- 41 (3) Penyelesaian
masalah
kependidikan,
dan
pendidik,
peserta
didik
tenaga
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang
berstatus
pegawai
negeri
sipil
yang
dipekerjakan ke instansi induk; b. pemenuhan
hak-hak
kependidikan
yang
pendidik
berstatus
dan
pegawai
tenaga badan
hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja; c. pemindahan pendidikan
peserta lain
didik dengan
ke
badan hukum
difasilitasi
oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah. (4)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
penyelesaian
masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 60 (1) Apabila
keputusan
yang
hukum
pendidikan
melanggar
anggaran
rumah
tangga,
diambil
organ
badan
anggaran
dasar,
dan/atau
peraturan
perundang-undangan, Menteri dapat membatalkan keputusan tersebut atau mencabut izin satuan pendidikan. (2) Pencabutan izin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
Pasal 61 . . .