Page 1

Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal , Media Informasi Pelayanan Publik


Dari Redaksi Kata Reformasi sampai saat ini masih menjadi idola atau primadona yang didambakan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan menuju kemajuan. Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintahan,terutama menyangkut aspek kelembagaan

(organisasi), ketatalaksanaan(proses bisnis), dan Sumber Daya Manusia (SDM). Reformasi Birokrasi sendiri pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih,kompeten,dan melayani. Bersih dalam konteks ini adalah bersih dari praktek KKN dan politisasi. Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Wakil Presiden, Deputi Tata Kelola Pemerintahan,Eddy Purwanto selaku keynote speaker pada pra seminar Akselerasi Reformasi Birokrasi di Denpasar, tanggal 24 Oktober 2012, sangat mengapresiasi bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah secara holistik konsepsual dan berencana menggerakan aktivasi Akselerasi Reformasi Birokrasi (ARB) dengan focus pendekatan cultural. Bahwa Kota Denpasar seperti rumusan pra seminar dinilai telah cukup mampu mengawal ARB dengan merespon secara kreatif melalui maksimalisasi fungsi kearifan lokal, basis budaya bangsa dan budaya unggulan seperti konsep Sewaka Dharma(melayani adalah kewajiban), Tri Kaya Parisudha, Tri Hita Karana, menuju satu formulasi model ARB yang holistik,transformatif, dan kokoh dalam partisipasi publik Disamping hal terebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Azwar Abubakar secara khusus melihat pelayanan publik di Kota Denpasar pada tgl 15 Oktober 2012. Majalah Sewaka Dharma Edisi III ini mengangkat Reformasi Birokrasi di Kota Denpasar sebagai perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik.

2

, Media Informasi Pelayanan Publik

, Media Informasi Pelayanan Publik

3


Susunan Redaksi Penasehat

Daftar isi Sajian Utama

: 1. Walikota Denpasar

Menata Birokrasi Melalui Kearifan Kokal ( Sewaka Dharma)

06

Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat

21

2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina

: 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar

2. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Pemimpin Redaksi

: Rahoela

Redaktur

: I Wayan Denda, S.Sos.

Wakil Redaktur

: I Dewa Gde Rai, S.Sos., M.Si.

Redaktur Pelaksana : 1. I Wayan Budha, Sip.

2. A.A.Ngurah Mahendra, S.S.

Editor

Model Akselerasi Reformasi Birokrasi Sinergi Budaya Bangsa, Sumber Daya Manusia & Kearifan Lokal Pemerintah Kota Denpasar

25

Reformasi Birokasi Aparatur Di Pemerintah Kota Denpasar

28

: 1. I Wayan Alit Putrawan

2. I Wayan Purbawa, S.Sn

Fotografer

: Gusti Ketut Sudiatmika.

Lay Out

: 1. I Made Warsa Kumara.

Gatra Praja

33

Reformasi birokrasi Kota denpasar layak di contoh

38

Layanan Prima, Langkah Pencitraan Menuju Reformasi Birokrasi

43

Praseminar Reformasi Birokrasi

45

2. I Gede Maranatha

Dukung Program Pemerintah Gerakan PKK Kota Denpasar Terus Berkreativitas Dan Berinovasi

Penulis / Kontributor : 1. Unsur Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.

2. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

3. Unsur Wartawan

4. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat.

5. Unsur Akademisi.

4

, Media Informasi Pelayanan Publik

Cover : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Azwar Abubakar Didampingi Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra saat meninjau Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Dinas Perijinan dan Kependudukan & Catatan Sipil Kota Denpasar.

, Media Informasi Pelayanan Publik

5


Sajian Utama

MENATA BIROKRASI MELALUI KEARIFAN LOKAL ( SEWAKA DHARMA) (Sebuah pengalaman Empiris Reformasi Birokrasi di Denpasar) oleh : I.B. Rai Dharmawijaya Mantra I.

PENDAHULUAN

D

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra (Walikota Denpasar)

Sebagai sebuah sistem dalam organisasi , birokrasi haruslah diatur secara rasional, impersonal (kedinasan), bebas prasangka dan tidak memihak.

6

alam penyelenggaraan pemerintahan sub sistem aparatur memegang peranan yang strategis. Keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan pemerintahan akan sangat tergantung kepada kualitas aparatur yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam suasana transisi dan perubahan yang cepat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, aparatur sebagai motor penggerak birokrasi dihadapkan pada tuntutan yang tinggi dari masyarakat dan Menaruh harapan yang tinggi agar aparatur pemerintah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Tugas aparatur pemerintahan akan semakin kompleks apabila dikaitkan dengan tugas pemerintahan, yaitu peningkatan kesejahteraan, peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan pelayanan publik. Kata kunci yang perlu diperhatikan oleh aparatur adalah “profesionalisme dan kemauan untuk berubah�. Oleh karena itu, dalam kondisi perubahan dan transisi penyelenggaraan

, Media Informasi Pelayanan Publik

pemerintahan dari paradigma birokrasi berbelit menuju paradigma birokrasi yang efektif diperlukan cara pandang baru dan pola pikir baru dari aparatur pemerintahan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mewujudkan reformasi birokrasi di dalam pemerintahan kita? Strategi apa yang sebaik-baiknya dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi? Pertanyaan tersebut, tentu tidak mudah untuk menjawabnya karena sejauh ini konsep birokrasi sendiri memiliki arti yang luas dan dipahami secara berbeda-beda. Banyak orang menjelaskan birokrasi secara berbeda akan tergantung pada konteksnya. Dalam proses demokratisasi, reformasi birokrasi sering mengilhami aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberi ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antar Pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur

tersebut bukan hanya memungkinkan adanya chek and balance, tetapi juga ,menghasilkan sinergi yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan banyaknya perspektif yang berbeda dalam menjelaskan konsep reformasi birokrasi, maka tidak mengherankan kalau kemudian terdapat banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai reformasi birokrasi. Namun , secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang merekat dalam praktik reformasi birokrasi yang baik.(1) Harus memberi ruang kepada aktor lembaga non pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemeritahan sehingga memungkinkan adanya sinergi antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar.(2) Pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahtraan bersama. Nilai –nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. (3) Berorientasi pada kepentingan publik.

memihak. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, sejauh perubahan tersebut secara konsisten mengarah pada perwujudan karakteristik praktik sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka birokrasi akan mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini strategi jitu perlu diambil dalam melaksanakan reformasi birokrasi sebagai langkah awal untuk mewujudkan Good governance. Ketiga karakter pokok di atas tidaklah berdiri sendiri, secara komulatif berdampak simultan terhadap upaya semakin sulitnya untuk mengejar harapan peningkatan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian maka ketika kita berbicara tentang

upaya meningkatkan kesejahteraan maka ketiga permasalahan itu harus menjadi fokus perhatian setiap pemerintah daerah untuk menanganinya. Tugas pokok pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan publik (public service) dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat (empowering). Good Governance dianggap sebagai model tata kelola kepemerintahan yang baik yang dianggap mampu memberikan solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mampu memberikan solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi sudah dipastikan menghadapi tantangan-tantangan

Luasnya cakupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas dari setiap persoalan yang ada, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah dan juga non-pemerintah, untuk melakukan pembaruan reformasi birokrasi, mengharuskan mengambil pilihan yang startegis dalam memulai pengembangannya. Diletakan pada sebuah pandangan bahwa birokrasi adalah sebuah sistem dalam orWalikota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menerima cinderamata, ganisasi, birokrasi haruslah diatur usai menjadi narasumber pada Seminar Nasional Indikator Kunci Keberhasilan secara rasional, impersonal (kedi- Implementasi e-Government Indonesia di Auditorium Setwapres RI Jakarta. nasan), bebas prasangka dan tidak

, Media Informasi Pelayanan Publik

7


yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk melakukan perubahan terhadap pemanfaatan kelayakan sistem yang baru melalui pemikiran strategis, keterlibatan dan penemuan. Pemikiran strategis merupakan gagasan yang mengatur aksi-aksi dalam proses pengaturan ulang (reinterpretasi). Keterlibatan merupakan upaya memotivasi orang untuk berkolaborasi untuk mencapai hal-hal luar biasa (mobilisasicontrolling). Dan penemuan merupakan upaya mengenal sistem dan kemampuannya sendiri untuk membuat perubahan. Mengenal tersebut terdiri dari mengenal ke-

sempatan (nilai tambah publik), mengenal aset atau kapasitas (kemampuan operasional) dan mengenal lingkungan yang mengijinkan (legitimasi dan dukungan). Kompleksitas fenomena tersebut untuk menjawab tantangan-tantangan penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance, apakah dapat menjawab permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar, sekaligus berupaya untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang mampu mendukung implementasi good governance guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan

masyarakat harus ditempuh dengan membuat atau menciptakan program dan kegiatan yang dapat menghasilkan public value (kemanfaatan masyarakat). Public value dianggap sebagai peningkatan nilai tambah kepada publik secara umum melalui proses pengelolaan ide-ide dan aktivitas kewirausahaan, seperti : penurunan pengaduan masyarakat, kepuasan pelayanan, peningkatan kapasitas masyarakat, aparatur lebih profesional dan lebih produktif, perencanaan yang efektif dan efisien dan lain-lain. Kerangka berpikir kami dalam tulisan ini dapat kami gambarkan sebagai berikut:

KERANGKA PIKIR REINTERPRETASI

Transformasi : -Kelembagaan - Pemanfaatan Teknologi - Dukungan APBD - Mind-set - Cultural-set

Revitalisasi : - Produk Hukum Daerah - Ketatalaksanaan - Aparatur - Agent of change

REINTEGRASI

ADAPTASI

Reformasi Birokrasi Menuju

Konsistensi Kebijakan Dan

Good Governance

Kepastian Hukum

- Kerja sama dengan Menpan, KPK, BPKP, DPRD - SEWAKA DHARMA (SD)

Catatan: SD ( Sewaka Dharma )

8

, Media Informasi Pelayanan Publik

I. REINTERPRETASI KEBIJAKAN

R

einterpretasi merupakan suatu proses, cara, perbuatan menafsirkan atau proses pemikiran strategis yang menimbulkan gagasan yang mengatur aksi-aksi dalam proses pengaturan ulang terhadap aspek-aspek yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Reinterpretasi yang dimaksud disini adalah menafsirkan tentang reformasi yang tepat untuk diimplementasikan di daerah sekaligus berupaya menggali landasanlandasan yang mendasari kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan good governance sebagai “the exercise of political, economic and social resources for development of society“ dimana penekanan utama dari definisi diatas adalah pada aspek ekonomi, politik dan administratif dalam pengelolaan negara. Sementara itu, World Bank : “Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha”. Sementara United Nations ESCAP menyebutkan good governance memiliki 8

17). karakteristik utama yaitu partisipatif, berorientasi konsensus, akuntaKearifan lokal (local wisbel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan dom) secara umum dipahami sebmengikuti aturan hukum. agai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh Penyelenggaraan manaje- kearifan, bernilai baik dan tertanam men pembangunan yang solid dan serta diikuti oleh anggota masyarabertanggung jawab didukung oleh katnya. tiga gagasan pokok yang merupaKearifan lokal (local gekan aturan kesatuan lahiriah pem- nius) adalah kebenaran yang telah bangunan. mentradisi atau ajeg dalam suatu Gagasan tersebut terdiri dari : daerah. Kearifan lokal merupakan 1. The idea of wholeness perpaduan antara nilai-nilai suci (gagasan keseluruhan). firman Tuhan dan berbagai nilai Keseluruhan yang dimaksud adalah hubungan ke dalam, yang ada. Kearifan lokal terbentuk dalam arti bahwa bagian-ba- sebagai keunggulan budaya magian atau anasirnya menye- syarakat setempat maupun kondisi suaikan diri dengan seperan- geografis dalam arti luas. Kearifan gkat kaidah intrinsik yang me- lokal merupakan produk budaya nentukan baik keseluruhan masa lalu yang patut secara terusstruktur maupun bagian-ba- menerus dijadikan pegangan hidup. giannya. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai 2. The idea of transforma- yang terkandung di dalamnya dition (gagasan transformasi). anggap sangat universal (“Berpijak Struktur menyanggupi tata pada Kearifan Lokal” dalam http:// cara transformasi yang te- www.balipost.co.id). Menurut Prof. Mantra rus menerus memungkinkan pembentukan bahan-bahan (1998), hal-hal yang kita saksikan baru. Namun demikian, peru- dalam menginjak zaman industrialbahan struktur hanya dapat isasi, zaman pembangunan, zaman dilakukan dalam bentuk pasif. globalisasi yang cenderung memStruktur dapat terjadi den- bawa perubahan-perubahan merugan bahan-bahan baru kapakan tantangan-tantangan yang rena proses pemikiran yang akan semakin terasa mendesak, menyertainya. merongrong integrasi kebudayaan 3. The idea of self-regulation tradisional, dan mengarah ke disin(gagasan aturan sendiri). tegrasi. Inilah tantangan-tantangan Karya sastra tidak memer- yang sedang dihadapi dan akan terlukan hal-hal dari luar dirin- us terjadi yang memerlukan proses ya untuk mempertahankan pengembangannya tanpa kehilanprosedur transformasinya. gan nilai-nilai. Pembangunan berarStruktur otonom terhadap rujukan lain (Hawkes, 1978:16 ti pengembangan kebudayaan. Dari

, Media Informasi Pelayanan Publik

9


pengembangan muncul teknologi. Dengan demikian, mengarahkan keseimbangan antara kebudayaan dan teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam memelihara nilai-nilai kemanusiaan. Fungsi-fungsi dari suatu sistem merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah kebutuhan-kebutuhan tertentu. Agar dapat bertahan (survive) dari perubahan tersebut fungsi pemerintah mengarahkan pembangunan sesuai kerangka fungsi yang disebut skema AGIL. Seperti dinyatakan Ritzer (2003:121-128) sebagai berikut : a. Fungsi adaptasi (adaptation) menyatakan bahwa suatu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. b. Fungsi pencapaian tujuan (goal attainment) menyatakan bahwa sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. c. Fungsi integrasi (integration) menyatakan bahwa, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar komponennya. d. Fungsi latensi (latency) atau pemeliharaan pola, menyatakan bahwa sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang

10

motivasi.

kat yaitu:

Menghadapi perubahan- 1.1. Membangun Daya perubahan terus menerus dari Dukung (supporting) waktu ke waktu maka perlu diketahui lebih mendalam lagi dasarembangun daya dukung dasar inti dari kebudayaan. Inti (mengenal lingkungan dasar adalah ide sentral yang memyang mengijinkan) yang berikan pengaruh bentuk luar yang dimaksud adalah upaya untuk dapat berubah-ubah tetapi tidak mengenali hal-hal yang dapat menterlepas dari ide sentralnya. Dari dorong terjadinya suatu proses ide ini dapat dilaksanakan melalui rein- oleh yang memiliki aksesibilitas terpretasi, reintegrasi, dan adaptasi dan otoritas (kewenangan) tersehingga perubahan itu tidak mem- hadap proses tersebut. Ini meruperlemah tradisi, justru dengan pakan langkah awal yang harus diperubahan lebih memperkuat lagi laksanakan oleh Pemkot Denpasar tradisi karena tetap dijiwai oleh ide dalam implementasi good goversentral itu. nance di Kota Denpasar. Terdapat Dari pengertian-pengertian 2 (dua) langkah utama yang dilakdiatas bahwa kearifan lokal yang sanakan yaitu dengan jalan memmerupakan ide sentral dalam imple- bangun komitmen (good will) untuk mentasi reformasi birokrasi menuju penerapan tata kelola kepemeringood governance di Kota Denpasar tahan yang baik dan langkah kedua meskipun bentuknya akan berubah membangkitkan kembali semangat disesuaikan dengan situasi dan kearifan lokal yang telah ada nakondisi yang berkembang. Dimana mun mulai terkikis dan terabaikan. kerangka berpikir itu berhubungan Langkah awal Pemkot dengan “globally think, locally act�. Denpasar dalam penerapan reSebagai ide sentral, kearifan lokal formasi birokrasi menuju Good diharapkan dapat membangkitkan Governance diawali dengan disemangat dan memobilisasi kontrol tandatanganinya Perjanjian Kerja publik terhadap kinerja pelayanan. Sama antara Pemerintah Kota Sehingga disadari sebagai gagasan- Denpasar dengan Kementrian gagasan lokal yang penuh kearifan Negara PAN dan RB, dengan KPK, dengan BPKP dan DPRD pada tahun dan mengakar dalam masyarakat. 2006 tentang Pembaharuan Tata Pada tahapan reinterpretasi Kelola Pemerintahan (PTKP) Yang ini, yang dilaksanakan untuk meng- Baik di Pemerintah Kota Denpasar gambarkan adanya 2 (dua) aspek yang kemudian diperpanjang pada yang dianggap sebagai faktor pen- tahun 2009. dorong dalam implementasi reforPerjanjian kerja sama ini masi birokrasi menuju good gover- meliputi beberapa kegiatan dalam nance di Kota Denpasar untuk me- upaya pencegahan korupsi dilingningkatkan kesejahteraan masyara- kungan Pemerintah Kota Denpasar,

, Media Informasi Pelayanan Publik

M

yaitu: pertama, pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, kedua, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, ketiga, pelaksanaan peningkatan pelayanan publik, keempat, penerapan Pakta Integritas, kelima, pelaksanaan Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja dan keenam, pelatihan dan bimbingan teknis. Kerja sama yang dilaksanakan ini sebagai langkah untuk membangun daya dukung terutama dukungan dan keyakinan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Dengan adanya dukungan masyarakat tersebut pemerintah lebih yakin untuk melaksanakan perubahan dalam rangka membangun good governance. Langkah kedua yang dilaksanakan adalah dengan menggali kearifan lokal yang telah lama ada dan berkembang dimasyarakat namun sudah semakin terkikis. Kearifan lokal yang selama ada di masyarakat adalah semangat untuk melayani. Kearifan lokal tersebut berupaya untuk digali dan diinterpretasikan kembali dan direintegrasikan serta diaplikasikan kembali dalam good governance. Langkah ini lebih banyak dilaksanakan untuk merubah mindset (pola pikir) dan self regulation (pengaturan diri) birokrasi dalam memberikan

pelayanan.

1.2.1. Revitalisasi

1.2. Membangun Kemampuan Operasional (kapasitas)

P

elaksanaan tata kelola kepemerintahan yang baik harus didukung oleh kemampuan operasional yang baik pula. Yang dimaksud dengan kemampuan operasional ini adalah mengenali dan mengetahui potensi fisik dan non fisik sebagai kekuatan daya dukung, seperti kemampuan keuangan, sumber daya manusia, regulasi, teknologi informasi, teknologi pendukung, dan sarana prasarana lainnya. Hal ini dapat diekplanasi (dijelaskan) melalui revitalisasi dan transformasi.

R

evitalisasi diartikan sebagai upaya untuk memvitalkan kembali sesuatu yang pernah ada atau bagian yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran atau degradasi. Revitalisasi yang telah dilaksanakan antara lain: a. Ketatalaksanakan sebagai business process merupakan langkah yang harus dilaksanakan dalam reformasi birokrasi, dimana langkah-langkah yang dilakukan dengan menyiapkan berbagai Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyederhanaan pelayanan publik guna menyediakan kemudahan-kemudahan masyarakat, dan menyiapkan organisasi-

Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Kota Denpasar Periode (2006-2012)

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Denpasar tahun 2012

, Media Informasi Pelayanan Publik

11


organisasi pelayanan publik berstandarkan ISO (90012000). Dengan organisasi publik yang berstandar ISO dapat dipastikan bahwa organisasi publik tersebut akan selalu berorientasi kepada pelayanan masyarakat. b. Pemberian insentif berupa pembebasan pembiayaan Ijin Usaha dengan modal usaha batas maksimal 50 Juta. c. Penyiapan perangkat produk hukum daerah merupakan keharusan yang diharapkan menstimulasi pelaksanaan program pembangunan daerah. d. Peningkatan kapasitas aparatur dilaksanakan dengan menyiapkan aparatur yang lebih profesional melalui pendidikan pelatihan formal maupun informal. e. Merencanakan program-program inovasi yang memberikan ruang akses fokus aktivitas kreatif masyarakat.

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan penataan tersebut di Kota Denpasar telah dibentuk: sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, 18 dinas daerah, 10 lembaga teknis daerah, 4 kecamatan dan 16 kelurahan. b. Pemanfaatan teknologi, me-

lalui perubahan sistem manual ke sistem teknologi informasi yang bermanfaat untuk transparansi, mengurangi hambatan ruang dan waktu serta memadukan (mengintegrasikan) pelayanan. c. Dukungan pengalokasian dana program dan kegiatan prioritas.

Grafik 2. Data Angkatan Kerja di Kota Denpasar Periode 2007-2011

Grafik 3. Tingkat Pengangguran di Kota Denpasar Periode 2007-2011

1.2.2. Transformasi

T

ransformasi diartikan sebagai perubahan struktur dengan menambahkan, mengurangi atau menata kembali melalui regulasi (aturan) dan konvensi (kebiasan) yang telah berlaku, melalui inovasi hal-hal sebagai berikut: a. Penataan organisasi perangkat daerah yang mengacu kepada PP 41 Tahun 2007

12

Sumber : Dinas Nakertransos Kota Denpasar, 2012

, Media Informasi Pelayanan Publik

Reintegrasi dapat dilakukan secara

Motto ini juga diharapkan dapat

memobilisasi kapasitas dan daya dukung. Mobilisasi dianggap sebagai upaya untuk menggerakan sekaligus mengawasi melalui proses revitalisasi dan transformasi. Perubahan-perubahan terhadap lingkungan, kebudayaan, dan desakan kebutuhan publik mengakibatkan terjadinya perbaikan pelayanan untuk memenuhi hak-hak publik. Pemenuhan hak-hak publik diupayakan melalui mobilisasi teknologi informasi, membangun kerjasama (incorporation product), dan community based development (pembangunan berbasis kelompok-kelompok masyarakat).

kat dalam kontrol publik terhadap kinerja pembangunan perintah dan keterlibatannya dalam proses pembangunan tersebut.

III. REINTEGRASI KEBIJAKAN semaksimal mungkin dengan jalan meningkatkan partisipasi masyara-

L

angkah atau tahapan Reintegrasi kebijakan dilaksanakan sebagai upaya menggabungkan aspek-aspek yang terdapat dalam Kapasitas dan Supporting (daya dukung) yang telah dirinci dalam bagian sebelumnya. Pada reintegrasi ini telah dilaksanakan tahapan menarik kembali semua kewenangan yang terdapat pada lembaga/SKPD yang tersebar untuk dilimpahkan kembali kepada lembaga/SKPD yang mempunyai tugas pokok fungsi yang tepat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi kebijakan dimaksud maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pendistribusian kewenangan yang pro-aktif, (2) pendekatan lintas sektoral (holistik), dan (3) pertemuan antara kewajiban dan pelayanan (Sewaka Dharma). Salah satu contoh yang dilaksanakan adalah menarik semua kewenangan pelayanan perijinan yang tersebar di SKPD untuk dilimpahkan kembali kepada lembaga baru yang menangani pelayanan perijinan yaitu Dinas Perijinan. Dengan melimpahkan kewenangan kepada Dinas Perijinan, berarti semua pelayanan perijinan di Kota Denpasar dilaksanakan “One Stop Services (OSS)”. SKPD yang kewenangannya ditarik, didorong untuk lebih fokus terhadap perencanaan, pembinaan, dan pengawasan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Selain itu, akan melaksanakan penambahan pada program inovasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat.

IV.

ADAPTASI (Membangun Motto Pelayanan Publik “SEWAKA DHARMA”)

M

otto pelayanan publik merupakan wacana yang penting untuk mendorong perubahan pola pikir (mind set) dan pengaturan diri (self regulation) birokrasi dan sebagai alat kontrol publik terhadap penyelenggaraan kinerja pelayanan publik. Motto ini merupakan bahasa sehari – hari yang pernah dekat di masyarakat Bali terutamanya di kalangan tokoh agama, budayawan dan seniman. Pemkot berupaya menggali kembali dan menyempurnakan sebagai motto pelayanan publik, sebagai upaya mengadaptasikan spirit kearifan lokal dalam kontek reformasi birokrasi yang tujuannya mempermudah pemahaman di masyarakat akan terjadinya perubahan paradigma pelayanan pemerintah.

Berdasarkan revitalisasi yang dilakukan, terdapat kearifan lokal yang disebut “Sewaka Dharma”. Selanjutnya Sewaka Dharma sebagai ide sentral yang telah lama berkembang di masyarakat sebagai kearifan lokal yang penyesuaiannya agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Bukan dilayani, tetapi “Melayani adalah Kewajiban”. Jadi sewaka dharma mengandung unsur pertemuan antara kewajiban dan pelayanan. Sewaka dharma semaksimal mungkin diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar. Pada satu sisi, sewaka dharma berfungsi sebagai spirit kontrol aparat birokrasi. Pada sisi yang lain sebagai kontrol masyarakat. Sebagai spirit kontrol, sewaka dharma bertujuan sebagai aturan yang bersifat normatif dan regulatif. Sewaka dharma diharapkan mampu menjadi katalisator dan mobilisator serta controlling untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Harapan pemerintah adalah bagaimana motto sewaka dharma tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Didalam proses adaptasi ini diperlukan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum (Peraturan Perundang-Undangan). Karena peningkatan pembangunan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun ti-

, Media Informasi Pelayanan Publik

13


dak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang terasa sangat mendesak untuk diwujudkan, dan hal ini mutlak diperlukan dalam penyelengaraan pemerintahan pembangunan. Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangunan, serta dalam pengembangan hubungan antar dan interelasi dalam semua tingkatan. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijakan publik tersebut, yang pada akhirnya kebijakan tersebut harus dituangkan dalam

yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Denpasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerbitan majalah ini juga bertujuan sebagai fungsi kontrol publik terhadap kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. sebagai bagian dari proses internalisasi nilai-nilai birokrasi yang dapat beradaptasi dengan kearfian lokal. Hal ini merupakan implementasi terbukanya aksesibilitas untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap kinerja pembangunan. V.

IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI MENUJU GOOD GOVERNANCE DI KOTA DENPASAR

P

elaksanaan Good Governance di Kota Denpasar TANGGA MISKIN (RTM) merupakan suatu di Kota Denpasar Tahun 2006-2012 bentuk pengadaptasian berupa penggabungan daya dukung, kemampuan operasional dan motto pelayanan publik. Peningkatan kemampuan operaSumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan sional (kapasitas) dapat Pemdes Kota Denpasar, 2012 untuk menjalankan program dan kegiatan inovasistem perundang-undangan untuk tif untuk mencapai tingkat kemanmemiliki kekuatan hukum, dan ha- faatan masyarakat (public value). rus mengandung kepastian hukum. Program atau kegiatan inovasi yang Untuk mempercepat proses dapat diterima masyarakat sebagai peningkatan partisipasi masyara- kontrol publik, akan dapat meninkat tersebut, Pemerintah Kota gkatkan daya dukung masyarakat Denpasar menerbitkan majalah dalam proses pencapaian tingkat “Sewaka Dharma”. Majalah ini berkesejahteraan. Implementasi refortujuan untuk menginformasikan berbagai program dan kegiatan masi birokrasi menuju good govGRAFIK 4. Data Perkembangan Rumah

14

, Media Informasi Pelayanan Publik

ernance (karakteristik dijelaskan dalam lampiran makalah ini), dicerminkan melalui beberapa capaian yang diuraikan dibawah ini. Berdasarkan Survei Integritas Pelayanan Publik terhadap 49 kabupaten /kota di Indonesia yang dilaksanakan KPK pada tahun 2009, Denpasar dinyatakan keluar sebagai yang terbaik di tingkat Nasional dengan nilai 7,48. Tahun 2010 berdasarkan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang di laksanakan Transparansi International Indonesia dimana Denpasar juga keluar sebagai yang terbaik dari 50 Kabupaten/Kota dengan IPK tertinggi yaitu 6,71. Kedua hasil survey tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi

Sumber: PDRB Kota Denpasar Tahun 2011, BPS dan Bappeda Tahun 2012

mempengaruhi peningkatan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efektifitas, partisipasi masyarakat, yang mencerminkan proses reformasi birokrasi menuju good governance dapat berjalan dan meningkatkan daya dukung masyarakat terhadap proses tersebut. Dari proses implementasi

good governance tersebut, menimbulkan multiflier effect yang mengakibatkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti terlihat dalam grafik berikut. Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan Kota Denpasar adalah sebesar 25%. Peningkatan ini cukup signifikan dalam usaha peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Sendiri (KKDS). Dimana KKDS ini sangat penting untuk mendanai kegiatan langsung/belanja langsung yang menyentuh Program Pro Rakyat yang inovatif seperti pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan dan Ekonomi Kerakyatan. Salah satu peran dan daya dukung peningkatan PAD ini diperoleh melalui proses penyederhanaan pelayanan perijinan pada Dinas Perijinan, yang mana terlihat pada tahun 2011 terjadi lonjakan permohonan sebesar 11.719 permohonan dan diterbitkan sebanyak 10.436 ijin dalam kaitannya dengan investasi terutama dalam bidang industri pariwisata. Hal ini juga yang meningkatkan kontribusi dalam hal pajak dan retribusi pembangunan daerah serta peningkatan lowongan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Nakertransos bahwa angkatan kerja dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja sebanyak 363.375 orang dan pada tahun 2012 menjadi 455.99 orang. Walaupun jumlah angkatan kerja mengalami

peningkatan, namun pengangguran dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dimana pengangguran pada tahun 2005 sebanyak 47.209 orang menjadi 16.840 orang pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya perbandingan angkatan kerja dan pengangguran di Kota Denpasar dari tahun 2005 – 2012 dijelaskan dalam tabel berikut: Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa angkatan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk itu diperlukan upaya-upaya strategis yang mensinergikan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menekan tingkat pengangguran di Kota Denpasar. Adapun beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah melalui dua strategi yaitu ; 1. Memfasilitasi lowongan pekerjaan, dan 2. Menumbuhkan wirausaha muda sebagai upaya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Memfasilitasi lowongan pekerjaan antara lain sebagian program berikut : 1. Mendorong pihak swasta menyelenggarakan sekolah pendidikan keahlian. Kebijakan ini khusus dalam bidang pariwisata yang disebabkan pasar kerja bidang pariwisata yang sangat tinggi, untuk melakukan investasi, mengembangkan, dan meningkatkan mutu sekolah pendidikan keahlian. Memberikan keringanan pembiayaan pencari kerja kepariwisataan ini dalam hal kapal pesiar untuk mendapatkan Kredit Tanpa Agunan me-

lalui LPD. 2. Bursa kesempatan kerja (job  fair) yang bertujuan memfasilitasi bertemunya penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja yang dilaksanakan setiap tahun. Program ini bertujuan untuk membantu calon tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya secara tepat dalam satu tempat, dan ketiga membantu   perusahaan yang ikut serta dalam menjaring karyawan dengan kompetensi tinggi sebagai sumber asset intangibles. 3. Bursa kerja on line  untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang lowongan kerja yang ada, berupa seperangkat komputer layar sentuh yang ditempatkan di swalayan tiara dewata, Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Undiknas, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar dimana informasi tersebut sangat up to date karena menggunakan jaringan internet. 4. Informasi lowongan kerja lewat sms  dengan bekerja sama dengan salah satu provider tujuannya untuk memudahkan para pencari kerja dimana si pencari kerja tidak usah mondar mandir datang ke perusahaan-perusahaan untuk mencari lowongan kerja tapi lewat hp yang dimiliki 

, Media Informasi Pelayanan Publik

15


dengan nomor yang telah masuk dalam data base akan diberikan info tentang perusahaan yang membutuhkan sesuai kompetensi yang diperlukan.

wirausaha muda dalam rumah perubahan Rhenald Kasali, expo enterpreneurship, talk show, sharing session dengan pengusaha yang telah sukses di bidang atau usahanya. Tujuan daripada program ini sebagai solusi atau alternatif dalam Menumbuhkan wirausaha mengatasi pengangguran di Kota muda sebagai upaya dalam men- Denpasar dengan harapan mampu ciptakan lapangan pekerjaan an- membuka usaha baru dan “mentara lain dengan kegiatan lomba ciptakan lapangan kerja�. Upayaupaya tersebut ternyata Grafik6.Indeks Pembangunan Manusia (n 2007-2011 membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, d i m a n a tingkat penga n g g u ra n di Kota Denpasar dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, walaupun d esakan Sumber : Bappeda dan BPS Kota Denpasar, 2007 dan 2011 urbanisasi yang cukup wirausaha muda yang bertujuan meningkat ke Kota Denpasar. Pada untuk mendorong tumbuhnya jiwa tahun 2005 tingkat pengangguran kemandirian pemuda dan mencip- di Kota Denpasar sebanyak 47.209 takan wirausaha-wirausaha muda orang, dan pada tahun 2012 menuyang mumpuni dalam melaku- run menjadi 16.840 orang. kan proses perencanaan bisnis Seperti yang disampaikan ide kreatif secara matang, serta diatas bahwa PAD juga diarahkan menghasilkan produk kreatif dan untuk permasalahan penanganan implementasinya di lapangan. Ad- kemiskinan dan penyandang maanya proses pembelajaran lanju- salah sosial di Kota Denpasar. Petan dengan mengajak calon-calon nyandangan masalah sosial selain

16

, Media Informasi Pelayanan Publik

ditangani oleh Dinas Nakertransos juga dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Kesejahteraan Keluarga Sejahtera (BK3S) yang setiap tahun secara rutin memberikan bantuan berupa beasiswa miskin, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, serta program-program penguatan mental dan juga bekerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan-perusahaan yang ada di Kota Denpasar. Pemkot Denpasar juga membuka sekolah autis bagi keluarga kurang mampu. Permasalahan kemiskinan di Kota Denpasar digambarkan sebagai mereka yang kekurangan materi, rendah dalam pemenuhan kebutuhan sosial, serta rendahnya penghasilan mereka. Dari grafik diatas, menunjukan bahwa RTM di Kota Denpasar mengalami penurunan setiap tahunnya. Data pada tahun 2012 jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kota Denpasar 1,996 RTM atau 0,3 % dari seluruh jumlah penduduk kota yaitu 788.445 (Sensus penduduk 2010, BPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar. Masalah kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang luas dan kompleks sehingga membutuhkan kebijakan serta program yang terpadu, terencana dan berkesinambungan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan benar-benar tepat sasaran dan tepat tujuan. Kebijakan peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja ditindaklanjuti dengan program sebagai berikut :

Walikota Denpasar sebagai keyote speaker Reformasi Birokrasi pada Pameran, Konferensi & Pertemuan Pemangku Kepentingan 2012, 27-29 Agustus 2012 di Hotel Bidakara, Jakarta

1.

Program Revitalisasi Pertanian Perkotaan (Urban Farming )

2.

Program UMKM

3.

Program Peningkatan Peran Sector Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Membangun Jejaring dengan UMKM

Pengembangan

4. Peningkatan Investasi : Melanjutkan Regulasi dan Pengembangan Daya Saing 5.

Revitalisasi pasar tradisional.

Untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi di suatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Denpasar mengalami kenaikan dan perlambatan. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 menurun sampai pada titik 5,88% atau paling rendah dari periode 2005-2010, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi global terhadap Bali sebagai

daerah kunjungan wisatawan. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar saja yang mengalami penurunan, namun devisa pariwisata provinsi Bali juga mengalami penurunan. Salah satu indikator pertumbuhan menunjukkan income perkapita (PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku) masyarakat Kota Denpasar pada tahun 2011 sebesar Rp. 17.220.000,00. Ini menunjukkan, income perkapita masyarakat yang terus meningkat dari tahun sebelumnya, di-

, Media Informasi Pelayanan Publik

17


tunjukkan dengan grafik PDRB perkapita di bawah ini. Sebagaimana diketahui perekonomian Kota Denpasar sebagian besar dipengaruhi oleh bidang pariwisata, dimana bidang ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ekonomi global. Jadi untuk memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan income perkapita masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan ekonomi kreatif sebagai salah satu sistem pengembangan ekonomi yang masih sangat berdekatan dengan bidang pariwisata. Dalam artian lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Kota Denpasar untuk dapat mengeksploitasi pikirannya dan mengembangkan bakat, minat dan talentanya dalam bidang ekonomi. Dengan demikian diharapkan timbul kreator-kreator yang berjiwa wirausaha yang dapat menghasilkan produk-produk kreatif yang kompetitif dan memiliki daya saing tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penambahan atau pengembangan sektor industri selain industri pariwisata. Sehingga untuk jangka panjangnya pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tidak hanya bertumpu atau ketergantungan pada sektor pariwisata tetapi bertumpu kepada beberapa sektor antara lain sektor industri kreatif. Sektor industri kreatif inipun diarahkan pada konsep pengembangan budaya unggulan yang telah memiliki akar nilai budaya yang kuat. Pengembangan ekonomi kreatif sangat dekat dengan peng-

18

galian potensi usaha yang berbasis kearifan lokal yang ada di masyarakat. Ekonomi kreatif muncul sebagai kolaborasi antara potensi kearifan lokal dan potensi global yang menghasilkan ide kreatif masyarakat. Pilihan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Denpasar bertujuan untuk membesarkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang memberikan ruang ekspresi kepada pelakupelaku industri kreatif (seni, animasi, design, musisi, cinematography, fotography, kuliner, arsitektur, fashion, dsb). Selain itu melalui ekonomi kreatif ini bisa dilakukan disemua bidang termasuk seni budaya. Melalui ekonomi kreatif pengusaha kecil diharapkan mampu bersaing merebut pasar. Keberadaan koperasi dan LPD mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi mikro dimasing-masing wilayah. Pemkot terus berupaya menggali dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi andalan Bali. Untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat posisi ekonomi kreatif di Kota Denpasar ditunjukkan dengan menggelar kegiatan berbagai festival seperti Denpasar Festival (Denpasar Food Heritage, Endek and Songket Heritage), Pesona Serangan (edukasi lingkungan), Sanur Village Festival, Festival Layang-layang, Maha Bandana Prasada (Seni dan Sastra), Tumpek Landep (industri logam), Tumpek Kandang (kontes sapi bali dan hewan), Tumpek Krulut

, Media Informasi Pelayanan Publik

(gamelan tradisonal/langka), Saraswati Book Fair (bursa buku), Festival Ogoh-ogoh, Omed-omedan, Pasar Lais Meseluk, Pementasan Seni Mingguan, Parade Ngelawang Anak-anak, Pesta Kesenian Bali Denpasar Parade Gong Anak-anak, Dewasa, dan Wanita dan lainnya. Agenda event ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Ada event-event tertentu yang dibangkitkan dari interpretasi dan revitalisasi kearifan lokal, sehinga nilai-nilai tersebut masih sesuai pada era sekarang. Dengan adanya event-event tersebut melahirkan komunitas-komunitas kreatif, yang banyak menghasilkan produk kreatif, baik berupa handycraft, tekstil, design, fashion, fotografi, seni animasi, seniman anak-anak dan lainlain. Selain program-program peningkatan dan saing ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan per kapita, pemerintah Kota Denpasar juga memberikan aksesibilitas dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Kota Denpasar memberikan apresiasi terhadap siswa-siswi berprestasi yang memperoleh nilai tertinggi dalam Ujian Nasional dan memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu agar memperoleh pendidikan yang layak. Aksesibilitas bidang kesehatan dilaksanakan dengan merevitalisasi puskesmas melalui peningkatan pelayanan berstandar ISO, dan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Berbagai program pemban-

gunan yang dicanangkan menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas – luasnya untuk hidup sehat dan panjang, untuk berpendidikan dan keterampilan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Secara keseluruhan tingkat

pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar selama periode 20052011 menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya IPM sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia di Kota Denpasar.

VI.

PENUTUP

Ada beberapa langkahlangkah dalam perencanaan dan implementasi reformasi birokrasi menuju Good Governance di Kota Denpasar yang merupakan tahapan untuk mensinergikan ketiga pilar pembangunan yang secara simulPada tahun 2011, IPM Kota tan dan sustainabel (berkelanjutan) Denpasar mencapai 78,31, dan dari untuk meningkatkan kesejahteraan tahun ketahun menjadi peringkat masyarakat. Keberhasilan dan kegpertama di Provinsi Bali. agalan dalam melaksanakan langkah demi langkah perencanaan dan

Walikota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Indikator Kunci Keberhasilan Implementasi e-Government Indonesia di Auditorium Setwapres RI Jakarta

, Media Informasi Pelayanan Publik

19


implementasi good governance, bertumpu pada kemampuan untuk mengenali atau mengetahui berbagai permasalahan yang berkembang, baik tantangan dan peluangnya serta ancaman dan kekuatan yang dimilikinya. Langkah-langkah ini dilaksanakan secara bertahap, langkah demi langkah untuk memastikan tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik serta mendapat legitimasi dan dukungan. Aktivitas ini harus dilakukan secara proaktif dalam hal : 1. Reintrepretasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk dapat mengetahui permasalahan dan tantangan utama yang menjadi isu di masyarakat serta untuk mengetahui dan meningkatkan daya dukung lingkungan dan kemampuan operasional (kapasitas) yang dimiliki, serta potensi kearifan lokal yang mampu menjadi spirit (landasan filosofis) terhadap perubahan. Reinterpretasi ini juga merencanakan program-program atau kegiatan yang inovatif dan kreatif untuk dapat meningkatkan kemanfaatan masyarakat (Public Value). Reintegrasi merupakan langkah selanjutnya yang sangat strategis dan membutuhkan perhatian khusus untuk menggabungkan daya dukung lingkungan dan kemampuan operasional (kapasitas). Upaya ini dilakukan dengan memobilisasi penarikan kewenangan serta mendistribusikan proaktif kewenangan tersebut kepada lembaga yang tepat. Aktivitas ini juga harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral secara holistik agar tidak terjadi tumpang tindih

20

dan tidak merasa kehilangan kewenangan dengan tujuan untuk memastikan proses reintegrasi ini dapat berlangsung dengan baik. Reintegrasi ini juga merupakan langkah yang penting untuk mempertemukan antara kewajiban dan pelayanan (Sewaka Dharma). 2. Adaptasi merupakan proses reintegrasi atau proses perubahan pelayanan yang dilaksanakan di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan masyarakat (public value). Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui memobilisasi program dengan memanfaatkan teknologi informasi, membangun kerjasama (incorporation product), dan community based development (pembangunan berbasis kelompok-kelompok masyarakat). Adaptasi kearifan lokal “sewaka dharma” di masyarakat merupakan perubahan paradigma terhadap pelayanan, diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan respon masyarakat terhadap program dan perbaikan pelayanan secara terus menerus, yang berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk memperkuat sistem penyelenggaraan good governance. Tahapan-tahapan di atas tersebut bukan untuk memecahkan permasalahan saat ini saja, mengingat kondisi masyarakat yang bersifat dinamis sehingga tahapan ini akan tetap berjalan yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan tantangan yang berkembang pada saatnya. Langkah-langkah tersebut mencerminkan pemeliharaan pola pembangunan sebagai

, Media Informasi Pelayanan Publik

sebuah sistem yang saling melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi sebagai upaya menyeimbangkan antara tantangan dan perubahan. Langkah-langkah pemeliharan pola pembangunan di atas tidak stabil dalam penyelenggaraannya disebabkan karena menghadapi tantangan dalam kondisi yang berkembang. Yang tidak berubah adalah daya dukung spirit atau landasan filosofinya yang menjadi ide sentral dari pencapaian kemanfaatan masyarakat, motto : “Sewaka Dharma” yaitu melayani adalah kewajiban.

