita tidak dalam posisi yang genting sehingga saya kira tidak perlu memanfaatkan SAL untuk operasi pasar,” kata Melki.

Kurang Tepat Analis obligasi dari PT Nusantara Capital Securities, I Made Adi Saputra, menilai rencana membeli kembali SBN pada saat ini bukan tindakan yang tepat. Pasalnya, saat ini pasar obligasi belum terkoreksi sehingga harga yang mesti ditebus pemerintah terlalu tinggi. “Jika pemerintah memaksakan diri untuk

Edisi I - Januari 2012

145


buyback saat ini, konsekuensinya sangat jelas, yaitu menghadapi harga sesuai market. Sekarang masih terlalu mahal,” papar Made. Dia berpendapat sisa anggaran sebenarnya lebih tepat dimanfaatkan untuk sektor riil agar memacu pertumbuhan ekonomi. Aliran dana itu lebih berdampak positif karena memiliki efek pengganda yang besar. Ekonom dari Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, mengungkapkan hal yang sama. Momentum pembelian kembali sekarang, kata Lana, kurang tepat karena harganya sedang di level tinggi. “Kecuali jika ada pihak asing pemegang SBN yang menjualnya.” Pembelian kembali SBN dilakukan

pemerintah karena khawatir terjadi sudden reversal atau aksi pelepasan oleh asing. Saat ini, penguasaan asing di SBN sudah terhitung tinggi, sekitar 34 persen. Pengamat kebijakan publik, Salamuddin Daeng, mengatakan rencana pemerintah membeli kembali SBN dengan memanfaatkan SAL mengindikasikan kerawanan anggaran dengan fluktuasi pasar keuangan. Selain itu, dia menilai pemerintah menyadari peran asing yang terlalu dominan dalam SBN sehingga khawatir terjadi pembalikan dana. “Makanya buru-buru mengeluarkan pernyataan akan buyback. Pasti ada yang diuntungkan dengan ini,” pungkas Daeng. fia/lex/nig

http://koran-jakarta.com

Ratifikasi Piagam ASEAN Digugat ke MK Ratifikasi piagam itu dituding menggadaikan kedaulatan negara.

Kamis, 5 Mei 2011, 07:18 WIB Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari

VIVAnews – Kelompok Petisi 28 berencana melayangkan gugatan atas ratifikasi Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Charter of the Association of Southeast Asian Nations) yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut aktivis Petisi 28, Salamuddin Daeng, ratifikasi piagam yang mengatur perdagangan bebas antar negara ASEAN dan dunia tersebut menggadaikan kedaulatan negara. Ratifikasi piagam itu dianggap telah menjerumuskan negara ke dalam perangkap perdagangan liberal dengan ASEAN, China, India, Jepang, Australia dan lain-lain. “Besok kami ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat agar ratifikasi ASEAN Charter dibatalkan,” kata Salamuddin, saat dihubungi oleh VIVAnews.com, di Jakarta, Rabu 4 Mei 2011. Salamuddin menjelaskan, adanya piagam tersebut, membuat pemerintah harus mengikuti setiap aturan yang dikeluarkan oleh

146

para pengendali ASEAN yang diisi oleh segelintir orang atau kelompok. Hal itu membuat Indonesia terpaksa tunduk pada organisasioorganisasi perdagangan internasional seperti World Trade Organization, World Bank, Asian Development Bank, China, Amerika Serikat dll. “Hal itu berarti mengkudeta seluruh kewenangan rakyat dan konstitusi negara,” kata Salamudin. Gugatan ini akan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 5 Mei 2011 pukul 10.00 WIB. Mereka akan mendatangi lembaga yang dipimpin oleh Mahfud MD tersebut bersama sepuluh organisasi sosial ditambah beberapa elemen petani dan buruh sebagai kelompok masyarakat yang paling dirugikan. Salamuddin pun menyatakan siap menghadapi kemungkinan tuntutan balik dari pihak pemerintah dan para pendukungnya. “Silakan digugat balik. Tidak apa-apa. Kami memperjuangkan konstitusi dan kepentingan rakyat. Kami siap dengan kemungkinan


terburuk,� katanya. Menariknya, gugatan ini dimasukkan saat ASEAN akan menggelar Konferensi Tingkat

