Page 1

A

Salam Redaksi

ssalamualaikum wr wb. Alhamdulillah, booklet ini sudah berada di tangan saudara. Tema “70 tahun Sumatera Utara Membangun Indonesia� sengaja kami pilih untuk penerbitan booklet edisi Hari Ulang Tahun ke-70 Provinsi Sumaetra Utara. Seperti diketahui, bahwa Sumatera Utara berkontribusi besar untuk kemajuan bangsa. Dari sisi sumberdaya alam misalnya, kekayaan Sumatera Utara telah memberi manfaat. Tidak saja bagi warga Sumut, namun juga bagi segenap warga Indonesia. Pada masa kolonial, Tembakau Deli sempat merajai pasar tembakau dunia. Selanjutnya, Sumut berkembang sebagai pusat perkebunan di tanah air. Dari daerah ini pertama kali perkebunan sawit dikembangkan di Indonesia. Produk utama perkebunan Sumut seperti sawit, karet, kopi dan kelapa termasuk dalam produk utama ekspor Ind onesia. Hasil perkebunan dari Sumut telah memberi devisa yang kemudian digunakan untuk membiayai program pembangunan. Di samping itu, kehidupan sosial masyarakat di Sumatera Utara berkembang dengan baik. Delapan suku asli daerah ini yaitu, Melayu, Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, Mandailing dan Nias berbaur bersama para warga asal suku pendatang lainnya. Baik yang berasal dari nusantara maupun mancanegara. Semua walaupun berbeda suku maupun agama, warga hidup

damai dalam harmoni keberagaman. Ini salah satu sumbangsih Provinsi Sumut bagi Indonesia. Negeri berbilang kaum ini menjadi contoh bahwa dalam perbedaan, dalam keberagaman, kedamaian bisa terjaga. Sumatera Utara dianugerahi Tuhan terletak pada posisi geografis yang sangat strategis. Sumut merupakan pintu masuk sebelah Barat Indonesia. Posisi geografis Sumatera Sumatera Utara ini merupakan potensi geoekonomi yang luar biasa dan merupakan modal yang jarang dimiliki provinsi lain di Indonesia, termasuk di pulau Jawa sekalipun. Berbagai informasi tersebut kami sajikan melalui tulisan dan foto pada booklet ini. Harapannya, semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi pembaca. Semoga bisa menambah kekayaan informasi mengenai Sumatera Utara dan sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap provinsi yang menjadi pintu gerbang Indonesia di belahan barat ini. Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah mendukung terbitnya booklet ini. Semoga Provinsi Sumatera Utara terus maju dan berkembang menjadi yang terbaik. Mari bersama memberikan kontribusi terbaik kita untuk kemajuan Sumatera Utara tercinta. Wassalam.

Ilyas S. Sitorus, SE, M. Pd

KEPALA BIRO HUMAS & KEPROTOKOLAN PROVSU

Ilyas S. Sitorus, SE, M. Pd

KEPALA BIRO HUMAS & KEPROTOKOLAN PROVSU

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 1


DAFTARISI

01

Sumut Berbenah Tingkatkan Kualitas Pendidikan >>>

70 Tahun Pulau Emas, Berkontribusi untuk Indonesia >>>

04

Sumut Provinsi Terbaik Pemberantas Korupsi >>> 42

Salam Redaksi >>>

Wawancara Khusus:

40

Wawancara Khusus: GUBSU: Sumut Pantang Mundur Selangkah >>>

Susunan Redaksi

Perekonomian Sumut Lampaui Pertumbuhan Nasional >>>

12

WAGUB: Maju Terus Perempuan Sumut >>>

46

Gubernur Sumut dari Masa Ke Masa >>>

48

22 Sumut Provinsi Cerdas Pertama di Indonesia >>> 52

PENASEHAT: Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara PENGARAH: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara PENANGGUNG JAWAB: Ilyas S. Sitorus, SE, M.Pd Pemimpin Redaksi: Harvina Zuhra, STP, MSi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Dra. Indah Dwi Kumala SEKRETARIS REDAKSI: Rika Vera Sopha, SH, MM REDAKTUR: Salman, S.Sos, MAP, Ilona Anggreini, S.STP, MAP, Roby Iskandar Alamsyah, SE. REDAKSI: Lia Anggia Nst, Makhruzi Rahman, Riki Sulastomo, Indra Kusuma, Rika Mayasari, M. Iqbal Hrp FOTOGRAFER: Fahmi Aulia, Alexander A.P. Siahaan, Veri Ardian, Imam Syahputra LAYOUTER: Widha Meidina, Deny Prihadi, Khairul Abdi Lubis DISTRIBUSI/SIRKULASI: T.Yudhi Meidia, SE ,Normin Br. Karo, S.Sos Diterbitkan oleh: Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Diponegoro no. 30 Medan Telp/Fax. (061) 4156000 Email: biro_humaskeprotokolan@sumutprov.go.id Saran dan Kritik: email biro_humaskeprotokolan@sumutprov.go.id

2 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Sumut Kejar Target Satu Juta Wisatawan >>> 28

Pemprovsu Berupaya Jamin Masyarakat Tetap Sehat >>>

36

PRSU 47 Tahun Memamerkan Potensi Daerah>>>

54

PRSU 47 Tahun Memamerkan Potensi Daerah>>>

58

70 Tahun Sumut Kata Mereka >>>

60

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

3


70 Tahun Pulau Emas berkontribusi Untuk Indonesia Istilah Suvarna Dwipa atau pulau emas merupakan sebutan untuk Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan kekayaannya yang luar biasa. Berbagai hasil bumi dapat ditemukan di sini, sehingga banyak pendatang dari berbagai belahan dunia tergiur untuk mengincar beragam komoditi, alur perdagangan pun menjadi ramai demi menopang perekonomian negeri. Bahkan hingga saat ini, setelah berusia 70 tahun Sumatera Utara masih terus memberikan kontribusi bagi Indonesia.

S

ejak Provinsi Sumatera Utara sah menjadi pemerintahan administratif di Indonesia pada tahun 1948, wilayah ini telah banyak memberikan kontribusi bagi negara. Dari masa ke masa, perkebunan di wilayah Sumatera Utara memegang peranan penting dalam perkembangan di daerah maupun nasional. Terhitung sejak masa kolonial hingga kini, perkebunan telah menjadi tulang punggung yang menopang ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Pada masa sulit sekalipun, perkebunan tetap menjadi sektor unggulan dari wilayah ini. Seperti saat Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Saat itu aktivitas Belanda di kota Medan berdiri lebih cepat dan giat, jika dibanding dengan daerah lain di Jawa maupun Sumatera. Lantaran Sumatera Timur memiliki potensi ekonomi yang kaya hasil bumi dan perkebunan. Maka, Belanda bersama NICA merasa perlu memblokade ekonomi Indonesia di Sumatera Timur. Ichwan Azhari, sejarawan Universitas Negeri Medan, mengatakan saat itu tidak ada daerah lain yang kaya seperti Sumatera Utara. “Itu disebabkan warisan perkebunan Sumatera Utara yang luar biasa,” kata Ichwan tersenyum. Guna merespon itu, pemerintah melakukan beberapa strategi untuk mematahkan blokade ekonomi Belanda. Salah satunya

4 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

menjadikan Pantai Timur Sumatera Utara sebagai pusat penerobosan blokade. Menurut Ichwan, saat itu Pelabuhan Belawan diblokade, maka barang ekspor diselundupkan melalui jalan-jalan tikus yang nantinya dilanjutkan menuju Penang dan Singapura. Sejak masa kolonial, wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah dengan jaringan ekonomi yang kuat. Untuk urusan ini, pemerintah Indonesia merasa perlu membentuk badan perwakilan resmi Indonesia di Singapura dengan nama Indonesia Office. Hasilnya, Sumatera Utara mengalami surplus, saat daerah lain mengalami kesulitan ekonomi. Hingga tahun 1946 hasil perkebunan Sumatera yang berhasil diselundupkan nilainya mencapai 20 juta dollar Straits Settlements. Bandingkan dengan Jawa yang hanya menghasilkan 1 Juta Dollar Straits Settlements.

Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara, yang disusun oleh Darsono, Siti Astiyah, Ichwan Azhari, Enny Tin Suryanti, tertulis, “komoditas perkebunan Sumatera Utara telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Sektor perkebunan merupakan salah satu pilihan pengganti migas, karena dapat menjadi sumber penghasil dan penghemat devisa,” tulis mereka. Tak hanya itu, sektor perkebunan juga merupakan sektor terbesar penyumbang devisa di luar minyak bumi. Eskpor dari produksi perkebunan memberikan sumbangan sebesar 15 persen dari seluruh nilai ekspor non migas Indonesia. Sementara itu, Sumatera Utara memainkan peranan utama dalam ekspor perkebunan Indonesia ke pasar internasional. Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan potensi perkebunan yang besar. Lantaran wilayah ini dianugerahi dengan iklim, lahan, dan

kesuburan tanah yang sesuai untuk mengembangkan potensi perkebunan dan pertanian. Produksi perkebunan selalu menunjukan angka yang baik. Pada akhir tahun 1960 sampai awal 1990 produksi perkebunan meningkat 50,4%. Kenaikan ini terjadi karena perbaikan program pertanian pemerintah masa itu, terutama sektor perkebunan. Bisa ditilik pada tahun 1916, produksi karet mencapai 12.000 ton. Lantas naik menjadi 44.000 ton pada tahun 1920. Begitu pula dengan produksi komoditas lain macam teh dan tembakau pada masa itu. Pun pada periode 1969-1974, dua komoditas macam karet dan sawit adalah penyumbang pemasukan terbesar Sumatera Utara. Hingga kini, perkebunan adalah potensi besar dari Sumatera Utara bagi pembangunan negara. Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara, Herawati N mengatakan, saat ini Sumatera Utara tercatat sebagai produsen sawit nomor dua terbesar di Indonesia, setelah Riau. Hal ini

bisa dilihat dari luas tanaman dan produksi kelapa sawit tanaman perkebunan rakyat kabupaten/kota di Sumut. Untuk perkebunan sawit rakyat Di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan merupakan pusatnya. Sebanyak 18 persen dari seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat ada di daerah ini. Sehingga Sumatera Utara menjadi pemilik lahan sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Riau. Dalam perdagangan ekspor, sawit adalah komoditas yang bernilai tinggi. Banyak perusahaan perkebunan yang berinvestasi membuka lahan kelapa sawit. Banyak pula perusahaan perkebunan yang mengalihfungsi lahan menjadi kelapa sawit. Sawit memang sektor yang punya kontribusi besar dalam hal pemasukan untuk negara, namun saat ini yang punya dampak langsung dan sedang menggairahkan menurut Herawati adalah kopi. Apalagi, permintaan kopi meningkat hampir 10 persen tiap tahunnya. Ini dikarenakan tumbuh pesatnya bisnis kopi dalam negeri.

Sedangkan barang impor yang masuk sebesar 3 juta Dollar Straits, termasuk komoditi rokok, minuman botol, makanan kaleng dan lainnya. Barangbarang tersebut mengalir ke para pejuang yang sedang berada di gunung. “Kalau di Jawa cuma makan ubi, para pejuang di sini mewah,” ungkap Ichwan. Dari masa ke masa, hasil kebun Sumatera Utara menjadi komoditi unggulan. Dalam buku Berjuang dengan Uang Mempertahankan dan Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 5


“Saat ini kopi sedang membooming, di samping menjamurnya kopi shop perubahan trend yang dulunya kopi identik dengan orang tua sekarang banyak dikonsumsi anak muda. Otomatis tingkat konsumsi kopi kita di Indonesia meningkat sangat signifikan, per tahun naik sampai 10%,�katanya.

Potensi Sumut Terus Dikembangkan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan pertumbuhan ekonomi makro Sumatera Utara lebih tinggi dari ratarata nasional. Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki banyak komoditi unggulan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang masuk ke Sumatera Utara terus meningkat. Mulai 12 triliun hingga terakhir mencapai 20 triliun rupiah.

Selain kopi dan sawit, masih banyak komoditas unggulan lain dari Sumatera Utara. Antara lain, karet, kelapa, cokelat, kemenyan, tembakau dan hasil kebun lain menjadi unggulan untuk ekspor. Untuk karet, pada tahun 2013-2016, luas tanaman karet rakyat Sumatera Utara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,45 persen per tahun. Kabupaten Mandailing Natal, Langkat dan Padang Lawas Utara merupakan pusat perkebunan karet rakyat di Sumut.

Investasi yang masuk tersebut memang banyak terserap ke dalam industri sawit dan sektor kebun lain. Namun, ada beberapa potensi lain yang menggiurkan bagi investor. Tengok saja sektor pariwisata,

Tapanuli Utara menjadi produsen kopi tertinggi di Sumut saat ini, tahun 2016 mereka menghasilkan 13.661 ton sedangkan Simalungun 10.254 ton.

6 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki Danau Toba, danau terbesar ke-2 di Asia. Bahkan Danau Toba masuk ke dalam 10 destinasi pariwisata prioritas nasional. Saat ini Pemprovsu sedang mengembangkan kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Pemerintah memproyeksi investasi yang masuk pada tahun 2019 sebesar 1,000 juta dollar Amerika dengan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 1 juta orang dengan devisa yang masuk sebesar 500 juta dollar Amerika. Untuk itu, Presiden Joko

Widodo memberi arahan kepada beberapa kementerian terkait agar melakukan perbaikan infrastruktur yang meliputi jalan, pelabuhan, bandara, ketersediaan listrik di daerah, dan lain sebagainya. Danau Toba juga dijadikan wisata berbasis Geopark. Hal ini tentu saja bisa meningkatkan atau menunjang pengembangan serta peningkatan kunjungan wisata hingga mancanegara. Di dalamnya berisi nilai sejarah, nilai ilmiah dari proses pembentukan Kaldera Toba, dan

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 7


hal-hal lain yang bisa dijelaskan dari Danau Toba. tahun terakhir. Nantinya, pembangkit listrik panas bumi akan dibangun di Tapanuli Utara. Sejak tahun lalu, Sumatera Utara dapat bantuan kapal listrik terbesar dunia, Marine Vessel Power Plant (MVPP) Onur Sultan, dari Turki.

Selain wisata alam, pun wisata budaya bisa jadi potensi di Sumatera Utara. Provinsi ini memiliki banyak etnis yang berpotensi jadi wisata budaya. Gubsu juga ikut mendorong agar daerah membuat event-event budaya besar, “Jika selama ini hanya even festival Danau Toba yang dikenal, mulai tahun ini kita sudah melaksanakan berbagai even diantaranya pesta budaya Pantai Timur, dan tahun depan akan ada pesta budaya Pantai Barat, pesta budaya Ya’ahowu di Nias, juga tak lupa penataan di Museum Negeri Sumut agar menjadi destinasi wisata sejarah yang baik,” kata Gubsu Erry. Setidaknya, saat ini ada 3 even daerah provinsi Sumut yang telah masuk ke dalam kalender even nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata RI. Ketiga even tersebut yakni, Pekan Raya Sumatera Utara, Festival Danau Toba, dan pesta budaya Ya’ahowu di Nias. Selanjutnya, masih ada 82 even Sumut yang bisa menjadi potensi besar. Di sektor pertanian, Sumatera Utara juga punya potensi yang besar. Data dari BPS yang diterima oleh Gubsu pada Februari 2018 menyebut, hasil produksi beras di Sumatera Utara mengalami surplus. Gubsu mengatakan surplus ini sebagai swasembada beras terbesar sepanjang perjalanan 70 tahun Sumatera Utara.

Di bidang lain, Gubsu menambahkan, sebenarnya Sumatera Utara mengalami sebuah progress yang luar biasa. Bidang lain itu, misalnya, kawasan strategis nasional Kuala Tanjung yang merupakan kawasan industri dengan berbasis alumunium. Ini satu satunya pusat peleburan alumunium yang ada di Indonesia.

Dari infrastruktur, Bandara Kualanamu punya prestasi yang membanggakan. Sebagai pintu masuk ke Indonesia dari barat, Bandara Kuala Namu menjadi bandara mendapat penilaian bintang 4 pada tahun 2017. Nilai itu membawa Kualanamu menjadi bandara terbaik di Indonesia 2017. Penilaian tersebut dilakukan oleh skytrax berdasarkan Airline Quality Ranking. Di bidang listrik, kata Gubsu, daya listrik di Sumatera Utara kini surplus sejak 30

Pun hasil tanaman palawija baik potensinya. Hasil tanaman palawija merupakan andalan ekspor Sumatera Utara ke negara seperti Singapura dan Malaysia. Badan Pusat Statistika Sumatera Utara mencatat, pada tahun 2016 Sumut berhasil memproduksi jagung sebanyak 1.557.462,8 ton.

8 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Beragam etnis tapi tetap Harmonis Di setiap kesempatan, Gubsu selalu menyebut Sumatera Utara adalah provinsi berbilang kaum. Tentu saja pernyataan ini didasari karena Sumatera Utara memiliki 8 etnik lokal. Ditambah etnik pendatang dari seluruh Indonesia yang menetap. “Kita juga berbahagia bahwa kondisi sosial politik di Sumut walaupun dengan dinamika yang cukup tinggi, tapi boleh dikatakan terkendali aman dan damai, mudah mudahan ini juga bisa terus terkondisi,” ujar Erry. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Provinsi Sumatera Utara, Suriadi Bahar mengatakan hal serupa. Menurutnya keharmonisan di wilayah Sumut terjamin. Keragaman di Sumatera Utara bisa menyatukan kehidupan masyarakat, kata Suriadi. Kesbangpol mencatat tidak pernah ada konflik yang terkait dengan agama dan kesukuan di Sumatera Utara. “Saya rasa daerah lain sukunya tidak sebanyak yang ada di Sumut, suku di Sumut banyak. Ada lagi pendatang. Ini bagian dari keberagaman yang memang sangat dipegang oleh masyarakat sumatera utara,” kata Suriadi.

