Page 6

EDISI 92, SEPTEMBER 2012

I DENTITAS TA BL OID

PARLEMEN

6

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Sulut ID,Manado-Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Berupa laporan Keuangan tahun Anggaran 2011 digelar, Selasa (28/8) 2012 di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Dipimpin Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang. Pada umumnya setiap Fraksi melakukan pemandangan umum terkait predikat yang diraih Pemprov Sulut terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, infrastruktur, peningkatan PAD serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait revitalisasi sektor-sektor vital seperti perikanan, pertanian, perkebunan dan sektor lainnya. Pemandangan-pemandangan khusus lainnya yang terbagi antara saran, himbauan dan kritikan datang dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulut. Fraksi Partai Golkar mengingatkan untuk peningkatan PAD serta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar diraih kembali, terkait aset daerah seperti MBH, Gedung Juang dan masalah tapal batas. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) mengingatkan terkait pembenahan pengelolaan keuangan dan aset, tidak terserapnya dana sebesar 55 M, hasil reses Anggota DPRD Sulut agar ditampung Pemprov Sulut, serta Peningkatan kinerja dari setiap SKPD di Pemprov Sulut.

nyetujui laporan Keuangan tahun Anggaran 2011 untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut. Tanggapan Gubernur

RAPAT Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD 2011 Fraksi Demokrat mendesak eksekutif untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait aset daerah serta berupaya melakukan pengelolaan administrasi dengan profesional. Fraksi Partai Damai Sejahtera mengingatkan untuk tetap konsisten mengejar WTP, mempertanyakan luas tanah di badan diklat yang terbengkalai dan menganjurkan agar lahan tersebut dimanfaatkan untuk penghijauan, selanjutnya menanyakan terkait pembangunan gedung

DPRD Sulut yang baru. Fraksi Persatuan Nasional, memiliki banyak pemandangan terutama masalah percepatan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan aset daerah termasuk penyelesaian aset pemprov Sulut di Gorontalo, Pelayanan kesehatan yang belum memuaskan seperti Jamkesda, Jamkesmas dan lainnya, Terkait tenaga kerja yang membutuhkan balai pelatihan kerja yang representatif. Adanya proyek-proyek yang tidak memenuhi standar.

Fraksi Barisan Indonesia Raya mengingatkan terkait pemaksimalan PAD, Perspektif dan pandangan partai menilai pemprov gagal mengelola keuangan daerah, infrastruktur Sulut masih minim seperti banyaknya jalan provinsi yang belum diselesaikan, masalah talud yang ada di daerah kepulauan, tingkat pengangguran dan masalah revitalisasi sektor-sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor lainnya. Namun dari Semua Fraksi menerima dan me-

Setelah mendengar pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD Sulut, Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang, pada saat itu juga langsung menjawab pemandangan umum dari setiap fraksi terutama terkait gagalnya sulut meraih kembali predikat WTP. “Sebenarnya predikat WTP belum bisa diraih kembali karena terkendala masalah aset yang mana sebagian berkas (suratsurat) terkait aset daerah ada yang hilang. Surat-surat ini sulit ditemukan karena pengelolaannya berada di bawah tahun 2005. Di atas tahun 2005 semua arsiparsip sudah lengkap,” ujar Gubernur yang mengakui walau berkas tersebut merupakan arsip sebelum periode yang dijalaninya namun hal ini tetap akan dipertanggungjawabkan. Disamping itu pula, Gubernur menerima saran-saran fraksi terkait peningkatan PAD, infrastruktur dan sektor-sektor vital lainnya, serta berjanji akan menindaklanjuti untuk dibahas pada tingkatan yang lebih lanjut bersama komisi-komisi dan SKPD-SKPD yang ada di pemprov Sulut. (cpnk)

Jhon Dumais: Calon Lembaga Pemantau Pemilu 2014 Segera Koordinasi Dengan KPUD Manado, ID - Ketua Komisi I DPRD Sulut, Jhon Dumais menganjurkan kepada lembaga-lembaga yang ingin ikut berpartisipasi sebagai Pemantau Pemilu 2014 nanti baik di pusat maupun di daerah, agar segera mendaftar dan berkoordinasi dengan pihak KPU karena hal ini sudah tertuang dalam UU No.28 Tahun 2012. “Memang sebaiknya kita menghormati sebuah proses hukum yang sudah melewati mekanisme dan telah menjadi Undang-Undang. Dan sebaiknya juga, untuk menjaga agar para pemantau pemilu itu, tetap benar-benar mandiri (independence) dan terakreditasi oleh KPU baik di tingkat kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat kita harus menghormati UU ini, karena sudah melewati satu kajian dan perdebatan yang panjang. Sehingga saya mendukung amanat UU No.8 tahun

Jhon Dumais

2012 ini,” tegas Dumais Untuk itu, Dumais mengajak lembaga-lembaga yang ada di Sulut yang ingin berperan serta sebagai pemantau pemilu 2014 nanti segera mendaftarkan diri sesuai dengan tahapan dan mekanisme dari KPU. “Sehingga nanti lembaga yang akan menjadi pemantau pemilu, baik itu untuk tingkat Provinsi maupun seluruh kab/kota yang tersebar, Silakan! untuk berkoordinasi

dengan KPU. Untuk mengetahuitahapan dan mekanisme akreditasi seperti apa ? yang sesuai dengan peraturan teknis dari KPU. Tapi sekali lagi saya sangat mendukung UU ini,” tegas legislator dari Fraksi Demokrat ini. Seperti diketahui bahwa KPU mulai membuka pendaftaran pemantau mulai Selasa minggu ini. Formulir pendaftaran dapat diambil di setiap kantor KPU, pusat dan daerah. Formulir pun bisa diambil di kantor Kedutaan Besar Indonesia, khusus untuk mereka yang hendak memantau pemilu nasional di luar negeri. KPU membuka pendaftaran bagi warga dan organisasi yang hendak menjadi pemantau Pemilu. Nantinya KPU juga akan menyeleksi siapa saja yang lolos. Seleksi dilakukan untuk menjamin mereka yang mendaftar independen dan tidak terkait dengan partai politik.

Pemasangan Atribut Pelaksanaan Pemilukada Terkait pemasangan Baliho atau spanduk yang marak menjelang pilkada seringkali di pasang disembarang tempat, sehingga beberapa kalangan masyarakat menyesalkan hal ini, karena dianggap mengganggu nilai estetika (kenyamanan dan keindahan). Untuk itu, Ketua Komisi A DPRD Sulut Jhon Dumais merasa perlu untuk mendorong pemerintah (tarumansa/ tata kota) untuk memperhatikan area pemasangan baliho (alat peraga kampanye) sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada. “Dalam hal ini, kita akan lebih mendorong kepada pemerintah terutama bagian tata kota, untuk memperhatikan area mana yang bisa masuk area pemasangan Baliho atau alat peraga kampanye ini ,” kata Dumais “Namun kita juga harus menghormati tempat-tempat yang tidak bisa dipasang, seperti Sekolah, tempattempat ibadah yang harus steril (bebas dari alat peraga kampanye),” ujar Dumais seraya menambahkan bahwa kebijakan itu berada di ranah pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada. (cpnk)

September 2012  

Edisi September 2012

September 2012  

Edisi September 2012

Advertisement