Page 10

I DENTITAS TA BL OID

TOMOHON

10

EDISI 92, SEPTEMBER 2012

™Finalis Putri Pariwisata

Tomohon Diwakili Sereni Korompis ID,Tomohon-Sereni Priska Korompis wakil 1 Putri Tomohon 2009 lalu, terpilih mewakili Tomohon dalam ajang Putri Pariwisata 2012. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tomohon, Drs. Gerardus Mogi (Rabu 29/08), Seranika satu-satunya yang menjadi utusan Provinsi Sulawesi Utara di ajang nasional ini.“Walikota Tomohon Jimmy Eman selaku Pemerintah ROLLING saat meneriKota Tomohon ma kunjungan Sereni Korompis mengaku bangga ada putri berprestasi yang dapat lolos menjadi salah satu finalis bersaing dengan putri-putri lainnya dari seluruh Indonesia,”tukas Mogi. Untuk itu, Mogi mewakili Walikota Tomohon berharap mahasiswi salah satu akademi pariwisata bali ini, dapat mengharumkan Provinsi Sulut umumnya dan Tomohon khususnya. Dan tentunya dapat mempromosikan kota Tomohon sebagai Kota Bunga.“Para finalis Putri pariwisata akan dikarantina mulai 17-24 September 2012. Sementara untuk grand final dilaksanakan pada 25 September di Jakarta,”tutup Mogi.(edi)

Tatib Pemilihan Wawali Tomohon Rampung

Paulus Sembel ID,Tomohon-Untuk menguatkan draf Tata Tertib (Tatib) pemilihan Wakil Walikota (Wawali) Tomohon yang akan dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, DPRD Kota Tomohon melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat pembahasan Tatib, Jumat (24/8) 2012. Pembahasan Tatib yang dihadiri Ketua Pansus Hofnie Kalalo, SH, Wakil Ketua Youdy Moningka, SIP, Sekretaris Drs Yohanis Wilar, Frets Keles ST,

Jeffrie Montolalu SE, dan Paulus Sembel, berhasil merampungkan Tatib tersebut. Menurut anggota Pansus Paulus Sembel, hasil ini nantinya akan dibawah ke Kemendagri untuk dikonsultasikan. "Setelah adanya penguatan dari Kemendagri, maka tatib pemilihan wawali tomohon akan dibawah ke rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan,"ungkap Sembel yang juga Ketua Komisi A DPRD Tomohon. Ia kembali menambahkan, substansi pembahasan yang dibahas Pansus hari ini terkait pasal-pasal krusial yang akan diatur dalam tata tertib, seperti proses pencalonan, proses pemilihan, pembentukan dan tata kerja panitia pemilhan dan berbagai pasal yang mengikat. "Setelah semuanya ini selesai, proses selanjutnya adalah pembentukan Panitia Pemilihan (Panli) oleh DPRD untuk mengatur teknis pemilihan,"pungkas Sembel.(edi)

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Poli: Sudah Dikonsultasikan ke Gubernur ™Rolling Pejabat

DR Arnold Poli, SH,MAP

ID,Tomohon-Sekertaris Kota Tomohon DR Arnold Poli, SH,MAP Rabu (29/8) 2012 kepada sejumlah wartawan mengatakan, dalam waktu dekat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon akan melakukan rolling pejabat. Bahkan, sejumlah nama pejabat terutama eselon 2 sudah dikonsultasikan ke Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang. Poli yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Tomohon menjelaskan, untuk pejabat eselon 2 memang harus dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Sulut.“Hal itu sudah dilakukan namun baru secara lisan. Untuk konsultasi secara tertulis akan disampaikan dalam waktu dekat ini,” ujar Poli yang dikenal akrab dengan wartawan ini. Poli menambahkan, konsultasi penempatan pejabat eselon 2 sangat penting dilakukan karena merupakan penentuan nama-nama pejabat yang layak.“Sesuai dengan apa yang disampaikan Walikota Tomohon Jimmy F Eman bahwa dalam rolling ini tidak ada yang nonjob karena hanya untuk mengisi kursi yang kosong. Selain itu karena adanya pembentukan 3 OPD baru. Ini semua nantinya akan dilihat dari hasil kinerja pejabat yang bersangkutan,"pungkasnya.(edi)

