Issuu on Google+

Gedung Radius Prawiro Lt. 12 Jl Dr Wahidin No. 1, JAKARTA 10710 Telepon (021)3511505, Facsimile (021)3511486

PINJAMAN DAERAH

2011©

SUB POKOK BAHASAN 

Pengertian Pinjaman Daerah;

PP 30/2011 ttentang t Pi Pinjaman j D Daerah; h

Batas Maksimal Defisit APBD dan Pinjaman Daerah;

Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Daerah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH;

Obligasi Daerah.

1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

CONTOH USULAN PINJAMAN DAERAH No.

Nama Kegiatan

Nama Pemda

1. Jakarta Emergency Dredging Initiatives Project (JEDI Project)

Prop. DKI Jakarta

2. ∙ RSUD ∙ Rumah Susun ∙ Terminal Bus ∙ Pengelolaan Air Limbah 3. ∙ Jalan Kabupaten

Prop. DKI Jakarta

∙ Keramba Jaring Apung ∙ Pembangkit Listrik ∙ Terminal ∙ Pabrik Minyak Kelapa Sawit ∙ Pasar Modern ∙ Pasar Modern ∙ RSUD ∙ RSUD & Jalan Prov · Infrastruktur

∙ RSUD ∙ RSUD ∙ RSUD

Kab. Paser Kab. Bireuen Kota Palembang Kota Gorontalo Kab. Simeulue Kab. Konawe Selatan Kab. Kolaka Utara Kab. Buton Utara Prop. Sulawesi Tenggara Kab. Kab. Kab. Kota

BolMong Timur Manggarai Barat Mukomuko Surakarta

Jumlah Pinjaman

Sumber Dana

USD 69.34 Juta

Pemerintah Pusat (SLA)

Rp 185 M Obligasi Daerah Rp 500 M Rp 757 M Rp 253 M Rp703,741 M Pemerintah Pusat (PIP) Rp52 M Rp152,546 M Rp56,935 M Rp47,898 M Rp35 M Rp32 M Rp52 M Rp233 M Rp275 M Rp150 M Rp70 M Rp41 M

2

SUMBER PINJAMAN DAERAH 

Pemerintah Pusat; 1. Penerusan

Pinjaman j Luar Negeri; g ;

2. Penerusan

Pinjaman Dalam Negeri;

3. Pusat

Investasi Pemerintah.

Pemerintah Daerah Lain;

Lembaga Keuangan Bank;

Lembaga Keuangan Bukan Bank;

Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah.

JENIS DAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH  Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan g satu tahun anggaran gg dan kewajiban j pembayaran p y kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.  Pinjaman Jangka Menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

3

JENIS DAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH  Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk mendanai Kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang : a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH  Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya  Memenuhi M hi rasio i k kemampuan keuangan k daerah d h untuk t k mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah

DSCR = {PAD + DAU + (DBH-DBHDR)} – BW > 2,5 Pokok + Bunga + Biaya Lain  Persyaratan y lain y yang g ditetapkan p oleh calon p pemberi p pinjaman j  Tidak mempunyai tunggakan Pinjaman kepada Pemerintah, apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah,  Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang.

4

MATERI PERUBAHAN PP PINJAMAN DAERAH Matriks Perubahan Substansi Perubahan/Penyempurnaan

PP No. 54/2005

PP No.30/2011

1.   Peningkatan Fleksibilitas Penggunaan Pinjaman Daerah

Pasal 7

Pasal 14

2.   Penegasan Prinsip Umum  Pinjaman Daerah

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6,  Pasal 7

3.   Jenis dan Sumber Pinjaman  Daerah

Pasal 5, Pasal 8

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,         Pasal 13, Pasal 14

4.  Persyaratan Pinjaman Daerah Pasal 12

Pasal 15, Pasal 16

55.   Penegasan Peran Menteri  g ‐ Keuangan Selaku BUN yang  Mempunyai Kewenangan  untuk Memberikan Pinjaman  Pemerintah kepada Pemda

Pasal 17                                                7

6.  Prosedur Pemberian  Pasal 13, Pasal 15 Pinjaman Pemerintah kepada  Pemda

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,  Pasal 21

MATERI PERUBAHAN PP PINJAMAN DAERAH Matriks Perubahan Substansi Perubahan/Penyempurnaan 7.  Perjanjian Pinjaman Daerah

PP No. 54/2005 Pasal 14

PP No.30/2011 Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24,         Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27