Masyarakat Sumatera Utara kadang dipandang sebagai masyarakat yang keras. Sampai ada istilah anak Medan yang keras. Di luar Sumatera Utara, anggapan ini kuat sekali. Meski begitu, Sumatera Utara sangat aman, tambah Suriadi. Menurutnya, Sumatera Utara bisa menahan diri walaupun ada berbagai macam isu yang terendus dari pemerintah pusat. Begitu pula isu yang terkait dengan masalah kesukuan. Sekali lagi, Suriadi menekankan, tingkat keharmonisan di Sumatera Utara cukup baik. “Keberagaman itu ada, tapi bukan berarti jadi masalah,” tutur Suriadi. Prestasi Sumatera Utara di bidang ini sangat baik. Berdasarkan data dari Setara Institute, 5 kota dari Sumatera Utara masuk ke dalam indeks kota toleransi Indonesia 2017. Peringkat paling tinggi diperoleh Pematang Siantar dengan posisi kedua setelah Manado. Pematang Siantar mendapat skor 5,90. Kota lain Sumatera Utara yang masuk di dalam indeks tersebut adalah, Sibolga, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, dan Binjai. Masing masing mendapat skor di atas 5. Anthony Reidd dalam buku Menuju Sejarah

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 9


Ekonomi Masyarakat Deli 19201942, dari Boersma, Oostkust van Sumatra: De Ontwikkeling van het Gewest. The Hague: Charles Dixon-Deventer. Kini, pemerintah hendak meningkatkan potensi dan keuntungan gegografis yang telah digunakan sejak berabad lalu itu. Di Selat Malaka, lalu lintas peti kemasnya mencapai 51,5 juta twenty foot equivalent unit (TEUs) per tahun. Saat ini, Singapura masih menjadi penguasa pangsa dengan 31,3 juta TEUs per tahun disusul Port Klang 10 juta TEUs per tahun. Untuk menggali potensi

Tak hanya itu, pun pengembangan dapat menampung kapal curah cair maksimum 50.000 DWT, kapal peti kemas maksimum 60.000 DWT, pompa 250 ton/jam dan storage tank 110.000 ton. Pelabuhan ini juga akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. Sementara itu kawasan ekonomi khusus Sei Mangke memang berdekatan lokasinya dengan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berfungsi untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, dan lainnya.

Membangun Mega Infrastruktur Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, menulis, “Sumatra adalah sebuah perbatasan. Bagi peradaban- peradaban lama yang berada di sekeliling samudara Hindia, pulau itu merupakan sebuah pulau kaya raya penuh rahasia di timur, suvarna dvipa, tanah emas pengawal gerbang menuju semua harta Asia Tenggara,� tulisnya. Sumatera Timur termasuk ke dalam wilayah yang kaya raya itu. Sejak tahun 1600-an, Sumatera Timur sudah dikenal dunia. Kajian arkeologi di Situs Kotta Cinna menunjukkan adanya aktivitas kemaritiman di Sumatera Timur. Aktivitas yang dimaksud membentang dari Tiongkok Selatan hingga Teluk Persia, termasuk Thailand, Jawa, bagian Sumatera lain, Semenanjung Melatu, Sri Lanka, dan India Selatan, tulis Daniel Perret dalam buku Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut. Labuhan Deli adalah contoh pelabuhan ekspor yang menyalurkan hasil bumi

Sumatera Timur kepada dunia. Saat itu lada adalah komoditas unggulan bagi Kerajaan Deli. Budi daya lada ini menempatkan Deli pada jaringan perdagangan internasional. Lada dibawa dari pedalaman ke Labuhan Deli menggunakan sampansampan kecil atau dipanggul di sepanjang jalan setapak. Setelah Labuhan Deli sudah tidak digunakan lagi lantaran pendangkalan, Belanda membangun Pelabuhan Belawan. Posisi Pelabuhan Belawan sangat strategis karena bermuara ke Selat Malaka. Saat itu Pelabuhan Belawan didukung oleh jaringan pelabuhan yang ada di daerah pedalaman, yaitu Pulu Tandjong Poera, Rantau Pandjang, Pantei Tjermin, Perbaoengan, Tandjong Bringin Bandar Chalipah, Pagoerawan, Tandjong Tiram, Telok Niboeng, Koealoe, Laboean Bilik, Bagan Api-Api, Bengkalis, Pakan Baru, dan Pelalawan, dikutip oleh Novita Mandasari Hutagaol dalam Pengembangan Pelabuhan Belawan dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial

10 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan bongkar muat di Belawan

tersebut, pemerintah Indonesia membangun Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara yang didukung infrastruktur macam rel kereta api baru. Pengembangan pelabuhan baru ini direncanakan hingga 2040. Pada saat itu, pelabuhan Kuala Tanjung akan mampu menampung peti kemas hingga 7,2 juta TEUs, CPO 4,3 juta ton dan CK dan GC 4 juta ton.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012. Kawasan ekonomi khusus ini merupakan yang pertama di Indonesia. Bisnis utama di kawasan ini fokus kepada industri kelapa sawit dan karet. Tak hanya itu, masih ada beberapa bisnis lain macam industri penunjang produksi, logistik, elektronika, dan pariwisata.

KEK Sei Mangke ini bisa langsung menyerap hasil produksi karet dan sawit rakyat. PTPN III telah membangun pabrik pengolah aneka produksi jadi dan setengah jadi dari sejumlah hasil perkebunan Sumatera Utara seperti kelapa sawit, karet, kakao dan sebagainya. Selanjutnya komoditas ini diangkut dengan kereta api ke pelabuhan Kuala Tanjung untuk dikapalkan, baik tujuan antarkota, pulau se Indonesia maupun untuk tujuan ekspor. Di darat, pemerintah membangun jalan tol, sejak 30 tahun Sumatera Utara hanya memiliki 33 kilometer saja. Sekarang telah dibangun jalan tol Kualanamu- Tebing Tinggi sepanjang 41,65 kilometer. Selanjutnya jalan tol ini menyambung sampai ke Parapat- Danau Toba. Tak hanya itu, di Sumut juga terdapat beberapa proyek infrastruktur lain yang sedang dibangun yakni, jalan tol Tebing Tinggi-Parapat, jalan tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, pengembangan dan perluasan Bandara Kualanamu, pembangunan pelabuhan laut terbesar Kuala Tanjung, dan proyek Light Rail Transit (LRT). Tentu saja, infrastruktur ini bisa menunjang distribusi dari berbagai hasil produksi provinsi Sumatera Utara. Selama 70 tahun, Sumatera Utara terus berbenah, melakukan penataan dan berkembang menjadi lebih paten. Wilayah yang dijuluki pulau Suvarna Dvipa ini tak pernah berhenti berkontribusi untuk pembangunan negara. (*)

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 11


WAWANCARA KHUSUS

Gubsu:

Sumut Pantang Mundur Selangkah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kini memasuki usia 70 tahun, tepatnya tang gal 15 April 1948. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1948. Isinya merupakan pembagian tiga provinsi di Sumatera, di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Selama 70 tahun, sudah ada 18 gubernur yang memimpin Sumatera Utara. Tentu saja, setiap pemimpin punya kebijakan dan prestasi yang berbeda sewaktu memimpin Sumut. Termasuk Gubernur Sumatera Utara yang sedang menjabat sekarang, Dr Ir H T Tengku Erry Nuradi. Beliau mendapat amanah memimpin Sumut sejak 25 Mei 2016. Sejauh ini, prestasi yang beliau toreh saat menjabat telah banyak. Terutama memimpin Sumatera Utara agar dapat memberikan berkontribusi kepada pembangunan negara, tentu saja demi kesejahteraan rakyat. Harapannya, provinsi berbilang kaum ini harus terus maju dari waktu ke waktu. Terkait kontribusi Sumatera Utara yang telah diberikan dalam pembangunan Indonesia dan harapan Gubsu ke depan, kami secara khusus mewawancarai beliau di sela-sela aktivitasnya yang begitu padat.

Apa kontribusi Sumatera Utara bagi Republik Indonesia selama 70 tahun berdiri? Alhamdulillah sejak beberapa tahun Provinsi Sumatera Utara ini hadir secara khusus tentunya, setelah reformasi 1998, ketika pengelolaan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsipprinsip good governance dan clean governance, maka provinsi Sumut juga berbenah untuk itu.

“

Kita ini sebagai makhluk yang bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Tentu kita bisa berbuat dimanapun. Apakah di birokrasi, di luar birokrasi, atau juga mungkin di pusat atau juga dimanapun posisi kita. Paling tidak kita bisa memberikan hal-hal yang positif. Tidak justeru memberatkan, apalagi untuk berpikiran negatif untuk itu. Sehingga saya yakin, dimanapun kita berada, kita tetap selalu bisa memberi perhatian dan memberi kontribusi kita untuk provinsi kita tercinta ini

“

12 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Salah satunya sebagaimana kita ketahui Badan Pemeriksa Keuangan yang selalu memberikan audit pemeriksaan kepada entitas, baik itu pemerintah daerah maupun juga kementerian lembaga dan institusi lainnya, sejak beberapa tahun terakhir, khususnya 10 tahun atau lebih selalu memberikan opini bagi entitas yang diperiksanya, apakah opini itu bisa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, disclaimer atau bahkan tidak memberikan penilaian. Alhamdulillah ternyata baru 3 tahun terakhir ini Sumatera Utara mendapatkan opini terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ini bertahan 3 tahun berturut-turut. Oleh karenanya, ini suatu hal yang menambah semangat kita di jajaran

pemerintahan Sumatera Utara untuk terus melaksanakan perbaikan, menerapkan good dan clean governance. Bahkan tahun 2017, ombudsman RI, yang memberikan penilaian terhadap entitas yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pertama kali dalam sejarah Sumatera Utara memberikan penilaian hijau atau penilaian yang cukup transparan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik. Ini juga salah satu yang memberikan semangat tambahan bagi kita di jajaran Sumatera Utara. Belum lagi kalau kita melihat istilahnya sekarang zaman now. zaman yang serba menggunakan IT, zaman yang mengedepankan sistem elektronik dan menerapkan sistem e-government. Alhamdulillah, Sumatera Utara juga sudah masuk pada provinsi dengan sistem e-gov atau yang kami launching dengan sebutan Sumut Smart Province (Sumut Provinsi cerdas). Ini menunjukan Sumatera Utara harus terus bergerak maju dari waktu ke waktu. Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 13


Dulu pemerintah Provinsi Sumatera Utara banyak belajar tentang e-gov ini ke provinsi yang sudah lebih dahulu melaksanakannya. Bahkan dengan kota yang sudah melaksanakannya seperti Surabaya dan lain sebagainya. Tapi Alhamdulillah hari ini, justru sebaliknya, beberapa provinsi dan hampir lebih dari 50 kabupaten kota se-Indonesia belajar e-government ke provinsi Sumatera Utara. Ini adalah suatu kebanggaan kita juga, bahwa suatu waktu provinsi Sumatera Utara bisa memberi contoh kepada daerah lain di seluruh Indonesia ini tentang bagaimana menerapkan good governance yang baik. Demikian juga dalam pengelolaan pemerintahan. Pengelolaan keuangan, kita ketahui tiga tahun yang lalu dengan APBD yang hanya berjumlah Rp7,7 triliun, provinsi ini memiliki kewajiban untuk membayar kepada kabupaten kota yang hampir Rp2,2 triliun, yang artinya hampir sepertiga dari total APBD. Alhamdulillah secara perlahanlahan hal itu bisa kita tuntaskan. Tahun 2017-2018 ini kita sebenarnya sudah bergerak maju untuk melaksanakan berbagai

pembangunan-pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi kita sama-sama ketahui bahwa 2018 ini adalah tahun politik, pesta demokrasi, pesta rakyat, dan karenanya pada 2018 ini banyak anggaran diserap pada pilkada serentak ini. Jadi walaupun begitu, semangat kita untuk bekerja keras membangun terus kita lakukan. Beberapa prestasi yang ada selama paling tidak dalam kurun waktu dua atau tiga tahun terakhir ini, menurut catatan dari BPS dalam pertemuan terakhir pada bulan Februari tahun 2018 di kota Solo, bahwa hasil produksi beras Sumatera Utara ternyata adalah produksi dengan catatan surplus atau swasembada terbesar sepanjang ada provinsi ini, yang tahun ini berusia 70 tahun. Demikian juga berbagai pembangunan infrastruktur yang terus kita giatkan. Belum lagi dukungan dari pemerintah pusat. Sebagaimana kita ketahui, kita mendapatkan banyak pembangunan yang merupakan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Seperti misalnya pembangunan jalan tol yang selama hampir 30 tahun, sejak

tahun 87, kita tidak mendapatkan pembangunan jalan tol. Maka pada tahun 2017 yang lalu bapak presiden meresmikan jalan tol yang merupakan pembangunan jalan tol terpanjang di luar Pulau Jawa. Alhamdulillah kita berharap pembangunan ini bisa terus berlanjut. Begitu juga Bandara Kualanamu merupakan salah satu bandara internasional terbaik pada tahun 2017. Bandara Kualanamu mendapat penilaian bintang 4, satu-satunya bandara yang mendapatkan predikat bintang 4 di Indonesia. Demikian juga di bidang energi listrik. Sudah cukup lama masyarakat Sumatera Utara selalu mengalami kekurangan daya listrik, karena memang kemampuan pembangkit kita yang jauh melebihi kapasitasnya. Tapi sejak tahun lalu kita mendapat bantuan kapal listrik terbesar dunia dan pembangkit lainnya terus dibangun. Seperti Sarulla, pembangkit panas bumi terbesar dunia di Tapanuli Utara. Kemudian ada Pangkalan Susu di Langkat dan berbagai pembangkit lainnya.

Alhamdulillah kebutuhan daya listrik di Sumatera Utara sejak 20 tahun atau bahkan 30 tahun terakhir, tahun 2017-2018 ini boleh dikatakan sudah mencukupi walaupun masih terjadi pemadaman. Juga karena itu permasalahan teknis, seperti misalnya kerusakan trafo dan transmisi. Tapi dari sisi kebutuhan daya listrik di Sumatera Utara, ini adalah yang pertama kita surplus sejak 30 tahun terakhir. Demikian juga di bidang lain, yang sebenarnya mengalami sebuah progress luar biasa. Belum lagi kita memiliki beberapa kawasan strategis nasional. Seperti Kuala Tanjung yang merupakan kawasan industri yang berbasis alumunium yang ada disana dan merupakan satu-satunya pusat peleburan alumunium yang ada di indonesia ini. Pelabuhan yang dimiliki juga merupakan pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia bagian barat. Kemudian, kita memiliki kawasan ekonomi khusus Sei Mangke. Kita ketahui bahwa Sumatera Utara adalah daerah perkebunan. Kita memiliki 2,1 juta hektare perkebunan. 1,6 juta hektare di antaranya itu adalah perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, kawasan ekonomi khsusus

14 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

atau special economy zone Sei Mangke itu diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkannya menjadi industri turunan. Kita ketahui kelapa sawit memiliki lebih dari 160 industri turunan yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah peluang bagi kita untuk terus bisa mendorong agar kawasan ekonomi khusus tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita. Kita juga bersyukur bahwa Sumatera Utara dianugrahi suatu kawasan yang indah, yaitu kawasan wisata Danau Toba. Kita memiliki danau terbesar kedua di Asia dan memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Pemerintah terus mendorong agar pembangunan kawasan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan dengan membangun berbagai pusat wisata yang bertaraf internasional di sana. Sumatera Utara adalah provinsi yang besar. Provinsi berbilang kaum yang memiliki 8 etnik lokal. Hampir semua etnik yang ada di indonesia ada di Sumatera Utara. Oleh karena itu kita juga berbahagia dengan kondisi sosial politik di Sumatera Utara. Walaupun dengan dinamika yang

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 15


cukup tinggi, tapi boleh dikatakan terkendali, aman dan damai. Mudah-mudahan kondisi politik dan sosial di Sumatera Utara ini bisa terus terkendali aman dan damai. RPJMD 2013-2018 akan segera berakhir, apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan target RPMD tersebut? Kalau kita bicara pembangunan jangka menengah daerah, tidak terlepas dari RPJMN. Sehingga setiap provinsi yang ada di Indonesia harus menyesuaikan dengan RPJMN yang telah disahkan. Oleh karenanya apa yang telah dicanangkan, khususnya juga dalam nawacita itu harus masuk di dalam RPJMD di setiap provinsi termasuk Sumatera Utara. Oleh karenanya, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan masyarakat, dan semua bidang, tentunya juga harus dimasukkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Provinsi Sumatera Utara juga telah memiliki RPJMD 25 tahun dan tentunya dibreakdown setiap 5 tahun memlalui RPJMD, dan kemudian dibreakdown setiap tahun dalam RKD atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2017 ini pertumbuhan ekonomi bisa dibilang membanggakan, bagaimana upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai prestasi itu? Dari sisi ekonomi makro, Sumatera Utara mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata rata nasional. Tentu ini karena Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki banyak komoditi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga komoditikomoditi inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi kita salah satunya menjadi lebih baik. Kita juga berharap ekspor dan investasi di Sumatera Utara ini dapat terus kita tingkatkan. Karena hanya ada 2 rumusan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan ekspor yang baik dan investasi yang dilaksanakan di daerah. Kalau kita melihat dari catatan statistik, jumlah investasi baik PMA maupun PMDN yang masuk ke Sumut dari tahun ke tahun meningkat dari mulai

16 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

12 triliun, 15 triliun dan terakhir sudah mencapai angka 20 triilun rupiah. Ini tentunya suatu hal yang sangat positif. Kita juga berharap nilai ekspor kita tingkatkan, agar 2 sektor ini bisa menambah pertumbuhan ekonomi kita pada tahun-tahun yang akan datang.