Tomohon Terancam tak Terima Subsidi Dari Pusat Realisasi PBB Masing-masing Kecamatan Kecamatan Tomohon Tengah : Realisasi Kecamatan Tomohon Timur : Realisasi Kecamatan Tomohon Barat : Realisasi Kecamatan Tomohon Selatan : Realisasi Kecamatan Tomohon Utara : Realisasi

PBB PBB PBB PBB PBB

53,79 Persen 52,99 Persen 52 Persen 50,69 Persen 31,39 Persen

sumber:pemkot tomohon

ID,Tomohon-Hingga tanggal 24 Agustus 2012, pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Tomohon masih jauh dari target. Pasalnya, realisasi pencapaian PBB masih pada posisi 44,52 persen dari total keselurahan kelurahan yang ada. Pada sambutan rapat evaluasi pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPKAD), Sekertaris Kota Tomohon DR Arnold Poli SH,MAP mewakili Walikota Jimmy F Eman, SE.Ak mengatakan, sesuai kalender kerja yang sudah berada pada triwulan tiga, tentunya sebagai aparatur negara kita mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang telah dibebankan dan diamanatkan kepada kita. “Keberhasilan dari suatu program dapat diukur dengan berbagai cara antara lain mengevaluasi realisasi penerimaan PBB sebagai tolak

ukur capaian kinerja para camat dan lurah. Untuk itu, kita harus bekerja bahu membahu untuk mencapai target karena bulan September merupakan bulan pelunasan PBB,” tegas Poli. Dalam upaya pelaksanaan tugas di bidang PBB, camat sebagai kolektor dan lurah sebagai pembantu kolektor harus mampu memotivasi masyarakat sebagai wajib pajak bumi dan bangunan untuk segera melunasi pajaknya sebelum tanggal 30 September. Apabila tidak melunasi sampai batas jatuh tempo, Kota Tomohon kemungkinan besar tidak akan menerima dana insentif dari Pemerintah Pusat. Dan mengantisipasi hal tersebut para camat dan lurah agar segera melakukan langkah-langkah kongkrit untuk peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.“Saya berharap dalam waktu dekat ini realisasi PBB 100 persen bisa di capai oleh seluruh kelurahan,” tegasnya.(edi)

Turun Lapangan, Anggota Dewan Tuai Kritikan dan Usulan ID,Tomohon-Kunjungan anggota dewan Dapil II Tomohon Selatan Drs Paulus Adrian Sembel, Dra Carolina Sondakh, Hofnie Kalalo SH, Rineke Kilis dan Mono Turang S.Sos, Rabu (29/08) 2012 lalu di 12 Kelurahan Kecamatan Tomohon Selatan dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD 2011/ 2012, serta mengklarifikasi realisasi program dan proyek pembangunan yangg ada, mendapat berbagai kritikan, usulan dan saran dari masyarakat. Setelah ditindaklanjuti dan diselidiki lebih lanjut ternyata semuanya benar. Salah satu di-

antaranya berupa ruas jalan yang rusak parah di Kelurahan Lahendong. Dimana akses jalan itu merupakan alternative yang menuju Puskesmas, SD Inpres, Tk dan Pekuburan setempat. Selain itu, para legislator mendapati beberapa temuan lain yang di antaranya, ada beberapa kelurahan yang tidak memiliki sekertaris lurah dan kaur. Bahkan, program-program yang secara notabene harus diketahui oleh pemerintah terkait seperti non fisik lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, kesehatan dan sebagainya, sebagian besar tidak diketahui

pihak bersangkutan. “Itu semua kami dapatkan di saat melakukan kunjungan ke lapangan. Anehnya lagi di Kelurahan Lansot ada Puskesmas rawat inap yang sejak tahun 2010 belum selesai sampai sekarang,” Ujar Sembel. Ditambahkan Sembel, ada juga usulan-usulan program dan proyek untuk tahun 2013 secara umum tentang perbaikan drainase, pengaspalan jalan, pengadaan lampu jalan, pembukaan akses jalan ke perkebunan dan trotoar. Semuanya akan kami jadikan bahan evaluasi dan akan diklarifikasi ke pihak eksekutif.(edi)

RUAS jalan di Kelurahan Lahendong yang rusak parah

September 2012  
September 2012  

Edisi September 2012

Advertisement