Page 1

No: 001

KORAN DIGITAL

Jumat 10 Februari 2012

identitasnews daerah Perebutan Kursi Wawali Tomohon Terus Memanas

Manado - Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek. Dari 15 Kabupaten/Kota, hanya Bupati Bolmut yang hadir langsung dalam rapat tersebut, selebihnya diwakili

baca halaman 3

Dugaan Korupsi di Boltim Terus Menguap Manado - Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek. Manado Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek. Dari 15 Kabupaten/Kota, hanya Bupati Bolmut yang hadir langsung dalam rapat tersebut, selebihnya diwakili

baca halaman 3

kick off CapelloLatih Manado United Manado - Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek. Manado Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan

pilkada minahasa

Sajouw-Careig Bersaing Ketat Manado - Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek. Dari 15 Kabupaten/Kota, hanya Bupati Bolmut yang hadir langsung dalam rapat tersebut, selebihnya diwakili oleh Sekretaris atau Asisten Kabupaten/Kota di Sulut. Dalam rapat tersebut dijelaskan secara mendetail tentang penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dimana saat ini sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sistem pengadaan barang jasa secara elektronik menjadi kemutlakan. “Tujuannya untuk meminimalisir penyimpangan yang selama ini

banyak menyeret pejabat publik ke kasus hukum”, tegas Sarundajang. Ia juga sangat menyesalkan ketidakhadiran para Bupati/ Walikota.mengingat rapat tersebut merupakan ajang untuk bertanya segala sesuatu yang belum jelas perihal sistem tender elektronik. “Tidak boleh lagi ada Bupati/Walikota yang melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan proyek. Siapa pun pengusahanya, tidak boleh ada pesanan proyek. Ini merupakan konsekuensi jabatan”. (*jrp)Manado Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/ Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek. Dari 15 Kabupaten/Kota, hanya

Bupati Bolmut yang hadir langsung dalam rapat tersebut, selebihnya diwakili oleh Sekretaris atau Asisten Kabupaten/Kota di Sulut. Dalam rapat tersebut dijelaskan secara mendetail tentang penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dimana saat ini sesuaManado Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek. Dari 15 Kabupaten/Kota, hanya Bupati Bolmut yang hadir langsung dalam rapat tersebut, selebihnya diwakili oleh Sekretaris atau Asisten Kabupaten/Kota di Sulut. Dalam rapat tersebut dijelaskan secara mendetail tentang penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dimana saat ini sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sistem pengadaan barang jasa secara elektronik menjadi kemutlakan. “Tujuannya untuk meminimalisir penyimpangan yang selama ini banyak menyeret pejabat publik ke kasus hukum”, tegas Sarundajang. Ia juga sangat menyesalkan ketidakhadiran para Bupati/ Walikota.mengingat rapat tersebut merupakan ajang untuk bertanya segala sesuatu yang belum jelas perihal sistem tender elektronik. “Tidak boleh lagi ada Bupati/Walikota yang melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan proyek. Siapa pun pengusahanya, tidak boleh ada pesanan proyek. Ini merupakan konsekuensi jabatan”. (*jrp)Manado - Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek. Dari 15 Kabupaten/Kota, hanya Bupati Bolmut yang hadir langsung dalam rapat tersebut, selebihnya diwakili oleh Sekretaris atau Asisten Kabupaten/Kota di Sulut. Dalam rapat tersebut dijelaskan secara mendetail tentang penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dimana saat ini sesua

Anas: Saya Siap Diperiksa KPK Manado - Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek. Dari 15 Kabupaten/Kota, hanya Bupati Bolmut yang hadir langsung dalam rapat tersebut, selebihnya diwakili oleh Sekretaris atau Asisten Kabupaten/Kota di Sulut. Dalam rapat tersebut dijelaskan secara mendetail tentang penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dimana saat ini sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sistem pengadaan barang jasa secara elektronik menjadi kemutlakan. “Tujuannya untuk meminimalisir penyimpangan yang selama ini banyak menyeret pejabat publik ke kasus hukum”, tegas Sarundajang. Ia juga sangat menyesalkan ketidakhadiran para Bupati/Walikota.mengingat rapat tersebut