“Kami belumlah sempurna tetapi tetap berupaya”

REFORMASI BIROKRASI MENUJU PELAYANAN EFEKTIF DAN EFISIEN KEPADA MASYARAKAT oleh : Widiana

K

ata reformasi sampai saat ini masih menjadi idola atau primadona yang didambakan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development Development adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian maka perubahan masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut maka terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan

antara hak dan kewajiban, serta Dalam pelayanan publik apakonsensus antara prinsip-prinsip bila kedua hal diperbandingkan dalam masyarakat maka efektivitas jauh lebih pentPengertian reformasi bi- ing dari efisiensi. Suatu pelayrokrasi sebagai suatu usaha anan publik yang tidak efisien perubahan pokok dalam suatu masih dapat dimaklumi sepansistem birokrasi yang bertujuan jang pelayanan itu efektif bagi mengubah struktur, tingkah masyarakat. laku, dan keberadaan atau ke- Efektivitas dapat dilihat dari 3 biasaan yang telah lama. pendekatan yakni

Dari pengertian ini, maka • Pendekatan Sasaran (goal reformasi ruang lingkupnya tiapproach), mengukur efektidak hanya terbatas pada proses vitas dari segi output. dan prosedur, tetapi juga men- • Pendekatan Sumber (system gaitkan perubahan pada tingkat resource approach), melihat struktur dan sikap tingkah laku. dari inputnya Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya • Pendekatan Proses (process approach), yakni menekankpelayanan masyarakat secara an pada faktor internal orefektif dan efisien. ganisasi publik, seperti Istilah efektivitas dan efisiensi dan iklim organisasi. efisiensi merupakan konsep engineering yang diadaptasi dari Sementara itu Birokrasi diartikan sektor privat, yang kemudian sebagai kekuasaan atau pendalam perkembangannya diter- garuh dari para kepala dan staf apkan dalam sektor publik yakni biro pemerintah. Dalam pengerpemerintah. Apabila membi- tian selanjutnya birokrasi adalah carakan efektivitas dan efisiensi pegawai pemerintah, yang menmaka harus dihubungkan den- jalankan dan menyelenggaragan sasaran dan tujuan yang in- kan tugas yang ditentukan oleh gin dicapai dari kegiatan terse- konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan but. 

, Media Informasi Pelayanan Publik

21


publik, dan penerapan kebijakan pemerintah, yang biasanya disebut pegawai Sipil Birokrasi dalam pengertian keseharian selalu dimaknai institusi

organ pelayanan bagi masyarakat luas tentu merupakan pemaknaan yang bersifat idealis, dan pemaknaan ideal terhadap fungsi pelayanan yang diper-

lai oleh masyarakat menjadi lamban dan berbelit-belit. Segi yang lain terjadilah pelayanan yang high cost karena agar cepat client diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang sengaja dibuat agar menyulitkan pelanggan. Birokrasi di Indonesia masih tampak menjaga jarak sosial (social distance) yang terlalu jauh dengan kelompok sasarannya yakni publik dan pengguna jasa layanan, sehingga rakyat nyaris dalam situasi yang tidak berdaya  (powerless) dan tidak memiliki pilihan. Dengan kondisi yang demikian itulah maka  penerapan organisasi pelayanan publik yang berorientasi  pada kemanusiaan akan sulit dilakukan. Budaya dasar birokrasi lebih banyak bersandar pada etos feodalisme.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat berada di Ruangan Press Room saat memberikan arahan tentang efektifitas dan Lalu pertanyaanya bagaimana upaya yang dilakukan agar biefisiensi Pelayanan Publik.

resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani orang banyak. Walaupun persepsi ini mengandung titik–titik kelemahan, namun sampai saat ini pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan. Pemaknaan birokrasi sebagai

22

ankan birokrasi tidaklah bisa menjelaskan  orientasi birokrasi. Pola patron-client yang kental menjadikan ciri birokrasi menjadi berdampak mematikan inisiatif masyarakat, kualitas pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien, karena praktek birokrasi yang terlalu hirearkis sehingga keputusan selalu ada di pejabat atas. Hal ini akan berakibat juga kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian birokrasi dalam memberikan pelayanan menjadi kurang, sehingga pelayanan dini-

, Media Informasi Pelayanan Publik

rokrasi mampu melaksanakan misi utama yakni memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat.

Jawabannya harus dengan melakukan perubahan atau reformasi, bukan saja terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur, sikap dan tingkah laku / etika. Upaya reformasi yang berkaitan dengan proses dan prosedur relatif lebih mudah dilakukan, karena sebagian besar berkait dengan proses adminiistrasi, akan

tetapi yang lebih fundamental adalah bagaimana melakukan perubahan sikap dan perilaku, sehingga birokrasi sebagai mesin pemerintah dapat berjalan dengan baik menuju ke tujuan yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik yang bertentangan dengan moral dan etika.

tur damai, sebagai perilaku, baik Untuk melaksanakan konsep etika sebagaimana tersebut diamasyarakat dan negara. Oleh karenanya maka setiap pe- tas maka ada beberapa strategi nyelenggara negara harus be- yang mesti dilakukan yakni:

Dimensi etika berkaitan dengan skill based issues yang selama ini kurang tersentuh sebagai wacana perubahan. Terlebih di Indonesia dimana masyarakatnya adalah masyarakat paternalistik yang banyak bergantung pada dimensi para pemimpin sebagai panutan, termasuk didalamya dalam melakukan tugas penyelenggaraan negara.

Perubahan etika ini akan berkaitan dengan perubahan budaya organisasinya yakni budaya yang diperlakukan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas pekerjannya setiap hari. Pelaksanaan budaya kerja ini seharusnya dilakukan sebagai langkah awal dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Dalam konteks ini etika merupakan nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, perilaku tindakan dan ucapannya dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsinya. Suatu profesi selalu memerlukan landasan etika yang menjadi acuan untuk bertindak anggotanya sehingga citra, kehormatan dan eksisitensinya terjaga. Pernyataan moral merupakan sesuatu yang normatif, pernyataan normatif berarti mengandung penilaian apa yang baik dan apa yang buruk. Makna etika mengandung moral, keinginan untuk maju, semakin sejahtera dan semakin makmur dan hidup tera-

rakhlak mulia, tepat janji, jujur, disiplin, adil, taat hukum, hatihati dan cermat, sopan santun, dan kesetaraan. Untuk dapat melakukan itu maka perubahan cara berfikir birokrasi harus dilakukan.

Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi untuk hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik (public service). Birokrasi harus netral dan bukan sebagai alat politik, sehingga ia bebas untuk bersinergi dan berinteraksi dengan customer’s oriented yang pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Netral dalam arti siap menjadi pelayan publik yang bebas dari intervensi kekuatan politik.

1.     Membangun iklim etika dalam organisasi publik, strategi ini mengisyaratkan pentingnya membangun perilaku etis aparat publik melalui kekuatan kepemimpinan (strong leadership) dalam menciptakan iklim beretika, sehingga etika dijadikan sesuatu yang bernilai dan mendorong upaya ke arah penciptaan  komunikasi yang terbuka.  Mengelola etika bukan sekedar membuat standar-standar berperilaku dan merekrut pegawai yang berkarakter moral tetapi juga termasuk menganalisis budaya organisasi, kerja sama untuk membangun budaya  yang menjadikan nilai yang tinggi akan integritas etika, mengembangkan kebijakan, prosedur serta sistem yang memungkinkan anggotanya mempunyai integritas etika. 2.     Mengembangkan Ethics Audit,  yakni suatu metode untuk menilai standar moral yang  dijadikan pedoman perilaku dalam organisasi dan termasuk penilaian untuk mereview aktivitas orang-orang dalam organisasi. 3.     Mengembangkan training program etika pemerintahan, dengan harapan dapat menjamin  sosialisasi dan internalisasi etika bagi pegawai. Termasuk didalamnya adalah membangkitkan semangat moral para aparat untuk menjadikan etika sebagai

, Media Informasi Pelayanan Publik

23


MODEL AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI SINERGI BUDAYA BANGSA, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEARIFAN LOKAL PEMERINTAH KOTA DENPASAR Oleh : I Wayan Geriya

I PENDAHULUAN Secara universal, program Reformasi Birokrasi yang dikenal dengan Civil Sevice Reform sudah dikembangkan sejak tahun 1980an . Program ini bukan semata untuk negara terbelakang atau dunia

yang lebih baik, makin efektif dan efisien. Isu pokoknya adalah untuk mengatasi buruknya tata kelola anggaran, rendahnya kinerja aparatur , rumitnya pelayanan public, maraknya korupsi dan patologi birokrasi. Pemerintah Indonesia san-

Walikota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Zaenal Abidin, sebagai pembicara pada Lokakarya Sinkronisasi Pelayanan Perijinan Kota Denpasar, di Enjung Beji Candi Kuning, Tabanan, 17-18 Nopember 2012.

acuan berperilaku melalui komunikasi.

etika, rekrutmen dan promosi berdasarkan meryt system dan 4.     Mengembangkan  standar pertimbangan etika, membuat berperilaku yang membatasi regulasi, kontrol, dan rotasi jatindakan aparat publik, dengan batan yang ketat, dan memcara meregulasi standar-standar buat kebijakan-kebijakan yang perilaku yang telah menjadi pri- transparan yang dapat meminioritas dalam mengelaborasi ni- malisir konflik. lai-nilai dasar moral. 6.     Mengambil tindakan tegas  5.     Menjamin   integritas etika terhadap bentuk-bentuk penydalam pekerjaan sehari-hari elewengan.

bahwa etika adalah disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan bagaimana prinsipprinsip moral tersebut dapat diterapkan. Oleh karenanya dalam etika bukan sekedar formulasi norma-norma  yang akan disepakati bersama akan tetapi juga berbicara mengenai strategi aplikasi dan pentingnya aspek manajerial yang akan menjadikan etika sesuatu yang dinamis dengan cara menciptakan ling- Dengan demikian maka dimensi dan realistik. kungan kerja yang menjamin etika dalam pemerintahan harus transparansi dan integritas dipahami secara jelas dan benar

24

, Media Informasi Pelayanan Publik

Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar Memberikan Keterangan Pers Sebelum Pelaksanaan Pra Seminar Akselerasi Reformasi Birokrasi.

berkembang, melainkan juga berlaku bagi negara-negara maju dengan ekspektasi mempercepat terwujudnya negara sejahtra dengan konsep tata kelola pemerintahan

gat mengapresiasi program reformasi birokrasi dan momentum yang tepat baru tiba ketika Indonesia memasuki era reformasi tahun

1998. Sejak itu beragam initiative reform diperkenalkan oleh lembaga-lembaga pusat dan berbagai pemerintah daerah provinsi, kabupaten sampai pemerintah kota. Ada lembaga yang mengedepankan pendekatan structural, legal, ekonomi dan ada pula daerah yang membenahi SDM, kinerja aparatur sampai perbaikan teknologi, prasarana dan sarana. Diantara beberapa pemerintah kabupaten atau kota yang menunjukkan spirit reformasi birokrasi dengan grend design dan aktivasi berbasis pendekatan kultural, Pemerintah Kota Denpasar memprakarsai respon secara kreatif dan mengawal Akselerasi Refermasi Birokrasi (ARB) dengan model berbasis sinergi Budaya Bangsa, kualitas SDM dan Kearifan Lokal . Nilai luhur Pancasila dan kebudayaan nasional di kuatkan, karakter SDM dan komunitas yang positif dibangkitkan, kearifan genius budaya lokal dari filosofi, ethos sampai unsure-unsur unggulan diberdayakan sebagai basis dan modal untuk menggerakkan reformasi bagi kesejahtraan.

II. EMPAT BELAS TAHUN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (1998-2012)

, Media Informasi Pelayanan Publik

25


Empat belas tahun pelaksanaan reformasi birokrasi dapat diidentifikasi beragam kemajuan, potensi dan modal yang mampu dibangun dan dikedepankan meliputi: (1) Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang memperoleh penguatan, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, (2) berbnagai capaian seperti desentralisasi dan otonomi daearah serta arah menuju good, clean and welfare governance; (3) basis hukum dari Tap MPR RI XI/1998, PP, Kepmen sampai Perda dan Perwali: (4) sejarah panjang melakoni birokrasi dari ranah tradisional, modern sampai post modern; (5) basis aneka geniusitas kearifan nasional dan lokal terkait jiwa budaya dan karakter positif Sumber Daya Manusia (SDM). Beragam isu dan masalah dalam dinamika reformasi birokrasi secara politik,budayawi dan manusiawi : (a) rapuhnya idiologi dan ditorsi aneka nilai, dari moral, etika sampai solidaritas ; (b) paradoks aplikasi reformasi yang mengharapkan kemajuan versus kemandekan, keruimitan dan kemacetan, (c) politisasi reformasi yang mengabaikan kepentingan umum, pelayanan public dan kecendrungan marsisme ; (d) patologi birokrasi, seperti korupsi , boros, lamban sampain degradasi; (e) kerumitan vs harapan baru tentang Reformasi Birokrasi Gelombang II yang lebih estetik, berbudaya dan makin bermakna. NKRI sebenarnya telah menetapkan sasaran jangka pan-

26

jang reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dan menjadi pelayan masyarakat tahun 2025. Sasaran jangka pendek yang akan diwujudkan tahun 2014 antara lain: (1) Jumlah PNS yang proporsional, (2) SDM Aparatur yang professional; (3) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (4) Pelayanan public yang prima; (5) Birokrasi yang Capable dan Accountable; (6)Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah dan antara pusat dan daerah; (7) Perbaikan sistem remunerasi PNS, dll (Purwanto 2012). III MODEL DAN AKTIVASI AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI KOTA DENPASAR Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Wakil Presiden Deputi Tata Kelola Pemerintahan, Eddy Purwanto selaku keynote speaker pada pra seminar Akselerasi Reformasi Birokrasi di Denpasar tanggal 24 Oktober 2012, sangat mengapresiasi bahwa Pemerintah Kota Denpasar, telah secara holistik konsepsual dan berencana menggerakkan aktivasi Akselerasi Reformasi Birokrasi (ARB) dengan fokus pendekatan cultural. Langkah akademik dari kegiatan Fokus Group Discution (FGD), pra-seminar sampai rencana seminar internasional tentang ARB menyongsong HUT Kota Denpasar tahun 2013, diapresiasi sebagai gagasan besar dengan road –map bervisi lokal , nasional dan internasional.