8.  Penganggaran, Penatausahaan,  Pasal 9 Pemantauan Evaluasi, dan  Pelaporan

Pasal 28, Pasal 55,                   Pasal 56, Pasal 57

9.  Mekanisme Penarikan/  Penyaluran Pinjaman Daerah

Pasal 29, Pasal 30,                   Pasal 31, Pasal 32

10.  Prosedur Pinjaman Daerah  selain dari Pemerintah

Pasal 17, Pasal 18,        Pasal 19

Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36

11.  Pengadaan Barang dan Jasa  Terkait dengan Pinjaman  Daerah

Pasal 50

5

PENEGASAN PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH PP 54/2005 Tidak diatur

PP 30/2011 Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. (2) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup: a. defisit APBD; b. pengeluaran pembiayaan; dan/atau c kekurangan arus kas c. kas. (4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. (5) Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

PENEGASAN PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH PP 54/2005 Tidak diatur

PP 30/2011 Pasal 3 Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: a taat pada peraturan perundang-undangan; a. perundang undangan; b. transparan; c. akuntabel; d. efisien dan efektif;dan e. kehati-hatian. Pasal 6 (1) Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. (2) Gubernur, Bupati, Walikota, atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur, Bupati, Walikota untuk menandatangani perjanjian pinjaman bertindak atas nama Pemerintah Daerah. (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pinjaman.

6

JENIS DAN SUMBER PINJAMAN DAERAH PP 54/2005

PP 30/2011

Pasal 5

Pasal 14

(4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana b i di dimaksud k d pada d ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

(4) Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari P Pemerintah, i t h P Pemerintah i t hD Daerah h llain, i llembaga b keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang: a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 7 (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk mebiayai Proyek investasi yang menghasilkan penerimaan

(5) Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH PP 30/2011

PP 54/2005 Pasal 13

Pasal 18

(1) Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri harus tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(1) Usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh gubernur, bupati, atau walikota kepada Menteri.

(2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana Pinjaman Daerah untuk membiayai usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dengan sekurang-kurangnya melampirkan: a. realisasi APBD selama 3 tahun terakhir berturutturut; b. APBD tahun bersangkutan; c. perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR); d. rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan; dan e. surat persetujuan DPRD.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Penerusan Pinjaman Dalam Negeri merupakan usulan yang sudah tercantum dalam daftar kegiatan prioritas yang dapat dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Penerusan Pinjaman Luar Negeri merupakan usulan yang sudah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah. ((4)) Usulan sebagaimana g dimaksud p pada ayat y ((1)) harus melampirkan paling sedikit dokumen: a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; b. APBD tahun berkenaan; c. perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman; d. rencana penarikan pinjaman; dan e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7

PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH PP 30/2011

PP 54/2005 Pasal 13

Pasal 18

(3) Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan ti b d darii M Menteri t iD Dalam l N Negerii menetapkan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Dalam hal usulan berasal dari peneruspinjaman Pi j Pinjaman L Luar N Negeri,i selain l i melampirkan l ik d dokumen k sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah harus juga melampirkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(6)

Kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

(7)

Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan yang diusulkan kepada Menteri.

(4) Penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum pelaksanaan negosiasi dengan calon pemberi pinjaman luar negeri, dengan berdasarkan: a. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; b. alokasi pinjaman pemerintah menurut sumber dan persyaratannya; c. kemampuan membayar kembali; dan d kapasitas d. k it fiskal fi k l d daerah. h (5) Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya berasal dari luar negeri dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman. (6) Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pasal 19 (1) Menteri melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan memperhatikan: a. kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri; b. kebutuhan riil pinjaman Pemerintah Daerah; c. kemampuan membayar kembali; dan d. batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah. (2)

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN,PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PP 30/2011

PP 54/2005 Pasal 9

Pasal 55

Menteri Keuangan g mengelola g Pinjaman j Daerah yang bersumber dari Pemerintah

(1) Menteri melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah atas: a. penarikan dan/atau penyaluran Pinjaman Daerah; dan b. penerimaan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah. (2) Gubernur, Bupati, atau Walikota melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah atas: a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman Daerah; dan b. kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah. (3) Gubernur, Bupati, atau Walikota melakukan penatausahaan atas: a. penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah; b. penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah; dan c. pembayaran kewajiban atas penerbitan Obligasi Daerah.