Salah satunya pemerintah provinsi mengedepankan sistem e-governement. Seperti misalnya e-planning, e-budgeting, sampai dengan e-audit. Sehinggga dengan program-program seperti ini, hal-hal yang menurut kita tentu harus kita jauhi seperti korupsi kolusi dan nepotisme bisa diminimalisir.

Potensi lain apa yang dapat dikembangkan dari Provinsi Sumatera Utara?

Apa harapan Bapak terhadap pemimpin Sumatera Utara yang akan datang?

Sumatera utara ini punya banyak potensi. Selain dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, kemudian juga potensi-potensi lain seperti parawisata. Kita punya Danau Toba, danau terbesar ke 2 di Asia. Kita punya laut di pantai barat dan timur.

Tentu harapan saya ke depan Sumatera Utara harus tumbuh lebih baik. Misalnya pertumbuhan ekonominya, kalau hari ini pada porsi 5,2 persen, untuk tahun-tahun yang akan datang itu bisa lebih baik lagi. Inflasi yang bisa kita tekan dibawah nasional bisa dipertahankkan.

Sebagai daerah pertanian, kita punya lahan pertanian yang cukup luas sehingga potensi ini harus dimanfaatkan. Belum lagi beberapa sektor industri yang ada seperti Kuala Tanjung, Sei Mangke, Kawasan Industri Medan maupun potensi lain yang ada di Sumatera Utara.

Kemudian juga dari sisi e-government terus kita kembangkan. Dan semua yang baik-baik ditingkatkan, yang kurang baik diperbaiki. Ini semua bisa terlaksana kalau pemimpin Sumatera Utara bisa memahami situasi birokrasi dengan sebaik-baiknya dan bisa merangkul masyarakat secara utuh seluruhnya.

Oleh karena itu, ini harus terus dimanfaatkan. Harus terus didorong agar potensi ini terus berkembang. Termasuk kita harus bisa membuka diri sehingga investor atau investasi dari luar itu bisa lebih cepat masuk dan akan menambah pembangunan-pembangunan yang ada di daerah kita. Terlebih lagi, tentu bisa mendapatkan atau menambah kesejahteraan bagi masyarakat kita. Bagaimana upaya pemerintah provinsi untuk membenahi kinerja aparatur, mengelola keuangan hingga mampu melewati masamasa sulit dimana utang provinsi ke daerah membengkak luar biasa? Memang terus terang kondisi masyarakat kita juga harus ikut membantu. Ini kita mau menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tadi. Karena tidak mungkin suatu pemerintahan yang baik dan bersih itu terjadi kalau lingkungannya juga tidak bersih. Oleh karena itu, lingkungan juga harus bersih, masyarakat juga harus bersih, termasuk sistem juga harus diperbaiki. Sehingga peluang-peluang untuk bisa terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti KKN itu bisa diminimalisir dengan sistem yang telah dibuat.

Setelah ini sumbangsih apa yang akan Bapak berikan untuk Sumut selanjutnya? Kita ini sebagai makhluk yang bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Tentu kita bisa berbuat dimanapun. Apakah di birokrasi, di luar birokrasi, atau juga mungkin di pusat atau juga dimanapun posisi kita. Paling tidak kita bisa memberikan halhal yang positif. Tidak justeru memberatkan, apalagi untuk berpikiran negatif untuk itu. Sehingga saya yakin, dimanapun kita berada, kita tetap selalu bisa memberi perhatian dan memberi kontribusi kita untuk provinsi kita tercinta ini.(*)

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 17


18 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 19


20 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 21


Perekonomian Sumut Lampaui Pertumbuhan Nasional

P

ertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan suatu daerah. Perekonomian yang maju menjadi cermin kalau daerah tersebut berkembang dengan baik, sebaliknya jika mengalami stagnasi atau malah mundur ke belakang dipastikan daerah tersebut sedang mengalami pembangunan yang melambat. Sumatera Utara mengalami pertumbuhan perekonomian yang signifikan, pada tahun 2017 tercatat 5,12%. Pertumbuhan ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,07%. Ini tentu hal yang menggembirakan menunjukkan ekonomi Sumut berjalan ke arah yang baik. Tidak hanya itu, pada tahun 2017 tingkat inflasi Sumut juga lebih rendah dari nasional. Inflasi Sumut pada tahun 2017 sebesar 3,2% (year-on-year) sedangkan nasional 3,61. Sumatera Utara berhasil menekan inflasi dengan sangat

baik. Kerja keras Tim Pengendali Infllasi Daerah (TPID) terbayarkan dengan prestasi ini bahkan menjadi contoh best practice dalam pengendalian inflasi daerah. “Di tahun 2017 perekonomian Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,12%, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07%. Tingkat inflasi kita juga lebih rendah dibanding nasional, Sumatera Utara itu 3,2% pada tahun 2017, nasional 3,61%,” ujar Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Arief Budi Santoso. Lebih lanjut dikatakan Arief, bila dibandingkan dengan lima provinsi besar lainnya di Indonesia, Sumut masih unggul dalam menekan laju inflasi. Tahun 2017 tercatat inflasi Jakarta sebesar 3,72%, Jawa Timur 4,04%, Jawa Barat 3,61% dan Sulawesi Selatan 4,44%. Ini tentu menjadi prestasi yang besar untuk Sumut.

“Kalau kita lihat dari statistik jumlah investasi baik PMA maupun PMDN dari tahun ke tahun meningkat mulai dari Rp12 triliun, Rp15 triliun dan terakhir Rp20 triliun,” jelas Gubsu.

Tetapi, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi, 5,18%. Membaiknya perekonomian Sumut tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, baik pemerintah pusat dan provinsi. Pada Februari 2017 Presiden RI Joko Widodo ingin pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara di Sumut dipercepat agar bisa menjadi hub internasional. Inilah yang sedang diupayakan pemerintah agar laju pertumbuhan ekonomi semakin baik. Perhatian Presiden yang cukup besar bagi Sumatera Utara ini tentunya sangat menguntungkan, apalagi sejak tahun 1987 Sumut tidak mendapat kesempatan untuk membangun jalan tol, tetapi di tahun 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan tol terpanjang di luar pulau Jawa. Begitu juga Bandara Kualanamu, KEK Sei Mangke, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandara Silangit dan infrastruktur lainnya. Ini tidak

22 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

akan bisa terwujud tanpa adanya sinergitas antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah pusat. Saat ini pemerintah juga tengah menggenjot pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara. Proses pembangunannya sudah mencapai 92% untuk yang ke laut dan akan berstatus sebagai pelabuhan internasional mulai bulan April 2018. Pelabuhan Kuala Tanjung dianggap memiliki posisi yang strategis, dekat dengan Malaysia, Singapura dan Thailand sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Sumatera Utara. Kuala Tanjung tidak hanya memiliki pelabuhan yang akan

menjadi hub internasional, namun daerah ini juga punya PT. Inalum yang merupakan satusatunya produsen alumunium di Indonesia. PT. Inalum bisa menghasilkan 260 ribu ton alumunium cair setiap tahun sehingga memberikan dorongan ekonomi dari aktivitas ekspornya. Selain Pelabuhan Kuala Tanjung dan PT. Inalum, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke juga sedang dalam dipercepat pembangunannya. Sei Mangke ingin dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Eco – Industrial Park dan beberapa perusahaan besar sudah mulai meramaikan kawasan industri ini seperti pabrik kelapa sawit kapasitas 400 ton kernel per hari, pembangkit listrik bio massa sawit kapasitas 2x3,5 MW dengan

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 23


kepemilikan PTPN3. Unilever Oleochemical Indonesia dan pabrik minyak goreng berkapasitas 600.000 ton CPO/tahun (per hari 2000 ton yang merupakan miliki PT. Industri Nabati Lestari, konsorsium antara PTPN3 dan PTPN4). Progresnya saat ini sekitar 70% dan ditargetkan Mei 2018 sudah beroperasi. Cepatnya pembangunan infrastruktur ini berpengaruh besar pada semua sektor terutama empat kinerja sektor di Sumut (pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi). Untuk Pertanian dan Perkebunan sawit memang mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2017 terjadi penurunan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan juga respon negatif penurunan harga komoditas global. Total pada triwulan IV tahun 2017 ekspor Sumatera Utara sebesar 5,1% sedangkan di triwulan sebelumnya 21,4%. Ini terjadi terutama karena penurunan ekspor CPO ke India sebesar 47,5% (yoy) karena tingginya tarif impor CPO dan Refine Palm Oil (RFO) di India. Untuk mengatasi hal ini Sumut membanting stir untuk mencari negara-negara importir CPO lain sebagai upaya untuk kembali meningkatkan ekspor.

masing-masing 5,1% (yoy) dan 2,0% (yoy) dari 4,5 (yoy) dan 1,7 (yoy) di triwulan I 2017. Peningkatan investasi bangunan didorong mulai menggeliatnya belanja modal pemerintah. Sementara itu peningkatan investasi non bangunan ditopang oleh penjualan mesin dan perlengkapan, serta parts kendaraan untuk perkebunan merespon peningkatan produksi perkebunan.

peningkatan sektor konstruksi. Berlangsungnya proyek-proyek infrastruktur strategis di Sumut memberikan dampak besar pada perusahaan konstruksi lokal. Pembangunan infrastruktur menarik realisasi investasi di Sumatera Utara, pada triwulan II Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera utara mencapai angka 13,63 triliun dari targetnya sebesar 20,3 triliun. Secara nasional PMDN

“Sumatera Utara merupakan daerah perkebunan, ada 2,1 juta hektare perkebunan, 1,6 juta hektare merupakan perkebunan sawit. Sei Mangke dibangun untuk memaksimalkan itu, ada sekitar 160 industri turunannya yang bisa kita maksimalkan,� kata Gubernur Sumatera Utara, Dr. Ir. H Tengku Erry Nuradi Msi. Tingginya pembangunan di Sumut juga mendorong 24 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Sumut ada di peringkat ke-7 dan PMA peringkat ke-11 (Sumber: news.analisadaily.com). Bahkan menurut keterangan Gubsu Erry terakhir investasi PMA dan PMDN mencapai angka 20 triliun. Pada triwulan I 2017 investasi 4,0% dan pada triwulan II meningkat signifikan menjadi 4,5%. Perbaikan kinerja investasi tersebut didukung kinerja investasi bangunan dan non bangunan yang meningkat

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dr. Syech Suhaimi juga mengakui pertumbuhan ekonomi Sumut bagus pada tahun 2017. Namun, lanjut dia, jika dibandingkan dengan tahun 2016 cenderung melambat. Sebab, pada 2016, pertumbuhan mencapai sebesar

5,18 persen. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan ekspor CPO yang cukup drastis. Walau terjadi penurunan ekspor CPO, Sumut masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya dan menekan laju inflasi. Ini juga tidak terlepas dari kinerja ekspor antar daerah mulai mengalami perbaikan. Hal ini terjadi seiring dengan mulai membaiknya kinerja sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan holtikultura serta membaiknya pertumbuhan ekonomi beberapa daerah mitra dagang utama seperti Sumatera Selatan dan Jambi. Di sisi lain, permintaan domestik akan produk makanan dan minuman juga mulai membaik.

Pesatnya perkembangan Sumut berdampak kepada angka kemiskinan. Pada bulan September 2017 BPS mencatatkan ada 1.326,57 ribu orang (9,28%) yang masuk ketegori miskin, turun sebesar 0,94 poin dibanding dengan persentase penduduk miskin Maret 2017 yang berjumlah 1.453,87 ribu orang (10,22%).

Dua atau tiga tahun terakhir menurut catatan BPS pada pertemuan bulan Februari 2018 di Solo hasil produksi Sumatera Utara surplus atau swasembada terbesar sejak berdirinya provinsi ini. Tercermin dari hasil liaison (hubungan dengan sektor lain) kepada pelaku usaha industri pengolahan khususnya oleokimia. Sektor ini memberikan kestabilan permintaan domestik yang disertai dengan peningkatan aktivitas manufaktur domestik. Dari sektor pangan Sumatera Utara masih bisa mempertahankan swasembada beras di tahun 2017, mencapai angka 5,1 juta ton atau surplus 1,7 ton dari kebutuhan yang diperhitungkan 3,4 juta ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut, Azhar Harahap mengatakan produksi padi di seluruh daerah selama 2017 meningkat sekitar 0,5 ton dari tahun sebelumnya. Sementara tahun 2016 produksi padi 4,6 juta ton. “Dengan surplus ini tentu kita kelebihan produksi dan kemudian dikirim ke daerah lain seperti provinsi Riau dan lainnya yang membutuhkan,� kata Azhar yang dikutip dari republika.co.id. Hal yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah pendistribusian hasil produksi yang tentunya akan berpengaruh secara tidak langsung kepada petani. Untuk menstabilkan angka permintaan dan pasokan pemerintah mengalihkan ke provinsi lain yang membutuhkan sehingga harga tetap bisa dikendalikan.

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

25


di Sumatera Utara sudah sesuai dengan yang diharapkan. Padahal sebelumnya, Pemprovsu harus melalui masa-masa sulit dimana wajib memenuhi tanggung jawab ke kabupaten/ kota sekitar Rp2,2 triliun sedangkan Pemprovsu hanya memiliki APBD Rp7,7 triliun pada tahun 2015. Namun, perlahan di masa kempemimpinan Gubsu Tengku Erry Nuradi hal ini bisa dituntaskan. Ini menjadi satu bukti pengelolaan keuangan Sumut membaik ditambah pada tahun 2018 APBD mencapai Rp13 triliun.

Pilkada Mendorong Laju Perekonomian Perekonomian Sumut tahun 2018 pada triwulan I diperkiakan akan melambat dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan belanja pemerintah yang masih rendah dan investor yang cenderung wait and see. Selain itu, dari sisi eksternal eskpor luar negeri diperkirakan melambat merespons penurunan harga komoditas dan serta tingginya ketidakpastian global. Namun demikian, konsumsi diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan karena UMP dan dimulainya kampanye pilkada serentak yang akan mendorong konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit). Pada triwulan I 2018, harga komoditas perkebunan terutama CPO, karet dan kopi diperkirakan menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut

tercermin dari penurunan harga yang terjadi pada awal triwulan berjalan. Harga CPO bulan Januari tumbuh negatif sebesar -14,5% (yoy) atau turun sekitar -55,4% dibandingkan dengan puncak harga CPO yang terjadi di awal tahun 2017. Sementara, harga karet juga terkontraksi sebesar 22,8% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -13.6% (yoy). Mencermati perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Utara didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah dan LNPRT seiring dengan pelaksaan PILKADA 2018. Di tahun politik, belanja pemerintah khususnya investasi dan belanja bantuan sosial diperkirakan akan meningkat. Selain itu, investasi bangunan juga akan meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur strategis yang

26 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

berjalan on-track. Namun demikian, sektor eksternal khususnya ekspor luar negeri diperkirakan akan menurun seiring harga CPO dan karet yang menurun, sedangkan perdagangan antar pulau diperkirakan akan membaik seiring dengan perbaikan kinerja sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan holtikultura.

Ke depan, Pemprovsu juga akan mengantisipasi faktor risiko penghambat perbaikan ekonomi diantaranya adalah terhambatnya ekspor karena kebijakan proteksionisme negara tujuan ekspor utama dan berlanjutnya penurunan harga komoditas. Selain itu, ketidakpastian kondisi keamanan pra pilkada juga menghambat investasi di dunia usaha. Pun begitu, pelaku usaha cukup optimis terhadap kondisi usaha ke depan yang tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perkiraan kegiatan dunia usaha ke depan. (*)

Kepala Dinas Bappeda Sumut, Ir. Irman Dj Oemar, Msi mengatakan pembangunan Sumut juga sudah berkembang pesat dan sudah berjalan on the track. Artinya arah pembangunan Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

27


peningkatannya itu sekitar 0,3 persen,” kata Hidayati saat ditemui di Museum Negeri Sumut. Hidayati mengakui kurang berkembang pesatnya pariwisata kita saat ini dikarenakan belum maksimalnya tiga faktor, pertama amenitas, aksesibilitas dan atraksi. amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi.