, Media Informasi Pelayanan Publik

Medel ARB berbasis sinergi budaya bangsa , SDM dan kearifan lokal memperoleh penguatan lokalitas dan juga tantangan globalisme. Bahwa Kota Denpasar, seperti rumusan pra-seminar dinilai telah cukup maju mengawal ARB dengan merespon secara kreatif melalui maksimalisasi fungsi kearifan local, basis budaya bangsa dan budaya unggulan seperti konsep Sewaka Dharma, Trikaya Parisuda,filosofi Tri Hita Karana menuju satu formulasi model ARB yang holistik, transformatif, dan kokoh dalam partisipasi publik. Tantangan problematika aktual dalam ARB meliputi: kelembagaan, subtansi, relasi politik dengan birokrasi dan tata kelola yang menyangkut: (a) kecendrungan struktur yang gemuk; (b) kualitas aparatur, tata laksana, sistem pendukung yang belum optimal; (c) Orientasi yang berbeda antara politik(politisi) denga birokrasi (birokrat); (d) negosiasi yang terus menerus untuk mempertemukan ragam dan konflik kepentingan; (e) reformasi birokrasi yang tidak pernah mencapai inti permasalahan tetapi hanya formalitas semata. Pemerintah pusat bertekad mewujudkan sasaran jangka pendek ARB tahun 2014. Pemerintah Kota Denpasar sebenarnya telah lebih awal melangkah di tahun 2008, tatkala penilaian CIBAN (Citra Bakti Abdi Negara) yang mengantarkan Walikota Denpasar, I B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M. Si. mencapai hasil prestasi terbaik. Sejak 2008 dinamika ARB Kota Denpasar bergerak berkelanjutan se-

cara terbuka, membumi dan sistematik. Kini sedang dirancang perumusan kriteria dan indicator ARB secara Holistik berbasis pendekatan ilmiah searah dengan tata nilai universal : iustitia (kejujuran), veritas (kebenaran), probitas (pembuktian ilmiah). IV R E F L E K S I

D

alam garis besar tampak jelas, bahwa Pemerintah Kota Denpasar sangat berkomitmen melaksanakan ARB secara konsepsual,

sitematis dan berkelanjutan dengan domain berskala local, nasional, internasional. Kota Denpasar memiliki beragam prestasi, potensi dan modal andalan, dari basis budaya bangsa, warisan multikultural, aneka unsure unggulan, kearifan genius lokal sampai partisipasi semua pihak. Tantangan ARB juga masih beragam dan tidak ringan seperti : orientasi berbeda antara politik dan birokrasi, struktur birokrasi dan kualitas aparatur, konflik kepentingan dan aneka distorsib terkait budaya kota dan budaya birokrasi.

Pendekatan holistic secara lintas bidang, spirit transformatif berbasis budaya bangsa dan kearifan lokal yang mencerahkan aneka capaian prestasi yang positif merupakan sumber daya dan modal untuk mengawal, mengoptimalkan langkah Akselerasi Reformasi Birokrasi (ARB) secara berkelanjutan.

Walikota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat berbincang-bincang dengan Deputi Tata Kelola Pemerintahan, Eddy Purwanto Kementrian Sekretaris Negara, Sekretariat Wakil Presiden.

, Media Informasi Pelayanan Publik

27


REFORMASI BIROKRASI APARATUR DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR oleh : BKPP Kota Denpasar Menjelang akhir tahun 2012 Pemerintah Kota Denpasar cukup banyak mendapat apresiasi, salah satu penghargaan tersebut adalah dalam bidang “Reformasi Birokrasi Aparatur”. Hal ini terbukti dari beberapa pernyataan yang dimuat http://

tara itu United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian mendalam

Dari Pemerintah Pusat juga mendapat pengakuan pada saat seminar “Publikasi Hasil Penelitian Praktik Implementasi Re-

bali.antaranews.com, 12 Oktober

2012, seperti : ICW telah mengakui bahwa berdasarkan hasil riset, Kota Denpasar menduduki peringkat pertama yang terbaik dari 50 kota yang diteliti tentang penerapan reformasi birokrasi. Secara umum Pemerintah Kota Denpasar sudah mengimplementasikan upaya reformasi birokrasi dan “good governnance” secara baik. Hal itu berdasarkan hasil penelitian bersama ICW, UNODC dan TII khususnya pada bidang pelayanan umum dan penarikan pajak. Berdasarkan hasil riset itu kinerja pelayanan cukup baik dan terjadi peningkatan penarikan pendapatan pajak cukup bagus dengan parameter transparan serta berintegritas. Semen28

Sekda Kota Denpasar A.A. Ngurah Rai Iswara menyematkan tanda peserta diklat kearsipan.

mengenai reformasi birokrasi di dua pemerintahan daerah yakni Pemkot Denpasar dan Pemkab Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.”Hasilnya seperti yang diketahui bahwa Pemkot Denpasar menerapkan hal itu dengan baik dan layak untuk ditiru oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia,” ujarnya.

, Media Informasi Pelayanan Publik

formasi Birokrasi dalam Pencegahan Korupsi” di Kota Denpasar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi  (RB), Azwar Abubakar mengatakan, keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dalam menerapkan reformasi birokrasi layak dicontoh daerah lain di Indone-

sia. “Pelayanan publik di Kota Denpasar sudah cukup bagus, dan ini harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan inovasi dan kreatifitas, sehingga masyarakat akan semakin puas,” katanya. Pemkot Denpasar telah melakukan kerja sama dengan MenPAN, KPK, dan BPKP untuk melakukan peningkatan pelayanan publik, serta terbuka dengan arus reformasi, sehingga dapat mewujudkan good governance. Kota Denpasar memberikan pembelajaran dan contoh yang dapat diikuti oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga reformasi birokrasi dan kontribusinya untuk dapat meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik korupsi di birokrasi dan dapat turut mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat. Disamping hal tersebut diatas, melalui Short URL: http://metrobali.com, 15 Oktober 2012 secara khusus ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI. Azwar Abuba-

kar, saat mengunjungi empat pelayanan publik Kota Denpasar yakni UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan sistem Drive Thru, Puskesmas IV Denpasar Selatan, Dinas Perijinan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Pelayanan Publik Kota Denpasar yang betul-betul mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan secara transparan dan akuntable, sehingga perlu di dorong terus, sehingga  daerah lain  dapat mengikuti jejak apa yang telah dilakukan Pemkot Denpasar dalam hal pelayanan publik. Pelayanan sistem Drive Thru dalam pengujian kendaraan bermotor di UPT Dishub Kota Denpasar tidak berbelit-belit, sehingga pelayanan yang diberikan dalam pengujian kendaraan bermotor begitu cepat. Denpasar telah memiliki Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan sama dengan rumah sakit swasta maupun Pemerintah, sehingga masyarakat tidak semua pergi ke rumah sakit, dan merasakan pelayanan kesehatan. Puskesmas juga membina lingkungan, sehingga masyarakat dapat hidup bersih dan sehat dengan melakukan pencegahan.

Dinas Perijinan menerapkan pelayan terpadu satu pintu yang diterapkan Denpasar sangat bagus, betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu masyarakat tidak dimain-mainkan, kontak masyarakat dengan pegawai di back ofice di Dinas Perijinan tidak bertemu langsung, sehingga masyarakat tidak dipermaikan dalam mengurus ijin karena tidak ada kontak langsung. Pada Dinas Perijinan juga terdapat pelayanan pengaduan sehingga masyarakat yang tidak puas dapat mengadu, walaupun tertutup tapi sangat terbuka. Ini bentuk-bentuk yang harus dicapai, dengan  birokrasi memberikan pelayanan cepat nyaman untuk semua bidang pelayanan, pendidikan, kesehatan dan perijinan. “Masyarakat kita perlu dimanjakan haknya, sudah sewajarnya masyarakat menerima pelayanan yang semakin hari semakin bagus, karena hampir 50 persen anggaran untuk belanja pegawai, jadi sewajarnya masyarakat mendapat pelayanan yang semakin baik. Sementara Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra men-

, Media Informasi Pelayanan Publik

29


gatakan dalam memberikan pelayan publik langsung kepada masyarakat di Kota Denpasar pihaknya terus berupaya memperbaiki sistem dengan merubah maindset pegawai. “Ini merupakan program kerja misi dan visi Pemkot Denpasar. Setiap tahun kami terus mengevaluasi pelayanan   publik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat mudah-mudahan dapat tercapai sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat Kota Denpasar,”. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada

Kebijakan Implementasi Reformasi Birokrasi di Kota Denpasar

30

masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar mencanangkan motto “Sewaka Dharma” yang diartikan “Melayani adalah Kewajiban”. Motto pelayanan publik merupakan wacana penting untuk : Mendorong perubahan pola pikir (mind set), Pengaturan diri (self regulation) birokrasi, Alat kontrol publik terhadap kinerja pelayanan publik. Motto pelayanan publik merupakan bahasa sehari-hari yang pernah dekat di masyarakat Bali. Motto pelayanan publik sebagai ide sentral yang telah lama berkembang di masyarakat (kearifan lokal) yang penyesuaiannya agar selaras dengan tupoksi pemerintah. Dalam konsep sewaka

Kondisi yang diinginkan : 1. Kualitas Pelayanan Publik 2. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Profesionalism e SDM Aparatur 4. Konsistensi Regulasi 5. Pengawasan 6. Tata Laksana

, Media Informasi Pelayanan Publik

dharma tersebut mengandung unsur pertemuan antara kewajiban dan pelayanan, sebagai spirit kontrol aparat birokrasi dan kontrol masyarakat, menjadi katalisator, mobilisator serta controlling untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat serta sewaka dharma juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Kondisi pelayanan publik yang diinginkan kami gambarkan seperti skema berikut : Kebijakan difokuskan pada implementasi reformasi birokrasi aparatur di Kota Denpasar yaitu dalam rangka untuk mencapai kondisi yang diingink-

PUBLIC VALUE

TUJUAN :

(KEMANFAATAN MASYARAKAT)

GOOD GOVERNANC E

Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III tahun 2012

an seperti : Peningkatan mutu kualitas pelayanan publik, Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur birokrasi, Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur, Konsistensi aturan-aturan, Pengawasan dan Tata Laksana. Kondisi yang diinginkan seperti tersebut diatas supaya dapat menyentuh langsung ke masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan langsung pelayanan sebagai akibat dari adanya reformasi birokrasi tersebut. Masyarakat dapat merasakan pelayanan publik secara maksimal menunjukkan bahwa Tata kelola pemerintahan sudah dijalankan dengan baik.

Dalam hal reformasi birokrasi sumber daya aparatur, Pemerintah Kota Denpasar sudah merencanakan mulai dari perekrutan CPNS. Sejak perencanaan perekrutan CPNS mulai dari penyusunan usulan formasi CPNS sudah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dari masingmasing SKPD terutama untuk kebutuhan dalam hal pelayanan masyarakat. CPNS yang berhasil direkrut harus memiliki kompetensi yang diinginkan, salah satunya memiliki pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Pendidikan merupakan kompetensi awal karena proses selanjutnya seorang PNS harus memiliki kompetensi lain,

misalnya terkait dengan prilaku dan etika sebagai abdi masyarakat, rasa pengabdian sesuai dengan motto sewaka dharma. Penempatan CPNS yang sudah direkrut juga harus sesuai dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki, sehingga mampu untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki di SKPD tempatnya bekerja. CPNS tersebut diharapkan mampu membangun kinerja baru dalan rangka peningkatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sewaka Dharma yang diprogramkan Pemerintah Kota Denpasar harus didukung dengan tenaga PNS yang profesional dan memiliki jiwa pengabdian dan melayani kepada masyarakat. Keberhasilan pemerintahan salah satunya bisa diukur dari tingkat pelayanannya kepada masyarakat. Untuk menjadikan seorang PNS yang profesional, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan kemampuan para PNS, Salah satu kegiatan tersebut diperuntukkan bagi pengembangan kepemimpi-

, Media Informasi Pelayanan Publik

31


nan bagi pejabat struktural. Pemerintah Kota Denpasar sudah memberikan anggaran untuk melaksanakan Diklat kepemimpinan bagi para pejabat struktural. Diklat kepemimpinan tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan II. Disamping Diklat Kepemimpinan bagi pejabat struktural juga disediakan anggaran untuk peningkatan kemampuan bagi para tenaga fungsional, terutama tenaga fungsional lapangan diberikan pendidikan khusus sesuai profesi sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih profesional. Pengembangan wawasan

juga diberikan kepada PNS yang bertugas memberikan pelayanan di kantor terdepan (front office) supaya dalam memberikan pelayanan memiliki prilaku dan etika yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secara profesional baik di lapangan maupun di kantor sehingga pembelajaran tentang prilaku dan etika perlu diberikan kepada setiap PNS. Disisi lain bahkan menjadi hal yang sangat penting bagi para PNS supaya bisa memberikan pelayanan yang baik adalah perhatian terhadap penghasilan dan kesejahteraan para PNS. Pemerintah Kota Denpasar sudah sangat memperhatikan tingkat penghasilan dan tun-

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai.

32

, Media Informasi Pelayanan Publik

jangan kesejahteraan bagi para PNS. Perhatian yang besar terhadap kesejahteraan para PNS sangat mempengaruhi tingkat kinerjanya sehingga berdampak besar terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Disamping kesejahteraan, hal yang berkaitan dengan Phisik, baik berupa jaminan kesehatan, tunjangan perumahan juga diperhatikan oleh Pemkot Denpasar bekerjasama dengan PT Askes dan Bapetarum. Sementara itu, untuk menjaga supaya Pemkot Denpasar tetap eksis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) selalu melakukan pembinaan kepegawaian terkait dengan disiplin pegawai Pemkot Denpasar. BKPP telah membentuk Tim Pembinaan Kepegawaian yang terjun ke masing-masing SKPD untuk memberikan pembinaan kepegawaian khususnya terkait dengan disiplin pegawai. Diharapkan melalui pembinaan ini pegawai dapat lebih memahami kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gatra Praja

Reformasi Birokrasi Kota Denpasar Layak Di Contoh

R

eformasi birokrasi menjadi hal penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar dengan motto Sewaka Dharma yakni melayani adalah kewajiban terus melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota I GN Jaya Negara sangat konsen mewujudkan Good Governance (pemerintahan yang baik) dengan mengubah pola pikir masyarakat terhadap isu aktual yang berkembang dimasyarakat yaitu lambat, berbelit-belit, mahal, persyaratan yang banyak, kurang efisien, tidak efektif, kurang profesional, dan informasi tidak jelas, serta cenderung memperhatikan produsen dibandingkan substansi. Saat ini masyarakat sangat menginginkan pelayanan dengan kualitas pelayanan publik, kapasitas, dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan profesionalisme, SDM aparatur dan konsitensi regulasi

untuk terus mewujudkan Good Governance. Untuk itu dalam melaksanakan pelayanan di Kota Denpasar Walikota Rai Mantra menerapkan konsep dasar pelayanan publik yaitu reintepretasi, reintegrasi dan adaptasi. Reintepretasi untuk menafsirkan reformasi yang tepat untuk diimplementasikan di daerah sekaligus berupaya menggali lan-

dasan-landasan yang mendasari kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Reintegrasi yang dilaksanakan Pemkot Denpasar dengan menggabungkan semua aspek yang terdapat dalam kapasitas dan sporting dengan menarik kembali semua kewenangan yang terdapat dalam SKPD, sehingga tidak tumpang tindih dengan membentuk lembaga

Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPan RB) Azwar Abubakar meninjau pelayanan Drive True Dishub Denpasar dengan naik kendaraan.