Tinggi di Jakarta. KTT ini akan berlangsung pada 7 sampai 8 Mei 2011 ini.

http://nasional.news.viva.co.id

Pengelolaan Anggaran I Hentikan Utang demi Generasi Mendatang Rasio Utang Tak Realistis untuk Dalih Tambah Pinjaman

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

JAKARTA - Pemerintah selalu menggunakan dalih rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih rendah, sekitar 25 persen dari batas 60 persen, untuk mencetak pinjaman baru. Padahal, alasan itu dinilai tidak relevan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia karena utang lebih banyak dimanfaatkan untuk sektor nonproduktif yang tidak menghasilkan nilai tambah untuk membayar kembali utang tersebut. Akibatnya, dari tahun ke tahun, stok utang dan beban kewajiban pembayaran, terdiri atas bunga serta cicilan pokok, makin membengkak sehingga membebani APBN sekaligus menyempitkan kapasitas anggaran untuk pembangunan dan menyejahterakan rakyat. Apalagi, pertumbuhan PDB Indonesia selama ini dinilai tidak berkualitas karena banyak ditopang oleh konsumsi yang sebagian besar berasal dari impor, bukan karena belanja pemerintah yang memiliki efek pengganda atau multiplier eff ect untuk menumbuhkan perekonomian. "Kalau kita ukur jumlah utang pemerintah, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang sudah mencapai 1.800 triliun rupiah dengan bunga sekitar 80-90 triliun per tahun, itu sebenarnya sudah berat bagi APBN karena kita dipaksa untuk memotong pos-pos anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi publik. Misalnya, anggaran untuk subsidi terpaksa dipotong untuk membayar cicilan

pokok maupun bunga utang," ujar pengamat ekonomi dari Institute for Global Juctice (IGJ) Salamudin Daeng di Jakarta, Minggu (8/1). Ia mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, akhir pekan lalu, bahwa tidak ada masalah dengan jumlah utang pemerintah sekarang ini karena rasio utang terhadap PDB masih kecil. Malah, Rahmat mengungkapkan, pemerintah pada 2012 akan menarik utang baru 250 triliun rupiah untuk menambal defi sit anggaran. Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo, juga tidak sepakat dengan alasan rasio utang yang rendah. Menurut dia, membandingkan utang dengan PDB tidak relevan karena Indonesia memiliki stok utang yang sangat besar. Oleh karena itu, stok utang lebih relevan dibandingkan dengan kemampuan membayarnya. Dia berharap pemerintah jangan terlena dengan anggapan celah berutang masih lebar lantaran rasio utang masih rendah. Hal ini justru membuat pemerintah rajin berutang dengan alasan yang dilegalisasi untuk menutupi defi sit anggaran negara. Salamudin juga menilai membandingkan utang dengan PDB salah kaprah karena komponen utang swasta tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan. Padahal, jumlah utang swasta sangat besar. "Semestinya, utang swasta dan pemerintah dibandingkan dengan PDB," jelas dia.

Edisi I - Januari 2012

147


Jika utang swasta dan pemerintah dijumlahkan, lanjut dia, maka angkanya sudah mencapai 50 persen atau separo dari PDB Indonesia. "Utang swasta dan pemerintah itu sekitar 2.500 triliun rupiah. Dari jumlah itu, kalau diukur bunga dan cicilan pokok setiap tahun, bisa mencapai 400 triliun rupiah. Kalau bunga 400 triliun rupiah, berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun," ucap dia. Karena itu, Salamudin meminta pemerintah tidak terjebak dengan patokan rasio utang terhadap PDB yang menurun. "Kalau dibandingkan dengan APBN, maka cara mengukurnya dengan bunga utang dan cicilan pokok utang pemerintah, itu pun sudah memberatkan kita," tegasnya. Sekarang ini, kata dia, PDB Indonesia mencapai 7.000 triliun rupiah, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang 6.400 triliun rupiah. Itu artinya, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya cukup untuk membayar cicilan pokok dan bunga. "Lalu mana pembangunan ekonomi itu yang akan dibagikan ke rakyat. Jumlah utang

