POLITIK
FAJA R BALI
Jumat, 28 Juni 2013, Tahun XIII
Gerindra Klaim Prabowo Sukses Angkat Jokowi Jadi Capres Potensial Capreskan Jokowi di 2019 JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungguli capres Gerindra Prabowo Subianto di survei LIPI. Hal ini tak dianggap Gerindra sebagai kekalahan. “Justru itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo berhasil untuk mengangkat Pak Jokowi dari seorang pemimpin lokal di Solo menjadi seorang calon pemimpin nasional,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Huta-
FB/IST
Ray Misno
DENPASAR-Fajar Bali Hingga memasuki hari terakhir Kamis (27/6) KPUD Kota Denpasar tidak ada menerima tanggapan, sanggahan, atau protes dari masyarakat atas nama-nama calon legislatif yang masuk dalam daftar caleg semetara (DCS).
barat, kepada detikcom, Kamis (27/6/2013). Menurutnya, Prabowo yang mengangkat Jokowi dari Wali Kota Solo menjadi kandidat cagub DKI Jakarta. Kemudian Jokowi menang dan menjadi fenomena sampai saat ini. “Dengan jadi gubernur DKI Jakarta kan jadi terkenal, peran Pak Prabowo sangat besar mendorong Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta,” kata Martin.
Karena itu Gerindra tak menganggap Jokowi sebagai pesaing. Menurutnya ruang Jokowi untuk nyapres bukan di 2014. Partai Gerindra menilai saat ini belum waktunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) nyapres. Jokowi dianggap tokoh lokal yang masih harus dipoles. “Kalau Gerindra tetap berpendapat bahwa Gerindra mencalonkan Pak Jokowi menjadi
capres di 2019,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, Kamis (27/6/2013). Menurutnya Jokowi masih harus ditambah jam terbang. Meskipun elektabilitas Jokowi saat ini jauh di atas Prabowo. “Karena menjadi pemimpin itu memerlukan pengenalan yang lebih mendalam dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu kan masyarakat menuntut Jokowi
harus berhasil sebagai pemimpin di Ibu Kota untuk menjadi contoh bagi provinsi yang lain,” katanya diplomatis. Gerindra tak melihat Jokowi telah mengalahkan Prabowo. Gerindra mengklaim karena Prabowo-lah Jokowi muncul sebagai tokoh fenomenal. “Oh tidak. Ini keberhasilan Pak Prabowo untuk mendorong seorang pemimpin daerah menjadi calon gubernur DKI Jakarta,” tegasnya. NE
Pihak KPUD Denpasar memeberikan tenggang waktu dua pekan kepada masyarakat setelah diumumkan di media massa, untuk mengajukan sanggahan, protes terhadap nama caleg yang diajukan masing-masing parpol peserta Pemilu. Ketua KPUD Kota Denpasar, I Made Gede Ray Misno, ST, M.Si., membenarkan, selama masa sanggah tak satu pun masyarakat mengajukan keberatan terhadap nama caleg yang tercantum dalam DCS itu. “Kalau ada sanggahan dari masyarakat masih ada waktu dari masing-masing partai politik melakukan klarifikasi dan tidak langsung dicoret,’’ ungkap Ray Misno didampingi Pokja Pencalegan, Dra. IGA. Diah Yuniti, M.Si., Kamis (27/6) kemarin. Jika ada sanggahan,
lanjut Ray Misno, secepatnya meneruskan ke parpol bersangkutan. Kemudia pengurus parpol akan menghubungi calegnya yang melakukan pelanggaran adminstrasi maupun yang lainnnya. Selain, parpol melakukan klarifikasi terhadap keluhan masyarakat, KPU juga melakukan verifikasi faktual terhadap masyarakat. Apakah benar caleg yang dilaporkan melakukan pelanggaran. “Kita tidak langsung melakukan pencoretan terhadap caleg yang diprotes masyarakat. Namun kita tetap melakukan verifikasi terhadap caleg tersebut,’’ ujar Ray Misno. Dijelaskan, kalau ada laporan pidana terhadap caleg, KPU akan menindaklanjuti ke pengadilan dan kepolisian. Kalau pelanggaran caleg beru-
pa adminstrasi, seperti ijazah, namun masyarakat melaporkan bahwa ijazah yang dipakai tidak sesuai maka akan tetap dintindaklanjuti dan tidak serta merta menggugurkan caleg dari DCS. Kalau ada caleg melakukan tindak pidana, meninggal dunia, mengundurkan diri dan melakukan pelanggaran lainnnya sampai batas 1 Agustus 2013, maka caleg bersangkutan akan diganti. “Kalau ada pengganti caleg yang bermasalah dan mengundurkan diri, kami minta berkasnya harus lengkap disetor ke KPU sebelum 1 Agustus mendatang,’’ ucapnya. Sebelumnya diberitakan, caleg yang masuk DCS sebanyak 372 orang dari 12 partai politik tersebar di empat kecamatan dengan lima daerah pemilihan untuk memperebut-
kan 45 kursi di DPRD Kota Denpasar. Selain itu, ada empat caleg yang digugurkan sebelum DCS, karena tidak melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Bahkan, tahap pertama sudah disampaikan ke parpol masing-masing caleg yang digugurkan untuk melakukan perbaikan administrasi. Caleg yang digugurkan ada yang melakukan tindak pidana, di bawah umur dan berkasnya tidak lengkap sampai batas waktu yang telah ditentukan. “Semua itu sudah kami sampaikan ke partai saat tahap perbaikan dari tanggal 9 hingga 22 Mei. Ternyata pihak partai tidak melakukan perbaikan, sehingga keempat caleg tersebut digugurkan, namun diganti oleh partainya,’’ pungkas Ray Misno. R-004/ R-007
berupa mikroteks. Usulan menggunakan sistem mikroteks inipun sejatinya dicetuskan oleh saksisaksi yang akan bertugas dalam Pilkada Klungkung. Tujuanya, agar formulir C1 tidak buram, seperti dalam Pilgub Bali 15 Mei 2013 lalu. Di samping itu, mikroteks juga diyakini dapat menghindari upaya pemalsuan C1 oleh oknum nakal. Sebab, jika sudah menggunakan mikroteks upaya pemalsuan akan sulit dilakukan, karena masingmasing formulir sudah berisi kode pengaman yang berbeda.