8

MEKANISME PENARIKAN DAN/ATAU PENYALURAN PINJAMAN DAERAH PP 30/2011

PP 54/2005 Tidak diatur

Pasal 31 P Penarikan ik d dan/atau / t penyaluran l pinjaman i j Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui: a. pembayaran langsung; b. rekening khusus; c. pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah; d. Letter of Credit (L/C); atau e. pembiayaan pendahuluan. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dalam APBN, penarikan, dan penyaluran Pinjaman Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

PROSEDUR PINJAMAN DAERAH SELAIN DARI PEMERINTAH PP 30/2011

PP 54/2005 Pasal 19

Pasal 35

1. Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana pinjaman yang bersumber selain dari Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut: a. kerangka acuan Proyek; b. APBD tahun bersangkutan; c. perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR); d. rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan; e. surat persetujuan DPRD.

(1)

2. Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemantauan defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.

(2)

(3)

3. Dalam hal Menteri Dalam Negeri telah memberikan pertimbangan, Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri tersebut. 4. Pemerintah daerah mengajukan usulan pinjaman daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundangundangan. 5. Calon pemberi Pinjaman Daerah melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6. Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman. 7. Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

(4)

Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, Gubernur harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, Bupati atau Walikota harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit melampirkan: a. Persetujuan DPRD; b. Salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota; c. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah; d. Kerangka acuan kegiatan; e. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman; f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; g. Rancangan APBD tahun berkenaan; h. Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan i. rencana keuangan pinjaman. Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri.

9

PENGADAAN BARANG DAN JASA TERKAIT PINJAMAN DAERAH PP 30/2011

PP 54/2005 Tidak diatur

Pasal 50 Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD DAN BATAS MAKSIMAL PINJAMAN DAERAH Prinsip Dasar • •

APBN

APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah

Pendapatan

Prinsip pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berkesinambungan menghendaki adanya keseimbangan fiskal

Belanja

APBD suatu daerah dapat defisit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

Defisit

Peraturan perundangan UU 17/2003, UU 33/2004, UU 32/2004, PP 23/2003, 23/2003 PP 58/2005

Menteri Keuangan

– =

APBD Pendapatan

– Belanja

= Defisit

Jumlah Kumulatif Defisit Max 3% PDB

Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah

PMK 45/2006

Batas maksimal jumlah kumulatif Defisit APBN & APBD, Batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah & batas maksimal kumulatif pinjaman daerah

PMK 95/2007 PMK 123/2008 PMK 138/2009

Batas maksimal Defisit APBD & Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah

PMK 149/2010

10

PMK No. 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2011 Pasal 2 (1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2011. ((2)) Defisit sebagaimana g dimaksud ppada ayat y ((1)) adalah defisit yyangg dibiayai y oleh Pinjaman j Daerah. (3) PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2011. Pasal 3 (1) Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah ditetapkan sebesar 4,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011. (2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit setelah memperhitungkan Pengeluaran Pembiayaan. (3) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah. Daerah Pasal 5 (1) Daerah dapat melebihi Batas Maksimal Defisit APBD setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Pasal 8 Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah yang masih menjadi kewajiban Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 0,35% dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2011.

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD TA 2011

Pemda Persetujuan/Penolakan

(Kepala Daerah)

(25 hari kerja setelah diterima surat surat permohonan dari Pemerintah Daerah dengan persyaratan lengkap)

DPRD Persetujuan Raperda APBD

Surat Permohonan (alasan dan rencana pinjaman)

M k Menkeu c.q. Dirjen PK

Pertimbangan (10 hari kerja setelah diterima surat permintaan pertimbangan dari DJPK)

Mendagri c.q. Dirjen KD

Persetujuan/penolakan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD tidak menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

11

SANKSI PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH PMK No. 47/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH

Ketentuan

Bentuk Pelanggaran

Bentuk Sanksi

• Pasal 64 UU 33/2004

Pemda tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah

Memperhitungkan kewajiban tersebut dengan DAU dan/atau DBH bagian Daerah

• Pasal 41 PP 54/2005

Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah

Pemotongan DAU dan/atau DBH

• Pasal 64 PP 30/2011

Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah

Memperhitungkan kewajiban tersebut dengan DAU dan/atau DBH yang menjadi hak Daerah tersebut

LINGKUP PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH  Hanya dikenakan terhadap Pemda yang memiliki Tunggakan atas Kewajiban Pinjaman Pemda yang bersumber dari Pemerintah.  Pinjaman Pemda yang bersumber dari Pemerintah berasal dari:  dana yang dialokasikan dalam APBN, termasuk pula dana investasi Pemerintah yang dikelola Pusat Investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri.  Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah yang telah direstrukturisasi.  Sanksi pemotongan pemotongan DAU dan/atau DBH hanya dapat dikenakan terhadap Pinjaman Pemda yang naskah perjanjian pinjaman atau perubahannya mencantumkan ketentuan mengenai sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH.