Sumut Kejar Target Satu Juta Wisatawan

Atraksi adalah produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan “what to see” dan “what to do”. Artinya, apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi ini bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan yang tentunya harus unik dan berbeda. Terakhir, aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi

S

umatera Utara (Sumut) terus berbenah untuk menjadi destinasi wisata yang diburu para pelancong nusantara maupun mancanegara. Apalagi setelah Danau Toba ditetapkan dalam 10 destinasi wisata prioritas nasional dan mendapat perhatian dalam pengembangan Kasawan Strategis Nasional (KSN), maka Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) berupaya untuk mengejar target kunjungan wisatawan sebanyak 1 juta orang pada tahun 2019 mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumut memang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan era tahun 80-an, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumut mampu mencapai 500 ribu orang per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumut (BPS) kunjungan wisman di tahun 2012 mencapai 241.833, tahun 2013 sebanyak 259.299, tahun 2014 meningkat menjadi 270.837. Selanjutnya di tahun 2015 kunjungan menurun menjadi 229.288 dan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 233.643. Gubsu Tengku Erry Nuradi mengharapkan jumlah

28 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Danau Toba, Sumatera Utara

kunjungan wisman ini akan terus meningkat dan memenuhi target 1 juta wisman di tahun 2019. Menurutnya, Sektor Pariwisata adalah salah satu sektor potensial yang mendukung petumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Seperti kita ketahui bersama, bentang alam dan kekayaan budaya yang dimiliki Sumatera Utara menjadi potensi yang perlu untuk terus dikembangkan. “Kita harapkan wisman akan semakin banyak, sehingga kita minta kabupaten-kota yang berada di Danau Toba harus bersinerji dan kompak, karena pemerintah pusat sudah sangat banyak perhatiannya kepada kita terutama untuk meningkatkan pembangunan Danau Toba,” ujar Erry. Untuk mencapai target kunjungan wisatawan 1 juta orang ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Dr. Ir Hj Hidayati, MSi menyebutkan pihaknya terus berusaha untuk meningkatkan semua jenis pelayanan di sektor ini.

Paropo,Dairi

“Jumlah wisman di tahun 2017 sekitar 261.000 orang, di tahun 2019 nanti ditargetkan menjadi satu juta. Memang kunjungan turis dari mancanegara maupun domestic tidak meningkat signifikan. Namun, bila dibandingkan tahun lalu, Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

29


seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan ramburambu penunjuk jalan dan lainnya. “Kalau kita lihat saat ini saja untuk amenitas di daerah wisata seperti fasilitas infrastruktur belum maksimal seperti toilet, paket wisata, kurang terintegrasinya Dinas Budaya dan Pariwisata dengan para stakeholder,” ujar Hidayati. Lebih lanjut dikatakan Hidayati, saat ini Danau Toba memang masih menjadi andalan Sumatera Utara untuk pariwisata yang sudah ditetapkan menjadi Geopark Kaldera Toba (16 geosite). Begitu pun, Pantai Timur juga menarik bagi wisatawan. Contohnya seperti di Pantai Timur, ada Tangkahan di kabupaten Langkat, yang disebutsebut dengan keindahan alam tersembunyi Sumut dan juga Nias yang menawarkan wisata pantai seperti diving dan surfing. Di sisi lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut juga sedang mengalakkan tarian daerah, kuliner-kuliner tradisional dan penguatan kebudayaan yang ada. Dengan menguatkan bidang ini harapannya bisa memenuhi indikator peningkatan sektor Budaya dan Pariwisata.

membangun Sumatera Utara.

Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain pertama tingkat kunjungan pariwisata juga peningkatan jumlah pengunjung museum, pemasaran, pemeliharaan dan tingkat penyediaan sarana dan prasarana untuk kesenian dan seniman,” terang Hidayati.

Perbaikan Infrastruktur Dorong Peningkatan Wisata Insfrastruktur yang baik tentunya dapat mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisawatan ke Sumut. Perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat sangat menguntungkan bagi Provinsi Sumut. Terutama dengan direalisasikannya pembangunan jalan tol dari Medan- Kualanmu dan dilanjutkan jalan tol Kualanamu- Tebing Tinggi.

Selain wisata budaya, alam, bangunan saat ini yang juga sedang berkembang menurut Hidayati adalah Agritourism. Wisatawan baik dari dalam dan luar negeri cukup tertarik dengan wisata jenis ini, di mana mereka bisa mengetahui cara perawatan kopi, pengolahan hingga pengemasan. Untuk wisata jenis ini wisatawan juga bisa menikmati berbagai jenis buah-buahan dari berbagai daerah.

Untuk selanjutnya akan terus dibangun jalan tol dari Tebing Tinggi hingga ke Parapat. Dengan begitu, maka wisatawan yang akan berkunjung ke Parapat dapat semakin dimudahkan. Tidak lagi terjebak kemacetan panjang dan dapat meringkas waktu tempuh ke lokasi wisata.

Kedepannya, diharapkan pemerintah dan Dinas Kebudayaan bisa bersinergi dan bekerja sama untuk sama-sama membangun budaya dan pariwisata karena sektor ini menjanjikan untuk

Tangkahan Lagan, Brandan, Langkat

Selain jalan tol, saat ini Sumut juga sudah memiliki 8 Bandara yang melayani penerbangan diantaranya dua bandara bertaraf internasional yaitu Kualanamu Internasional Airport di Deliserdang dan Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Tentunya, dengan adanya penerbanganpenerbangan langsung dari luar negeri akan semakin memudahkan pelancong dari luar mengunjungi Sumut.

“Ada 11 indikator di Dinas

“Dua bandara ini bisa di akses dari Singapura dan Kuala Lumpur dengan waktu tempuh

kurang lebih 1 jam penerbangan,’’ ucap Gubsu. Di sisi lain, target satu juta wisatawan di Provinsi Sumatera Utara tentunya harus didukung transportasi yang memadai, salah satunya jalur transportasi kereta api. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Hidayati mengharapkan adanya akses kereta api yang melayani satu geosite ke geosite lainnya yang ada di Geopark Danau Toba. “Kalau masing-masing geosite di Geopark Danau Toba ini terhubung dengan Kereta Api, tentu untuk mengelilingi Danau Toba itu tidak memakan waktu terlalu lama,” terang Hidayati.

Jumlah wisman di tahun 2017 sekitar 261.000 orang, di tahun 2019 nanti ditargetkan menjadi satu juta. Memang kunjungan turis dari mancanegara maupun domestic tidak meningkat signifikan. Namun, bila dibandingkan tahun lalu, peningkatannya itu sekitar 0,3 persen,

Sipiso-piso, Karo

Dr. Ir Hj Hidayati, MSi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut

Toba

30 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

31


sudut wisata di sana itu bisa diandalkan, “ terangnya. Oleh karena itulah, sudah saat nya Sumut mulai mengangkat astmosfer-atmosfer pariwisata yang ada. Objek wisata yang ada harus benar-benar dijaga dan diurus, juga dipromosikan dengan baik, sehingga wisatawan dapat datang ke Sumut. “Apalagi Sumut ini boleh dikatakan seperti surganya dunia, semua ada di sini, mulai dari sungai, pantai, eco tourism, kuliner hingga gunung. Tapi karena daerah yang memiliki objek wisatanya belum menggalinya sehingga keberadaan objek wisata yang luar biasa itu tidak dapat dilihat oleh mata dunia,” paparnya.

Muara, Tapanuli Utara

Dolok Tolong, Balige, Toba Samosir Sipinsur, Lintong ni huta, Humbahas

Daerah Diminta Tingkatkan Daya Saing Pengamat pariwisata di Sumut yang juga Direktur PT Lovely Holidays Tour and Travel, Maruli Damanik mengatakan untuk kemajuan pariwisata Sumut, maka sudah saatnya daerah yang memiliki objek wisata di Sumut bangun dari tidurnya sehingga kunjungan wisman ke Sumut bisa meningkat, dan memang seharusnya setiap daerah bersaing untuk mempromosikan objek wisata yang dimiliki. Bakkara,Tapanuli Utara

wisatawan di gundaling

32 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

“Daerah harus menyadari kalau pariwisata itu memiliki multi effect yang luar biasa karena bisa diandalkan untuk mendongkrak perekonomian dan PAD, selama ini daerah yang memiliki objek wisata masih belum memanfaatkan peluang ini, sehingga Sumut mengalami keterpurukan wisata karena selama ini tidak menonjolkan potensi yang ada,” terang Maruli. Dikatakannya, jika daerah berlomba-lomba untuk mengemas objek wisata yang dimilikinya tentu para pelaku pariwisata di Sumut akan sangat senang dan dengan mudah akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata yang ada. “Kita bisa melihat Bali, semua objek wisata di sana itu saling berlomba-lomba untuk menarik hati wisatawan, bahkan setiap

Selama ini lanjut Maruli, wisatawan yang pernah datang ke Sumut akan merasa bosan untuk kembali lagi berkunjung selanjutnya. Sebab yang mereka lihat dari Sumut hanya objek wisata yang sama misalnya Danau Toba maupun Brastagi. Padahal kalau semua potensi objek wisata yang ada dapat dikemas baik, lamanya wisatawan berkunjung ke Sumut itu bisa sampai satu tahun, karena dia dapat berkunjung ke Bukit Lawang, setelah itu ke Nias, setelah itu ke Taput dan daerah lainnya. “Kalau seluruh objek wisata kita dikemas baik, dalam waktu satu tahun mungkin belum habis untuk menjelajahinya,” terangnya. Makanya masing-masing objek wisata saat ini harus berlomba, memetakan apa yang menjadi daya tarik dari daerahnya dan keunggulan dari objek wisata yang dimiliki. Sebab, masingmasing daerah di Sumut sebenarnya sudah memiliki potensi pariwisata yang berbeda-beda.

Jalin Kerjasama Luar Negeri Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumut, Gubsu Tengku Erry Nuradi juga berupaya mengenalkan potensi Sumut kepada dunia luar. Seperti melakukan perhelatan ke berbagai negara yang bertujuan untuk mempromosikan Sumatera Utara. Di awal tahun 2018 ini, Gubsu telah membuka pameran Tour Operator Utazas di Paviliun Indonesia di Hong Expo Budapest dikenal Utazas Travel Exhibition 2018 Hongaria (Hungaria), Kamis (1/3/2018). Pameran ini merupakan even tahunan yang di selenggarakan di Budapest dan difasilitasi oleh KBRI di Hongaria. Pameran wisata tahunan ini diikuti oleh ratusan tour operator dari Eropa, Asia dan Amerika. Masih dalam kesempatan di Hongaria, Gubsu juga berkesampatan menghadiri jamuan makan malam yang digelar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LB dan BP RI) untuk Slovakia Adiyatwidi Adiwoso di Rest Indonesia di Bratislava, Jumat malam (2/3). Dalam pertemuan tersebut, Gubsu Erry Nuradi mengajak Dubes LB dan BP RI untuk Slovakia Adiyatwidi untuk mempromosikan pariwisata Sumatera Utara (Sumut). Terutama mempromosikan Danau Toba dan potensi wisata lainnya di Sumut. Selain itu, Gubsu juga melakukan perhelatan ke Australia, terutama di negara bagian Victoria untuk bertemu sejumlah pejabat dan pengusaha guna menjajaki kerjasama. Kunjungan yang dilakukan Kamis (15/3) untuk menarik minat investor di Negeri Kanguru menanamkan modalnya di Sumatera Utara (Sumut) termasuk menarik wisatawan berkunjung ke Sumut. Dalam promosi Sumut di Australia tersebut, Gubsu Erry Nuradi sebelumnya bertemu Konjen RI di Melbourne, ibukota negara bagian Victoria, Australia, Spica Alphanya Tutuhatunewa. Selain itu, bertemu dengan President Legislative Council of Victoria, The Hon Bruce Atkinson di gedung Parliament House, East Melbourne, Victoria, Australia. Jalinan kerjasama yang terbangun ini pun diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumut. Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

33


Istana Maimun Medan, Sumatera Utara

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat segera memperbaiki infrastruktur, tidak hanya sekadar rencana tapi saatnya untuk action. “Seperti Tangkahan kalau infrastrukturnya baik, pasti wisatawan akan seperti semut yang mengerubunginya. Makanya, pemerintah sebenarnya harus merealisasikan pembangunan infrastrukturnya, kalau dibangun jalan aspal di sana, banyak wisatawan yang berkunjung tentu akan berdampak terhadap daerah Langkat sendiri yang semakin maju, kesadaran bahwa pariwisata itu memiliki multi effect ini perlu disadari,� jelasnya.(*)

Silalahi,Sabungan

Jika masing-masing daerah itu berkemas untuk mempromosikan objek wisata yang dimilikinya tentu akan semakin banyak berdiri industri pariwisata di Sumut, inilah yang menjadi multi effect dari pariwisata. Semakin banyak bermunculan hotel, restoran, transportasi dan lainnya yang dampaknya juga dapat menyerap tenaga kerja. Daerah di Sumut, lanjut Maruli bisa meniru Belitung Timur yang mengemas wisata Kedai 1000 kopi. Cukup hanya mengemas kedai-kedai kopi, pemerintah daerahnya mampu menyedot wisatawan untuk datang berkunjung. Sumut tentu saja dapat berkemas dengan menggali objek wisata yang dimiliki karena semua potensi pariwisata ada di sini.

Mesjid Raya AL-Mashun,Medan

Desa Berenedo,Nias

34 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Sipinsur,Lintong ni huta,Humbahas Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

35


jaminan kesehatannya.

Pemprovsu Berupaya Jamin Masyarakat Tetap Sehat

Kesehatan menjadi salah satu penentu kualitas kehidupan masyarakat. Jika kualitas kehidupan baik, maka secara tidak langsung akan menciptakan kesejahteraan hidup. Untuk itulah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

S

atu hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mencapai hal ini adalah dengan mengalokasikan anggaran lebih kurang sekitar Rp90 miliar dari APBD. Anggaran ini diperuntukkan mengcover sebanyak 330 ribu orang untuk mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 ditetapkan empat lndikator makro pembangunan yang terkait dengan kesehatan, yaitu menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, meningkatnya status gizi masyarakat, serta meningkatnya umur harapan hidup penduduk.

Saat ini dari 14 juta masyarakat Sumut, sudah 70 persen diantaranya ditanggung BPJS Kesehatan dan harapan kedepan pada tahun 2018 meningkat menjadi 80 persen. Untuk selanjutnya, di tahun 2019 sesuai dengan program pemerintah seluruh masyarakat Sumut sudah semuanya ikut BPJS kesehatan dan progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kita terus berupaya menurunkan status gizi buruk, mencegah tidak terjadinya penyakit-penyakit menular seperti difteri yang sekarang juga lagi marak maraknya di Indonesia. Untuk itu, kompenen di Dinas Kesehatan dengan Dinkes Kabupaten/Kota serta rumah sakit yang ada di Sumut saling mendukung untuk mensukseskan visi dari Dinkes tersebut,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Agusman menilai dari tahun ke tahun pihakya terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan baik itu sarana maupun prasarana. Disamping itu, lanjutnya dalam

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan berobat di rumah sakit dan puskesmas, maka pihaknya terus berupaya menambah rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi. Saat ini ada 219 rumah sakit dan 571 puskesmas yang siap mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. “Dari 219 rumah sakit yang ada di Sumut kita sudah lebih kurang 109 yang terakreditasi. Kemudian untuk puskesmas dari 571 puskesmas itu sudah 155 yang terakreditasi dan target kita tahun 2018 ini sudah ada 200 puskesmas siap untuk melakukan akreditasi. Artinya, akreditasi ini untuk meningkatkan mutu pelayanan, supaya masyarakat Sumut tidak lagi berobat ke luar,” katanya. Menurutnya, dari tahun ketahun, sarana dan prasarana kesehatan di Sumut terus meningkat dan pihaknya terus berupaya bagaimana membimbing, membina dan mensupervisi Puskesmas dan Rumah Sakit supaya semuanya harus terakreditasi. “Sejak 2016 lalu baru 20 Puskesmas yang

Agusman melanjutkan, sesuai dengan nawacita presiden RI dan sejalan dengan visi Dinas Kesehatan Sumut yakni menciptakan masyarakat yang sehat dan maju, dalam kemandirian dan kesejahteraan, maka sejak tahun 2014 semua masyarakat Sumut ditangung

36 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara 35

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

37 36


terakreditasi. Kemudian di tahun 2017, meningkat menjadi 155. Harapan kita di tahun ini dapat menjadi 200 puskesmas yang sudah mendaftarkan untuk akreditasi bisa terlaksana oleh kabupaten/kota. Sedangkan untuk rumah sakit dari tahun 2016 yakni sejak saya bertugas menjadi kepala dinas hanya 36 rumah sakit yang terakreditasi terus meningkat pada tahun 2017 sebanyak 109. Jadi setiap tahun meningkat dan inilah kami lakukan saat ini dengan dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota,” ujarnya. Sejalan dengan kebijakan nasional, provinsi Sumatera Utara pada bulan Mei 2017 yang lalu telah mencanangkan dimulainya suatu gerakan nasionai hidup sehat yang dikenal dengan ’Germas’ (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini mengacu pada instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017, tentang Germas dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2017, tentang pedoman umum pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat. Oleh karena itu, Gubernur Sumatera Utara mengharapkan, kepada semua organisasi perangkat daerah untuk turut bersinergi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka mewujudkan enam tujuan Germas yaitu peningkatan aktivitas fisik,