“Tujuan penggunaan mikroteks ini kan untuk menghindari pemalsuan, karena hanya alat khusus yang dapat membaca kode pengaman dalam mikroteks,” ujar Parwata. Lebih lanjut, Parwata menjabarkan formulir dan lampiran C1 yang dilengkapi oleh mikroteks akan dibagikan ke masing-masing TPS. Yang berhak untuk memegang C1 ini adalah, saksi dari masing-masing kandidat, Panwaslu, KPS, dan PPK. Di samping itu, formulir C1 tersebut juga akan dimasukkan ke dalam kotak suara. Formulir C1 (Cata-
tan pelaksanaan pungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pungutan suara) yang dilengkapi dengan mikroteks juga dipastikan tidak akan menambah biaya percetakan logistic Pilkada. Sementara agenda kemarin adalah jadwal terakhir KPUD Klungkung melangsungkan tahapan pemeriksaan kesehatan calon kandidat. Bertempat di RSUD Klungkung, Paket A. A Gde Anom dan I Wayan Regeg, serta Paket Rasa (Tjokorda Raka Putra- Putu
DCS di Denpasar Nihil Sanggahan
Cegah Pemalsuan, KPUD Klungkung Mikrotekskan Formulir C1
SEMARAPURA-Fajar Bali Guna menghindari saling klaim keakuratan formulir C1 antar para kandidat di Pilkada Klungkung, KPUD sudah menyiapkan jurus jitu, dengan melengkapi formulir C1 dan lampiran C1 dengan sistem mikroteks. Hal inipun dilakukan pasca kisruh yang disebabkan oleh adu keakuratan formulir C1 dalam Pilgub Bali, 15 Mei 2013 lalu. Keputusan untuk mengunakan sistem mikroteks inipun sudah berdasar pada Keputusan KPU nomor 17 tahun 2010 tentang pengadaan dan distribusi logistik. Ketua KPUD Klungkung, A.A Gde Parwata, Kamis (26/6) kemarin menyampaikan bahwa mikroteks bukanlah sistem baru. Mikroteks disebutkan sebagai sebuah sistem atau semacam kode pengaman tak terlihat yang akan dicantumkan di formulir C1. Kode terebut hanya dapat terbaca oleh alat khusus, dan hanya diketahui oleh pihak pencetak logistik Pilkada. Bahkan di dalam Peraturan KPU nomor 17 tahun 2010 tentang pengadaan dan distribusi logistik sudah dijabarkan dengan jelas. Tepatnya pasal 23, yang isinya untuk pengamanan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, mencetak formulir model C1KWKKPU dan lampiran model C1-KWKKPU dan formulir lampiran model DA 1-KWKKPU yang diberi tanda khusus lain
PENGUMUMAN RENCANA AKUISISI
- Dengan ini diumumkan rencana akuisisi dengan pembelian sebahagian saham-saham yang dimiliki oleh CROWNYEAR FINANCE LIMITED dan BUPATI VOLDEN SIMANJUNTAK, di dalam “PT. PINISI DUTA BAHARI”, berkedudukan di Kota Denpasar, oleh dengan ringkasan proposal sebagai berikut: ------------------------- Pihak yang akan mengakuisisi : SEATREK LIMITED dan GEDE ASTAWA A. MAD. PAR ; -------------- Alasan dilakukannya akuisisi : CROWNYEAR FINANCE LIMITED dan BUPATI VOLDEN SIMANJUNTAK bermaksud untuk menarik diri dari “PT. PINISI DUTA BAHARI”. -- ---------------------------------------------------------------------- Jumlah saham yang akan diakuisisi : 16 (enam belas) lembar . --------------------------------------------------------- Kesiapan pendanaan : Pembayaran akan dilakukan secara tunai. ------------------------------------- Cara penyelesaian atas hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap akuisisi atas perusahaan : Diusahakan untuk dilakukan pembelian atas saham milik pemegang saham yang tidak menyetujui akuisisi dengan harga pasar yang wajar. --------------------------------------------------------------------------------------- Cara penyelesaian atas status karyawan dari perusahaan yang diakuisisi : Tidak ada rencana rasionalisasi maupun pengurangan karyawan perusahaan yang diakuisisi. ----------------------------------------------------- Prakiraan waktu pelaksaan akuisisi : 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini. --------------------“PT. PINISI DUTA BAHARI” Direksi
FB/IST
A.A Parwata
Tika Winawan) mendapat giiliran terakhir untuk dites. Selanjutnya hasil tes kesehatan diplenokan oleh Tim pemeriksa pada tanggal 29 Juni dan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2013 mendatang. Setelah menjalani tes tersebut, berikutnya para calon kandidat akan memasuki tahap penetapan kandidat pada tanggal 8 Juli dan pengambilan nomor urut pada 9 Juli 2013. W-019/R-007