12

BESARAN SANKSI PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH  Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH dihitung sebesar jumlah Tunggakan (pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya).  Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun tidak melebihi besaran maksimum pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun yang dihitung dengan mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Daerah bersangkutan.  Dalam hal besaran maksimum pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun yang dihitung berdasarkan formula dimaksud lebih kecil dari jumlah Tunggakan, pemotongan DAU dan/atau DBH akan dilakukan pada beberapa tahun hingga pembayaran Tunggakan selesai dilakukan. dilakukan  Dalam hal pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan lebih dari satu tahun, besaran maksimum pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun akan dihitung kembali dengan menggunakan data kapasitas fiskal dan jumlah DAU dan DBH yang dialokasikan untuk Pemda bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.

BESARAN MAKSIMUM SANKSI PEMOTONGAN DAU/DBH PER TAHUN SEBAGAI PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN Kapasitas Fiskal Pemda

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)* IKF ≥ 2

Besaran Maksimum Pemotongan DAU dan/atau DBH** 20% (DAU + DBH)

1 ≤ IKF < 2

20% (DAU + DBH)

Sedang

0 5 < IKF < 1 0,5

15% (DAU + DBH)

Rendah

IKF ≤ 0,5

10% (DAU + DBH)

Sangat Tinggi Tinggi

*) Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. **) Besaran DAU dan DBH yang dialokasikan pada tahun anggaran berkenaan.

13

LANDASAN HUKUM OBLIGASI DAERAH UU. No. 33/2004

Pasal 57  Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik;  Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;  Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PMK No. 147/PMK.07/2006 tentang Tata cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah

PRINSIP OBLIGASI DAERAH Pasal 57 UU No.33/2004 (1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik domestik. (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. (3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. (4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (5) Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

14

JAMINAN OBLIGASI DAERAH

Pasal 55 Ayat (3) UU No.33/2004 Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. Pasal 59 UU No.33/2004 Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah tidak dijamin dan/atau ditanggung oleh Pemerintah.

BEBERAPA PROYEK YANG DAPAT DIBIAYAI OBLIGASI DAERAH

Proyek/Kegiatan

Menghasilkan penerimaan

• Pelayanan air minum; • Pelayanan limbah dan persampahan; • Jalan dan jembatan; • Rumah sakit; • Pasar tradisional; • Tempat perbelanjaan; • Wilayah wisata dan pelestarian alam; • Terminal dan sub terminal; • Pelabuhan lokal dan regional.

15

ALUR PROSES PENERBITAN OBLIGASI DAERAH (PMK 147/PMK.07/2006 Tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah)

PERSIAPAN DI DAERAH

1)

Kepala Daerah membentuk Tim Persiapan

2)

Tim Persiapan menyiapkan dokumen -dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah

PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN

1)

2)

3) 3)

Kepala Daerah meminta persetujuan DPRD

Kepala Daerah mengajukan Surat Usulan penerbitan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan c.q . DJPK DJPK melakukan penilaian administrasi & keuangan DJPK memberikan persetujuan setelah mendapatkan pertimbangan Mendagri

PRA -REGISTRASI & REGISTRASI

1)

Pemberian mandat kepada penjamin emisi efek

2)

Penunjukkan lembaga & profesi Penunjang

3)

Due Diligence

4)

Pemeringkatan

5)

Penetapan struktur obligasi daerah

6)

Persiapan dokumen, pembuatan perjanjian pendahuluan dengan BEI & KSEI serta pengajuan pernyataan pendaftaran

7)

Pemasaran obligasi & penentuan tingkat bunga

8)

Pembentukan

9)

Pernyataan

PENAWARAN UMUM

1)

Pencetakan & pendistribusian prospektus & formulir

2)

Penawaran penjatahan

3)

Pembelian & pendistribusian obligasi daerah

4)

Laporan pasar perdana & pencatatan di bursa efek

5)