Sumatera Utara. Sementara, tanggal 30 November 2011 Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dibubarkan/dilikuidasi berdasarkan persetujuan Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan. Dan pada tanggal 29 Desember 2011 secara resmi dilakukan acara Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat. Raih Rekor MURI Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat Sumatera Utara tak lepas dari meningkatnya kepesertaan jaminan sosial untuk kesehatan masyarakat khususnya para pekerja rentan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Sumut, dan BPJS Ketenagakerjaan menerima predikat rekor MURI atas keanggotan yang mencapai 31 ribu lebih pekerja rentan yang mendapat perlindungan selama 3 bulan dalam 2 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan cuma-cuma. Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono, mengungkapkan bahwa, para pekerja di Provinsi Sumatera Utara saat ini bisa bekerja dengan lebih tenang, khususnya para pekerja rentan, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan upaya yang sangat baik untuk melindungi para pekerja rentan di wilayahnya melalui program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan). “Langkah yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Utara ini tentunya layak mendapat apresiasi, dan sudah sepantasnya untuk dapat diduplikasi oleh Pemerintah Provinsi lainnya”, jelas Sumarjono. Sebelumnya, rekor MURI yang sama diraih oleh Makassar dengan jumlah kepesertaan

38 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

gratis sebanyak 7.200 orang. “Kami harap, perhatian dari Pemprov Sumatera Utara ini dapat dimanfaatkan oleh para pekerja sebagai suatu momen untuk dapat bekerja sebaik-baiknya dengan tenang dan nyaman karena sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan”, ujar Sumarjono lagi. Dirinya menambahkan, setelah 3 bulan masa perlindungan, diharapkan para pekerja bisa melanjutkan sendiri program perlindungan mereka agar dapat tetap tenang dan nyaman dalam bekerja. Di tempat yang sama Deputi Direktur Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis, mengatakan pihaknya akan terus memberikan palayanan terbaik atas program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Sumatera Utara. “Data potensi yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 menjelaskan bahwa terdapat 4,5 juta angkatan kerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dimana

“Peningkatan fasilitas alat medis di RS Haji Medan tidak terlepas dari bantuan Pemprovsu, sehingga saat ini peralatan yang kita miliki sudah berstandar internasional. Ke depan kita harapkan Pemprovsu dapat semakin meningkatkan perhatian kepada RS Haji Medan, dan RS ini dapat menjadi RS kebanggaan masyarakat Sumut,” Dr. Hj. Diah Retno W. Ningtyas, MH Direktur RS. Haji

1,3 juta pekerja di antaranya sudah terdaftar”, ungkap Umardin. Dikatakannya, Pemprov Sumut sudah menggelar program kepesertaan BPJS tenaga kerja dari dana CSR Bank Sumut ini sejak tahun 2015. Dimana tahun 2015 jumlah peserta yang didaftarkan sebanyak 2.303 orang, tahun 2016 sebanyak 5.060 orang, tahun 2017 sebanyak 21.000 orang dan tahun 2018 sebanyak 31.465 orang. Pembenahan RS Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumut membawahi satu Rumah Sakit yakni RS Haji Medan. Pembangunannya diawali pada tahun 1990 ketika terjadinya musibah terowongan Mina yang banyak menimbulkan korban Jemaah Haji Indonesia. Momen ini menjadikan pemerintah pusat berupaya membangun Rumah Sakit Haji di empat embarkasi calon jemaah haji Indonesia. Pembangunan RS Haji ini didukung dari bantuan Garuda Indonesia, Yayasan

Amal Bakti Muslim Pancasila bahkan bantuan-bantuan dari tiap Pemda Tk. II seluruh Sumatera Utara, Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta. Selain itu, juga dukungan masyarakat melalui infak para jemaah haji dan infak pegawai negeri yang beragama Islam. Pada tanggal 28 Februari 1991 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia menandatangani Prasasti untuk keempat Rumah Sakit Haji, yakni Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No. 445.05/712.K, tanggal 7 Maret 1991 dibentuk Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan dan akhirnya diletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Haji Medan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, (H. Munawir Sjadzali) dan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 1991. Tepatnya, tanggal 4 Juni 1992, Bapak Presiden Soeharto berkenan meresmikan Rumah Sakit Haji Medan. Selanjutnya, tanggal 3 Juni 1998 dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan Ketua Umum Gubernur Provinsi

Sejak beralih pengelolaannya kepada Pemprovsu, Direktur RS Haji Medan, dr Diah Retno W. Ningtyas, MH mengatakan kalau pihaknya berupaya keras untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan di rumah sakit tersebut. Tentu saja hal ini bukan gampang, apalagi sejak dibangun hingga diserahkan pengelolaannya kepada Pemprovsu, fasilitas yang dimiliki rumah sakit tersebut sangat minim. “Bayangkan saja dari dibangun sejak tahun 1992 hingga diambil alih Pemprovsu, ruangan IGD, ICU, HD dan lainnya itu tidak standar,” kata Retno. Namun, kini sejak tahun 2013, RS Haji Medan sudah terakreditasi dengan pelayanan yang berstandar internasional, fasilitas ditambah dan bangunan juga banyak yang direnovasi. Saat ini RS Haji Medan sudah tidak kalah dengan rumah sakit lainnya yang berstandar internasional. Terutama untuk melayani pasien kanker, stroke juga jantung. Rumah Sakit ini kini memiliki fasilitas alat CT-Scan, Katerisasi Jantung, Hemodialisa, ICU juga IGD. ujar Retno sembari menyebutkan saat ini 90 persen pasien yang dirawat di RS Haji Medan merupakan pasien BPJS. (*)

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

39


Sumut Berbenah Tingkatkan Kualitas Pendidikan

S

ejak beralihnya pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), kualitas pendidikan di Sumut semakin membaik. Perbaikan dan pembenahan terus dilakukan terutama dalam hal pengelolaan hingga proses belajar mengajar. Pengelolaan SMA/SMK sebelumnya merupakan kewenangan masing-masing kabupaten/kota, perubahan kewenangan tersebut resmi diberlakukan terhitung dari tanggal 1 Januari 2017. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/ SM. Sedangkan pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat. Sejak kewenangan itu diambil alih Provinsi Sumut kualitas pendidikan SMA sederajat semakin baik. Hal itu pula ditegaskan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi beberapa waktu lalu saat mengunjungi SMK Negeri 1 Lumut, Tapanuli Tengah. Dia menegaskan bahwa pasca peralihan kewenangan SMA-SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), pengelolaannya harus lebih baik lagi. “Oleh karenanya para siswa harus siap dengan perubahan positif yang diterapkan Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan. Sebab UU No.23 Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA sederajat kepada pemerintah provinsi. Ini berlaku tidak hanya di Sumut tetapi seluruh Indonesia,’’ ujarnya.

40 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Perubahan positif ini menurut Erry harus diikuti para siswa diantaranya penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. “Sebelum kewenangan ke Pemprovsu sekolah yang melaksanakan UNBK hanya sekitar 90 Sekolah. Allhamdulillah kini jumlahnya sekitar 1.500-an sekolah yang melaksanakan UNBK,” tutur Erry. Bahkan untuk tahun 2018 ini, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah diikuti 889 sekolah, dari 929 SMK yang ada di Sumatera Utara (Sumut). Itu berarti 95,69 persen SMK di daerah ini sudah menggunakan ujian berbasis komputer. Sedangkan jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian nasional tahun 2017, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Sumut, mencapai 89.418 orang. Sekitar 97,9 persen atau 87.554 orang siswa diantaranya sudah mengikuti UNBK. Hanya 1.874 siswa atau sekitar 2,1 persen siswa saja yang masih mengikuti ujian nasional dengan menggunakan pensil dan kertas. Di sisi lain, penerapan Sistem online dalam penerapan penerimaan peserta didik baru di SMA/SMK yang diberlakukan Pemerintah provinsi Sumut juga dapat dipastikan menghapus indikasi berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). “Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan di SMA/SMK oleh Pemrpov Sumut sebagai upaya mencegah praktik KKN,’’ ujar Gubsu yang saat itu menyerahkan SK Kenaikan Pangkat

Guru SMA/SMK di SMAN 1 Rantau Prapat, Labuhan Batu beberapa waktu lalu.

teknis, dan kelemahan lain yang memang perlu ada perbaikan. Tapi kami tetap konsisten,” terang Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry menyebutkan bahwa sudah saatnya lembaga pendidikan menggunakan teknologi internet/sistem online mulai dari ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan ujian masuk sekolah. “Dengan menggunakan sistem online tidak hanya menghemat anggaran, seperti kertas, juga menghindari kebocoran soal, serta menjawab soal isu tentang titipan siswa,” terangnya.

Penerapan PPDB online tersebut, menurut Erry adalah salah satu bentuk komitmen Pemprovsu dalam mendukung dan memberantas praktik korupsi dan pungutan liar pada setiap layanan publik di Sumut. Sistem elektronik yang dibangun dan diterapkan Pemprovsu pada berbagai pelayanan publik adalah dalam rangka mengurangi peluang pungutan liar.

Terkait UNBK sendiri, Erry mengakui sebelum SMA/ SMK di bawah naungan Provinsi Sumut, sekolah menggunakan sistem online (UNBK) ada 90 sekolah (2016) dan tahun 2017 ini jumlah sekolah bertambah menjadi 1.500. Begitu juga dengan sistem peneriman siswa baru, hingga tak ada lagi yang namanya siswa titipan yang ada siswa yang masuk ke sekolah-sekolah favorit benar sesuai dengan nilai dari kelulusan ujian masuk berbasis komputer. “Tak ada lagi siswa yang dititip oleh oknum-oknum dengan kualitas siswa tak maksimal,” tegas Erry. Peluang Anak Kurang Mampu Masuk Sekolah Favorit Sejak diterapkannya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, kebijakan ini membuka peluang selebarnya kepada anak-anak kurang mampu tapi memiliki kemampuan akademik untuk mengecap pendidikan di sekolah favorit. Hal ini juga menghapus stigma kalau sekolah favorit hanya milik orang-orang berduit. Meski pun dengan kebijakannya ini, Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi sempat menjadi objek kemarahan beberapa oknum pejabat yang anaknya tidak lulus di sekolah favorit tersebut. “Terus terang saya paling banyak jadi sasaran kemarahan karena banyak oknum pejabat yang gagal menitipkan anakanak untuk sekolah favorit. Sumut mau baik dan berubah. Mari kita dukung,” kata Erry saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, di Hotel Santika Dyandra Medan, beberapa waktu lalu.

Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan korupsi sulit diberantas yaitu integritas pribadi dan sistem. “Hampir di semua lini ada korupsi penyebabnya adalah integritas. Apapun yang akan dilakukan tanpa integritas akan sulit. Yang kedua adalah perlunya perbaikan sistem, karena siapapun orangnya, kalau masuk dalam sistem yang tidak baik, pasti akan terpengaruh sistem,” ujar Erry. Erry kembali mengatakan, bahwa pungli bisa terjadi karena ada pertemuan face to face yang dapat menyebabkan transaksi terjadi. “Kenapa di negara maju indeks persepsi korupsi baik, karena sistem yang diterapkan sudah sangat baik,” ucapnya. Oleh karena itu, Erry mengatakan Pemprovsu melakukan berbagai gebrakan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Sumut termasuk pungli, diantaranya menerapkan berbagai layanan elektronik. “Untuk bidang pendidikan, Provinsi Sumut termasuk berani, kami adalah yang pertama terapkan online,” kata Erry. Erry menceritakan bahwa hampir semua kepala sekolah yang dijumpainya mengaku lega dengan sistem PPDB online. Itu dikarenakan mereka tidak perlu lagi pusing mengakomodir titipan banyak pihak dalam penerimaan siswa baru yang biasanya terjadi. “Mereka bilang paling tidak ada 100-200 titipan, sehingga ada 100-200 anak yang sebenarnya pintar dikorbankan,” ucap Erry.(*)

Erry bersyukur saat ini sudah terbangun komitmen bersama dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki system penerimaan siswa baru. Apalagi PPDB online ini dipantau oleh Tim Korsupgah KPK, maka sistem PPDB online harus dilaksanakan secara benar. “Walaupun banyak kelemahan, seperti kelemahan

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

41


berhasil dilakukan oleh Pemprovsu bersama 25 kabupaten dan 8 kota di Sumut. “Pesan pimpinan KPK, kemajuan-kemajuan ini harus terus kita tingkatkan,” katanya. Kemajuan inovasi-inovasi berbasis IT yang saat ini berhasil dibangun, harus dipelihara dan dijaga dengan hati. “Jangan sampai inovasi-inovasi ini terbengkalai dan menjadi alat-alat yang mati,” ujar Asep. Selain itu, melalui berbagai terobosan yang upaya yang sungguh-sungguh, Gubsu mampu membalikkan persepsi negatif yang selama ini melekat di Sumut, karena dua gubernur sebelumnya mempunyai permasalahan hukum, khususnya dengan KPK. “Dua tahun yang lalu, Sumut adalah salah satu dari tiga provinsi yang mempunyai catatan yang kurang baik dalam hal tata kelola, karena gubernurnya mempunyai permasalahan hukum, khususnya dengan KPK. Tapi saat ini kami Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah Sumut yang terus mendorong dan membimbing Pemprovsu dalam melaksanakan good governance dan clean governance. “Kami juga bermohon akan terus membimbing Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se Sumut pada masa mendatang,” ujar Erry.

Sumut Provinsi Terbaik Pemberantasan Korupsi

S

umatera Utara merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang pernah memiliki catatan kurang baik dalam hal tata kelola pemerintahan, hal ini dikarenakan dua Gubernurnya pernah tersandung permasalahan hukum yakni kasus korupsi. Namun di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut, Dr Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan Sumut menjadi provinsi yang bersih dari korupsi. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah mengapresiasi dan memuji kemajuan yang berhasil dicapai, provinsi ini dinilai menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan rencana aksi (renaksi) pemberantasan korupsi. Kordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwanda ketika menghadiri peresmian Sumut Provinsi Cerdas atau Sumut Smart Province (SSP) oleh Gubsu, di Aula Raja Inal

42 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Disampaikan Erry, ada rencana aksi yang dilakukan Pemprovsu. yaitu, pelaksanaan e-planning dan e-budgetting, pengadaan barang dan jasa, penguatan layanan perizinan terpadu,

Siregar, Selasa (20/3) lalu menyampaikan apresiasi dari KPK RI terhadap keberhasilan yang telah diraih Provinsi Sumut. “Mewakili pimpinan KPK, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap capaian-capaian atau kemajuan yang berhasil Pemprovsu dalam dua tahun terakhir,” ungkap Asep. Asep menuturkan, dua tahun lalu, persisnya 15 April 2016 berkumpul seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Sumut, termasuk KPK RI. “Kita membuat janji di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, untuk melakukan suatu perbaikan. Dan hari ini, dalam suasana yang bahagia, kita merasa ini jalannya sudah benar,” ungkap Asep. Menurut Asep, berdasarkan catatan dan monitoring KPK dalam dua tahun terakhir, sudah banyak kemajuan dan capaian yang

sudah menyampaikan lewat data, bahwa per 31 Desember 2017 pencapaian terbesar dari renaksi (rencana aksi) itu ternyata ada di Sumatera Utara (Sumut), peringkat satu itu Kota Medan, peringkat kedua adalah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu),” ungkap Asep. Ada kabupaten lain, yaitu Tapanuli Selatan (Tapsel) yang masuk dalam sepuluh besar dalam konteks capaian renaksi selama 2017. “Ini merupakan prestasi luar biasa, yang membuktikan bahwa Provinsi Sumut mempunyai kesungguhan yang luar biasa dipimpin Pak Gubsu Erry untuk membalikkan persepsi yang ada selama ini,” ujarnya. Gubsu Dr Ir H T Erry Nuradi, MSi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satgas Koordinasi

manajemen SDM, penguatan inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset, percepatan peraturan daerah RTRW Sumut, serta partisipasi publik. “Kesembilan rencana aksi tersebut telah dapat kami tindaklanjuti dengan baik,” ujarnya. Di sisi lain, Gubsu mengakui kondisi masyarakat Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

43


juga harus ikut membantu untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, karena tidak mungkin pemerintahan yang baik dan bersih bisa terwujud kalau lingkungannya tidak bersih. Oleh karenanya, lingkungan harus bersih dan masyarakat juga harus bersih, termasuk system yang harus diperbaiki sehingga peluang untuk bisa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu bisa diminimalisir dengan system yang telah dibuat.

Lebih lanjut dikatakan Fitriyus yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kominfo Sumut, komitmen untuk mewujudkan sembilan rencana aksi ini telah dituangkan Pemprovsu, mulai dari perencanan dan penganggaran yang diimplementasikan dengan aplikasi e-planning, e- Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e- Controlling, e-payment, dan e-Performance.

aplikasi e-planning dan e-budgetting ke Pemko Surabaya. “Namun tahun 2017 yang lalu, atas rekomendasi KPK RI sudah ada 56 kabupaten/ kota dan 7 provinsi yang belajar ke Pemprovsu,” ungkap Erry.