, Media Informasi Pelayanan Publik

33


baru yaitu Dinas Perijinan. Sedangkan adaptasi adalah suatu upaya untuk mengubah pola pikir (mindset) birokrasi dengan berpegangan pada motto Sewaka Dharma, yang nantinya mampu sebagai spirit kontrol bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Good Governance di Kota Denpasar merupakan suatu bentuk pengadaptasian berupa penggabungan daya dukung, kemampuan operasional serta motto pelayanan publik sebagai peningkatan kemampuan operasional untuk menjalankan kegiatan inovatif yang nantinya diharapkan mencapai tingkat kemanfaatan masyarakat. Implementasi pelaksanaan Good Governance di Kota Denpasar dapat dilihat dengan dicapainya berbagai prestasi di bidang pelayanan publik. Salah satunya kesuksesan Pemerintah Kota Denpasar meraih indeks persepsi korupsi terbersih versi Transparancy International Indonesia (TII) dengan adanya keterbukaan untuk pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat. Kota Denpasar oleh TII, ditempatkan pada posisi tertinggi sebagai kota yang dipersepsikan paling bersih dari perilaku korupsi, yang mengungguli 50 kota lain. Survei dilakukan dengan mewawancarai 9237 responden terkait dengan kebijakan pada

34

denpasar terus melakukan Pembenahan dalam pengurusan ijin. Tidak saja melakukan Reformasi Birokrasi pada bidang pelayanan administrasi kepen-

esmikan Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, pada Februari lalu. Saat peluncuran Wali Kota Rai Mantra yang didampingi Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara dan Sekda Kota Denpasar AAN

hadap pelayanan yang diberikan dapat menekan tombol sangat puas. Tombol yang disediakan terdiri dari tombol sangat puas, puas dan kurang puas tentang pelayanan ini disediakan untuk

Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPan RB) Azwar Abubakar meninjau pelayanan Puskesmas IV Denpasar Selatan.

Mei - Oktober 2010. Penguatan transparansi ini dimulai ketika Denpasar menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 2006 lalu. Penandatangan tahap kedua dilakukan pada Agustus 2009. Tiga pilar yang menjadi inti nota kesepahaman ini antara lain pelayanan publik, kinerja birokrasi dan pengadaan barang. Dalam memberikan pelayanan Publik melalui Dinas Perijinan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu-

, Media Informasi Pelayanan Publik

nya saat masyarakat mengurus ijin tersedia pengumuman yang jelas mengenai waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengurus surat perijinan. Pengurusan akte kelahiran dibutuhkan waktu paling lama satu minggu, serta pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk tidak lebih dari satu hari. Hal ini membawa dampak kepuasan bagi masyarakat yang sedang mengurus suatu ijin maupun urusan birokrasi lainnya. Dinas perijinan yang dibentuk Pemkot Denpasar tak lain untuk memudahkan akses masyarakat dalam mengurus ijin, yang biasanya berbelit-belit, tidak efisien, dan tidak tepat waktu. Hal itu membuat Pemkot

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenPan RB) Azwar Abubakar Didampingi Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra mendapat penjelasan Pelayanan Perijinan satu pintu dari Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.

dudukan, Pemkot Denpasar juga meluncurkan program inovasi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) yakni pengujian kendaraan bermotor (PKB) dengan sistem Drive Thru. Sistem ini adalah bagian dari sistem layanan masyarakat khususnya di bidang pengujian kendaraan bermotor. Sistem baru ini telah dir-

Rai Iswara langsung menguji pelaksanaan Drive Thru di UPT PKB Dishub Kota Denpasar, mulai dari proses pendaftaran hingga proses pengujian kendaraan dan proses pembayaran. Dari semua proses pengujian kendaraan bermotor dengan sistem drive thru, dan bagi masyarakat yang merasa sangat puas ter-

mengetahui tingkat kepuasan mesyarakat terkait pengujian kendaraan bermotor dengan sistem Drive Thru yang merupakan satu-satunya di Bali. Dengan pelaksanaan pengujian Drive Thru kendaraan bermotor, pelayanan yang diberikan lebih transparan. Mulai dari proses pendaftaran hingga

, Media Informasi Pelayanan Publik

35


pembayaran masyarakat langsung bisa mengikuti pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Pengujian Drive Thru lebih mempersingkat waktu hingga 20 menit bagi masyarakat yang mau menguji kendaraan bermotornya. Disamping itu masyarakat dalam pembayaran hasil uji kendaraan bermotor dapat langsung mengetahui biaya pengujian tersebut. Dengan menggunakan sistem Drive Thru jumlah kendaraan bermotor yang diuji mencapai 250/ hari. Disamping itu pengujian kendaraan bermotor dengan sistem ini memberikan kenyamanan, kemudahan, keadilan dan transparansi serta kepastian waktu bagi pemilik kendaraan bermotor, serta menjamin akurasi pengujian kendaraan bermotor. Apa yang telah dilaksanakan Pemkot Denpasar dalam Reformasi Birokrasi dihampir semua bidang pelayanan ini membawa dampak positif, yakni Pemkot Denpasar didatangi beberapa Kepala Daerah Bupati/Walikota hampir diseluruh Indonesia, untuk melaksanakan study banding, serta menjadikan contoh yang dapat ditiru nantinya untuk perbaikan di masing-masing daerah. Tak hanya itu Menpan RB Azwar Abubakar juga melaku-

36

kan kunjungan langsung untuk mengetahui lebih dekat terkait pelayanan prima Pemkot Denpasar kepada masyarakat pada Dinas Perijinan, Puskesmas IV Densel, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Drive Thru. Kunjungan Azwar Abubakar pertama kali meninjau pelayanan Drive Thru Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Denpasar. Ia yang sempat mengecek sistem ini dengan menaiki langsung kendaraan bermotor, mengatakan pelayanan sistem Drive Thru di UPT Dishub Kota Denpasar tidak berbelitbelit, sehingga pelayanan yang diberikan dalam pengujian kendaraan bermotor begitu cepat dan tidak berbelit-belit. Setelah mengunjungi Drive Thru rombongan MenPan RB yang didampingi Walikota Rai Mantra, Sekda A.AN Rai Iswara dan Pimpinan SKPD mengunjungi Puskesmas IV Densel. Ia menyambut baik Denpasar telah memiliki Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan sama dengan rumah sakit swasta maupun Pemerintah, sehingga masyarakat tidak semua pergi kerumah sakit, dan merasakan pelayanan kesehatan. Puskesmas juga membina lingkungan, sehingga masyarakat dapat hidup bersih dan sehat dengan melakukan pencegahan. Selanjutnya Azwar Abuba-

, Media Informasi Pelayanan Publik

kar meninjau Dinas Perijinan, ia mengatakan pelayanan terpadu satu pintu yang diterapkan Denpasar sangat bagus, betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu masyarakat tidak dimain-mainkan, kontak masyarakat dengan pegawai di back ofice pada Dinas Perijinan tidak bertemu langsung, sehingga masyarakat tidak dipermainkan dalam mengurus ijin. Pada Dinas Perijinan juga terdapat pelayanan pengaduan sehingga masyarakat yang tidak puas dapat mengadu, walaupun tertutup tapi sangat terbuka. Ini bentuk-bentuk yang harus dicapai, dengan birokrasi memberikan pelayanan cepat nyaman untuk semua bidang pelayanan, pendidikan, kesehatan dan perijinan. Dalam kunjungan dua hari tersebut Azwar Abubakar juga mengatakan Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di jajaran Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan hasil riset yang dilakukan ICW dan TII layak dicontoh daerah lain di Indonesia. Apa yang telah dilakukan Pemkot Denpasar terutama dalam mereformasi birokrasi hendaknya dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Demikian juga pelayanan publik di Kota

Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPan RB) Azwar Abubakar Didampingi Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra saat meninjau Pelayanan Pembuatan KTP di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

Denpasar sudah cukup bagus, dan harus terus-menerus dilakukan dengan inovasi dan kreatifitas, sehingga masyarakat akan semakin puas. Disamping dari Menpan dan RB, Kesuksesan Pemerintah Kota Denpasar dalam menekan korupsi juga mendapat apresiasi dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dengan menja-

dikan Pemerintah Kota Denpasar sebagai daerah Percontohan bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainya. UNODC yang bekerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) melakukan penelitian tentang praktik-praktik terbaik implementasi Reformasi Birokrasi dalam pencegahan korupsi di

Kota Denpasar. Selebihnya Menpan juga mengatakan Pemkot Denpasar juga telah melakukan kerjasama dengan Menpan RB, KPK dan BPKP untuk melakukan peningkatan pelayanan publik, serta terbuka dengan arus reformasi sehingga dapat mewujudkan Good Governance. (Purbawa)

, Media Informasi Pelayanan Publik

37


U

Layanan Prima, Langkah Pencitraan Menuju Reformasi Birokrasi

ntuk mengimplementasikan komitmen Pemerintah Kota Denpasar mewujudkan reformasi birokrasi, telah dibangun pencitraan dengan memberikan pelayanan prima kepada publik. Pencitraan itu terus didorong dengan menyelipkan dan memadukan kearifan

budaya lokal yang dituangkan dalam motto Sewaka Dharma (melayani adalah kewajiban). Nuansa pelayanan publik dengan aplikasi Sewaka Dharma saat ini telah dirasakan masyarakat Kota Denpasar yang kerap mengurus perijinannya di Dinas Perijinan dengan pola pelay-

anan satu pintu. Instansi yang diberi kewenangan mengurusi perijinan ini pun dipadang telah menunjukkan kinerjanya. Meski demikian, Dinas Perijinan terus berupaya mewujudkan pelayanan yang adil, cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkat-

Seminar Sehari Motto Pelayanan Publik Pemerintah Kota Denpasar Kerjasama Dinas Perijinan Kota Denpasar dengan Program Pasca Sarjana UNHI Denpasar

38

, Media Informasi Pelayanan Publik

kan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Dengan upaya seperti itu, diharapkan dapat membangun pencitraan yang positif kepada masyarakat terkait pelayanan prima yang dilakukan pemerintah. Kinerja Dinas Perijinan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menerbitkan perijinan, memang harus diapresiasi. Dari tahun ke tahun, jumlah ijin yang diterbitkan menunjukkan grafik terus meningkat, bahkan cukup signifikan. Sejak beroperasi pada tahun 2008, Dinas Perijinan telah menerbitkan 8.678 buah ijin dengan total retribusi mencapai Rp 6.066.023.510. Angka capaian pada tahun permulaan beroperasinya Dinas Perijinan ini terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2011. Tahun 2011 ijin yang diterbitkan mencapai 10.436 buah dengan meraup retribusi Rp 7.250.814.858. Peningkatan itu tak hanya secara kuntitas. Meningkatnya jumlah permohonan dibarengi dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan perijinan. Hal itu tercermin dari hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) menunjukkan kisaran IKM berada dalam katagori baik dengan nilai 76,6. Itu artinya, telah terbangun pencitraan yang baik, sehingga masyarakat memberikan apresiasi positif atas kinerja

Dinas Perijinan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perijinan, Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar, A.A Rai Soryawan, mengakui, setiap tahun jajaran Dinas Perijinan senantiasa melakukan terobosan dan inovasi melalui berbagai program aksi baik menyangkut kemudahan persyaratan, percepatan waktu penerbitan, rasionalisasi biaya, serta pendekatan jarak atas layanan. Bahkan untuk tahun 2011, Dinas Perijinan meluncurkan program inovasi “One Day Service� sebagai upaya percepatan waktu penerbitan perijinan khususnya perijinan yang bersifat administrative. Awalnya, layanan one day service ini mencakup enam jenis perijinan antara lain, SIUP dan TDP perorangan dengan neraca awal di bawah Rp 50 juta; Surat Ijin Kerja Perawat (SIKP); Surat Ijin Kerja Perwat Gigi (SIKPG); Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIRO) dan Legalisir ijin. Pelayanan perijinan one day service ini ditetapkan melalui keputusan Walikota Nomor: 188.45/18/HK/2011 tertanggal 25 Januari 2011. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakaat atas penyelenggaraan pelayanan perijinan yang bermutu serta untuk memberikan perlindungan atas hak masyarakat

dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan, Dinas Perijinan telah menyusun system manajemen mutu (ISO 9001: 2008) yang diterapkan di lingkungan Dinas Perijinan pada seluruh bidang pelayanan beserta proses pendukungnya (kecuali bagi penerbitan ijin yang melalui proses penangguhan, memerlukan rekomendasi dan kajian teknis dari instansi terkait). Program inovasi teranyar yang diluncurkan tahun 2012 ini yaitu program pelayanan perijinan keliling (Mobile Service). Langkah terobosan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta untuk mendekatkan pelayanan perijinan kepada masyarakat. Untuk tahap awal, layanan keliling ini difokuskan pada pelayanan perijinan SIUP khususnya bagi para pedagang di pasar tradisional. Melalui program layanan keliling ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM untuk melengkapi usahanya dengan ijin, mengingat ijin usaha merupakan salah satu persyaratan dalam mendapatkaan penguatan modal dari perbankan. Berlakukan Tiga Perda Retribusi Selain terus berupaya membangun pencitraan, Dinas Perijinan juga terus beru-

, Media Informasi Pelayanan Publik

39


paya meningkatkan raihan retribusi guna mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah). Memasuki tahun 2012, Dinas Perijinan Kota Denpasar memastikan menerapkan tiga peraturan daerah (Perda) yang sebelumnya telah ditetapkan, sebagai tindaklanjut pelaksanaan UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Ketiga Perda tersebut mengatur tentang pemungutan re-

tribusi, seperti Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi ijin gangguan (HO), Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB), dan Perda Nomor 17 tahun 2011 tentang ijin tempat penjualan minuman beralkohol (Mikol). Pemberlakuan ketiga Perda tersebut diyakini mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perijinan.

Mengingat dalam ketiga Perda yang diberlakukan itu telah dilakukan penyesuaian besaran tariff dan tata cara penghitungan retribusi. Bahkan, dari ketiga jenis retribusi itu retribusi IMB diakui paling potensial untuk menggelembungkan pundi-pundi PAD Kota Denpasar. Kepala Dinas Perijinan, A.A Rai Soryawan, didampingi Asisten I Setda Kota Denpas-

Kadis Perijinan Kota Denpasar A.A. Gde Rai Soryawan memberikan penjelasan tentang pelayanan perijinan satu pintu kepada tamu yang berkunjung ke Dinas Perijinan Kota Denpasar.