Laporan Keterbukaan

&

Sindikasi efektif

Gedung Radius Prawiro Lt. 12 Jl Dr Wahidin No. 1, JAKARTA 10710 Telepon (021)3511505, Facsimile (021)3511486

16

7/17/2011

Kementerian PPN/B PPN/BAPPENAS APPENAS

Prosedur P Per ereencan anaan aan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri (Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan)

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan 1 Februari 2010

1 Lombok 14 Juli 2011, Kementerian KeuanganRI

2

Materi Paparan p Latar Belakang Landasan Hukum : Perubahan dari PP2/2006 Peraturan Pemerintah Nomor10/2011 Peraeturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Peraeturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2008

1

7/17/2011

Latar Belakangg

3

Landasan Prioritas Pinjaman Luar Negeri

Sumber Pembiayaan 

Arah Kebijakan Pinjaman Luar Negeri Kedepan 

LANDASAN PRIORITAS PINJAMAN LUAR NEGERI 4

Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2010-2014    

Pertumbuhan Ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8 Inflasi rata-rata 4 - 6 persen pertahun Tingkat Pengangguran (terbuka) 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014 Tingkat Kemiskinan 8 - 10 persen pada akhir tahun 2014 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Nasional 2010‐2014 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian

Energi

2

7/17/2011

Sumber Pembiayaan Pembangunan 5 SUMBER‐SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN 

SWASTA (NON APBN)

PEMERINTAH (APBN)

Pajak &  Non Pajak

Hibah Dalam/ Luar Negeri

• •

Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Luar Negeri

SBN/ SBSN

Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Non‐Bank

Badan Usaha  (Domestik/ Multinasional)

Sumber‐ sumber lainnya

SKEMA PENDANAAN PEMBANGUNAN:  KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)/PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP),  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Arah Kebijakan Pinjaman Luar Negeri Kedepan 6

 Nilai total pinjaman berpedoman pada:  RPJMN 2010-2014, debt to GDP ratio menjadi 24 % diakhir tahun 2014

dengan perkiraan disbursement pinjaman rata-rata 4.150 juta USD pertahun  Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) 2010-2014 dengan perkiraan komitmen pinjaman sebesar rata-rata 3.600 – 4.500 juta USD pertahun  Pemanfaatan pinjaman luar negeri:  Saat ini untuk pembiayaan seluruh prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 (11 prioritas nasional + 3 bidang prioritas)  Kedepan akan dilakukan melalui kajian pembiayaan kegiatan yang lebih strategis  Instansi pelaksana kegiatan berdasarkan PP 10 tahun 2011 adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN.

3

7/17/2011

7

Landasan Hukum 

Perubahan dari PP 2/1006

Peraturan Pemerintah Nomor 10/2011

Peraturan Pemerintah Nomor 30/2011

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008

Perubahan dari PP2/2006 … (1) 8

PP 2/2006

Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

REVISI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah

PP 10/2011

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

4

7/17/2011

Perubahan dari PP2/2006 …

(2)

9  

Pemisahan pengaturan Pinjaman dan Hibah Penyempurnaan Kebijakan PHLN  

Pemisahan dokumen perencanaan PHLN 

   

Pinjaman:  Jangka Menengah : Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)  Tahunan : DRPPLN (Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri) Hibah  Jangka Menengah : RPH ( Rencana Pemanfaatan Hibah)  Tahunan : DRKH (Daftar Rencana Kegiatan Hibah)

Penyempurnaan pemenuhan Readiness Criteria Pengaturan pengadaan barang jasa untuk kegiatan Pinjaman LN Hibah Trust Fund Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan  

10

Menteri Keuangan : menetapkan Batas Maksimal Pinjaman (BMP) Menteri Perencanaan menetapkan :  Pinjaman : Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN)  Hibah : Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH)

Kementerian Keuangan : realisasi penyerapan Bappenas : kinerja pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri

5

7/17/2011

Batang Tubuh 11

Bab I.  Bab II.  Bab III.  Bab IV.  Bab V.  Bab VI. 

Bab VII.  Bab VIII. VIII  Bab IX.  Bab X.  Bab XI. 