faktanya sudah sangat besar dan membebani anggaran kita," jelas Salamudin. Tidak Konsisten Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transportasi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menambahkan pemerintah tidak konsisten dalam mengelola anggaran. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu, jelas-jelas menegaskan akan mewujudkan anggaran berimbang dengan tidak lagi mengandalkan utang. "Namun, buktinya, pemerintah pada 2012 ini sudah mematok akan berutang lagi sebanyak 250 triliun rupiah. Ini artinya pemerintah akan mewariskan utang yang besar kepada generasi mendatang. Padahal generasi yang sekarang saja belum disejahterakan," kata Uchok. Seharusnya, menurut dia, setelah proyek atau program pembangunan selesai dan beroperasi alias produktif, pemerintah berusaha membayar utang dari benefi t proyek yang bersangkutan. fia/lex/nig/AR-2

http://koran-jakarta.com

Antisipasi Krisis Rawan, Peran "Hot Money" Masih Dominan JAKARTA – Pemerintah diminta tidak terlena dengan kondisi makroekonomi domestik yang terkesan aman dari pengaruh krisis utang di Amerika Serikat dan Eropa. Soalnya, sebagian besar penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh arus modal asing atau hot money, bukan dari produktivitas sektor riil dalam negeri. "Memang, membaiknya kondisi makroekonomi Indonesia itu ditopang oleh hot money. Ini tidak bagus karena arus hot money yang besar sangat sensitif terhadap risk dan return. Bandingkan dengan China yang pertumbuhan ekonominya juga membaik, tapi persentase hot money-nya hanya 30 persen, sementara Indonesia mencapai 60 persen," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati

148

di Jakarta, Senin (26/12). Persentase hot money itu dihitung pada alokasi investasinya pada berbagai jenis surat utang negara. Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mengingatkan bahwa ekonomi Asia bakal menghadapi risiko penurunan yang lebih besar sebagai imbas dari resesi di AS dan Eropa. Untuk itu, ancaman destabilisasi arus modal asing harus menjadi perhatian tiap negara di Asia. Apalagi, kini, investor mulai peka dengan kebijakan beberapa negara yang telah menyiapkan perisai dan tameng untuk menghadapi risiko pergerakan arus modal asing. Indonesia dan Thailand, misalnya, telah menurunkan suku bunga acuan, sementara Filipina, pada Oktober lalu, meluncurkan paket stimulus fiskal untuk


memacu ekonomi. Menurut Sri, Bank Indonesia (BI) memang sudah mengantisipasi bakal terjadinya destabilitas arus modal asing dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) selama dua kali, yakni dari semula 6,75 persen pada September 2011 menjadi 6,50 persen pada Oktober 2011 dan pada November 2011 kembali diturunkan menjadi 6 persen. "Upaya BI ini sedikit banyak memengaruhi return dan sedikit mengurangi insentif bagi investor hot money," jelas dia. Sri menjelaskan potensi krisis global masih berkepanjangan, bahkan lebih panjang dari krisis yang terjadi pada 1998. "Ibaratnya, luka lama belum sembuh, muncul luka baru, dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk proses pemulihan. Sumber daya mereka sudah terkuras untuk mengatasi krisis 1998. Dan untuk memulihkan kondisi global saat ini membutuhkan waktu yang lama," jelas dia. Sebenarnya, imbuh Sri, Indonesia diuntungkan dengan krisis karena memiliki kapasitas ekonomi yang sangat besar. Makanya, kalau bangsa Indonesia mau, saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengurangi kebergantungan pada asing dan memperkuat ekonomi domestik. "Impor barang konsumsi yang tidak perlu dan bisa diproduksi dalam negeri, seperti impor produk pertanian, saya kira bisa dikurangi. Saatnya kita melakukan pembenahan terhadap kemampuan industri di dalam negeri," pungkas dia. Penguatan Lokal Pengamat ekonomi dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, menambahkan krisis ekonomi yang melanda AS dan Uni Eropa menjadi ancaman besar bagi Indonesia karena akan semakin memicu ekspansi kapital korporasi dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu, Indonesia harus memperkuat diplomasi di tingkat internasional untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dalam perekonomian global. "Saya kira, harus ada kegiatan aksi yang pada akhirnya memperkuat ekonomi nasional.