merupakan ajang untuk bertanya segala sesuatu yang belum jelas perihal sistem tender elektronik. “Tidak boleh lagi ada Bupati/Walikota yang melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan proyek. Siapa pun pengusahanya, tidak boleh ada pesanan proyek. Ini merupakan konsekuensi jabatan”. (*jrp)Manado - Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang kecewa Bupati/Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula. Padahal hal ini sangat pentingmengingat


nasional Dinilai tak Cocok untuk VVIP Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menilai, pesawat jenis 737-800 Boeing Bussiness Jet 2 Green Aircraft tidak efektif untuk menjadi pesawat kepresidenan. Ada tiga alasan yang diungkapkan Hasanuddin. Pertama, pesawat ini bila dalam keadaan penuh bahan bakarnya memiliki jam terbang kurang dari 10 jam. Menurutnya, sesuai SOP pengamanan VVIP, setiap 2/3 dari jam terbang, maksimal harus sudah mengisi bahan bakar lagi. Sehingga efektif hanya boleh terbang selama 7 jam saja. “Dengan demikian untuk rute ke Eropa atau Amerika, pesawat ini harus mendarat setidaknya 2 kali untuk refueling dan ini tidak efektif untuk perjalanan VVIP,” ujarnya di Jakarta, Sabtu 11 Februari 2012. “Bayangkan kalau presiden melakukan kunjungan ke wilayah Afrika, tak semua wilayah aman untuk disinggahi. Tapi kalau hanya dipakai di sekitar ASEAN dan sekitarnya memang cocok,” tambahnya. Kedua, katanya, bila dipakai di dalam negeri, tak semua landasan bandara di Indonesia bisa didarati oleh jenis pesawat Boeing 737-800.

Ical: Politisi Bagian dari Masalah Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengkritik dunia perpolitikan dan para politisi Tanah Air. Dia menilai para politisi masih menjadi bagian dari masalah dan belum bisa menawarkan solusi. Saat membuka acara 'Orientasi Fungsionaris Pusat Partai Golkar' di kantor DPP Partai Golkar, Sabtu 11 Februari 2012, Ical, panggilan akrab Aburizal, menilai politik hari ini masih jauh dari cita-cita luhur. "Ide dan gagasan membangun bangsa tenggelam dalam pemberitaan perilaku buruk politisi," kata dia. Dia minta kader Golkar tidak ikut-ikutan menjadi politisi berperilaku buruk itu. "Jangan mau dipanas-panasi, jangan mau diajak berdebat yang tidak perlu. Kita tantang saja berdebat denga konsep yang jelas," ujarnya. Ical menjelaskan politik bagi Golkar adalah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita luhur. Karena itu, cara berpolitiknya juga harus baik. "Jauhi praktek politik transaksional. Kita mengedepankan ide dan gagasan sebagai instrumen Partai Golkar," jelasnya. Lebih lanjut Ical mengatakan, tujuan politik Partai Golkar bukan semata mencari kekuasaan. Jika menang di Pemilu 2014, Golkar yakin akan membuat pondasi bagi Indonesia sebelum masuk usia satu abad. "Sebelum satu abad Indonesia sudah harus masuk sebagai negara maju. Masuk sebagai negara maju yang disegani kawan dan lawan dan tidak lagi dipanggil 'indon

Dinilai Kemahalan, Pesawat Presiden Anti Peluru Jakarta - Komisi I DPR mempertanyakan biaya interior dan alat keamanan pesawat kepresidenan yang dinilai terlalu mahal, bahkan mendekati harga badan pesawat. DPR juga mempertanyakan apakah fungsi kelengkapan pesawat kepresidenan sudah memperhitungkan efektivitas dan efisiensi. Anggota Komisi I DPR, Tjahyo Kumolo menjelaskan, pembelian pesawat

kepresidenan tidak dapat dibatalkan, karena telah disetujui oleh DPR periode 2004-2009 dan pesawatnya pun telah jadi. “Pembelian pesawat cukup bisa dipahami, tapi yang jadi pertanyaan teman-teman Komisi I, biaya renovasi interior itu kok hampir sama dengan harga pesawat,” kata Tjahyo di Jakarta, Jumat, 10 Februari 2012. Seperti diketahui, pemerintah telah melunasi biaya pembelian pesawat RI 1 buatan Boeing jenis Boeing Business Jet 2 Green Aircraft seharga US$91,2 juta atau Rp850 miliar.