Ketentuan Umum Pinjaman Luar Negeri Hibah Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Pengadaan Barang dan Jasa Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Publikasi Pertanggungjawaban Pajak dan Bea Masuk Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

Prinsip-prinsip Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 12

a. transparan b. akuntabel k b l c. efisien dan efektif d. kehati-hatian e. tidak disertai ikatan politik, dan f.f

tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara

6

7/17/2011

Ketentuan Umum 13

Menteri Keuangan berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri  dan/atau menerima Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam  negeri

Pinjaman Luar Negeri dapat :

14

diteruspinjamkan dan/atau 

dihibahkan

Hibah dapat : 

diterushibahkan dan/atau 

dipinjamkan

K/L, Pemda, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam  bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk  melakukan Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman j Luar Negeri g 

Bentuk, Jenis, dan Sumber PLN

Penggunaan PLN

Perencanaan PLN

Penerusan PLN

Perundingan

7

7/17/2011

Jenis & Penggunaan 15

Pinjaman Tunai

• membiayai defisit APBN • mengelola portofolio utang

Pinjaman Kegiatan

• • • •

membiayai y kegiatan g prioritas p K/L diteruspinjamkan kepada Pemda diteruspinjamkan kepada BUMN dihibahkan kepada Pemda

Sumber 16

Kreditor Multilateral

Kreditor Bilateral

• lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah negara, • pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah

Kreditor Swasta Asing

• lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan g asingg yang y g berdomisili dan melakukan kegiatan g usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor

• lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia

8

7/17/2011

Perencanaan Pinjaman Luar Negeri Dokumen Perencanaan 17

RPPLN

• disusun dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan rencana batas maksimal • memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah • disusun oleh Menteri PPN

DRPLN JM

• daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah • disusun berpedoman pada RPJM dan RPPLN • disusun oleh Menteri PPN

DRPPLN

• daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan • disusun oleh Menteri PPN

Daftar Kegiatan

• rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri • disusun oleh Menteri PPN • disampaikan oleh Menteri PPN kepada Menteri Keuangan

K/L/Pemda/BUMN

Menteri PPN RPJMN PENYUSUNAN RPPLN

Menkeu

PENYUSUNAN BMP

RPPLN

PP10/11

Kelayakan

Usulan Kegiatan

DRPLN JM DRPLN-JM

Usulan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Setelah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri

*) Penetapan Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Psl 22 ayat 1)

RPJMN Renstra K/L RKPDN Usulan Keg PDN

Evaluasi K l k Kelayakan

PP54/08 Daftar Kegiatan PDN

Penilaian Kesiapan Pelaksanaan

Peningkatan Kesiapan Keg PDN

Daftar Kegiatan Prioritas PDN

Usulan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

*) PersetujuanPenerusan Pinjaman Dalam Negeri (Psl 12 ayat 1 dan 2)

*) Pengaturan Lebih Lanjut dalam PP 30/2011

9

7/17/2011

Alur Perencanaan Pinjaman Kegiatan Luar Neger Menkeu

Menteri PPN RPJMN

Calon PPHLN

PENYUSUNAN RPPLN

K/L/Pemda/BUMN

PENYUSUNAN BMP

RPPLN Usulan Kegiatan K i

Kelayakan

DRPLN-JM

Koordinasi, komunikasi, dan konsultasi INDIKASI PENDANAAN

Peningkatan Kriteria Kesiapan

Penilaian Kesiapan

DRPPLN

Daftar Kegiatan

Siap dirundingkan

Pemenuhan Kriteria Kesiapan Pengusulan ke Mitra Pembangunan Perundingan

Perjanjian

PELAKSANAAN KEGIATAN

Diagram Alur Proses Perencanaan Pinjaman Dalam Negeri â&#x20AC;&#x201C; Usulan Alur Perencanaan Pinjaman Dalam Neger i Kementerian/Lembaga K/L/Pemda/BUMN

Menteri Perencanaan

Menteri Keuangan

PPDN

RPJMN Renstra K/L RKPDN

Usulan Keg PDN

Evaluasi Kelayakan Daftar Kegiatan PDN

Peningkatan Kesiapan Keg PDN

Rencana Batas Maksimum PDN

Penilaian Kesiapan p Pelaksanaan

Manajemen Resiko

Pencarian Sumber PDN

Negosiasi dan NPPDN Daftar Kegiatan Prioritas PDN

RKP

RAPBN

20

10

7/17/2011

TERIMA KASIH Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/B PPN/BAPPENAS APPENAS Jl. Taman Suropati Nomor 2 JakartaJakarta-10310 021--3910 486 021

21

11

7/17/2011

Sosialisasi PP no 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Mataram, 14 Juli 2011 Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Direktorat Jenderal Cipta Karya,  Kementerian Pekerjaan Umum