40

, Media Informasi Pelayanan Publik

ar, Ketut Mister, Kabag Hukum Pemkot Denpasar, Made Toya, Kasubbag Pemberitaan Humas Pemkot, Dewa Gede Rai, saat menyosialisasikan penerapan ketiga Perda tersebut, mengakui, pemberlakuan peraturan daerah terkait retribusi ini setelah perda tersebut ditetapkan dan disahkan, yang sebelumnya juga telah melalui pembahasan cukup alot bersama DPRD Kota Denpasar. Karenanya, Dinas Perijinan benar-benar telah siap menerapkannya. Sebagaimana diketahui, sebelum diberlakukan Perda 15/2011, penghitungan retribusi ijin HO ditetapkan berdasarkan Perda sebelumnya (Perda 7/2005) tentang retribusi ijin usaha dan ijin gangguan. Dan besaran retribusi maksimal yang dapat dipungut sebesar Rp 1.000.000. Dengan diberlakukannya Perda 15/2011 ini, terjadi penyesuaian atas variable yang dijadikan dasar penghitungan tariff retribusi. Penerapan tariff telah mempertimbangkan besar modal, jumlah tenaga kerja, luas tempat usaha, lokasi usaha, kawasan dan perkiraan gangguan yang ditimbulkan oleh usaha tersebut. Prosedur Pengurusan Perijinan Demikian halnya sebelum ditetapkan Perda 16/2011 tentang retribusi IMB, penghitungan tentang ijin bangun bangunan, harga taksiran bangun bangubesaran retribusi IMB berdasar- dan keputusan Walikota No. 608 nan. Denghan diberlakukannya kan atas Perda No 6 tahun 2002 tahun 2002 tentang penetapan Perda 16/2011 ini, besaran retri-

, Media Informasi Pelayanan Publik

41


busi IMB mengacu pada Permen PU No 24 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung. Dalam menerapkan Perda IMB ini, selain mempertimbangkan luas bangunan, juga mempertimbangkan fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, waktu penggunaan bangunan dan kegiatan pembangunannya (apakah pembangunan baru atau renovasi). Retribusi tidak hanya dikenakan terbatas pada retribusi bangunan gedung saja, namun juga retribusi prasarana bangunan gedung. Untuk gedung dengan fungsi keagamaan dan fungsi sosial budaya (bangunan gedung milik negara kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha) diberikan pembebasan retribusi baik retribusi bangunan gedung dan retribusi prasarana bangunan gedung. Sedangkan untuk bangunan rumah tinggal hanya dikenakan retribusi bangunan gedung saja. Untuk retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol diakuinya agak berbeda dengan retribusi IMB dan HO yang hanya penyesuaian cara penghitungan atas besaran tariff retribusi. Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan retribusi baru yang akan dikenakan kepada para pelaku usaha penjualan minuman beralkohol.

42

Besaran retribusi ini tergantung pada klasifikasi jenis tempat minuman beralkohol. Dalam menetapkan besaran tariff retribusi ijin HO, IMB dan ijin tempat penjualan minuman beralkohol, Dinas Perijinan melibatkan tim pengkaji dari Fakultas Ekonomi UNUD dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan epektifitas pengendalian atas pelayanan. Embrio terwujudnya reformasi birokrasi di jajaran birokrat Pemkot Denpasar khususnya di Dinas Perijinan, sejatinya telah terbentuk. Kini perlu upaya akselerasi dalam mewujudkan keinginan menjadikan reformasi birokrasi dengan memadukan kearifan budaya lokal itu menjadi sebuah model yang dapat ditiru oleh daerah lain di tanah air. Hanya saja, ada setitik ganjalan yang dapat mengganggu upaya yang digencarkan pemerintah, terutama menyangkut sumber daya manusia (SDM) sebagai agen reformasi birokrasi ini. Pemerintah Kota Denpasar tampaknya masih harus memberi perhatian prima, bahkan berani bersikap tegas terhadap subyek palaksana perijinan yang melakukan “perselingkuhan� kewenangan dengan masyarakat yang berkepentingan mendapatkan perijinan. Sejumlah warga (khususnya para pengusaha) yang mengurus perijinan, men-

, Media Informasi Pelayanan Publik

gakui masih adanya segilintir oknum petugas yang berupaya memanfaatkan situasi. Memanfaatkan peluang untuk kepentingan tertentu. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin akan menjadi setitik nila yang merusak susu sebelanga. Hanya ulah segelintir oknum dapat mencederai citra pelayanan yang telah terbangun positif itu menjadi rusak. Satu hal yang patut menjadi perhatian serius, adalah, soal ketepatan waktu penyelesaian perijinan. Hingga saat ini masih ada suara-suara sumbang yang justeru mempertanayakan patokan waktu yang diberikan. Namun realitanya masih saja terjadi tarik ulur, sehingga menimbulkan ketidakpuasan warga atas pelayanan yang diterimanya. (GEDE CARMYAKA JAYA)

PRASEMINAR REFORMASI BIROKRASI

P

emerintah Kota Denpasar telah mampu memadukan kearifan budaya lokal dalam reformasi birokrasi. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang telah dilaksanakan

dengan motto Sewaka Dharma anan yang jelas demikian juga biaya (melayani adalah kewajiban) yang dan persyaratannya sangat jelas. ditanamkan disetiap pegawai. Dis- Demikian disampaikan Deputi Biamping juga pelayanan yang dilak- dang Tata Kelola Pemerintah Seksanakan sesuai dengan kebutuhan retarian Wakil Presiden RI, Eddy masyarakat seperti waktu pelay- Purwanto ditemui usai sebagai key-

Dekan Fakultas Sasta Unud Prof. Dr. I Wayan Cika. M.S melakukan pemukulan gong pada Acara Praseminar Reformasi Birokrasi di Auditorium Widya Sabha Prof. IB Mantra Fakultas Sastra UNUD

, Media Informasi Pelayanan Publik

43


note speaker praseminar reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan Fakultas Satra UNUD, Rabu (24/20) di Auditorium Widya Sabha, Prof. IB Mantra Fakultas Sastra UNUD. Seminar yang berlangsung sehari dihadiri Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dan Kepala SKPD serta instansi terkait. Selain menghadirkan Deputi Bidang Tata Kelola Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden RI, Eddy Purwanto sebagai pembicara, juga menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi seperti FISIP UGM Yogyakarta yakni AAN. Ari Dwipayana, Undiksha Singaraja, Fakultas Sastra UNUD dan Undiknas Denpasar. Reformasi birokrasi yang di laksanakan Pemerintah Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik terlebih lagi dalam pelaksanaan reformasi memadukan kearifan budaya lokal. “Saya kira bila reformasi dilakukan dengan memadukan kearifan budaya lokal dalam reformasi yang dilaksanakan akan lebih terarah sesuai dengan tujuan,” ujar Eddy Purwanto. Reformasi birokrasi yang dipadukan dengan kearifan budaya lokal dapat dilihat dari motto pelayanan yang di terapkan Pemerintah Kota Denpasar Sewaka Dharma (melayani adalah kewajiban). “Seharusnya semua pegawai telah memahami motto pelayanan publik yang telah dimiliki Pemkot Denpasar untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” papar Eddy Purwanto. Menurutnya mungkin di Indonesia baru Kota Denpasar yang memadukan

44

kearifan budaya lokal dalam reformasi birokrasi. Padahal setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan budaya lokal masing-masing yang mampu dipadukan dalam reformasi birokrasi. “Kami harapkan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan Pemkot Denpasar agar terus dilaksanakan secara konsisten,” harap Eddy Purwanto. Dekan Fakultas Sasta Unud Prof. Dr. I Wayan Cika. M.S mengatakan pra seminar yang dilaksanakan sekarang ini salah satu rangkaian seminar dalam menyambut HUT Kota Denpasar tahun 2013 yang membahas akselersi reformasi birokrasi berbasis kualitas SDM dan budaya bangsa. Puncaknya seminar akan dilaksanakan seminar internasional bulan Januari tahun 2013 dengan menghadirkan pakar-pakar reformasi dari Harvard University. Berbagai perubahan telah dirasakan di Kota Denpasar sejak reformasi digulirkan 14 tahun yang lalu. Salah satu perubahan besar dalam reformasi yang dilaksanakan di Kota Denpasar yakni memperbaiki pelayanan publik serta transparasi. Dengan motto Sewaka Dharma diharapkan Kota Denpasar mampu melaksanakan reformasi dengan baik sehingga tujuan reformasi birokrasi dapat dicapai. Ketua Panitia Penyelenggara Prof. Dr. I Nyoman Suarka mengatakan melalui seminar ini dapat memberikan kajian akademis dalam reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemkot Denpasar. Menurutnya pra seminar ini sudah fokus pada akselerasi reformasi birokrasi

, Media Informasi Pelayanan Publik

berbasis kualitas SDM dan Budaya Bangsa. Ini artinya reformasi yang dilakukan untuk memperbaiki SDM dalam reformasi. (Oka Santosa)

DUKUNG PROGRAM PEMERINTAH

Gerakan PKK Kota Denpasar Terus Berkreativitas Dan Berinovasi

S

ejalan dengan perkembangan waktu dan dinamika pembangunan, Tim Penggerak PKK Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Ketuanya Ny. I.A. Selly D. Mantra yang didampingi Wakil Ketuanya Ny. Antari Jaya Negara dan Ny. Kerti Rai Iswara terus berkreativitas dan berinovasi guna meningkatkan perannya sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung semua program Pemerintah Kota Denpasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan keterampilan, ekonomi keluarga serta kesejahteraan keluarga. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan bekerja sama dengan dinas instansi pemerintah terkait, untuk mutu SDM sebagai potensi pembangunan kota, demi turut membangun serta menolong diri sendiri, menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Bidang Kesehatan

upaya membantu program Pemerintah Kota Denpasar mewujudkan masyarakat yang sehat. Menurut Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. IA Selly D. Mantra pelaksanaan program Posyandu ini benar-benar menyangkut upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat luas. Karena pelayanan posyandu langsung menyasar masyarakat terbawah mulai dari ibu hamil, balita, dan lansia. “Se-

Ny. Selly D. Mantra tampak akrab dengan balita saat pelaksanaan POSYANDU.

laras pula dengan upaya pemerindanya sebuah aktivitas tah kota (Pemkot) Denpasar dalam pos pelayanan terpadu memprioritaskan masalah keseha(Posyandu) melalui ja- tan,” ucapnya. Posyandu yang meningkatringan PKK sangat strategis dalam kan peran serta dan kemampuan

A

masyarakat mengembangkan kegiatan kesehatan di Kota Denpasar tahun ini menyasar 33 lokasi di empat kecamatan. Ini upaya menurunkan angka kematian bayi (AKB), ibu hamil, melahirkan dan nifas. Selain itu, sebagai wahana pelayanan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan. Dalam kegiatan Posyandu Paripurna Balita dan Lansia kali ini berlangsung pemberian makanan tambahan, obat dan vitamin,

pakaian olahraga, pemberian seragam PKK, pemberian alat masak, simpan-pinjam serta insentif bagi kader. Kegiatan Posyandu Paripurna, dapat dimanfaatkan semua ibu dan

, Media Informasi Pelayanan Publik

45


balita, ibu hamil, ibu menyusui serta lansia. “Terlebih kelompok lansia sangat perlu diperhatikan kesehatannya, akibat kemunduran fisik biologis dan sosiologisnya. Mereka yang di Denpasar juga berkesempatan matirtayatra bersama para kader Posyandu,” ujar istri Wali Kota Denpasar ini. Metirtayatra merupakan salah satu menyeimbangkan fisik dan sipiritual para lansia. Tidak hanya itu dalam mewujudkan lingkungan sehat Ketua TP PKK beserta pengurus langsung terjun ke pasar-pasar untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya lingkungan sehat. Ny Selly Mantra menyatakan bahwa jika kaum ibu yang paling banyak terlibat dalam urusan rumah tangga mau menangani limbahnya dengan baik, niscaya beban permasalahan sampah di Kota Denpasar dapat berkurang. “Sebab sebagian besar sampah perkotaan merupakan limbah rumah tangga yang bersifat basah,” jelasnya. Pengolahan yang baik dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycling) dapat menekan sampah yang dihasilkan sehingga beban lingkungan makin berkurang. “Prinsip 3R dengan menekan pemakaian produk dan kemasan secara efesien, menggunakan kembali barang yang bisa dipakai dan mendaur ulang sampah dapat meminimalkan limbah yang dihasilkan,” jelas Ny Selly Mantra. Salah satunya melalui teknik pembuatan kompos di tingkat rumah tangga. ”Teknologi sederhana ini bisa mendatangkan manfaat ekonomis karena kompos dapat di-

46

jual,” jelas ibu tiga putra ini. Begitu juga dengan limbah berupa kertas, kaca dan kaleng jika dipilah-pilah dengan baik dapat dijual kembali. ”Jadi dengan pengolahan sampah di RT dengan baik selain melestarikan lingkungan juga dapat mendatangkan keuntungan ekonomis,” tegas alumni SMAN 3 Denpasar ini.

Pendidikan Keterampilan

pat membantu ekonomi keluarga. “Melalui pelatihan yang telah diberikan Kami harapkan ibu-ibu PKK desa/kelurahan dapat membantu ekonomi keluarga,” ujar Ny. Selly. Dengan dimilikinya berbagai keterampilan oleh anggota PKK desa/ kelurahan mereka dapat memanfaatkan keterampilannya seperti tata rias dengan membuka usaha tata rias. Pendidikan keterampilan yang diberikan juga untuk meningkatkan jiwa wirausaha di kalangan anggota PKK. Disamping pelatihan keterampilan dibidang keterampilan anggota PKK juga dilatih dalam

TP PKK Kota Denpasar tidak hanya memperhatikan drajat kesehatan masyarakat namun juga memperhatikan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pendidikan pelatihan bagi ibuibu rumah tangga yang juga sebagai anggota PKK desa/ kelurahan. Berbagai pelatihan keterampilan telah dilaksanakan untuk anggota PKK mulai dari p e l a t i h a n Ny. Ida Ayu Selly D. Mantra didampingi Ny. Kerti Rai Iswara tata rias, tampak akrab dengan anak-anak balita saat penyerahan Alat p e l a t i h a n Permainan Educatif (APE) tradisional membuat jajan Bali, dan membuat dupa. Me- membuat banten sesuai dengan lalui pelatihan yang dilakukan ini sastra agama. Dengan menghaKetua TP PKK Kota Denpasar Ny. IA dirkan IB Sudarsana sebagai nara Selly D. Mantra mengharapkan da- sumber diharapkan anggota PKK

, Media Informasi Pelayanan Publik

mengetahui secara benar cara membuat banten disamping sebagai ajang pelestarian budaya Bali. Sehingga melalui pelatihan membuat banten minimal anggota PKK dapat membuat banten untuk keluarganya sendiri.