9 Sembilan Anggota DPRD Karangasem Pindah Parpol AMLAPURA-Fajar Bali KPUD Karangasem mengingatkan anggota DPRD yang loncat pagar terutama dari partai gurem agar secepatnya melengkapi persyaratan adiminstrasi terutama SK permberhentian dari Gubernur Bali atau setidak-tidaknya surat keterangan dari dewan bahwa SK pemberhentian tersebut masih dalam proses. Anggota KPUD Karangasem, Nyoman Karta Widnyana, menegaskan, SK pemberhentian atau setidaknya surat keterangan bahwa SK pemberhentian sebagai anggota dewan sedang dalam proses merupakan prasyarat wajib. “ J i ka t i d a k m e l e n gka p i S K , o to m a t i s p e n c a l o nan dianggap gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi,”terangnya. Sesuai pengumunan DCS dari KPUD Karangasem sebelumnya tercatat sembilan dari 11 orang anggota DPRD Karangasem dari partai gurem telah menyatakan nyaleg lewat partai lain. Kesembilan caleg yang loncat pagar itu yakni tiga dari PKPB, tiga dari PNIM, dua dari PPIB dan satu dari PPDI. Masing-masing satu orang loncat ke Golkar dan Gerindra, tiga orang ke Hanura dan masing-masing dua orang ke PKPI dan PDIP. Para wakil rakyat yang kembali mencalonkan diri dengan kendaraan parpol berbeda sebelumnya telah mengajukan surat pengunduran diri secara pribadi kepada pimpinan DPRD Karangasem untuk memenuhi syarat DCS. Ketua DPRD Karangasem, Gede Dana, mengakui belum bisa merekomendasikan apapun mengingat aturan menggariskan pemberhentian dan penggantian anggota dewan adalah kewenangan dari parpol asal anggota sebelumnya. ”Sejauh ini belum ada usulan dari induk partai bersangkutan,”tegasnya. Dengan alas an tersebut Gede Dana mengaku tidak punya dasar untuk mengeluarkan rekomendasi, mengingat padatnya agenda di DPRD Karangasem. Ketua DPC PDIP Karangasem ini berharap surat pemperhentian dari parpol sudah disampaikan ke dewan minimal dua minggu sebelum penetapan DCT. M-002/R-007
Hasil Survei Masyarakat Menolak Golput
JAKARTA - Angin segar untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang. Survei terbaru dari Indonesia Research Centre (IRC) menemukan hasil bahwa masyarakat Indonesia mayoritas menolak untuk tidak memilih atau golput. “Jika pemilu dilakukan hari ini, mayoritas masyarakat, 66,7 persen, secara eksplisit akan menentukan partai politik pilihannya,” kata Direktur IRC, Agus Sudibyo, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis 27 Juni 2013. Agus mengatakan jumlah masyarakat yang berniat untuk golput hanya sedikit yaitu sebesar 5,9 persen. Sedangkan mereka yang masih merahasiakan jawaban mencapai 15,3 persen. “Tidak tahu serta tidak memberikan jawaban atau belum memutuskan sebesar 12,2 persen,” ujarnya. Agus melanjutkan dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjadi partai pilihan. Menurutnya, posisi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai oposisi menjadi salah satu alasannya. “Ada kecenderungan PDIP, 14,7 persen akan mendapatkan lebih banyak suara daripada Partai Golkar, 12,2 persen, Partai Gerindra, 11,1 persen, dan Partai Demokrat, 7,5 persen,” ujarnya. Sementara itu, PKS, sebagai salah satu partai yang menjadi sorotan menempati posisi kedelapan dengan angka elektabilitas 2,8 persen. Posisi PKS tersebut berada di bawah Partai Hanura dengan elektabilitas mencapai 4,0 dan Partai Nasdem 4,5 persen. Satu partai yang memiliki elektabilitas sama dengan PKS adalah PAN. “Di bawah mereka ada PPP, 2,4 persen, PBB, 0,4 persen, PKPI 0,3 persen,” tuturnya. Untuk diketahui, survei IRC diadakan pada bulan Mei 2013 melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner. Metode penarikan sample yang digunakan adalah multistage random sampling. Sementara itu, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 1.800 orang dengan margin of error 2,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. NE