Nepotisme,” ujar Erry. (*)

Daerah Lain Belajar Pemberantasan Korupsi ke Sumut Kerja keras dan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintahan Provinsi Sumut selama dua tahun terakhir ini telah membuahkan hasil. Kini, Provinsi Sumut dinilai menjadi yang terbaik dari beberapa provinsi lain yang sama-sama melakukan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Provinsi Sumut yang dulunya belajar hingga ke Pemko Surabaya tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui program e-government, kini menjadi tempat pembelajaran bagi 56 kabupaten kota dan 7 Provinsi se- Indonesia. Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi mengatakan, tahun 2016 lalu, Pemprovsu belajar 44 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Upaya pemberantasan korupsi di Sumut diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Sumut, dengan diterbitkannya keputusan Gubernur Sumut, nomor 188.44/291/KPTS/ 2016 tentang rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang mencakup sembilan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Kesembilan poin itu adalah penerapan e-government pada bidang perencanaan, penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, rencana aksi juga memuat rencana perbaikan manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset daerah, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumut dan partisipasi publik. Ketua Tim Korsupgah KPK Sumut, M Fitriyus mengatakan kalau saat ini telah banyak daerah lain yang belajar tentang pemberantasan korupsi ke Sumut. “Tahap pertama daerah yang melaksanakan Korsupgah adalah Provinsi Sumut, Riau dan Banten dan masuk tahap kedua adalah Aceh, Papua dan Papua Barat. Namun, diantara provinsi itu ternyata kita yang terbaik dan atas rekomendasi KPK sudah ada 56 kabupaten kota dan 7 provinsi dari seluruh Indonesia sekarang sudah belajar ke Sumut,” ujar Fitriyus.

Setelah itu, melakukan penguatan peran inspektorat dengan rencana aksi penguatan peran dan kedudukan inspektorat, analisis jumlah kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur inspektorat. Untuk selanjutnya, melakukan optimalisasi

Pemprovsu juga melakukan pembenahan aset daerah dengan rencana aksi implementasi sistem pengelolaan aset daerah. Adapun realisasi rencana aksi ini diwujudkan dalam penerapan sistem pengelolaan aset daerah pada triwulan IV tahun 2016 serta telah dibentuk tim pembenahan aset daerah. Membuat Perda RTRW Sumut dan meningkatkan partisipasi publik dengan menerapkan sistem pengaduan masyarakat yang terbuka dan akuntabel. Berbagai program pencegahan korupsi terintegrasi ini, dikatakan Fitriyus juga harus diberengi dengan komitmen kepala daerah bersama Sekretaris Daerah, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dengan melakukan Mou dan penandatanganan fakta integritas yang berkomitmen akan melaksanakan pemerintahan yang bersih. Setelah itu, barulah membangun sistem Informasi Teknologi (IT) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. (*)

Jadi sekarang ini tidak bisa lagi tiba-tiba masuk anggaran siluman karena sudah ada perencanaan di awal dan harus terbuka sehinga semua masyarakat bisa melihat dan anggaran tak bisa diotak-atik lagi,

“Oleh karena itulah, Pemprovsu senantiasa mengedepankan system e-government, sehingga dengan program-program seperti itu akan lebih meminimalisir hal-hal yang menurut kita tentu harus kita jauhi seperti Korupsi, Kolusi dan

Kemudian disusul dengan rencana aksi pengadaan barang dan jasa dengan penguatan kedudukan struktur organisasi dan sumber daya Unit Layanan Pengaduan (ULP). Setelah itu, Pelayanan terpadu satu pintu dengan rencana aksi penguatan tugas fungsi kedudukan dan keorganisasian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) serta implementasi elektronik. Dilanjutkan dengan manajemen SDM dengan rencana aksi perbaikan dan penyusunan Pergub terkait kepegawaian, mutasi promosi dan rekrutmen pegawai.

aset daerah dengan rencana aksi melakukan kajian potensi pendapatan asli daerah dengan melibatkan pihak independen.

M Fitriyus, Ketua Tim Korsupgah KPK Sumut

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

45


Brigjen TNI (Purn) Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH, MH

Kartininya Sumatera Utara

Ia merupakan Wakil Gubernur perempuan pertama di Sumatera Utara selama 70 tahun provinsi ini berdiri. Selama ini di Sumatera Utara laki-laki selalu mengisi jabatan pemimpin daerah. Baik gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil walikota. Sampai saat ini Nurajizah pemimpin daerah perempuan pertama di Sumatera Utara. Ini merupakan tonggak sejarah baru bagi Sumut dan bisa menjadi pemacu semangat bagi perempuan lainnya.

B

rigjen (Purn) Dr. Hj Nurhajizah Marpaung, SH, MH terpilih sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara pada bulan Oktober 2016. Beliau mendampingi Gubernur Sumatera Utara Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, yang diangkat pada bulan April 2016. Bersama Erry Nuradi, Nurhajizah Marpaung meneruskan kepemimpinan Sumut masa jabatan 2013-2018. Budaya patrilineal yang cukup membatasi kiprah perempuan di tanah air, ternyata tidak berlaku bagi Nurhajizah Marpaung. Setelah lulus lulus S-1 hukum pada tahun 1983, dia mantap bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di tahun berikutnya. Kariernya di Tentara Nasional Indonesia juga terus menanjak, berbagai posisi dia duduki. Terakhir pada 2005 dia menjabat sebagai Kadisbanhatkum Babinkum TNI kemudian dari 2010 Nurhajizah mulai berkarier di Departemen Pertahanan. Tentulah hal seperti ini juga tidak terlepas dari dukungan orang tua yang terus mendukungnya untuk menggapai cita-cita. Tidak banyak perempuan yang menjadi wakil gubernur atau pemimpin daerah di Indonesia. Irene Manibuy merupakan perempuan pertama yang menjadi Wakil Gubernur di Indonesia yang terpilih pada tahun 2015. Tidak lama berselang, pada tahun 2016 Nurhajizah kemudian menduduki posisi ke dua sebagai Wagub perempuan. Meskipun perempuan terhitung jarang menjadi pemimpin di daerah, namun Nurhajizah mengaku tidak menemui kendala-kendala yang berarti dalam menjalankan tugas. Pengalamannya di dunia militer

46 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

telah menempanya sehingga memiliki jiwa yang kuat, siap untuk menghadapi segala situasi. “Saya rasa tidak ada kendalanya sebagai Wakil Gubernur Pertama Perempuan Sumatera Utara. Prinsip saya adalah harus taat pada pimpinan, taat pada peraturan. Saya bekerja bukan hanya atas perintah saja, tetapi juga sesuai dengan peraturan yang berlaku,� kata Nurajizah saat dijumpai di kantornya, Selasa (10/4/18).

untuk memegang teguh peraturan yang berlaku. Karier Nurhajizah di dunia militer membuatnya menekankan pentingnya disiplin dan patuh kepada pemimpin, sesuai dengan peraturan yang ada.

Perempuan kelahiran 7 Agustus 1956 ini telah menghabiskan waktu 30 tahun di dunia birokrasi. Selama 25 tahun berkarir di Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan lima tahun di Kementrian Pertahanan. Pengalaman ini membuatnya terbiasa bekerja dengan tekanan tinggi dan jadwal yang sangat padat. Ini hal yang membanggakan bagi Sumut memiliki pemimpin perempuan yang berprestasi. Tidak hanya berkecimpung di dunia militer, Nurhajizah juga tekun dalam mendalami Ilmu Hukum. Nurhajizah tahu betul pendidikan sangat penting. Setelah lulus S-1 dari Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 1983, dia kemudian melanjutkan ke magister di Universitas Padjadjaran hingga mendapat gelar doktor Ilmu Hukum tahun 2012. Ibu satu anak ini merupakan orang yang konsisten dengan tetap memilih Ilmu Hukum untuk masalah akademi. Inilah yang membentuk prinsip perempuan kelahiran 7 Agusus 1956 ini

Di tengah kesibukannya di dunia militer dan pemerintahan Nurhajizah Marpaung tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yaitu melayani suami tercinta Tunas Dwidharto dan membesarkan seorang dara cantik, Kartika Rahmadayanti. Ini bukan jadi penghalang baginya. Malahan menurutnya seorang perempuan dengan kemampuannya mengurus anak dan suami akan mendukung dan mempermudah pekerjaannya sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Selaku Wakil Gubernur perempuan pertama di Sumut, Nurhajizah juga ingin perempuan Sumut bisa terus berkarier karena dari pandangannya perempuan Sumut memang sudah ditempa sejak dulu, hanya saja karena kodratnya sebagai wanita banyak keterbatasan yang dialami. Nurhajizah Marpaung patut menjadi panutan perempuan Sumatera Utara. Kiprahnya di dunia militer dan pemerintahan sangat membanggakan. Segudang prestasi dan penghargaan beliau torehkan tentunya mendorong perempuan Sumatera Utara untuk berani berkiprah dan berkarya di banyak bidang. Nurhajizah adalah sosok Kartini dari Sumatera Utara.

Brigjen TNI (Purn) Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH,

MH lahir di Bandar Pulau, Asahan pada tanggal 7 Agustus 1956.

Beliau lulus S-1 Ilmu Hukum dari Universita Sumatera Utara pada tahun 1983 dan kemudian mengikuti Sepawamil tahun berikutnya, mengawali kariernya di dunia militer. Selama berkarier di militer Nurhajizah menjabat berbagai posisi seperti dari Pama Babinkum Abri hingga Kepala Biro Hukum Rokum Setjen Kemhan (Kementrian Pertahanan). Beliau juga mendapat beberapa penghargaan seperti Satyalencana Kesetiaan 8 Tahun, 16 tahun, 24 Tahun dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya. Selama berkarier di militer beliau juga melanjutkan pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, lulus megister pada tahun 2008 dan kemudian mendapat gelar doktor pada tahun 2012. Pada tahun 2016 Nurajizah Marpaung menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk sisa masa jabatan 2013-2018. Bersama Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi selaku Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung memimpin Sumut selama kurang lebih dua tahun.

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

47


Gubernur Sumut

Dari Masa Ke masa

Mr Sutan Mohammad Amin Nasution Gubernur Sumut pertama (18 Juli 1948 - 1 Desember 1948) Mr Sutan Mohammad Amin Nasution kembali menjabat Gubernur Sumut pada periode 23 Oktober 1953 - 12 Maret 1956. Sehingga, tokoh penulis ini juga merupakan Gubernur Sumatera Utara yang ke-4. SM Amin adalah satu-satunya Gubernur yang mengizinkan penerbitan uang Republik Indonesia sebagai simbol perlawanan terhadap sistem moneter Belanda saat itu. Uang terbitan ini kemudian dikenal sebagai Uripsu, atau Uang Republik Indonesia Sumatera Utara. Beberapa bulan kemudian, SM Amin diberhentikan dari jabatannya. Namun, Ia tidak langsung diberhentikan, melainkan diawali dengan munculnya peraturan baru oleh pemerintah darurat Republik Indonesia pada tahun 1949. SM Amin lalu ke Jakarta. Berselang empat tahun, tokoh pemuda kelahiran Lhok Ngah, Aceh, pada 22 Februari 1904 ini dipercaya kembali menjadi Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1953.

Tepat tanggal 15 April 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-70. Sepanjang Provinsi ini berdiri, sudah terhitung sebanyak 19 kali pergantian pimpinan sejak tahun 1948.

Ferdinand Lumban Tobing Gubernur Sumut kedua (1 Desember 1948 - 1 Desember 1949) Lelaki yang akrab disapa FL Tobing ini, merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Utara. Setelah kemerdekaan ia didapuk menjabat beberapa posisi penting seperti Menteri Penerangan dan Menteri Kesehatan (ad interim).

Abdul Hakim Harahap. Gubernur Sumut ketiga Gubsu ketiga yang menjabat sejak 1951 hingga 1953 ini sudah tidak asing dengan Kota Medan. Pada 19271937 dia menjadi anggota dewan kota (gemeeteraad) Medan yang t. Abdul Hakim sejak menjabat kerap blusukan dengan mengunjungi beberapa daerah untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan.

FL Tobing pernah menjadi dokter pengawas kesehatan di masa romusa pada masa penjajahan Jepang. Pada 1943 ia diangkat menjadi Ketua Syu Sangi Kai (Dewan Perwakilan Daerah) Tapanuli di samping anggota Cuo Sangi In. ketika awal revolusi dia merupakan tokoh penting di Tapanuli. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1945 ia diangkat menjadi Residen Tapanuli. Sebagai penghargaan terhadap kiprahnya, FL Tobing merupakan satu-satunya Gubsu yang namanya diabadikan sebagai bandar udara di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penabalan nama itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No KM.81 Tahun 2002, yakni, menjadi Bandar Udara Dr Ferdinand Lumbantobing Tapanuli Tengah.

48 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Sutan Kumala Pontas Gubernur Sumut kelima (18 Maret 1956 -1 April 1960) Lelaki kelahiran 15 Agustus 1892 di Barbaran Julu ini dikenal dengan nama lengkap Radjamin Nasution Gelar Sutan Kumala Pontas yang pernah menjadi Walikota Surabaya sebelum menjadi Gubsu.

Kumala Pontas merupakan seorang dokter dan merupakan mantan aktivis Stovia yang pernah menggagas bersama dengan dr.

Soetomo dengan mendirikan ‘Boedi Oetomo’ yang bergerak di bidang pendidikan. Kala itu, anakanak Stovia menyadari hanya lewat pendidikanlah ketidakadilan kaum Belanda dapat dientaskan. Beliau pulalah yang memperkenalkan gaya blusukan. Meninjau dari kampung ke kampung melihat rakyatnya dan menampung aspirasi langsung. Dalam hal tertentu, dia tidak segan-segan menegur dan menggertak walikota Fuchter yang berkebangsaan Belanda, jika pembangunan yang dijalankan jauh menyimpang dari kebutuhan rakyat. Figur Kumala Pontas dikenal galak terhadap Belanda, sebaliknya santun terhadap rakyatnya. Karakter yang lengkap ini juga disukai pasukan Jepang.

Raja Djundjungan Lubis Gubernur Sumut keenam (1 April 1960 -5 April 1963) Lelaki kelahiran Huta Godang, Ulu Pungkut, Mandailing Natal ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf Sipil Daerah Militer Tapanuli tahun 1945.

Eny Karim Gubernur Sumut ketujuh (8 April 1963 - 15 Juli 1963) Dari urutan masa tugas tersingkat para Gubsu, Eny Karim, juaranya. Dia hanya empat bulan saja menjadi Gubernur. Eny Karim adalah tokoh kelahiran Batusangkar 22 Oktober 1910. Setelah menyelesaikan pendidikannya OSVIA (sekolah pamong praja zaman Belanda) pada 1931, Eny kemudian ditugaskan ke Kalimantan Barat sebagai ambtenaar (pegawai negeri pada zaman Belanda). Kala itu usianya masih 22 tahun. Beliau merupakan sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Hal itu dibuktikan selama pengabdiannya di sejumlah tempat termasuk saat menjadi Gubernur Sumut.

Ulung Sitepu Gubsu kedelapan (15 Juli 1963 -16 November 1965). Pria yang bernama lengkap Brigadir Jenderal Oeloeng Sitepu merupakan Loyalis Soekarno dan seorang yang Pancasilais. Baru menjabat dua tahun sebagai Gubernur, pada tahun 1965 terjadi peristiwa pemberotakan oleh Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan G30SPKI.

G30S/PKI ternyata menyeret nama Brigjen Oeloeng Sitepu hingga terbenam ditelan sejarah kelam. Dirinya dituduh sebagai antekantek PKI, gerakan massa pada waktu itu menciduk dirinya dan menjebloskannya ke dalam penjara.

PR. Telaumbanua Gubsu kesembilan (16 November 1965 - 31 Maret 1967) PR Telaumbanua lahir di Gunung Sitoli, Sumatera Utara, 30 September 1919. Dengan nama Roos Telaumbanua, yang merupakan anak seorang penatua Gereja BNKP Nias. P.R Telaumbanua merupakan Veteran Perang Kemerdekaan RI, dengan 10 (sepuluh Tanda Jasa) diantaranya adalah Bintang Gerilya, Pendidikan Militer SESKOAD Reguler Angkatan II 1962 dengan Pangkat terakhir adalah Mayor Tetuler TNI-AD.

Marah Halim Harahap Gubsu kesepuluh (31 Maret 1967-12 Juni 1978) Mayor Jenderal TNI (Purn) ini lahir di Tabusira, Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 28 Februari 1921. Beliau merupakan anak petani dari Tapanuli Selatan yang sangat istimewa. Selain dekat dengan masyarakat, tegas, dan paham kebutuhan masyarakat Sumatera utara, dia juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini terbukti ketika Marah Halim meminta pihak swasta (TD Pardede) untuk membangun hotel mewah di Medan dan Parapat agar para investor asing terutama ASEAN tertarik datang dan

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

49


bersedia menanamkan modalnya di Sumatera Utara. Kemampuan komunikasi Marah Halim begitu baik. Di masa kepemimpinannya ini dibangun dua bandara di Tapanuli, tepatnya Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Sosoknya juga sangat dekat dengan olahragawan serta seniman. Ini terbukti dengan hadirnya sebuah event sepakbola internasional, yakni Marah Halim Cup, dan terbangunnya Studio Film Sunggal. Khusus Studio Film Sunggal, dana pembangunan saat itu dikutip dari pajak nonton selama tahun 1975-1977. Tak pelak, hadirnya Studio Film Sunggal turut memberi dampak lahirnya praktisi-praktisi perfilman Sumut saat itu.