Penguatan ekonomi lokal harus dilakukan tanpa adanya intervensi dari kepentingan kapitalis global," ujar dia. Menurut Daeng, pengalaman krisis di Uni Eropa dan adanya potensi multiple crisis akibat aksi spekulasi dan pengambilan sumber-sumber daya untuk keperluan investor seharusnya membuat pemerintah mengutamakan kepentingan nasional yang merupakan cerminan dari kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligopoli bisnis dan kekuatan bisnis transnasional. Akibat praktik operasi bisnis transnasional di Indonesia, kedaulatan ekonomi rakyat tergerus dengan berkurangnya kedaulatan di sektor ekonomi. "Indonesia mampu tumbuh dengan pertumbuhan konsumsi yang besar serta kelas menengah yang makin banyak, tetapi pertumbuhan tidak terjadi pada basis produksi rakyat yang merupakan sektor riil," jelas dia. Pertumbuhan, kata Daeng, dikontribusikan dari pertumbuhan investasi asing yang terus meningkat. Di sisi lain, investasi asing tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah dan tidak memberdayakan sumber daya manusia di Indonesia untuk dapat terjadi alih teknologi. "Meningkatnya GDP (produk domestik bruto) Indonesia seharusnya diimbangi dengan kualitas pertumbuhan dan sustainable yang tidak bertumpu pada pertumbuhan ekspor barang-barang mentah. Kualitas pertumbuhan juga diindikasikan dengan terserapnya ekonomi lokal ke dalam rantai produksi, konsumsi, dan distribusi di seluruh wilayah Indonsia," tegas dia. Anggota Komisi XI DPR Abdilla Fauzi Achmad mengatakan pemerintah harus menyiapkan beberapa langkah konkret untuk memitigasi krisis, di antaranya pertahanan di sektor fiskal, moneter, industri, dan perdagangan. Stabilitas rupiah, inflasi yang terkendali, likuiditas perbankan, dan besaran cadangan devisa harus menjadi perhatian pemerintah. "Jika ada satu bagian bermasalah, dampaknya menyebar ke yang lain. Kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi harus dilakukan. Dengan begini, ekonomi Indonesia tetap berjalan sesuai treknya," kata Abdilla. lex/ AR-2

Edisi I - Januari 2012

149


http://koran-jakarta.com

Kompetisi Perbankan l Selisih Dana Pihak Ketiga Mencapai 120,53 Triliun Rupiah Sulit Bendung Penetrasi Bank Asing JAKARTA - Regulasi yang sangat longgar menguntungkan investor asing pemilik bank di Indonesia. Mereka makin merajai pasar perbankan. Padahal, ada kekhawatiran dominasi mereka kurang berkontribusi maksimal terhadap perekonomian. Asing dianggap lebih cenderung mengejar keuntungan ketimbang menggerakkan sektor ekonomi. Makin dominannya bank asing di Indonesia bisa terlihat pada penguasaan pangsa pasar dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Bank asing tercatat mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) yang lebih besar dibanding bank BUMN dengan selisih hingga 120,53 triliun rupiah. "Bank asing lebih unggul dalam penghimpunan dana masyarakat. Namun dana yang mereka himpun tidak berkontribusi bagi ekonomi kita. Malah yang menikmati keuntungan adalah kantor pusat mereka yang ada di luar," kata pengamat ekonomi dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, dalam diskusi "Krisis, Pasar Bebas dan Penggerusan Kedaulatan Ekonomi Rakyat" di Jakarta, Kamis (22/12). Dari sisi aset, jika bank-bank yang dimiliki asing digabung, mereka menguasai 42,33 persen aset perbankan nasional atau lebih besar ketimbang aset bank BUMN. Menurut dia, dari 121 bank di Indonesia, 47 bank atau setara dengan 39 persennya milik asing. Angka itu meningkat dibandingkan sebelum krisis yang hanya mencapai 10 persen. Hal itu membuktikan bahwa penetrasi asing di perbankan nasional sulit dibendung. Harus Dibatasi Dengan fenomena tersebut, dia berharap kepemilikan mereka dibatasi. Sebab porsi yang