Rinciannya, sebesar US$58,6 juta untuk badan pesawat, US$27 juta interior kabin, US$4,5 juta sistem keamanan, dan US$1,1 juta untuk biaya administrasi. Dengan demikian, harga badan pesawat dibandingkan interior kabin dan sistem keamanan sebesar 53,75 persen. Sementara itu, harga interior dan alat keamanan dibandingkan dengan keseluruhan harga pesawat sebesar 34,5 persen. “Kalau perbedaannya hanya 20-30 persen sih ok,” kata Tjahyo. Untuk itu, Komisi I mempertanyakan efektivitas interior pesawat dan alat keamanan pesawat. “Kalau

harganya mahal, apa anti peluru, anti petir, anti angin, ini menyangkut efektivitas dan efisiensi,” kata Tjahyo. “Ibarat, rumahnya sudah dibeli, isi interior hampir sama dengan harga rumah, ini kan jadi pertanyaan.” (VIVAnews)

KPK Ekspose Kasus Century Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar ekspose kasus dana bail out ke Bank Century, semalam. Sampai sejauh ini, kasus tersebut masih di tingkat penyelidikan. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Sabtu 11 Februari 2012, mengatakan, ekspose atau gelar perkara ini dilakukan untuk mendalami lagi dan menemukan indikasi pidana korupsi

dalam kasus Bank Century. “Penyelidikan KPK antara lain terkait data-data audit forensik KPK dan data Timwas Century yang datang ke KPK,” jelas Johan. Sebenarnya, KPK rutin menggelar ekspose untuk semua kasus, termasuk Century. “Untuk kasus ini, KPK sudah beberapa kali menggelar ekspose. Tapi, untuk yang semalam saya belum tahu hasilnya apa,” imbuhnya. Johan pun mengaku tak tahu ke mana arah penyelidikan kasus ini, tapi satu hal pasti KPK menggunakan data Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan ekspose. Jika kemudian merasa perlu pendalaman, penyidik bisa saja memeriksa pihak-pihak terkait lagi dan menggali data di lapangan. “Dalam ekspose, kami buka semua yang sudah didapat selama ini. Kemudian, yang kurang, kami cari,” jelasnya. Timwas Century bilang ada kerugian negara dalam kasus ini? “Ya itu yang perlu didalami lagi, kerugian negara itu seperti apa? Kemudian, itu domain KPK bukan? Apakah ada penyelenggara negara?” KPK memang terbatas undang-undang. KPK, jelas Johan, tidak bisa menindaklanjuti satu kasus jika tidak melibatkan penyelenggara negara.(VIVAnews)


pemerintahan Sekab Boltim Kecewa, Boltim Terus Dibayangi Korupsi Boltim-Berbagai cara telah dilakukan untuk memerangi kasus korupsi, namun hingga saat ini perundangundangan yang ada belum mampu memberikan efek jerah bagi para perampok uang rakyat.” Bahkan kasus yang merugikan rakyat dan negara ini bukan hanya melibatkan oknum petinggi bahkan telah masuk kedalam tatanan pegawai negeri sipil di

Satu tahun Jimmy Eman resmi pimpin Tomohon sebagai Plt Walikota Tomohon menggantikan Walikota nonaktif Jefferson Rumayar. Keberhasilan yang diraih Kota Tomohon dibawah kepemimpinan Jimmy Eman mampu menciptakan iklim yang kondusif di Kota bunga. Hal tersebut dikatakan oleh Jouddy Moningka, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tomohon yang menilai selang setahun Eman mampu meletakan dasardasar pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Sekretaris Kota Tomohon, Arnold Poli, mengatakan satu tahun kepemimpinan Plt Wali Kota menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk membangun demi mensejahterakan rakyat.”Tahun pertama kepemimpinan merupakan tahun rekonsiliasi, wajar jika ada yang belum sempurna. Sekarang saatnya untuk implementasi mencapai tujuan sesuai visi misi, karena komunikasi dengan semua elemen masyarakat sudah terbangun dengan baik. Kami yakin ke depan bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dalam pengelolaan keuangan,” tukas mantan Ketua Agis Sulut.(edi)