Edward Waldemar Pahala Tambunan Gubsu kesebelas (12 Juni 1978-13 Juni 1983). Mayjen TNI (Purn) Edward Waldemar Pahala Tambunan atau lebih dikenal dengan nama E.W.P ini merupakan pelopor digelarnya beberapa pesta budaya. Sehingga pada masa beliau menjabat hampir setiap bulan ada even seperti Pesta Danau Toba, Jahowu di Nias, Tapian Nauli di Sibolga, Horas di Taput, Rondang Bintang di Pematang Purba Simalungun, Mejuah-juah dan Pesta Buah di Karo, Pesta Melayu secara bergiliran di Langkat, Deliserdang, Asahan dan Labuhanbatu serta Pesta Nelayan di Tanjung Tiram, Asahan. EWP dikenal suka memakai peci merah, dan merupakan penggagas ucapan salam dari beberapa daerah di Sumut seperti “Horas”, “Majua-jua”, “Penjua-jua” dan “Ahoi”. Salam itu selalu disahuti masyarakat dari nurani penuh gelora, yang membuktikan Tambunan mampu membangkitkan gerakan pembangunan masyarakat.

menetapkan negara dalam keadaan darurat sipil, pembekuan DPR dan MPR, serta pembekuan Partai Golkar. Maklumat ini justeru menjadi bumerang bagi Wahid karena memicu percepatan Sidang Istimewa MPR yang akhirnya berujung pada pencabutan mandat Wahid sebagai presiden serta menunjuk Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.

Kaharuddin Nasution Gubernur keduabelas (13 Juni 1983-13 Juni 1988). Kaharuddin merupakan satu-satunya pejabat yang pernah menjadi gubernur di dua provinsi, yakni Riau dan Sumut. Selebihnya, beliau menjabat jadi Irjen Angkatan Darat, Irjen Deppen dan Dubes RI di Korea Selatan. Ini membuktikan Kaharuddin merupakan anggota korps baret merah yang serba bisa baik di medan tempur dan pemerintahan.

Raja Inal Siregar Gubsu ketigabelas (13 Juni 1988-15 Juni 1998). Sosok Gubernur yang satu ini dikenal dengan konsep yang diusungnya yakni marsipature hutanabe. Konsep ini diambil dari bahasa Batak yang artinya adalah membangun atau membenahi kampung halaman sendiri. Ini merupakan kebijakannya yang ditujukan kepada putraputri daerah yang merantau dan sudah sukses di perantauan untuk kemudian ingat dan ikut membangun kampung halamannya. Sebuah konsep pembangunan regional yang menjadikan putra daerah sebagai garda terdepan untuk membangun daerah.

50 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Tengku Rizal Nurdin Gubsu keempatbelas (15 Juni 1998 - 5 September 2005). Pengalaman Tengku Rizal Nurdin sebagai gubernur Sumatera Utara tampaknya sangat sulit diulang. Bagaimana tidak, gubernur yang tewas dalam kecelakaan Mandala Airlines pada September 2005 lalu itu, bertugas di bawah kepemimpinan empat presiden. Rizal Nurdin dilantik oleh Mendagri pada Senin, 15 Juni 1998. Tak sampai satu bulan setelah lengsernya Presiden Soeharto. Artinya, Rizal harus memimpin Sumut ketika gerbong reformasi berjalan dengan kencangnya. Masa itu tampuk kepemimpinan nasional baru saja dipegang BJ Habibie, yang menggantikan Soeharto. Persoalan besar pada masa itu muncul ketika tekanan masalah ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan reformasi. Sejumlah persoalan kerakyatan zaman masa Orde Baru mencuat ke permukaan. Selain itu terjadi sejumlah gangguan keamanan sebagai imbas konflik di Aceh. Rizal tetap dengan tugasnya sebagai gubernur. Mendukung terciptanya iklim keamanan yang kondusif dan dinamis dalam kaitan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu di Sumut nyaris tanpa preseden berarti, hanya sempat terjadi pengulangan Pemilu di Kota Sibolga karena masalah tinta palsu. Di kancah politik nasional, MPR memilih Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 1999. Ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memimpin, persoalan utama di Sumut adalah tuntutan dan demonstrasi terus-menerus masalah tanah. Sementara perselisihan perburuhan juga banyak. Sejumlah bom meledak di rumah ibadah. Kondisi keamanan di Sumut sempat ditingkatkan setelah Abdurrahman Wahid mengeluarkan maklumat pada 22 Juli 2001 yang

Semasa pemerintahan Megawati, Rizal Nurdin mendapat pujian karena dinilai berhasil memimpin Sumut. Itulah sebab, jelang akhir masa jabatan pertama sebagai gubernur, Megawati termasuk salah satu pihak yang mengharapkan Rizal maju lagi dalam pemilihan berikutnya dan didukung penuh Fraksi PDIP di DPRD Sumut. Kerja besar Rizal semasa Megawati, adalah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Ini pekerjaan merepotkan, apalagi untuk pertama sekali Indonesia melakukan pemilihan langsung. Beberapa bulan sebelum pemilu, setiap momen dimanfaatkan Rizal Nurdin untuk mengimbau semua pihak agar mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilpres.

Rudolf M Pardede Gubsu kelimabelas (10 Maret 2006 - 16 Juni 2008). Gubernur Sumut kali ini merupakan yang pertama dari kalangan sipil sejak pemerintahan orde baru. Mantan Wakil Gubsu ini dilantik 10 Maret 2006 setelah beberapa lama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubsu menggantikan Tengku Rizal Nurdin yang meninggal akibat kecelakaan pesawat Mandala Senin 5 September 2005.

Syamsul Arifin Gubsu keenambelas (16 Juni 2008-21 Maret 2011). Syamsul Arifin, lahir di Medan, Sumatera Utara, 25 September 1952. Ia adalah gubernur Sumatera Utara pertama yang terpilih langsung melalui Pemilu. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia menjabat sebagai Bupati Langkat (19992008). Ia adalah mantan ketua KNPI Sumut dan Ketua Umum PB Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (2005-2009).

Dr H T Tengku Erry Nuradi Gubsu kesembilanbelas Secara defenitif, Tengku Erry Nuradi resmi menjabat sebagai Gubsu pada tanggal 25 Mei 2016, menggantikan Gatot Pujo Nugroho yang tersandung kasus korupsi. Mengusung semboyan ‘Paten’ yang merupakan akronim dari namanya yakni pak Tengku Erry Nuradi, adik almarhum Tengku Rizal Nurdin ini berupaya membangun Sumut di masamasa sulit. Kerja kerasnya pun membuahkan hasil, dimana Sumut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut. Untuk pengelolaan BUMD, Bank Sumut juga memeroleh deviden terbesar pada 2017 lalu. Kemudian, sejak kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo juga telah memberi banyak perhatian buat Sumut. Seperti pembangunan jalan tol, pembangunan kawasan ekonomi khusus dan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba.

Gatot Pujo Nugroho Gubsu ketujuhbelas (14 Maret 2013-16 Juni 2013). Dia diangkat dalam sisa masa jabatan saat mendampingi Syamsul Arifin. Setalah itu kembali dilantik menjadi gubernur bersamTenku Erry Nuradi pada Pilkada Sumut 2013. Pria kelahiran di Magelang, Jawa Tengah, 11 Juni 1962 ini sebelumnya sempat menjadi dosen di Politeknik USU.

Di sisi lain, APBD Pemprov Sumut juga telah menyentuh angka lebih dari Rp 13 triliun. Bahkan dengan upayaupaya pencegahan korupsi yang dilakukan, kini Provinsi Sumut dinilai menjadi yang terbaik dari beberapa provinsi yang sama-sama melakukan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Provinsi Sumut yang dulunya belajar atau study banding ke Pemko Surabaya tentang e-Goverment kini Provinsi sumatera Utara menjadi tempat pembelajaran atau study banding pemberantasan korupsi bagi 56 kabupaten kota dan 7 provinsi seIndonesia.

Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

51


Terkait upaya untuk mewujudkan provinsi cerdas ini, sebelumnya Sumut dan DKI Jakarta di tahun 2016 telah masuk dalam kategori nominasi Indonesia Smart Nation (ISNA) untuk kategori Provinsi Besar dalam penilaian daerah cerdas di Indonesia yang diterbitkan Citi Asia Center for Smart Nation. Meskipun ketika itu, tiga daerah yang menjadi pemenang yakni Jabar, Jatim dan Jateng. Namun, indeks ini setidaknya memicu Sumut untuk terus berbenah hingga kini berhasil mewujudkan SSP. Kordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda mengatakan sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemprovsu tersebut.

Sumut Provinsi Cerdas Pertama di Indonesia

P

rovinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang pertama kali di Indonesia meluncurkan aplikasi Provinsi Cerdas terintegrasi dengan kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peluncuran aplikasi Sumut Smart Province (SSP) ini dilakukan Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi di Aula Raja Inal Siregar, (20/3) lalu. Aplikasi ini merupakan upaya Pemprovsu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan prima kepada masyarakat. Tentunya, melalui pemanfaatan jaringan elektronik berbasis online diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik. SSP merupakan pembangunan infrastruktur, audio visual dan berbagai aplikasi dengan sistem informasi teknologi, bertujuan sebagai pusat informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Disiapkan juga secara bertahap media sosial, seperti facebook, instagram, twitter, SMS dan call center, sehingga dapat menjadi jembatan antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota, antara pemerintah dengan masyarakat, demikian juga dengan dunia usaha maupun pemerintah pusat. Hubungan yang langsung, cepat dan

52 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

mudah ini nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi Gubsu untuk mengambil kebijakan demi pembangunan Sumut ke depan. “Ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat dengan memanfaatkan jaringan elektronik berbasis online. Ini merupakan rintisan awal yang diharapkan akan menjadi momentum untuk mengembangkan pola inovatif lainnya,” ujar Gubsu Erry. Dikatakan Erry, harapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar. Karena itu, Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota, dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel.

Dikatakannya, kemajuan inovasi berbasis Informasi Teknologi (IT) yang saat ini telah berhasil dibangun, harus dipelihara dan dijaga dengan hati. “Jangan sampai inovasi-inovasi ini terbengkalai dan menjadi alat-alat yang mati,” harap Asep. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Drs HM Fitriyus, SH MH mengatakan, SSP ini sepenuhnya merupakan hasil prakarsa Gubsu, Tengku Erry Nuradi. Sistem informasi teknologi ini terletak di lantai VI kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan. Saat ini menjadi pusat informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang terintegrasi dengan OPD dan kabupaten/kota se Sumatera Utara. Dikatakan Fitriyus, SSP juga akan mendorong good governance dan clean governance dengan melaksanakan e-government, yaitu pelaksanaan APBD mulai e-planning, e-budgetting sampai dengan e-performance. Sehingga sistem pemerintahan Sumatera Utara akan transparan dan akuntabel. “SSP ini merupakan aplikasi Sumut cerdas yang pertama kali di Indonesia yang terintegrasi dengan kabupaten/kota dan OPD meskipun secara bertahap,” ujar Fitriyus.(*)

“Karena itu, SSP yang diresmikan ini, merupakan satu wadah untuk melayani integrasi e-government dan layanan publik dalam beberapa aplikasi, antara lain, aplikasi integrasi e-government (G to G), aplikasi layanan publik (G to C) dan aplikasi layanan dunia usaha (G to B),” ungkap Gubsu. Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

53


semakin baik dan paten,” kata Gubsu. Saat ini, Pekan raya Sumatera Utara telah masuk ke dalam jadwal event nasional yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata. Begitu juga dengan Pesta Danau Toba dan Pesta Ya’ahowu dari Nias ikut masuk ke dalamnya. Di twitter, kalender event nasional itu sempat menjadi trending topic dengan tagar #CalenderEventKemenpar2018. Selain 3 acara tersebut, masih ada 82 acara Sumatera Utara yang direncanakan akan menjadi event nasional. “PRSU ini disebut juga sebagai miniaturnya Sumatera Utara,” kata Gubsu. Semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara menampilkan ciri khas masingmasing wilayah melalui pavilun yang dibangun di dalam lingkungan PRSU. Ciri khas yang

PRSU 47 Tahun

Memamerkan Potensi Daerah Kompleks ruang pameran yang berlokasi di Tapian Daya, Jalan Medan-Binjai Km 6 yang dikenal dengan gedung Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) kembali gegap gempita. Setiap tahun even pameran yang mempromosikan potensi serta budaya daerah itu begitu melekat di hati masyarakat Sumut. Tahun ini ajang promosi tersebut kembali digelar untuk yang ke-47 kalinya. Pembukaanya yang dilangsungkan pada Minggu (18/3) lalu begitu semarak. Ribuan masyarakat antusias memadati arena panggung utama. Kemeriahan ini diawali dengan penampilan penari yang menyambut Gubernur Sumatera Utara, Dr Ir H T Tengku Erry Nuradi, MSi dengan silat melayu dan tari persembahan.

54 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

K

ali ini Gubsu, Erry membuka even PRSU bertepatan dengan usia provinsi Sumatera Utara yang sudah memasuki 70 tahun. Mengambil tema ‘Mari Jadikan Provinsi Sumut Sebagai Destinasi Investasi Pariwisata dan Perdagangan’. Tema ini dipilih karena Sumut saat ini telah memiliki banyak agenda pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pariwisata dan investasi yang masuk ke Sumatera Utara.

ditampilkan itu termasuk produk, hasil bumi, kesenian dan budaya yang terdapat di setiap wilayah masing-masing. Pun bentuk Paviliun biasanya dibangun berdasarkan rumah adat yang ada di setiap kabupaten kota. Tahun ini, ada dua pavilun baru yang diresmikan oleh sang Gubernur. Paviliun Nias Utara dan Gunung Sitoli resmi bergabung bersama paviliun kabupaten kota lain yang lebih dulu mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara setiap tahun. Gubsu mengharapkan, selanjutnya Nias Barat juga membangun paviliun. Selain menampilkan produk unggulan dan potensi daerah masing-masing, BUMD dan BUMN ikut serta membuka stand di PRSU. Ajang ini juga berkembang menjadi ajang hiburan dan rekreasi alternatif bagi warga Sumatera Utara. Tempat melepas penat masyarakat. Tahun ini saja,

ada beberapa band dan musisi ibukota yang akan mengisi rangkaian acara Pekan Raya Sumatera Utara 2018. Misalnya Wali band, Govinda band dan beberapa artis dangdut yang tentu saja sudah dikenal warga Sumatera Utara. Beberapa pengunjung sangat senang dengan adanya Pekan Raya Sumatera Utara. Ayu Aulia misalnya. Dia bersama anak dan suaminya datang dari Lubuk Pakam. “Seminggu kerja kan capek, pekan raya ini bisalah jadi penghilang capek,” kata Ayu sambil menggendong anaknya yang berumur 2 tahun. Dia datang ke pembukaan Pekan Raya lantaran ingin melihat Gubsu secara langsung. Beda dengan Sulaiman, pada saat pembukaan Pekan Raya lalu, dia mengira ada artis ibukota yang tampil. Dia sengaja datang dari Tanjung Morawa untuk melihat artis yang tampil. Tapi dia bilang tetap senang walaupun tidak ada artis ibukota yang tampil pada hari itu. “Di sini saya bisa bawa anak-anak belajar, melihat-lihat paviliun kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara,” kata Sulaiman. Dulu, Pekan Raya Sumatera Utara disebut Medan Fair. Berdasarkan keputusan Gubernur KDH I Sumatera Utara No: 589/IV/GSU, Medan Fair ditujukan sebagai arena informasi dan promosi bagi produk daerah secara lokal.

“Pekan Raya Sumut pada tahun ini mengambil tema mari menjadikan Provinsi Sumut sebagai destinasi investasi pariwisata dan perdagangan menuju Sumut yang Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

55


Wali Kota Medan, T Dzulmi Eldin mengharapkan PRSU dapat menjadi ajang untuk meningkatkan kualitas produk dari masing-masing daerah. Mengingat, persaingan untuk pemasaran produk lokal cukup tinggi. “Hari ini, pembukaannya memang seremoni untuk menarik minat masyarakat datang ke PRSU. Besoknya, bisa menjadi sarana bagi masing-masing daerah untuk mengemas produk-produk agar diminati masyarakat,” ungkapnya. T Dzulmi Eldin menambahkan PRSU harus dijadikan momentum bagaimana mengembangkan hasil budayanya sendiri. Mengingat, masing-masing daerah di Sumut memiliki budaya yang beragam.

Walikota Binjai, Muhammad Idaham mengharapkan ada solusi yang ditawarkan di PRSU untuk para pelaku UKM, petani dan peserta lainnya yang ikut pameran di PRSU. Sehingga, membuat PRSU menjadi ajang yang ditunggu-tunggu masyarakat, bukan sekadar tempat hiburan. “Untuk membangun sebuah daerah butuh kolaborasi. Seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, media dan lainnya harus berkolaborasi. Sehingga, potensi pasar yang dipamerkan di PRSU dapat diketahui masyarakat,” ungkapnya.

Saat itu Medan Fair diketuai oleh Djamaluddin Tambunan. Joan Ari Sukaesa menulis dalam penelitian skripsi, Perkembangan Pekan Raya Sumatera Utara, “Pelaksanaan Medan Fair dilatar belakangi Pemerintah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II Medan yang merasakan ketiadaan fasilitas yang dapat memberikan gambaran objek tentang hasil yang dicapai di bidang pemerintah, industri, bisnis, kerajinan rakyat, kesenian, pariwisata dan berbagai produk lainnya,” tulisnya. Untuk menjawab masalah tersebut, pembangunan sebuah komplek yang berfungsi sebagai pameran dan promosi, pengenalan serta penjualan seluruh produk masyarakat sekaligus arena hiburan adalah solusinya, tulis Joan. Sejak pertama kali diadakan, Pekan Raya Sumatera Utara mengalami banyak perubahan. Mulai dari pergantian nama Medan Fair menjadi Pekan Raya Sumatera Utara hingga lokasinya. Awalnya berada di Jalan Gatot Subroto No.30, kemudian pada tahun 2002 pindah ke Jalan Gatot Subroto No.238. Selama ini Pekan Raya atau Medan Fair dikelola oleh yayasan Pekan Raya Sumatera Utara.