150

terlalu besar kurang baik bagi kepentingan negara. "Kita akan mengalami guncangan ekonomi yang hebat kalau sewaktu- waktu mereka menarik investasinya," kata dia. Oleh sebab itu, dia mendesak BI segera merevisi aturan soal kepemilikan asing di bank. "Sangat masuk akal kalau porsi asing itu dibatasi di bawah 30 persen. Jangan lebih dari itu, apalagi 99 persen seperti sekarang ini. Terlalu besar risikonya kalau asing dominan," kata Salamudin. Dukungan pengurangan porsi asing di industri perbankan nasional juga datang dari anggota Komisi XI DPR Abdilla Fauzi Achmad. Dia menilai ekspansi bank asing di Indonesia sudah kelewat batas. Hal itu terjadi karena BI tidak mengatur pembatasan ekspansi dan usaha dari sebuah kantor cabang bank asing. "Perbankan sebagai nadi perekonomian sebuah bangsa, kalau sudah dikuasai asing, kita akan kehilangan kemandirian membangun bangsa," kata Abdilla. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, berharap BI segera duduk bareng dengan bank sentral luar negeri membahas asas kesetaraan perbankan. "Seharusnya BI mendesak berlakunya asas resiprokal agar ekspansi berjalan seimbang," kata Enny. Dia mengimbau pentingnya melakukan terobosan melalui revisi Undang-Undang Perbankan, khususnya pasal yang mengatur batasan kepemilikan asing. "Pembatasan ini bukan berarti menolak investasi, hanya perlu kesetaraan, jangan semua sektor dikuasai asing. Ini yang perlu diperjuangkan," kata dia. lex/E-9


ide ologi

Reforma Agraria untuk Kedaulatan Nasional Oleh: Salamuddin Daeng

Edisi I - Januari 2012

151


A

pa yang dilakukan rakyat Bima adalah sebuah prestasi yang besar, sekaligus pelajaran berharga tentang bagaimana rakyat mempertahankan dan merebut kembali tanah dan wilayah kelola mereka yang dirampas oleh korporasi asing yang berkolaborasi dengan penguasa. Mengapa? Karena hukum, pemerintah, dan parlemen yang berpihak pada korporasi asing, sudah tidak lagi dapat diharapkan untuk menolong rakyat. Rakyat mengambil jalannya sendiri, untuk menyelamatkan hidup dan masa depannya sendiri dibawah tekanan rezim anti rakyat yang berlaku sekarang ini. Sistem pemerintahan yang menyerahkan tanah dan air negeri ini kepada modal besar asing. Di bawah sistem dan pemerintahan boneka nekolim semacam itu, reforma agraria hanya dapat dilakukan oleh rakyat sendiri, melalui jalan konfrontasi, pendudukan tanah sengketa, pengambilalihan lahan lahan yang ditelantarkan dan merebut kembali tanah-tanah yang dirampas oleh pengusaha dan pemerintahan yang korup.

Masalah penguasaan tanah Kekayaan Indonesia yang melimpah telah memicu kerakusan kaum kapitalis imperialis untuk menguasainya dengan cara murah. Dengan menggunakan kaki tangan di dalam negeri yaitu pemerintah, DPR, dan para intelektual didikan barat. Mereka telah membuat berbagai peraturan perundangan, instutusi yang mengabdi pada kepada kepentingan imperialis. Akibatnya rakyat Indonesia berhadapan dengan dua hal, pertama; kekayaan sumber daya alam yang besar telah menjadi sebab dari semakin intensifnya proses neo kolonialisme dan imperialisme di Indonesia (nekolim), kedua; semakin menyempitnya ruang kehidupan rakyat, petani, nelayan dan kaum marginal lainnya dikarenakan tanah, lahan dan sumber daya alam diatasnya telah berpindah ke tangan korporasi raksasa dan perusahaan multinasional. Keadaan yang dialami rakyat Indonesia saat ini sejatinya tidak ada bedanya dengan situasi dimasa kolonial (1870-1930-an), dimana saat itu pemerintah kolonial Belanda menjalankan kolonialisme liberal dan menjadikan investasi swasta asing sebagai strategi utama dalam mendorong perekonomian Hindia Belanda (Indonesia). Cara semacam itu telah menyebabkan semakin kecilnya wilayah kelola petani, karena lahan-lahan mereka diubah menjadi kebun-kebun swasta asing. Akibat dari haluan kebijakan semacam itu, terjadilah bencana kelaparan, kemiskinan di negeri ini dan pemerintah Hindia Belanda semakin meningkatkan impor pangan untuk mengatasinya.