Kreativitas Kunci Bertahanya UMKM

pameran baik skala nasional maupun internasional, UMKM Kota Denpasar di tuntut untuk terus berkreativas. Karena hal tersebut merupakan kunci bertahannya keberadaan UMKM. Denpasar selain terkenal dengan seni dan budayanya juga dikenal dengan produk textile dan industrinya terutama keindahan endek dan bordir. Untuk mengang-

pasar terus inovasi dan mempromosikan keberadaan tenun endek khas Kota Denpasar. Hal ini dilakukan dengan berusaha terus memotivasi para pengerajin / pengusaha kecil yang ada di Kota Denpasar yang merupakan anggota Dekranasda Kota Denpasar untuk tumbuh dan berkembang. Peraturan Walikota 065/122/2009 tentang penggunaan endek pada hari Kamis

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. IA. Selly D.Mantra bersama Walikota Denpasar I.B. Rai D.Mantra Meresmikan Imperium Endek Kumbasari.

S

elain meningkatkan SDM para pengerajin dengan memberikan berbagai pelatihan, serta mengikut sertakan dalam berbagai

kat citra endek dan bordir Denpasar, Ketua TP PKK Kota pasar Ny. IA Selly D. Mantra juga Ketua Dekranasda Kota

Kota Denyang Den-

dan Jumat untuk para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, ini mejadi salah satu upaya untuk memotivasi para pengerajin

, Media Informasi Pelayanan Publik

47


sehingga dapat lebih berkembang. Tidak hanya itu terobosan lain yang dilakukan Ny. Selly D. Mantra dengan melaksanakan fashion show yang diikuti oleh ibu-ibu PKK. Bahkan penggunaan endek diharapkan sampai instansi lain seperti seperti bank, untuk itu terlah dilaksanakan lomba fashion show untuk pegawai bank.

Terus Berinovasi

U

ntuk meningkatkan kesejahteraan keluarga TP Kota Denpasar terus berupaya mebuat berbagai terobosan dengan

berbagai inovasi. Ditengah gencarnya gempuran pendatang sehingga tentunya sangat mempengaruhi keberadaan lahan-lahan pertanian di Kota Denpasar. Melihat fenomena tersebut Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. IA Selly D. Mantra yang didampingi Wakil Ketuanya Ny. Antari Jaya Negara dan Ny. Kerti Rai Iswara mengajak PKK desa/kelurahan untuk meninjau langsung sekolah lapang. Dimana sekolah lapang yang dibangun Pemerintah Kota Denpasar sebagai upaya pembelajaran bagi masyarakat kota untuk memanfaatkan lahan sempit. Kebe-

radaan sekolah lapang tidak disiasiakan oleh Ketua TP PKK Kota Denpasar untuk mengajak PKK desa/ lurah untuk dikunjungi. Mengingat PKK desa/lurah memiliki peran besar untuk memanfaatkan pekarangan rumah yang ada. Disamping untuk menghijaukan pekarangan juga membantu mengurangi pengeluaran biaya terutama untuk kebutuhan sayur mayur. “Dengan dikunjunginya sekolah lapang Saya harap PKK desa/kelurahan nantinya mau mengembangkan di pekarangan rumah masing-masing,� harap Ny. Selly D. Mantra. (GD)

Gatra Prestasi

Prestasi Kota Denpasar Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2011 No.

Nama Penghargaan

1.

Penghargaan Kota Layak Anak

2.

Satya Lencana Karya Bakti Pembangunan Bidang Koperasi

Presiden RI

2011

3.

Citra Bakti Abdi Negara (CBAN)

Pemerintah Propinsi Bali

2011

Kementerian Kominfo dan Majalah SWA

2011

4.

Ny. Selly D. Mantra bersama Ny. Antari Jaya Negara pada acara pelatihan keterampilan membuat banten bagi ibu-ibu PKK bersama Yayasan Dharma Acarya.

48

, Media Informasi Pelayanan Publik

Smart City Award Peringkat I Katagory Smart Economy Peringkat I Katagory Smart Living Peringkat II Katagory Smart Environment Peringkat III Katagory Smart Governance

Instansi Yang memberikan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2011

5.

Green Region Award

Kementerian Lingkungan Hidup

2011

6.

The Best Performance Taourism Award

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

2011

7.

Citra Pesona Wisata Award

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

2011

8

Palmes Academiques

Pemerintah Republik Perancis

2011

9

Manggala Karya Kencana

10

Pakarti Utama

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

2011 2011

, Media Informasi Pelayanan Publik

49


11 12

BKN Award Kota Terbersih dari Korupsi

BKN Wilayah X Masyarakat Transparansi Indonesia

2011 2011

13

Nilai Tertinggi Survey Integritas Pelayanan Publik score 7,48

KPK

2011

14.

ICT Pura

Kementerian Kominfo

2011

15.

Indonesia Open Source Award (IOSA)

Kementerian Kominfo

2011

16.

Indonesia Tourism Award - The Most Favorite Tourist Destinaton Award - The Best Service Tourism Award

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2011 2011

17.

Penghargaan Produksi beras diatas 5 %

Menteri Pertanian

18.

Juara I Lomba Insus Padi

Pemprov Bali

2011

19.

Juara Bina Keluarga Balita

Kepala BKKBN Pusat

2011

Wali Kota Denpasar Menerima Penghargaan Kota Layak Anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dalam katagori Nindya dan Kebijakan Pemberian Akte Kelahiran secara gratis.

Walikota Denpasar menerima Penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI.

Prestasi Kota Denpasar Tingkat Nasional Tahun 2012

Wali kota Denpasar I.B Rai D.Mantra terima Tanda Kehormatan “Satya Lencana Wira Karya� dari Presiden RI yang diserahkan Wapres Budiono atas suksesnya dalam Pembangunan Kesejahtraan Keluarga dan Kependudukan.

No.

Nama Penghargaan

Instansi Yang memberikan

Tahun

Penghargaan Pembinaan Perpustakaan dan Arsipa Trofi Wahana Tata Nugraha di Bidang Angkutan

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2012

Kementrian Perhubungan

2012

3.

Penghargaan Adi Wiyata

Kementrian Lingkungan Hidup

4.

Satya Lencana Wirakarya Bidang KB

Presiden Republik Indonesia

1. 2.

5.

6.

Penghargaan Menuju Kota Layak Anak - Kategori Nindya - Kategori Kebijakan Pemberian Akta Kelahiran Secara Gratis Penghargaan Inovasi Govenrmant Award ( IGA )

2012 2012

Kementrian PP & PA

2012

Kementrian Dalam Negeri

2012

Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menerima Penghargaan Trofi Wahana Tata Nugraha Bidang Angkutan dari Menteri Perhubungan RI.

50

, Media Informasi Pelayanan Publik

, Media Informasi Pelayanan Publik

51


Ida Dane INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOTA DENPASAR 1

WEBSITE KOTA DENPASAR

2

PELAYANAN PERIJINAN (PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU )

3

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

4

PELAYANAN ANTAR KERJA

5

E-COMMERCE

6

PENERIMAAN SISWA BARU(PSB) ONLINE

7

CALL CENTRE SAVE COMMUNITY

8

RADIO PUBLIK KOTA DENPASAR (RPKD) 92,6 FM

9

AIR MINUM OTOMATIS (AMO)

10

PELAYANAN PEMBAYARAN REKENING PDAM SECARA ONLINE

11

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

12

DRIVE THRU PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

13

ANGKOT PENGUMPAN (FEEDER) TRANS SARBAGITA

14

SEKOLAH BAGI ANAK AUTIS

15

PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI

16

KOTA LAYAK ANAK

17

MOBILE COMMUNITY ACCESS POINT (MCAP) / MOBIL INTERNET KELILING

52

18

KTP KELILING

19

MOBIL PERIJINAN

, Media Informasi Pelayanan Publik

Ida Ayu Selly Fajarini, SE Ibu lahir dan besar dimana? Ceritakan sekilas masa kecil Ibu? Ida Ayu Selly Fajarini dilahirkan di Denpasar, tumbuh dan berkembang ditengah kasih sayang kedua orang tuanya. Masa kecil saya sangat berbahagia, kayaknya masa kecil sulit dilupakan. Karena saya adalah anak yang dimanja mengingat dari lima bersaudara saya perempuan satu-satunya. Walaupun dimanja, masalah pendidikan, disiplin dan tanggungjawab tetap ditanamkan orang tua saya pada anak-anaknya. Intinya masa kecil adalah masa bahagia. Bagaimana membagi waktu antara kegiatan PKK, rumah tangga dan karir? Saya disini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan ibu rumah tangga harus bisa membagi waktu serta harus pintar-pintar membagi waktu disini ada skala prioritas. Bagaimanapun juga antara kegiatan PKK dan keluarga harus seimbang. Ceritakan suka duka ibu di PKK Selaku Ketua Tim Penggerak PKK lebih banyak sukanya. Karena semenjak berkecimpung dalam hal sosial khususnya PKK, Saya banyak ketemu dengan banyak orang berbagai macam permasalahan, sukanya disini bisa berbagi dengan mereka. Kemudian lebih banyak mengenal dan banyak punya teman, disamping juga bisa ketemu langsung dengan ibu-ibu disana saya dapat pembelajaran, mengenai kehidupan dan berbagi pengalaman. Dukanya hal membagi waktu mengingat kegiatan di Bali selain kegiatan PKK ada kegiatan adat

, Media Informasi Pelayanan Publik

53


yang juga memerlukan waktu. Disamping juga bagaimana membagi waktu dengan si kecil Balita, karena masa balita adalah masa sensitif dimana anak balita harus mendapat perhatian yang lebih.

KELUARGA Kapan menikah, dimana ibu mengenal bapak? Menikah tahun 1987 dan mengenal bapak di sekolah SMA

Bagaimana pola pendidikan yang diterapkan kepada mereka? Saya sebagai orang tua pola pendidikan yang utama, tidak hanya memberitahukan secara teori tapi mempraktekan langsung sehingga anak-anak langsung melihat contoh dari kedua orang tuanya. Dan paling ditekankan pendidikan spiritual itu adalah dasar pendidikan pada anak-anak.

nah komplain mengenai ibu? Kegiatan yang kami lakukan selain melaksanakan komunikasi dengan baik juga melakukan makan malam keluar secara bersama-sama, dan kadang-kadang saat libur atau weekend kita manggang di rumah. Untuk komplain paling si kecil aja yang komplain karena anak-anak yang lain sudah besar, namun saya sudah punya trik dengan mengajak si kecil pada acara-acara tertentu sehingga mengetahui bagaimana kegiatan ibunya.

Suka duka dalam mendampingi sampai menjadi orang nomor satu di daerah? Suka duka mendampingi bapak, lebih rasa nyaman sebelum menjadi Walikota. Mengingat saat menjadi pengusaha kami mengatur jadwal kerja sendiri, sedangkan saat menjadi Walikota kebalikannya Bagaimana memberikan pemahaman pada keluarga terkait dengan kami diatur oleh tugas. fungsional ibu di PKK dan kegiatan Apa kiat ibu dalam memelihara ke- lainnya? Di tengah kesibukah kegiatan PKK, harmonisan keluarga? Saya kira terkait dengan pemahabagaimana Ibu berkomunikasi Kiatnya komunikasi yang baik, ter- man pada keluarga terutama pada dengan suami dan anak? Bagaima- lebih lagi anak-anak sudah besar, anak-anak tentang tugas di PKK tina kiat-kiat yang ibu gunakan? komunikasi kebanyakan pada anak- dak begitu susah. Mengingat merBerkomunikasi disini yang dipent- anak sharing pendapat. eka sudah besar dan tidak ada komingkan adalah kualitas. Yang saya plain dari mereka. Pada dasarnya maksudkan kualitas komunikasi Kegiatan apa saja yang ibu dapat mereka mengetahui posisi dan perpada suami dan anak-anak. Den- lakukan bersama keluarga? Apak- anan serta tugas saya di PKK. gan melaksanakan komunikasi yang ah selama ini anak-anak tidak per- (Sri) disertai dengan sentuhan dan pelukan pada anak-anak akan membuat BIODATA 1. Nama lengkap : Ida Ayu Selly Fajarini, SE lebih berarti pertemuan itu. Apakah masih sempat ke dapur? Apa masakan favorit ibu dan bapak? Kalau kedapur untuk masak masih tetap dilaksanakan, namun tidak sesering sebelum sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar. Kalau makanan favorit saya adalah rujak. Namun untuk bapak semua makanan favorit.

54

Fokus Lensa

Walikota Denpasar serahkan cindramata berupa patung Catur Muka pada para nara sumber seminar Parum Param.

Walikota Denpasar didampingan Sekda Kota Denpasar Tinjau e-KTP di Kecamatan Denpasar Barat.

Sekda Kota Denpasar .A.A. Ngurah Rai Iswara saat meninjau Proyek Basement Pasar Badung.

Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara meninjau Pembangunan Gedung Pelayanan Publik di Taman Kota Lumintang.

2. Tempat tanggal lahir : Denpasar, 19 Januari 1967 3. Nama Ayah (orang tua) : Ida Bagus Rai Tariyasa 4. Nama Ibu (orang tua) : Ida Ayu Ratna 5. Pendidikan : Sarjana Ekonomi 6. Menikah tahun : 1987 7. Jumlah putra-putri : 3 (tiga) 8. Nama putra-putri : 1. Ida Bagus Ngurah Sidayatra Wijaya Mantra 2. Ida Ayu Uttari Priyadarshini Mantra 3. Ida Ayu Nathia Candrika Prakirani Mantra

9. Pendidikan putra-putri : 1. Ida Bagus Ngurah Sidayatra Wijaya Mantra Master of International Bussines (Monas University) 2. Ida Ayu Uttari Priyadarshini Mantra Fakultas Kedokteran UNUD 3. Ida Ayu Nathia Candrika Prakirani Mantra TK Cipta Dharma

, Media Informasi Pelayanan Publik

, Media Informasi Pelayanan Publik

55


Wakil Walikota Denpasar IGN. Jaya Negara saat foto bersama Pejabat Dinas Perhubungan Kota Denpasar & Pejabat Polresta Denpasar usai menerima Penghargaan Trofi WTN.

Wakil Walikota Denpasar menyerahkan hadiah pada para Pemenang Lomba Utsawa Dharma Gita Tk. Kota Denpasar.

Walikota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra foto bersama dengan para narasumber Seminar Nasional Reformasi Birokrasi UI

Seminar kearifan Lokal

Sekda Kota Denpasar AA.Ngr. Rai Iswara tinjau Job Fair di Taman Kota Lumintang.

56

, Media Informasi Pelayanan Publik

Sekda Kota Denpasar A.A. Ngurah Rai Iswara serahkan Cinderamata Patung Catur Muka kepada Pansus e-KTP DPR-RI.

, Media Informasi Pelayanan Publik

57


INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOTA DENPASAR

Majalah sewaka dharma edisi no 3 th 2012  

Majalah Sewaka Dharma sebagai media penerbitan internal Pemerintah Kota Denpasar yang diterbitkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you