Dumais Puji Kinerja Watung Cs Anggota F-PD DPRD Sulut yang juga Ketua Komisi I Jhon Dumais ikut memberikan apresiasi positif terhadap kinerja yang ditunjukan Sekretaris DPRD Sulut Adrianus Nixon Watung bersama jajarannya. Bagi mantan Ketua Komisi C DPRD Bitung ini, manajemen pengeloaan administrasi dari DPRD Sulut, ikut mendapat penilain khusus dari BPK RI. “Saya ikut memberikan apresiasi terhadap kinerja Sekwan DPRD Sulut. Ini menunjukan bahwa, hubungan antara anggota DPRD dengan staf DPRD berjalan maksimal, termasuk dalam pengelolaan anggaran,” kata anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan Bitung ini. Sementara, sikap optimis ikut disampaikan Kabag Humas Setwan DPRD Sulut Marcel Lomban. Kendati baru beberapa pekan dilantikan menjadi Kabag Humas, namun, bagi mantan staf di biro ekonomi Setprov Sulut ini, tugas sebagai Kabag Humas harus dijalankan secara maksimal. “Ini pertama kali saya berkecimpun di humas. Namun, saya tetap optimis untuk dapat menjalankan semua tugas sesuai dengan tugas dan kewenangan saya,” kata Marcel penuh optimis.

Boltim bermasalah, dan bisa dibuktikan,” proyek konstruksi landscape menyalahi spesifikasi dalam kontrak. “Jangan sampai ada pencairan sampai 100 persen, sedangkan penyelesaiyannya tak jelas,” tutur Lasabuda. Ditambahkannya, dugaan itu karena telah terjadi kesepakatan pemindahan pembangunan landscape. “padahal uangnya sudah dicairkan keseluruhan. “Kami menghargai tugas dewan serta inspektorat sebagai pengawas pemerintah di daerah, begitu halnya Kepolisian maupun Kejaksaan.” pungkas Lasabuda baru-baru ini. Dugaan kasus Landscape dan gedung kantor bupati Boltim, sepertinya ditutupi pihak - pihak terkait, dengan ikhlas melindungi kebobrokan oknu pejabat di Boltim. Banyaknya pejabat di lingkungan Pemkab Boltim yang masih jujur seperti Muhamad Asagaf, yang terus peduli daerahnya apalagi menyangkut

Dana Bos Hanya Masuk Kantong Kepsek ?

“ “

Setahun Kepemimpinan, Eman Dinilai Sukses

daerah-daerah. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim ) korupsi terus membayangi kepemimpinan yang ada.seperti yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Masjid Indonesia (LSM-MI), Herry Lasabuda, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat mampu melakukan penyelidikan terkait dugaan-dugaan proyek bermasalah di Boltim. Dijelaskan Lasabuda, dugaan penyimpangan berjemaah yang mengakar di Boltim, berawal dari proses tender proyek, “landscape kompleks perkantoran pemda Boltim yang kontraknya berbandrol Rp979 juta.” Kemudian menyusul kontrak pembangunan gedung kantor bupati dengan total anggaran sebesar Rp 9.775.000.000, yang menjadi pil pahit bagi bupati. Menurut Lasabuda, “hampir semua paket proyek di

Minut-Dugaan penyelewengan dana Bantuan Oprasional Sekolah (Bos) yang ada di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) cukup marak dilakukan oleh sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek). pemantauan di lapangan oleh wartawan ID, banyak temuan penyelewengan dana Bos yang ada di sekolah, bahkan sesuai penelusuran kebanyakan dana tersebut dihabiskan untuk dana oprasional guru, dan kepsek, hal ini sunggu tak logis.