152


Reforma Agraria Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan omong besar tanpa isi. Dan jangan hadapi dia (land reform) dengan komunistophobi, kenapa? Kaum tani itu obyektif membutuhkan tanah garapan, karena kalau tidak menggarap, tidak mengolah tanah, mereka bukan petani. Kaum tani itu wataknya “ngukuhi” tanah garapan – sedumuk batuk senyari bumi--- kaum tani adalah penghasil pangan kita... (Soekarno, 1964) Untuk menjalankan reforma agraria, Soekarno membuat UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Reforma agraria adalah strategi untuk memperkuat pertanian dalam rangka menghasilkan pangan. Langkah ini merupakan upaya mendasar menuju industrialisasi. Didalam artikelku di dalam “Suluh Indonesia Muda” (1927) yang berjudul “Dimanakah Tinjumu?” Ketika membahas problem agraris dan terjadinya kepabrikan (industrialisasi) saya berkata, maka kita percaya bahwa menurut hukum alam, kepabrikan itu pastilah datang. Sekarang saya tegaskan. Bahwa syarat untuk industrialisasi adalah dibebaskan tenaga produktif di desa dan ditingkatkan daya beli kaum tani, karena tani itulah lahirnya pasaran bagi barang-barang hasil industri itu. (Soekarno, 1964) Pelaksanaan reforma agraria memang tidak berjalan mulus, Soekarno menetapkan jangka waktu 3 tahun untuk melakukan reforma di Jawa, Madura dan Bali, serta 5 tahun untuk luar Jawa. Refoma agraria memperoleh penentangan sangat kuat oleh para pengkritik program kerakyatan Soekarno, mereka mengatakan bahwa program ini akan merampas tanah partikelir/perorangan secara paksa. Namun Soekarno menyatakan bahwa pemerintah akan membayar lahan-lahan yang akan diambil alih untuk kepentingan petani tersebut. Negara kita tidak merampas milik tanah siapapun, sejengkalpun tidak ada yang dirampas berdasarkan UUPA! Semua dibayar! Jangan kita terpedaya oleh kampanye bisik-bisiknya kaum reaksioner yang menyatakan bahwa land reform itu menyempitkan pemilikan tanah. Bacalah kembali Jarek (Jalannya Revolusi Kita), disana tegas kukatakan bahwa land reform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani. (Soekarno, 1964)

Belajar dari Kudeta Nekolim Program reforma agraria Bung Karno tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Kaum Nekolim dan antek-anteknya tidak begitu saja membiarkan program kerakyatan ini berjalan mulus. Perusahaan milik Inggris dan Amerika

Edisi I - Januari 2012

153


Serikat adalah yang paling terancam dengan program land reform tersebut. Hingga akhirnya yang terjadi adalah Presiden Soekarno digulingkan oleh kaum nekolim dan pendukungnya. Meskipun UUPA   tidak dihapuskan, namun pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto tidak melanjutkan dan melaksanakan land reform. Pemerintah Soeharto justru  mengeluarkan UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU Pertambangan dan UU Kehutanan pada tahun yang sama, dengan spiirit yang justru berlawanan dengan UUPA. Meskipun demikian UUPA sedikit menjadi penahan laju investasi asing di negeri ini. Di era reformasi (1998-2012), UUPA sama sekali tidak digubris, pemerintah SBY malah mengeluarkan UU 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang bertentangan dengan UUPA. Investasi asing dibuka secara luas di seluruh sektor ekonomi. Desentralisasi pemerintahan melalui berbagai UU seperti UU otonomi daerah, UU kehutanan, UU pertambangan mineral dan batubara, telah memberikan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan ijin tambang, perkebunan, dan investasi lainnya. Akibatnya terjadilah ekskalasi penguasaan tanah sangat luas oleh investor swasta, bahkan luas ijin penguasaan tanah telah lebih luas dibandingkan dengan luas teritorial suatu wilayah kabupaten dan propinsi. Belum puas juga pemerintahan ini berencana membuat UU pengadaan tanah untuk kepentingan “umum� atau lebih tepatnya kepentingan swasta, yang akan menjadi dasar perampasan tanah rakyat. Semakin waktu lahan-lahan pertanian menyepit, para petani dan nelayan tersingkir dari wilayah kelola mereka. Akibatnya terjadilah pengangguran di desadesa, yang diikuti dengan kemiskinan, kelaparan dan ekses urbanisasi ke kotakota. Sementara di perkotaan sendiri pengangguran semakin meluas dikarenakan gagalnya pemerintah membangun industrialisasi. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah seperti minyak, gas,mineral dan batubara dipersembahkan untuk ekspor dan tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan industri. Sementara di pedesaan rakyat harus berhadapan dengan korporasi besar, konfrontasi terbuka antara rakyat dengan aparat kepolisian yang berdiri di belakang pengusaha terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, yang menelan korban jiwa dan melahirkan penderitaan rakyat yang sangat dalam.