Stop buang air besar sembarangan Peningkatan akses masyarakat ke sistem pengolahan air limbah P li d Perlindungan b d air dari badan i d i pencemaran buangan b rumah h tangga Pengurangan sampah dari sumber sampah Pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Pengurangan kawasan genangan air /banjir Kegiatan Pembangunan: Sanitasi S it i setempat t t (IPAL  (IPAL dan pipa pengumpul komunal

IPAL dan IPAL  dan pipa pengumpul skala kota

TPA dan TPA  dan TS

Pengumpulan dan pemanfaatan sampah komunal (3R)

Sistem Drainase kota

Kegiatan pendukung

1

7/17/2011

Cakupan pelayanan dan ketersediaan sarana pengolahan air limbah,  persampahan dan dsistem drainase masih sangat rendah, baru mencapai rata‐rata 10% dari kebutuhan yang ada. Pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan yang relatif besar,  Investasi : min Rp I t i TPA kota TPA k t besar b i R 200 milyar 200 il Kendaraan angkutan sampah : min Rp 40 milyar/ kota (100 unit @ Rp 400jt) Prasarana pengolah air limbah : min Rp 300 milyar Sistem Jaringan pipa air limbah : min Rp 200 milyar Sistem drainase kota : min Rp 500 milyar Dana pemerintah pusat difokuskan untuk program kemiskinan; Dana  Pembangunan untuk infrastruktur melalui Pusat terbatas untuk komponen Pembangunan untuk utama ,lintas propinsi atau pilot projects Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam pembengunan infrastruktur masing‐masing namun kemampuan dana terbatas Kemampuan SDM dalam mengelola dana pembangunan masih terbatas (dalam perencanaan dan pelaksanaan)

Skala komunal Skala komunal

Skala komunal

Stasiun pompa

A

Skala komunal

B IPAL

Effluent

2

7/17/2011

B A

Sumber sampah

Sumber sampah

Sumber sampah

TPA

Saluran  sekunder

Saluran sekunder

Laut

B A

3

7/17/2011

Pemerintah Pusat membiayai Kegiatan A / Dana APBN/Loan Pusat Pemerintah Daerah  membiayai Kegiatan B Dana APBD/ Sub Loan / Pinjaman daerah

Kegiatan dengan nilai investasi > Rp 250 mil  untuk skala kota besar / metropolitan Kegiatan dengan tingkat kesulitan relatif tinggi Pembangunan TPA Regional  >100 Ha dengan sistem transportasi sampah untuk kota besar /metropolitan Pembangunan Sistem drainase kota besar/  Pembangunan Sistem besar/ metropolitan Pembangunan sistem pengolahan air limbah skala kota besar/ metropolitan

4

7/17/2011

Jakarta: Peningkatan sistem pengelolaan sampah kota Jakarta (TPA  baru, Sarana baru Sarana angkutan sampah dan transfer depo) transfer depo) Peningkatan sistem pengelolaan air limbah kota Peningkatan Sistem penanganan banjir dan genangan skala kota Bandung metropolitan: P i k t sistem Peningkatan it pengelolaan l l sampah h (TPA dan (TPA d alat l t angkut sampah termasuk stasiun antara) Peningkatan sistem pengelolaan air limbah kota Peningkatan dan perluasan jaringan drainase kota

Di Jawa : Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok ,  Surabaya, belum semua wilayah terjangkau memiliki sistem pengolahan air limbah Di Sumatera : Banda Aceh, Medan, Padang,  Lampung, Pekan baru, Batam, belum memiliki sistem pengolahan air limbah Di Kota‐kota Di Kota kota besar lainnya :  Belum : Belum ada sarana pengolah air limbah dan sampah yang memadai dan aman bagi lingkungan dan masyarakat

5

7/17/2011

Di Jawa : Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok , Semarang,  Surakarta, Jogja, Surabaya, belum tersedia TPA dan alat l t angkut k t yang memadai d i dan d aman bagi b i lingkungan li k dan masyarakat Di Sumatera : Banda Aceh, Medan, Padang, Lampung,  Pekan baru, Batam, belum memiliki TPA dan sarana anngkutan sampah yang memadai dan aman bagi lingkungan dan masyarakat Di Kota‐kota besar lainnya :  Mayoritas TPA masih open  dumping dan tidak tersedia alat angkut sampah yang  memadai