Ini tak logis, mengingat dana bantuan yang diterima pihak sekolah yang mencapai puluhan juta rupiah, hanya dihambur-hamburkan Kepsek.

Hingga kini masih banyak siswa SD, yang harus kesekolah menggunakan buku tua, bahkan ada beberapa siswa tak mampu membeli buku pelajaran karena mahalnya buku tersebut.” disisi lain ada beberapa sekolah penerima dana bos yang ada di kabupaten Minahasa utara tak memiliki perpustakaan, bahkan ada sekolah yang memiliki perpustakaan namun jumlah buku pelajaran tak mencapai 10 buah. Ini tak logis, mengingat dana bantuan yang diterima pihak sekolah yang mencapai puluhan juta rupiah, hanya dihambur-hamburkan Kepsek.”Bahkan ada beberapa kepsek yang saat ini dengan gaji Rp4 jutaan, sudah memiliki kendaraan . Masyarakat Minut mengharapkan, pihak berwajib, khususnya Kajari dan Kepolisian Minut untuk dapat melakukan penyelidikan kesejumlah kepsek penerima dana bos terkait kekayaan kepsek dan juga pengalokasian dana bos.(Rofal)

Menkokesra Resmikan Proyek di Mitra M E N K O Kesra H. Agung Laksono belum lama ini mengunjungi daerah pemulihan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Bersama dengan Solidaritas Isteri Lintas Kementrian Indonesia Bersatu (SIKIB). Menteri bersama gubernur Sulut DR SH Sarundajang disambut oleh Bupati Mitra, Telly Tjanggulung di lokasi wisata pantai Lakban Kecamatan Ratatotok. Laksono bersama rombongan langsung menuju tempat peresmian yang ada di dua lokasi Kecamatan Ratatotok. Bahkan tak kenal lelah politisi partai Golkar ini, langsung menuju Desa Ratatotok dan Desa Basaan. Tjanggulung kepada sejumlah wartawan bahwa dia sangat bangga karena kabupaten Mitra menjadi percontohan program nasional terpadu gerakan pembangunan kampung, oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesra. “ Saya sangat bangga karena di provinsi Sulut, Mitra boleh menjadi daerah percontohan, “ ungkap Tjanggulung.(Fredi K)


goal

Manajer Liverpool, Kenny Dalglish, berani memastikan strikernya Luis Suarez akan berjabat tangan dengan bek Manchester United, Patrice Evra, saat The Reds menyambangi Old Trafford di lanjutan Premier League, Sabtu 11 Februari 2012. Tensi duel dua tim merah ini 'sukses' dibumbui aroma dendam. Tindakan rasis Suarez kepada Evra di pertandingan sebelumnya belum sepenuhnya tuntas. Meski berujung dengan hukuman 8 laga untuk Suarez, jelas terlihat kubu Liverpool mendapat kerugian besar dari absennya striker

timnas Uruguay itu. Keduanya akan kembali bertemu. Suarez akan kembali head to head dengan Evra. Namun, Dalglish sangat yakin kedua pemain akan mampu melupakan kejadian sebelumnya dan tetap akan berjabat tangan sebelum pertandingan. "Orang selalu berspekulasi. Tapi, dalam sudut pandang Luis Suarez, seperti yang telah kami bicarakan, saya yakin dia akan menjabat tangan Patrice Evra dan pemain Manchester United lainnya sebelum pertandingan," kata Dalglish di situs resmi Liverpool.

Dalglish juga meminta kedua klub untuk segera melupakan insiden antara Suarez dan Evra. "Siapa pun termasuk media, suporter, dan kedua tim punya kewajiban menjadikan ini pertandingan menarik antara dua tim hebat," tegas Dalglish. "Saya yakin orang ingin membicarakan Luis Suarez, tapi dia telah menerima hukuman, menjalani larangan bertanding dan telah kembali bermain saat melawan Tottenham Hotspur lalu. Ini saatnya bagi kami untuk menatap ke depan," kata Dalglish. (art)


Edisi Februari 2012  

Februari 2012

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you