Merebut kembali Kedaulatan Bung Karno menyatakan bahwa ciri dari ekonomi kolonial adalah ketergantungan dalam banyak hal, termasuk pangan dan sebaliknya yang diutamakan oleh ekonomi kolonial adalah bahan-bahan ekspor, umumnya bahan mentah. Dekon (Deklarasi Ekonomi) menghendaki perombakan ekonomi kolonial

154


itu!, Dekon dengan tegas menggariskan bahwa pertanian itu dasar, dan industri itu adalah tulang punggung. (Soekarno, 1964) Upaya merebut kembali kedaulatan nasional Indonesia adalah dengan meninggalkan sama sekali sistem ekonomi kolonial tersebut. Maka syarat yang diperlukan adalah land reform sebagai dasar memperkuat pertanian. Surplus pertanian merupakan dasar bagi pembangunan industrialisasi. Bung Karno menyatakan bahwa keputusan mengadakan land reform adalah foreseeing ahead yaitu semangat telah melihat terlebih dahulu. Sebaliknya menolak land reform yang dalam jangka panjang berarti pula menolak industrialisasi, menandakan pandangan yang cupet, yang cetek, yang sempit, yang dangkal, yang bodoh. (Soekarno, 1964) Jika obyek land reform itu menyangkut tanah-tanah milik modal imperialis yang beroperasi di negeri ini, maka akan ada dibawah penguasaan pemerintah. Prosedur pengambilalihannya dapat dilakukan melalui bermacam-macam. Menurut Bung Karno hal semacam itu bisa dinasionalisasi dengan kompensasi, bisa juga konfikasi tanpa kompensasi. Ringkas kata bahwa land reform adalah syarat untuk memperkuat pertanian sebagai dasar dan membangun industri sebagai tulang punggung. Keduanya adalah strategi untuk melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan pada bangsa lain, sebagaimana yang dialami Indonesia saat ini. Melepaskan diri dari ketergantungan sama dengan melepaskan diri dari nekolim, dan berarti sama dengan perwujudan kedaulatan. Namun dalam situasi carut marut politik sekarang, rencana nasional reforma agraria mutlak harus didukung oleh spirit idiologi dan strategi politik yang benar. Semangat Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945 adalah modal sosial dan konstitusional rakyat Indonesia untuk meraih kedaulatan dan melepaskan diri dari belenggu ketergantungan. Daftar Pusataka Tahun “Vivere Pericoloso� pidato Presiden Republik Indonesia pada 17 Agustus 1964

Edisi I - Januari 2012

155


keg iata n igj

156


Cover:

Penaggung Jawab: Suchjar Effendi Chief of Editor: Salamuddin Daeng Reporter: Herjuno Ndaru Rika Febriani Nirmal Ilham Kontributor: Program Officer dan Staff IGJ Finansial Elsye Erna Tehnik Idris Alamat Redaksi Jl. Tebet Barat Dalam VI L No. 1 A Jakarta Selatan Telp. +62-21 83 00 784 www.igj.or.id

mengundang anda untuk menuliskan gagasan kritis, kreatif, inovatif dan visioner yang berorientasi pada tema-tema yang membangun wacana keadilan global di tengah masyarakat. Naskah 8-10 halaman kwarto, selayaknya dilengkapi dengan referensi acuan maupun pendukung. Redaksi dapat menyunting naskah tanpa mengubah maksud maupun isi.


Free Trade Watch

Edisi IV - Desember 2011

Edisi IV - Desember 2011

Free Trade Watch

Mengakhiri Dominasi

MODAL ASING


Free TradeWatch Edisi IV Desember 2011