Jar pipa distribusi

IPA Jar pipa distribusi

Laut

Pinjaman Propinsi

6

7/17/2011

Kementerian Keuangan

Propinsi

Kabupaten/kota

Kabupaten/kota

Kabupaten/kota

Kabupaten/kota

Sekian Terima kasih Ir. Rina A Indriani, MURP Kasubdit Perencanaan Teknik, Dit Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU 0816868187; rina37962@yahoo.com

7

7/17/2011

MATARAM 14 JULI 2011

Gambaran Umum Visi Misi Dasar Hukum Sumber Dana

Peran PIP sebagai Katalis dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Bidang Investasi Lingkup Investasi Mitra Kerja

1

7/17/2011

Menjadi lembaga investasi pemerintah kelas  dunia yang mengedepankan kepentingan  nasional.

M Menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional  i l i b h k i i l melalui investasi di berbagai sektor strategis  yang memberikan imbal hasil optimal dengan  risiko yang terukur.

2

7/17/2011

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Pasal 41) “Pemerintah Pemerintah dapat melakukan Investasi Jangka Panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.”

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

3

7/17/2011

4

7/17/2011

Peran PIP diharapkan mampu menjadi katalis  dalam keterlibatan pihak swasta bersama  pemerintah daerah dalam percepatan pemerintah daerah dalam percepatan  pembangunan infrastruktur yang memberikan  manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat  (pro growth, pro job, pro poor, dan pro  environment).

5

7/17/2011

6

7/17/2011

7

7/17/2011

 Jumlah sisa pinjaman dan jumlah pinjaman yang akan ditarik  tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD  tahun sebelumnya; tahun sebelumnya;  (DSCR) adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban  pembayaran kembali pinjaman minimal 2,5 kali dari jumlah  proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain  yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu  pinjaman yang akan ditarik;  Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang  berasal dari Pemerintah Pusat; berasal dari Pemerintah Pusat;  Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  minimal 3 (tiga) tahun terakhir;  Defisit Anggaran tidak melebihi 4,5% dari APBD kecuali ada izin  pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

1. Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa selama masa pinjaman  seluruh kewajiban (pokok, bunga, dan apabila ada kewajiban lainnya)  yang jatuh tempo, wajib dialokasikan dalam APBD tahun anggaran yang  bersangkutan; 2. Surat Persetujuan Ketua DPRD atas rencana pinjaman Pemerintah  Daerah;  3. Surat Pernyataan Kepala Daerah bahwa bersedia dipotong DAU dan/atau  DBH apabila Pemda mengalami gagal bayar atas kewajibannya ke PIP; 4. Surat Kuasa Kepala Daerah kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk  melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH apabila Pemda mengalami  g g gagal bayar atas kewajibannya ke PIP;  y j y ; 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Daerah  atas pencairan pinjaman;  6. Legal Opinion dari Kepala Bagian/Biro Hukum Pemerintah Daerah;  7. Pemerintah Daerah telah memenuhi kewajiban pembayaran biaya‐biaya  pinjaman.

8

7/17/2011

Pembangunan RSUD Type B dengan biaya Rp 350 milyar (dasar hitungan tahun ke‐1)

Pembangunan RSUD Type B dengan biaya Rp 350 milyar (dasar hitungan tahun ke‐1) Sumber dari Pinjaman PIP Diselesaikan dalam waktu 2 tahun APBD menyediakan : Rp50 miliar Pinjaman PIP : Rp300 miliar Asumsi Persyaratan : Suku bunga 9%, jangka waktu pinjaman 10 tahun dan masa tenggang angsuran pokok pinjaman selama 2 tahun Jumlah Biaya (Pinjaman+Bunga+APBD) = Rp487,250 miliar

9

7/17/2011

Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama  Pemerintah dan Swasta (KPS) Dasar Hukum:  Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan U h dalam Usaha d l P Penyediaan di I f Infrastruktur; k  Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Kerjasama dengan Mitra Luar Negeri • Melalui skema co‐financing dan penyertaan modal. • Saat ini PIP sedang mengembangkan project pipeline di sektor ramah lingkungan dengan mitra luar negeri. Diharapkan PIP dapat menjadi katalis pengembangan proyek‐proyek energi terbarukan di daerah‐daerah yang rasio elektrifikasinya masih relatif rendah dan dapat mendukung terciptanya daerah‐daerah yang memiliki kemandirian energi.

10

7/17/2011

11


Sosialisasi PP Pinjaman Daerah