Namun pada pembukaan Pekan Raya 2018 lalu, gubernur menyampaikan Pekan Raya Sumatera Utara akan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika sudah

56 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

menjadi BUMD, Pekan Raya Sumatera Utara direncanakan akan buka sepanjang tahun. Masyarakat pun bisa berkunjung setiap hari. Ke depan, Gubsu berharap even ini dapat semakin baik dari tahun sebelumnya. “Perayaan ini harus semakin baik dari tahun ke tahun,” harap Erry. (*)

Walikota Sibolga, M. Syarfi Hutauruk juga menilai kalau kegiatan PRSU tahun ini sudah terjadi peningkatan baik dari jumlah peserta maupun berbagai kegiatan pengisian acara. Dengan begitu diyakininya masyarakat akan bertambah ramai untuk datang ke sini. “Kalau masyarakat ramai datang ke sini tentu akan membuat berbagai objek wisata di seluruh Sumut bisa diketahui oleh masyarakat dan hasil produk unggulan kab/kota bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Syarfi.

Walikota Padang Sidempuan, Andar Amin Harahap menilai kalau PRSU tahun ini sudah jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini, kata dia bisa dilihat dari segi jumlah peserta yang lebih meningkat, bahkan banyaknya BUMN dan BUMD yang berpartisipasi menjadi peserta. “Saya rasa PRSU ini tidaklah seremonial saja, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh Kabupaten/kota di Sumut, termasuk dapat menjadi sarana promosi daerah, baik dari pariwisata, UKM nya dan lainnya. Saya harap ajang ini dapat memberikan manfaat dan setiap tahun manfaatnya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” harap Andar.

Bupati Serdang Bedagai, Soekirman menyebutkan ajang PRSU ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi produk UKM, seperti di daerahnya, mereka memiliki produk pertanian beras organik, sehingga kalau orang mau mencari beras itu bisa datang ke PRSU.

Walikota Tanjungbalai, M Syahrial mengatakan, PRSU berpotensi dijadikan sebagai destinasi wisata provinsi bila dikemas dengan baik. Soalnya, di PRSU merupakan gambaran seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. “Potensinya luar biasa. Pendapatan daerah bisa meningkat bila PRSU dikemas lebih baik lagi. Karena, disinilah dipamerkan produk-produk karya masyarakat se Sumut,” ujarnya. Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

57


Kinerja Daerah Berada di Kompleks Perkantoran Pemkab Tapsel

Bagaikan Menjejak di Putrajaya Malaysia

Dikatakannya, dia sangat terkesan dan bahkan ketika menjejakkan kaki di Kompleks Perkantoran, dirinya merasa sedang berada di Putrajaya Malaysia. “Pembangunan Tapsel cukup pesat, apalagi dengan megahnya kompleks perkantoran Bupati Tapsel yang baru selesai dibangun. Saya merasa berada di Putrajaya Malaysia,” ujar Bakhtiar. Kawasan Perkantoran Pemkab Tapsel ini mulai dibangun pada tahun 2012. Pembangunan dilakukan secara bertahap. Beberapa tahun terakhir, Bupati Tapsel H. Syahrul Pasaribu, SH serta wakilnya, Aswin Efendi Siregar menggenjot pembangunannya. Kini, hasilnya sudah terlihat jelas walau belum 100 persen. Upaya Syahrul Pasaribu dan jajarannya membangun kompleks ini patut diberi apresiasi, karena sukses menjadi ikon baru di daerah tersebut.

Kawasan administrasi pemerintahan Putrajaya, Malaysia begitu tersohor. Pengunjung sangat terpikat dengan seni arsitekturnya yang cantik, modern serta futuristik. Sekarang, jika ingin melihat keindahan alam dan arsitektur seperti ini tak perlu jauh hingga ke negara tetangga. Cukup menyambangi Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, kita dapat merasakan sensasi yang sama serasa seperti berada di Putrajaya Malaysia.

Kompleks Pemerintahan Kabupaten Tapsel berlokasi di kota Sipirok, berjarak sekitar 356 Km atau sekitar 8-9 jam dengan transportasi darat dari kota Medan. Tepatnya berada di Jalan Lafran Pane Desa Kilang Papan, Dano Situmba. Gedung-gedung pemerintahan ini dibangun di atas bukit dengan luas 271 hektar. Sepanjang jalan menuju kompleks tersebut, pengunjung akan dimanjakan dengan bangunanbangunan yang tersusun rapi di atas bukit. Apalagi seni arsitektur bangunan juga sangat istimewa tak kalah menariknya dengan arsitektur bangunan di Putrajaya. Saat pengunjung tiba di pintu masuk, gapura yang megah akan menyambut, seakan mengawali petualangan untuk menyusuri seluruh gedunggedung perkantoran yang berada di kompleks tersebut. Tak hanya itu, pengunjung juga akan mendapatkan sensasi baru, karena harus lebih dahulu melalui jalan menanjak untuk tiba di lokasi perbukitan. Namun, jangan khawatir. Jalan yang mulus dan lebar membuat pengunjung akan tetap merasa nyaman. Apalagi ketika tiba di puncak bukit. Pengunjung 58 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

akan semakin takjub. Dari puncak bisa dilihat pemandangan indah Sipirok dengan udara yang sejuk berasal dari hembusan angin dataran tinggi. Di puncak ini pengunjung akan disuguhkan pemandangan tebing, bukit dan gunung. Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tapsel ini dapat dikatakan termasuk kawasan perkantoran yang terindah di antara seluruh kawasan perkantoran pemerintah kabupaten/kota se Sumut. Bahkan Gubernur Sumatera Utara, Dr. Ir H T Erry Nuradi, MSi juga telah melontarkan pujian atas keindahan perkantoran Pemkab Tapsel. Hal itu diungkapkannya, tatkala menyerahkan tunggul kecamatan terbaik di Tapsel, beberapa waktu lalu. Orang nomor satu di Sumut ini memuji tata letak dan arsitekturnya yang memikat. “Kompleks perkantoran dan penataan bangunannya sangat bagus. Pemandangan alam di sekitarnya sangat indah,” ujar Gubsu saat berkeliling meninjau bangunan kompleks. Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani pernah melontarkan pujiannya terhadap kompleks perkantoran Tapanuli Selatan yang dilansir media online, www.batakpos.com, (24/1/2018).

Kepala Dinas dan Informatika Kabupaten Tapsel, Ridwan Sakti menyebutkan kalau kawasan kompleks perkantoran ini ibarat negeri di atas awan, karena seringnya diselimuti kabut. “Di pagi hari bukit ini akan tertutup kabut, bila sudah begini kompleks perkantoran seperti negeri di atas awan,” jelas Ridwan. Tak jarang, di saat apel pagi digelar, kabut senantiasa menyelimuti lapangan sehingga menjadi panorama yang indah. Selain bangunan arsitekturnya yang tertata dengan apik, dikatakan Ridwan gedung perkantoran ini juga mengusung budaya daerah. Hal ini terlihat dari atap-atap gedung yang meniru konsep rumah adat setempat yaitu Sopo Godang. Hal ini mudah ditandai dari bentuk atapnya yang unik. Atap-atap gedung ini meniru Tutup Ari Sopo Godang lengkap dengan ornamennya termasuk Tanduk Ni Orbo yang sangat khas. Kini, Kompleks Perkantoran tersebut mulai dikenal warga. Banyak yang berkunjung untuk melihatlihat sekaligus ber-selfie ria dengan latar belakang komplek perkantoran ini. Kantor Pemkab ini juga

akan semakin Instagramable saat malam hari, di mana lampu-lampu aneka warna dinyalakan menambah keindahan. Meski pembangunan kompleks ini belum sepenuhnya selesai, namun telah digunakan untuk aktivitas pemerintahan. Setidaknya, ada 22 gedung kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di sini, ditambah 3 rumah dinas dan 1 gedung serbaguna. Uniknya gedung-gedung ini dihubungkan dengan koridor untuk mempermudah akses dari satu gedung ke gedung lain. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot keluar masuk dari satu gedung ke gedung yang lain. Ini juga sangat membantu ketika hujan, Anda tidak perlu keluar gedung, cukup melintas dari koridor saja. Pembangunan kawasan perkantoran ini terus diperluas, bahkan di tengah kompleks menurut Ridwan, akan dibangun Masjid Agung Tapsel. Posisinya strategis, sehingga siapa saja yang sedang dalam perjalanan jauh ketika melintas di lokasi ini bisa singgah untuk menunaikan ibadah sholat. Selain itu, komplek perkantoran ini juga dikonsep dengan rapi, fungsional dan humanis dengan begini pemerintah Tapsel bisa lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan tempat bekerja yang nyaman untuk pegawainya. Ketika lelah dengan pekerjaan, melihat keluar jendela akan menghilangkan kepenatan. Pegawai-pegawai Pemkab Tapsel patut bangga dengan kantor mereka. Nah, jika Anda ingin merasakan sensasi seperti menjejak di Putrajaya Malaysia, maka tak perlu jauh-jauh dan merogoh kocek yang mahal. Cukup mengunjungi kawasan komplek perkantoran Tapsel. Rasakan sensasinya, saat pagi hari Anda bagaikan mengunjungi negeri di atas awan, sapuan angin lembut membelai kulit, sementara gemerlap lampu akan memukau Anda ketika mengunjunginya di malam hari. Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

59


Evi Diana Sitorus Ketua Tim Penggerak PKK Letkol Inf (Purn) H Subarma Sekretaris DPD Legiun Veteran RI Sumut

Kolonel Inf (Purn) H Alauddin AE SIP Ketua DPD Legiun Veteran RI Sumut “Kita sangat bersyukur, Pemerintahan Provinsi Sumut sudah mencapai usia ke 70 tahun. Apalagi di usia ini, sudah banyak kemajuan-kemajuan yang kita lihat dan rasakan. Tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga usaha menjaga hubungan dan kerja sama antar masyarakat Sumut yang harmonis. Hal seperti ini yang membuat Saya bangga dengan daerah Kita ini, sejak dahulu semangat persatuan dan kesatuannya terjaga. Padahal Sumut terkenal dengan daerah yang sangat multikultural. Namun, Saya menilai ada PR yang harus dilakukan pemerintah Sumut di usianya yang menginjak 70 tahun ini. PR terebut adalah mewariskan semangat perjuangan 45 terhadap generasi muda Sumut. Masa depan bangsa ini sangat ditentukan oleh pemuda. Jika tidak diwarisi semangat 45, kita akan kesulitan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan membangun daerah kita ini.”

dr. Diah Retno W. Ningtyas, MH Direktur RS Haji, “Kami selaku Direktur Rumah Sakit Haji mengucapkan selamat Ultah Pemprovsu yang ke- 70 tahun2018. Harapan ke depannya Rumah Sakit Haji semakin maju, karena setelah beralih ke Pemprovsu, Rumah Sakit Haji jauh-jauh banyak perkembangannya. Bantuan Pemprov tidak bisa kami lupakan sangat –sangat mendukung dan demi kemajuan rumah sakit dengan beralihnya rumah sakit haji ke Pemprov, Rumah Sakit Haji bisa akreditasi dengan alat-alat yang tidak kalah dengan rumah sakit swasta yang standarnya juga internasional, untuk ke depannya Pemprov makin memperhatikan rumah sakit haji dengan mamajukan SDM”. 60 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

“Pertama, mari kita lihat bagaimana perkembangan sejak lahirnya Provinsi Sumut hingga menginjak usia 70 saat ini. Saya menilai, sudah banyak kemajuan dan penyesuaian-penyesuaian di daerah kita, Sumut, yang telah diciptakan untuk mengikuti perkembangan zaman. Baik itu di bidang teknologi, pertanian, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Untuk pemerintahan Sumut, tentu tidak bisa lepas dari berbagai dinamika. Perlu banyak proses untuk meminimalisir isu-isu negatif yang terjadi di Sumut, seperti masalah korupsi atau kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Namun sampai detik ini, Saya selaku veteran memantau, Saya merasa cukup puas dengan perkemban-

Suriadi Bahar Kesbangpol Provsu, “Kami berharap dengan meningkatnya usia Provinsi Sumut bisa menjadikan ikon Sumut itu menjadi daerah yang betul-betul sangat disegani dalam kehidupan yang penuh keberagaman dan

Arief Budi Santoso Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut “Kami melihat usaha pembangunan yang dilakukan di Sumater Utara telah menunjukkan hasil yang mengembirakan. Semoga upaya pembangunan yang dilakukan selama ini dapat dilanjutkan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumatera Utara.”

Tengku Muhammad Muhar Omtatok Budayawan Sumut “Selamat ulang tahun Sumut yang ke-70. Tekun berkarya, hidup sejahtera dan mulia berbudaya.”

“Selamat Ultah Provinsi Sumatera Utara ke-70, semoga Provinsi Sumatera Utara menjadi Provinsi yang semakin maju dan paten.”

Mayjen TNI Ibnu Triwidodo Pangdam I Bukit Barisan “Saya Panglima Kodam I Bukit Barisan beserta seluruh staf mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 70 provinsi Sumatera Utara. Semoga ke depan nanti Provinsi Sumatera Utara makin jaya, hebat, masyarakatnya adil dan makmur.”

Pangonal Harahap Bupati Labuhan Batu “Kami dari kabupaten Labuhan Batu mengucapkan, selamat hari ultah ke- 70 pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mana kami melihat provinsi Sumatera Utara dengan kepemimpinan bapak Tengku Erry Nuradi bahwa Sumatera Utara semakin paten, semoga kiranya Sumatera Utara semakin baik ke depan.”

Hot Maringan Samosir 30 Tahun, ASN, “Fasilitas infrastruktur Railink Kereta Api sudah sangat bagus. Akses dan fasilitasnya sudah sangat lengkap dan berstandar global sebagaimana layaknya Kereta Api yang jamak ditemukan di negara maju. Akses yang canggih, ruang tunggu yang nyaman, layanan chek-in yang ramah dan informatif serta banyaknya promo yang ditawarkan untuk memberikan kemudahan transaksi dan diskon harga yang kompetitif. Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi besar untuk menjadi daerah paling maju di wilayah Barat Indonesia. Harapannya, agar sumut dapat berkembang melalui proses pembangunan partisipatif yang berkelanjutan, penguatan kapasitas masyarakat tertinggal di pinggiran, serta peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas publik guna mencapai transparansi pemerintahan yang semakin baik”.

Bakhtiar Ahmad Sibarani Bupati Tapteng, “Selamat Ultah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ke- 70. Semoga ke depan Sumut selalu paten. Hari ini pembangunan Sumatera Utara sungguh luar biasa, akibat kedekatan pak Gubernur kepada seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara, sungguh memang sangat paten, jadi wajar ke depan siapapun gubernurnyanya, sering berkomunikasi dengan pak Tengku Erry Nuradi agar pembangunan di Sumatera Utara ini selalu paten, horas Tapteng.”

Rizki Ramadhani Nasution, SIkom 23 Tahun, Freelancer, Pengguna Kereta Railink “Railink sangat memudahkan saya ketika harus bepergian ke bandara dengan cepat dan efisien, tanpa perlu takut ketinggalan pesawat dan terjebak kemacetan. Fasilitas lengkap, bersih, bahkan bisa sekaligus check in, railink mantaplah!”. Namun tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga masyarakat Sumut. Saya berharap kita bersama-sama bisa menjaga daerah kita. Mari kita belajar untuk menciptakan budaya yang tertib dan menjaga

Monica Albertyn Munthe 23 Tahun, Wiraswasta, Pengguna Jalan Tol “Selama menggunakan fasilitas jalan tol saya dapat melihat perkembangan yang cukup baik, terutama setelah dibangunnya jalan tol Lubuk Pakam-Sei Rampah. Hal tersebut sangat membantu menghindari jalan yang rawan akan kemacetan, selain itu saya juga merasakan waktu tempuh perjalanan yang lebih singkat dari biasanya. Bentuk pembangunan lainnya saya rasakan di jalan tol menuju gerbang Amplas dan Tanjung Morawa, awalnya pembatas jalan tidak ditemukan namun saat ini pembatas jalan telah dibuat. Menurut saya pembatas jalan ini bermanfaat untuk menghindari kecelakaan. Harapan saya semoga pembangunan infrastruktur kedepannya semakin lebih baik lagi, merata, dan mengutamakan kepentingan publik. Terutama pembangunan fasilitas angkutan umum sehingga para pengguna angkutan umum dapat merasakan kenyamanan yang hampir sama dengan memiliki kendaraan pribadi. Hal tersebut dapat memotivasi orang banyak untuk menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan lalu lintas.” Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

61


62 Edisi Khusus HUT ke-70 Provinsi Sumatera Utara

Buletin sumut paten edisi khusus hut ke 70 provinsi sumatera utara  

Buletin sumut paten edisi khusus hut ke 70 provinsi sumatera utara

Buletin sumut paten edisi khusus hut ke 70 provinsi sumatera utara  

Buletin sumut paten edisi khusus hut ke 70 provinsi sumatera utara

Advertisement